BAB IV PENUTUP SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan 1. Hakim dalam mengambil keputusan telah mempertimbangakan berbagai hal dengan seksama. Dalam pertimbangannya hakim melihat faktor yuridis yaitu berdasarkan undang-undang, doktrin-doktrin maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Hakim dalam pertimbangannya tidak hanya berhenti pada faktor yuridis namun juga melihat pada faktor non-yuridis yaitu alasan dari terdakwa melakukan penipuan dikarenakan agar mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari serta melihat tujuan dari hukum dimana pidana bukan hanya untuk balas dendam semata tetapi lebih bertujuan untuk mendidik terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kejahatannya. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg dalam menjatuhkan putusan, adalah : a. Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair. b. Terdakwa telah melanggar dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana unsur-unsur yang ada di dalamnya terpenuhi, yaitu unsur setiap orang dan unsur melakukan pengangkutan bahan bakar minyak 102
103
tanpa izin usaha pengangkutan. Dengan demikian terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 2. Hakim dalam memutus perkara ini belum secara proporsional dan merata menerapkan asas kepastian, asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum. Di dalam putusan ini hakim lebih cenderung mengedepankan asas kepastian hukum karena tindakan ini dilakukan setelah adanya Undang-Undang yang mengatur. Hakim belum menerapkan asas keadilan karena apabila dilihat dari banyak kasus tentang izin usaha pengangkutan migas di seluruh Indonesia, hakim belum adil karena dalam hal ini si tersangka mempunyai maksud yang baik yaitu membantu para warga sekitar pemukimannya agar lebih dekat apabila ingin membeli bensin, karena pemukiman mereka letaknya sangat jauh dari SPBU terdekat. Hakim belum menerapkan asas kemanfaatan hukum karena Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tepatnya Pasal 53 huruf b tidak memberikan manfaat apapun baik bagi si tersangka maupun bagi warga sekitar. B. Saran-Saran 1.
Dalam
menjatuhkan
hukuman
hendaknya
tidak
hanya
dipertimbangkan formal justice yaitu bahwa terdakwa telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 53 huruf b tetapi juga harus dipertimbangkan mengenai moral justice yaitu bahwa bagaimana keadilan menurut nurani, dan juga harus dipertimbangkan mengenai social justice yaitu bagaimana keadilan menurut masyarakat sekitar. 2.
Hakim belum menerapkan asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum a. Asas Keadilan Sebaiknya hakim mempertimbangkan maksud terdakwa yaitu untuk mencari keuntungan semata atau dengan maksud membantu para warga sekitar pemukimannya agar lebih dekat apabila ingin membeli bensin, karena pemukiman mereka letaknya sangat jauh dari SPBU terdekat.
104
b.
Asas Kemanfaatan Hukum Sebaiknya hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa merugikan atau menguntungkan masyarakat sekitarnya. Begitu juga perlu dipertimbangkan bagaimana jika terdakwa tidak melakukan
perbuatan
apakah
perekonomian daerah tersebut.
akan
mengganggu
jalannya
105
DAFTAR PUSTAKA Abdul Kadir Muhammad. 1984. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung : PT Citra Aditya Bakti ____________________. 2008. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung : PT Citra Aditya Bakti ____________________. 2013. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung : PT Citra Aditya Bakti Adrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta : Sinar Grafika. Algra, dkk. 1977. Mula Hukum. Bandung : Bina Cipta. Andi Hamzah. 1983. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia. Jakarta : Akademika Pressindo. ____________. 1991. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta. ____________. 1994. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Bambang Poernomo. 1982. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Ghalia Indonesia. Bambang Sunggono. 2015. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Bernard L. Tanya. 2013. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing. Budiono. Tanpa Tahun. Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil. Jakarta: PT Grasindo Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. Pokok-Pokok Filasafat hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia). Jakarta :Gramedia Pustaka Utama.
