BAB IV PEMBAHASAN 1.1 Gambaran Umum A. Sejarah singkat KPKNL Gorontalo KPKNL Gorontalo dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil DJPLN sebagaimana telah diubah dengan KMK No. 425/KMK.01/2002. Walaupun dasar Hukum pembentukan KPKNL Gorontalo sejak tahun 2002, KPKNL Gorontalo secara resmi berdiri baru pada bulan Desember Tahun 2005. Pada awal berdirinya KPKNL Gorontalo bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Gorontalo.KP2LN Gorontalo merupakan unit
pelayanan pada Direktorat
Jenderal Piutang dan Lelang Negara
(DJPLN).Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan terjadilah reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan yang menyebabkan perubahan nomenklatur dan Tugas Pokok dan Fungsi dari DJPLN menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Perubahan tersebut berimbas pada perubahan instansi vertikal yang berada di bawah DJPLN, yaitu perubahan KP2LN Gorontalo berubah menjadi KPKNL Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006
1
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Gorontalo merupakan instansi vertikal di bawah Kanwil XVI DJKN Manado yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. B. Tugas, Fungsi dan Wewenang KPKNL Gorontalo Tugas dan fungsi KPKNL sesuai dengan PMK No.135/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 adalah : 1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; 2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; 3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan,
eksekusi,
pemeriksaan
harta
kekayaan
milik
penanggung
hutang/penjamin hutang; 4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara; 5. Pelaksanaan pelayanan penilaian; 6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
2
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang; 8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan; 9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain; 10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang; 11. Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan; 12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang; 13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; 14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Untuk mewujudkan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas dan fungsi KPKNL, sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 disusun laporan akuntabilitas kinerja KPKNL Gorontalo untuk setiap tahun anggaran. Dengan tersusunnya laporan akuntabilitas KPKNL Gorontalo diharapkan para pelaksana tugas KPKNL Gorontalo dapat semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan demikian sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat tercapai. Selain itu, diharapkan
3
pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi, sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Kantor Pelayanan Keuangan dan Lelang Negara Gorontalo mempunyai daerah wewenang sebagai berikut : a.
Gorontalo (Kota Gorontalo)
b.
Kab. Gorontalo
c.
Kab. Bonebolango
d.
Kab. Pohuwato
e.
Kab. Boalemo
f.
Kab. Gorut
4
C. Struktur Organisasi
KEPALA KANTOR
Kasubbag Umum WahyuPurnomo
Mohamad Abdul Rochim
Totok Hartanto
Joko Susanto
Kasi PKN
Kasi Penilaian
Wiji Yudiharso Kasi Piutang Negara
Kelompok JabatanFungsional
Sumber data: KPKNL Gorontalo, 25 Februari 2013 5
Supriyono Kasi HI
Gatot Tri Wahyu Mulia Kasi Pelayanan Lelang
1. Susunan Organisasi KPKNL Susunan organisasi pada KPKNL sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PMK.102/PMK.01/2008 adalah sebagai berikut : a) Sub Bagian Umum Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah
tangga,
dan
pengkoordinasian
penyelesaian
temuan
hasil
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, penyiapan bahan penyusunan rencana
strategik
dan
laporan
akuntabilitas,
serta
penatausahaan,
pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL. b) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan
bahan
penetapan
status
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara. c) Seksi Pelayanan Penilaian Mempunyai tugas
melakukan penilaian yang meliputi identifikasi
permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, real properti, properti khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan badan hukum pemerintah dan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian
yang
diamanatkan oleh Undang-Undang
Pemerintah. 6
atau
Peraturan
d) Seksi Piutang Negara Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, eksekusi barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan pelaksanaan
keluar
wilayah
Republik
Indonesia,
pengusulan
dan
paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau
penghapusan piutang
negara, inventarisasi piutang negara, pemeriksaan
barang jaminan milik penanggungan hutang, serta inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan. e) Seksi Hukum Dan Informasi Mempunyai tugas melakukan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negaara, pencatatan surat permohonan lelang, penyajian informasi, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang. f) Seksi Pelayanan Lelang Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, pembuatan salinan,
petikan dan grosse risalah lelang, pelaksanaan superintendesi
Pejabat Lelang serta pengawasan Balai Lelang dan pengawasan lelang pada Perum Pegadaian dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero).
