BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 SOCIAL SETTING KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PP 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara. Provinsi Sulawesi Utara mempunyai luas ± 13.930,73 km2, secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Sulawesi Utara yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah. ( Sumber : BAPEDA Bolmut 2008 )
Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow melalui pembentukan daerah.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 25 Mei 2004 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; Surat Bupati Bolaang Mongondow Nomor 130/01/102 tanggal 27 Mei 2004 perihal Pengusulan Pembentukan Daerah Otonom Baru Bolaang Mongondow Utara; Keputusan DPRD Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 2 Juni 2004 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran dan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135/1/299 tanggal 9 Juli 2004 perihal Usul Pembentukan/Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara; Keputusan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang Penetapan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. ( Sumber : BAPEDA Bolmut 2008 ) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Ke-16 Kabupaten/Kota tersebut adalah: o Kabupaten Bandung Barat o Kabupaten Gorontalo Utara o Kabupaten Bolaang Mongondow Utara o Kabupaten Minahasa Tenggara
o Kota Subulussalam Kabupaten Pidie Jaya o Kabupaten Kayong Utara o Kabupaten Sumba Barat Daya o Kabupaten Konawe Utara o Kabupaten Buton Utara o Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro o Kabupaten Empat Lawang o Kabupaten Batubara o Kabupaten Nagekeo dan o Kabupaten Sumba Tengah dan Kota Kotamobagu. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Utaraterletak antara Oo-30’ 1o-O’ Lintang Utara dan 123o – 1 24o Bujur Timur. Luas wilayah185.686 ha (1.856,86 km²) ± 12,3% dari luas Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilalui oleh jalan Trans Sulawesi di pesisir Pantai Utara kabupaten Bolaang Mongondow dimana jalan ini sangat berfungsi sebagai jalur lalu lintas barang dan orang dari dan ke daerah Minahasa, Manado dan Bitung di sebelah timur dan Provinsi Gorontalo di sebelah Barat. ( Sumber : BAPEDA Bolmut 2008 )
Adapun batas wilayah teritorial Kabupaten Bolaang Momgondow Utara antara lain :
o Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi. o Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow. o Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow. o
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibukotanya adalah Boroko. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-UndangNomor 10 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007.
Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai luas wilayah ± 7.077,69 km2 Kabupaten Bolaang Mongondow dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai kabupaten pemekaran.
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai luas wilayah f 1.680 km2, terdiri dari Kecamatan Sangkup, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolang Itang Timur, Kecamatan Bolang Itang Barat, Kecamatan Kaidipang, dan Kecamatan Pinogaluman.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakikat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik,
kependudukan,
luas
wilayah,
pertahanan,
keamanan,
pertimbangan
kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Bolaang Mongondow ditata dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.
Dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antar daerah. ( Sumber : BAPEDA Bolmut 2008 )
Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta, dan untuk efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam
hal penyediaan fasilitas pelayanan umum dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, ' transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.
Menurut hasil sementara sensus penduduk tahun 2010, total penduduk KabupatenBolaang Mongondow Utara berjumlah 70.629 jiwa, yang terdiri dari penduduklaki‐laki sebesar36.155 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 34.474 jiwa dengan lajupertumbuhan sebesar 1,54 persen selama selang 2000‐2010. Kaidipang merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) tertinggi yakni sebesar 3,26 persen, diikuti oleh kecamatan Sangkub sebesar 2,16 persen.Tingginya angka LPP diKecamatan Kaidipang disebabkan oleh wilayah ini menjadipusat pemerintahan Kabupaten. Secara umum sebaran penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cukupmerata.Jika dibandingkan dengan keadaan SP2000 pola sebaran penduduk tidak jauh berbeda. Namun demikian seiring dengan pengembangan wilayah akibat penambahan fungsi‐fungsi baru seperti kawasan pemukiman, perkantoran dan lain‐lainakan mempengaruhi pola sebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk.Dari hasil SP2010 kecamatan Kaidipang dengan luas wilayah terkecil (4,58 %)dihuni sekitar 14,41 persen atau 12.298 jiwa, akibatnya wilayah ini memiliki tingkat kepadatan yang ter tinggi yakni sebesar 144,53 jiwa per km2, sementara kecamatan Sangkub dengan luas wilayah terbesar (30,58 %), hanya dihuni oleh
penduduk sebesar8.895 jiwa, dengan tingkat kepadatan terkecil hanya 15,66 jiwa per km2.
(Sumber : BPS Sulut dalam BAPEDA 2008)
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam sepuluh tahun terakhir dari hasil penghitungan sensus pendudukdi tahun 2000 dan 2010 rata‐rata pertumbuhan penduduk menunjukkan peningkatan 1,54 persen setiap tahunnya. Dari 60.693 jiwa di tahun 2000 menjadi 70.629 jiwa pada sepuluh tahun kemudian atau bertambah hampir 10ribu jiwa, dengan penyumbang tertinggi dari kecamatan Kaidipang sebesar3.355 jiwa atau 33,77 persen. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk harusdiwaspadai, karena dinamika pertumbuhan pertumbuhan yang tidak dikendalikan nantinya akan berdampak pada strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan.Pada periode tersebut, dari 6 kecamatan yang ada semuanya menunjukan pertumbuhan penduduk yang wajar kecuali kecamatan kaidipang yang mengalami kenaikan yang cukup drastis, yakni
3,26 persen setiap tahunnya. Sementara itu terdapat pula tiga kecamatan yang mempunyai pertumbuhan diatas rata‐rata kabupaten selain Kaidipang yakni kecamatan Sangkub 2,16 persen, kecamatan Bolang Itang Barat 2,02 persen dan kecamatan Bolang Itang Timur 1,69 persen. (Sumber : BPS Sulut dalam BAPEDA 2008)
Bolmutpost.com Rata‐Rata Anggota Rumah Tangga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Jumlah rumah tangga berdasarkan hasil SP2010 adalah 17.402 rumahtangga. Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumahtangga dari hasil SP2010 rata‐rata sebanyak 4,06 orang. Rata‐rata anggotarumah tangga di setiap kecamatan berkisar antara 3,66 orang sampai dengan4,39 orang. Rata‐Rata Anggota Rumah Tangga cukup bervariatif antar kecamatan.Terdapat dua kecamatan yang memiliki rata‐rata anggota rumah tangga di bawah rata‐rata kabupaten. Kecamatan Bolang Itang Barat memiliki rata‐rata anggota rumah tangga tertinggi sebanyak 4,39
orang, disusul olehkecamatan Kaidipang dan Pinogaluman yang masing‐masing 4,13 dan 4,09.Kecamatan yang paling kecil rata‐rata anggota rumah tangganya adalah kecamatan Bintauna yakni hanya sebesar 3,66 orang. 4.1.1 Kondisi Sosial Budaya Sebagai daerah pemekaran yang baru, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga sama seperti daerah yang lain di Sulawesi yakni mempunyai fauna yang dimiliki sebagai ciri khas Sulawesi. Yaitu Anoa, serta memiliki beberapa bangunan umum terdiri dari: TempatIbadah: o Masjid : 98 o Gereja : 19 o Pura : Vihara : Tempat Pementasan Seni : 6 Gedung Serba Guna : 10 Lapangan Olahraga : 475 Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri atas atas beberapa Suku yang banyak mendiami di beberapa desa yaitu: o Etnis Jawa di Pangkusa, Sidodadi, danGoyo.
o Etnis Sanger di Batu Tajam, Binjeita, Komus 1 dan 2, Sidupa, Solo, Biontong, Bintauna dan Sang Tombolang. o Etnis Minahasa di Sidodadi, Boahabak, Boroko, dan Bigo. o Etnis Gorontalo di Bohabak, Inomunga, Bigo, dan Biontong Induk. o Etnis Mongondow di Boroko, Batu Lintik dan Sangkup. o Etnis Bugis di Boroko, Tombolango, dan Bintauna Pante. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada umumnya memiliki 2 bahasa yakni bahasa Kaidipang dan bahasa Bintauna serta terdapat beberapa suku yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar sehari-hari. (Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Bolmut 2012)
bolmutpost.com
Disamping itu penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebahagian besar mayoritas beragama Islam, lainnya Kristen, Hindu.Tingkat toleransi beragama
sangat tinggi dan semangat gotong-royong yang kuat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.
Pada umumnya Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan diketuai oleh Kepala Desa sedangkan adat yang ada di Kaidipang Besar, di kecamatan Camat sebagai Pembina adat, sedangkan di desa terdapat pemangku adat dan kordinator adat.
Hukum adat yang ada di Kaidipang Besar. Ketua adat menetapkan hukum adat Salah satu contoh adalah hukum perkawinan apabila seseorang dengan niat kawin lari maka hukum yang terapkan oleh ketua adat adalah pihak yang ingin menikah dan kawin lari tersebut tidak boleh duduk bersama di pelaminan, akan tetapi prosesi pelaksanaan hanya dilakukan didalam ruangan lelaki dan perempuan duduk secara terpisah, dengan kata lain pihak yang berkeluarga tidak bisa membuat pelaminan untuk pesta perkawinan tersebut. (Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Bolmut 2012)
Umumnya masyarakat yang jujur dan ramah sering mengadakan upacara untuk menyambut para tamu dengan tarian Adat untuk di Kecamatan Kaidipang Tarian adat ini dinamakan dengan tarian Tinggulu.
Adapun perlengkapan Tarian Tinggulu yaitu berupa Tameng, Tombak, Gendang, Musik Kulibu, dan Payung kebesaran kerajaan. Sedangkan proses
pelaksanaan tarian tinggulu dilaksanakan oleh 8 orang yang terdiri atas 8 orang lakilaki. Historis pelaksanaan tarian ini sudah dilaksanakan sejak dahulu pada masa kerajaan diistilahkan sebagai keamanan istana, dan budaya ini tetap dilestarikan sampai sekarang. Secara tradisional, di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki ciri pakaian adat antara lain dapat dilihat di bawah ini. (Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Bolmut 2012 )
Unsur-unsur adat dan budaya yang masih dimiliki antara lain : o Rumah adat Kaidipang Besar yang disebut Komalik. o Upacara adat seperti upacara perkawinan, upacara kematian dan upacara adat lainnya (seperti upacara penobatan raja). o Kesenian, di bagi atas 2 bagian yaitu Kaidipang Besar dan Bintauna.
(Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Bolmut 2012 ) Kesenian Kaidipang Besar
Kulipu yakni didedangkan pertanda kegiatan tarian akan dimulai. Kulipu adalah suatu alat musik tradisional yang oleh masyarakat Kaidipang Besar dianggap sakral karena musik ini adalah peninggalan para leluhur yang bersejarah di Bolaang Mongondow Utara. ( Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Bolmut 2012)
Tarian Tinggulu adalah tarian keamanan istana pada zaman kerajaan Kaidipang Besar yang gerakan-gerakannya bermakna sebagai latihan menghindari musuh, menembak, menangkis serangan, menyerbu serta menembak sambil menangkis serangan bila ada musuh yang akan mengganggu keamanan istana.