106
Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. E. Fernando M. Manullang. 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan. Jakarta: Buku Kompas, Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2006. Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik. Jakarta: Rajawali Pers. H. Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti H.Salim. 2010. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Indroharto. tanpa Tahun. Rangkuman Asas-asas umum Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta. Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik
Hukum Pidana. Jakarta : Sinar
Grafika. L.J. Van Apeldoorn. 1985. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita. Mahrus Ali. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Moeljatno. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta : Bina Aksara ________. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Renika Cipta. Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung : Alumni. Muladi. 2002. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung : Alumni. P.A.F. Lamintang. 1988. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung : Armico
107
______________. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti ______________. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Bandung. Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana. ___________________. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Prenada Media Group. ____________________ 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada
Media
Group. Prajudi Atmosudirdjo. 1983. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia Remmelink. 2003. Hukum Pidana-Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP dan Padannya dalam KUHP Indonesia. Jakarata: Gramedia Pustaka Utama. Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung : Alumni Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto. Tolib Setiady. 2010. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung : Alfabeta. Tongat. 2008. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. Malang : UMM Press Utrecht E. 1957. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta : Ichtiar. ________. 1986. Hukum Pidana I. Surabaya : Pustaka Tinta Mas. Wirjono Prodjodikoro. 1981. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung : Sumur Bandung. Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana 1. Jakarta : Sinar Grafika.
108
Penelitian Hukum : Fence M. Wantu. 2012. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 3 September 2012 M.Abdul Kholiq AF. 1999. “Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan”. Jurnal Hukum. Vol. 6, No. 11. Nursidik. 2011. “Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim”, Dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 74, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Pphimm). Tatiek Sri Djatmiati. 2002. Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia. Disertasi. Surabaya : PPS Unair. William L. Barnes Jr. 1999. “Revenge on Utilitarianism : Renouncing A Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment”. Indiana Law Journal. Vol 74, No 627. Zulfikar, Jayakusuma. “Arti Penting Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol II, No 1, Februari 2011. Fakultas Hukum Universitas Riau Zulkifli. 2015. “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Kepolisian Daerah Riau”. Jurnal JOM. Vol 2. No 2. Riau : Fakultas Hukum Universitas Riau Makalah : Sjachran Basah. 1995. “Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi”. Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di fakultas Hukum Unair. Surabaya.
109
Bagir
Manan.
1995.
“Ketentuan-Ketentuan
Mengenai
Pengaturan
Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945”. Makalah Tidak dipublikasikan. Jakarta. Internet : http://www.migas.esdm.go.id/post/read/penetapan-harga-bbm-berlaku-mulai-5januari-2016 http://pontianak.tribunnews.com/2016/02/25/stok-bbm-di-sejumlah-spbu-sintanghabis http://www.dinar-energy.com/2015/02/macam-macam-bahan-bakar-minyakbbm.html http://koperindag.karokab.go.id/index.php/4-bahan-bakar-dan-hasil-olahan http://www.migas.esdm.go.id/post/read/penetapan-harga-bbm-berlaku-mulai-5januari-2016 http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4f d50a1c85485ea76ed077341cd654fb Perundang-Undangan : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran dan Jenis Bahan Bakar Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi
110
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang PenyediaanPendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
111
LAMPIRAN PUTUSAN Nomor 139/Pid.sus/2015/PN Stg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: 1. Nama lengkap
: SLAMET SANTOSO Bin MARDI
2. Tempat lahir
: Sambas
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Mei 1979 4. Jenis kelamin
: Laki-laki
5. Kebangsaan
: Indonesia
6. Tempat tinggal
: Jalan Logom S Rt.01 Rw.01 Kel. Marsedan Raya Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu
7. Agama
: Islam
8. Pekerjaan
: Swasta
Terdakwa tidak dilakukan penahanan; Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca: - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pen.Pid/2015/PN.Stg tanggal 11 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; - Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pen.Pid/2015/PN.Stg tanggal 11 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang; - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
112
1. Menyatakan SLAMET SANTOSO Bin MARDI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Telah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 53 Huruf b Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2.
