BAB III OBJEK DAN DESAIN PENELITIAN III.1. Objek Penelitian III.1.1. Sejarah Perusahaan PT.MRC didirikan di Jakarta berdasarkan akte Notaris Jony Fredrik Berthold Tumbelaka Sanjal, SH. No. 42 Tanggal 21 Oktober 1975. Akte Pendirian ini mengalami perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris Agus Madjid, SH No.10 Tanggal 04 Agustus 1998. Akte Pendirian ini juga telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C.06260ht.01.04 TH 2001 tertanggal 21 Agustus 2001. Visi Perusahaan: Menjadi perusahaan kontraktor di bidang jasa kontruksi yang meliputi bidang perumahan, gedung, konstruksi baja dan jalan, interior serta developer dengan ditunjang Total Quality Management yang memberikan Total Quality Services bagi para pengguna jasa di seluruh Indonesia. Misi Perusahaan: 1. Memberikan pelayanan, mutu, dan kepuasan terbaik terhadap pelanggan. 2. Membangun serta menciptakan citra terbaik perusahaan. 3. Serta turut berpartisipasi dalam pembangunan Negara Republik Indonesia.
36
Tujuan Perusahaan: Memberikan layanan dalam mewujudkan impian atau keinginan pelanggan dalam bidang jasa konstruksi, baik perencanaan dan pelaksanaannya yang meliputi: perumahan,
gedung,
konstruksi
baja,
konstruksi
jalan,
disain
interior
dan
pengembangan. III.1.2. Lingkup Usaha 1. Bidang Arsitektur a. Gedung dan Pabrik b. Perumahan dan Permukiman c. Pertamanan 2. Bidang Sipil a. Jalan, Jembatan b. Drainase, Jaringan Pengairan 3. Bidang Tata Lingkungan a. Bangunan Pengelola Air Bersih dan Air Limbah b. Perpipaan Air dan Limbah c. Instalasi Pengelolaan Limbah 4. Bidang Mekanikal a. Instalasi Tata Udara/ AC dan Perlindungan Kebakaran b. Instalasi Perpipaan
37
5. Bidang Elektrikal a. Instalasi Kelistrikan dan Pembangkit b. Instalasi Industri (Gedung dan Pabrik)
III.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan Struktur organisasi berarti penetapan batas tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing karyawan. Oleh karena itu dengan adanya struktur organisasi diharapkan setiap bagian dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Berikut adalah penjelasan ringkas struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang
tanggung jawab dan wewenang dalam penerapan sistem manajemen
Integrasi – ISO 9901: 2008, ISO 14001:2004, OHAS 18001:2007 & Pemaneker No. 05/1996 dalam jajaran manajemen dan fungsi-fungsi di organisasi PT. MRC : RUPS
BOC
DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR
WAKIL
BIDANG
BIDANG
BIDANG
BIDANG
MANAJER
MANAJER
MANAJEMEN
PEMASARAN
TEKNIK
LOGISTIK
PERSONALIA
PROYEK
LAPANGAN
III.1.3.1. Direktur Utama a. Memberikan arah perusahaan b. Menetapkan organisasi perusahaan
38
c. Menetapkan kebijakan integrasi d. Menetapkan sasaran integrasi perusahaan e. Melaksanakan tinjauan manajemen atas penerapan sistem manajemen integrasi f. Menyediakan sumber daya alam yang diperlukan g. Memberikan komitmen dalam memenuhu persyaratan pelanggan dan peraturan perundangan terkait III.1.3.2. Wakil Manajemen a. Merencanakan dan memantau penerapan sistem manajemen integrasi b. Mengkordinasikan kegiatan audit internal dan pengendalian dokumen c. Mengkordinasikan kegiatan tinjaun manajemen d. Melaporkan kinerja sistem manajemen integrasi dan kebutuhan perbaikan kepada manajemen e. Meningkatkan kesadaran karyawan dalam keterlibatnya untuk mencapai sasaran integrasi f. Menjadi wakil perushaan dengan pihak luar menyangkut urusan sistem manajemen integrasi III.1.3.3. Bidang Pemasaran a. Mempersiapkan data-data profil perusahaan b. Mencari informasi proyek-proyek yang akan ditenderkan c. Mempersiapkan dan mengikuti prakualifikasi / tender d. Memplajari persyaratan proyek (persyaratan tender/ kontrak) 39
e. Mempersiapkan dokumen tender dan memantau semua tender yang diikuti III.1.3.4. Bidang Teknik a. Mempelajari persyaratan teknis (persyaratan tender / kontrak) b. Memberi pertimbangan teknis dalam proses tender, pelaksanaan proyek, hingga penanganan masalah dan perbaikan penyimpangan produk c. Menyiapkan dan
mengontrol dokumen teknis pelaksanaan proyek,
