BAB III OBJEK DAN DESAIN PENELITIAN III.1. Latar Belakang Objek Penelitian III.1.1. Sejarah SAMSAT Serpong Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) didirikan berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: INS/03/M/X/1999, Nomor: 29 Tahun 1999, Nomor: 6/IMK.014/1999, tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). SAMSAT terdiri atas 3 (tiga) instansi yaitu Kepolisian, Pemerintah Daerah serta Jasa Raharja. SAMSAT Serpong berdiri sejak tahun 1997 dan merupakan pemekaran dari SAMSAT Kota Tangerang. SAMSAT Serpong terdiri atas 3 (tiga) instansi yaitu Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Pemerintah Daerah Propinsi Banten serta Jasa Raharja. Tujuan dibentuknya SAMSAT Serpong adalah sebagai upaya peningkatan pajak daerah, mendekatkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil dengan tidak mengenyampingkan faktor keamanan dalam setiap proses pendaftaran kendaraan bermotor. Pembangunan kantor ini berlangsung pada tahun 1995 diatas tanah seluas ± 6000
34
. Kantor tersebut berada diwilayah bumi
serpong damai (BSD) pada komplek perkantoran Jl. Raya Serpong Civic Center Blok 405/5 Bumi Serpong Damai Kota Tangerang Selatan. Kantor SAMSAT memiliki satu gedung yang memiliki 2 (dua) lantai dan 1 (satu ) gedung pendukung diantaranya ialah : a. Lantai 1 1. Ruang pendaftaran, pengesahan, dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). 2. Ruang pendaftaran Bea Balik Nama (BBN) I dan Bea Balik Nama (BBN ) II. 3. Ruang pendaftaran mutasi keluar daerah. 4. Ruang jasa raharja. 5. Ruang fiskal antar daerah atau tunggakkan pajak. 6. Ruang SAMSAT On Line. b. Lantai 2 1. Ruang kepala unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Serpong. 2. Ruang tata usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Serpong. 3. Ruang pajak air bawah tanah atau permukaan. c. Gedung pendukung 1. Ruang tata usaha polisi dan arsip 2. Ruang cek fisik 3. Ruang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Adapun cakupan kewenangan kantor SAMSAT Serpong dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah meliputi : 1. Pendaftaran Bea Balik Nama Pertama / BBN I mencakup : 35
a. Pendaftaran kendaraan baru. b. Pendaftaran kendaraan eks luar daerah. c. Pendaftaran kendaraan eks Dump TNI / Polri. d. Pendaftaran kendaraan eks lelang / putusan pengadilan. 2. Pendaftaran Bea Balik Nama Kedua dan Seterusnya / BBN II mencakup : a. Pendaftaran kendaraan tukar nama. b. Rubah bentuk. c. Ganti warna. d. Ganti nopol. e. Pindah alamat. 3. Pendaftaran kendaraan mutasi keluar daerah. 4. Pelayanan cek fisik kendaraan bermotor. 5. Perpanjangan STNK setiap 5 tahun. 6. Pengesahan STNK setiap 1 tahun. III.1.2. Visi dan Misi SAMSAT Serpong 1. Visi Visi SAMSAT Serpong adalah terwujudnya layanan prima demi kepuasan masyarakat. 2. Misi Misi SAMSAT Serpong adalah sebagai berikut : a. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dalam pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) secara cepat, tepat dan benar serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 36
b. Menyelenggarakan tertib administrasi dokumen secara baik dan benar dalam rangka menjamin kepemilikan dan identitas data kendaraan bermotor. c. Menyajikan data sebagai bahan informasi tentang identitas kepemilikan kendaraan bermotor yang diperlukan untuk mengambil keputusan. d. Melakukan upaya peningkatan untuk layanan melalui perbaikan sarana dan prasarana, sistem komputerisasi serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). III.1.3. Struktur Organisasi SAMSAT Serpong III.1.3.1. Struktur Organisasi Jasa Raharja Kantor perwakilan jasa raharja wilayah tangerang memiliki struktur organisasi yang terdiri atas : a. Kepala perwakilan jasa raharja. Bertanggung jawab secara menyeluruh untuk mengkoordinasikan kegiatankegiatan yang terkait dengan pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalanan (SWDKLLJ). b. Penanggung jawab area. Bertanggung jawab kepada kepala perwakilan dan mengkoordinatorkan kegiatan pemungutan SWDKLLJ.