7
g) Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan
fungsional
masing-masing
berdasarkan
peraturan
perundang- undangan yang berlaku. 2. Komposisi Sumber daya Manusia Sumber daya manusia yang terdapat pada KPKNL Gorontalo sebanyak 26 pegawai, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1.1. sumberdaya manusia berdasrkan pangkat/golongan
16
SDM berdasarkan Pangkat/Golongan 15
14 12 10
10 8
Gol. IV
6
Gol. III
4
Gol. II
2
Gol. I
1 0
0 Gol. IV
Gol. III
Gol. II
Sumber: KPKNL Gorontalo,25 februari 2013
8
Gol. I
Tabel 1.2. SDM berdasrkan Jabatan
SDM berdasar Jabatan 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
19
6
1
Eselon III
Eselon IV Eselon III
Eselon IV
Pelaksana Pelaksana
Sumber data: KPKNL Gorontalo, 25 februari 2013 Tabel 1.3. SDM berdasarkan pendidikan
SDM berdasarkan Pendidikan 9 9
8
8 7
6 5
S2 4
S1
4
3
3
DIII 2
2
DI SMA
1 0 S2
S1
DIII
DI
SMA
Sumber data: KPKNL Gorontalo, 25 Februari 2013 9
Tabel 1.4. komposisi pegawai perseksi
Komposisi Pegawai Per Seksi 6 5
5 4
4
4
4
4
Hukum dan Informasi
Pengelolaan Kekayaan Negara
Pelayanan Lelang
Pengurusan Piutang Negara
Pelayanan Penilaian
4 3 2 1 0 Sub Bagian Umum
Sumber data: KPKNL Gorontalo, 25 februari 2013 2. Capaian Kinerja A. Pengelolaan Kekayaan Negara Jumlah Satker yang terdaftar per tahun 2012 sebanyak 402 Satker, yang berupa instansi vertikal, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Jumlah Satker yang telah melakukan Rekonsiliasi BMN tepat waktu sebanyak 251 Satker, sedangkan Satker yang telah melakukan Rekonsiliasi BMN per 31 Agustus 2012 sebanyak 341 Satker. Permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu termasuk pemanfaatan aset idle per 31 Agustus 2012: 1. Penetapan Status Penggunaa BMN
5 Surat
2. Pemanfaatan BMN 3Surat (Nilai Utilisasi mencapai 10
Rp. 1.655.612.000) 3. Penghapusan/Pemindahtangan BMN 39 Surat B. Seksi Pelayanan Penilaian Jumlah pelaksanaanpenilaian dalam rangka penyusunan LKPP 27 Laporan. Jumlah pelaksanaan penilaian dalam rangka pemindahtanganan BMN 49 Laporan. Jumlah pelaksanaan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara 43 Laporan. Jumlah pelaksanaan penilaian dalam rangka pemindahtanganan (Penghapusan/Penjulan Aset) BMD 63 Laporan. Jumlah pelaksanaan penilaian dalam rangka penyusunan neraca keuangan pemerintah daerah (LKPD) 727 laporan. (data per 31 Agustus 2012) C. Piutang Negara Piutang Negara yang Dapat Diurus: BKPN
: 233 berkas
Besarnya : Rp 6.231.031.647,00 Jumlah BKPN yang dapat diselesaikan: BKPNLunas :33 berkas BKPN Selesai : 1 berkas 11
PSBDT : 8 berkas Realisasi Penerimaan : PNDS : Rp. 979.314.519 (89,03%) Bidang PPN : Rp. 97.275.301 (75,72%) (Data per 31 Agutus 2012) D. PENGURUSAN PERKARA Data perkara berdasarkan tingkat pengadilan Pengadilan Negeri
: 4 Perkara
Pengadilan Tinggi (Banding)
: 2 Perkara
Mahkamah Agung (Kasasi)
: 3 Perkara
Peninjauan Kembali (PK)
: 1 Perkara
Sudah terealisasi sebanyak 4 kasus bersifat in kracht van bewijs (200 %) (Data per 31 Agustus 2012)
12
E. PELAYANAN LELANG Jumlah pokok lelang
: Rp
12.169.335.000,00
Jumlah frekuensi lelang : 182 kali Jumlah Bea Lelang
: Rp 242.905.960,00
Bea Lelang KPKNL
: Rp 90.955.050,00
Bea Lelang Pegadaian
: Rp151.950.910,00
(Data per 31 Agustus 2012) 4.2. Peran KPKNL dalam pengelolaan dan pengurusan Piutang Macet Pemerintah 4.2.1. Peran dalam Melakukan Pelayanan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Gorontalo merupakan unit pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang administrasi, pengelolaan dan penilaian kekayaan negara serta pengurusan piutang Negara dan lelang di wilayah Provinsi Gorontalo. Dalam melaksanankan peran pelayanan KPKNL Gorontalo berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN, dengan berpedoman pada Undang- Undang No. 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Untuk menyelesaikan piutang macet pada instansi pemerintah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 12 ayat 1 sebagai berikut: “Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya
13
yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara” Berdasarkan pasal 12 ayat 1 UU No. 49 Prp. Tahun 1960 di atas jelas bahwa dalam menjalankan perannya KPKNL harus bisa mengakomodir semua piutang Macet yang ada di provinsi Gorontalo, hal ini untuk dapat di selesaikan. Adapun