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET SANTOSO Bin MARDI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000 ,- (tiga juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3.
Menyatakan barang bukti berupa : 1. 40 Diregen BBM Jenis Premium yang di perkirakan berjumlah 1388 Liter. Dirampas untuk Negara 1. 1 (satu) Unit Mobil Pick Daihatsu Grand Max KB 1305 XX (STNK KB 8749 F) warna Hitam, Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa SLAMET SANTOSO Bin MARDI
4. Menetapkan Terdakwa SLAMET SANTOSO Bin MARDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: PRIMAIR Bahwa ia terdakwa SLAMET SANTOSO Bin MARDI pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 07.40 Wib atau setidak-tidaknya terjadi pada bulan Mei 2015 bertempat di Jalan Bhayangkara Sintang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih
113
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang,telah pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: - Berawal Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ABDUL HARIS NASUTION
telah mengamankan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu
Granda Max KB 1305 XY dan pada saat di amankan atau diberhentikan oleh saksi ABDUL HARIS NASUTION sedang mengangkut atau membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang disimpan dalam jerigen 40 jerigen dengan jumlah 1.388 liter milik terdakwa pada saat dihentikan oleh saksi ABDUL HARIS NASUTION kemudian terdakwa ditanyakan apakah dalam mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis premium disimpan dalam jerigen 40 jerigen dengan jumlah 1.388 liter milik terdakwa yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Granda Max KB 1305 XY dilengkapi dengan dokumen yang sah (DO) dan dijawab oleh terdakwa tidak ada surat ijin pengangkutan atau Delivery Order (DO) dari pejabat yang berlanjut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut - Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium dengan harga Rp. 7.600 (tujuh ribu enam ratus rupiah) /per liter dan bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp 7.900 (tujuh ribu sembila ratus rupiah) yang mana bahan bakar jenis premium dan solar terdakwa akan jual kembali dengan harga Rp 9000 (sembilan ribu rupiah) di dikampung tempat tinggal terdakwa di Jl. Dogom S Rt.01/01 Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu bahan bakar minyak jenis premium dan solar terdakwa beli dari SPBU Melawi Timur Kabupaten Sintang. - Bahwa sesuai dengan hasil pengukuran dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Nomor : 510/393/INDAGKOP-C tanggal 18 Mei 2015 dengan melakukan pengukuran dilapangan terdapat penyusutan hasil pengecekan
dari
laporan
kepolisian
nomor
LP/109/V/2015/Kalbar/Res.Stg/Reskrim tanggal 18 Mei 2015 sebanyak 40 Derigen jenis premium1.388 liter dilapangan setelah dilakukan pengecekan dan
114
pengukuran didapati sebanyak 1.346 liter, sehingga terjadi penyusutan sebanyak
42
liter
yang
melakukan
pengukuran
adalah
Sdr.
