PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA APENG SEMBEKA, DESA SUKA MAKMUR, DESA SANGKUB TIMUR, DESA MONOMPIA, DESA MOKUSATO DI KECAMATAN SANGKUB, DESA VAHUTA DI KECAMATAN BINTAUNA, DESA LIPU BOGU, DESA BINUNI, DESA TANJUNG LABUO, DESA NAGARA DI KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR, DESA TANJUNG BUAYA, DESA KEIMANGA DI KECAMATAN BOLANGITANG BARAT, DESA GIHANG, DESA BOROKO UTARA DI KECAMATAN KAIDIPANG DAN DESA PADANGO DI KECAMATAN PINOGALUMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politis, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pembentukan desa di Kecamatan Sangkub, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan BolangItang Timur, Kecamatan Kaidipang dan Kecamatan Pinogaluman dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Apeng Sembeka, Desa Suka Makmur, Desa Sangkub Timur, Desa Monompia, Desa Mokusato di Kecamatan Sangkub, Desa Vahuta di Kecamatan Bintauna, Desa Lipu Bogu, Desa Binuni, Desa Tanjung Labuo, Desa Nagara di Kecamatan Bolangitang Timur, Desa Tanjung Buaya, Desa Keimanga di Kecamatan Bolangitang Barat, Desa Gihang, Desa Boroko Utara di Kecacamatan Kaidipang dan Desa Padango di Kecamatan Pinogaluman;
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA APENG SEMBEKA, DESA SUKA MAKMUR, DESA SANGKUB TIMUR, DESA MONOMPIA, DESA MOKUSATO DI KECAMATAN SANGKUB, DESA VAHUTA DI KECAMATAN BINTAUNA, DESA LIPU BOGU, DESA BINUNI, DESA TANJUNG LABUO, DESA NAGARA DI KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR, DESA TANJUNG BUAYA, DESA KEIMANGA DI KECAMATAN BOLANGITANG BARAT, DESA GIHANG, DESA BOROKO UTARA DI KECAMATAN KAIDIPANG DAN DESA PADANGO DI KECAMATAN PINOGALUMAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang jelas dan pasti memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH Bagian Kesatu Pembentukan Desa
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk: a. Desa Apeng Sembeka di Kecamatan Sangkub; b. Desa Suka Makmur di Kecamatan Sangkub; c. Desa Sangkub Timur di Kecamatan Sangkub; d. Desa Monompia di Kecamatan Sangkub; e. Desa Mokusato di Kecamatan Sangkub, f. Desa Vahuta di Kecamatan Bintauna; g. Desa Lipu Bogu di Kecamatan Bolangitang Timur; h. Desa Binuni di Kecamatan Bolangitang Timur; i. Desa Tanjung labuo di Kecamatan Bolangitang Timur; j. Desa Nagara di Kecamatan Bolangitang Timur; k. Desa Tanjung Buaya di Kecamatan Bolangitang Barat; l. Desa Keimanga di Kecamatan Bolangitang Barat; m. Desa Gihang di Kecamatan Kaidipang; n. Desa Boroko Utara di Kecamatan Kaidipang; dan o. Desa Padango di Kecamatan Pinogaluman. Bagian Kedua Wilayah Pasal 3 (1) Desa Apeng Sembeka dengan jumlah penduduk 810 Jiwa (200 KK) merupakan pemekaran dari Desa Sangtombolang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Laut Sulawesi; b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Sangtombolang; c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Sangtombolang; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah desa Pangi Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow. (2) Desa Suka Makmur dengan jumlah penduduk 546 Jiwa (201 KK) merupakan pemekaran dari Desa Pangkusa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sangkub; b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Pangkusa;
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 -
(3)
(4)
(5)
(6)
c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bintauna; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Sidodadi. Desa Sangkub Timur dengan jumlah penduduk 926 Jiwa (203 KK) merupakan pemekaran dari Desa Sangkub I dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi; b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Sidodadi; c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Sangkub I; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Sompiro. Desa Mokusato dengan jumlah penduduk 719 Jiwa (202 KK) merupakan pemekaran dari Desa Busisingo Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Busisingo Utara; b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah desa Busisingo; c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Sungai Sangkub; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Minanga Diti. Desa Monompia dengan jumlah penduduk 696 Jiwa (205 KK) merupakan pemekaran dari Desa Sangkub II dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi; b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Pangkusa; c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Sangkub II; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Sangkub I. Desa Vahuta dengan jumlah penduduk 675 Jiwa (204 KK) merupakan pemekaran dari Desa Pimpi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Padang Induk; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Sosi’opo;
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 7 -
(7)
(8)
(9)
(10)
c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Padang Barat; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Pimpi. Desa Lipu Bogu dengan jumlah penduduk 688 Jiwa (209 KK) merupakan pemekaran dari Desa Biontong dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi; b. sebelah Selatan berbatasan dengan perkebunan PT. Hawana Sumantani; c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Biontong; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Biontong I. Desa Binuni dengan jumlah penduduk 597 Jiwa (203 KK) merupakan pemekaran dari Desa Biontong dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Binuni dan Gunung Limu; c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Binjeita I; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Biontong. Desa Tanjung Labuo dengan jumlah penduduk 520 Jiwa (200 KK) merupakan pemekaran dari Desa Bohabak II dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi; b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Bohabak II; c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Binuanga; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan perkebunan Binjeita. Desa Nagara dengan jumlah penduduk 611 Jiwa (202 KK) merupakan pemekaran dari Desa Mokoditek I dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Mokoditek; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Lindung; c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Wakat; dan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 8 -