Giomu adalah bagian dari tarian tinggulu yang bermakna sebagai tarian pergaulan yang menggalang persatuan dan kesatuan yang kokoh, yang dibuktikan dengan gerakan berpelukan satu sama lain, langkah demi langkah bersambung tak terpisahkan ini merupakan perwujudan dari emansipasi bagi wanita. Oleh karena itu, tarian ini bagi masyarakat Bolaang Mongondow Utara digunakan sebagai tarian penjemput tamu kebesaran dan juga digunakan pada acara pernikahan bagi orangorang tertentu.
Daiye adalah barisan kaum laki-laki yang ingin mencoba mengacaukan Giomu namun keakraban kaum wanita Bolaang Mongondow Utara mereka tetap tenang dalam menghadapi tantangan dan rintangan.
Kesenian Bintauna Tarian Jake, yakni yakni tarian hiburan waktu pelaksanaan perkawinan. Tarian Tuva, yakni tarian untuk penjemputan tamu yang lengkap dengan alatalat sebagai berikut : o Tombak (topajaro) o Valise (perisai) o Bendera (sesudah kemenangan).
Selain mempunyai adat dan budaya yang merupakan ciri khas daerah, di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga memiliki kerajinan-kerajinan yang unik juga yaitu: Kerajinan Tolung (Topi Penutup Kepala). Kerajinan Anyaman Tikar. Kerajinan Peroco (Tempat Menyimpan Padi). dan Kerajinan Pakaian dari Kulit Ivo.
( Sumber :Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Bolmut 2012 )
4.1.2 Ekonomi
Pertanian merupakan sumber utama mata pencaharian penduduk dengan padi sebagai tanaman utama. Vanili, Kakao, Pala dan cengkeh merupakan tanaman perdagangan akan tetapi sebagai unggulan daerah ini adalah perkebunan Kelapa (kopra). dan hasil hutan berupa rotan, serta beberapa macam kayu seperti Cempaka, Lingua, Meranti, Nyato dan Kayu Besi yang merupakan andalan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
( Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2012 ) Potensi Geografis: o Berada pada jalur Trans Sulawesi o Berada di tepian pasifik o Berbatasan dengan Propinsi Gorontalo.
Pertumbuhan Ekonomi o Pertanian (padi sawah 6.268 Ha, jagung 2.689 Ha, dan berbagai tanaman hortikultura seperti ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang kedelai) o Perkebunan (kelapa, vanili dsb, dengan luas 14.771 Ha o Perikanan (perikanan laut, dan perikanan darat) o Pertambangan (emas, granit dsb). o Pariwisata (wisata alam, wisata bahari dan wisata budaya)Pendapatan Asli Daerah : Bolmong Utara : Rp. 9.883.000.000,- dan PDRB Perkapita:Kab . Bolmong Utara : Rp. 4.271.452,-.
( Sumber :Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bolmut 2012 )
4.2 KONDISI PARTAI GOLKAR
Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Pada bulan Oktober 1964 terbentuk sebuah panitia yang terdiri dari anggota Gerakan Militer Pelajar, kelompok cendekiawan, dan militer. Panitia ini bertujuan untuk mempersiapkan “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan”. Pada 5 Agustus 1964, Presiden mengeluarkan sebuah peraturan presiden yang berisi tentang syarat organisasi-organisasi yang boleh menjadi anggota dari Front Nasional. Penpres ini mempersulit organisasi-organisasi tersebut untuk menjadi anggota Front Nasional. Pada 15 Oktober 1964, lima orang anggota Front Nasional dari Golongan Karya mengeluarkan sebuah undangan kepada semua organisasi yang dimaksudkan oleh Penpres No. 193/1964untuk membicarakan keanggotaan mereka di dalam Front Nasional. Pertemuan itu diselenggarakan pada jam 9.00 pagi, 20 Oktober 1964. ( Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah ) Pada tengah malam 19 Oktober 1964, panitia yang menyusun “Piagam Pernyatan DasarKaryawan” dan wakil-wakil dari 35 organisasi non-afiliasi berkumpul bersama menandatangani piagam. Kemudian pada pukul 12 siang hari, 20 Oktober, panitia pelaksana Sekber Golkar akhirnya terbentuk. Panitia ini diketuai oleh Kolonel Djuhartono, kemudian empat wakil ketua, masing-masing adalah Imam
Pratignyo (NU), J. K. Tumakaka (pernah menjadi pemimpin PNI), Djamin Gintings (militer), dan S. Sukowati (Hankam). Berikutnya Dr. Amino Gondoutomo bertindak sebagai Sekretaris Jenderal, dan Sutomo Gondowongso SH sebagai wakil sekretaris. Akhirnya, Sekretariat Bersama Golongan Karya atau yang disingkat sebagai Sekber Golkar resmi berdiri. Organisasi ini dimaksudkan sebagai Badan Kerjasama (BKS) antara militer dan kelompok sipil guna menghadapi pertarungan politik dengan partai-partai politik khususnya PKI. ( Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah ) Kendatipun diawal pendirian (sesuatu yang wajar dialami oleh organisasiorganisasi yang baru berdiri), Sekber Golkar ini kurang efektif, tetapi sebuah embrio mesin politik militer yang akan digunakan sebagai alat untuk mendomisasi kehidupan sosial, budaya, politik bahkan ekonomi Indonesia telah berhasil dibangun dan dikembangkan.Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.Menjelang Pemilu tahun 1971 Sekber Golkar mampu memerankan diri sebagai simbol modernisasi dengan wacana-wacana pembangunan ekonomi dan satu-satunya alternatif untuk kemajuan Indonesia. Kekuatan sosial politik ini dipromosikan kepada masyarakat sebagai kekuatan yang lain sama sekali dari partai-partai politik yang ada. Kalau dalam Pemerintahan Orde Lama gemuruh politik sangat terasa dalam kehidupan masyarakat dan yang kedengaran setiap harinya hanya jargon-jargon politik, sementara ekonomi tidak dibenahi secaramenyeluruh, maka Pemerintahan
Soeharto yang menggantikannya mengubah orientasi pembangunan ke arah ekonomi.( Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah ) Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang.Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya di masa pemerintahan Soeharto. ( Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah ) Arus reformasi bergulir, Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa.Hal ini kemudian berimbas padaGolkar.Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan.Saat itu Golkar dicerca di mana-mana.Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di eraini kemudian mati-matian mempertahankan partai.Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkarberubah wujud menjadi Partai Golkar.Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru.Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisiscitra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup legendaris.Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi
bersama partai-partai baru di era multipartai.Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suaradi peringkat ke dua di bawah PDIP.Namun pada pemilu berikutnya Golkar kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkarmenjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah.Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun ke posisi dua.Pemenangpemilu dipegang oleh Partai Demokrat.Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikanJusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin, Aburizal bertekad akan kembali membawa Golkar memenangkan pemilu. Dia menargetkan Golkar menjadi pemenang pertama pemilulegislatif 2014 nanti. TABEL 1.KETUA UMUM PARTAI GOLKAR NAMA
PERODE JABATAN
`
DJUHARTONO
1964-1969
SUPRAPTO
1969-1973
SUKOWATI
1973-1983
AMIR MOERTONO
1983-1988
SUDHARMONO
1988-1993
WAHONO
1993-1998
HARMOKO
1998-2004
AKBAR TANJUNG
2004-2009
JUSUF KALLA
2009-2011
ABURIZAL BAKRIE
2011-sekarang
Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah
1. Perspektif Dan Program Partai Partai Golkar mencoba memantapkan doktrin dan program perjuangannya dalam sebuah kerangka yang mereka sebut sebagai “Paradigma Baru”.Berikut adalah kerangka pandangan dan program seperti yang disebutkan dalam dokumen-dokumen partai Golkar. a). Asas Golkar mempunyai 5 asas dalam berpartai politik yaitu : 1. Asas kepemimpinan Pancasila. 2. Asas demokrasi Pancasila. 3. Asas
kesimbangan
antara
kepentingan
umum
dan
kepentingan
pribadi/kepemimpinan golongan. 4. Asas kekeluargaan dan gotong royong. 5. Asas tidak kenal menyerah dalam perjuangan. 4.2.1 Tujuan Tujuan Partai Golkar pada dasarnya adalah sama dengan tujuan sejak kelahirannya, yaitu : Mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.Mewujudkan cita-cita bangsa sebagai mana di maksud dalam UUD 1945.Menciptakan masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam rangka mengembangkan
kehidupan Demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran,
keadilan,
hukum
dan
hak
asasi
manusia.(Sumber:
www.golkar.co.id/tentang/sejarah) 4.2.2 Misi Misi Partai Golkar adalah misi yang dikembangkan dalam perwujudan fungsinya selalu politik, yaitu : Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat - khususnya kelompok masyarakat yang berada pada posisi marginal yang selama ini kurang mendapat perhatian dan acap kali menjadi korban pembangunan, sehingga menjadi kebijakaan politik yang bersifat publik.Melakukan rekruitment kader yang berkualitas melalui sistem prestasi dan mendapat dukungan rakyat untuk duduk
dalam
jabatan-jabatan
politik
di
lembaga-lembaga
permusyawaratan/perwakilan dan permerintahan. Jabatan politik tersebut diabdikan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogos dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat. ( Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah ) 4.2.3Visi Golkar adalah Partai Terbuka (Inklusif) bagi segenap golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, bahasa, dan status sosial ekonomi. Keterbukaan Golkar diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan
anggota maupun dalam rekruitmen kader untuk kepengurusan dan penempatan pada posisi politik.Keterbukaan Golkar merupakan manifestasi dari wawasan kebangsaan yang dijunjungnya, yaitu suatu wawasan yang menolak segala bentuk primordialisme dan sektarianisme, baik nyata maupun terselubung.Golkar mengembangkan wawasan kemajemukan yang inklusif dalam pengertian keterbukaan dan kemajemukan yang mendorong dinamika dan persaingan yang sehat serta berorientasi pada kemajuan sehingga dengan visi ini Golkar senantiasa siap bersaing secara sehat. Golkar adalah Partai Mandiri yang merupakan organisasi kekuatan sosial politik yang yang mampu mengambil setiap keputusan politik dan kebijakan organisasi tanpa campur tangan atau intervensi dari siapapun dan pihak manapun.Partai Golkar adalah partai yang independen, baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural Partai Golkar tidak lagi mengenal lembaga Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, sistem tiga Jalur dan tidak lagi mengandalkan pada kekuatan-kekuatan yang ada diluar dirinya seperti paradigma lama. Demikin juga halnya musyawarah-musyawarah Partai Golkar, baik di tingakt pusat maupun daerah, keputusan-keputusan ini yang diambil pasti dan selalu bersifat yang mencerminkan secarah penuh kedaulatan di tangan anggota. ( Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah ) Golkar adalah Partai Demokratis Sebagai partai yang demokratis Golkar senantiasa baik secara internal maupun eksternal betul-betul menjadi pelopor tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan terbuka. Komitmen pada demokrasi
ini merupakan manifestasi dari hadirnya kesadaran bahwa dalam masyarakat yang semakin demokratis dan terbuka, maka Partai Golkar akan survive bilamana ia juga demokratis dan terbuka. Dengan kata lain, Partai Golkar hanya akan tetap berjaya, jika di dalam tubuh organisasinya sendiri tegak kehidupan yang demokratis. Golkar adalah Partai Moderat Sebagai partai yang Moderat Golkar senantiasa mengutamakan posisi tengah ( moderat ) dan tidak berorientasi ke kiri atau ke kanan secara ekstrem. Dengan demikian Golkar Baru mengembangkan sikap non-sektarian, bahkan dapat dikatan anti sektarian.Visi politik moderat adalah visi yang dianggap paling tepat dengan menyadari kenyataan sosiologis dan politis dari masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Golkar adalah Partai yang Solid Sebagai partai yang solid Golkar secara utuh dan kukuh senantiasa berupaya mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya secara sinergis.Dengan visi ini, Golkar melakukan konsolidasi organisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengna mengembangkan manajemen organisasi yang modern dan canggih.Hubungan dengan Orsosmasinal dan Orsinalmas dikembangkan dengan pendekatan Fungsional yang saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan setara. Golkar adalah Partai yang Mengakar Sebagai partai yang mengakar Golkar senantiasa mengupayakan agar para anggota dan kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan azas prestasi, bukan berdasarkan atas kolusi dan