hasil
penelitian
yang
dapat
dijelaskan
bahwa
pihak
kreditur/Disperindangkop menyerahkan pengurusan piutang macet kepada KPKNL Gorontalo. Dalam hal penyerahan piutang macet tersebut dinyatakan dapat diterima pengurusannya, maka KPKNL Gorontalo menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), memberikan surat panggilan, membuat Pernyataan Bersama, Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN), melaksanakan penagihan dengan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan dengan menerbitkan Berita Acara Penyitaan. Latar belakang dibentuknya Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) didasarkan atas kenyataan pada saat itu, dimana sangat banyak piutang Negara atau dana-dana Negara yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu merombak struktur perekonomian, peningkatan pembangunan maupun untuk usaha mendukung stabilitas nasional. Tapi ternyata sebagian besar dana-dana tersebut tidak kembali ke kas Negara. Mengingat bahwa jika penarikan kembali dana tersebut melalui proses pengadilan mekanismenya kurang efektif (memakan waktu lama), maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia yang khusus bertugas mengurus
14
pengembalian piutang Negara tersebut, dan tentunya di dukung oleh ketentuankententuan Undang-Undang yang telah di sebutkan diatas. KPKNL Gorontalo adalah kantor pelayanan publik yang seharusnya memberikan pelayanan secara sungguh-sungguh untuk menjalankan tugas dan fungsi serta peranya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Kinerja dan pelayanan publik yang dilaksanakan KPKNL Gorontalo didasari oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan demi kepuasan para pengguna jasa serta mendukung Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara( DJKN) yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan selaku instansi vertikal di atasnya. Harapan akan terciptanya Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel merupakan perwujudan dari cita-cita Pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa prinsip pelayanan publik meliputi Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggung Jawab, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Kemudahan Akses, Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan serta Kenyamanan. Kalaupun berbicara pada pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan Kejelasan dan kepastian waktu, tentunya dalam pelayanan seperti halnya pengurusan piutang macet di Disperindangkop-PM Kota
15
Gorontalo oleh KPKNL, hal ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab di karenakan sudah diserahkan pengurusannya ke KPKNL untuk dapat diselesaikan, namun harapan ini seakan sirna di karenakan masih banyaknya piutang macet yang di serahkan belum dapat di tagih secara keseluruhan dengan dalih keterbatasn Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga harus membutuhkan waktu dalam penyelesaianya. Sedangkan dilain pihak seperti dalam wawancara penulis dengan Pihak terkait mengatakan bahwa kendalanya adalah banyak berkas-berkas yang sudah terendam banjir seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Koperasi Disperindangkop – PM. Sepertinya sulit untuk melakukan identifikasi ulang Debitur sehingga hal ini dapat di usulkan ke KPKNL untuk melakukan penghapusan piutang. 4.2.2. Peran Dalam Melakukan Pengurusan Piutang Pengurusan Piutang Negara yang dilaksanakan oleh panitia urusan piutang negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara merupakan upaya pemerintah R.I. untuk melakukan pengamanan keuangan negara. Panitia tersebut beraggotakan unsurunsur dari departemen keuangan, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah yang di ketuai oleh unsur departemen keuangan R.I.1 Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Instansi pemerintah diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya. 1
Kementrian Keuangan R.I
16
Berikut adalah Proses penyerahan Piutang Macet yaitu: 1.
Penerimaan berkas Penyerah piutang menyerahkan berkas kredit macet disertai resume dan dokumen-dokumen pengurusannya. Dalm hal berkas telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat di buktikan adanya dan besarnya piutang negara PUPN cabang menerima penyerahan pengurusan puitang Negara (SP3N).
