BAB III PROSEDUR AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

BAB III PROSEDUR AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH A.

KERANGKA HUKUM

Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Permendagri 13/2006 (pasal 241) jo Permendagri 59/2007 mengatur tentang hal tersebut. B.

DESKRIPSI KEGIATAN

Dalam struktur pemerintahan daerah, Satuan Kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu : 1.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Terdapat perbedaan klasifikasi perkiraan antara SKPD dengan SKPKD yaitu, tidak semua perkiraan yang ada pada akuntansi SKPD ada pada akuntansi SKPKD. Hal ini disebabkan tidak semua kegiatan yang ada di pemda boleh dilakukan oleh SKPD sebagai pengguna anggaran. Meskipun memiliki perbedaan dalam kewenangan, dalam arsitektur SAPD, keduanya memiliki sifat yang sama dalam akuntansinya, yaitu sebagai satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. PPK-SKPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal khusus pendapatan, transaksi belanja pada jurnal khusus belanja serta transaksi aset dan selain kas pada jurnal umum. Secara berkala, PPK-SKPD melakukan posting pada buku besar dan secara periodik menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan, yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pemerintah Kabupaten Bandung

22


C. 1.

PIHAK TERKAIT Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :  Mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas berdasarkan bukti bukti yang terkait.  Memposting jurnal-jurnal pendapatan, belanja, aset dan selain kas ke dalam buku besarnya masing-masing.  Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.

Bendahara di SKPD Dalam kegiatan ini, Bendahara di SKPD memiliki tugas :  Menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPD.

D.

PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006/Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan Pemerintah Kabupaten Bandung

23


tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat pendapatan asli daerah yang dalam wewenang SKPD. Transaksi pendapatan di Satker dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan Satker (PPK-Satker). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan; sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Proses penerimaan pendapatan di Satuan Kerja dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu: -

Pendapatan Melalui Bendahara Penerimaan Pendapatan disetor langsung ke Kas Daerah oleh fihak ketiga Pendapatan disetor langsung ke Bank Persepsi oleh fihak ketiga

D.1 Pendapatan Melalui Bendahara Penerimaan Wajib Pajak/Retribusi (WP/WR) membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam Surat Ketetapn Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD) kepada Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterimanya dengan dokumen SKPD/SKRD yang diterimanya dari Pengguna Anggaran. Setelah diverifikasi, Bendahara Penerimaan akan menerbitkan STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang sah serta menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah tersebut kepada WP/WR daerah. Dokumen Sumber Penerimaan Dokumen sumber yang digunakan Bendahara Penerimaan sebagai dasar SPJ Penerimaan yang selanjutnya dilakukan pencatatan transaksi pendapatan di Satker oleh PPK-SKPD ini adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Bandung

24


Transaksi

Dokumen sumber

Penerimaan PAD

- Surat Ketetapan Pajak Daerah - Surat Ketetapan Retribusi - Surat Tanda Setoran - Bukti Pembayaran/Lain lain yang Sah

Jurnal standar untuk mencatat penerimaan kas berupa pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan adalah: Jurnal Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan Dr

Kas di Bendahara Penerimaan

Cr

xxx

Pendapatan yang ditangguhkan

Xxx

Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi pendapatan, maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Masuk (JKM) Pendapatan. Format dokumen dapat dilihat pada Lampiran III.1. Penyetoran penerimaan daerah yang ada di Kas Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Atas penyetoran tersebut, jurnal standarnya terdiri atas jurnal penyetoran dan pengakuan pendapatan. Jurnal Penyetoran uang dari kas Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah Dr Cr

RK-Pusat

xxx

Kas di Bendahara Penerimaan

Xxx

Jurnal Pengakuan Pendapatan di SKPD Dr Cr

Pendapatan yang Ditangguhkan Pendapatan .......................

xxx Xxx

Contoh : Pada tanggal 5 Januari 2009 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menerima setoran Sewa Alat Berat sebesar Rp63.120.000 dan Sewa Laboratorim Rp5.000.000 Pemerintah Kabupaten Bandung

25


Jurnalnya : a. Pada saat penerimaan pendapatan Debet Tanggal

5 Jan 09

8 Jan 09

Kredit

Kas di Bend Penerimaan

Nomor Bukti

63.120.000

35/10/STS/

Uraian

Ref

Pendapatan yg Ditangguhkan-Sewa Alat Berat Pendapatan yg Ditangguhkan-Sewa Laboratorium

