1
Akuntansi Berbasis Akrual Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Oleh Margono Widyaiswara Madya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan
Abstract Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pasal 4 ayat (1) Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP berbasis akrual tercantum dalam Lampiran I PP 71 Tahun 2010. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual paragraf 60 menyatakan bahwa Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Terdapat beberapa usulan konstruksi sistem akuntansi agar dihasilkan laporan tersebut di atas. Tulisan ini mengusulkan agar dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk dua unit akuntansi yaitu unit akuntansi financial dan unit akuntansi pelaksanaan anggaran. Unit akuntansi financial dalam membuat catatan akuntansi dilandasi oleh konsep aset yang dikuasai oleh SKPD sama dengan Kewajiban ditambah ekuitas. Unit akuntansi financial bertanggungjawab untuk menyusun laporan financial. Sementara itu unit akuntansi pelaksanaan anggaran bertanggungjawab untuk menyusun Laporan realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL 1. Pendahuluan Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Finansial. Laporan Pelaksanaan Anggaran meliputiLaporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan SAL, sementara itu Laporan financial terdiri dariNeraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas. Disamping itu SKPD harus menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Karena Laporan Pemda sebagaimana disebutkan di atas dihasilkan dari penggabungan laporan berbagai SKPD dan BUD maka agar Pemerintah Daerah dapat menghasilkan LRA dan LO sebagaimana dijelaskan di atas, Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun LRA dan LO. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah menyajikan informasi mengenai Pendapatan dan belanja baik anggaran maupun realisasinya yang pengakuannya menggunakan
2 dasar pengakuan sesuai dokumen anggaran. Sementara itu Laporan Operasional menyajikan Pendapatan dan Beban yang pengakuannya berdasarkan dasar akrual. Persoalan teknis pencatatannya adalah bagaimana membuat catatan akuntansi yang dapat dijadikan dasar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan laporan financial.Mencari arsitektur akuntansi berbasis akrual sebagaimana dimaksudkan dalam PP 71 Tahun 2010 (Lampiran I ) masih merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh kita bersama. Telah banyak ahli akuntansi yang berusaha untuk memberikan solusi. Tulisan ini berusaha mendiskripsikan salah satu usulan untuk menyusun sistem akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan sebagaimana yang dijelaskan di atas. Dalam uraian berikut ini penulis menggunakan akun “RK-PPKD” untuk mencatat hubungan keuangan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Bendahara Umum Daerah (BUD). Uraian ini juga dibatasi pada transaksi di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum Daerah. Tulisan ini tidak mengilustrasikan Laporan Arus Kas. Usulan berikut ini merupakan usulan pribadi penulis. Walaupun tulisan ini sudah dilengkapi dengan simulasi akuntansi untuk SKPD, namun tulisan ini masih perlu dikaji dari berbagai aspek. 