BAB IV PENUTUP. A. Simpulan

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 1. Terdapat ketidaksesuaian pengaturan bentuk badan hukum antara UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Perbankan masih mengadopsi bentuk badan hukum Perusahaan Daerah bagi BUMD di bidang Perbankan, sementara UU Pemerintahan Daerah telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dengan memberikan pengaturan terbaru terkait bentuk badan hukum BUMD yaitu hanya terbatas pada Perusahaan umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah, sehingga berlaku asas atau doktrin hukum dalam perundang-undangan yaitu asas lex posterior derogat legi priori yang menghendaki bahwa peraturan yang terkemudian mengesampingkan peraturan yang terdahulu.

UU

Pemerintahan Daerah sebagai peraturan terkemudian mengesampingkan UU Perbankan sebagai peraturan yang terdahulu, karena pengaturan bentuk badan hukum dalam UU Pemerintahan Daerah lebih memenuhi kebutuhan terhadap tantangan dan dinamika BUMD, termasuk BUMD di bidang Perbankan. Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini masih banyak ditemui BUMD khususnya di bidang perbankan yang berbadan hukum Perusahaan Daerah. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa terdapat tumpang tindih pengaturan mengenai BUMD terkhusus sektoral perbankan. Keadaan yang demikian mencerminkan kegagalan negara dalam mewujudkan suatu sistem hukum yang baik (principles of legality) yang menghendaki bahwa suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain serta harus adanya kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan peraturan

pelaksanaannya sehari-hari. Perlu untuk dilakukan sinkronisasi secara horizontal mengenai pengaturan bentuk badan hukum dalam UU Perbankan dan UU Pemerintahan Daerah agar dapat memberikan kepastian hukum, serta dalam rangka untuk mewujudkan bentuk badan hukum ideal bagi BUMD di bidang perbankan utamanya PD. BPR-BKK. 2. Bentuk badan hukum yang ideal bagi PD. BPR-BKK adalah Perseroan Terbatas dalam konsep Perusahaan Perseroan Daerah. Melalui bentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah, PD. BPR-BKK akan dapat mengakumulasikan modal dalam jumlah yang besar dan murah, sehingga dapat dengan mudah melakukan perluasan terhadap kegiatan dan jaringan usaha. Hanya Perusahaan Perseroan sajalah yang dapat diprivatisasi. Dalam bentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah, pemerintah daerah bertindak selaku pemegang saham mayoritas, sehingga dapat menjadi power dan interest dalam RUPS untuk menentukan tujuan dan arah kebijakan perusahaan, serta mengendalikan berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemegang saham lainnya. Pemerintah daerah akan dapat menyeimbangkan tujuan perusahaan yaitu mencari laba/keuntungan namun dengan tidak mengesampingkan maksud dan tujuan didirikannya PD. BPR-BKK yang berkaitan dengan kemanfaatan umum dan pelayanan publik yaitu turut mengembangkan dan menyejahterakan masyarakat golongan ekonomi lemah, pengusaha kecil, UMKM, Koperasi, dan lain sebagainya. Bentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah akan lebih mewujudkan budaya korporasi dalam BUMD yang berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yang secara tidak langsung juga telah mendorong terwujudnya pilar pertama dan pilar keempat Arsitektur Perbankan Indonesia. B. Saran Berdasarkan pada uraian penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran sebagai preskripsi berikut ini: 1. Pemerintah dan DPR perlu untuk merevisi UU Perbankan, terutama terkait dengan materi muatan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah. Materi muatan