SYARFRUDDIN,S.Sos, Sdr LELI NURBAITI,S.sos Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 53 Huruf b Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. SUBSIDIAIR: Bahwa ia terdakwa SLAMET SANTOSO Bin MARDI pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 07.40 Wib atau setidak-tidaknya terjadi pada bulan Mei 2015 bertempat di Jalan Bhayangkara Sintang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang,telah melakukan niaga tanpa ijin,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: - Berawal Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ABDUL HARIS NASUTION
telah mengamankan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu
Granda Max KB 1305 XY dan pada saat di amankan atau diberhentikan oleh saksi ABDUL HARIS NASUTION sedang mengangkut atau membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang disimpan dalam jerigen 40 jerigen dengan jumlah 1.388 liter milik terdakwa pada saat dihentikan oleh saksi ABDUL HARIS NASUTION kemudian terdakwa ditanyakan apakah dalam mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis premium disimpan dalam jerigen 40 jerigen dengan jumlah 1.388 liter milik terdakwa yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Granda Max KB 1305 XY dilengkapi dengan dokumen yang sah (DO) dan dijawab oleh terdakwa tidak ada surat ijin pengangkutan atau Delivery Order (DO) dari pejabat yang berlanjut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut - Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium dengan harga Rp. 7.600 (tujuh ribu enam ratus rupiah) /per liter dan bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp 7.900 (tujuh ribu sembila ratus rupiah) yang mana
115
bahan bakar jenis premium dan solar terdakwa akan jual kembali dengan harga Rp 9000 (sembilan ribu rupiah) di dikampung tempat tinggal terdakwa di Jl. Dogom S Rt.01/01 Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu bahan bakar minyak jenis premium dan solar terdakwa beli dari SPBU Melawi Timur Kabupaten Sintang. - Bahwa sesuai dengan hasil pengukuran dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Nomor : 510/393/INDAGKOP-C tanggal 18 Mei 2015 dengan melakukan pengukuran dilapangan terdapat penyusutan hasil pengecekan
dari
laporan
kepolisian
nomor
LP/109/V/2015/Kalbar/Res.Stg/Reskrim tanggal 18 Mei 2015 sebanyak 40 Derigen jenis premium1.388 liter dilapangan setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran didapati sebanyak 1.346 liter, sehingga terjadi penyusutan sebanyak
42
liter
yang
melakukan
pengukuran
adalah
Sdr.SYARFRUDDIN,S.Sos, Sdr LELI NURBAITI, S.sos. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 53 Huruf d Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 1. ABDUL HARIS NASUTION, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 07.40 Wib di Jalan Bhayangkara Sintang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, saksi mengamankan kendaraan yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat izin dari pejabat yang berwenang; - Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa membawa BBM Jenis Premium berjumlah 1388 Liter yang disimpan menggunakan wadah
116
berupa diregen sebanyak 40 buah dan transportasi yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis Premium adalah 1 (satu) unit mobil pick up jenis Daihatsu Grand Max Warna Hitam KB 1305 XY dan STNK tertera KB 8749 F; - Bahwa dari keterangan terdakwa, BBM Jenis Premium diperoleh dari SPBU Melawi Timur yang beralamat di Jl. MT.Haryono Sintang dan akan dibawa ke Semitau Kabupaten Kapuas Hulu; - Bahwa saksi mendapati mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam KB 1305 XY dan STNK tertera KB 8749 F yang membawa BBM Jenis Premium tersebut pada hari Jum’at Tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 07.40 Wib di Jl. Bhayangkara tepatnya di simpang 5 depan Perpustakaan Sintang yang mana saat itu saksi sedang melakukan tugas Patroli karena saksi bertugas di Satuan Sabhara Polres Sintang; - Bahwa Terdakwa yang saat itu sopir Mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam KB 1305 XY dan STNK tertera KB 8749 F menerangkan barang bawaannya berupa BBM Jenis Premium dan BBM tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi menanyakan tentang dokumen mengenai pengangkutan BBM seperti DO (Delivery Order) atau surat jalan yang diterbitkan oleh Pertamina dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan sehingga diduga bahwa pengangkutan BBM Jenis Premium tanpa ada ijin usaha pengangkutan kemudian terdakwa berikut mobil dan BBM dibawa ke Polres Sintang serta diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut; - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KB 1305 XY (STNK KB 8749 F) warna Hitam, 40 Diregen BBM Jenis Premium yang diperkirakan berjumlah 1388 Liter; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
117