2. Pembahasan a. Asitertur sistem akuntansi untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual Agar suatu SKPD dapat menyusun laporan keuangan berupa LRA, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta neraca, ada penulis yang mengusulkan untuk membuat sistem akuntansi yang berbasis LO. Jurnal yang dibuat dirancang untuk menyusun LO dan Laporan Perubahan Ekuitas serta neraca sementara itu untuk menyusun LRA dilakukan pencatatan single entry. Dengan sistem ini jika ada pembayaran dari kas Negara/kas daerah yang mengakibatkan timbulnya belanja (yang dilaporkan di LRA) dan beban (yang dilaporkan di LO) akan dicatat dalam jurnal dan dalamCatatan Lain, sehingga pengusul gagasan ini menyebutnya dengan system triple entry. Ada usulan kedua yaitu sistem akuntansi dibangun dengan dasar kas. Transaksi selama satu periode diakui (dicatat) dengan dasar kas. Kemudian disusun LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Setelah itu saldo pendapatan dan belanja yang sudah dilaporkan di LRA disesuaikan melalui jurnal penyesuaian sehingga menjadi saldo pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan dasar akrual. Saldo pendapatan dan beban tersebut dilaporkan di Laporan Operasional. Pada awal tahun berikutnya jurnal penyesuaian tersebut dibalik dengan jurnal pembalik sehingga catatan akuntansi akan kembali menjadi dasar kas. Sementara itu ada pemikir lain bahwa setiap SKPD dapat membentuk 2 unit akuntansi. Satu unit akuntansi bertanggungjawab untuk penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas serta neraca sementara unit akuntansi kedua akan bertanggungjawab menyusun LRA. Kedua unit akuntansi menggunakan sistem double entry dalam membangun konstruksi sistem akuntansinya. Unit akuntansi yang bertanggungjawab menyusun laporan pelaksanaan anggaran dalammenerapkan sistem double entry tersebut, konstruksi persamaan akuntansi dapat diawali dengan posisi saat SKPD menerima uang persediaan dan diakhiri dengan penyetoran sisa Uang Persediaan dan sisa uang di Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah, sehingga menurut penulis, persamaan akuntansi yang dapat dibangun adalah “Kas di bendahara Pengeluaran sama dengan RK-PPKD.”
3 Sementara itu bagi unit akuntansi yang bertanggungjawab menyusun laporan finansial, konstruksi sistem akuntansinya menggunakan konsep aset sama dengan Kewajiban ditambah dengan Ekuitas. Tulisan berikut ini mengilustrasikan akuntansi di SKPD jika dalam SKPD dibentuk 2 unit akuntansi. Untuk mempermudah pembahasan pada tulisan ini, penulis mengusulkan unit akuntansi yang bertanggungjawab menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disebut Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran, sementara itu unit akuntansi yang bertanggung jawab menyusun Neraca, Laporan Operasional serta Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas disebut Unit Akuntansi Finansial. Penyusunan laporan arus kas secara teknis dapat diserahkan ke Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran atau dapat juga diserahkan ke Unit Akuntansi Finansial. Catatan atas Laporan Keuangan tentunya harus disajikan oleh kedua unit akuntansi yang dibentuk. b. Data untuk simulasi akuntansi berbasis akrual Berikut ini diberikan data yang ada di Pemda XYZ yaituSKPD X yang mulai ada kegiatan pada tanggal 1 Januari 2012. SKPD X dibentuk pada akhir tahun 2011 dan menempati sebidang tanah dan bangunan yang didalamnya telah diisi dengan peralatan dan mesin yang lengkap. Menurut dokumen pembelian, harga perolehan tanah sebesar Rp1.000.000.000,00, bangunan Rp. 2.000.000.000,00 serta peralatan dan mesin Rp300.000.000,00. Selanjutnya dalam Tahun 2012 telah terjadi transaksi yang disajikan dalam Tabel 1 berikut ini. a. Bendahara pengeluaran menerima SP2D Uang Persediaan(UP) sebesar Rp5.000.000,00 b. Surat Ketetapan Retribusi yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp.150.000.000,00 