mengenai bentuk badan hukum dalam UU Perbankan perlu untuk disesuaikan dengan bentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. UU Perusahaan Daerah dalam perkembangannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU Pemerintahan Daerah, karena bentuk badan hukum Perusahaan Daerah dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika BUMD. Pengaturan bentuk badan hukum dalam UU Perbankan perlu disesuaikan/disinkronisasikan dengan UU Pemerintahan Daerah agar mencerminkan suatu sistem hukum yang baik (principles of legality) dan dapat memberikan kepastian hukum bagi segenap aktor BUMD di bidang perbankan. 2. Pemerintah perlu untuk membuat undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai BUMD, atau paling tidak peraturan pelaksanaan atas UU Pemerintahan Daerah terkait dengan petunjuk pelaksanaan pengelolaan BUMD, agar BUMD memiliki payung hukum yang jelas dan landasan gerak yang kokoh. 3. Bagi pemerintah daerah yang akan mendirikan BUMD terkhusus di bidang perbankan, selain mengacu pada UU Perbankan harap juga memperhatikan ketentuan pendirian BUMD sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, terutama terkait dengan penentuan bentuk badan hukum. Berdasarkan pada hasil penelitian, didapati beberapa peraturan daerah mengenai pendirian BUMD terkhusus di bidang perbankan yang masih mengadopsi bentuk badan hukum Perusahaan Daerah. Sudah semestinya dalam mendirikan BUMD hanya terbatas pada 2 (dua) pilihan alternatif bentuk badan hukum, yaitu Perusahaan umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah. Pendirian BUMD harus didasarkan pada studi kelayakan dan kebutuhan daerah, yang mana dilakukan atas inisiatif eksekutif (kepala daerah) bukan pada legislatif (DPRD). Hal ini dikarenakan eksekutif dirasa lebih mengetahui potensi sosial dan ekonomi daerahnya terkait dengan kebutuhan daerah untuk mendirikan BUMD, sehingga inisiatif pendirian BUMD semestinya berasal dari eksekutif, sementara legislatif sebagai representasi rakyat hanya melakukan kontrol dan memintai pertanggungjawaban atas pengelolaan BUMD.

4. PD. BPR-BKK dan lembaga perbankan mikro milik pemerintah daerah lainnya yang dipersamakan dengan itu agar menyesuaikan bentuk badan hukumnya sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Bentuk badan hukum yang paling tepat untuk digunakan adalah Perseroan Terbatas dalam konsep Perusahaan Perseroan Daerah. Sementara bagi lembaga perbankan mikro milik pemerintah daerah yang telah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas agar juga menyesuaikan struktur kepemilikan modalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 339 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, dan bagi yang berbentuk badan hukum Perusahaan umum Daerah agar melakukan pengkajian ulang karena berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan diketahui bahwa bentuk badan hukum Perusahaan umum Daerah tidak tepat untuk diaplikasikan kepada BUMD di bidang perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku Abdulkadir Muhammad. 1999. Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan ke-1). Bandung: PT Citra Aditya Bakti. _________________. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan Keempat Revisi). Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Achmad Ichsan. 1986. Dunia Usaha Indonesia (Cet. 1). Jakarta: Pradnya Paramita. Adrian Sutedi. 2009. Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah (Cetakan Pertama). Jakarta: Sinar Grafika. Agus

Sudaryanto. 2015. Pengantar Ilmu Hukum, Perkembangannya di Indonesia. Malang: Setara Press.

Pengertian

dan

Alwi Wahyudi. 2013. Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila pasca Reformasi (Cetakan Kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Aminuddin Ilmar. 2012. Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Aziz Syamsuddin. 2013. Proses dan Teknis Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika. Bambang Sunggono. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Bagir Manan. 1995. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung: Mandar Maju. Bega Ragawino. 2005. Sistem Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Bandung: Universitas Padjadjaran Press. Buchari Alma. 2012. Pengantar Bisnis (Cetakan Kelimabelas). Bandung: Penerbit Alfabeta. Chainur Arrasjid. 2004. Dasar-dasar Ilmu Hukum (Cetakan Ketiga). Jakarta: Sinar Grafika. Charlie Rudyat. 2013. Kamus Hukum. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. Chidir Ali. 2005. Badan Hukum (Cetakan ke-3). Bandung: PT. Alumni.

C.S.T. Kansil. 1995. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Bagian 1 (Edisi Revisi). Jakarta: Pradnya Paramita. C.S.T. Kansil dan Christiae S.T. Kansil. 1994. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Bisnis) Bagian 2. Jakarta: Pradnya Paramita. _________________. 2001. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Bagian 2 (Cet. 6). Jakarta: Pradnya Paramita. _________________. 2010. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Cetakan Kelima). Jakarta: Sinar Grafika. Dijan Widijowati. 2012. Hukum Dagang. Yogyakarta: C.V. ANDI OFFSET (Penerbit Andi). Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. Hukum Perbankan (Cetakan Kedua). Jakarta: Sinar Grafika. Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Hermansyah. 2014. Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Kedua). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ishaq. 2008. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. I.G. Rai Widjaya. 2003. Hukum Perusahaan. Bekasi: Ksaint Blanc. Jamal Wiwoho. 2007. Hukum Bisnis. Surakarta: UNS Press. _________________.2011. Hukum Perbankan Indonesia (Cetakan 1). Surakarta: UNS Press. Jimly Asshiddiqie. 2010. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers. Jochen Ropke. 2003. Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen. Jakarta: Salemba Empat. Kairul Muluk M.R. 2007. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang: Banyumedia Publishing. Kasmir. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Cetakan Kedelapan). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.