5.000.000

Jumlah 63.120.000

5.000.000

b. Pada saat penyetoran ke kas daerah Tanggal 5 Jan 09

8 Jan 09

Kredit

Debet RK/Pusat

Nomor Bukti

63.120.000

35/10/STS/

5.000.000

Kas di Bend-Penerimaan Uraian Ref Kas di Penerimaan

Bend-

Kas di Penerimaan

Bend-

Jumlah 63.120.000

5.000.000

c. Pada saat pengakuan Pendapatan Debet Tanggal

5 Jan 09

8 Jan 09

Kredit

Pendapatan yg Ditangguhkan

Nomor Bukti

63.120.000

35/10/STS/

5.000.000

Uraian

Ref

Pendapatan Alat Berat

Sewa

Pendapatan Laboratorium

Sewa

Jumlah 63.120.000

5.000.000

D.2 Pendapatan Disetor Langsung ke Bank oleh Fihak Ketiga Wajib Pajak/Wajib Retribusi membayarkan uang kepada Bank Kas Daerah (Bank Kasda) sejumlah uang yang tertera di SKPD/SKRD. Bank Kasda menerbitkan slip bukti setoran/bukti lain yang sah dan Nota Kredit. Bank Kasda menyerahkan slip bukti setoran/Bukti lain yang sah kepada WP/WR dan Nota Kredit kepada BUD. WP/WR menyerahkan slip setoran/bukti lain yang sah kepada Bendahara Penerimaan. Dokumen Sumber Penerimaan Dokumen sumber yang digunakan Bendahara Penerimaan sebagai dasar SPJ Penerimaan yang selanjutnya dilakukan pencatatan transaksi pendapatan di Satker oleh PPK-SKPD ini adalah sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Bandung

26


Transaksi

Dokumen sumber

Penerimaan PAD

- Surat Ketetapan Pajak Daerah - Surat Ketetapan Retribusi - Slip Setoran Pembayaran - Bukti Pembayaran/Penerimaan lainnya

Jurnal standar yang dibuat untuk mencatat penerimaan daerah yang langsung disetor ke kas daerah adalah: Jurnal Penerimaan yang disetor Langsung ke Bank oleh fihak ketiga Dr Cr

RK-Pusat

Xxx

Pendapatan ................

Xxx

Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi pendapatan, maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Masuk (JKM) Pendapatan. Format dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini. Lampiran III.1. Jika penyetoran dilakukan melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah maka penyetoran tersebut dipersamakan seperti penyetoran langsung ke kas daerah, namun untuk transaksi yang terjadi di akhir tahun agar dilakukan rekonsiliasi. Jika sampai dengan akhir tahun setoran pendapatan tersebut masih berada di bank persepsi maka dilakukan jurnal penyesuaian, dan dianggap setoran tersebut sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Contoh: Pada tanggal 04 Desember 2009, diterima setoran pajak hiburan sebesar Rp75.000.000. Tanggal

Debet RK/Pusat

4 Des 2009

75.000.000

Kredit Nomor Bukti 35/10/STS/

Uraian Pendapatan Hiburan

Ref Pajak

Jumlah 75.000.000

D.3 Pengembalian kelebihan pendapatan tahun berjalan Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang (recurring) baik Pemerintah Kabupaten Bandung

27


yang terjadi di perode berjalan atau periode sebelumnya, PPK-SKPD berdasarkan informasi transfer kas dari BUD, mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan menjurnal “Akun Pendapatan sesuai jenisnya ” di Debit dan “RK SKPKD” di kredit. Jurnal Pengembalian kelebihan pendapatan tahun berjalan Dr Cr

Pendapatan ....

Xxx

RK-Pusat

Xxx

Jurnal tersebut juga berlaku bagi pengembalian yang sifatnya tidak berulang tetapi terjadi dalam periode berjalan. Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang (non recurring) dan terkait dengan pendapatan periode sebelumnya, Satuan Kerja tidak melakukan pencatatan. Contoh: Penerimaan pada tanggal 04 Desember 2009, diterima setoran pajak hiburan sebesar Rp75.000.000,- ternyata ada kesalahan hitung, sehingga ada kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan sebesar Rp5.000.000,- kepada fihak ketiga.

Debet

Kredit

Tanggal

Pendapatan Pajak Hiburan

RK/Pusat

4 Des 09

5.000.000

Nomor Bukti 35/10/STS/

Uraian

Ref

Jumlah 5.000.000

D.4 Posting ke Buku Besar Setiap periode yang telah ditentukan, jurnal-jurnal tersebut diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu SKPD sesuai dengan kode rekening pendapatan. Format Buku Besar SKPD dapat dilihat di Lampiran II.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu SKPD dapat dilihat di Lampiran II.5. Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun pendapatannya berupa jenis pendapatan, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Pendapatan. Pemerintah Kabupaten Bandung

28


E.

PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA

Menurut PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambah uang), dan akuntansi belanja LS (langsung). Dokumen Sumber Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja ini adalah sebagai berikut: No. 1

Jenis Transaksi Belanja dengan mekanisme UP/GU/TU

2

Belanja dengan mekanisme LS

3

Penerimaan Pajak Penyetoran Pajak

4

Dokumen Sumber - Bukti Pengesahan SPJ - SPM - SPD - Bukti transaksi lainnya - SP2D - SPM - SPD - Nota Debit Bank - Bukti pengeluaran lainnya - Bukti Pemotonngan Pajak - Surat Setoran Pajak (SSP)

E.1 Pemberian Uang Persediaan UP Permendagri Nomor 13/2006 pasal 136 menyebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung

29


Bendahara Pengeluaran. Apabila SPP-UP dinyatakan sah dan lengkap, PA/KPA menerbitkan SPM-UP untuk kemudian diajukan kepada SKPKD supaya diterbitkan SP2D (Lihat sisdur penatausahaan). PPK-SKPD menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D, PPK-SKPD mencatat transaksi penerimaan uang persediaan tersebut dengan menjurnal “Kas di Bendahara Pengeluaran” di Debit dan “RK-Pusat” di kredit. Jurnal Pencatatan saat SP2D UP terbit Dr Cr

Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx

RK Pusat

xxx

CONTOH JURNAL BELANJA PADA SKPD: Realisasi belanja UP dengan menggunakan pengesahan SPJ: Pada tanggal 10 Maret 2009, diterima SP2D UP oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp7.000.000,00 dan selanjutnya pada tanggal 10 April 2009 dilakukan pengesahan SPJ atas belanja-belanja yang telah dilakukan yaitu : Belanja ATK sebesar Rp2.000.000,00 dan Belanja Pakaian Dinas sebesar Rp5.000.000,00; Jurnal : a.

Untuk mencatat penerimaan kas UP: SKPD

JUMLAH

10 Maret 20X0

Dr

Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp7jt

PPKD

cr

Cr. RK Pusat

JUMLAH

10 Maret 20X0

dr

Dr. RK SKPD Rp7jt

Cr

Rp7jt

Cr. Kas di Kasda

Rp7jt

b. Untuk mencatat pengakuan belanja: SKPD 10 April 20X0

PPKD Dr

Dr. Belanja ATK

Rp2jt

Dr. Belanja Pakaian Dinas

Rp5jt

Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bandung

cr Tidak ada jurnal Rp7jt

30


c.

Untuk mencatat pengisian kembali kas dengn SP2D GU: SKPD 10 Aprilt 20X0 Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Dr

cr

Rp7j t

RK Pusat

Rp7jt

PPKD

Jumlah

10 April 20X0

dr

RK SKPD

Rp7jt

Kas di Kasda

Cr

Rp7jt

E.2 Penggunaan dan Penggantian Uang Persediaan (GU) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan. Pemberian Uang Panjar/muka Kepada PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu, cukup dicatat pada buku besar pembantu pengeluaran per bidang/bagian di bendahara pengeluaran dengan persetujuan PA/KPA. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggungjawabkan pengelolaan uang panjar/muka yang diterimanya dengan mencatat di buku kas umum, dan menyerahkan bukti pengeluaran lengkap dan sah atau mengembalikan sebagian/seluruhnya kepada Bendahara Pengeluaran. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD. PPKSKPD berkewajiban melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Bendahara Pengeluaran. Kepala SKPD mengesahkan SPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran. Pada akhir anggaran dan atau seluruh kegiatan telah dinyatakan selesai 100%, maka untuk pertanggungjawabannya dibuat SPP GU Nihil, SPM GU Nihil dan disampaikan kepada BUD untuk diterbitkan SP2D GU Nihil. Tidak ada jurnal untuk SP2D GU Nihil. Apabila sampai akhir tahun anggaran masih terdapat kas di Bendahara Pengeluaran, maka sisa UYHD tersebut harus disetor ke Kas Daerah dan dicatat dengan jurnal:


31


Jurnal Penyetoran sisa UYHD Dr Cr

RK Pusat

xxx


xxx

Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat pengeluaran kas, maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Keluar (JKK). Format dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini. Lampiran III.2.

E.3 Penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TU) Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP TU untuk memperoleh persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan. SPP TU digunakan untuk meminta tambahan uang apabila terdapat pengeluaran yang cukup besar sehingga saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya. Pengajuan dana TU harus berdasarkan pada program dan kegiatan tertentu. Setelah SPM diterbitkan dan ditandatangani, Pengguna Anggaran mengajukan SPM tersebut kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D. Jurnal pada saat BUD menerbitkan SP2D TU dilakukan dengan mencatat penerimaan kas dari Kas Daerah. Jurnal penerimaan Tambahan Uang Muka Persediaan Dr Cr


xxx

RK Pusat

xxx

Pengakuan belanja dengan menggunakan mekanisme tambahan uang persediaan dilakukan pada saat pertanggungjawaban belanja disahkan oleh BUD, yaitu pada saat terbitnya SP2D TU Nihil. Jurnal Pengakuan Belanja Tambahan Uang Persediaan (SP2D TU Nihil) Dr

Belanja .....

xxx

Dr Cr

RK Pusat Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx


xxx

32


Catatan: Pendebetan RK Pusat dilakukan sebesar sisa TU yang tidak digunakan/di-SPJ-kan dan harus disetor kembali ke kas daerah. Khusus untuk belanja yang menghasilkan aset tetap (Belanja Modal dan Barang yang melebihi capitalization thresholds), setelah jurnal pengakuan belanja, PPK SKPD juga membuat jurnal korolari untuk mencatat aset tetap. Jurnal Korolari Pengakuan Aset Tetap Dr Cr

Aset Tetap ..... Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Aset Tetap

xxx Xxx

E.4 Pembayaran Langsung Kepada Fihak Ketiga (LS) Pembayaran Belanja yang menggunakan mekanisme LS sesuai Permendagri 13/2006 pasal 206 dapat dilakukan untuk: -

Pembayaran langsung kepada fihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban fihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen SPP-LS untuk pembayaran ini disiapkan oleh PPTK.

-

Belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada fihak ketiga dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Dokumen SPP-LS pembayaran ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran.

SPM-S ditandatangani Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Jika SPM LS tersebut disetujui oleh kuasa BUD, maka diterbitkan SP2D LS. Jurnal atas transaksi tersebut dicatat sebesar nilai brutonya, meski BUD telah memungut dan memotong pajak atau kewajiban fihak ketiga (PFK) lainnya. Jurnal Belanja Dengan SP2D LS Dr Cr

Belanja .... RK Pusat


xxx xxx 33


Khusus untuk belanja yang menghasilkan aset tetap (Belanja Modal dan Barang yang melebihi capitalization thresholds), setelah jurnal pengakuan belanja, PPK SKPD juga membuat jurnal korolari untuk mencatat aset tetap. Jurnal Korolari Pengakuan Aset Tetap Dr Cr

Aset Tetap ..... Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Aset Tetap

xxx Xxx

E.5 Pemotongan dan Penyetoran Pajak Dalam kasus LS Gaji dan tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah bruto. PPK-SKPD tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam sub sistem akuntansi SKPKD. Dalam proses Belanja Barang dan jasa, seringkali terdapat potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran sebagai wajib potong/pungut sehingga dana yang diterima oleh fihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-Satker tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK SKPD kemudian mencatat potongan tersebut sebagai utang dengan jurnal sebagai berikut: Jurnal Pencatatan Pemotongan Pajak Dr Cr

Kas di Bendahara Pengeluaran Utang Pajak

xxx xxx

Ketika dilakukan peyetotan pajak, berdasarkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut, dilakukan penghapusan utang pemotongan pajak tersebut dengan jurnal sebagai berikut.


34


Jurnal Pencatatan penyetoran Pajak Dr Cr

Utang Pajak Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx xxx

Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat pengeluaran kas oleh Bendahara Pengeluaran, maka dibuatlah Buku Jurnal Khusus Kas Keluar (JKK). Format Buku Jurnal Khusus Kas Keluar dapat dilihat pada lampiran III.2. E.6 Posting ke Buku Besar Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu SKPD sesuai dengan kode rekening Belanja. Format Buku Besar SKPD dapat dilihat di Lampiran III.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu SKPD dapat dilihat di Lampiran III.5. Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun Belanja berupa kode Jenis Belanja, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Belanja. F. PROSEDUR AKUNTANSI PEMBIAYAAN Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007 pasal 98 menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-PPKD pada SKPKD. Dengan demikian tidak ada jurnal yang dibuat oleh PPK-SKPD karena proses penganggaran maupun realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tidak dilakukan di SKPD dan hanya ada di SKPKD. G.

