Bab
PENUTUP
IV
4.1. Kesimpulan Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah didalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah
khususnya
Pemerintah
Propinsi
Jawa
Timur
didalam
merencanakan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan
Hidup
Provinsi
Jawa
Timur
Tahun
2013
merupakan
pertanggungjawaban atas kinerja Dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2010 - 2014 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Badan Lingkungan Hidup
Propinsi Jawa Timur sebagai unsur
pelaksana pembangunan dan membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan pembangunan tersebut beserta hasil-hasilnya, dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur selama tahun 2011 perlu melaporkan adanya keberhasilan – keberhasilannya yang meliputi : 1. Tercapainya
indikator
kinerja
utama
dan
Indikator
Kinerja
yaitu
penurunan beban pencemaran air (BOD) Kali Brantas pada tahun 2013 LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
58
mengalami penurunan sebesar 1.52 mg/lt dari tahun 2012 atau sebesar 164.86% dari target sebesar 18% yang telah disepakati dan ditetapkan didalam Renstra BLH Prov. Jatim 2009 - 2014. 2. Sedangkan konsentrasi (COD) pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar
7.02 mg/ltr dari tahun 2012 atau sebesar 218% dari target
sebesar 18% yang disepakati dan ditetapkan didalam Renstra BLH Prov. Jatim 2009 – 2014. 3. Tingkat ketaatan usaha/kegiatan adalah ketaatan mereka ditinjau dari lengkapnya perijinan dokumen lingkungan diantaranya : dokumen AMDAL, UK – UPPL, SPPL, DPL dan lain lain. Pada tahun 2013 ini sebanyak 84% perusahaan atau sebanyak 212 dari 253 perusahan yang berhasil memenuhi kelengkapan dokumen AMDAL, UK – UPPL, SPPL, DPL. Dengann demikian capaian kinerja terhadap pemenuhan kelengkapan dokumen AMDAL, UK – UPPL, SPPL, DPL usaha/kegiatan pada tahun 2013 ini adalah sebesar 112%. 4. Tahun 2011 program pembinaan Desa/kelurahan berseri ini mengalami peningkatan, peningkatan yang berhasil diraih bukan saja pada jumlah desa/kelurahan yang semakin meningkat tapi dari kualitas kriteria penilaian yang semakin kompleks. Pada tahun 2011 program pembinaan Desa/kelurahan berseri ini dicanagkan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur. pada tahun 2012 Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan sebagai desa/kelurahan berseri sebanyak 32 desa/keluarahan berseri, sedangkan Pada tahun 2013 jumlah desa/kelurahan yang memperoleh penghargaan desa/kelurahan berseri mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 80 desa/kelurahan, dari target 38 desa/kelurahan. Sehingga capaian kinerja adalah sebesar 210%.. dengan perincian sebagai berikut : 1. Penghargaan BERSERI Kategori Pratama sebanyak 45 Desa/Kelurahan. 2. Penghargaan BERSERI Kategori Madya sebanyak 25 Desa/Kelurahan. LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
59
3. Penghargaan BERSERI Kategori Mandiri sebanyak 10 Desa/kelurahan. 5. Pada tahun 2010 jumlah sekolah ADIWIYATA di jawa timur adalah sebanyak 30 sekolah, pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 28 sekolah, pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi 56 buah sekolah sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup siginifikan menjadi 73 sekelah yang memperoleh predikat sekolah ADIWIYATA tingkat Nasional atau sekitar 97,33 % capaian kinerjanya. 6. Pengaduan masyarakat berdasarkan kewenangan akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup Tahun 2013. Kabupaten/ Kota sebanyak 15 kasus Kabupaten/kota yang diambil alih oleh Provinsi sebanyak 26 kasus Provinsi sebanyak 4 kasus Bukan Kasus Lingkungan sebanyak 4 kasus Pelayanan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya
dugaan
pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup Tahun 2013. Kabupaten/ Kota sebanyak 15 kasus yang selesai ditindak lanjuti Kabupaten/kota yang diambil alih oleh Provinsi dari 26 kasus yang masuk selesai ditindaklanjuti sebanyak 15 kasus dan masih tersisa 11 kasusu yang masih dalam proses penyelesaian. Provinsi dari 8 kasusu yang masuk sebanyak 6 kasus selesai ditangani, 2 kasus dalam proses penyelesaian. Bukan
kasus
lingkungan
sebanyak
4
kasusu
yang
masuk
seluruhnya sudah selesai ditindaklanjuti. 7. Pada tahun 2010 pengaduan kasus terkait permasalahan yang masuk dan merupakan wewenang
lingkungan
Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur sebanyak 8 (delapan) pengaduan. Dari 8 (delapan) pengaduan yang masuk seluruhnya telah ditidaklanjuti oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur atau sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2011 pengaduan kasus terkait permasalahan yang masuk dan merupakan wewenang
lingkungan
Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur sebanyak 21 pengaduan. Dari 21 pengaduan yang LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
60
masuk seluruhnya telah ditidaklanjuti oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur atau sebesar 100%. Pada tahun 2012 pengaduan kasus terkait permasalahan
lingkungan yang masuk dan merupakan
wewenang Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebanyak 41 pengaduan.