Made Gde Subha Karma Resen. 2015. Refleksi Filsafat Hukum (Peranan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Memajukan Kesejahteraan). Genta Press: Yogyakarta. Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Cetakan ke-13). Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius. _________________. 2007. Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya (Cetakan ke-19). Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius. Mohammad Hatta. 2002. Bung Hatta Menjawab. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. Muhammad Djumhana. 2000. Hukum Perbankan di Indonesia (Cetakan ke-3). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Muhammad Firdaus dan Agus Edhi S. 2002. Perkoperasian, Sejarah, Teori, dan Praktik. Jakarta: Ghalia Indonesia. Muh. Arief Efendi. 2009. The Power of Good Corporate Governance, Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mulhadi. 2010. Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia (Cet. 1). Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Neni Sri Imaniyati. 2013. Hukum Bisnis, Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi (Cetakan Kedua). Yogyakarta: Graha Ilmu. Ni’matul Huda. 2009. Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Direktori Perbankan Indonesia 2015. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. _________________. 2013. Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. _________________. 2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Philipus M. Hadjon, dkk. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Cetakan Kesebelas). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pipin Syarifin dan Dedah Subaedah. 2005. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. Riduan Syahrani. 1985. Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: PT Alumni. Ridwan Khairandy dan Camelia Malik. 2009. Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Prespektif Hukum. Yogyakarta: Kreasi Total Media. R. Ali Rido. 1986. Hukum Dagang: tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas (Edisi Kedua). Bandung: Remadja Karya CV. _________________. 2004. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf (Edisi Kedua). Bandung: PT. Alumni. Salim H.S., 2008. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Cetakan ke-5). Jakarta: Sinar Grafika. Satjipto Rahardjo. 2006. Ilmu Hukum (Cetakan Keenam). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. (Cet. 3). Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (Cetakan Ketiga). Jakarta: Rajawali. Solly Lubis. 2009. Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan. Bandung: Mandar Maju. Sri Redjeki Hartono. 2000. Kapita Selekta Hukum Perusahaan. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar (Cetakan Kedua). Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Try Widiyono. 2005. Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero) (Cetakan Pertama). Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Waluyadi. 2001. Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif. Jakarta: Djambatan. Widjanarto. 1994. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Zainal Asikin. 2013. Hukum Dagang. Jakarta: Rajawali Pers. _________________. 2015. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia (Cet.1). Jakarta: Rajawali Pers. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2012. Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Jakarta: Penerbit Erlangga. Dari Jurnal, Makalah, dan Publikasi Ilmiah Abdul Qadir Jaelani. 2015. “Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP MIGAS: Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara Menuju Perlindungan HAM”. Jurnal Panggung Hukum. Vol.1. No.1. Januari 2015. Yogyakarta: Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Ambar Budhisulistyawati, dkk. 2015. “Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik”. Jurnal Privat Law. Vol. III. No. 2. Juli-Desember 2015. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Arifiati Dian Mayangsari. 2010. “Kajian Yuridis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah”. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Arky Dhewi Wulandari. 2010. “Pelaksanaan Merger Sebelas Unit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar”. Tesis. Surakarta: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Badan Pusat Statistik. 2014. “Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2014”. Laporan Penelitian. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Djabaruddin Djohan. 2008. “Mempertanyakan Implementasi Jatidiri Koperasi”. Makalah. Disampaikan pada Diskusi yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UMKM Kantor Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, pada tanggal 10 November 2008. Dwi Budi Santosa. 2011. “Strategi Transformasi Badan Kredit Desa (BKD) di Kabupaten Sukoharjo”. Jurnal Aplikasi Manajemen. Volume 9. Nomor 1. Januari 2011. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