(11)
(12)
(13)
(14)
d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Mokoditek dan Desa Mokoditek I. Desa Tanjung Buaya dengan jumlah penduduk 611 Jiwa (210 KK) merupakan pemekaran dari Desa Iyok dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi; b. sebelah Selatan berbatasan dengan perkebunan Desa Ollot dan Desa Sonuo; c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Iyok; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Tote. Desa Keimanga dengan jumlah penduduk 1.012 Jiwa (200 KK) merupakan pemekaran dari Desa Ollot II dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Ollot II; b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Paku; c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Sonuo; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Mokoditek. Desa Padango dengan jumlah penduduk 715 Jiwa (202 KK) merupakan pemekaran dari Desa Kayuogu dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Batu Bantayo; b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Kayuogu; c. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Andagile; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Dalapuli. Desa Gihang dengan jumlah penduduk 802 Jiwa (203 KK) merupakan pemekaran dari Desa Pontak dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pontak; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Lindung; c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Soligir; dan d. sebelah Barat berbatasan dengan desa Bigo Selatan.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 9 (15) Desa Boroko Utara dengan jumlah penduduk 849 Jiwa (227 KK) merupakan pemekaran dari Desa Boroko dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Boroko; c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Boroko; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Boroko Timur. Bagian Ketiga Batas Desa dan Luas Wilayah
(1)
(2) (3) (4) (5)
Pasal 4 Batas desa dan luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa atas persetujuan dan kesepakatan bersama dari desa yang bersangkutan. Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan. Gambaran umum mengenai kondisi geografis wilayah desa disajikan dalam bentuk peta desa. Peta desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya desa yang baru dibentuk. BAB III PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Peresmian Desa Baru
Pasal 5 (1) Urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Peresmian Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 10 Bagian Kedua Pelantikan Penjabat Sangadi Pasal 6 (1) Pelantikan Penjabat Sangadi dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. (2) Atas usulan Camat, Bupati mengangkat Penjabat Sangadi. (3) Penjabat Sangadi dapat berasal dari Sekretaris Desa induk atau perangkat desa lainnya, Pegawai Negeri Sipil pada kantor camat, atau tokoh masyarakat yang dianggap mampu. (4) Masa jabatan Penjabat Sangadi ditetapkan selama 6 (enam) bulan dan/atau sampai dengan dilantiknya Sangadi definitif. (5) Penjabat Sangadi mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; b. memilih dan mengangkat Perangkat Desa; c. memfasilitasi pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan d. memfasilitasi proses pelaksanaan pemilihan Sangadi. BAB IV PEMBINAAN DAN EVALUASI Pasal 7 (1) Bupati melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap desa yang baru dibentuk dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan. (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Bupati melakukan evaluasi dan kajian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (3) Hasil evaluasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 11 BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Dalam hal Pemerintah Desa yang baru dibentuk belum menetapkan Peraturan Desa dan Peraturan Sangadi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Peraturan Sangadi asal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 9 Agustus 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd. HAMDAN DATUNSOLANG Diundangkan di Boroko Pada tanggal 9 Agustus 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd. REKY POSUMAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012 NOMOR 1
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd Penata Tk.I, III/d NIP. 19770902 200212 1 009
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA APENG SEMBEKA, DESA SUKA MAKMUR, DESA SANGKUB TIMUR, DESA MONOMPIA, DESA MOKUSATO DI KECAMATAN SANGKUB, DESA VAHUTA DI KECAMATAN BINTAUNA, DESA LIPU BOGU, DESA BINUNI, DESA TANJUNG LABUO, DESA NAGARA DI KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR, DESA TANJUNG BUAYA, DESA KEIMANGA DI KECAMATAN BOLANGITANG BARAT, DESA GIHANG, DESA BOROKO UTARA DI KECACAMATAN KAIDIPANG DAN DESA PADANGO DI KECAMATAN PINOGALUMAN I.
UMUM Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 13 Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Apeng Sembeka, Desa Suka Makmur, Desa Sangkub Timur, Desa Monompia, Desa Mokusato di Kecamatan Sangkub, Desa Vahuta di Kecamatan Bintauna, Desa Lipu Bogu, Desa Binuni, Desa Tanjung Labuo, Desa Nagara di Kecamatan Bolangitang Timur, Desa Tanjung Buaya, Desa Keimanga di Kecamatan Bolangitang Barat, Desa Gihang, Desa Boroko Utara di Kecamatan Kaidipang dan Desa Padango di Kecamatan Pinogaluman.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 64
