BAB IV PENUTUP
A. Simpulan Berdasarkan uraian dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut: 1. Terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi agar gugatan dapat dikategorikan sebagai Gugatan Citizen Lawsuit, yaitu Gugatan Citizen Lawsuit diajukan oleh setiap orang atau setiap warga negara, gugatan tersebut diajukan dilandaskan atas kepentingan umum, tindakan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum dan gugatan yang diajukan tidak menuntut ganti rugi berupa uang. Dalam kasus yang diajukan oleh Para Penggugat yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia sama halnya dengan warga kota Jakarta lainnya yang menjadi korban kemacetan yang sering terjadi di seluruh ruas jalan DKI Jakarta, yang mana hal tersebut disebabkan karena kinerja dari Para Tergugat yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan, sehingga Para Tergugat telah melanggar kepentingan umum karena melanggar hak asasi Para Penggugat dan masyarakat Kota Jakarta lainnya, oleh karena itu Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan dalam gugatannya Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat mengeluarkan kebijakan atau pengaturan untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di DKI Jakarta. Dengan demikian unsur-unsur Citizen Lawsuit dalam gugatan yang diajukan Penggugat adalah terpenuhi 2. Majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena berdasarkan penilaian sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan memperhatikan kebebasan hakim, dimana bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat cukup membuktikan bahwa Para Tergugat sudah berupaya melaksanakan kebijakan atau pengaturan dalam menyelesaikan permasalahan kemacetan di DKI Jakarta walaupun sampai saat ini belum ada hasil dari
71
72
kebijakan tersebut dalam menghilangkan kemacetan di DKI Jakarta, namun Majelis Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan. Sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dipaparkan Penggugat dalam gugatannya.
B. Saran 1. Mahkamah Agung perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur secara spesifik mengenai mekanisme Citizen Lawsuit sebagai solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan keadaan saat ini, dimana dalam pengaturan tersebut memuat mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Gugatan Citizen Lawsuit sehingga gugatan tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan. 2. Hakim dalam membuat putusan diberikan kebebasan dalam menerapkan hukum tetapi juga harus mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk perkara yang belum ada peraturan yang mengatur seperti perkara Citizen Lawsuit.
73
DAFTAR PUSTAKA
Buku Bambang Sunggono. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Darwin Prinst. 2002. Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Djamanat Samosir. 2011. Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata. Bandung: Nuansa Aulia. E. Sundari. 2002. Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya Di Indonesia). Yogyakarta:Universitas Atmajaya Yogyakarta. E. Utrecth. 1956. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Cetakan III. Jakarta: N.V. Penerbitan dan Balai Buku Djakarta. Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2012. Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya. Bandung: PT. Refika Aditama. Laporan Penelitian Mahkamah Agung. 2009. Class Action dan Citizen Lawsuit. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia. Jakarta: Djambatan. Mas Achmad Santosa. 1997. Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action). Jakarta: ICEL. Munir Fuady. 2002. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kotemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Rahardjo Adisasmita dan Sakti Adji Sasmita. 2011. Logika Pemindahan Ibukota Jakarta. Yogyakarta: Graha Ilmu.
74
Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata. 2002. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju. Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Soepomo. 2002. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita. Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Masalah. Jakarta: ELSAM dan HUMA. Sophar Maru Hutagalung. 2010. Praktik Peradilan Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. Sudikno Mertokusomu. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. --------------------------. 2007. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Susanti Adi Nugroho. 2010. Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jurnal A’an Efendi. 2012. “Hak Lingkungan (Eviromental Right) Dan Perkembangan Standing Di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Vol. 20 No. 1 Maret 2012. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Fance M. Wantu. 2012. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 3, September 2012. Purwokerto: UNSOED Press. Rahadi Wasi Bintoro. 2010. “Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No. 2, Mei 2010. Purwokerto: UNSOED Press. Takyi Harriet, dkk. 2013. “An Assessment of Traffic Congestion and Its Effect on Productivity in Urban Ghana”. International Journal of Business and Social Science. Vol. 4 No. 3, Maret 2013. Centre fo Promoting Ideas, USA Skripsi Catur Wulandari. 2009. “Aspek Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Penghinaan (Analisis Kasus Gugatan Hj. Iwah Setiawaty Melawan
75
Majalah Berita Mingguan Garda)”. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia Retno Kusumo Astuti, “Tinjauan Terhadap Pengajuan Gugatan Mengatasnamakan Kepentingan Umum (Citizen Lawsuti) Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst)”. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Reglement op de Rechtsvodering (Rv). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. Internet Arko Kanadianto. http://Kanandianto.wordpress.com/2008/01/23/konsep-gugatancitizen-lawsuit-di-indonesia/. diakses pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 15.55 WIB.
