BAB III PERKEMBANGAN EKONOMI JEPANG PASCA PERANG DUNIA II

BAB III PERKEMBANGAN EKONOMI JEPANG PASCA PERANG DUNIA II

3.1 Mentalitas Lapar pada Orang Jepang

Setelah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, dan menyadari bahwa strateginya untuk menguasai dunia melalui kekuatan militernya mengalami kegagalan dan bahkan mengalami kerugian di berbagai sektor ekonomi yang cukup parah akibat terjadinya penghancuran terhadap dua kota pusat industrinya, Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh AS, Jepang mulai merayap untuk membangun negaranya dengan berangkat kembali dari titik nol. Bagaimana pun strategi untuk menguasai dunia dengan kekuatan militer harus diganti dengan menampilkan dirinya sebagai “economic animal” yang benar-benar harus bisa tampil tanpa pandang bulu dan juga harus menyingkirkan segala bentuk pertimbangan moralitas untuk mencapai tujuannya itu. Menurut Ishihara Shintaro, seorang pengarang terkenal dan pernah menjadi anggota Diet ( Parlemen ) dari LDP, unsur paling mendasar dalam proses modernisasi Jepang pasca kekalahannya dari Perang Dunia II ialah dengan membentuk “mentalitas lapar” orang Jepang. Kita semua maklum, orang lapar bisa berbuat apa saja untuk menutupi laparnya, termasuk berbuat yang tidak bermoral.

Universitas Sumatera Utara

Seperti dikemukakan Ishihara Shinto, suatu perasaan lapar mungkin memberikan daya dorong yang amat kuat untuk mencapai suatu cita-cita, namun hampir tidak dapat berfungsi sebagai suatu aspirasi dalam cara apapun, kecuali dalam cara yang paling primitif. Cita-cita Nasional yang didasarkan pada aspirasi “lapar” pasti memperlihatkan kesempitan dan wawasan yang kurang dalam, karena hanya mengejar kepentingan sesaat. Namun memang benar, dengan mentalitas lapar ini yang kemudian menjadi moralitas nasional bangsa Jepang diharapkan

akan

dapat

mengejar

ketertinggalan

bahkan

akhirnya

bisa

mengungguli bangsa Barat, terutama Amerika Serikat yang pernah menjadi musuhnya. Ketika itu selepas Perang Dunia II, masyarakat Jepang dengan perekonomiannya memang dalam keadaan amat kusut. Karena itu, mereka harus berusaha keras untuk bisa kembali sebagai bangsa yang unggul. Dan fokus untuk meraih keunggulan ini adalah dengan terus memacu pertumbuhan ekonomi. Karena didasari dengan “semangat lapar” ini akhirnya menimbulkan kekosongan spiritual di jantung bangsa Jepang. Dan berujung dengan terjadinya degenerasi moral. Dari sudut ini Ishihara Shintaro berkeyakinan dengan “mentalitas lapar” itu bangsa Jepang tidak akan dapat menyelamatkan bangsa dan negaranya dari keruntuhan kalau mereka tidak cepat-cepat “banting stir”. Namun di sisi lain, Ishihara juga mengaku “mentalitas lapar” yang menghinggapi bangsa Jepang sejak kekalahannya dalam perang Dunia II justru mempunyai pengaruh yang positif dan merupakan pilihan yang “sesuai dengan


kebutuhan”, karena sesungguhnya “mentalitas lapar” ini terutama dipicu oleh rasa rendah diri terhadap peradaban Barat yang lebih maju. Sejak zaman Tokugawa, rasa “iri” untuk bisa menguasai dunia seperti bangsa Barat memang sudah tertanam dalam jiwanya. Karena itulah Jepang membangun kekuatan militer yang tangguh dengan perhitungan lewat ekspansi militerisme Jepang akan tampil menjadi pemimpin dunia. Namun terbukti gagal karena kemudian dikalahkan secara militer pula dengan dijatuhkannya bom atom oleh Barat (Amerika Serikat) di dua kota industri utama Jepang. Dengan “mentalitas lapar”, bangsa Jepang yang merasa rendah diri ini terbakar aspirasinya untuk kembali berusaha mengungguli Barat. Tanpa sindroma lapar yang merasuki jiwa bangsa Jepang di semua lapisan, maka Jepang tak akan pernah dapat menjadi suatu bangsa yang maju dan modern industrinya dalam waktu singkat bahkan akhirnya terbukti mampu mengungguli Barat. Namun kali ini bukan di segi militerisme, melainkan teknologi, industri di mana hasil produknya telah membanjiri sekaligus menguasai dunia. Banyak negara-negara industri Barat yang semula memandang Jepang dengan sebelah mata justru mulai ketakutan akan ekspansi produk teknologi canggih dan industri Jepang yang mulai tampil seperti gurita raksasa. Bangsa Jepang, memang menempatkan dirinya ibarat permukaan cermin yang luas, yang menerima dan memantulkan cahaya dari peradaban bangsabangsa lain di dunia. Para ahli tehnik, industri otomotif dan elektronika, budayawan dan cendikiawan, selalu haus agar cermin itu dapat menerima


bayangan kemajuan dari negara lain untuk kemudian diadopsi, direkayasa sehingga akhirnya menjadi produk baru yang lebih canggih dari aslinya dan itu merupakan karya bangsa Jepang yang kemudian dilempar ke pasaran dunia. Program pendidikan merupakan aset utama dalam program pembangunan nasional Jepang. Anggaran belanja negara, banyak tersedot dalam program ini dan pada awalnya terutama untuk proyek-proyek penerjemahan serta riset dan penelitian, khususnya di bidang teknologi dan industri. Seperti halnya yang dilakukan oleh Taiwan yang kini termasuk “Macan Asia” sebagai salah satu negara industri baru di kawasan Timur, Jepang mendidik para penerjemah (antara lain dengan mengirim mereka keluar negeri) di mana setelah memperoleh pengetahuan bahasa yang cukup mereka harus segera kembali dan mulai melaksanakan tugas menerjemahkan buku apa saja dari luar, khususnya dari negara-negara Barat yang dianggap sudah lebih maju, ke dalam bahasa Jepang. Dengan cara demikian rakyat Jepang, terutama para pelajar dan mahasiswa yang duduk di perguruan tinggi, tak harus membuang waktu dengan bersusah payah belajar bahasa asing. Mereka dapat mempelajari dan mengadopsi ilmu-ilmu terapan dari Barat dengan lebih mudah melalui literature yang sudah tertulis dalam bahasa Jepang. (catatan : Dahulu Prof. Dr. Sutan Takdir Alisjahbana semasa hidupnya juga tak jemu-jemunya menyarankan kepada Pemerintah untuk membentuk suatu komisi penerjemah yang bertugas menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Indonesia secara besar-besaran sebagai salah satu jalan


pintas untuk mengadopsi ilmu dari Barat, namun kurang mendapat tanggapan dari pihak Pemerintah Indonesia ). Dewasa ini kita menyaksikan, di samping Jepang, negara-negara Timur lainnya seperti Korea Selatan, Taiwan dan Tiongkok telah menjadi negara industri maju, menguasai teknologi canggih dan komoditas industrinya yang berbasis teknologi telah menguasai dunia. Semua itu antara lain karena sudah sejak lama negara-negara tersebut telah melakukan program penerjemahan dan penelitian yang sangat membantu para mahasiswa untuk menyerap ilmu dari Barat. Bagi bangsa Jepang sendiri, sudah jelas program penerjemahan dan penelitian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari “mentalitas lapar”. Dengan menjadikan dirinya sebagai cermin yang luas, yang sanggup menerima dan memantulkan kembali semua bayangan obyek yang terjangkau, bangsa Jepang tidak bersikap fanatik dalam memandang bangsa lain di dunia. Prinsip tidak ada kawan dan lawan yang abadi telah ditanam jauh-jauh di lubuk hatinya. Demikianlah, dalam rangka memenuhi rasa laparnya itu, bangsa Jepang tetap mencoba menjalin hubungan baik dengan musuh-musuhnya, seperti Cina, Korea dan juga Amerika Serikat serta beberapa negara di Eropa. Yang penting, bagaimana dapat menyerap ilmu mereka dan melihat peluang pasar di negaranegara tersebut untuk nanti menjadi lahan bagi penjualan komoditasnya. Yang dipertanyakan, apakah usaha-usaha Jepang itu dapat diterima baik oleh bangsa Asia lainnya yang sejak dulu masih dihinggapi trauma kekejaman militerisme Jepang?. Selain terhadap bangsa Indonesia, rezim fasis militer Jepang