37
c. Staf BBN I Bertanggung jawab dalam kegiatan pelaksanaan pendaftaran kendaraan bermotor pertama hingga tahap penerbitan STNK berjalan baik dan lancar, serta memastikan STNK yang sudah diterbitkan diterima oleh pemohon. d. Staf BBN II Bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses pedaftaran STNK balik nama, rubah bentuk, ganti warna, ganti mesin, ganti nopol, dan pindah alamat sampai dengan penerbitan STNK. e. Staf perpanjangan / pengesahan. Bertanggung jawab dalam kegiatan perpanjangan atau pengesahan STNK. III.1.3.2. Seksi STNK Kepolisian Daerah SAMSAT Serpong Sub seksi STNK Kepolisian Daerah Metropolitan SAMSAT Serpong terdiri dari : a. Kepala Sub Seksi. b. Perwira Urusan (PAUR) STNK. Paur STNK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kelompok kerja (pokja) BBN I, BBNII, mutasi keluar daerah, pokja pengesahan dan perpanjangan, pokja loket dan korektor. c. Paur Tata Usaha. Paur tata usaha dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pokja cek fisik, tata usaha, pokja tata usaha pembukuan dan pokja arsip dan dokumentasi. d. Wakil Manajemen. Wakil
manajemen
bertanggung
jawab
dalam
mengkoordinasikan
dan
memastikan diterapkannya SMM (Sistem Manajemen Mutu).
38
III.1.4. Inovasi Layanan SAMSAT Serpong 1. Sistem dan Metode a. One Gate System Konsep : i. Deteksi wajib pajak yang membawa senjata tajam atau bahan peledak. ii. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan SAMSAT. Sistem : Security door ditempatkan pada pintu masuk gedung SAMSAT. b. FIFO (First In First Out) Konsep : i. Menghindari adanya diskriminasi dalam pelayanan. ii. Siapa yang datang lebih awal, maka akan selesai lebih awal dalam pengurusan / proses yang sama. iii. Membangun kesadaran wajib pajak untuk senantiasa tertib dan antri dalam pengurusan. Sistem : i. Pemberian nomor urut antrian. ii. Pemasangan pembatas antrian c. SAMSAT Keliling Konsep : i. Meningkatkan mutu pelayanan. ii. Efisiensi waktu dan biaya bagi wajib pajak. iii. Sarana penerangan kepada masyarakat untuk selalu ingat membayar pajak kendaraan bermotor. 39
Sistem : i. Penempatan lokasi sesuai jadwal (instansi pemerintah, mall / pasar swalayan, pusat keramaian / tempat hiburan, dan kampus-kampus). d. STNK Door To Door Konsep : i. Pelayanan pengesahan dan perpanjangan STNK yang proaktif. ii. Memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi wajib pajak. iii. Pengembangan konsep polmas. Sistem : i. Pemberitahuan masa berlaku STNK kepada wajib pajak melalui surat oleh petugas polmas. ii. Pembayaran melalui petugas maupun wajib pajak sendiri. e. Penambahan Loket. f. Penerapan ISO 9001 : 2000 Konsep : Standarisasi sistem pelayanan dan perbaikan kualitas pelayanan Tujuan : i. Adanya perbaikan mutu layanan yang diberikan oleh samsat. ii. Diperolehnya standar waktu. g. Pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Angket, Survey Kepuasan. h. Pengarsipan dan Komputerisasi Arsip. Konsep : i. Menjamin keamanan penyimpanan arsip. ii.Memudahkan pencarian arsip 40