seperti gambar dan petunjuk pelaksanaan d. Memberikan pertimbangan teknis dalam pemilihan pemasok dan subkon e. Melaksanakan pemariksaan teknis pelaksanaan dan hasil-hasilnya III.1.3.5. Bidang Logistik a. Melaksanakan pemilihan pemasok barang dan membuat daftar pemasok terseleksi b. Melaksanakan pembelian barang atas permintaan proyek c. Menginvestasikan peralatan dan melaksanakan pemeliharaan d. Melakasanakan pemerikasaan barang yang dibeli, mencatat keluar masuk barang, dan menjaga barang dari kerusakan atau hilang e. Memastikan ketersediaan barang untuk kelancaran proyek
40
III.1.3.6. Bidang Personalia dan Urusan Umum a. Mendokumentasikan uraian pekerjaan dan syarat jabatan b. Melaksanakan rekrutmen dan selaksi calon karyawan c. Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan karyawan sesuai usulan tiap bidang d. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan e. Mencatat dan menyimpan data pelatihan dan data kompetensi pegawai f. Menunjang pelaksanaan proyek dalam urusan kepegawaian dan urusan umum lainya. III.1.3.7. Manajer Proyek a. Membuat usulan organisasi proyek ke Direktur b. Membuat rencana pelaksanaan proyek (biaya, integrasi, waktu) c. Melaksanakan pemilihan subkon d. Memantau pelaksanaan proyek dan hasil-hasilnya e. Menetapkan tindakan perbaikan untuk penanganan masalah f. Melakukan komunikasi dan hubungan dengan kostumer g. Membuat laporan ke manejemen dan ke customer h. Memastikan penerapan sistem manajemen integrasi di proyek III.1.3.8. Manajer Lapangan a. Membuat rencana pelaksanaan di lapangan (rencana mingguan / harian) b. Melaksanakan dan memantau pelaksanaan rencana yang dibuat 41
c. Melaksanakan pemeriksaan sesuai rencan inpeksi dan pengujian d. Melaksanakan penaganan ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan e. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan proyek f. Mengendalikan pemakaian barang dan peralatan proyek
III.2. Prosedur Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh perusahaan dengan cara melakukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) atas transaksi perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak, untuk menghitung
besarnya pajak terutang perusahaan dilakukan dengan
menhitung Pajak Keluaran yang di dapat dari penyerahan Jasa Kena Pajak dan menghitung Pajak Masukan yang di dapat dari perolehan Barang Kena Pajak. Setelah itu apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan maka Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan mengalami kurang bayar, yang pajak kurang bayar sebut disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, sedangkan apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran Maka selisih kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya. PT MRC dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pulo Gadung. PT MRC termasuk Subjek Pajak Pertambahan Nilai, karena PT MRC sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan dan perolehan Barang Kena Jasa atau Jasa Kena Pajak. Objek Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. MRC ada penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean.
42
Dokumen yang digunakan dalam melaksanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai yaitu : 1.
Faktur Pajak Standar Dokumen yang digunakan untuk mengetahi jumlah Pajak Masukan atau Pajak Keluaran, Pembelian Barang Kena Pajak dan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan perusahaan.
2.
Surat Tagihan Dokumen yang berisi tentang jumlah besarnya tagihan yang harus diterima oleh perushaan, dokumen ini akan dikirimkan perusahaan ke penerima jasa.
3.
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Dokumen yang digunakan oleh PT MRC sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran untuk suatu masa pajak. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ini akan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.
4.
Dokumen yang digunakan oleh PT. MRC untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ke Kas Negara.
5.
Bukti Penerimaan Surat Dokumen yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak, dokumen ini sebagai bukti bahwa PT. MRC telah menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak ternpat kegiatan usaha berada.
43