2.
Panggilan Panggilan ditujukan kepada debitur atau penjamin hutang. Pemanggilan dilakukan sampai dua kali apabila pada panggilan pertama yang bersagkutan tidak bisa datang
3.
Pernyataan bersama Pernyataan bersama dalam hal debitur datang menghadap dilakukan wawancara untuk didengar keterangannya mengenai kebenaran adanya dan besarnya piutang serta upaya yang akan dilakukan dalam menyelesaikan kredit macetnya. Disamping itu juga untuk mengetahui latar belakang terjadinya kredit macet atas nama yang bersagkutan. Berdasrkan tanya jawab dibuatkan pernyataan bersama yang berisi pengakuaan hutang, rincian hutang, kesanggupan dan cara penyelesaian hutang serta sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian hutang.
17
4.
Penetapan jumlah piutang negara (PJPN) Dalam hal debitur tidak memenuhi panggilan diterbitkan surat keputusan PJPN yang berisi pertimbangan dan dasar hukum penerbitan PJPN, dan rinciaan hutang.
5.
Penyampaiaan surat paksa Surat paksa dibuat agar debitur segera menyelesaikan hutang dalam waktu 1X 24 jam.
6.
Penyitaan barang jaminan dan harta kekayaan Penyitaan barang jaminan dilakukan apabila setelah 1x24 jam sejak dikeluarkan surat paksa debitur belum juga menyelesaikan hutang. Tujuaan penyitaan yaitu untuk menguasai atau mengamankan.
7.
Penjualan barang jaminan/ lelang Lelang atau penjualan barang jaminan dilakukan apabila debitur tidak memilki itikad untuk menyelesaikan hutang atau debitur mengangsur hutang tetapi tidak proporsional dengan jumlah hutang. Lelang dilaksanakan oleh pejabat lelang KPKNL. Hasil lelang melunasi atau mengurangi sisa hutang debitur.
18
8. Penebusan/ pencairan barang jaminan Penebusan barang jaminan dilaksanakan apabila ada permohonan dari debitur atau pemilik barang jaminan untuk menebus salah satu atau seluruh barang jaminan. 9. Penarikan pengurusan piutang negara Penarikan
pengurusan
piutang
negara
dilakukan
berdasarkan
permohonan dari pihak penyerah piutang. 4.2.3. Peran Inventarisasi Aset Negara
Pada
dasarnya,
Inventarisasi
adalah kegiatan
untuk
melakukan
pengecekan antara data administratif BMD dengan kondisi fisik BMD yang bersangkutan. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya, yang dikuasai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang atas suatu obyek barang. Sedang penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Tujuan inventarisasi BMD
1. Menginventarisasi dan mengamankan seluruh BMD pada SKPD yang hingga saat ini belum terinventarisasi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan;
19
2. Menyajikan nilai koreksi BMD pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Melakukan sertifikasi BMD atas nama Pemerintah Daerah.
Sehingga dalam melakukan pengolongan aset dan dapat diketahui secara pasti jumlah aset yang dimiliki hal ini sangat baik jika di data secara baik dan benar namun kenyataanya sampai pada saat ini belum dapat terlaksana dengan baik, sehingga perlu ada suatu pola tersendiri dalam penataanya.
4.3. Bagaimana Proses Penyelesaian Piutang Macet 4.3.1. Perjanjian Kredit Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Disperindagkop) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.
20
Sehingga Pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang – Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria bank adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit ( dana bank ) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata.2 4.3.2. Pengurusan Piutang Pengurusan Piutang Negara yang dilaksanakan oleh panitia urusan piutang negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960 tentang panitia urusan piutang negara merupakan upaya pemerintah R.I. untuk melakukan pengamanan keuangan negara. Panitia tersebut beraggotakan unsur-unsur dari
2
Teguh P. Mulyono, Manajemen Perkreditan Komersil Yogyakarta ,BPFE, 1987
21
departemen keuangan, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah yang di ketuai oleh unsur departemen keuangan R.I. 3 Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Instansi pemerintah diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya. Berikut adalah Proses penyerahan Piutang Macet yaitu: 1. Penerimaan berkas Penyerah piutang menyerahkan berkas kredit macet disertai resume dan dokumen-dokumen pengurusannya. Dalm hal berkas telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat di buktikan adanya dan besarnya piutang negara PUPN cabang menerima penyerahan pengurusan puitang Negara (SP3N). 2. Panggilan Panggilan
ditujukan
kepada
debitur
atau
penjamin
hutang.