c. Setoran retribusi yang sudah di-SKP-kan sebesar Rp.120.000.000,00 telah disetorkan langsung ke Kas Daerah d. SKPD X menerima pendapatan retribusi yang tidak diterbitkan Surat Ketetapan retribusi sebesar Rp 80.000.000,00 e. Bendahara Penerimaan menyetorkan uang ke Kasda Rp80.000.000,00 f. Dibayar gaji dan tunjangan Rp.20.500.000.00 dengan LS g. SKPD X membeli Alat Tulis Kantor (5.2.2.01.01) senilai Rp800.000,00 dan dibayar dengan UP h. SKPD X membeli obat-obatan (5.2.2.02.04) senilai Rp13.000.000,00 dan dibayar dengan SP2D LS i. SKPD X membeli mobil ambulan (5.2.3.03.10) yang dilengkapi dengan alat kesehatan untuk keperluan darurat senilai Rp275.000.000 dengan SP2D LS (abaikan pajak) j. Realisasi belanja barang dan jasa untuk ATK yang dibayar secara LS sebesar Rp20.000.000 berdasarkan SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa k. Bendahara Pengeluaran menyetorkan sisa UP Rp4.200.000,00 Tabel 1 : Data trasaksi SKPD X Kondisi akhir tahun: 1. Persediaan ATK per akhir tahun Rp.100.000,00 dan persediaan obat-obatan Rp 500.000,00 2. Rekening listrik bulan Desember 2011 Rp 5.300.000,00 3. Beban penyusutan tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,00 Penulis mengusulkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk dua unit akuntansi. Unit Akuntansi yang pertama bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Neraca serta Laporan Arus Kas. Unit akuntansi ini
4 disebut Unit Akuntansi Finansial Unit akuntansi kedua bertanggung jawab menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang menurut penulis dapat disebut Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran.Kedua unit akuntansi dapat menggunakan sistem pembukuan ganda (double entry) dalam membangun sistem akuntansinya. c. Unit Akuntansi Finansial Unit akuntansi ini melakukan menggunakam persamaan dasar akuntansi : Aset + Beban = Kewajiban + Ekuitas Dana dan Pendapatan LO Persamaan tersebut diaplikasikan dengan disiapkan Rekening/akun untuk mendukung sistem akuntansi yaitu akun aset, akun kewajiban, akun ekuitas, akun pendapatan LO serta akun beban LO. Berdasarkan data di atas, unit akuntansi ini akan membuat jurnal atas saldo awal, transaksi selama tahun berjalan serta data penyesuaian pada akhir tahun. Jurnal yang dibuat oleh Unit Akuntansi Finansial tampak pada Tabel 2 sebagai berikut : Tgl a.
b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.
Akun 131-Tanah Kantor 133-Bangunan Kantor 132-Peralatan dan mesin 311-Ekuitas Dana-Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 111-Kas di Bendahara Pengeluaran 0.0.0-RK-PPKD 115-Piutang Retribusi 811.09-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 0.0.0-RK-PPKD 115-Piutang Retribusi 111-Kas di Bendahara Penerimaan 811.09-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 0.0.0-RK-PPKD 111-Kas di Bendahara Penerimaan 911-Beban Gaji dan Tunjangan 0.0.0-RK-PPKD 921-1-Beban Barang-ATK 111-Kas di Bendahara Pengeluaran 921-2-Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 0.0.0-RK-PPKD 132-Peralatan dan mesin 0.0.0-RK-PPKD 921-1-Beban Barang-ATK 0.0.0-RK-PPKD 0.0.0-RK-PPKD 111-Kas di Bendahara Pengeluaran 117-Persediaan 921-1-Beban Barang-ATK 922-1-Beban jasa
Debit 1.000.000.000 2.000.000.000 300.000.000 5.000.000 150.000.000 120.000.000 80.000.000 80.000.000 20.500.000 800.000 13.000.000 275.000.000 20.000.000 4.200.000 600.000 5.300.000
Kredit 3.300.000.000 5.000.000 150.000.000 120.000.000 80.000.000 80.000.000 20.500.000 800.000 13.000.000 275.000.000 20.000.000 4.200.000 600.000 -
5
o.