iii. Mempercepat pelayanan untuk kendaraan yang akan mutasi keluar daerah. Tujuan : Menjaga keamanan dan kelengkapan arsip . Sistem : i. Penyimpanan berdasarkan seri nomor polisi ii. Penyimpanan arsip berdasarkan digit pertama angka pada nomor polisi. iii. Penyimpanan arsip dikelompokan berdasarkan motor dan mobil. i. On Line sistem dengan Traffic Management Centre (TMC) Konsep : i. data pendaftaran kendaraan bermotor secara real time dapat diperoleh. ii. Penyajian data secara cepat. iii. Security Acces data kendaraan yang berkaitan dengan tindak pidana. j. Komputerisasi dan On Line Sistem antar Kelompok Kerja Konsep : i. Interkoneksi computer pelayanan semua loket membantu kepastian / akurasi data. ii. Efektifitas dan efisiensi waktu pelayanan kepada wajib pajak. k. Loket Pelayanan Pengaduan Konsep : i. Menangani keluhan yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke ruang pelayanan pengaduan. ii. Meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan masukan / keluhan yang disampaikan wajib pajak.
41
2. Sarana dan Prasarana a. Loket Pelayanan Pengaduan. b. Smoking Area. c. Kotak Saran. d. Enqueu Machine. 3. Human Resources a. Pelatihan service Excellent / ISO 9001 : 2000. b. Pin Petugas. c. Officer Of The Month III.2. DPKAD Provinsi Banten UPTD Serpong Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000, tentang pembentukkan Provinsi Banten maka eks wilayah kerja I pembantu Gubernur Jawa Barat yang terdiri atas Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon menjadi provinsi Banten. Terbentuknya Provinsi Banten dilatar belakangi semangat dan tujuan adanya peningkatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan maksud tersebut maka Pemerintahan Provinsi Banten dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah dan dinas pendapatan sebagai salah satu kelengkapan perangkat pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun pendapatan daerah. Sebagaimana dimaklumi bahwa secara yuridis formal Dinas Pendapatan Provinsi Banten adalah sebagai salah satu perangkat kelengkapan pemerintah daerah dengan 42
keputusan Gubernur Banten Nomor 02 tahun 2001, tertanggal 6 Januari 2001, tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Banten. Dengan jumlah personil awal 84 orang dengan Kepala DISPENDA pertama H. Sudirman Abdurahman, SH (6 Januari 2001 – 16 April 2001), setelah masa jabatan tersebut maka melalui Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 05 Tahun 2001 tanggal 3 Mei 2001 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dilingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Banten dengan kepala DISPENDA yang kedua pada tanggal 16 April 2001 yaitu Drs. H. Rochimin Sasmita dengan jumlah personil sebanyak 150 orang. Tugas pokok DPKAD Provinsi Banten UPTD Serpong adalah melaksanakan tugas dalam pengelolaan dan penerimaan pemungutan pendapatan daerah. Jenis pelayanan yang terdapat di DPKAD Provinsi Banten UPTD Serpong antara lain PKB (Daftar Ulang), BBNKB I, BBNKB II, Cek Fisik, Pencetakan TNKB, Pencarian Arsip Polisi dan Penerbitan STNK Hilang. III.2.1. Visi dan Misi UPTD Serpong 1. Visi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintaan dan pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat Banten yang religius, mandiri, sejahtera lahir maupun batin. 2. Misi a. Meningkatkan eksistensi dan kapasitas kelembagaan. b. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah. c. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pendapatan daerah.