nepotisme.Sebagai Partai yang didirikan oleh kelompok-kelompok riil dalam masyarakat Golkar tumbuh dan berkembang dari rakyat dan didukung oleh rakyat. Golkar adalah Partai yang responsif Sebagai partai yang responsif Golkar senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat, serta konsisten untuk memperjuangkan menjadi keputusan politik yang bersifat publik dan menguntungkan seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang suku, etnis, agam , bahasa, aliran dan kebudayaan. ( Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah ) Berdasarkan ketujuh Visi baru Partai Golkar tersebut, maka sejatinya kekuasaan itu pada dasarnya bersumber dari kita dan kita bukan perpanjangan tanpa kekuasaan. Dengan visi yang demikian maka Golkar Baru menolak apa yang dituduhkan beberapa kalanagan yang menggangap Golkar sebagai hanya mesin pengumpul suara dari pemerintah ( the ruler's party) seperti dalam paradigma lama. Partai Golkar adalah Golkar Baru yang terus mereformasi dirinya untuk menuju the rulling party atau partai yang darinya kekuasaan bersumber. Pola hubungan antara partai Golkar dan pemerintah dapat dikembangkan atas dasar hubungan fungsional antara infra dan supra struktur politik yang mempunyai keterkaitan erat.Rumusan hubungan tersebut secara sederhana dapat dikatakan hubungan yang bersifat konstruktif korektif atau korektif konstruktif.Dengan gambaran Visi baru partai Golkar tersebut diharapkan setiap anggota dan kader yakin bahwa Partai Golkar
adalah partai yang besar, partai yang kuat dan partai yang selalu berakar di hatinya rakyat Indonesia. ( Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah )
4.2.4
DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Partai Golkar adalah partai yang memiliki basis massa terbesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara khususnya Kota Boroko. Tradisi Golkar sudah mengakar dalam diri Masyarakat Bolaang Mongondow, sehingga tidak mengherankan jika Partai Golkar selalu keluar sebagai partai pemenang pemilu di Bolmut. Ketika diwawancara bertempat di kantornya DPD II Golkar Bolmut BapakPatris Babaymengatakan : “Golkar adalah partai besar dan mendarah daging di Bolmut partai ini selalu menjadi pemenang pemilu, walaupun tidak bisa dipungkiri jumlah suara mengalami penurunan.” ( Wawancara, 19-11-2012 ) TABEL 2. PENGURUS GOLKAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 2009-2014 NAMA Drs. Ruslan Gonimbala
JABATAN KETUA
Saiful Ambarak
WAKIL KETUA
Patris Babai
WAKIL KETUA
Mardan Walangdy
WAKIL KETUA
Hi. Ridwan Ibrahim, S.Mh Syahir Hasan Elly Ch. Sahabati
SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA
Dahlan lasena
WAKIL BENDAHARA
Kismat Ismail
KETUA PP
Amir Alamri
KETUA OKK
Arfa Buhang
KETUA HUMAS
Fauzi Alamri
KETUA CENDIKIAWAN
Rusmin Nur Mokodompis
KETUA PANGMAS
Elfrat Datunsolang
KETUA PEMUDA
Alfian Z Pontoh
KETUA HUKUM
Salma Razak
KETUA WANITA
-
KETUA KOPERASI
-
KETUA ROHANI
Sumber: DPD II Partai Golkar Bolmut Pada pemilu legislatif tahun 2009 Partai mengirim calegnya untuk bertarung merebut kursi di Parlemen sesuai denga dapilnya masing-masing, dan akhirnya terpilih 6 orang yang duduk di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Namanama anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari fraksi Golkar adalah sebagai berikut: 1. Karel Bangko SH 2. Suriansyah Korompot 3. Amir Alamli 4. Elly Ch. Sahabati 5. Saiful Ambarak 6. Alfian Z. Pontoh.
4.3 REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA OLEH DPD II PARTAI GOLKAR 4.3.1Ketentuan Umuam, Mekanisme Dan Pola Rekreutmen Calon Anggota DPRD Rekrutmen calon anggota legislatif (Caleg) pada pemilu di Bolaang Mongondow Utara yang di jalankan Partai Golongan Karya (GOLKAR) mengacu kepada hasil Rapat Pimpinan Nasional II Golkar yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2006 yang lalu, tepatnya di atur oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : Kep-142/DPP/GOLKAR/II/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten/Kota Partai Golongan Karya. Keputusan ini menjadi suatu acuan yang harus dijalankan oleh dewan pimpinan partai yang terkait. Secara umum partai Golkar tidak membuka pendaftaran secaralangsung. Rekrutmen yang dilakukan hanya tebatas untuk anggota internal partai saja.Pada kesempatan yang sama bertempat di kantor DPD II Golkar Bolmut salah satu anggota Golkar KG yang tidak menyebutkan namanya mengatakan ketika diwawancara mengatakan: “Menurut KGhal ini bukan karena Golkar merasa di atas anggin, tetapi ternyata setelah terjadi berbagai macam kasus, Golkar masi diminati oleh masyarakat, banyak berbagai macam elemen masyarakat yang masuk partai
Golkar. Otomatis setelah masuk partai Golkar mereka menjadi kader Golkar.” ( Wawancara, 19-11-2012 ) Apa yang disampaikan tadi merupakan suatu argumentasi bahwa partai Golkar sudah dan masih memiliki kader yang banyak, jadi tidak perlu membuka pedaftaran terbuka untuk umum. Golkar memang memiliki energi untuk merekrut caleg hanya dari kalangan internal partai, karena Golkar memiliki kader yang banyak. Kader partai Golkar sendiri juga sudah sangat memadai untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif. Hal ini didukung oleh organisasi-organisasi “anak” partai Golkar.Golkar punya organisasi pendiri dan didirikan. Organisasi pendiri misalnya Sentra Organisasi Swadiri Karyawan Indonsia (SOKSI), Koperasi Serba Guna Gotong Royong (KOSGORO) dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Organisasi yang didirikan misalnya Angkatan Muda Pemuda Indonesia (AMPI), Majelis Dakwah Indonesia (MDI), Himpunan Wanita Karya (HWK), dan Satuan Karya (Satkar) Ulama. Ada juga organisasi sayap seperti Angkatan Muda Pemuda Golkar (AMPG) dan Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG). Setelah itu Golkar juga punya badan dan lembaga seperti Bakumham, Balitbang, Lembaga Pengkajian Seni Dan Budaya dan kurang lebih tujuh lembaga lainnya yang ada di Partai Golkar. Berdasarkan (GOLKAR)
Nomor
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya :
Kep-142/DPP/GOLKAR/II/2007
Tentang
Pedoman
Penyusunan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten/Kota, sumber bakal calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /Kotaadalah kader-kader partai Golkar yang selama ini aktif dalam : 1. Kepengurusan partai Golkar. 2. Anggota fraksi partai Golkar DPR/MPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 3. Pengurus ormas pendiri dan didirikan partai Golkar. 4. Organisasi Sayap. 5. Pengurus badan dan lembaga yang dibentuk partai Golkar. 5
Anggota kelompok kerja/tim kerja partai Golkar.
6
Daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif pada pemilu yang lalu.
7
Kader partai yang telah memenuhi persyaratan, dan
8
Anggota atau simpatisan partai Golkar berdasarkan persetujuan DPP partai Golkar. Setiap orang yang menjadi anggota kader dari partai Golkar tidak serta merta
bisa dicalonkan oleh partai. Ada beberpa persyaratan yang harus dipenuhi supaya bisa maju menjadi bakal calon. Hal itu dijelaskan oleh Bapak Karel Bangko ketika wawancara bertempat di kantornya DPD II Golkar Bolmut mengatakan: “Mereka ( para anggota yang duduk dikepengurusan partai, organisasi sayap, organisasi pendiri dan yang didirikan Golkar) wajib mengikuti pendidikan dan latihan (diklata) kader yang diselenggarakan oleh partai Golkar. Diklat kader ini merupakan syarat dasarbagi mereka yang ingin menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari Golkar. Setelah itu mereka yang sudah mengikuti diklat kader dan ingin menjadi bacaleg harus mengikuti orientai
fungsionaris yang diselenggarakan oleh partai Golkar. Orientasi inilah yang menjadi semacam “tiket” bagi mereka yang ingin menjadi caleg dari partai Golkar”. ( Wawancara, 20-11-2012 ) Dari sembilan sumber rekutmen calon anggota legislatif yang dikemukakan sebelumnaya,kita lihat bahwa partai Golkar tidak menutup kemungkinan untuk meminang figur diluar dari partai Golkar untuk dicalonkan menjadi bakal caleg, asal ada prsetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Mengenai hal ini KG yang tidak menyebutkan namanya mengatakan : “Figur-figur khusus yang dicari harus memberikan nilai tambah bagi partai Golkar. Entah itu potensi untuk mendulang suara, berupa bantuan logistik bagi parpol maupun ide/pikiran bagi kemajuan partai”. ( Wawancara, 20-112012 ) Rekrutmen dari diluar unsur partai Golkar diatur dalam keputusan Rapimnas II. Disana disebukan bahwa perlu juga cara memperluas dukungan partai dalam masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas peran para anggota parlemen dengan cara menerapkan kebijakan khusus dalam proses rekrutmen dengan menyediakan 10% calon yang diseleksi dari tokoh-tokoh masyarakat simpatisan partai Golkar seperti pensiunan TNI/POLRI, pensiunan birokrat, para pelaku bisnis ataupun para artis dll. Wewenang Penetapan Bacaleg Wewenang untuk menetapkan calon anggota DPRD Partai Golkar di Bolaang Mongondow Utara berada pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar. Dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh rekomendasi dari pengurus wilayah kecamatan Partai Golkar dari daerah pemilihan calon yang bersangkutan seta evaluasi
hasil kinerja calon yang bersangkutan dari salah satu atau lebih oleh DPD II partai Golkar kabupaten/Kota. Menurut pengakuan RGyang tidak menyebutkan namanya sebagai pengurus kecamatan Golkar Bolmut ketika diwawancara bertempat di rumahnya mengatakan : “Proses penyiapan calon anggota dewan didaerah dilakukan oleh ketua, sekertaris, Korbid OKK, koordinator Bidang PP, koordinator wilayah terkait, dan DPD Partai Golkar yang bersangkutan. Pengambilan keputusan mengenai calon anggota DPRD Kabupaten/kota dilakukan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar yang khusus diadakan untuk itu”. ( Wawancara, 21-12-2012 ) Proses rekrutmen caleg Partai Golkar sudah dimulai sejak dikeluarkanya Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya ( GOLKAR ) Nomor : Kep-142/DPP/GOLKAR/II/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten/Kota dan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor : P011/DPP/GOLKAR/II/2007 Tentang Penugasan Fungsionaris Partai Golkar. Aturan yang pertama menjadi petunjuk bagi proses rekrutmen caleg partai Golkar dan aturan yang kedua menjadi petunjuk bagi pelaksanaan penugasan fungsionaris partai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses rekrutmen caleg. Peran Dan Fungsi Penugasan Fungsionaris Penugasan fungsionaris merupakan bagian yang sangat penting dalam proses rekrutmen bakal calon. Ketika ditemui untuk wawancara bertempat di kantornya DPD II Golkar Bolmut Bapak Syahrir Hasan mengatakan :
“Penugasan ini merupakan langkah awal dari proses mepersiapan bakal calon anggota legislatif setelah dikeluarkannya Keputusan Rapat Pimpinan Nasional II tentang Pedoman Penyusunan Calon Anggota Legislatif yang juga bertujuan untuk mendayagunakan kader secara optimal guna membatu secara aktif partai dalam menggerakan segenap potensi organisasi dan peluang yang ada, guna meningkatkan peran dan aktivitas dalam mewujudkan tujuan organisasi”. ( Wawancara, 22-11-2012 ) Dikarenakan rekrutmen caleg dari partai Golkar ditujukan khusus bagi internal partai saja maka penugasan fungsionaris menjadi penting nilainya karena dijadikan sebagai tolak ukur kinerja serta kontribusi seorang kader terhadap partai. Adapun secara umum tugas fungsionaris partai Golkar adalah mendorong terlaksananya keputusan Musyawara Nasional VII Partai Golkar Tahun 2004, Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar dan keputusan serta kebijakan partai lainnya di wilayah penugasan masing-masing. Penugasan ini merupakan langkah awal untuk memperkenalkan kader yang nantinya akan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif kepada daerah. Penugasan fungsionaris ini merupakan konsolidasi organisasi, dimana para fungsionaris yang ditugaskan melakukan pembinaan di daerah pemilihan sekaligus agar dirinnya dikenal oleh daerah.
