BAB IV
PENUTUP
A.
Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan
adalah 1. Alasan-alasan
dilakukannya
Restorative
Justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Polres Tegal adalah bahwa anakanak
dianggap
belum
mengerti
benar
kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman,
serta
pembedaan
pemberian
hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa dan apabila dibandingkan dengan orang
dewasa,
anak-anak
diyakini
lebih
mudah dibina dan disadarkan 2. Kriteria yang digunakan dalam pendekatan Restorative
Justice
dalam
penyelesaian
tindak pidana anak di Polres Tegal adalah;(a) Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus
diprioritaskan
untuk
diterapkan
diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan untuk
5
tahun
melakukan
dapat
dipertimbangkan
diversi,
semua
kasus 132
pencurian diversi
harus
diupayakan
kecuali
penerapan
menyebabkan
atau
menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh
dan
jiwa;
(b)Memperhatikan
usia
pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan; (c) Hasil penelitian dari BAPAS, bila
ditemukan
faktor
pendorong
anak
terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang
ada
di
luar
kendali
anak
maka
urgenitas penerapan prinsip diversi semakin diperlukan; (d)
Kerugian yang ditimbulkan
oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak trekait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensitas penerapan diversi semakin diperlukan;
(e)
Tingkat
keresahan
masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak; (f)
Persetujuan korban/keluarga; (g)
Kesediaan
pelaku
dan
keluarganya;
(h)
Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa
harus
diproses
hukum
sesuai
dengan prosedur biasa B.
Saran 1. Aparat penegak hukum dan masyarakat dan membangun persepsi yang sama tentang perlindungan
terhadap
anak.
Konsep 133
restorative justice merupakan konsep yang bertujuan mencari alternatif penyelesaian anak
terhadap
pelaku
tindak
pidana.
Restorative justice harus dijalankan dengan memberikan pemahaman terhadap korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku untuk bersama-sama memutuskan tindakan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana. 2. Pengembangan dalam
prinsip
penyelesaian
pidana,
harus
restorative
anak
mendapat
justice
pelaku
tindak
perhatian
dari
masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk
itu
perlunya
sosialisasi
tentang
prinsip restorative justice secara luas dan berkelanjutan. Para akademisi diharapkan dapat
berperan
aktif
mensosialisasikan
tentang restorative justice dan pemerintah membuat
kebijakan
untuk
mendukung
pelaksanaan prinsip restorative justice.
134
DAFTAR PUSTAKA Adan Crawford and Tim Newburn, Youth Offending and Restorative Justice Implementing Reform in Youth Justice, 2001, Portland, Willan Publishing Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2006, Jakarta: Raja Grafindo Persada Amsorie Sabuan, Hukum Acara Pidana, 1990, Angka, Bandung Braithwaite,
The
Political
Agenda
Of
Republican
Criminology, paper yang dipresentasikan pada British Criminological Society Conference, York tanggal 27 Juli 1991, Jim Dignan, Restorative Justice and The Law: The Case for an Integrated Systemic Approach, Paper yang dipresentasikan dalam The Fifth International Conference of the International Restorative
Network Justice
for
for
Research
Juveniles
on
berjudul
Positioning Restorative Justice diselenggarakan di Leuven tanggal 16-19 September 2001 Maya
Indah
Sari,
Perlindungan
Korban,
Suatu
Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, 2010, Widya Sari Press, Salatiga Djoko
Prakoso,
Kedudukan
Justisiabel
di
dalam
KUHAP. 1986, Jakarta: Ghalia Indonesia
135
Fatahillah
A.
Syukur,
Mediasi
Perkara
KDRT
(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia, 2011, Bandung: Mandar Maju H.
Abdurrahman, Indonesia,
Kompilasi
2004,
Hukum
Jakarta:
CV.
Islam
di
Akademika
Pressindo, Jakarta Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, 1990, Minesota: West Publishing, St Paul Herbert L. Packer, The Limits of Criminal Sanction, 1968, Standford University Press, California J. Foberg dan A. Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation, 1981 Jim Consedine, Restorative Justice; Healing the Effects of
Crime,
1995,
Lyttelton,
Ploughshares
Publications Jim Dignan, Restorative Justice and the Law; The Case for an integrated Systemic Approach, Paper yang dipresentasikan dalam The Fifth International Conference of the International Network for Research on Restorative Justice for Juveniles berjudul
Positioning
diselenggarakan September 2001
136
di
Restorative Leuven
tanggal
Justice 16-19
Johni Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
2009,
Jawa
Timur:
Bayumedia
Publishing Kelik Pramudya, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, 2010, Pustaka Yustisia, Jakarta. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Modul Keadilan Restoratif Laurence Bolle, Mediation: Principle, Process, Practice, 1996 Lawrence
M.
Friedman,
Law
and
Society:
An
introduction, 1977, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), 1991, Pradnya Paramita, Bandung. M. Solly Lubis, Serba Serbi Politik dan Hukum, 1989, Bandung: Mandar Maju M.
Yahya
Harahap,
Permasalahan
Beberapa
Hukum,
Tinjauan
1997,
Tentang
Buku
Kedua,
Bandung: Citra Aditya Bakti Maidin Gultom, dalam
Perlindungan Hukum terhadap anak
Sistem
Peradilan
Pidana
Anak
di
Indonesia, 2010, Bandung; Refika Aditama Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2009, Bandung: Refika Aditama
137
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 1995, Semarang: BP Undip Niken Savitri, HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP, 2008, Bandung: Refika Aditama Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2005, Jakarta: Kencana Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and Society in transition; Toward Responsive Law, 1978, Harper & Row, New York Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, 2001, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia & UNICEF Ridwan Mansyur, Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2010, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia Romli
Atmasasmita, (Perspektif
Sistem
Peradilan
Eksistensionalisme
Pidana dan
abolisionisme), 1996, Binacipta, Bandung. Sadjijono,
Memahami
Hukum
Kepolisian,
2010,
LaksBangPresindo, Yogyakarta Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, 2006, Jakarta: Penerbit Kompas
138
Sidik Sunaryo, Sistem Peradilan Pidana, 2005, Malang: UMM Press Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, 2011, RajaGrafindo Persada, Jakarta Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, 2010, Mandar Maju, Bandung Wicipto
Setiadi,
Alternative
Penyelesaian Dispute
Sengketa
Resolution
(ADR)
Melalui dalam
http://www.legalitas.org, 2007
Perundang-undangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-undang
Nomor
4
Tahun
2004
tentang
Tahun
2002
tentang
Kekuasaan Kehakiman Undang-undang
Nomor
23
Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang
Nomor
3
Tahun
1997
tentang
Pengadilan Anak
139
Internet http://praditaadnan.wordpress.com/2008/04/11/hal o-dunia/. http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762batas-usia-anak-dan-pertanggungjawabanpidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dananak.
140