43
III.2.2. Struktur Organisasi UPTD Serpong a. Kepala unit pelaksana teknis dinas 1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas dinas diwilayah kerja unit pelaksana teknis dinas (UPTD). 2. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan. 3. Memberikan saran pertimbangan atau informasi mengenai situasi pendapatan
diwilayah
kerja
sebagai
bahan
untuk
menetapkan
kebijaksanaan. 4. Melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan kebijaksanaan. 5. Menyusun program kerja. 6. Mengadakan hubungan kerjasama fungsional dengan instansi baik pemerintah maupun swasta. 7. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan ketatausahaan dilingkungan unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD). 8. Mengumpulkan
mengelola
data
dan
membuat
laporan
serta
menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas dilingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD). 9. Mengadakan pembinaan dan peningkatan untuk para staf. 10. Memimpin, membina, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dikantor sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT).
44
b. Kepala seksi pendapatan lain-lain 1. Melaksanakan tugas yang diberikan kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD). 2. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD). 3. Melaksanakan penerimaan pembayaran berdasarkan surat perhitungan dan penetapan pemungutan pendapatan daerah. 4.
Melaksanakan
pemberian
tanda
lunas
pembayaran
pemungutan
pendapatan daerah. 5. Melaksanakan pencatatan penerimaan pendapatan daerah kedalam buku penerimaan. 6. Melaksanakan penerimaan laporan pengelolaan pungutan pendapatan daerah yang dikelola dinas atau instansi penghasilan. 7. Melaksanakan pembukuan daftar tunggakan pungutan pendapatan daerah. 8. Melaksanakan pencatatan penagihan tunggakkan dan sisa tunggakkan pemungutan pendapatan daerah. 9. Melaksanakan
koordinasi
dengan
instansi
terkait
dalam
rangka
penerimaan dan penagihan pemungutan pendapatan daerah. 10. Menyusun rencana dan pelaksanaan penagihan tunggakan. 11. Menyediakan data sebagai bahan dalam pembuatan laporan.
45
c. Kepala seksi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) / BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) 1. Merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pelayanan. 2. Melaksanakan koordinasi pelayanan intern. 3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pelayanan dengan didasarkan first in first out (FIFO). 4. Meneliti dan mencatat nilai jual kendaraan bermotor bagi kendaraan yang belum tercantum dalam surat keputusan gubernur sebagai dasar perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan melaporkan kepada kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD). 5. Melakukan pemantauan pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. 6. Menyiapkan dan menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan. 7. Mengamankan dan mengendalikan bukti-bukti pendaftaran, pendataan, penetapan, dan penerimaan sebagai bahan dokumentasi. 8. Menyampaikan daftar tunggakan beserta dokumennya. 9. Melaksanakan pemeriksaan berkas atas kendaraan yang akan dimutasi. d. Kepala sub bagian tata usaha 1. Menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan program 2. Melaksanakan urusan ketatausahaan kantor. 3. Menyusun dan merumuskan anggaran kebutuhan dan kegiatan kantor. 46
4. Menyusun dan merumuskan pedoman dan tata laksana kegiatan. 5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan. 6. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian. 7. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor. 8. Menyusun, mengelola, dan menyampaikan laporan secara berkala. III.2.3. Tenaga Kerja UPTD Serpong Tenaga kerja yang ada di DPKAD (Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Banten UPTD Serpong berjumlah 50 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kerja Sukarela (TKS), Satpam, dan Pramubakti. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel III.1: Tabel III.1 Jumlah Tenaga Kerja UPTD Serpong. No.
Jabatan
Jumlah (Orang)
1.
PNS
15
4.
TKS
28
5.
Satpam
6
6.
Pramubakti
1 Total
50
Sumber : UPTD Serpong III.2.4. Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja UPTD serpong Tingkat pendidikan tenaga kerja yang ada di DPKAD Provinsi Banten UPTD Serpong terdiri dari S2, S2, D3, D1, SMA, dan SMP. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel III.2: 47
Tabel III.2 Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja UPTD Serpong. No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1.
S2
3
2.
S1
16
3.
D3
5
4.
D1
2
5.
SMA
21
6.