I Gde Kajeng Baskara. 2013. “Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia”. Jurnal Buletin Studi Ekonomi. Vol. 18. No. 2. Agustus 2013. Bali: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Ihwan Susila. 2007. “Analisis Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro”. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 8. No. 2. Desember 2007. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Iin Indarti dan Dwiyadi Surya Wardana. 2013. “Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Penguatan Kelembagaan di Wilayah Pesisir Kota Semarang”. BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis. Volume 17. Nomor 1. Juni 2013. Semarang: STIE Widya Manggala. J. Ronald Mawuntu. 2012. “Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. XX/30/No. 3. April-Juni 2012. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Made Gde Subha Karma Resen dan Yudho Taruno Muryanto. 2014. “Implikasi Yuridis Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah di Indonesia”. Jurnal Hukum Yustisia. Edisi 90. September-Desember 2014. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Michael S. Bannet. 2014. “Banking Deregulation in Indonesia”. Journal of International Business Law. Volume 16. Issue 3. University of Pennsylvania. Moch. Husnan. 1999. “Perubahan Bentuk Hukum Badan Kredit Kecamatan Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Implikasinya terhadap Kegiatan Usaha”. Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Munawar Kholil. 2009. “Identifikasi Masalah Pengaturan Bentuk Hukum Usaha Milik Daerah sebagai Landasan Terwujudnya Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik”. Jurnal Hukum Yustisia. Edisi 76. Januari-April 2009. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. M. Muhtarom. 2013. “Harmonisasi Hukum Perbankan dan Perkoperasian dalam Pengaturan tentang Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat”. Jurnal Suhuf. Vol. 25. No.1. Mei 2013. Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Otoritas Jasa Keuangan. 2015. “Arti Penting Asean”. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional Pekan Hukum Nasional 2015 oleh Kelompok Studi dan Penelitian “Principium”, pada tanggal 14 November 2015 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pujiyono. 2011. “Implementasi Single Presence Policy (SPP) bagi Dunia Perbankan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. Jurnal Hukum Yustisia. Edisi 82. Januari-April 2011. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Ricky Aprian. 2010. “Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang”. Laporan Antara. Jakarta: PT. Tribina Matra Carya Cipta. Rima Rachmawati. 2011. “Implementation of IFRS for SME’S in Indonesia (Case Study on Rural Banks)”. International Journal on GSTF Busniness Review. Vol. 1. No. 2. October 2011. Siti Rahmi Utami. 2015. “Comparison Between Bank Performance of Commercial Bank, State Owned Bank, and Foreign Owned Bank in Indonesia During the Period 2005-2009”. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences. Vol. 4. No.10. October 2015. Indonesia: Green Economy Study Program, Faculty of Green Economy and Digial Communication, Surya University. Solikhah, dkk. 2015. “Bentuk Badan Usaha Ideal untuk dapat Dipertanggungjawabkan secara Hukum dalam Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro di Eks Karesidenan Suakarta”. Jurnal Hukum Yustisia. Edisi 93. SeptemberDesember 2015. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Suharno. 2014. “Peran OJK dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Bank Perkreditan Rakyat.” Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal 23 Oktober 2014 di Surakarta. Sunyoto. 2002. “Dinamika Perbankan di Indonesia dengan Lika-likunya”. Jurnal Hukum Yustisia. Edisi 57. April-Juni 2002. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Wijoyo Santoso, dkk. 2014. “Pemanfaatan Sekuritisasi Aset dalam Mendorong Sektor Riil: Alternatif Pembiayaan UMKM”. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Volume 17. Nomor 2. Oktober 2014. Jakarta: Bank Indonesia. Yance Arizona. 2008. “Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Makalah. Disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Yohanes Suhardin. 2008. “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Nasional dalam Menyikapi era Globalisasi”. Jurnal Hukum Yustisia. Edisi 75. SeptemberDesember 2008. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Yudho Taruno Muryanto dan Djuwityastuti. 2014. “Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance”. Jurnal Hukum Yustisia. Edisi 88. Januari-April 2014. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Dari Koran Suara Merdeka. “KUR Linkage Percepat Penyaluran Kredit”. 15 April 2016. Halaman 6. Dari Situs Internet Aninditia Purnama Ningtyas, dkk. 2015. Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) EKS Badan Kredit Desa (BKD) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [1 April 2016 pukul 22.30 WIB]. A.A.

Oka Mahendra. 2012. Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan. [3 Desember 2015 pukul 19.30 WIB].

BPR

BKK Jawa Tengah. 2015. Profil BPR BKK. [18 Januari 2016 pukul 12.09 WIB].

Dewan Perwakilan Daerah. 2012. BUMD Masih Menggunakan UU Lama. [25 November 2015 pukul 20.00 WIB]. Novianto M. Hantoro. 2012. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. [25 November 2015 pukul 20.00 WIB]. Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Jumlah BPR Berdasarkan Badan Hukum Skala Nasional. [2 Februari 2016 pukul 16.40 WIB].

Dari Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat.