BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Penelitian ini berusaha menganalisis peran Humas Pemerintah yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama di Provinsi dalam mendukung keterbukaan informasi publik di daerahnya. Penelitian ini juga memberikan pemahaman peran Humas Pemerintah dalam segala aktivitas dan kegiatannya dalam mendukung keterbukan informasi publik. Berdasarkan aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Humas Pemerintah, maka dapat diperoleh pemahaman peran dalam keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Humas Pemerintah. Biro Humas Provinsi Kalimantan Selatan dalam kegiatannya tidak hanya sebagai Humas Pemerintah yang berada dalam lingkup Sekretariat Daerah namun juga sebagai PPID utama di Provinsi. Biro Humas dalam upayanya mendukung dan melaksanakan keterbukaan informasi publik melakukan kegiatan yang beragam disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Humas Pemerintah dan juga PPID utama di Provinsi. Biro Humas dalam tugasnya sebagai PPID utama dijalankan oleh tiga (3) bidang yang ada didalam organisasinya yakni, Bidang pengolahan informasi, Bidang pemberitaan dan penerbitan serta Bidang pengelolaan data elektronik. Masing-masing bidang memiliki kegiatan dan aktivitas yang berbeda terkait dengan tugasnya sebagai PPID utama. Berlangsungnya tugas PPID utama tidak lepas juga dari bantuan dan kerjasama dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalsel yang berkedudukan sebagai PPID pembantu. PPID pembantu tersebut berada di setiap SKPD lingkup Provinsi Kalsel. Peran Biro Humas Provinsi Kalsel dalam keterbukaan informasi publik di analisis berdasarkan empat dimensi peran dengan masing-masing memiliki indikator yang berbeda. Keempat dimensi peran tersebut yakni terdiri dari (1) 128
129
peran expert prescriber, (2) problem solving process facilitator, (3) communication facilitator, dan (4) communication technician. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan terkait peran Biro Humas dalam keterbukaan informasi publik, Biro Humas secara umum masih belum memiliki peran yang kuat dalam pemerintahan untuk menerapkan keterbukaan informasi publik, padahal dalam posisinya sebagai PPID utama seharusnya banyak yang dapat dilakukan agar memancing SKPD lain bergerak cepat terhadap keterbukaan informasi tersebut. Hal tersebut didasarkan pada pelaksanaan kegiatan pada tiap dimensi peran tidak dijalankan penuh oleh Biro Humas dan dalam kegiatannya, Humas tidak di dukung penuh oleh organisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan praktik komunikasi yang tidak mengedepankan keterbukaan dan interaktivitas dari pemerintah ke publik sehingga Biro Humas dapat dikatakan belum memiliki peranan yang menonjol dan aktif dalam pemerintahan terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan itu pula proposisi awal peneliti mengenai peran Humas yang sarat akan dukungan organisasi, ketersediaan sumber daya dan praktik komunikasi yang lancar dari pemerintah ke publik pada setiap dimensi peran akan membawa dan mengarahkan Humas memiliki peranan yang menonjol dan aktif dalam pemerintahan dapat diterima. Pada penelitian ini ditemukan bahwa Biro Humas tidak memiliki peran yang menonjol dan aktif dalam pelaksanaan keterbukaan
informasi publik,
dikarenakan
kurangnya
dukungan
dari
organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki terbatas. Selain itu Biro Humas tidak mengedepankan komunikasi secara interaktif walaupun Biro Humas telah memiliki media sosial dan juga email yang ditujukan untuk pelayanan publik. Biro Humas pada umumnya menjalankan tiga (3) peran yakni, expert prescriber, communication facilitator dan communication technician, namun tidak semua indikator yang dibutuhkan oleh ketiga peran tersebut dipenuhi oleh
130