Peran DPD Partai Golkar Pada Seleksi Dan Orientasi Fungsionaris Penentuan kader untuk menjadi fungsionaris partai sesuai dengan jenisnya dilakukan Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.Ketika wawancra bertempat di kantornya DPD II Golkar BolmutKetua DPD menguraikan hal itu.
“Bapak Karel Bangko mengatakan bahwa fungsionaris partai tingkat pusat yang ditugaskan diwilayah provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, fugsionaris partai tingkat provinsi yang ditugaskan di wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh DPD partai Golkar Provinsi, dan fungsionaris tingkat Kabupaten/Kota yang ditugaskan di wilayah Kecamatan ditetapkan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota”. ( Wawancara, 22-112012 ) Setelah
selesainya
penugasan
fungsionaris,
maka
proses
untuk
mempersiapkan dan menyusun nama-nama untuk di calonkan menjadi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota bisa dimulai. Sebelumnya diadakan dahulu orientasi fungsinaris, dimana orientasi fungsionaris ini diikuti oleh para fungsionaris Partai Golkar yang ingin mendapatkan “tiket” mejadi bakal calon atau calon anggota legislatif dari partai Golkar. Orintasi ini siftanya wajib diikuti oleh mereka yang ingin menjadi caleg dari partai Golkar. Walaupun, misalnya ia yang saat ini duduk sebagai anggota dewan yang sudah pasti ia pernah mengikuti orientasi fungsonaris pada pemilihan-pemilihan sebelumnya juga harus mengikuti orientasi fungsionaris pada periode saat ini karena materi yang diberikan pada saat orintasi fungsionaris periode yang lalu bisa diperbahrui dan mungkin terdapat materi-materi baru yang belum didapatkan pada orientasi fungsionaris periode yang lalu. Setelah orientasi fungsionaris, tahap selanjutnya adalah inventarisir namanama para fungsionaris yang mendapatkan tugas di dapil wilayah kecamatan yang akan dijadikan bakal caleg oleh DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota kepada pengurus wilayah kecamatan. Setelah itu, pengurus wilayah kecamatan partai Golkar melakukan penilaian terhadap kinerja nama-nama yang dikirimkan tersebut. Setelah melakukan penilaian, pengurus wilayah kecamatan partai Golkardalam tiap-tiap dapil
menyusun daftar bakal calon anggota DPRD daerah secara alfabetis sebanyakbanyaknya tiga kali (3X) jatah kursi. Dalam penyusunan ini, bisa saja ada beberapa nama yang sebelmnya dikirimkan DPD Kupaten/Kota tidak dicantumkan dan bisa saja pengurus wilayah kecamatan Partai Golkar menambahkan sendiri (maksimal dua orang) apabila diperlukan. Setelah nama-nama usulan bakal calon anggota legislatif dikembalikan oleh pengurus wilayah kecamatan kepada DPD Kabupaten/Kota partai Golkar, tahap selanjutnya adalah proses seleksi sesuai aturan pembobotan yang telah ditetapkan. Dalam seleksi inipun harus diperhatikan benar-benar hasilpenilaian yang dilakukan oleh pengurus wilayah kecamatan partai Golkar. Setelah seleksi, tahap selanjutnya dalah menyusun Daftar Calon Sementara (DCS) yang akan dikirimkan ke KPUD Kabupaten. Pada kesempatan yang sama pula bertempat di kantornya DPD II Golkar Bolmut,Wakil Sekertaris DPD II Golkar Bolmut Bapak Syahrir Hasan mengatakan : “Proses seleksi yang dimaksud di atas dilakukan oleh sebuah tim khusus. Di DPD Kabupaten/Kota partai Golkar terdapat tim khusus yang menangani masalah rekrutmen calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, namanya “tim tujuh”.” ( Wawancara, 22-11-2012 ) Secara umum tim tujuh ini tugasnya adalah untuk menginventarisir dan menyusun nama-nama bakal calon yang akan diajukan menjadi calon anggota legislatif DPRD kabupaten/kota. Tim 7 (tujuh) ini terdiri atas unsur : 1. Ketua umum DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar (yang secara otomatis menjadi ketua tim);
2. Empat wakil ketua DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar; 3. Sekertaris DPD Kabupaten/Kota partai Golkar; dan 4. Dua orang wakil sekertaris DPD Kabupaten kota Partai Golkar. Tata Cara Penetapan Calon Definitif Adapun tata cara pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Rapat Keputusa Rapimnas II Golkar adalah sebagai berikut : 1. DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota mengirimkan kepada pengurus wilayah
kecamatanpartai
Golkar
nama-nama
para
fungsionaris
Kabupaten/Kota yang mendapat tugas melakukan pembinaan dan penggalangan di daerah pemilihan (dapil). 2. Apabila diperlukan pengurus wilayah kecamatan partai Golkar dapat menambahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) nama baru untuk menjadi fungsionaris Kabupaten/kota, diluar nama-nama yang dikirim DPD Kabupaten/Kota partai Golkar. 3. Pengurus wilayah kecamatan dalam satu daerah pemilihan melakukan kinerja para fungsionaris Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas pembinaan dan penggalangan wilayahnya. 4. Dengan memperhatikan hasil
evaluasi
kinerja para
fungsionaris
Kabupaten/Kota dan usulan saran pengurus wilayah kecamatan yang menjadi daerah penugasan fungsionaris. Pengurus wilayah kecamatan dalam satu daerah pemilihan menyusun daftar bakal calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota secara alfabetis, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali, dan dikirimkan kepada DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar. 5. DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota ( Ketua DPD, Sekertaris, Korbid OKK, Korbid PP, Korda terkait) melakukan verivikasi terhadap namanama bakal calon, yang dikirimkan pengurus wilayah kecamatan partai Golkar dalam satu daerah pemilihan, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh hasil penilaian terhadap masing-masing calon sesuai aturan pembobotan yang telah ditetapkan guna menyusun Daftar Calon Sementara (DCS) . 6. DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota berwewenang menganti nama dalam daftar calon kelipatan 3 (tiga) dengan nama lain yang diambil dari daftar penugasan fungsionaris Kabupaten/Kota. 7. DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota menetapkan calon definitif sesuai ketentuan undang-undang dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota. 8. DPD
Partai
Golkar
Kabupaten/Kota
mengorganisi
penyeleksian
administrasi pencalonan sesuai ketentuan undang-undang. 9. DPD Partai Golkar Kabupaten /Kota mengirimkan daftar calon definitif ke KPUD Kabupaten. Dalam menyusun daftar caleg DPRD Kabupaten/Kota, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh DPD Kabupaten/Kota, yaitu :
Aspek Pengabdian Aspek penilaian ini meliputi pengalaman pengabdian para calon sebagai
pengurus partai, anggota fraksi, pengurus organisasi sayap, pengurus badan dan lembaga, pengurus ormas yang mendirikan dan didirikan anggota kelompok kerja, kepanitiaan dalam partai, dan lain-lain.
Aspek Penugasan Fungsionaris Aspek-aspek yang disoroti dalam penugasan fungsionaris adalah kemampuan
membina komunikasi dengan basis partai di daerah, kemampun memfasilitasi dan mendinaminasi kegiatan partai di daerah penugasan, dan kemampuan memperluas dukungan partai di daerah penugasan.
Aspek Prestasi, Pengalaman, dan Pengaruh Aspek penilaian ini dapat disoroti dari tiga indikator utama, yaitu: 1. Prestasi dalam menjalankan penugasan khusus yang diberikan oleh partai; 2. Nilai ketokohan, dukungan dan pengaruh para calon dalam masyrakat. Dan 3. Keaktifan membina basis partai.
Aspek Pendidikan Formal Mengenai aspek pendidkan formal partai Golkar menyesuaikan
dengan UU No. 10 Tahun 2008. Tetapi guna meningkatkan kualitas calon maka Golkar menetapkan standar yang lebih, yaitu untuk DPR RI minimum S1 atau
sederajat, DPRD Provinsi minimum sarjana muda atau D3 atau sederajat dan DPRD Kabupaten minimum SMA sederajat.
Aspek Kesinambuangan Dan Regenerasi Dalam aspek ini partai Golkar mengusahakan proporsi perbandingan calon
lama dan calon baru sebanyak 40% : 60%.
Aspek Usia Dalam aspek ini partai Golkarmenargetkan proporsi calon berdasarkan
kelompok usia, yaitu Kurang lebih 40 tahun sebanyak 25%, 41-60 tahun sebanyak 65%&61 tahun ke atas sebanyak 10%.
Aspek Kesetaraan Gender Dalam aspek ini partai Golkar mentargetkan komposisi perempuan dalam
daftar caleg sebanyak 30% dengan kualifikasi yang memadai. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Setelah melalui tahap-tahap tersebut di atas, DPD Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan daftar calon anggota DPRD yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai Daftar Calon Tetap (DCT).