PROSEDUR AKUNTANSI ASET

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan Aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat Pemerintah Kabupaten Bandung

35


umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

G.1. Akuntansi Aset Lancar Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset Lancar yang ada di SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, kas di Bendahara Penerimaan, Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar TGR, Piutang Pajak, Piutang Lain-lain dan Persediaan. a. Kas di Bendahara Penerimaan Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas di Bendahara Penerimaan SKPD yang belum disetor ke Kas di kas Daerah atau Bendahara Umum Daerah. Saldo normal perkiraan Kas di Bendahara Penerimaan adalah di sebelah debet. Penambahan kas dicatat di sebelah debet dan pengurangan kas dicatat di sebelah kredit. Perkiraan ini di debet pada saat direalisasikannya kas yang berasal dari: 1) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi:   

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah; Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah; Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah.

2) Penerimaan Lain-Lain pendapatan yang Sah, yang meliputi:  Penerimaan Pendapatan Hibah;  Pendapatan Dana Darurat;  Penerimaan Pendapatan lainnya. Perkiraan Kas di Bendahara Penerimaan di kredit pada saat penerimaan pendapatan SKPD di setor ke Kas Daerah. Jurnal yang berkaitan dengan penerimaan dan penyetoran kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat di Prosedur Akuntansi Pendapatan yang telah dibahas sebelumnya.


36


b. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan pemegang kas di SKPD yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada kas daerah atau Bendahara Umum Daerah. Slado normal perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran adalah di sebelah debet. Penambahan kas dicatat di sebelah debet dan pengurangan kas dicatat di sebelah kredit. Perkiraan kas di Kas Bendahara Pengeluaran di debet pada saat SP2D UP/TU dan GU terbit. Perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran di kredit pada saat kas dikeluarkan dari Kas di Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pada saat: 1. Pemberian panjar untuk pemimpin kegiatan; 2. Belanja operasi dan Belanja Modal langsung dari Bendahara; 3. Penyetoran sisa Uang Persediaan yang tidak terpakai lagi di SKPD (biasanya terjadi di akhir tahun anggaran). Jurnal yang berkaitan dengan penerimaan dan penyetoran kas di Bendahar Pengeluaran dapat di lihat pada Prosedur Akuntansi Belanja. c. Piutang Pajak Daerah/ Retribusi Daerah Merupakan piutang yang diakui atas penerimaan pajak hotel, restoran dan pajak lainnya serta retribusi yang sudah ada surat ketetapannya (SKPD/SKRD). Saldo normal piutang pajak/Retribusi dicatat di sebelah debet. Penambahan piutang pajak/retribusi dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. Perkiraan ini didebet pada akhir tahun anggaran sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Piutang Pajak (SKPD) yang belum dibayar. Jurnal penyesuaian Piutang Pajak/Retribusi Daerah Dr

Piutang Pajak

xxx

Dr

Piutang Retribusi

xxx

Cr

Cadangan Piutang


Xxx

37


Perkiraan ini dikredit pada awal tahun berikutnya sebesar jumlah laporan inventarisasi Piutang Pajak yang belum dibayar melalui proses jurnal balik. Jurnal Balik Piutang Pajak/Retribusi Daerah Awal Tahun Anggaran Berikutnya: Dr

Cadangan Piutang

xxx

Cr

Piutang Pajak

Xxx

Cr

Piutang Retribusi

Xxx

d. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dan Piutang Lainnya Perkiraan ini menampung reklasifikasi Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya, meliputi antara lain: 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan 3) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 4) Piutang Lainnya Saldo normal Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang tersebut di sebelah debet. Penambahan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. Perkiraan ini dikredit pada akhir tahun sebesasr bagian jumlah tagihan piutang yang jatuh tempo tahun anggaran berikutnya, berdasarkan memo penyesuaian. Jurnal Penyesuaian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Dr

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

xxx

Dr

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan

xxx

Dr

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

xxx

Dr

Piutang Lainnya

xxx

Cr

Cadangan Piutang


Xxx

38


Jumlah dalam perkiraan ini dikredit pada awal tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan jurnal balik.

Jurnal Balik Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Dr

Cadangan Piutang

xxx

Cr

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

xxx

Cr

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan

xxx

Cr

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

xxx

Cr

Piutang Lainnya

xxx

e. Persediaan Persediaan merupakan aset yang berwujud: 

Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah



Bahan/perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi.



Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat



Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Saldo normal perkiraan persediaan di sebelah debet. Penambahan persediaan dicatat di sebelah kredit. Perkiraan ini di debet pada akhir tahun sebesar jumlah Laporan Inventarisasi fisik Persediaan pada akhir tahun anggaran, berdasarakan memo penyesuaian.