Biro Humas dalam kegiatan yang dilakukannya. Sementara itu peran problem solving process facilitator tidak ada terlihat pada Biro Humas, hal ini dikarenakan Biro Humas belum menjalankan kegiatan verifikasi dan inventarisasi informasi untuk didiskusikan oleh pimpinan tingkat atas. Kegiatan verifikasi akan dilakukan apabila daftar informasi publik dari SKPD telah dikumpulkan pada Biro Humas, namun sampai saat penelitian dilakukan SKPD belum mengumpulkan semua daftar informasi publik diorganisasinya pada Biro Humas. Selain itu penelitian ini mendapati bahwa Biro Humas lemah dalam menjalankan posisinya sebagai PPID utama. Hal ini terbukti dari masih minimnya rencana program kegiatan terkait dengan posisinya sebagai PPID utama maupun yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Kegiatan yang ada sejak tahun 2012 hingga 2014 hanya berupa kegiatan umum dan biasa atau masih terpatok pada fungsi awal Biro Humas pelayanan pada pimpinan yang bearda ditingkat Sekretariat Daerah. Kegiatan yang adapun tanpa diikuti adanya rencana program kerja yang jelas berisi strategi-strategi percepatan keterbukaan informasi publik agar segera terlaksana di semua SKPD. Ketidaktersediaan informasi dan dokumentasi yang memadai untuk diakses oleh masyarakat juga menjadi kelemahan Biro Humas yang lainnya. Hal ini terkait dengan ketersediaan website PPID atau aplikasi PPID dari Biro Humas sebagai PPID utama Provinsi. Kemudian selain itu tidak maksimalnya koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi SKPD disebabkan oleh tidak ada kesinambungan yang nyata dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Humas, sehingga baik SKPD maupun publik tidak melihat keseriusan Biro Humas dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPID Utama. Ketidaktersediaan daftar informasi publik SKPD maupun Biro Humas serta tidak adanya interaktivitas pelayanan informasi oleh Biro Humas menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, mengingat Biro Humas merupakan
131
perantara komunikasi pemerintah dengan publiknya. Penggunaan media online seperti website, facebook, twitter dan aplikasi android juga tidak dipergunakan oleh Biro Humas dengan baik terutama yang terkait keterbukaan informasi publik. Media online tersebut juga tidak dipergunakan untuk memberikan informasi mengenai keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan. Semua media online tersebut hanya bersifat satu arah dan mengeluarkan berita yang seragam.
B. Rekomendasi Penelitian Berdasarkan analisis dan wawancara dengan narasumber serta data yang diperoleh dari penelitian mengenai peran Biro Humas dalam keterbukaan informasi publik, maka dihasilkan beberapa rekomendasi untuk level praktis dan akademis. Pada level praktis, Biro Humas Provinsi Kalimantan Selatan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada untuk memiliki kemampuan menjalankan tugas sebagai Humas pemerintah maupun PPID utama di Provinsi Kalsel, mengingat tidak meratanya koordinasi antar bagian pada Biro Humas. selanjutnya Biro Humas harus segera mungkin merencanakan
program
kegiatan
beserta
strategi-strategi
yang
berkesinambungan untuk percepatan keterbukaan informasi publik. Kemudian juga memanfaatkan sebaik mungkin media online yang telah dikelola Biro Humas dengan membedakan karakteristik untuk setap media online yang digunakan untuk mendukung kegiatan terkait kehumasan maupun keterbukaan informasi publik. Biro Humas dapat berperan penting dalam pemerintahan mengingat posisinya tidak hanya sebagai Humas pemerintah tapi juga PPID utama pada Provinsi, apabila melakukan terobosan baru dalam kegiatannya yang dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah atau publik terkait dengan keterbukaan informasi di Provinsi Kalsel. Kemudian keberadaan PPID utama pada Provinsi Kalsel tidak dirasa perlu, dikarenakan tugas Humas yang tidak jauh dari tugas PPID utama dan
132
pada setiap SKPD pun telah ada PPID pembantu. Sehingga masyarakat dapat langsung meminta informasi pada SKPD terkait tidak melalui Biro Humas sebagai PPID utama. Dari kenyataannya pula, PPID utama yang ada saat ini tidak berjalan maksimal dan lamban dalam mengemban posisinya sebagai PPID utama. Sementara itu, kekurangan dan keterbatasan pada penelitian ini terletak pada posisi peneliti yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Humas Provinsi Kalsel yang merupakan tempat penelitian dan objek dalam penelitian ini. Sehingga pada penelitian selanjutnya ada baiknya peneliti bukanlah dari dalam organisasi yang akan diteliti. Selain itu, apabila penelitian ini hanya fokus pada Biro Humas Provinsi Kalsel, maka selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan penelitian pada SKPD-SKPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik. Penelitian juga dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan peran antara PPID utama yang dikelola oleh Bagian Humas dengan PPID utama yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang ada pada daerah atau Provinsi yang berbeda.