Apabila melihat dari acuan rekrutmen caleg (hasil Rapimnas II) dari Partai Golkar maka tampak bahwa peran pimpinan partai sangat besar. Pimpinan partai bersama tim yang dibentuknya (tim tujuh) memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menentukan bakal calon yang terpilih. Hal ini didukung oleh acuan pemberian skor yang begitu terperinci sehingga pemberian skor sangat leluasa untuk ditafsirkan oleh pimpinan partai. Mengenai hal ini mantan anggota partai Golkar KG yang tidak menyebutkan namanya ketika ditemui untuk wawancara bertempat dikantornya KNPI Bolmut membenarkan bahwa untuk urusan seleksi, tertutup hanya untuk tim tujuh saja. Menurutnya: “ Hal ini disebabkan pimpinan partailah yang lebih mengetahui kualitas bacaleg yang ada. Walaupun demikian, kenyataan ini memberikan peluang bagi rekrutmen calon yang dimuati unsur subyektifitas pimpinan partai”. (Wawancara, 22-11-2012) 4.3.7 Kriteria-Kriteria Yang Ditetapkan Partai Golkar Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan dari DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terungkap kriteria yang paling sering disebut untuk menjadi calon anggta DPRD Kabupaten/Kota adalah aspek prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT). Aspek inilah yang menurt mereka harus dimiliki oleh semua calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Partai Golkar mempunyai ketetapan mengenai kriteria-kriteria dan syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai calon
anggota legislatif dari Golkar. Kriteria atau syarat yang pertama adalah sebagaiman yang tercantum dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 dan kriteria yang kedua adalah kriteria khusus yang ditetapkan dan dibuat oleh Partai Golkar guna menjadi bahan seleksi mendapatkan calon pimpinan yang berkualitas. Adapun syarat khusus yang ditetapkan oleh partai Golkar adalah sebagaiman yang tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (GOLKAR) Nomor : Kep142/DPP/GOLKAR/II/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten/Kota, yaitu : 1. Telah menjadi anggota partai Golkar yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Anggota Golkar (NPAG) dan Kartu Anggota Partai Golkar. 2. Telah aktif berjuang dalam jajaran partai Golkar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun bagi anggota DPR-RI dan 5 (lima) tahun bagi anggota DPRD secara terus menerus terhitung sampai dengan pelantikan. 3. Telah
mengikuti
pelatihan
dan
pendidikan
kader
yang
diselenggarakan Partai Golkar. 4. Telah melaksanakan penugasan fungsionaris didaerah dengan baik. 5. Mempunyai prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercelah (PD2LT). 6. Mempunyai dukungan, pengaruh yang luas di daerah.
7. Memenuhi ketentuan tingkat pendidkan minimal yang ditetapkan partai. Mengacu kepada ketentuan tersebut , ketika wawancara bertempat di kantornya DPD II Bolmut Bapak Amir Alamri mengungkapkan bahwa : “Setiap kader yang ingin mencalonkan diri sebagai bacaleg dari partai Golkar harus memiliki “tiket” pencalonan dengan mengikuti orintasi fungsionaris “. ( Wawancara, 26-11-2012 ) Orientasi fugsionaris ini harus diikuti oleh mereka yang ingin menjadi bakal calon anggota legislatif, tetapi tidak semua kader yang telah mengikuti orientasi fungsionaris akan menjadi calon anggota legislatif, karena dari sekian banyak yang ikut, akan diciutkan kembali menjadi sejumlah tiga kali (3X) jatah kursi oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota. Pada kesempatan yang sama bertempat di rumahnya ketika di wawancara QG yang tidak menyebutkan namanya mengaku : “Pengecualian keharusan mengikuti orintasi fungsionaris berlaku pada kader fungsional,apabilah ada seorang atau lebih dari orang-orang yang dipilih oleh DPD Kabupaten /Kota partai Golkar sebagai bacaleg DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan atau menyatakan ketidaksiapannya, maka DPD akan menggantikannya dengan kader fungsional. Kader fungsional ini bisa berasal dari kalangan pengusaha, akademisi, tokoh masyarakat dsb. Mereka tidak mesti mengikuti orientasi fungsionaris karena sifatnya kondisional atau keadaan mendesak.” ( Wawancara, 26-11-2012 ) Segalah kriteria dan syarat yang ditetapkan partai Golkar terhadap para bakal calon legislatif tidak lain adalah untuk menghasilkan pemimpin (anggota dewan) yang amanah dan mampu menjalankan segalah tugas sebagai legislator, yaitu untuk
menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, fungsi legislasi, dan fungi budgeting. “Hal ini di amini oleh Ibu Salma Rajak yang juga mengharapkan apa yang dibuat oleh Partai Golkar bisa bermanfaat bagi negara dan partai Golkar itu sendiri“.(Wawancara, 26-11-2012) Dalam rangka memperoleh calon anggota legislatif yang nantinya mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kriteria umum dan khusus yang di tetapkan oleh partai Golkar, maka partai Golkar menetapkan bebrapa aspek penilaian dalam hal penyeleksian bacaleg yang digunakan untuk proses skoring yang akan dilakukan oleh tim tujuh. Aspek tersebut yang seperti tercantum dalam Keputusan DPP Partai Golkar Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar, terdiri dari : 1. Aspek Pengabdian (bobot 35 %) Aspek ini meliputi pengabdian bakal caleg di kepengurusan DPD Kabupaten/Kota (30%), kepengurusan ormas pendiri dan didirikan (bobot 20 %), kepengurusan organisasi sayap (bobot 20%), pengurus badan dan lembaga (bobot 15%) kelompok kerja (bobot 10%), kader (5%). 2. Aspek Prestasi, Pengalaman, dan Pengaruh (bobot 30 %) Aspek ini di ukur menggunakan 3 (tiga) indikator utama yaitu prestasi selam menjalankan penugasan partai (bobot 40%), ketokohan dan pengaruh dalam masyarakat (bobot 30%), keaktifan membina basis partai (bobot 30 %). 3. Aspek Penugasan Fungsionaris (bobot 25%)
Aspek ini diukur dari prestasi/keberhasilan bacaleg selama melaksanakan penugasan fungsionaris keberhasilan ini diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu kemampuan membina komunikasi dengan basis partai di daerah penugasan (bobo30%), kemampuan memfasilitasi dan mendinamisasi kegiatan partai di daerah penugasan (bobot 35%) 4. Aspek Pendidikan (bobot 10%) Aspek ini dilihat dari pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah yang pernah dijalani calon S2/S3 memiliki bobot 40%, S1 35% sedangkan SMA atau sederajat 25 %. Dari berbagai aspek penilaian tersebut tampaknya aspek pengabdian memiliki sumbangsi yang paling signifikan dalam proses seleksi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah partai memunculkan nama-nama yang “ujung-ujung” menjadi kader tanpa adanya proses kaderisasi dipartai. Sumbangsih seorang bacaleg juga prestasinya dalam partai Golkar memegang peran kunci untuk meloloskannya menjadi salah satu calon anggota legislatif. Oleh karena itu, maka aspek pengabdian, aspek prestasi, pengalaman, pengaru dan aspek penugasan fungsionaris memiliki bobot yang tinggi dalam skoring. Dalam ketentuan pembobotan dari partai partai Golkar, Ketika ditemui untuk wawancara
bertempat di kediamannya Bolmut AM yang tidak menyebutkan
namanya juga sebagaimantan pengurus Golkar Bolmut megungkapkan :
“ Yang menarik adalah aspek pendidikan yang hanya memiliki bobot 10%, yaitu bobot terkecil dalam penilaian”.( Wawancara, 27-12-2012 ) Sekilas tampak bahwa aspek pendidikan kurang menjadi aspek pertimbangan dalam penentuan rekrutmen caleg dari Partai Golkar, tetapi apabila kita melihat Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari Partai Golkar, kita bisa cukup merasa legah karena prosentase caleg yang berpendidikan S1 dan D3 jumlahnya cukup signifikan, yaitu 50 % untuk S1 dan 13,9 % untuk D3 angka ini cukup memberikan harapan peluang terpilihnya caleg yang berkualitas. TABEL III TINGKAT PENDIDIKAN CALEG DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PARTAI GOLKAR NO
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH PROSENTASE DALAM DCT 1 S3 2 S2 3 S1 10 50 % 4 D3 3 13% 5 D2 2 12 % 6 SMA Sederajat 5 25 % Diolah Dari DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Keputusan DPP Partai Golkar Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar, walaupun tidak disebutkan secara tegas standar minimal untuk DPRD Kabupaten/Kota adalah sarjana muda atau D3/sederajat. Ketentuan ini sekali lagi, walau dinyatakan dengan tidak tegas merupakan upaya yang sangat bagus untuk
meningkatkan kualitas calon anggota legislatif dari partai Golkar. Tetapi tampaknya amanat itu belum terpenuhi sepenuhnya oleh DPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Karena dari 20 orang caleg DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari partai Golkar, terdapat 7 orang yang bertingkat pendidkan di bawah D3/Sederajat. 4.3.8 Hambatan Atau Kendalah Yang Ditemui Dan Upaya Penyelesaiannya Ketika diwawancara bertempat dikantornya mengenai masalah kendala yang ditemui oleh Partai Golkar Ketua DPD mengungkapkan : “Bahwa praktis tidak ada kesulitan yang berarti belum ditemui DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam proses rekrutmen calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ia hanya menyebutkan bahwa yang mungkin menjadi kendalah adalah masalah persyaratan administrasi bacaleg”. ( Wawancara, 29-11-2012 ) Hal ini terutama pada saat Partai Golkar akan mengganti bacaleg yang mengundurkan diri setelah Daftar Calon Sementara (DCS). Kesulitan itu terdapat pada waktu yang mepet yang dibutuhkan oleh calon pengganti. Oleh karena itu, partai Golkar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak mencari pengganti mereka yang mengudurkan diri dari pencalonan, dengan alasan masalah waktu dalam pemenuhan berkas-berkas persyaratan administrasi calon. Kendala yang dihadapi oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maupun caleg umumnya berkisar antara persyaratan administrasi yang lumayan ribed untuk mengurusnya. Ketika diwawancara bertempat dirumahnya oleh PB yang tidak mengatakan namanya menyebutkan bahwa : “Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon legislatif lumayan banyak dan lumayan rumit untuk mengurusnya”. ( Wawancara, 30-11-2012 )
Di sisi lain, dengan banyaknya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh mereka yang mendaftar juga membuat tim penyeleksi kerepotan, hal ini seperti apa yang diungkapkan
DY yang tidak mengatakan namanya dalam wawancara
dirumahnya menjelaskanbahwa : “Tidak ada upaya partai untuk membatasi jumlah pendaftar supaya tidak terlalu banyak. Ini membuat tim seleksi dibuat kerepotan, karena bagaimanapun juga persyaratan administrasi yang sudah disampaikan oleh mereka yang mendaftar harus diperiksa terlebih dahulu “. (Wawancara, 3011-2012) Rekrutmen caleg di Partai Golkar, baik caleg DPR-RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota, di atur dalam suatu suatu mekanisme kerja yang berasal dari pengurus pusat, yaitu dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya ( GOLKAR ) Nomor : Kep-142/DPP/GOLKAR/II/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten/Kota tetapi implementasinya diserahkan kepada panitia tim penyeleksi. Pada wawancara bertempat dirumahnya menurut FF anggota Golkar yang tidak menyebutkan namanya mengatakan : “Bahwa dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (GOLKAR) Nomor : Kep-142/DPP/GOLKAR/II/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya dibuat untuk menjadi kerangka acuan bagi terciptanya proses rekrutmen caleg yang demokratis, tetapi memang prakteknya dikembalikan lagi kepada orang-orang yang diberi amanah untuk mengimplementasikannya”. (Wawancara, 10-12-2012 )
Dalam konteks yang dimaksud diatas adalah tim khusus “tim tujuh” yang terdiri atas unsur : 1. Ketua umum DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar (yang secara otomatis menjadi ketua tim); 2. Empat wakil ketua DPD kabupaten/Kota Partai Golkar; 3. Sekertaris DPD Kabupaten/Kota partai Golkar; dan 4. Dua orang wakil sekertaris DPD Kabupaten kota Partai Golkar. Masih pada kesempatan yang sama menurut FF anggota pengurus kecamatan Golkar Bolmut yang tidak menyebutkan namanya ini mengatakan : “Dirinya tidak bisa menafikan aspek subyektifitas seperti pertemanan dan kedektan atau bahkan uang yang masi meliputi proses rekrutmen bacaleg dari Partai Golkar karena menurutnya dinamika partai dimanapun hampir sama”. ( Wawancara, 10-12-2012 ) Hal yang dikemukakan oleh FF diperkuat juga oleh HI yang tidak mengatakan namanya sebagai anggota Golkar Bolmut mengatakan bahwa : “Dalam proses rekrutmen caleg pasti selalu terdapat tarik menarik kepentingan. Nomor urut yang telah ditetapkan oleh sidang seleksi bakal caleg bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari pimpinan pada suatu Dewan Pimpinan Partai menurutnya demoratis tidaknya rekrutmen caleg tidak cukup dengan acuan yang sudah secara gamblang dirumuskan dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tentang Pedoman Penyusunan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi juga tergantung pada pelaksanaanya terutama Pimpinan Partai Golkar. (Wawancara,5-12-2012 bertempat di rumahnya) Selain masalah subyektifitas pimpinan partai seperti yang dikemukakan dari hasil wawancara saya dengan beberapa responden dari DPD II Partai Golkar Di Bolaang Mongondow Utara terdapat pula masalah yang berhubungan dengan aspek
