BAB IV PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, penulis dapat menarik simpulan diantaranya sebagai berikut: 1)
Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat diketahui bahwasanya persyaratan untuk menjadi anggota dewan secara umum memang sudah baik, akan tetapi syarat-syarat yang dicantumkan di atas hanya lebih menunjukkan kriteria prosedural administratif, dan tidak menunjukkan kualifikasi substantif apalagi intelijensi yang secara khas mengarah pada kriteria calon anggota pembentuk undang-undang.
2)
Terkait dengan ketidakmaksimalan peran tenaga ahli DPR di bidang legislasi, maka upaya optimalisasi dapat dimulai dengan melakukan seleksi secara professional, tentunya dengan tidak terlepas dari apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang berlaku, di mana saat itu yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, Penekanan terhadap aspek kuantitas dan kualitas masih menjadi fokus utama karena sebagai pijakan awal terhadap gambaran kinerja DPR di bidang legislasi.
3
2. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat diberikan saran guna pelaksanaan fungsi legislasi DPR, diantaranya sebagai berikut: 1) Persyaratan calon anggota DPR sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana telah sesuai dengan yang semestinya, meski belum sepenuhnya memberikan efek terhadap peningkatan kinerja fungsi legislasi DPR, seiring dengan persyaratan calon anggota dewan yang selalu terbaharui, diharapkan hendaknya kinerja fungsi legislasi DPR dapat lebih meningkat kedepannya, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. 2) Terhadap seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat di periode ini maupun di periode yang mendatang, hendaknya harus mampu untuk mempertanggungjawabkan persyaratan calon anggota dewan yang telah dipenuhi berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka untuk memperbaiki kinerja fungsi legislasi yang masih lemah, tentunya dengan tidak meninggalkan kepentingan rakyat di atas kepentingannya sendiri.
4
DAFTAR PUSTAKA
Buku A Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Abdul Aziz Hakim. 2011. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ahmad Yani. 2011. Pasang Surut Kinerja Fungsi Legislasi. Jakarta: Rajawali Press. Arbi Sanit. 1985. Sistem Perwakilan Indonesia. Jakarta: PT Rajawali. -------. 2002. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Grafindo Pustaka. B. Hestu Cipto Handoyo. 2009. Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”. Jakarta: Universitas Atma Jaya. B.N. Marbun. 1992. DPR-RI Pertumbuhan Dan Cara Kerjanya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Daniel S. Lev. 1990. Hukum dan Politik Indonesia. Jakarta: LP3ES. Desmond J. Mahesa. 2013. DPR Offside: Otokritik Parlemen Indonesia. Jakarta: Rakyat Merdeka Group. Didi Nazmi Yunas. 1992. Konsepsi Negara Hukum. Padang: Angkasa Raya. Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M. 2011. Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat). Bandung: PT. Refika Aditama. Ikhsan Darmawan. 2013. Analisis Sistem Politik Indonesia. Bandung: Penerbit Alfabeta. Janedjri M. Gaffar. 2013. Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress) Jimly Ashiddiqie. 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
5
-------. 2011. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Press.
-------. 2015. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika. Johny Ibrahim. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia Publishing Lorenz Bagus. 2002. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia. Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. Ilmu Perundang-undangan (DasarDasar dan Pembentukannya). Jakarta: Kanisius. Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. -------. 1995. Fungsi Legislasi Dalam Sistem Politik Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1998. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PS HTN FH UI dan Sinar Bakti. Mohammad Mahsun. 2006. Pengaturan Yogyakarta: Penerbit BPFE.
Kinerja
Sektor
Publik.
Padmo Wahjono. 1991. Membudayakan UUD 1945. Jakarta: IND HILLCo Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Cetakan ke-8. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a. 2008. Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. Bandung: PT. Alumni. Reni Dwi Purnomo. 2005. Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Robbins SP.at al. 2006. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat. Sri Soemantri. 1986. Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung: PT. Alumni. Syafiie Inu Kencana. 2006. Sistem Politik Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
6
Usep Ranawijaya. 1983. Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Jurnal Aay Muh. Furkon, Bawono Kumoro, Inggrid Galuh Mustikawati, Maya Thatcher. 2012. “Penelitian Kebijakan: Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang)”. Jakarta: The Habibie Center. Arrista Trimaya. “Kinerja Fungsi Legislasi DPR RI Masa Bakti 20092014”. Jurnal Legislasi Nasional Vol. 10 No. 03 September 2013. B.Arief Sidharta. 2004. “Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum”. Jurnal Hukum “JENTERA”. Edisi 3 Tahun II, November 2004. Bentham, J. 1996. “An Introduction to The Principles of Morals and Legislation”. Burns, J.H. And Heart, H.L.A (ed) Clarendon Press: Oxford. Hall,
Kath. 2002. Butterworths.
“Legislation”.
NSW-Australia:
Lexis
Nexis
Inna Junaenah. 2013. “Filosofi Kriteria Pembentuk Undang-Undang: Refleksi Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. Jurnal Konstitusi. Vol 10 No. 3, September 2013. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. M. Budiana. 2014. “Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia”. Jurnal Online Westphalia. Vol. 13 No.1. Januari-Juni 2014. ISSN 08532265. Rosjidi Ranggawidjaja. 2010. “Pembatasan Konstitusional Hak Warga Negara Untuk Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik”. Jurnal Konstitusi: PSKN FH Unpad-MKRI, Vol. II No. 2, November 2010, Jakarta: Mahkamah Konstitusi. Termorshuizen, Marjanne. 2004. “The Consept Rule of Law”. Jurnal Hukum “JENTERA”. Edisi 3 Tahun II, November 2004. Makalah Armen Yasir. 2010. Makalah Hukum dan Politik, disampaikan pada perkuliahan semester genap tahun ajaran 2009 – 2010 di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7
Moch. Mahfud MD. 2008. “Permasalahan Aktual Koordinasi Proglegnas”. Makalah disampaikan dalam lokakarya “30 Tahun Proglegnas” yang diadakan BPHN Kemenkumham RI. Hotel Sahid Jakarta, tanggal 19 s/d 21 Oktober 2008. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan KPU No. 12 Tahun 2013: Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014. Peraturan Tata Tertib DPR-RI Nomor 1 Tahun 2014. Majalah Majalah Parlementaria DPR RI. Dinamika DPR RI Periode 2009-2014. Edisi 116 TH.XLIV Tahun 2014. Internet Sekretariat Jenderal DPR-RI.2015.www.dpr.go.id, diakses tanggal 3 November 2015 Pukul 19.52 WIB. Ensiklopedia bebas.2015.http:/id.wikipedia.org/wiki/Legislasi, tanggal 8 November 2015 Pukul 09.14 WIB.
diakses
Ensiklopedia bebas.2015.https://id.wikipedia.org/SistemPolitikIndonesia, diakses tanggal 20 Desember 2015 Pukul 04.33 WIB. Badan Pembinaan Hukum Nasional.2014.bphn.go.id, diakses pada 16 Maret 2016 Pukul 07.53 WIB.
8
Badan Pembinaan Hukum Nasional.2015.bphn.go.id, diakses pada 16 Maret 2016 Pukul 08.01 WIB.