219- Utang Beban Barang dan Jasa 991-Beban Penyusutan Aset Tetap 137- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
50.000.000 4.124.400.000
5.300.000 50.000.000 4.124.400.000
Tabel 2 : Jurnal Unit Akuntansi Finansial Jika jurnal tersebut diposting ke buku besar dan selanjutnya disusun neraca saldo maka neraca saldo tersebut akan tampak pada Tabel 3 berikut. Akun Debit Kredit 111-Kas di Bendahara Penerimaan 0 0 111-Kas di Bendahara Pengeluaran 0 0 115-Piutang Retribusi 30.000.000 0 117-Persediaan 131-Tanah Kantor
600.000 1.000.000.000
0 0
133-Bangunan Kantor 2.000.000.000 132-Peralatan dan mesin 575.000.000 137- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 0 219- Utang Beban Barang dan Jasa 0 311-Ekuitas Dana-Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 0 0.0.0-RK-PPKD 0 811.09-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 0 911-Beban Gaji dan Tunjangan 20.500.000 921-1-Beban Barang-ATK 20.200.000 921-2-Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 13.000.000 922-1-Beban jasa 5.300.000 991-Beban Penyusutan Aset Tetap 50.000.000 3.714.600.000 Tabel 3 : Neraca Saldo Unit Akuntansi FinansialEkuitas
0 0 50.000.000 5.300.000 3.300.000.000 129.300.000 230.000.000 0 0 0 0 0 3.714.600.000
Dari neraca saldo di atas akan disusun Laporan Operasional, Laporan Perubahan serta Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah. Laporan Operasional yang disusun berdasarkan neraca saldo tersebutdalam Tabel 4 di bawah ini. PEMERINTAH DAERAH XYZ SKPD X LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (DALAM RUPIAH) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 230.000.000 Beban Operasional : Beban Gaji dan Tunjangan Beban Barang-ATK Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan Beban jasa Beban Penyusutan
20.500.000 20.200.000 13.000.000 5.300.000 50.000.000
6 Jumlah Beban operasional Surplus (defisit) Operasional
109.000.000 121.000.000 Tabel 4 : Laporan Operasional SKPD X
Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh oleh SKPD selama tahun berjalan, Beban operasional yang meliputi Beban gaji dan tunjangan, Beban Barang ATK, Beban Barang dan Jasa Obat-obatan, Beban Jasa serta Beban Penyusutan. Jika jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban operasional, maka selisihnya disebut Surplus Operasional. Sebaliknya jika Pendapatan Operasional lebih kecil daripada Beban Operasional selisihnya disebut defisit Operasional. Selanjutnya disusun laporan Perubahan Ekuitas. Standar Akuntansi Pemerintahan tidak memberi contoh Laporan Perubahan Ekuitas untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, namun menurut penulis laporan perubahan ekuitas ini menyajikan informasi mengenai Ekuitas pada awal tahun, surplus atau defisit operasional tahun yang bersangkutan, Dampak Perubahan Kebijakan/Kesalahan Akuntansi, dan lain-lain serta ekuitas akhir. Sebelum kita lebih dalam membahas mengenai ekuitas, kita harus membicarakan terlebih dahulu persamaan akuntansi yang berbunyi “Aset = Kewajiban + Ekuitas”. Dalam akuntansi double entry, jika aset bertambah maka penambahan aset akan diikuti oleh kenaikan kewajiban atau kenaikan ekuitas. Saldo Ekuitas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) tidak hanya dipengaruhi oleh surplus atau defisit operasional. Hal ini terjadi karena dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah, SKPD di satu sisi wajib menyetorkan semua penerimaan kas ke Kas Daerah. Di sisi lain beban yang dikeluarkan oleh SKPD didanai dari Kas Daerah dan pada akhir tahun semua uang kas yang ada di SKPD harus disetorkan ke Kas Daerah. Hubungan keuangan antara SKPD dengan Kas Daerah dalam praktik saat ini oleh SKPD dicatat dalam akun “RK-PPKD”. Sehubungan dengan itu penulis mengusulkan untuk memasukkan pengaruh kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah ini dalam laporan perubahan