Dari
41
pengaduan
yang
masuk
seluruhnya
telah
ditidaklanjuti oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur atau sebesar 100%. Sedangkan pada Tahun 2013 pengaduan kasus terkait permasalahan
lingkungan yang masuk ke Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur sebanyak 53 (Lima Puluh Tiga) pengaduan. Berdasarkan penelaahan untuk mengklasifikasi jenis pengaduan dan kewenangan
pengaduan,
sebanyak
30
(tiga
puluh)
pengaduan
merupakan kewenangan Kabupaten/ Kota, sebanyak 52 (lima puluh dua) merupakan kewenangan Kabupaten/kota yang diambil alih oleh Provinsi
dan 16 (enam belas) pengaduan kewenangan Provinsi yang
sudah ditindak lanjuti. Pelimpahan pengaduan ke Kabupaten / Kota disampaikan melalui surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur kepada Bupati/ Walikota. 8. Penerimaan penghargaan Adipura dari tahun ketahun mengalami fluktuatif dari segi jumlah penerima, pada tahun 2010 sebanyak 31 kabupaten/kota, pada Tahun 2011 Provinsi Jawa Timur perolehan penghargaan turun menjadi
12,
pada
tahun
2012
mengalami
peningkatan
dengan
mendapatkan 32 penghargaan. dan pada tahun 2013 ini provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan sebanyak 33 buah dengan rincian penghargaan Adipura kencana sebanyak 4 kabupaten/kota dan 29 kabupaten/kota
yang
memperoleh
penghargaan
Adipura.
capaian
penghargaan ini merupakan perolehan terbanyak diantara Provinsi lainnya di Indonesia
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
61
4.2. Rekomendasi Berdasarkan Provinsi
hasil
Jawa
evaluasi
Timur
kinerja
Tahun
permasalahan/hambatan
untuk
Badan
2013
mencapai
Lingkungan
terutama tujuan
Hidup
terhadap
sesuai
target
perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terutama yang berdiam di sekitar hutan, mata air dan DAS sungai mengenai lingkungan
hidup
karena
masyarakat
untuk
turut
lingkungan
hidup
secara
dengan
meningkatnya
berpartisipasi swadaya
didalam
akan
kesadaran pengelolaan
meringankan
beban
pemerintah didalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; 2. Membangun kesamaan persepsi tentang pengelolaan lingkungan hidup antar para pengambil kebijakan dan para pelaku pembangunan, dengan melakukan silaturrahmi dan sosialisasi yang intens mengenai pengelolaan lingkungan hidup; 3. Meningkatkan
kualitas
koordinasi
dalam
upaya
pengelolaan
lingkungan hidup dengan dinas/instansi terkait tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 4. Mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini mempersepsikan
bahwa tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab
penuh
sosialisasi/workshop
untuk
pemerintah
dengan
meningkatkan
melakukan
pengetahuan
dan
kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup; Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
62
sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Surabaya,
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
Januari 2014
63