2. MARTINUS LUBIS anak dari PETRUS KIONG, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi bekerja sebagai operator nosel di SPBU Melawi Timur Kec. Sintang Kab. Sintang; - Bahwa saksi ingat pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 ada seseorang yang saksi tidak kenal yang melakukan pembelian minyak jenis premium (bensin) sebanyak sekitar 1000 (seribu) liter di SPBU Melawi Timur dengan menggunakan dirigen dan memakai kendaraan pick up Daihatsu grand max warna hitam; - Bahwa orang yang membeli tersebut adalah terdakwa; - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana minyak jenis premium yang dibeli itu akan dibawa; - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa baru sekali membeli minyak jenis premium (bensin) di SPBU Melawi Timur Kab. Sintang; - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KB 1305 XY (STNK KB 8749 F) warna Hitam, 40 Diregen BBM Jenis Premium yang diperkirakan berjumlah 1388 Liter; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: 1. ISKAK HIDAYAT, S.H, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi yang berlaku di Indonesia : Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah di ubah dengan PP RI No.30 Tahun 2009 tentang perubahan atas PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden
118
RI No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Peraturan Menteri ESDM RI No.39 Tahun 2014 tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak; -
Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, ditetapkan 3 (tiga) jenis BBM yaitu : Jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) yang selanjutnya di sebut jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau di olah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar minyak nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (minyak tanah dan minyak solar); Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) yang selanjutnya disebut jenis BBM Khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan atau di olah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau di olah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang di distribusikan di wilayah penugasan dan tidak di berikan subsidi (premium, ron 88); Jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutnya di sebut jenis BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan atau di olah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau di olah dari minyak bumi yang telah di campurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak di berikan subsidi (BBM selain JBT dan JBKP);
-
Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah Bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi, jenis-jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah minyak tanah dan minyak solar;
-
Bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Bahan Bakar Minyak tertentu (BBM bersubsidi)
119
Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
Penyimpanan
adalah
kegiatan
Penerimaan,
pengumpulan,
penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi;
Niaga adalah Kegiatan Pembelian, Penjualan, Eksport, import minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas Bumi melalui pipa;
Bahan Bakar Minyak tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (Spesifikasi), harga, volume, dan konsumennya tertentu;
-
Bahwa Surat ijin yang harus dimiliki oleh orang/Perusahaan yang menjalankan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM serta Siapa yang mengeluarkan Surat Ijin tersebut dan dasar hukumnya adalah sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Kecil (KUK), Badan Usaha Swasta (BUS); Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Setelah Mendapatkan izin Usaha dari Pemerintah; Sampai dengan saat ini kewenangan untuk mengeluarkan izin Usaha adalah Menteri Sesuai Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dan Pasal 13 PP No.36 Tahun 2004, Selanjutnya Menteri dapat Melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) PP No. 36 Tahun 2004;
120
Dengan Persyaratan sebagaimana pada penjelasan pasal 15 (2) PP No.36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah : Akte Pendirian Perusahaan / Perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang, Profil Perusahaan, NPWP, TDP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Informasi Sumber Pendanaan, Surat Pernyataan Tertulis kesanggupan memenuhi aspek
keselamatan
operasi
dan
kesehatan
kerja
pengolahan
lingkungan, Syarat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Persetujuan Prinsip dari
Pemerintah
Daerah
mengenai
lokasi
yang
memerlukan
pembangunan fasilitas dan sarana; -
Bahwa
yang dimaksud
dengan
“Setiap
orang
yang
melakukan
