BAB IV PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diringkas dalam suatu simpulan sebagai berikut : 1. Penggunaan Ahli Psikolog dan Psikiater yaitu M. Liberty Adi, S.MM.,M.Psi. yang merupakan ahli psikolog dari kantor Polisi Daerah Jawa Barat, ahli Dr. Susi Wijayanti, SpKj yang merupakan ahli psikiater di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dan ahli Dra. Resmi Prasetyani, Psi yaitu ahli psikolog pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Pasal 1 angka 28 dihubungkan dengan Pasal 120 KUHAP bahwa keterangan ahli adalah ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dalam bentuk keterangan yang diberikan sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya berbentuk keterangan menurut pengetahuannya. Rumusan Pasal lainnya dalam KUHAP yang merupakan landasan dari penggunaan keterangan ahli yang sesuai dengan perkara pembunuhan yang sudah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Cinajur Nomor:144/Pid.B/2014/PN.Cjr. Diantaranya Pasal 184 ayat (1), Pasal 186, Pasal 179 ayat (1). 2. Penggunaan keterangan ahli dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging) oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 144/Pid.B/2014/Cjr mempunyai relevansi. Relevansi penggunaan ahli dapat dilihat bahwa sesuai dengan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Cianjur, walaupun sudah ada ahli yang menyatakan bahwa keadaan jiwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan mengalami gangguan kejiwaan tapi Penuntut Umum tetap pada tuntutannya. Tetapi dengan adanya keterangan ahli Psikiater dan 104
105
Psikolog, maka hakim menolak tuntutan dari Penuntut Umum dengan alasan pemaaf sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan keterangan ahli. Pada kesimpulannya dengan adanya fakta bahwa terdakwa dalam perkara pembunuhan di Cianjur tidak mampu bertanggungjawab maka Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging). Mengingat adanya alasan pemaaf sesuai Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.
B. Saran Berdasarkan simpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh penulisan hukum ini, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Suatu kejahatan tetap kejahatan dan harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukannya. Tetapi tidak semua kejahatan mempunyai motif walaupun jarang ditemukan. Dalam kasus yang penulis kaji kejahatan pembunuhan dilakukan oleh seseorang terhadap ibu kandungnya sendiri. Pemeriksaan ditingkat
penyidikan dengan bantuan ahli psikolog
menyatakan bahwa adanya gangguan pada mental terdakwa. Maka dalam hal ini untuk Penuntut Umum haruslah cermat dalam pemeriksaan perkara yang diajukan di Pengadilan. 2. Dalam penanganan kasus hukum seperti pembunuhan sebagai hakim haruslah cermat dan teliti dalam mengungkap suatu kebenaran agar mencapai suatu keadilan. Hakim sebagai tonggak keadilan mempunyai peran tertinggi dalam sistem Peradilan di Indonesia. Dengan dukungan penegak hukum lainnya diharapkan keadilan selalu terbentuk berdasarkan
106
Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA Buku : Adami Chazawi.2010.Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh.Jakarta : P.T.Raja Grafindo. Ahmad Rifai.2010. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. Andi Hamzah.2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014.Hukum Acara Pidana (suatu pengantar). Jakarta : Prenadamedia Group. Anwar.1994.Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II).Bandung : Cipta Adya Bakti. Barda Nawawi Arief. 2010. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Chairul Huda.2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta : Prenada Media Jonny Ibrahim.2006.Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.Malang: Bayumedia Publishing. Leden Marpaung.2011.Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan), Cetakan Ketiga. Jakarta : Sinar Grafika. Lilik Mulyadi.2007.Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya. Bandung : Alumni.Nikolas Simanjuntak.2009.Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia. .
.2010.Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya. Bandung : Citra Aditya Bakti.
M. Yahya Harahap.2005. Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali) Edisi kedua. Jakarta : Sinar Grafika. Martiman Prodjohamidjojo.1983.Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia. Mukti Arto.2004.Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V .Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
57
58
Nicolas Simanjuntak.2009.Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus hukum. Bogor : Ghalia Indonesia P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang.2012.Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika. Peter Mahmud Marzuki.2013.Penelitian Hukum Edisi Revisi.Jakarta : Kencana Prenada Media Group. R. Soesilo.1996. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Serta Komentar -Komentarnya. Bogor : CV Politeia. Roeslan Saleh. 1979. Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan. Jakarta : Aksara Baru. Wirjono Prodjodikoro.1974.Bunga Rampai Hukum. Jakarta : Ichtiar Baru .2003.Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung : Aditama. Zainal Abidin Farid.2007. Hukum Pidana I, Cetakan Kedua.Jakarta : Sinar Grafika. Junal : Noraini Ibrahim.2007.”Building a credible and believable narrative : The role of direct examination in expert witness testimony”. Vol.13,2007. 3L Journal of Language Teaching, Linguistics and Literature. Susan Haack.2015.”The Expert Witness : Lessons From the U.S. Experience”.Vol.28,2015: 67. Issue 28 : Humana Mente Journal of Philosophical Studies. Hanny Saida Flora.2009. “Peran Psikiater Sebagai Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Guna Memutuskan Perkara Pidan Bagi Hakim Di Pengadilan”. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol.7. No.2.Oktober 2009. Sumatra Utara : Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
Peraturan Perundang-Undangan : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
59
Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 144/Pid.B/2014/PN.Cjr.