Pemanggilan dilakukan sampai dua kali apabila pada panggilan pertama yang bersagkutan tidak bisa datang 3. Pernyataan bersama Pernyataan bersama dalam hal debitur datang menghadap dilakukan wawancara untuk didengar keterangannya mengenai kebenaran adanya dan besarnya piutang serta upaya yang akan dilakukan dalam menyelesaikan kredit macetnya. Disamping itu juga untuk mengetahui 3
Kementrian Keuangan R.I
22
latar belakang terjadinya kredit macet atas nama yang bersagkutan. Berdasrkan tanya jawab dibuatkan pernyataan bersama yang berisi pengakuaan hutang, rincian hutang, kesanggupan dan cara penyelesaian hutang serta sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian hutang. 4. Penetapan jumlah piutang negara (PJPN) Dalam hal debitur tidak memenuhi panggilan diterbitkan surat keputusan PJPN yang berisi pertimbangan dan dasar hukum penerbitan PJPN, dan rinciaan hutang. 5. Penyampaiaan surat paksa Surat paksa dibuat agar debitur segera menyelesaikan hutang dalam waktu 1X 24 jam. 6. Penyitaan barang jaminan dan harta kekayaan Penyitaan barang jaminan dilakukan apabila setelah 1x24 jam sejak dikeluarkan surat paksa debitur belum juga menyelesaikan hutang. Tujuaan penyitaan yaitu untuk menguasai atau mengamankan 7. Penjualan barang jaminan/ lelang Lelang atau penjualan barang jaminan dilakukan apabila debitur tidak memilki itikad untuk menyelesaikan hutang atau debitur mengangsur hutang tetapi tidak proporsional dengan jumlah hutang. Lelang dilaksanakan oleh pejabat lelang KPKNL. Hasil lelang melunasi atau mengurangi sisa hutang debitur. 8. Penebusan/ pencairan barang jaminan
23
Penebusan barang jaminan dilaksanakan apabila ada permohonan dari debitur atau pemilik barang jaminan untuk menebus salah satu atau seluruh barang jaminan. 9. Penarikan pengurusan piutang negara Penarikan
pengurusan
piutang
negara
dilakukan
berdasarkan
permohonan dari pihak penyerah piutang. 4.3.3. Cara Penagihan Prisip pertama yang dianut dalam pengurusan piutang negara adalah Due Process of law , debitur dipanggil untuk diberi kesempatan menyampaikan bukti terkait dengan utangnya dan cara penyelesaiannya. Apabila debitur sepakat mengenai jumlah utang dan cara penyelesaiannya (mengangsur atau membayar sekaligus), maka dibuat Pernyataan Bersama (PB). Jika PB tidak dapat dibuat karena alasan yang sah, maka DJKN/ PUPN menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Apabila debitor tidak mampu melunasi, di tawarkan opsi penyelesaian lain seperti:
Debitor diberi kesempatan Menjual Sendiri barang jaminan;
Penjamin hutang diberi kesempatan melakukan penebusan;
Kemungkinan diberikan fasilitas Restrukturisasi oleh penyerah piutang di tarik dari PUPN terlebih dahulu.