ekuitas. Konkritnya, saldo akun RK-PPKD jika bersaldo kredit, yang menunjukkan aliran kas masuk ke SKPD (diterima dari Kas Daerah), makasaldo RK-PPKD tersebut akan ditambahkan ke Ekuitas, sementara itu jika akun RK-PPKD bersaldo debit, yang menunjukkan aliran kas keluar dari SKPD (disetorkan ke Kas Daerah), maka saldo RK-PPKD tersebut akan dikurangkan ke Ekuitas. Saldo debit akun “RK-PPKD” mencerminkan bahwa SKPD yang bersangkutan lebih banyak menyetor Kas ke Kasda dibanding SKPD kas yang diterima dari Kasda. Ini artinya penambahan aset karena adanya surplus (LRA)telah dialihkan dari SKPD ke PPKD, oleh karena itu saldo ekuitas harus dikurangi. Sebaliknya jika rekening RK-PPKD bersaldo kredit penyetoran uang ke Kasda lebih kecil daripada pembayaran yang dilakukan dari Kasda untuk SKPD,yang artinya terjadi defisit, dan telah dialihkan ke PPKD sehingga saldo RK-PPKD akan ditambahkan ke Ekuitas. Setelah disusun Laporan Operasional sebagaimana terlihat di atas, SKPD X dapat menyusun Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana nampakdalam Tabel 5 berikut ini. PEMERINTAH DAERAH XYZ SKPD X LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (DALAM RUPIAH) Ekuitas awal tahun 3300000000 Surplus operasional 121.000.000 Ekuitas akhir tahun 3.421.000.000 Tabel : 5 Laporan Perubahan Ekuitas
7 Penyajian di atas dimaksudkan untuk menyajikan informasi bahwa sebenarnya secara operasional, SKPD X menghasilkan surplus sebesar Rp 121.000.000,00 sehingga ekuitas dari SKPD X menjadi Rp3.421.000.000,00. Namun karena semua penerimaan dan pengeluaran anggaran harus melalui Kas Umum Daerah, maka ekuitas dana SKPD X menjadi Rp3.550.300.000,00 yaitu saldo ekuitas akhir di laporan perubahan ekuitas di atas ditambah saldo kredit rekening RK-PPKD. Saldo ekuitas akhir sebesar Rp3.550.300.000,00 dapat dilihat di neraca SKPD X. Saldo ini tentu harus sama dengan total aset dikurangi dengan kewajiban SKPD X per 31 Desember 2012.Neraca SKPD X per 31 Desember 2012 dapat dilihat dalam Tabel 6 berikut ini. PEMERINTAH DAERAH XYZ SKPD X NERACA PER 31 DESEMBER 2012 (DALAM RUPIAH) Aset Lancar : -Piutang Retribusi -Persediaan Jumlah aset lancer Aset Tetap : -Tanah Kantor -Bangunan Kantor -Peralatan dan mesin
30.000.000 600.000 30.600.000 1.000.000.000 2.000.000.000 575.000.000 3.575.000.000 -50.000.000
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Buku Aset Tetap Total Aset Kewajiban Dan Ekuitas Utang Beban Barang dan Jasa - Ekuitas Dana - Saldo RK-PPKD Total ekuitas (3.421.000.000+ 129.300.000) Total kewaiban dan ekuitas Tabel : 6 Neraca SKPD X
3.525.000.000 3.555.600.000 5.300.000 3.421.000.000 129.300.000 3.550.300.000 3.555.600.000
Perlakuan di atas juga sesuai dengan SE-BAKD-316 bahwa saldo akun RK-PPKD dilaporkan sebagai bagian dari Ekuitas Dana. Menurut penulis akun RK-PPKD merupakan akun pembantu ekuitas yang terkait dengan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian jika pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah disetujui oleh Bendahara Umum Daerah, jumlah pendapatan dan belanja serta UP dan TUP sudah dipertanggungjawabkan makasaldo akun RK-PPKD harus dikoreksi terhadap akun ekuitas. Untuk mengetahui jumlah yang sudah dipertanggungjawabkan dan untuk keandalan informasi yang dihasilkan, maka perlu dilakukan rekonsiliasi antara Unit Akuntansi Finansial dengan Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran bahkan dengan Bendahara Umum Daerah. Dipindahkannya jumlah yang sudah dipertanggungjawabkan ke ekuitas juga agar neraca SKPD menggambarkan adanya hubungan antara jumlah aset yang dikuasai oleh suatu SKPD dengan kewajiban dan ekuitas SKPD yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan PSAP 01 berbasis akrual Lampiran I PP 71 tahun 2010, paragraph 84Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