kesetaraan gender, seperti halnya ketika wawancara bertempat diruangan komisi III DPRD Bolmut ditanyakan kepada TY juga pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utarayang tidak menyebutkan namanya mengatakan bahwa: “Saat ini perempuan masi sulit bersaing dengan laki-laki. Keterwakilan perempuan saat ini kita lihat masi kurang. Sehingga tidak heran apabila Golkar belum mampu memenuhi 30% kuota perempuan untuk keterwakilan anggota legislatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow utara”. ( Wawancara, 7-12-2012 ) Apabila kita melihat komposisi calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari partai Golkar yang ada saat ini apa yang disampaikan oleh TY
terbukti. Rata-rat per daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara. Sedangkan apabilah kita melihat jumlah perempuan dalam DCT KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara jumblah perempuan dalam DCT KPUD Bolmut adalah 23, 9%. Ada 4 orangcaleg perempuan dari 20 orang caleg. Hal ini menunjukan bahwa amanat hasil Rapimnas II partai Golkar dan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 belum berhasil dipenuhi oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ketika diwawancara bertempat rumahnya DG yang tidak menyebutkan namnya sebagai anggota Golkar Bolmut berpendapat bahwa: “Tidakter penuhinya 30% perempuan adalah dikarenakan sejak awal partai Golkar sudah menerapkan sistem suara terbanyak, sehingga banyak fungsionaris perempuan Partai Golkar yang merasa tidak mampu bersaing dengan laki-laki”. (Wawancara, 10-12-2012) TABEL IV RATA-RATA CALEG PEREMPUAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PARTAI GOLKAR
JUMLAH N0
DAPIL
CALEG PEREMPUAN (%)
1
BOLAANG MONGONDOW
22%
UTARA 1 2
BOLAANG MONGONDOW
25%
UTARA 2 3
BOLAANG MONGONDOW
25%
UTARA 3 RATA-RATA PER DAPIL
25,9%
Sumber :KPU Bolmut
Menurut OG yang tidak menyebutkan namanya ketika wawancara bertempat di Kantor DPD II Bolmut mengenaiupaya DPD Golkar yang coba dilakukan guna meningkatkan partisipai politik kaum perempuan, mengatakan: “Dengan memanfaatkan lembaga atau organisasi yang ada dalam Golkar Himpunan Wanita Karya (HWK) dan Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG) di optimalkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan mempersiapkan kader-kader yang sipa di calonkan menjadi anggota legislatif”. ( Wawancara, 11-12-2012 )
Sehubungan dengan rekrutmen caleg sebenarnya partai politik memperhatikan dengan serius masalah pendidikan dan pelatihan. Pada wawancara bertempat di rumahnya RG sebagai mantan anggota Golkar Bolmut juga sebagai aktivis mahasiswa yang tidak menyebutkan namanya mengatakan: “ Ada tiga bentuk perhatian yang bisa dilakukan oleh partai Golkar terkait pelatihan, pendidikan serta pengaruh aspek subyektifitas pimpinan yang dilakukan dalam rekrutmen caleg (1) partai politik harus berusah merekrut orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup untuk bisa masuk menjadi anggota partai, atau partai politik harus bisa memotivasi para kader yang ada untuk memperhatikan pendidikan formalnya, (2) partai politik harus mampu menciptakn program-program partai yang bertujuan untuk membangun kualitas kader lewat berbagai pendidkan dan pelatihan dan (3) melibatkan masyarakat pada proses seleksi berupa dialog”.( Wawancara, 1212-2012 ) Apabila ketiga perhatian tersebut kalau dilaksanakan oleh partai politik tidak menutup kemungkinan juga partai tidak akan sulit mempersiapkan kader-kader yang unggul untuk dicalonkan dalam pemilu. Karena dengan pendidikan yang mapan sesorang akan meperoleh modal lebih untuk mejadi pemimpin yang siap menjalankan segalah peran dan fungsi legislatif dibandingkan dengan yang tidak. 4.4 PEMBAHASAN 4.4.1 Mekanisme Dan Pola Rekrutmen DPD Partai Golkar Terhadap Bacaleg DPRD Bolmut Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakn dua aktor utama masyarakat politik, yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil , berperan mengorganisir kekusaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai politik diletakkan dalam arena pemilihan umum, yang di dalamnya terjadi kompetisi
antarpartai dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberi mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayainya. Mengikuti logika demokrasi, para pejabat politik (legislatif dan eksekutif yang telah memperoleh mandat melalui partisipasi politik masyarakat dalam pemilu harus mengelola sumber daya ekonomipolitik (kekuasaan dan kekayaan) bersandar pada prinsip trasparansi akuntabilitas dan resposivitas untuk masyarakat. Dengan kalimat ini, jabatan-jabatan politik yang diperoleh dari mandat masyarakat itu bukan kepentingan birokrasi, parlemen dan partai politik itu sendiri, melainkan harus dikembalikan secara akuntabel dan responif kepada masyarakat. Prinsip ini sangat penting untuk diwacanakan dan diperjuangkan karena secara empirik membuktikan bahwa pemerintah, parlemen dan partai politik menjadi sebuah lingkaran oligarki yang jauh dari masyarakat. Di sisi lain partai politik dan pemilihan merupakan tempat yang paling tepat untuk proses rekrutmen politik, dalam rangka mengorganisir kekuasaan secara demokratis. Rekrutmen merupakan arena untuk membangun kaderisasi, regenerasi dan seleksi para kandidat serta membangun legitimasi dan relasi antara masyarakat sipil dengan partai politik. Selama ini ada argumen bahwa rekrutmen politik merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja parlemen (legislatif). Jika sekarang kapasitas dan legitimasi DPRD sangat lemah, salah satu penyebabnya adalah telah terjadi rekrutmen yang buruk dari partai politik. Dari hasil penelitian yang di dapatkan oleh saya sebagi penulis maka ada hal yang paling menonjol pada rekrutmen DPD Partai Golkar terhadap anggota dewan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). DPD Partai Golkar Bolmut secara
umum merekrut hanya terbatas kepada internal partai saja, walaupun ada ketentuan yang memungkinkan untuk merekrut dari luar. DPD Golkar Bolmut melakukan pola rekrutmen yang terbatas tersebut, memang memiliki beberapa alasan yang memungkinkannya tidak perlu membuka pendaftaran untuk umum. Partai Golkar adalah partai yang pada saat ini merupakan partai terbesar dengan jumlah kader yang sangat banyak. Pengkaderan yang telah dilaksanakannyapun sudah cukup panjang karena dia termasuk partai yang lama, yang walaupun baru mendeklarasikan diri sebagai partai pada tahun 1999, tetapi secara nyata sudah sejak tahun 1964. Jadi kalau saat ini Golkar hanya merekrut kader internal partai untuk menjadi calon anggota legislatif di Bolaang Mongondow Utara khususnya dan di Indonesia secara umum karena hal itu memiliki alasan yang kuat, terutama jika melihat kualitas kader potensial yang ada. Apabila melihat kualitas kader partai Golkar dalam perbedaan bentuk rekrutmen yang terbatas kepada internal partai saja dengan yang tidak membuka akses selebar-lebarnya bagi masyarakat umum tidak menjadikan sebagai perbedaan antara rekrutmen politik yang terbuka dan tertutup. Hal ini bisa kita lihat dari pendapat Lili Romli (2005:76) yang menyebutkan suatu rekrutmen dikatakan terbuka apabila seluruh warga negara tanpa terkecual mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan rekrutmen tertutup adalah proses rekrutmen secara terbatas, yaitu hanya individu-individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan. Dalam konteks rekrutmen secara tertutup
ini maka inidividu-individu yang dekat dengan penguasa atau pimpinan politiklah yang mempunyai kesempaan untuk masuk dalam partai politik atau menduduki jabatan poitik. Kedekatan itu bisa berdasarkan hubungan darah, persamaan darah, golongan, etnis, persahabatan , almamater, dan sebagainya. Jadi perbedaan ini hanya menyangkut pembatasan sumber bacaleg yang diterapkan oleh oknum-oknum tertentu dalam partai. Apabila kita melihat acuan mekanisme rekrutmen caleg yang ada dalam tubuh partai, tampaknya porsi kewenangan dan pengaruh sangat besar sekali diberikan kepada pimpinan partai. Hal demikian membuat seleksi yang dilaksanakan oleh partai Golkar bersifat tertutup dan sangat memungkinkan aspek subyektifitas pimpinan menjadi bagin dalam mempengaruhi hasil seleksi. Rekrutmen dari kalangan partai memiliki keunggulan dalam beberapa hal, terutama menyangkut kulitas kepartaian yang dimiliki oleh si caleg. Orang-orang dari internal partai tentu saja sudah melalui jenjang pengkaderan yang cukup lama dan intensif dibandingkan dengan calon yang dari luar partai. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap pengenalan, pemahaman, serta intenalisasi visi-misi partai. Mengenai masalah ini, Cecep Darmawan (2008:22) berpendapat bahwa “ keunggulan dari internal dapat memberikan jaminan adanya internalisasi nilai visi dan misi partai politik. Setidaknya, setelah mereka menjalanidan bergerak dalam struktur partai politik dalam beberapa waktu sebelumnya dapat di jadikan pengalaman penting dalam memahami seluk beluk partai atau dinamika politik. Dengan kata lain, orang
seperti ini akan merasakan bagaimana rasanya sebagai pemain politik dalam panggung politik yang sebenarnya .” Keunggulan individu yang berasal dari internal parpol seperti diungkapkan Cecep Darmawan tersebut tidak menjamin sepenuhnya caleg yang bersangkutan berkualitas. Hal tersebut tntu sangat terkait dengan kualitas rekrutmen untuk internal parpol itu sendiri dan juga berjalan tidaknya serta berkualitas tidaknya pengkaderan partai. Sementara itu, banyak pihak yang menilai bahwa rekrutmen caleg dari luar partai banyak mengandung kelemahan. Individu dari luar partai belum teruji jenjang karir politiknya dan diragukan untuk bisa memberikan kontribusi yang cukup berarti ditengah percaturan politik yang syrat dengan tarik menarik kepentingan. Selain itu, karena berasal dari luar partai, mereka tentu saja tidak memiliki kedekatan atau ikatan ideologis dengan partai. Harus diakui rekrutmen caleg dari luar partai juga mendatangkan beberapa keuntungan. Popularitas adalah sesuatu yang di cari dalam merekrut orang-orang di luar partai. Kehadiran mereka dipergunakan partai untuk mendulan suara semaksimal mungkin. Maka tidak heran apabila akhirnaya banyak tokoh-tokoh masyarakat ataupun orang-orang populer yang memeiliki jaringan yang luas berhasil menjadi caleg walaupun sebelumnya ia tidak berpartai. Ketika ditemui untukwawancara dirumahnya peneliti politik warga Bolaang Mongondow Utara Bapak Ajis Massi, berpendapat bahwa :
“ Rekrutmen terhadap orang diluar partai akan mendatangkan keuntungan bagi partai, karena dengan begitu partai akan mendapatkan anggota dari berbagai macam latar belakang, seperti purnawirawan, toko masyarakat, dosen, guru, besar dan sebagainya, tetapi loyalitas mereka terhadap partai akan sangat sulit diharapkan “.( Wawancara, 13-12-2012 ) Pada kesempatan yang sama wawancara bertempat di rumahnya menurut Banus tokoh pemuda Bolmut anggota Golkar mengatakan: “Rekrutmen caleg yang ideal itu harus memperhatikan aspek kaderisasi yang dijalankan oleh internal partai itu sendiri”. (Wawancara, 13-12-2012) Rekrutmen caleg memang tidak bisa dilepaskan dari proses pengkaderan partai, karena apabila kita kembali tijau makna rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan sesorang atau sekolompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistemsistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya ( Ramlan Surbakti, 1992 : 118 ), ini berarti bahwa partai politik sebagai salah satu agen yang berperan dalam proses rekrutmen politik harus mempersiapkan para individu yang nantinya akan bertugas untuk melaksanakan tugas dan perannya dalam pemerintahan. Menurut pendapat dari Firmanzah ( 2008 : 71 ) bahwa untuk dapat melakukan tugas itu, dalam tubuh partai organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan pemimpin yang baik harus dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi.