pengangkutan tanpa izin Usaha Pengangkutan dan atau Niaga tanpa ijin Usaha Niaga” sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf (b) dan (d) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas : Setiap orang adalah setiap warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang-orang yang terkait kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero), namun termasuk orang-orang yang tidak terkait kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero); Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dan melakukan Niaga tanpa izin Usaha Niaga sebagaimana yang di maksud dalam pasal 53 huruf (b) dan (d) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. -
Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, bahwa harga Jual Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Premium di titik serah penyalur wilayah NKRI ditentukan oleh Pemerintah dalam hal ini menteri ESDM, dan berdasarkan Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2015 (dan SK
121
Menteri ESDM), harga eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Premium untuk Wilayah Kalimantan harga Rp.7.300 (tujuh ribu tiga ratus) setiap liter; -
Bahwa yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi Pemerintah dan BBM Non Subsidi serta BBM bersubsidi tersebut disalurkan dalam bidangbidang sebagai berikut: Yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak Tertentu (BBM bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan atau di olah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau di olah minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (minyak tanah dan minyak solar); BBM Non Subsidi terdiri dari jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum. Adapun yang dimaksud dengan Jenis BBM Khusus Penugasan adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar Nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi) tertentu, yang di distribusikan di wilayah penugasan dan tidak di berikan subsidi (premium, ron 8) Jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutnya disebut jenis BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan atau di olah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau di olah dari minyak bumi yang telah di campurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (BBM selain JBT da JBKP); Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, BBM bersubsidi disalurkan kepada konsumen pengguna
122
rumah tangga, Usaha Mikro, Usaha Pertanian, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum; -
Bahwa Prosedur pendistribusian BBM Jenis Premium oleh pemerintah hingga bisa sampai kepada Konsumen yang berhak untuk mendapatkan atau membeli BBM Premium yang mana pada awalnya : Penyalur (SPBU/ APMS / SPDN / SPBB / SPBN ) menebus Loading Order (LO) Minyak Premium kepada PT. Pertamina (Persero) dengan Menyerahkan bukti bayar dari Bank Persepsi, Selanjutnya dengan LO tersebut minyak Premium diangkut oleh Transportir dari Depot ke Penyalur menyalurkan kepada Konsumen;
-
Bahwa sesuai Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta PP No.36 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Migas terdapat 2 (dua) mekanisme Penyaluran/Niaga BBM Non Subsidi yang diperbolehkan yaitu : Melakukan Kegiatan Usaha Niaga BBM dengan dilengkapi Izin Usaha Niaga dari Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri ESDM cq.Dirjen Migas; Atau menjadi Lembaga Penyalur (SPBU.SPBN) yang terikat kontrak kerja sama dan hanya menyalurkan BBM dengan Merk dagang Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum bersangkutan; Untuk itu apabila kegiatan pelaku tidak termasuk pada 2 (dua) kategori yang diperbolehkan di atas maka patut diduga yang bersangkutan telah melakukan tindak Pidana Niaga BBM sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf (d) UU RI No.22 tahun 2001 tentang Migas; Apabila pelaku melakukan kegiatan Pengangkutan BBM milik sendiri dan sarana pengangkutan yang digunakan adalah milik sendiri pula maka pelaku tidak dapat dijerat dengan pasal Pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf (b) UU RI No.22 tahun 2001 tentang Migas, karena bersangkutan tidak melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan yang bertujuan untuk memperoleh Keuntungan/Laba sebagaimana di maksud Pasal 1 Usaha diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan
123
kegiatan Pengolahan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh Keuntungan dan/atau Laba. Adapun yang dapat dikenakan dengan Pasal Pengangkutan sebagaimana dimaksud pasal 53 huruf (b) adalah apabila seseorang melakukan Pengangkutan BBM dengan sarana miliknya sendiri namun mengangkut BBM milik orang lain dengan memungut uang jasa/uang sewa, maka yang bersangkutan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan; Dan menurut pendapat Ahli, SPBU tersebut di atas yang dalam hal ini berstatus sebagai Sebuah Lembaga Penyalur dimana keuntungannya ditentukan atau ditetapkan oleh Badan Usaha Pemegang izin Usaha Niaga Umum (Seperti Pertamina, AKR DLL) sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri ESDM No.16 tahun 2011, untuk itu penyalur tidak diperkenankan mengutip keuntungan