8 PSAP 01 berbasis Akrual (Lampiran I PP 71 tahun 2010) Paragraph 85 mengatakan bahwa Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Paragraf ini terutama memang untuk pelaporan tingkat pemerintah daerah yang laporannya dihasilkan dari penggabungan laporan keuangan dari berbagai SKPD dan BUD (PPKD). Dalam proses penggabungan, akun RK-PPKD nanti akan dieliminasi dengan akun RK-SKPD yang ada di laporan keuangan BUD. Akun pendapatan dan beban saldonya tidak akan menjadi saldo awal tahun berikutnya, sehingga akun pendapatan dan beban harus dipindahkan ke akun ekuitas sehingga akun Pendapatan dan Beban bersaldo nol. Jurnal penutup yang dibuat akan tampak pada Tabel 7 berikut. Akun Debit Kredit Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 230.000.000 Beban Gaji dan Tunjangan
20.500.000
Beban Barang-ATK
20.200.000
Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan
13.000.000
Beban jasa
5.300.000
Beban Penyusutan
50.000.000
Ekuitas Dana RK-PPKD
121.000.000 129.300.000
Ekuitas Dana Jumlah
129.300.000 359.300.000 Tabel 7 : Jurnal Penutup Unit Akuntansi Finansial
359.300.000
d. Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan anggaran daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU no 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,pasal 13 ayat 2 mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011, pasal 122 ayat (1) mengatakan bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusanpemerintahan daerah dikelola dalam APBD.Masih dalam Permendagri yang sama, pasal 127 ayat(1) mengakatakan bahwa semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah Peratuan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 57 ayat 2 mewajibkan bendahara penerimaan untuk menyetorkan seluruh penerimaannya ke rekening kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Permendagri 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, Lampiran III angka 3 huruf B terkait dengan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran diatur bahwa apabila terdapat Tambahan Uang Persediaan (TU) yang tidak digunakan maka uang tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah dan surat tanda setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran pertanggungjawaban TU. Selanjutnya masih dalam permendagri yang sama pada Lampiran III angka 3 huruf D dikatakan bahwa Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setor Uang Persediaan.
9 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mestinya uang yang ada di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke Kas Daerah. Kondisi ideal ini yang melandasi usulan penulis dalam menyusun arsitektur akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yang menggunakan akun RK-PPKD dan RK-SKPD untuk mencatat transaksi keuangan antara SKPD dengan BUD terkait dengan realisasi anggaran SKPD. RK-PPKD dipandang rekening ekuitas. Pada awal tahunn anggaran SKPD dapat diberikan Uang Persediaan. Pengaruh dari transaksi ini adalah uang yang ada di Bendahara Pengeluaran bertambah dan RK-PPKD bertambah. Kondisi ini dapat dituangkan dalam persamaan akuntansi sebagai berikut : Kas di Bendahara Pengeluaran = RK-PPKD. Persamaan ini nanti akan berkembang manakala ada setoran pendapatan daerah yang diterima oleh bendahara penerimaan sehingga persamaan itu akan menjadi : Kas di Bendahara Penerimaan + Kas di Bendahara Pengeluaran = RK-PPKD + Pendapatan Tentunya SKPD tidak akan menggunakan persamaan akuntansi tersebut. Sebagai gantinya SKPD akan menyusun akun buku besar yang banyak dan nama akunnya disesuaikan kebutuhan. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan mestinya pemerintah daerah sudah menetapkan peraturan kepala daerah terkait dengan penggunakan akun buku besar. Berdasarkan data di atas unit akuntansi Pelaksanaan Anggaran yang bertanggungjawab untuk menyusun Laporan realisasi Anggaran akan membuat jurnal yang nampak pada Tabel 8 sebagai berikut : Tanggal Akun Debit Kredit a.
1.1.1.03.01-Kas di Bendahara Pengeluaran 0.0.0.0.0-RK-PPKD
5000.000 0
0 5.000.000
c.
0.0.0.0.0-RK-PPKD 4.1.2.01.01-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
120.000.000 0
0 120.000.000
d.
1.1.1.02.01-Kas di Bendahara Penerimaan 4.1.2.01.01-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
80.000.000 0
0 80.000.000
e.
0.0.0.0.0-RK-PPKD 1.1.1.02.01-Kas di Bendahara Penerimaan
80.000.000 0
0 80.000.000
f.
5.1.1.01.01-Belanja Gaji 0.0.0.0.0-RK-PPKD
20.500.000 0
0 20.500.000
g.
5.2.2.01.01-Belanja Barang dan jasa-ATK 1.1.1.03.01-Kas di Bendahara Pengeluaran
800.000 0
0 800.000
h.
5.2.2.02.04-Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 0.0.0.0.0-RK-PPKD
13.000.000 0
0 13.000.000
i.
5.2.3.03.10-Belanja Modal Ambulance 0.0.0.0.0-RK-PPKD
275.000.000 0
275.000.000
20.000.000 0
0 20.000.000
j.
5.2.2.01.01-Belanja Barang dan jasa-ATK 0.0.0.0.0-RK-PPKD
10
k.
0.0.0.0.0-RK-PPKD 1.1.1.03.01-Kas di Bendahara Pengeluaran
4.200.000 0 493.500.000
0 4.200.000 493.500.000
Tabel : 8 Jurnal Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Dalam ilustrasi di atas, pencatatan atas penerimaan uang oleh Bendahara Penerimaan menggunakan pendekatan pendapatan yaitu yang dikredit akun “Pendapatan”.Jika menggunakan pendekatan Pendapatan dan pada akhir tahun terdapat kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor, maka dilakukan penyesuaian dengan mendebit akun Pendapatan dan mengkredit akun Pendapatan yang ditangguhkan. Terdapat pendekatan lainyaitu transaksi penerimaan pendapatan oleh bendahara pengeluaran dicatat dengan mendebit akun Kas di Bendahara Penerimaan dan mengkredit akun Pendapatan yang ditangguhkan. Jika digunakan pendekatan ini, maka setiap terjadi penyetoran uang dari Bendahara Penerimaan ke KasDaerah perlu dua jurnal yaitu jurnal pertama mendebit akun RK-PPKD dan mengkredit akun Kas di Bendahara Penerimaan. Jurnal kedua adalah mendebit akun Pendapatan yang ditangguhkan dan mengkredit akun Pendapatan. Selanjutnya jurnal tersebut di atas diposting ke akun buku besar yang sesuai dan dari buku besar tersebut akan disusun neraca saldo sebagaimana terlihat pada Tabel 8 berikut ini. PEMERINTAH DAERAH XYZ SKPD X NERACA SALDO PER 31 DESEMBER 2012 Nomor dan nama akun Debit Kredit 1.1.1.03.01-Kas di Bendahara Pengeluaran 0 0 1.1.1.02.01-Kas di Bendahara Penerimaan 0 0 0.0.0.0.0-RK-PPKD 0 129.300.000 4.1.2.01.01-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 0 200.000.000 5.1.1.01.01-Belanja Gaji 20.500.000 0 5.2.2.01.01-Belanja Barang dan jasa-ATK 20.800.000 0 5.2.2.02.04-Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 13.000.000 0 5.2.3.03.10-Belanja Modal Ambulance 275.000.000 0 -
329.300.000 Tabel 9 : Neraca Saldo Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran
329.300.000
Berdasarkan neraca saldo di atas disusun Laporan Realisasi Anggaran yang tampak berikut ini: PEMERINTAH DAERAH XYZ DINAS KESEHATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (DALAM RUPIAH) Keterangan Anggaran Realisasi Selisih Pendapatan Retribusi Kesehatan 190.000.000 200.000.000 10,000,000 Belanja : Belanja Gaji 21.000.000 20.500.000 -500,000
11 Belanja Barang dan jasa-ATK Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan Belanja Modal Ambulance Jumlah Belanja Surplus (defisit)
21.500.000 14.000.000 280.000.000