SMP
3 Total
50
Sumber : UPTD Serpong III.3. Penerapan International Organization for Standardization ( ISO) 9001 : 2000 Samsat serpong menetapkan persyaratan kepada wajib pajak yaitu kepastian waktu pelayanan dan kesesuaian identitas kepemilikan, serta identitas kendaraan. Standar waktu pelayanan untuk wajib pajak di SAMSAT Serpong dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut ini:
48
Tabel III.3 Standar Pelayanan Bagi Wajib Pajak Realisasi waktu No.
Jenis Pelayanan
Standar ISO 9001 : 2000 Pelayanan
1.
PKB (Daftar Ulang)
60 menit
45 menit
2.
BBNKB I
8 jam
8 jam
3.
BBNKB II
3,5 jam
3 jam
4.
Cek Fisik
30 menit
30 menit
5.
Pencetakan TNKB
60 menit
60 menit
6.
Pencarian Arsip Polisi
60 menit
30 menit
7.
Penerbitan STNK Hilang
60 menit
45 menit
Sumber : SAMSAT Serpong III.4. Desain Penelitian III.4.1. Jenis dan Sumber Data a. Data Primer : Data mengenai tata cara administrasi pembayaran dan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta tata cara penentuan atau penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
49
b. Data Sekunder : Membaca
pembahasan
masalah
seperti
Undang-Undang,
Peraturan
Pemerintah, makalah serta buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. III.4.2. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dan keterangan dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan (Field Research), dengan cara memperoleh data dan keterangan dari tempat penelitian dilakukan untuk kali ini adalah UPTD dan Samsat dengan melakukan : 1. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian berupa tinjauan langsung yang dilakukan pada UPTD dan Kantor Samsat untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan cara : a. Dokumentasi. Mengumpulkan dokumen–dokumen tentang tata cara penetapan dan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UPTD dan Kantor Samsat. b. Observasi. Dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap penerapan pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hasil observasi kemudian dibandingkan dengan kriteria yang sesuai dengan penelitian literatur untuk menemukan masalah, sebab, akibat dan memberikan masukkan atau rekomendasi.
50
c. Inquires Of The Client. Penulis melakukan tanya-jawab langsung dengan pimpinan maupun karyawan di Kantor Samsat mengenai bidang kegiatan, sistem, dan prosedur yang dilakukan instansi tersebut yang berkaitan dengan masalah yang dibahas terutama mengenai administrasi pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, guna memperoleh informasi untuk mendukung penelitian ini. 2. Metode Kepustakaan Melakukan pengumpulan data sekunder melalui sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mencari, dan membaca pembahasan masalah seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, makalah, dan buku-buku. III.4.3. Metode Analisis Data 1. Metode Analisis kualitatif Dalam metode ini penulis menyusun teori-teori Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang mana data-data tersebut diperoleh dari UPTD dan Kantor Samsat serta melalui buku-buku yang berhubungan dengan pajak daerah dan buku pendukung lainnya, yang disusun melalui proses pengumpulan data, pengklasifikasian data dan pengembangan pola dari data tersebut guna mengetahui perkembangan administrasi pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 2. Metode Analisis Kuantitatif Menghitung angka-angka yang berkaitan dengan rencana dan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah, 51
Pendapatan Asli daerah yang sedang dilaksanakan pada periode tertentu yang dicanangkan
Pemerintah
Provinsi.
Hal
tersebut
dilakukan
dengan
menganalisis data-data dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui apakah ada peningkatan atau penurunan pajak dari penerimaan pajak tersebut. Untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi maka akan dipergunakan teknik analisis sebagai berikut : Analisis Comparative adalah membandingkan rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak yang selanjutnya dianalisis. Rumus yang digunakan sebagai berikut : a. Untuk mengukur tingkat pertumbuhan BBNKB maupun PAD pada kantor SAMSAT Serpong, rumusnya :
b. Untuk mengukur perbandingan antara rencana dan realisasi, rumusnya :
c. Untuk mengukur kontriibusi BBNKB terhadap PAD, maka rumusnya :
52