24
Selain pendekantan Non-Eksekusi, PUPN/ DJKN memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan sekaligus dengan surat paksa melalui penerbit surat paksa, penyitaan, dan pelelangan barang jaminan. Kewengan lain yang dimiliki PUPN /DJKN dalam penagihan piutang negara yaitu melalui: Pencegahan berpergian ke luar negeri; Pemblokiran harta kekayaan lain, termasuk pemblokiran dan peyitaan rekening di bank; serta Paksa badan. 4.3.4. Prosedur penyelesaian Piutang Dalam upaya mendapatkan hasil penagihan yang optimal dengan proses yang cepat dan efisien, PUPN tentu tidak akan semata-mata melakukan eksekusi barang jaminan atau melakukan paksa badan kepada Penanggung Hutang, apalagi terhadap Penanggung Hutang yang bersikap kooperatif. Untuk itu, Panitia Urusan Piutang Negara juga mengenal pendekatan Non Eksekusi yang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari pendekatan Eksekusi. Pengurusan piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada suatu saat tertentu harus diselesaikan. Penyelesaian proses pengurusan dimaksud
dapat
disebabkan karena
Penanggung Hutang
menyelesaikan
hutangnya, Penyerah Piutang menarik kembali pengurusan piutang negara, PUPN mengembalikan pengurusan piutang negara, atau PUPN menghentikan sementara
25
pengurusan dengan menerbitkan surat PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat di Tagih). Penjelasan atas masing-masing jenis penyelesaian pengurusan piutang negara sebagai berikut ini. 1. Pelunasan Salah satu cara penyelesaian pengurusan piutang negara yang paling diharapkan terjadi adalah pelunasan hutang Penanggung Hutang. Pelunasan hutang tersebut dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu pembayaran baik secara sekaligus maupun angsuran, penebusan barang jaminan oleh Penjamin Hutang, dan penjualan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang baik melalui lelang maupun tidak melalui lelang. 2. Penarikan Pengurusan Piutang Negara Salah satu cara penyelesaian pengurusan piutang negara secara administrasi adalah penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS) oleh PUPN. SPPNS tersebut diterbitkan apabila Penyerah Piutang menarik pengurusan piutang negara dari PUPN. Penarikan pengurusan tersebut hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan dan proses penarikan yang telah ditentukan. 3. Pengembalian Pengurusan Piutang Negara Walaupun Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara telah terbit, Panitia
Urusan
Piutang
Negara
(PUPN)
dimungkinkan
untuk
mengembalikan pengurusan Piutang Negara kepada Penyerah Piutang. 26
Pengembalian pengurusan ini juga termasuk dalam jenis penyelesaian pengurusan secara administrasi. 4. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih Jenis terakhir dari penyelesaian pengurusan piutang Negara secara administrasi adalah penghentian sementara pengurusan oleh Panitia Urusan Piuang Negara (PUPN). Penghentian sementara tersebut ditandai dengan terbitnya pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Jadi dalam proses penyelesaian piutang macet saat ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo diharapkan bisa fokus pada piutang Macet pemerintah sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan surat keputusan MK No.77/PUU-IX/2011 yang diharapkan bisa lebih tanggap dalam mengurus dan menggelola harta kekayaan negara seperti tertuang dalam undangundang serta Kepmen yang masi berlaku saat ini. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaannya bisa efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Kasi Piutang dan Lelang menyangkut dengan kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian piutang macet pemerintah adalah sebagai brikut, Barang jaminan sulit laku terjual melalui lelang, ini disebabkan oleh beberapa hal, Yaitu:4
4
Kasi piutang dan lelang KPKNL Gorontalo 27
1. Barang jaminan milik pihak ketiga dan sampai saat ini masih dihuni/ atau di kuasai oleh pihak ketiga, sehingga ada kekhawatiran dari calon pembeli sulit untuk menguasai barang jaminan. 2. Tanah atau bagunan yang dijadikan jaminan mempunyai masalah hukum. Masalah yang seringkali muncul adalah barang jaminan tersebut merupakan tanah warisan yang pengalihan hak-nya tidak dilakukan secara benar 3. Barang jaminan tidak dilengkapi dengan dukomen yang kuat. Sebagian tanah yang dijadikan jaminan hanya dengan menyertakan SKPT (Surat Pendaftran Tanah) tanpa disertai adanya sertifikat tanah. 4. Lokasi barang jaminan sangat jauh dari pusat kota sehingga sangat tidak Marketable. 5. Terdapat barang jaminan berupa SKPT yang sudah di tingkatkan ke Hak Milik sehingga debitur tidak memperdulikan lagi hutangnya. 6. Banyak debitur yang sudah meninggal dunia dan ahli warisnya sudah tidak dikethui keberadaannya. 7. Barang jaminan tidak jelas keberadaanya. 4.3.5. Penghapusan Piutang Dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang macet yang telah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Pemerintah R.I. dapat melakukan penghapusan Piutang Negara/ Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan piutang negara/daerah terdiri
28
dari Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri. Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang negara/ daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih negara/daerah. Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah. Penghapusan ini dapat diusulkan setelah lewat 2 (dua) tahun penetapan Penghapusan Secara Bersyarat. Penghapusan piutang negara/daerah hanya dapat dilakukan setelah piutang tersebut diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang ditunjukkan dengan penerbitan surat Piutang Negara Sementara Belum Dapat di Tagih (PSBDT). Tabel 1.6 Prosedur Penghapusan Piutang
Sumber: KPKNL Gorontalo, 25, Februari 2013
29
30