39


Jurnal Penyesuaian Persediaan Dr Cr

Persediaan

xxx

Cadangan Persediaan

xxx

Perkiraan ini dikredit pada awal tahun berikutnya sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Persediaan yang belum dibayar melalui proses jurnal balik.

Jurnal Balik Persediaan Awal Tahun Berikutnya: Dr Cr

Cadangan Persediaan

Xxx

Persediaan

xxx

G.2. Investasi Jangka Panjang Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Investasi Jangka Panjang merupakan bagian dari transaksi pembiayaan yang bukan merupakan wewenang SKPD, namun hanya menjadi wewenang SKPKD. Dengan demikian, tidak ada jurnal yang dibuat oleh SKPD terkait dengan Investasi Jangka Panjang. G.3. Akuntansi Aset Tetap Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau doinasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset Tetap terdiri dari:      

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan

a. Akuntansi Perolehan Aset Tetap melalui Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bandung

40


Basis akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah darah sesuai dengan SAP adalah kas yang dimodifikasikan, dan untuk itu agar transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang mempengaruhi rekeningrekening aset tetap pada neraca dapat tercatat maka dibuat suatu jurnal yaitu jurnal korolari. Jurnal Belanja Modal jika melalui SP2D LS ke Fihak III Dr Cr

Belanja Modal

Xxx

RK-Pusat

xxx

Jurnal Belanja Modal jika melalui Uang Persediaan Dr Cr

Belanja Modal

xxx


xxx

Jurnal Korolari Pengakuan Aset Tetap Dr Cr

Aset Tetap Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

xxx xxx

b. Perolehan Aset dari Bantuan, Hibah dan Donasi Sesuai SAP , Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran. Pemerintah Kabupaten Bandung

41


Jurnal Pengakuan Pendapatan Hubah dan Belanja Modal

Dr

Belanja Modal

Cr

Xxx

Pendapatan ..

xxx

Jurnal Pengakuan Aset Tetap Dr

Aset Tetap ...

Cr

Xxx

Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

xxx

c. Pertukaran Aset Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai eukivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. Jurnal Pertukaran Aset Yang Serupa Dr

Aset Tetap (Baru)

xxx

Dr

Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan dalam Aset Tetap (Lama)

xxx

Cr

Aset Tetap (lama)

xxx

Cr

Ekuitas Dana InvestasiDiinvestasikan dalam Aset Tetap (Baru)

xxx


42


d. Penghapusan dan/atau Penjualan Aset Tetap Aset Tetap dieliminasi dari Neraca bila: 

Tidak lagi digunakan atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang



Dijual/ditukar

Penghapusan dan atau penjualan aset tetap pemerintah daerah harus dilakukan setelah persetujuan pejabat yang berwenang. Jumlah yang dihapus adalah sebesar nilai buku. Sedangkan pengakuan pendapatan apabila dijual adalah sebesar kas yang diterima tanpa melihat nilai buku aset yang dilepas. Jurnal Untuk Menghapus Aset Dr Cr

Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Aset Tetap

xxx

Aset Tetap

xxx

Jurnal untuk mencatat Penerimaan Kas Daerah jika Dijual

Dr Cr

RK Pusat Pendapatan ...

xxx xxx

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: 

Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;



Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;


43




Pembayaran klaim kepada kontraktor atau fihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan tingkat kontrak konstruksi.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakuakn secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai konstruksi Dalam Pengerjaan. Jurnal Pengakuan Konsturksi Dalam Pengerjaan Dr

Konstruksi Dalam Pengerjaan

xxx

Ekuitas Dana Insvestasi – Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Cr

xxx

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai proses pembangunannya dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

Jurnal Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Untuk menghapus konstruksi dalam pengerjaan beserta ekuitasnya Dr

Ekuitas Dana Insvestasi – Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Cr

Konstruksi Dalam Pengerjaan

xxx Xxx

Jurnal Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Untuk pengakuan Aset Tetap beserta Ekuitasnya Dr Cr

Aset Tetap.... Ekuitas Dana Insvestasi – Diinvestasikan dalam Aset Tetap

xxx Xxx

G.4. Akuntansi Dana Cadangan Pembentukan serta pencairan Dana Cadangan merupakan bagian dari akun pembiayaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 98 menyebutkan bahwa Penerimaan Pembiayaan dan Pemerintah Kabupaten Bandung

44


Pengeluaran Pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD. Dengan demikian, penganggaran maupun realisasi pembentukan dan pencairan dana cadangan tidak dilakukan di SKPD dan hanya ada di SKPKD.