Caleg yang direkrut harusnya memiliki jenjang pengkaderan yang baik di partai dan track record-nya baik dan dapat dinilai sendiri oleh masyarakat. Jadi, rekrutmen caleg tidak dilakukan terhadap orang-orang yang begitu saja muncul secara instan, caleg yang baik adalah yang mampu merintis karir politiknya dari bawah. Tugas-tugas yang akan diemban oleh para pemegang jabatan politik maupun pemerintahan bukanlah tugas yang mudah, dibutuhkan pelatihan dan persiapan yang matang untuk membentuk individu-individu yang siap. Peran untuk mempersiapkan itu terutama dimainkan oleh partai politik. Kaderisasi dalam tubuh partai harus dijalankan guna memebentuk calon-calon pemimpin yang berkualitas, berkapasitas dan berintegritas. Hal ini senada dengan pendapat Ramlan Surbakti ( 2003 : 52 ) bahwa Agar oarang-orang yang direkrut kedalam berbagai posisi kenegaraan itu memiliki kualitas kepemimpinan yang diperlukan untuk melaksanakan jabatan itu, partai politik melakukan kaderisasi kepemimpinan baik dalam visi dan misi ( ideologi ) perjuangan partai maupun dalam bidang subtansi yang sesuai dengan tugas kenegaraan. Secara umum pendekatan pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai Golkar, ada dua pendekatan yang dilakukan, yaitu dengan memperhatiakn usulan dari tingakat bawah dan pendekatan merit system yang dimanivestasikan lewat proses skoring. Pendekatan dari usulan dari bawah, bisa kita lihat dari Partai Golkar dengan menerapkan sistem pengiriman nam bakal caleg yang diusung oleh DPD Partai
Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada Pengurus Wilayah Kecamatan Partai Golkar untuk dinilai dan diberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi DPD Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan daftar calon definitive. Pendekatan ini juga untuk membatasi dominasi Dewan Pimpinan Partai Golkar Kab. Bolmut dan memberikan kesempatan kepada Pengurus Wilayah Kecamatan Partai Golkar Kab. Bolmut sebagai kekuatan di daerah pemilihan untuk berpartisipasi. Tetapi walaupun ada pelibatan terhadap Pengurus Wilayah Kecamatan Partai Golkar tetapi dinilai hanya sebatas pemberi usul saja. Sehingga tidak heran apabila terjadi kasus yang terjadi pada pemilu legislatif tahun sebelumya di Bolmut. Sebanyak 20 (duapuluh) Pimpinan Desa
(Pedes) dalam satu Pengurus
Wilayah Kecamatan Partai Golkar Kab. Bolmut menolak daftar calon legisaltif (caleg) untuk Dapil II Bolmut yang dikirimkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat Kabupaten/Kota partai Golkar Kab. Bolmut ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Penolakn tersebut karena daftar caleg yang dikirimkan DPD Golkar Kab. Bolmut tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikirimkan oleh Pengurus Wilayah Kecamatan Partai Golkar kab. Bolmut. Dalam implementasi rekrutmen caleg yang paling menentukan adalah proses seleksi. Proses seleksi yang dilakukan oleh partai Golkar dengan sistem skoring guna menemukan kader-kader yang berkualitas yang sesuai dengan tuntunan partai terhadap figur yang dibutuhkan, tetapi dalam proses seleeksi tampaknya partai Golkar masi bersifat tertutup. Hal inilah yang terkadang memnuat terbukti apa yang di ungkapkan oleh Maurce Duverger (1993:180) bahwa pada dasarnya semua orang
yang berbakat memilikikesempatan yang sama untuk menduduki posisi elit, tetapi kadang kalah mereka dihalangi oleh elit politik yang sedang berkuasa yang membentuk oligarki-oligarki kekuasaan. 4.4.2 Kriteria-Kriteria Yang Diterapkan Partai Golkar Terhadap Caleg Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa rekrutmen caleg yang diperankan oleh partai politik adalah dalam batas mempersiapkan calon-calon pemimpin (anggota legislatif) yang akan dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Individu-individu yang dipersiapkan parpol tentu saja harus disertai kemampuan yang mapan untuk menjadi seorang pemimpin untuk bisa menjalankan fungsi dan peran meraka apabila terpilih nanti. Para anggota dewan ini bisa juga disebut dengan kelompok elit, yaitu kelompok minoritas yang berperan untuk memimpin masyarakat yang mayoritas. Vilpredo Pareto (dalam Varma, 2003 : 200) percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekolompok orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Elit merupakan kelompok-kelompok yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rekrutmen calon anggota legislatif, pastilah terdapat kriteria-kriteria yang diterapkan. Partai politik sebagai agen yang bertugas menyediakan calon anggota legislatif dalam pemilu dihadapkan kepada tuntunan permintaan berupa figur anggota dewan yang diharapkan masyarakat akan menetapkan beraneka ragam kriteria,
meliputi ciri-ciri keterampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh anggota dewan. Apabila dilihat rekrutmen caleg yang dilakukan oleh Partai Golkar tampaknya memakai dua standar kriteria. Pertama adalah kriteria umum sebagaimana di atur oleh UU NO 10 Tahun 2008 dan kedua adalah kriteria khusus atau tambahan yang ditentukan oeh internal partai guna mendapatkan figur yang diharapkan. Kriteria umum yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 50 UU No. 10 Tahun 2008 yaitu : a) Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia; cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. d) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasa Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasa Aliyah Kejuruan (MAK) antau bentuk lain yang sederajat; e) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; f) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g) Sehat jasmani dan rohani;
h) Terdaftar sebagai pemilih; i) Bersedia bekerja penuh waktu; j) Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negaradan/atau Badan Usaha Milik Daera, serta badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; k) Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negaraserta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan Perundang-Undangan; l) Bersedia untuk tidak merangkap sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negaradan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; m) Menjadi anggota partai politik peserta pemilu; n) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. ( UU.No.10/2008 ) Kriteria khusus adalah kriteria yang di buat oleh partai politik sesuai dengan kebijakan internal partai masing-masing. Jadi kriteria tambahan ini bisa berbeda-beda
tiap partainya. Apabila melihat pada acuan skoring yang ada pada tubuh Partai Golkar maka kriteria pengabdian dalam struktur partai mendapat prioritas yang cukup tinggi, yaitu dengan bobot 35% dan aspek kontribusi kinerja selaku pejabat fungsionaris partai menjadi aspek yang dijadikan salah satu indikator penilaian. Sedangkan skoring yang diberikan pada aspek pendidikan formal tersebut cukup kecil dengan bobot 10% dan aspek ini memiliki nilai skoring paling rendah dengan aspek–aspek penilaian lainnya. Tetapi apabila kita melihat Daftar Calon Tatap (DCT) dari Partai Golkar tingkat pendidkan dari orang-orang yang ada disana sudah cukup tinggi. Walaupun belum ada calon yang bergelar S3 tetapi melalui prosentasi yang cukup signifikan dari S1 dan S2 serta kecil prosentase dari tingkat SMA/sederajat tampaknya partai Golkar cukup serius memperhatikan aspek pendidikan dalam proses rekrutmen bacalegnya. Salah satu dari tiga teori tentang asal usul kepemimpinan yang dikemukakan oleh Sondang ( dalam Kartakusumah, 2006 : 28) menyatakan bahwa kepemimpinan sesorang pada dasarnya dibentuk oleh tiga aspek pembentuk kepemimpinan yang meliputi : (1) bakat yang dibawah sejak lahir, (2) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang terarah, intensif dan berkelanjutan, (3) kesempatan menduduki dan mempraktikan dan mengembangkan bakat dan kemampuan kepemimpinan yang dimiliki oleh sesorang. Dari tiga unsur pembentuk kepemimpinan sesorang yang dikemukakan oleh Sondang tersebut terdapat dua unsur yang bisa didapatkan oleh seorang bakal calon anggota legislatif dari partainya yaitu unsur kedua dan ketiga.
Kepemimipinan caleg yang bisa dijadikan modal untuk memainkan perannya sebagai anggota dewan kelak, dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatiahna yang didapatkannya. Pendidikan ini merupakan salah satu bentuk dari proses pengkaderan. Pendidikan yang dimaksud disini bisa didapatkan dari jalur pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Sedangkan pelatihan bisa didapatkan dari mana saja. Dengan melihat kriteria yang ditetapkan oleh partai Golkar serta melihat komposisi caleg DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tampaknya pendidikan sudah menjadi aspek yang memang dipertimbangkan dalam rekrutmen calegnya. DiPartai Golkar “Orientasi Fungsionaris” yang merupakan suatu tiket untuk masuk menjadi bakal calon anggota legislatif, serta bobot 10% untuk pendidkan formal dalam proses skoring, menjadi indikator perhatian terhadap pendidikan caleg. Selain pendidkan dan pelatihan, unsur yang mempengaruhi kepemimpinan adalah kesempatan untuk menduduki, mempraktikan dan mengembangkan bakatbaktnya dalam berbagai jabatan. Dalam konteks rekrutmen caleg, jabatan yang dimaksud adalah jabatan-jabatan politik hal ini disebabkan anggota legislatif merupakan posisi atau jabatan politik, maka orang-orang yang mengisinyapun harus dipersiapkan dari mereka yang sudah pernah (berpengalaman) dalam jabatan politik. Jabatan politik yan dimaksud beragam, tetapi dalam kontek ini setidaknya jabatan kepengurusan dipartai bisa menjadi salah satu modal yang sangat berarti dalam mengenal dunia politik dan dinamikanya. Selain itu, dengan pengalaman dikepengurusan partai dalam salah satu acuan skoring untuk seleksi menjadi sesuatu yang pas apabila ditinjau dari pendapat di atas.
Dalam menilai terhdap aspek kepengurusan di partai harus didukung pula dengan penilaian terhadap prestasi selama pengurus itu memegang jabatan. Dengan begitu akan tercipta kombinasi penilaian antara jenjang karir dengan kualitas. Pengalaman terhadap prestasi selama kepengurusan sepertinya belum bisa dimaksimalkan oleh Partai Golkar karena masia kecenderungan dipengaruhi oleh aspek subyektifitas dalam penentuan keputusan. Selain pendidikan dan pelatihan serta pengalaman menempati posisi di partai, aspek yang lain, terutama dalam pemilu dalam menerapkan sistem suara terbanyak setelah keluarnya keputusan Mahkama Konstitusi, yang patut menjadi perhatian partai politik adalah popularitas seorang calon. Dalam era marketing politik saat ini, membangun dan memanfaatkan popularitas adalah suatu keharusan. Dengan popularitas sesorang akan berpeluang akan dipilih oleh masyarakat karena minimal masyarakat sudah mengenalnya. Karena itulah partai Golkar memberikan tempat bagi aspek popularitas dalam kriteria yang ditetapkan, terhadap calon anggota legislatif. Popularitas yang dimaksud dalam konteks politik seharusnya adalah keterkenalan sesorang karena sumbangsinya terhadap masyarakat atau kredibilitasnya dalam partai. Oleh karena itu agar popularitas ini memainkan peran dengan baik dalam pemilu maka harus dibenahi adalah program-program dan kaderisasi serta budaya politik masyarakat. Partai harus mampu menjalankan berbagai fungsi yang tercantum dalam pasal 10 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008, yaitu :
a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaran kegiatan politik dan pemerintahan. b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. dan c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila tujuan partai politik tersebut dijalankan dan kaderisasi partai sudah baik, maka para pengurus partai yang terlibat dalam berbagai program partai akan dikenal masyrakat karena sumbangsi dan prestasinya dalam menjalankan program partai. Hal yang menjadi kendala terhadap popularitas dalam pencalegan DPRD Kabupaten/Kota adalah orang-orang yang biasa ditempatkan sebagai caleg DPRD Kabupaten/Kota adalah mereka yang menjabat dikepengurusan partai tingkat Kabupaten/Kota,
oleh
karena
kerja
mereka
lebih
banyak
dihabiskan
di
Kabupaten/Kota maka di daerah pemilihan mereka kurang dikenal. Apa yang dilakukan Golkar untuk saat ini mampu menjawab kendalah tersebut?
Dengan
diberlakunya penugasan fungsionaris jauh-jauh hari sebelum seleksi caleg ada kesempatan
bagus
bagi
para
fungsionaris
tingkat
kabupaten
untuk
mensosialisasikannya lewat penyuksesan program partai dan membangun popularitas caleg untuk mendulang suara. 4.4.3 Hambatan Dan Kendala Yang Ditemui Selama Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolmut Oleh DPD IIPartai Golkar Bolmut
Partai politik sebagai pemegang amanat untuk menjadi agen dalam memepersiapkan orang-orang yang akan mengisi jabatan politik di pemerintahan memiliki tanggung jawab yang sangat besar sekali. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 sudah sangat jelas memberikan kewenagan kepada parpol untuk mempersiapkan bakal calon yang akan menjadi calon peserta dalam pemilu sesuai internal masingmasing. Hal ini menjadikan kebijakan dan proses rekrutmen bacaleg yang di terapkan oleh parpol menjadi sesuatu yang sangat kursial dalam penentuan nasib Bangsa Indonesia, dan itu berarti mekanisme yang dijalankan tidak boleh sembarangan dan harus memperhatikan aspek-aspek demokratis dan kapabilitas calon. Beban berat yang di tanggung oleh partai politik memang tidak mudah untuk dijalankan, kendala yang mengiringi pasti ada, baik kendala dari internal partai maupun dari eksternal partai. Semuanya harus dihadapi dan diselasaikan dengan baik oleh partai politik guna menciptakan rekrutmen caleg yang berkualitas. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di DPD Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara umumnya kesulitan yang ditemui yaitu terletak pada masalah administrasi serta pemenuhan kuota 30% perempuan. Semuanya akan kita bahas satu persatu. Undan-Undang No 10 Tahun 2008 memberikan ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota legislatif, yaitu : a. Kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
b. Bukti kelulusan berua foto copy ijazah, STTB, Syahadah, sertifikat, atau surat keterangan yang dilegalisasi oleh satuan pendidkan atau atau program pendidikan menengah; c. Surat keterangan catatan kepolisian tentang tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani; e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waku yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, adokat/pengacara, notari pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melkukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenag dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup; h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersuber dari keuangan negara; i. Kartu tanda amggota partai politik peserta pemilu;
j. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya di calonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup; k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup; Persyaratan tersebut adalah persyaratan yang harus dipenui oleh semua calon anggota legislatif dari partai manapun. Menurut penulis pemenuhan persyaratan administrasi tidak menjadi kendala yang benar-benar berarti, walaupun kadang kala pada beberapa persyaratan administrasi inilah, terutama kasus pemalsuan ijazah yangmenjadi biang persoalan. Tetapi dengan hasil wawancara dengan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow utara kasus pemalsuan ijazah ini tidak ditemukan selama proses rekrutmen bacaleg DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ketentuan kuota 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif partai Golkar serta sebagaiman diatur oleh Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2008, target komposisi perempuan dalam daftar caleg belum terpenuhi oleh DPDPartai Golkar. Ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh partai Golkar di Kabupaten Bolang Mongondow Utara. TABEL 5 PERBANDINGAN CALEG DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DARI PARTAI GOLKAR BERDASARKAN JENIS KELAMIN
JENIS
Jumlah
KELAMIN
(%)
Laki-laki
5(87%))
Perempuan
1 (13%)
Diolah dari data KPUD Bolmut Mengenai kesulitan mendapatkan calon anggota legislatif yang berasal dari perempuan DYyang tidak mengatakan namanya sebagai pengurus Golkar Bolmutpada wawancara bertempat dirumahnyaberanggapan bahwa: “Mungkin perempuan saat ini enggan untuk masuk kedunia politik terutama menjadi caleg, karena kurang percaya diri bertarung dengan laki-laki”.( Wawancara, 14-12-2012 ) Tetapi, menurut Komisi Nasional Perempuan (2012) dalam pengakuanya dihadapan pers yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi mangatakan bahwa tidaklah tepat anggapan umum bahwa minimnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik disebabkan oleh keengganan perempuan untuk masuk di ranah politik. Jikapun ini ada keengganan ini adalah hasil konstruksi sosial yang bias gender, dimana perempuan dipersiapkan sebagai tidak patut dalam dunia politik, tidak mau, tidak berani dan tidak mampu terjun keduania politik. Konstruksi inilah yang merupakan bentuk ketidakadilan gender itu sendiri. Sementara itu, laki-laki justru dikontruksikan sebagai yang mampu dan pantas untuk berada di pentas politik dan urusan publik lainnya.
Inti dari pendapat Komisi Nasional Perempuan tersebut dalah sudah semakin mengakarnya kontruksi gender yang merugikan pihak perempuan, dimana gender perempuan dikontruksi sebagai makhluk yang lemah yang tidak akan bisa bertarung didunia politik yang serba bermain kepentingan, yang sangat berpotensi untuk timbul konflik atau gesek-gesekan bahkan saling jatuh menjatuhkan. Senada dengan hal tersebut, Ari Bainus (2009:34) berpendapat bahwa “ stereotipe terhadap minimnya keterwakilan perempuan di legislatif, antara lain perempuan kerap dianggap tidak capabel untuk menggurus hal-hal terkait bidang politik”. Ari Bainus mengajukan tiga solusi masalah sulitnya ketercapaian kuota 30% perempuan di daftar caleg partai, lebih-lebih diparlemen, yaitu: (1) Kewajiban menyediakan 30% keterwakilan perempuan, sebenarnya tidak hanya dalam konteks keanggotaan legislatif, tetapi UU tentang Partai Politik pun mengamanatakan agar di dalam kepengurusan partai politik terdiri dari 30% perempuan, (2) Membangun kesadaran dikalangan para pemlih untuk memahami mengenai pentingnya kebijakan mendukung kaum perempuan. Caranya, dengan memilih calon legislatif perempuan apapun partainya, (3) Kedepan dibuat aturan yang lebih tegas lagi, misalnya 30 kursi DPR_RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diperuntukkan bagi perempuan. Namun, tetap melalui mekanisme pemilihan umum secara demokratis”. Solusi yang diajukan tersebut tampaknya akan mendapat tantangan dari kultu bangsa Indonesia sendiri yang masi diselimuti paham gender yang salah. Selain itu
ada juga pihak-pihak yang menolak affirmative action yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi baru yang merugikan pihak laki-laki. Salah satunya adalah judicial review pasal 55 ayat (2) serta pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dari UU No. 10 Tahun 2008 yang dilakuakan oleh Muhamad Soleh S.H; Sutjiptto SH, M.Kn; Septi Notariana SH, M.Kn; Jose Dima Satria SH, M.Kn, kepada Mahkamah Konstitusi. Permasalahan perlunya peningkatan partisipasi politik yang dimanivestasikan dalam keterwakilannya diparlemen harus dibenahi dari tubuh parpol sendiri. Partai politk harus lebih berani memberikan ruang partisipasi bagi perempuan untuk menempati posisi-posisi strategis dalam partai. Partai politik pun harus menjalankan fungsinya sebagai salah satu agen pendidk politik bagi masyarakat, penekanan terhdap partisipasi politik perempuan dengan mengikis kontruksi gender yang tidak adil patut mendapat perhatian.