20.800.000 13.000.000 275.000.000
-700,000 -1000,000 -5,000,000
336.500.000 329.300.000 (146.500.000) (129.300.000) Tabel 10 : Laporan Realisasi Anggaran
-7,200,000 17.200.000
Untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran, kolom realisasi diisi dari neraca saldo di atas. Sementara itu, data anggaran dapat diperoleh dari DPA setelah perubahan. Data anggaran ini sebenarnya dapat juga dijurnal atau menurut SE.900/743/BAKD tahun 2007, tentang Modul Akuntansi Pemerintah Daerah, data anggaran dapat ditulis di header dari masing-masing akun pendapatan dan belanja. Saldo akun pendapatan, belanja tidak akan menjadi saldo awal tahun berikutnya, sehingga menurut penulis akun-akun tersebut pada akhir tahun harus ditutup yaitu dengan mendebit akun Pendapatan dan mengkredit akun berbagai belanja. Sementara itu selisihnya akan dimasukkan di sisi debit atau kredit akun RK-PPKD. Jurnal penutup yang dibuat pada akhir Tahun 2012 oleh unit akuntansi pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut : Akun Debit Kredit RK-PPKD
129.300.000
Pendapatan Retribusi Kesehatan
200.000.000
Belanja Gaji Belanja Barang dan jasa-ATK
20.500.000 20.800.000
Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan
13.000.000
Belanja Modal Ambulance Jumlah
275.000.000 329.300.000
329.300.000
Tabel 11 : Jurnal Penutup Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Jika jurnal penutup ini diposting ke buku besar, maka semua akun pendapatan, belanja akan bersaldo nol, sehingga akun-akun tersebut sudah siap untuk menampung transaksi pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. Namun Akun RK-PPKD belum tentu bersaldo nol manakala ada saldo Uang Persediaan pada akhir tahun belum dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. e. Rekonsiliasi antara Unit Akuntansi Financial dengan Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Untuk menghasilkan informasi yang handal dapat dilakukan rekonsiliasi antara akun RKPPKD yang ada di Unit Akuntansi Financial derngan akun RK-PPKD yang ada di Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran. Pada tulisan ini tidak mengilustrasikan rekonsiliasi tersebut. 3. Kesimpulan Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari aspek teknis akuntansi, penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di tingkat SKPD dapat dilakukan dengan sederhana dengan membentuk dua unit akuntansi yaitu Unit Akuntansi Financial dan Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran. Penggunaan akun RK–PPKD yang sudah digunakan selama ini oleh pemerintah daerah dapat digunakan dalam menyusun rancangan sistem akuntansi berbasis akrual. Akun Pendapatan dan belanja ditutup saldonya keakun RK-PPKD, sehingga akun Pendapatan dan Belanja akan bersaldo nol, sementara itu akun RK-PPKD belum tentu bersaldo
12 nol. Jika masih ada uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, akun RK-PPKD masih ada saldo kredit.
DAFTAR PUSTAKA Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Republik Indonesia,Peratuan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri,Surat Edaran Nomor 900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggunjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, SE.900/743/BAKD Tahun 2007 tentang Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