dulu juga telah melakukan banyak kekejaman terhadap bangsa Cina, Korea, Thailand, Malaysia dan negara-negara lain di Asia. Dan trauma kekejaman itu masih terus melekat hingga hari ini. Menyadari kenyataan tersebut, maka dalam simposium di Tokyo tentang “Masa Depan Asia” yang diselenggarakan pada awal bulan Juni 2003, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra mengingatkan kepada bangsa-bangsa Asia yang pernah menjadi korban kekejaman Jepang untuk melupakan dendam tentang konflik masa lalu demi kesatuan dan kesejahteraan regional Asia di Masa Depan”. Tentu, seruan kedua Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi bahwa ternyata meskipun sudah lewat setengah abad, bangsa-bangsa Asia masih tetap belum bisa melupakan kekejaman rakyatnya di masa lalu. Lebih-lebih lagi, karena agresi Jepang yang pernah berlangsung terhadap negara-negara tetangganya di Asia dan sikap Pemerintahnya yang tidak mau minta maaf, apalagi memberikan kompensasi kepada korbannya, menjadi sumber kepahitan yang sulit dihapuskan. Mengingat kenyataan itu, Perdana Menteri Junichiro Koizumi tentu tidak ingin mengalami nasib seperti Perdana Menteri sebelumnya, yakni Kakuei Tanaka yang pada tahun 1974 melakukan kunjungan ke berbagai negara di Asia seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia di mana ternyata mendapat sambutan demonstrasi anti Jepang yang demikian kuatnya, terjadi pembakaran dan penghancuran produk-produk Jepang, sehingga di Indonesia dikenal dengan “Peristiwa Malari”. Itulah peristiwa anti Jepang yang amat menonjol dan tak dapat


dihapuskan sebagai lembaran hitam paling buruk dalam sejarah hubungan Indonesia-Jepang. Sejak berakhirnya Perang Dunia II. Mahathir Mohamad sempat ”menyindir” Junichiro dalam acara simposium tentang “masa depan Asia” tersebut dengan menegaskan bahwa sebenarnya banyak peluang yang dimiliki Jepang untuk menyembuhkan luka-luka lama yang diperbuatnya dengan negara-negara tetangganya. “kadang-kadang kita melakukan kesalahan di masa silam. Dan kita tidak ingin mengulanginya lagi. Dan Jepang bisa berbuat seperti begitu dan dapat menebus antara lain dengan dengan meminjamkan uang dan memperkenalkan kemajuan teknologi yang telah dicapainya.” Kalau mau, tentu Jepang dengan mudah dapat melakukannya, sebab Jepang sudah memiliki apa yang dikehendaki Mahathir. Modal untuk investasi dan kemampuan untuk ahli teknologi. Masalahnya, bukankah Jepang ingin tetap mendominasi perekonomian di Asia, bahkan di dunia. Kalau apa yang dikehendaki Mahathir dipenuhi begitu saja, maka Jepang tak bisa memerankan dirinya sebagai gurita yang bisa mendikte ( sekaligus mencengkeram ) negaranegara tetangganya di bidang ekonomi. Gurita ekonomi Jepang semakin terasa ketika sampai tahun 2003, negeri ini telah mengendalikan 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) di kawasan Asia. Produk ekspornya pun yang terbesar masuk ke negara-negara Asia. Di satu sisi, seperti dikatakan oleh Presiden Pilipina Gloria Macapagal-Arroyo yang juga hadir dalam simposium tersebut, Jepang memang perlu memainkan peran lebih


banyak di Asia untuk menghindari dominasi Amerika Serikat. Arroyo memang menginginkan agar bangsa Asia lebih bertanggung jawab untuk semua keamanan ekonomi dan politik di Asia. Kalau Jepang, Cina dan negara-negara Asia lainnya dapat menjalin kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, maka akan menghasilkan sebuah dunia multipolar yang tidak bisa didikte oleh AS. Dan Jepang tentu sudah paham pula dengan keinginan itu, karena bukankah itu pula yang menjadi keinginan Jepang. Bukankah dulu di masa Perang Dunia II, Jepang pula yang menyatakan dirinya sebagai “saudara tua” terhadap bangsa-bangsa Asia lainnya. Jadi jelaslah, bila Amerika Serikat tidak mampu mendominasi perekonomian Asia ( dan itulah memang yang diinginkan Jepang ), maka Jepanglah ( sebagai sesama bangsa Asia ), yang akan menjadi penggantinya. Tetapi karena kedua negara itu tetap sama-sama kapitalis yang sedang kelaparan, maka masalahnya “perlindungan” yang akan diberikan oleh Amerika Serikat atau Jepang bagi bangsa atau negara-negara Asia lainnya tak ubahnya akan membuat negara-negara di Asia ini seperti harus memilih, masuk ke mulut macan atau mulut singa. Dan tentu saja tak ada satu negara pun yang mau mengalami nasib seperti itu. Baik Jepang maupun Amerika Serikat, memang tak pernah melepaskan perhatiannya terhadap pasar Asia yang dianggapnya sangat menguntungkan. perang dagang antara keduanya telah berlangsung lama untuk mendominasi wilayah ini sebagai bangsa pasar utamanya atas produk-produk mereka.


