BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Penyelenggaraan peralihan hak milik atas tanah secara hibah di Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa peralihan hak milik tanah melalui hibah di Kabupaten dilakukan melalui 2 tahapan, yakni pertama, pembuatan akta hibah di Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kemudian tahap kedua pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar. Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menjelaskan bahwa setiap pemberian hibah tanah harus dilakukan dengan akta PPAT. Pelaksanaan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan atau status sebenarnya. Keadaan dan status mengenai bidang tanah yang bersangkutan, baik yang menyangkut data fisik mengenai bidang tanah tersebut, maupun mengenai hubungan hukum yang menyangkut bidang tanah itu, atau data yuridis ini, khususnya pencatatan perubahan data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan peranan penting PPAT dalam pendaftaran tanah. Tata cara peralihan hak milik atas tanah melalui hibah di Kabupaten Karanganyar oleh Kantor BPN Kabupaten Karanganyar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian terkait pelaksanaan secara khusus di Kabupaten Karanganyar didasarkan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 dan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 600 – 1900.
81
82
B. Saran Sebagai akhir dari pembahasan ini, maka penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, sebagai berikut : 1. Kepada masyarakat, agar dalam memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 perlu diperhatikan (harus dipenuhi dahulu sebelum melakukan pendaftaran peralihan hak), sehingga proses pendaftaran dapat berjalan dengan lancar dan dapat mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. 2. Kepada Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, agar mempertahankan pelayanan kepada masyarakat yang sudah baik dan tertib.
83
DAFTAR PUSTAKA
BUKU A.P. Parlindungan. 2009. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Adrian Sutedi. 2013. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika. Anisitus Amanat. 2000. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Bachtiar Effendie. 1993. Pendaftaran Tanah di Indonesia, dan PeraturanPeraturan Pelaksanaannya. Bandung: Alumni. Boedi Harsono. 1995. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukkan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya. Jakarta: Djambatan. ____________. 1997. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Jambatan. Effendi Perangin. 1990. Mencegah Sengketa Tanah. Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali. ____________. 1991. Hukum Agraria di Indonesia. Jakarta: CV Rajawali. Eman Suparman. 2011. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Bandung: PT. Refika Aditama. Kartini Soejendro. 2001. Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik (Tafsir Sosial Hukum PPAT-Notaris Ketika Menghadapi Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik). Cetakan Kelima. Yogyakarta: Kanisius. M. Subana dan Sudrajat. 2001. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia. Mukti Fajar & Yulianto. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Roony Hanitijo Soemitro, 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
84
Soedharyo Soimin. 1992. Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika. Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. Urip Santosa. 2012. Hukum Agraria. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Zainuddin Ali. 2008. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. ____________. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) / Burgerlijk Wetboek (BW). Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
85
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 Perihal Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan Informasi Pertanahan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
JURNAL dan MAKALAH Upik Hamidah. 2012. "Pembaharuan Standar Prosedure Operasi Pengaturan (SOP) Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Wasiat Berdasarkan Alat Bukti Peralihan Hak". Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 2 MeiAgustus 2012, ISSN 1978-5186. Soelarman Brotosoelar Nomor 1997. Makalah berjudul “Aspek Teknis Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah”. Yogyakarta: Deputi Menteri Negara Agraria Kepala BPN.
SKRIPSI DAN TESIS
86
Suheri. 2010. Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah untuk Anak di Bawah Umur (Studi Pelaksanaan Hibah untuk Anak di Bawah Umur di Kantor PPAT – Notaris Kota Tangerang). Tesis. Semarang : Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Layla Izza Rufaida. 2012. Eksistensi Tanah Sultan Ground dalam Hukum Tanah Nasional. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
INTERNET http://site.bpn.go.id/o/Layanan-Pertanahan/Dasar-Hukum.aspx pada 12 Januari 2016 pukul 16:17 WIB.
diakses
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51e582b1ad14c/prosedurhibah-tanah-dan-bangunan-kepada-keluarga diakses pada 12 Januari 2016 pukul 18:01 WIB.