BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada BAB 3, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Implementasi Pemberian Izin Lingkungan di Kota Surakarta telah dilaksanakan seuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari proses kewajiban penyusunan dokumen lingkungan AMDAL atau UKL-UPL, mekanisme penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan hidup sampai dengan pengajuan dan penerbitan izin lingkungan dan dilengkapi dengan izin PPLH yang dibutuhkan Kewenangan dalam penerbitan izin lingkungan dilakukan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) atas nama Walikota Surakarta yang berfungsi sebagai dasar pengajuan izin usaha, sedangkan untuk izin PPLH diterbitkan oleh Walikota atas rekomendasi Kepala BLH Kota Surakarta yang berfungsi sebagai legalitas untuk pengolahan limbah pada tahap operasional. 2. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta terdiri dari : a. Implementasi Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang izin lingkungan dan izin PPLH oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta belum efektif, hal ini didasarakan pada masih banyaknya kegiatan usaha menengah dan kecil yang belum mengelola limbahnya dengan memenuhi Baku Mutu limbah yang disyaratkan yang diikuti dengan penjatuhan sanksi administrasi yang mampu memaksa pelaku usaha mentaati peraturan perundang- undangan. b. Penegakan Hukum oleh Bidang Kepatuhan hukum berupa penjatuhan sanksi administrasi atas ketidakpatuhan dengan cara teguran dan peringatan untuk memenuhi kewajiban disertai pembinaan, sedangkan penegakan hukum untuk aduan dari masyarakat hanya dilakukan peran
87
88
sebagai mediator dalam proses mediasi antara masyarakat dengan pelaku usaha c. Dilihat dari teori bekerjanya hukum khususnya faktor budaya hukum birokrasi yang menyebabkan tidak efektif dan tidak tegasnya pengawasan dan penegakan hukum yang cenderung menunggu dari adanya laporan dalam hal memonitaring kewajiban pemegang izin
B. Saran Saran yang diajukan atas kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 1. Bagi Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta hendaknya lebih menjalakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara optimal baik secara preventif maupun represif atas ketidakpatuhan pemegang izin lingkungan dan izin PPLH 2. Bagi pemegang izin lingkungan maupun izin PPLH heendaknya secara konsekuen memenuhi standar norma di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk menghindari timbulnya potensi konflik dengan
masyarakat,
terjadinya
pencemaran
lingkungan
maupun
penjatuhan sanksi atas ketidakpatuhan. 3. Masyarakat sekitar usaha dan/atau kegiatan hendaknya lebih proaktif dan berperan secara nyata dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan dan/atau usaha agar sedini mungkin dapat mengetahui apabila ada pelanggaran norma yang berpotensi mencemari lingkungan.
89
Daftar Pustaka
Abdurahman .1983.Pengantar Hukum Lingkungan.Bandung:Alumni Bandung Suparni Ninik.1994.Pelestarian Pengelolaan Lingkungan. Jakarta:Sinar Grafika
dan
Penegakkan
Hukum
Supriadi.2008. Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar. Jakarta: Sinar Grafika, Otto Soemarwoto. 2001. Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Sukanda Husin.2009.Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia.Jakarta: Sinar Grafika Takdir Rahmadi.2011.Hukum Lingkungan di Indonesia.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, disunting Philipus M.Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, , Surabaya: Penerbit Yuridika Achmad Ali, 2002, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap hukum, Jakarta, Yasrif Wantapone (Anggota IKAPI) Helmi, 2013, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup,Jakarta:Sinar Grafika Rangkuti, Siti Sundari. 1996. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Airlangga University Press. Surabaya Siswanto Sunarso, Hukum Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. Ridwan, HR., Hukum Administrasi Negara, UII press, Yogyakarta, 2003. Andi Hamzah,2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012. Takdir Rahmadi,2003 Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun, Airlangga University Press, Surabaya, H. B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. -----------------.2006. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press.
90
Setiono, 2005, Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Indonesia
Jakarta: Univeritas
Muhammad Erwin.2009.Hukum Lingkungan (dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup).Bandung: Refika Aditama Soeryono Soekanto,1983 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:Rajawali Imam Supardi,2003, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Alumni, Bandung Satjipto Raharjo.2006. ilmu hukum. Bandung: cetakan keenam PT. Citra Aditya Bakti Satjipto Raharjo.2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,cetakan Kesatu. Yogyakarta:Genta Publising Adrian sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009.Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.Yogyakrta:Pustak Belajar Karya ilmiah dan Jurnal Asaad, Ilyas. 2008. Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Makalah disajikan pada Rapat Koordinasi Regional Sulawesi, Maluku dan Papua. Makassar 6-7 November 2008. Dahlia Kusuma Dewi,Alvi Syahrin,Syamsul Arifin,Pendastaren Tarigan.2014. Izin Lingkungan dalam kaitannya dengan penegakan administrasi lingkungan dan pidana lingkungan berdasarkan Undang-Undang No 32Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu(UUPPLH).USU Law Journal, Vol.II-No.1 Helmi .2011.Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. ejournal.volume 2, no 2 unri. Gregory L Rose. 2011 Gaps in the Implementation of Environmental Law at the National, Regional and Global Level John W. Stampe. 2009 The (Lessons Learned from Environmental Impact Assessments: A Look at Two Widely Different Approaches – The USA
91
and Thailand) The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies vol. 8, no.1 Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 8 Tahun 2013 Tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan izin lingkungan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup Keputusan Walikota Surakata 660.1/81/1/2012 Tentanf jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL dan SPPL
Internet lakeiko.blogspot.com/2011/04/penegakan-hukumlingkungan.html(diakses pada tanggal 15 november 2015)