Semula, setidaknya sebelum Bill Clinton berkuasa, Amerika Serikat memang masih melihat Jepang dengan sebelah mata. Ketika itu, berbagai produk Jepang, mulai otomotif, elektornik hingga peralatan rumah tangga mengalir ke negeri Paman Sam ini. Di masa Clintonlah, kalangan industri di AS terbangun dari tidur dan melihat bahwa gurita Jepang ternyata sudah berada di depan mata. Dan sejak itulah, AS dengan sigap mengambil langkah-langkah strategis agar produk-produk Jepang tak semakin dominan semakin menguasai pasar di negerinya. Ketika itu, pasar-pasar di AS memang sudah didominasi oleh produk Jepang. Sebagai contoh, dari lebih 8 juta mobil yang diproduksi Jepang pada tahun 1977, lebih dari separuhnya di ekspor dan hampir dua juta diantaranya menghiasi etalase took mobil di AS. Padahal, AS sendiri adalah negara produsen mobil. Nilai ekspor Jepang ke negeri Paman Sam sepanjang dekade 1970-an juga terus meningkat, hingga mencapai 18 miliar dollar AS pada tahun 1977. Padahal dua tahun sebelumnya baru mencapai 11 miliar dollar AS. Sementara itu pada masa yang sama, impor Jepang dari AS tak melebihi angka 10 miliar dollar AS. Melihat kepincangan itu, dimulailah “penciptaan keseimbangan”, ala Clinton, antara lain Jepang diharuskan membeli berbagai jenis produk pertanian seperti beras, buah-buahan, sayuran segar, daging, bahkan juga berbagai produk elektronik seperti mainan anak-anak dan lain-lain dari AS. Padahal, semua itu sudah bisa diproduksi sendiri oleh Jepang.


Di bagian depan telah kita singgung bagaimana pihak Jepang mengalami kesulitan ketika “ditodong” untuk membeli beras dari AS. Sebab kualitas beras Jepang sendiri jauh lebih baik dan orang Jepang sudah terbiasa mengkonsumsi beras hasil pertaniannya sendiri yang lebih enak. Tapi apa daya, “todongan” itu pun harus diterima karena banyak perusahaan Jepang membutuhkan pasar domestik AS untuk menampung produksinya, yang tak mungkin hanya bisa ditampung oleh pasar di Asia atau Eropa. Setidaknya sepanjang dasawarsa tahun 1970-an dan berlanjut di era Pemerintahan Clinton, Jepang memang benar-benar dihadapkan pada Perang Pasar dengan AS yang amat menyulitkan. Sampai-sampai, kalangan industri Jepang mulai mengambil langkah-langkah pengamanan ke dalam, antara lain dengan menawarkan pensiun dini atau penurunan gaji sebagai pilihan daripada melakukan PHK secara besar-besaran kepada para karyawan di perusahaannya yang diperhitungkan akan mengalami dampak tidak menguntungkan akibat “perang” tersebut lebih-lebih kalau sampai berlangsung berkepanjangan. Mungkin tidak berlebihan bila dikatakan, dekade tahun 1970-an merupakan masa resesi pertama bagi Jepang sejak selesainya Perang Dunia II. Sebagai suatu masa yang sangat menyulitkan. Dalam dekade ini pulalah nanti akan kita temui “Peristiwa Malari” yang sangat memukul kredibilitas Jepang khususnya di Indonesia pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Kakuei Tanaka. Dan ketika Fukuda naik singgasana pada tahun 1976, ternyata moneteris ini tak berhasil menyelamatkan kondisi negaranya yang terus terpuruk. Birokrat


dari Departemen Keuangan Jepang ini lebih sibuk mengurusi inflasi, padahal banyak faktor lain yang menuntut untuk segera diatasi. Dan angka pengangguran pun melonjak sejak tahun 1977 hingga 2 persen dari total angkatan kerja. Hampir 20 ribu perusahaan bangkrut, sementara utang yang belum terbayar melejit sampai 12 miliar dollar. Banyak komoditas yang diproduksi secara besar-besaran oleh Jepang yang akhirnya menumpuk saja di gudang. Dan ini tentu merupakan masalah serius, bukan hanya karena melonjaknya biaya pemakaian gudang, tetapi terutama juga karena perputaran investasi menjadi terhambat. Apalagi, bagi investasi berskala besar, seperti industri baja untuk keperluan produk otomotif dan industri elektronik yang usia produknya sangat pendek karena akan selalu disusul dengan produk baru yang lebih canggih seperti di bidang komponen komputer, telepon genggam, radio dan lain sebagainya. Orang Jepang sendiri, menyadari situasi perekonomian di negaranya yang tak menentu, memilih memangkas semua anggaran belanja yang tidak pokok, seperti biaya rekreasi atau pakaian baru dan pembelian barang mewah lainnya. Mereka memilih menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Karena itu pula sepanjang dasawarsa tahun 1970-an, disambung tahun 1980-an, orang Jepang yang sejak mula memang gemar menabung menjadi semakin rajin untuk menabungkan uang yang disisihkannya dari anggaran belanja sehari-hari. Ketika itu tabungan Jepang secara Nasional mencapai 30 persen dari GNP dan sebagian besar berasal dari tabungan pribadi. Di satu sisi jelas ini positif. Namun di sisi lain


justru merepotkan pihak bank-bank nasional karena tidak dapat memanfaatkan uang masyarakat yang menumpuk itu, yang harus disediakan bunganya, akibat jalur untuk investasi masih mampat atau hanya sedikit yang bisa dimanfaatkan. Berbagai jenis industri besar, misalnya di bidang perkapalan, mobil dan kereta api yang telah mereka produksi, ternyata menghadapi hambatan akibat berkurangnya pesanan dari negara lain. Apalagi, negara tetangga dekatnya, Korea Selatan ternyata sudah mulai menggeliat sebagai salah satu “Macan Asia” yang baru juga memproduksi komoditas hasil dari teknologi tinggi seperti yang telah dilakukan oleh Jepang. Belum lagi produk-produk dari Taiwan dan Cina yang juga mulai merambah pasaran dunia. Jepang benar-benar tak lagi merupakan “Pemain Tunggal” sebagai “raja” yang bisa malang melintang memainkan pasar Asia, lebih-lebih pasar dunia. Di Indonesia sendiri, selama berpuluh-puluh tahun sejak Jepang mengakhiri penjajahannya, sebenarnya mereka telah datang kembali sebagai penjajah. Para investor “memberi bantuan” untuk membangun Indonesia dengan merambah dan menguasai semua proyek, mulai pembangkit tenaga listrik, pembuatan jalan dan jembatan, pembangunan kantor, sentra perkantoran, sentra pemukiman, sentra bisnis, sentra industri dan lain-lain. Sementara itu, sebagaimana sudah disebutkan, berbagai jenis produk otomotif dan elektronik telah menguasai pasar Indonesia mulai di kota besar sampai kota-kota kecil. Demikian sudah mendarah daging masyarakat Indonesia terhadap produk Jepang, sehingga mereka tidak menyebut akan membeli “sepeda motor”


melainkan akan membeli “Honda”. Mereka tidak menyebut akan memakai “pompa air” tetapi akn memakai “sanyo”. Semua itu, menandakan bahwa produkproduk Jepang merupakan satu-satunya pilihan karena merk-merk tersebut dianggap produk terbaik dengan harga terjangkau. Kini, orang Indonesia memang bisa memilih banyak produk lain di luar yang dihasilkan oleh Jepang, akibat kebangkitan industri dari Korea dan Cina di samping produk Eropa yang sejak dulu memang sudah masuk ke Indonesia. Berbagai merk seperti KLA dan Hyundai dari Korea Selatan serta Liang Jing dari Cina juga sudah mulai banyak dikenali, disamping BMW, Pigeot, Fiat, Citroen (mobil) dan IBM (komputer/peralatan kantor) dan lain-lain dari Eropa atau AS yang sudah lama masuk ke Indonesia. Dan ini jelas suatu tantangan bagi Jepang. Dahulu orang yang kemampuannya kurang karena tidak mempunyai pilihan lain yang lebih murah, harus menunggu beberapa bulan ataupun beberapa tahun hanya untuk mendapatkan televisi ataupun mesin cuci karena harus mengumpulkan uang terlebih dahulu. Dan sebaliknya orang yang kemampuannya lebih tetap harus membeli produk Jepang karena produk Eropa yang diinginkannya tidak ada di Indonesia dan dilarang masuk oleh Pemerintah Indonesia. Demikianlah penjajahan yang mereka lakukan yang dapat kita sebut sebagai “penjajahan gaya baru” ataupun “penjajahan ekonomi” yang dampaknya sangat menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mereka lakukan dengan halus dan sopan sehingga sampai sekarang pun belum banyak orang Indonesia


yang benar-benar memahami apa yang telah diperbuat perusahaan Jepang dan Pemerintahan Jepang yang selama berpuluh-puluh tahun memeras harta dan keringat orang Indonesia. Mereka seperti memakai topeng dimana wajah mereka yang sebenarnya sangat kejam dan licik akan tertutup gambar topeng yang mereka buat dengan gambar yang menyerupai “dewa penyelamat” yang selalu memberikan bantuan yang sebenarnya adalah “hutang”. Dimana kata-kata ini dibantu oleh penguasapenguasa di zaman sebelum reformasi di Indonesia. Dari hal yang disebutkan di atas haruslah kita mulai dari sekarang, walaupun sudah sangat terlambat untuk berhati-hati atas kebaikan hati saudara tua kita tersebut dengan pengalaman yang sudah kita peroleh selama ini bahwa mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri tanpa punya niat untuk membantu orang lain.

3.2

Pemakaian Energi Dunia Yang Pincang Oleh Jepang

Dalam hal pemakaian energi dunia misalnya, sudah lama keadaannya sangat pincang. Negara-negara industri maju (dimana Jepang termasuk di dalamnya) yang hanya berpenduduk 18 persen dari total penduduk dunia, namun memakai energi sampai 63 persen dari total energi yang dihasilkan dunia. Sementara negara-negara yang dulu pernah tergabung dalam blok komunis dengan penduduk 32 persen dari total penduduk dunia, menggunakan 28 persen


energi dunia. Mari kita lihat bagaimana negara-negara sedang berkembang atau dunia ketiga (dimana Indonesia termasuk di dalamnya) mempunyai jumlah penduduk 50 persen dari total penduduk dunia namun hanya menggunakan 9 persen dari energi dunia. Padahal, 80 persen dari cadangan minyak sebagai energi utama berada di negara-negara miskin atau berkembang, sementara 80 persen pemakainya adalah negara industri. Demikian juga dengan energi-energi lain di luar minyak rata-rata produksinya berada di Selatan (sebutan lain untuk negara miskin dan negara berkembang) namun konsumsi terpusat di Utara (sebutan lain untuk negara industri maju). Begitu besar kekhawatiran pihak Jepang terhadap kemungkinankemungkinan terjadinya perubahan politik secara drastis di Selatan, sudah dibuktikan di mana ketika pecah dua kali perang di Irak akibat penyerbuan AS ke negeri itu, Jepang ternyata ikut terkena imbasnya dengan direpotkan oleh terganggunya pasukan minyak dari Timur Tengah. Oleh karena itu pula, Jepang telah mengajak negara-negara anggota ASEAN yang menjadi produsen dan pengekspor minyak ke negaranya untuk membangun pangkalan persediaan (stockpile) minyak guna mengantisipasi keadaan darurat di masa-masa mendatang. Jelas, ajakan Jepang melalui Direktur Perencanaan Perminyakan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Toshikazu Masuyama ini lebih mengalah kebutuhan impornya agar tidak terganggu, apapun yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Dan negara-negara anggota ASEAN yang


menjadi produsen minyak menyadari ekspor utama produksinya ke Jepang, maka ajakan itu pun mendapat sambutan baik, antara lain oleh Indonesia, Malaysia, Thailand dan Pilipina. Menteri METI, Takeo Hiranuma memang menegaskan dalam suatu pertemuan forum energi yang berlangsung di Osaka pada September 2002, bahwa kebutuhan minyak Asia akan meningkat drastis dalam waktu-waktu mendatang dan atas dasar pertimbangan itulah Jepang mengajak negara-negara di Asia, terutama produsen dan eksportir minyak untuk mengantisipasi kestabilan minyak di Asia. Selama ini, meskipun beberapa negara di Asia juga penghasil minyak, tetapi seperti halnya di Indonesia, tetap masih membutuhkan pasokan minyak untuk mengantisipasi kestabilan minyak di Asia. Selama ini, meskipun beberapa negara di Asia juga penghasil minyak, tetapi seperti halnya di Indonesia, tetap masih membutuhkan pasokan minyak mentah dari Timur Tengah. Dan ini yang dijadikan alasan Jepang untuk mengajak negara-negara di Asia membangun stockpile. Diperkirakan ketergantungan Asia terhadap pasokan minyak mentah dari Timur Tengah di masa mendatang akan meningkat menjadi 80 persen. Selama ini Asia merupakan pengimpor minyak mentah terbesar di dunia dari Timur Tengah. Persediaan minyak mentah yang dihasilkan dari Asia sendiri semakin berkurang. Semua ini membuat harga yang harus dibayar untuk pembelian minyak perbarrelnya dari Timur Tengah menjadi semakin mahal. Dan Toshikazu


Masuyama menilai hal ini dapat mengancam keamanan dan kestabilan energi di Asia. Dalam hal ini presiden Asia Pasific Energy Research Centre di Tokyo, Tatsuo Masuda memberikan contoh, bahwa sejak awal tahun 1990-an, negaranegara di Asia menjadi pembeli minyak mentah dari Timur Tengah harus membayar 1 hingga 1,5 US dollar lebih mahal untuk setiap barrelnya daripada yang harus dibayar oleh AS atau Eropa. Kalau mempelajari kondisi ini, sebenarnya Utaralah yang banyak bergantung pada Selatan. Namun kenyataannya Selatan tetap miskin karena memang dibuat agar tetap miskin lewat proyek-proyek “bantuan ekonomi” atau “kerjasama ekonomi” tadi. Khususnya Jepang, sesungguhnya amat memerlukan negara-negara tetangga sessama Asia, seperti Thailand, Filipina, Malaysia dan Indonesia daripada negara-negara ini memerlukan Jepang. Sebab di negara-negara tersebut tersedia berbagai potensi alam yang dibutuhkan Jepang. Mulai minyak, batubara, hasil bumi (pertanian), hasil hutan (terutama kayu) hingga hasil lautan (terutama ikan) mereka miliki. Tetapi, sekali lagi kenyataan mengatakan negara-negara tersebutlah yang bergantung pada Jepang, karena mereka membutuhkan pasar dan uang dan keduanya dimiliki oleh negara industri maju ini. Jepang bahkan dengan bangga memperlihatkan keunggulan dalam memeras negara miskin dan sedang berkembang dengan mengatakan :”Dengan Indonesia dan Malaysia, kami mengimpor sumber-sumber alam seperti minyak dan kayu. Tetapi proses pemabrikan yang memproduksi barang-barang dengan


bahan baku tersebut untuk ekspor balik dikerjakan oleh Jepang. Kami hanya mengimpor mineral-mineral rendah yang nilai tambahnya atau hasil pertanian. Nilai tambah lebih tinggi pada hasil produk berbahan baku mineral dan hasil pertanian pembuatannya di Jepang. Maka yang terjadi selama ini adalah pembagian kerja vertikal yang berulang dengan nilai keuntungan tetap pada pihak Jepang. Pemilik sumber daya alam dan bahan mentah adalah negara miskin atau sedang berkembang tetapi Jepang yang mengolahnya. Rakyat negara miskin dan sedang berkembang yang mengerjakan pertanian tetapi Jepang yang memiliki industrinya. Ibarat ikan, pemiliknya hanya ke bagian duri, dagingnya di santap oleh Jepang. Keuntungan masuk kantong Jepang, Negara miskin dan sedang berkembang kebagian sampah yang harus dibersihkannya. Jepang malah memandang rendah negara-negara sedang berkembang yang selama ini dijadikan sapi perahnya itu. Sebaliknya terhadap sesama negara Asia yang sebenarnya tidak memiliki sumber alam melimpah, namun sudah tergolong maju menyusul Jepang bahkan dikenal sebagai “Macan Asia” seperti Singapura, Taiwan, Korea Selatan dan Hongkong. Jepang sangat menghargai meskipun dalam beberapa hal merupakan pesaingnya. Belakangan, RRC dan Vietnam juga sudah mulai diperhitungkan oleh Jepang, terutama pasca keruntuhan komunis di mana kedua negara tersebut mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.


3.3 Pergaulan Orang Jepang dalam Perbisnisan Dunia

Orang pernah berkunjung ke Jepang dan akan sangat kagum melihat bahwa negara Jepang sangat baik dan rapi penataannya. Jepang sangat mengetahui bagaimana menata suatu tempat agar tidak terjadi banjir ataupun polusi dan juga untuk kualitas makanan yang dikonsumsi penduduknya. Tetapi ini hanya mereka lakukan untuk kepentingan negara mereka sendiri. Kelihatan sekali sikap orang Jepang yang hanya memikirkan keuntungan bagi kegiatan usahanya dan kesejahteraan bagi sesama orang Jepang tanpa peduli apa yang dilakukan banyak menimbulkan kerugian pihak lain. Misalnya hal ini terlihat ketika mereka menjadi investor dalam penerbangan kayu di Kalimantan di mana kayu-kayu itu kemudian mereka ekspor ke negerinya. Proses yang sudah berlangsung puluhan tahun ini dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh penguasa orde baru sebagai mitra kerjasamanya jelas telah mengakibatkan bumi Kalimantan mengalami kerusakan lingkungan yang amat parah. Dan sebagaimana pribahasa mengatakan “habis manis sepah dibuang”. Begitulah segala kerusakan yang diakibatkan oleh penebangan kayu secara besar-besaran itu mereka tinggalkan begitu saja. Yang penting mereka telah memetik keuntungan besar, memberikan keuntungan bagi usahanya dan memenuhi kebutuhan kayu yang diperlukan negaranya. Kayu-kayu yang mengalir ke Jepang serta negara-negara lain tak berpengaruh apa-apa terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.