dengan menjual BBM di atas harga Peraturan Presiden RI No.191 Tahun 2014 dan apabila Penyalur bersangkutan menjual dengan harga di atas ketentuan Pemerintah dengan maksud memperoleh keuntungan, patut diduga Penyalur tersebut telah melakukan tindak pidana Niaga sebagaimana dimaksud pasal 53 huruf (d) UU RI No.22 tahun 2001; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekitar jam 07.40 wib, petugas polisi telah mengamankan mobil pick up Daihatsu jenis grand max KB 1305 XY dan di STNK tertera KB 8749 F yang bermuatan BBM jenis premium sebanyak 1388 liter yang ditempatkan di dalam 40 diregen plastik dan BBM tersebut milik terdakwa; - Bahwa BBM jenis premium sebanyak 1388 liter tersebut terdakwa peroleh dari SPBU Melawi Timur yang beralamat di Jalan Sintang Pontianak KM. 4 Sintang; - Bahwa terdakwa membeli BBM jenis premium tersebut dengan harga Rp7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya yang jumlah
124
keseluruhannya seharga Rp 10.548.800,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan telah terdakwa bayarkan kepada pengisi nosel SPBU melawi timur; - Bahwa harga eceran tertinggi BBM jenis premium di SPBU yaitu Rp 7.300,(tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liternya; - Bahwa BBM jenis premium tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga per liternya Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) di kampung tempat tinggal terdakwa karena terdakwa ada membuka kios minyak di depan rumah terdakwa di Jalan Dogom S Rt.01/01 Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu; - Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah membeli BBM jenis premium dari SPBU melawi timur sekitar 2 minggu sebelum tertangkap; - Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis premium ada memiliki Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Nomor : 400/140/MRD.RY/Pem.2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marsedan Raya namun tidak ada surat ijin usaha pengangkutan atau Delivery Order (DO) dari pejabat yang berwenang; - Bahwa yang mengemudikan mobil pick up Daihatsu jenis grand max KB 1305 XY dan di STNK tertera KB 8749 F adalah terdakwa sendiri dan mobil tersebut juga milik terdakwa; - Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KB 1305 XY (STNK KB 8749 F) warna Hitam, 40 Diregen BBM Jenis Premium yang diperkirakan berjumlah 1388 Liter; - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge); Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -
Diregen BBM Jenis Premium yang diperkirakan berjumlah 1388 Liter;
125
-
1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KB 1305 XY (STNK KB 8749F) warna Hitam; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekitar jam 07.40 wib, sdr.ABDUL HARIS NASUTION telah mengamankan mobil pick up Daihatsu jenis grand max KB 1305 XY dan di STNK tertera KB 8749 F yang bermuatan BBM jenis premium sebanyak 1388 liter yang ditempatkan di dalam 40 diregen plastik di Jalan Bhayangkara tepatnya di simpang 5 depan Perpustakaan Sintang yang mana saat itu sdr. ABDUL HARIS NASUTION sedang melakukan tugas Patroli karena sdr. ABDUL HARIS NASUTION bertugas di Satuan Sabhara Polres Sintang; - Bahwa yang mengemudikan mobil pick up Daihatsu jenis grand max KB 1305 XY dan di STNK tertera KB 8749 F adalah terdakwa sendiri dan BBM serta mobil tersebut juga milik terdakwa; - Bahwa harga eceran tertinggi BBM jenis premium di SPBU yaitu Rp 7.300,(tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liternya, terdakwa membeli BBM jenis premium sebanyak 1388 liter dari SPBU Melawi Timur yang beralamat di Jalan Sintang Pontianak KM.4 Sintang dengan harga Rp 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya yang jumlah keseluruhannya seharga Rp.10.548.800,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan telah terdakwa bayarkan kepada pengisi nosel SPBU melawi timur; - Bahwa rencananya BBM jenis premium tersebut akan terdakwa bawa ke Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dan terdakwa jual kembali dengan harga per liternya Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) di kampung tempat tinggal terdakwa tersebut karena terdakwa ada membuka kios minyak di depan rumah terdakwa di Jalan Dogom S Rt.01/01 Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu; - Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis premium ada Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Nomor :
126
400/140/MRD.RY/Pem.2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marsedan Raya namun tidak ada surat ijin usaha pengangkutan atau Delivery Order (DO) dari pejabat yang berwenang; - Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max KB 1305 XY (STNK KB 8749 F) warna Hitam, 40 Diregen BBM Jenis Premium yang diperkirakan berjumlah 1388 Liter; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan
subsidairitas,
maka
Majelis
Hakim
terlebih
dahulu
mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2. Melakukan
pengangkutan
bahan
bakar
minyak
tanpa
ijin
usaha
pengangkutan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1 Setiap orang; Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama SLAMET SANTOSO Bin MARDI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksisaksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, yaitu orang yang
127
dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi; Ad.2 Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan; Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba; Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pengertian pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi; Menimbang, bahwa
menurut
fakta hukum
yang terungkap di
persidangan, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekitar jam 07.40 wib, sdr.ABDUL HARIS NASUTION telah mengamankan mobil pick up Daihatsu jenis grand max KB 1305 XY dan di STNK tertera KB 8749 F yang bermuatan BBM jenis premium sebanyak 1388 liter yang ditempatkan di dalam 40 diregen plastik di Jalan Bhayangkara tepatnya di simpang 5 depan Perpustakaan Sintang yang mana saat itu sdr. ABDUL HARIS NASUTION sedang melakukan tugas Patroli karena sdr. ABDUL HARIS NASUTION bertugas di Satuan Sabhara Polres Sintang;
128
Menimbang, bahwa
menurut
fakta hukum
yang terungkap di
persidangan, yang mengemudikan mobil pick up Daihatsu jenis grand max KB 1305 XY dan di STNK tertera KB 8749 F adalah terdakwa sendiri dan BBM serta mobil tersebut juga milik terdakwa; Menimbang, bahwa
menurut
fakta hukum
yang terungkap di
persidangan, harga eceran tertinggi BBM jenis premium di SPBU yaitu Rp.7.300,(tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liternya, terdakwa membeli BBM jenis premium sebanyak 1388 liter dari SPBU Melawi Timur yang beralamat di Jalan Sintang Pontianak KM.4 Sintang dengan harga Rp7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya yang jumlah keseluruhannya seharga Rp.10.548.800,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan telah terdakwa bayarkan kepada pengisi nosel SPBU melawi timur; Menimbang, bahwa
menurut
fakta hukum
yang terungkap di
persidangan, rencananya BBM jenis premium tersebut akan terdakwa bawa ke Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dan terdakwa jual kembali dengan harga per liternya Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) di kampung tempat tinggal terdakwa tersebut karena terdakwa ada membuka kios minyak di depan rumah terdakwa di Jalan Dogom S Rt.01/01 Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu; Menimbang,
bahwa
menurut
fakta hukum
yang terungkap di
persidangan, Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis premium ada
Surat
Rekomendasi
Pembelian
BBM
jenis
tertentu
Nomor
:
400/140/MRD.RY/Pem.2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marsedan Raya namun tidak ada surat ijin usaha pengangkutan atau Delivery Order (DO) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ijin usaha yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga telah memenuhi unsur melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
129
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang,
bahwa
dalam
persidangan,
Majelis
Hakim
tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat
Majelis
Hakim
cukup
alasan
untuk
menahan,
maka
perlu
memerintahkan Terdakwa untuk ditahan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa diregen BBM jenis premium yang diperkirakan berjumlah 1388 Liter, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KB 1305 XY (STNK KB 8749 F) warna Hitam, yang merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa SLAMET SANTOSO Bin MARDI; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan: - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan minyak dan gas bumi; Keadaan yang meringankan: - Terdakwa belum pernah dihukum;
130
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; - Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SANTOSO Bin MARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan; 4. Menetapkan barang bukti berupa: -
Diregen BBM Jenis Premium yang diperkirakan berjumlah 1388 liter; Dirampas untuk Negara;
-
1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KB 1305 XY (STNK KB 8749 F) warna Hitam,
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa SLAMET SANTOSO Bin MARDI; 5.
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015, oleh
131
FIRDAUS SODIQIN, S.H, sebagai Hakim Ketua, CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, S.H, dan YURISTI LAPRIMONI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABRAHAM M. SOUISA, Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh ANDI TRI SAPUTRO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim-hakim Anggota,
Hakim Ketua,
CHANDRAN R. LUMBAN BATU, S.H S.H
YURISTI LAPRIMONI, S.H
Panitera,
ABRAHAM M. SOUISA
FIRDAUS
SODIQIN,