G.5. Akuntansi Aset Lainnya Sesuai PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah: 

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran



Tagihan Tuntuan Ganti Kerugian Daerah



Kemitraan dengan Fihak Ketiga



Aset Tidak Berwujud



Aset Lain-Lain

Saldo Normal Aset Lainnya adalah di sebelah Debet. Penambahan Aset Lainnya dicatat sebelah debet sedangkan pengurangannya dicatat disebelah kredit. Perkiraan Tagihan Piutang Penjualan angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dikredit pada akhir tahun sebesar bagian jumlah tagihan piutang yang jatuh tempo tahun anggaran berikutnya, berdasarkan memo penyesuaian. Jurnal Penyesuaian untuk Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jk. Panjang Dr

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

xxx

Cr

Tagihan Penjualan Angsuran

xxx

Cr

Tuntutan Perbendaharaan

xxx

Cr

Tuntutan Ganti

xxx

Jumlah dalam perkiraan ini didebet kembali pada awal tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan jurnal balik. Jurnal Balik Saat Menghapus Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Dr

Tagihan Penjualan Angsuran

xxx

Dr

Tuntutan Perbendaharaan

xxx


45


Dr Cr

Tuntutan Ganti Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

xxx xxx

Jurnal tersebut dicatat secara simultan dengan jurnal sesuai di bagian Akuntansi Aset Lancar - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang. H.

PROSEDUR AKUNTANSI UTANG

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Penyajian utang pemerintah di Neraca dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Utang dicatat sebesar nilai nominal. Namun demikian, SKPD secara umum tidak berwenang untuk melakukan pinjaman/utang yang bersifat jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Hutang yang dimungkinkan ada di SKPD adalah hutang dikarenkan adanya pemotongan pajak yang dilakukan namun belum dilakukan penyetoran ke kas negara. Sebagaimana diuraikan dimuka, dalam proses belanja barang dan jasa seringkali terdapat potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Potong/Pungut sehingga dana yang diterima oleh fihak ketia adalah jumlah netto (setelah dikurangi potingan pajak). Potongan/pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran tersebut dicatat sebagai utang sebagaimana telah diuraikan di bagian Pemotongan dan Penyetoran Pajak.

I.

PROSEDUR AKUNTANSI EKUITAS DANA

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu: -

Ekuitas Dana Lancar

-

Ekuitas Dana Investasi

-

Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi


46


Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi berisi RK Pusat yang merupakan respirokal antara SKPD dan SKPKD. RK Pusat merupakan transfer ekuitas pusat ke cabang. Oleh karena jurnal-jurnal sudah diberikan pada saat pembahasan masing-masing kelompok aset dan kewajiban, maka dalam bab ini tidak diberikan contoh jurnal. I.1 Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekutas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA, Pendapatan yang ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. a. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) SiLPA/SiKPA merupakan sisa lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode. Perkiraan ini didebet/kredit pada akhir tahun anggaran pada saat dilakukan jurnal penutup perkiraan Surplus/Defisit dan perkiraan Pembiayaan Netto. b. Cadangan untuk Piutang Kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek. Pencatatan dilakukan berdasarkan memo penyesuaian. Perkiraan ini dikredit: 

Pada akhir tahun anggaran sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Piutang Pajak yang belum dibayar



Pada akhir tahun sebesar bagian jumlah tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo



Pada akhir tahun sebesar bagian jumlah TGR yang jatuh tempo tahun anggaran berikutnya



Pada akhir tahun sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Piutang Lain-lain yang belum dibayar.

Perkiraan ini didebet: 

Pada awal tahun sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Piutang Pajak yang belum dibayar (jurnal balik)


47


  

Pada awal tahun sebesar bagian jumlah tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo (jurnal balik) Pada awal tahun sebesar bagian jumlah TGR yang jatuh tempo (jurnal balik) Pada awal tahun sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Piutang Lain-lain yang belum dibayar (Jurnal balik)

c. Cadangan untuk Persediaan Cadangan untuk Perrsediaan merupakan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam persediaan. Perkiraan ini dikredit pada akhir tahun sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Fisik Persediaan. (Jurnal Penyesuaian) Perkiraan ini didebet pada awal tahun sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Fisik Persediaan (Jurnal Balik) d. Dana yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Perkiraan lawan Ekuitas Dana Lancar merupakan pengurang kekayaan bersih pemerintah daerah. Perkiraan ini didebet pada akhir tahun sebesar jumlah kewajiban yang belum dibayar per akhir tahun. Perkiraan ini dikredit pada awal tahun berikutnya sebesar jumlah kewajiban yang jatuh tempo (jurnal balik) I.2 Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam Invstasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka Panjang. Pos Ekuitas ini ada di SKPD hanya terdiri dari: a. Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap b. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya. 1) Diinvestasikan dalam Aset Tetap