Seperti diketahui, ekspor kayu Indonesia terutama dari pulau Kalimantan sebagian besar selama berpuluh tahun dikirim ke Jepang. Dan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan oleh pihak Jepang sama sekali tidak ada. Yang terjadi justru sebaliknya, sehingga seperti yang terlihat sekarang di daerah-daerah tertentu di Kalimantan, hutan telah habis karena penebangan dilakukan secara besar-besaran. Akibat hutan mengalami kerusakan, lingkungan pun menjadi rusak, tanah longsor, banjir dan lapisan tanah subur yang hilang, semua itu menambah kesengsaraan rakyat setempat. Padahal sebagai orang yang terpelajar, para pengusaha perkayuan Jepang tahu betul bahwa untuk mengambil kondisi hutan seperti sebelum terjadi penebangan besar-besaran memerlukan waktu bukan puluhan bahkan ratusan tahun. Padahal orang Jepang ataupun Pemerintahan Jepang yang mana sangat mengetahui bahwa hal ini akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari bagi negara Indonesia, maka sebagai bangsa yang maju dan sangat peduli mengenai lingkungan hidup seperti yang terlihat di negaranya, seharusnya mengingatkan apapun mengambil langkah-langkah pengamanan agar jangan sampai terjadi kerusakan yang sangat parah seperti sekarang ini, walaupun Indonesia bukan negaranya. Sebagai bangsa yang maju, berpendidikan yang tinggi, seharusnya juga mempunyai akhlak yang baik. Dan Pemerintahan Jepang yang jelas-jelas mengetahui hal tersebut seharusnya menyadari bahwa kerusakan hutan yang


terjadi akan berakibat sangat baik untuk Indonesia pada khususnya dan juga untuk dunia pada umumnya. Tetapi karena Pemerintahan Jepang khawatir akan kemungkinan membanjirnya tenaga kerja asing, maka proses masuknya tenaga kerja asing ke negaranya dipersulit. Sampai-sampai mereka mengontrol tenaga kerja tersebut dengan cara bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja di Indonesia dengan mendirikan Balai Latihan Kerja, dimana di Balai ini tenaga kerja dididik dengan keras seperti tentara dan baru akan dapat berangkat ke Jepang setelah mengikuti pendidikan antara enam bulan hingga satu tahun. Beginilah cara mereka untuk mengurangi tenaga kerja yang masuk ke negaranya. Berbagai “barikade” sudah mereka pasang.


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudera Pasifik, di sebelah Timur Laut Jepang dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea dan Rusia. 2. Feodalisme adalah sebuah sistem pemerintahan di mana seorang pemimpin yang biasanya dari kaum bangsawan memiliki anak buah yang banyak yang juga masih dari kalangan bangsawan, tetapi lebih rendah yang disebut vazal. 3. Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, orang Jepang membentuk”mentalitas lapar” untuk dapat mengungguli Negara Barat. 4. Jepang terkenal di dunia dengan sebutan “gila kerja”. 5. Negara-negara industri maju (dimana Jepang termasuk di dalamnya) yang hanya berpenduduk 18 persen dari total penduduk dunia, memakai energi sampai 63 persen dari total energi yang dihasilkan dunia. Sementara negara-negara yang dulu pernah tergabung dalam blok komunis dengan penduduk 32 persen dari total penduduk dunia, menggunakan 28 persen energi dunia. Negara-negara sedang berkembang atau dunia ketiga (dimana Indonesia termasuk di dalamnya) mempunyai jumlah penduduk


50 persen dari total penduduk dunia namun hanya menggunakan 9 persen dari energi dunia 6. Jepang sangat mengetahui bagaimana menata suatu tempat agar tidak terjadi banjir ataupun polusi dan juga untuk kualitas makanan yang dikonsumsi penduduknya. Tetapi ini hanya mereka lakukan untuk kepentingan negara mereka sendiri.


4.2 Saran

1. Sebaiknya mahasiswa Bahasa Jepang lebih dapat mempelajari dan memahami Sejarah Jepang 2. Mahasiswa Bahasa Jepang dapat mempelajari budaya hidup orang Jepang yang mempunyai semangat kuat untuk bangkit setelah Perang Dunia II 3. Dengan kita mempelajari sejarah pemerintahan Jepang, kita bisa mengetahui sistem pemerintahan yang pernah digunakan kekaisaran untuk memerintah Jepang selama berabad-abad 4. Dengan adanya tulisan ini, mahasiswa Indonesia dapat lebih berhati-hati pada negara lain dalam hal menjalin hubungan kerjasama (terutama Jepang).


BAB III PERKEMBANGAN EKONOMI JEPANG PASCA PERANG DUNIA II

Recommend Documents