48


Kekayaan pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi dan aset tetap lainnya. Perkiraan ini dikredit pada saat terjadi realisasi pengeluaran/penambahan dan didebet pada saat terjadi penjualan/penguranan untuk: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan

2) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Ekuitas dana pemerintah yang ditanam dalam bentuk aset lainnya. Perkiraan ini dikredit pada saat terjadinya realisasi penerimaan untuk: 3) Tagihan Penjualan Angsuran 4) Lain-lain Aset (TGR) Perkiraan ini didebet pada saat teradinya penjualan/pengurangan untuk: a. Tagihan Penjualan Angsuran b. Lain-lain Aset (TGR) I.3 Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi (RK Pusat) Akuntansi RK-Pusat merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat Satker. Akun “RK-Pusat” setara dengan akun “Ekuitas Dana”, tetapi penggunanya khusus Satker. Hal ini dikarenakan SKPD dianggap merupakan cabang dari Pemda, sehingga sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. Akun “RK-Pusat” akan bertambah bila Satker menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP/GU dan menerima aset tetap dari Pemda), pelaksanaan belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila Satker mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang ke Pemda). Akun RK-Pusat yang ada di Satker ini mempunyai rekening resiprokal berupa akun RK-SKPD yang ada di PPKD sebagai akun aset. Saldo normal akun “RK-SKPD” adalah Debit (Dr) sedangkan saldo normal Pemerintah Kabupaten Bandung

49


akun “RK-Pusat” adalah kredit (Cr). Akun RK-Pusat dan RK-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat laporan gabungan Pemda. Pengeliminasian dilakukan oleh PPKD/BUD. Dokumen dan jurnal standar yang berkaitan dengan akun RK-Pusat telah diberikan pada saat pembahasan sebelumnya.


50


DAFTAR LAMPIRAN BAB 3 : PROSEDUR AKUNTANSI SKPD

1.

BUKU JURNAL KHUSUS KAS MASUK (JKM)

2.

BUKU JURNAL KHUSUS KAS KELUAR (JKK)

3.

BUKU JURNAL UMUM

4.

BUKU BESAR

5.

BUKU BESAR PEMBANTU


51


Lampiran III.1. Peraturan Bupati Nomor : Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SKPD .................... JURNAL KAS MASUK (JKM) Halaman ..... DEBIT Tanggal

1

KREDIT

Kas 1.1.1 Kas di Bendahara Kas di Bendahara Penerimaan Pengeluaran 1.1.1.02.01 (Rp) 1.1.1.03.01 (Rp)

2


3

Nomor Bukti/ Dokumen Lain

Kode Rekening

Uraian

4

5

6

52

Ref

7

Jumlah (Rp)

8



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SKPD .......... JURNAL KAS KELUAR (JKK) Halaman ..... DEBIT Tanggal

1


2


Kode Rekening

3

KREDIT

Uraian

4

Ref

Jumlah (Rp)

5

6

53

Kas 1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan 1.1.1.02.01 (Rp)

7

Kas di Bendahara Pengeluaran 1.1.1.03.01 (Rp)

8



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SKPD ...... JURNAL UMUM (JUM) Halaman .....

Tanggal


Jumlah (Rp) Kode Rekening

Uraian

Ref Debet

1

2


3

4

5

54

6

Kredit 7



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SKPD ..............

BUKU BESAR Kode rekening Nama rekening Pagu APBD Pagu perubahan APBD Tanggal

: : : : Uraian

................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... Ref.

Debet (Rp)

Kredit (RP)

Halaman ..... Saldo (Rp)

Jumlah

....................., ................................. PPK-SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP


55



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SKPD ..............

BUKU BESAR PEMBANTU Kode rekening BB Pembantu

:

.....................................................................

Nama rekening BB Pembantu

:

.....................................................................

Pagu APBD

:

.....................................................................

Pagu perubahan APBD

:

.....................................................................

Tanggal

Uraian

Ref.

Debet (Rp)

Kredit (RP)

Halaman ..... Saldo (Rp)

Jumlah

....................., ................................. PPK-SKPD

(tanda tangan) (nama lengkap) NIP


56

BAB III PROSEDUR AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents