46
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 3.1.
Kerangka Pemikiran Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 1999 membuka
peluang dan harapan bagi setiap daerah untuk menentukan nasibnya ditangan sendiri atau berdiri diatas kakinya sendiri. artinya dengan segala kreaktifitas, intergitas dan akuntanbelitas setiap daerah dapat mengembangkan dirinya sendiri melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara bertangungjawab dan berkelanjutan demi tercapainya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Otonomi Daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertangungjawab kepada daerah merupakan langkah stategis. Dikatakan demikian karena Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumberdaya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia menyonsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Abe (2002) mengukapkan sisi positif dari desentralisasi adalah; 1) Bagi pemerintah pusat desentralisasi tentu akan menjadi jalan yang mengurangi beban pusat; 2) Program atau rencana-rencana pembangunan yang hendak diwujutkan akan lebih realistik, lebih mengenal dan lebih dekat dengan kebutuhan lokal; 3) Memberikan kesempatan pada daerah untuk belajar mengurus rumahtangganya sendiri, dan dengan demikian belajar untuk bisa menangkap dan merumuskan aspirasi masyarakat setempat dan 4) Dengan adanya pemberian kewenangan (politis kearah devolusi) maka akan membuka peluang bagi keterlibatan dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai produk politik dari otonomi daerah itu sendiri memberikan kewenangan penuh bagi daerah otonom untuk mengurus rumahtangganya sendiri. Artinya pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilakan mengurus rumah tangganya sendiri secara terintergrasi, berkeadilan dan bertanggungjawab.
47 Pemerintah pusat tidak lagi mempartonase, apalagi mendominasi pemerintah dan masyarakat didaerah. Peran pemerintah pusat dalma konteks desentralisasi adalah supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Disisi lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 1999, membuka peluang bagi berbagai daerah, baik ditingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk memekarkan diri sebagai daerah otonom baru. Tujuan dari pemekaran wilayah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 adalah ; a). peningkatan kesejahteraan masyarakat; b). percepatan pertumbuhan demokrasi masyarakat; c). percepatan perekonomian daerah; d). percepatan pembangunan daerah e). peningkatan keamanan dan ketertiban; dan f) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Keberhasilan dari suatu pemekaran wilayah secara umum ditandai dengan terciptanya kondisi yang lebih baik setelah pemekaran jika dibandingkan sebelum pemekaran, tidak hanya pada kabupaten hasil pemekaran namun juga pada kabupaten asal yang dimekarkan. Pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tanggal 7 Januari 2003, yang baru berusia 6 (enam) tahun. diharapkan dapat mendorong meningkatnya pelayanan pada bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuaan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya. Sebelum pemekaran Kepulauan Aru merupakan satuan sub gugus pulau dari Kabupaten Maluku Tenggara. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi dan karekteristik wilayah yang khas Kabupaten Kepulauan Aru layak dibentuk, hal ini disebabkan oleh : 1). Jarak dan rentang kendali pemerintahan yang jauh menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tidak efektif dan efisien; 2). Kesenjangan dan kebocoran wilayah (regional linkages) sebagai akibat dari aliran sumberdaya alam, aliran sumberdaya manusia (brain drain), aliran sumberdaya fanainsal (capital outflow), aliran sumberdaya informasi dan aliran kekuasaan mengalir ke luar atau ke pusat pertumbuhan (fenomena backwash); 3). Infrastruktur sangat terbatas; 4). Tingkat kemiskinan cukup tinggi disertai minimnya sumberdaya manusia (SDM); dan 5). Degadasi SDA di dalam wilayah gugus kepulauan aru sebagai akibat illegal fishing, illegal loging dan illegal oil yang sering terjadi di perairan Kepulauan Aru.
48 Dengan adanya pemekaran wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara maka secara tidak langsung dapat meningkatkan beban tugas yang ditandai dengan pembentukan dinas/kantor pemerintahan yang baru baik instansi vertikal maupun organisasi daerah yang berdapak pada pengeluaran rutin daerah, memperpendek rentang kendali pemerintahan terutama layanan pemerintah, memperkuat ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Sedangkan bagi Kabupaten Induk itu sendiri tidak lain berdampak pada menurunya beban tugas; efisiensi dan efektifitas tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; memperkuat perekonomian daerah. Untuk mencapai tujuan pemekaran wilayah sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku
maka, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru perlu
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berorentasi pada pengembangan potensi unggulan yang merupakan lending sektor bagi pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Dengan demikian, maka akan dilakukan analisis terhadap kenyataankenyataan di lapangan, sehingga akan dapat diketahui apakah tujuan pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana diamanatkan dalam UU No.40 Tahun 2003 telah tercapai atau tidak dan faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan permasalahan serta langkah-langkah kebijakan yang dapat ditempuh dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah sebagai pelaku pembangunan di daerah . Secara sederhana kerangka pemikiran studi ini digambarkan seperti pada Gambar 1. Informasi ini diharapkan dapat menunjukkan arah pembangunan pasca pemekaran baik di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi yang kuat demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
49
Panjangnya rentang kendali pemerintahan Tidak efektif dan efisiensi pelayanan pemerintah Infrastruktur pelayanan public dan dasar sangat terbatas Keimiskinan SDM rendah Tidak optimalnya kinerja perekonomian daerah Kebocoran wilayah (regional lingkages)
Maluku Tenggara 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kesejahteraan Masyarakat Terciiptanya Demokrasi Percepatan Eko.Daerah Percepatan Potensi Daerah Keamanan dan Ketertiban Hubungan Pusat-daerah
Tujuan Pemekaran
sebelum pemekaran sesudah pemekaran Kab. Kepulauan Aru
Meningkatnya Beban Tugas
Efisiensi dan Efektifitas
Memperkuat perekonomian Daerah
Proses Pembangunan ` Struktur Ekonomi & Kesejahteraan
Kapasitas Fiskal
Stategi Pembangunan Kedepan
Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian
Distribusi Manfaat
50 3.2. Kerangka Pendekatan Operasional Terdapat 4 (empat) hal utama yang ingin diketahui sebagai dampak adanya pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu; 1). Perkembangan Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat; 2). Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah sebelum dan setelah pemekaran; 3) Sektor Perekonomian yang Potensial dikembangkan bagi Ekonomi Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru setelah pemekaran dan; 4). Distribusi Manfaat dan Pengambilan Kebijakan (stakeholder) setelah pemekaran. Pertumbuhan dan perkembangan struktur ekonomi dilihat melalui data PDRB sebelum dan setelah pemekaran. Pertumbuhan dan perkembangan kapasitas fiskal daerah didekati dengan data Pendapatan Daerah dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum dan setelah pemekaran mengunakan data sekunder serta kontibusi sektor basis dan non basis dan sektor yang menjadi kompetatif dan koperatif perekonomian wilayah Kabupaten Kepulauan Aru setelah pemekaran , data yang diperlukan adalah data PDRB dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Aru serta PDRB dan Tenaga Kerja provinsi maluku sebagai perbandingan. Sementara untuk mengetahui dampak pemekaran wilayah terhadap distribusi stakeholder dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru digunakan data primer . Adapun alat analisis yang digunakan meliputi Analisis deskriptif untuk mengetahui pertumbuhan struktur ekonomi dan kapasitas fiskal daerah, analisis Indeks Diversitas Entropi (IDE) untuk mengetahui perkembangan struktur ekonomi dan kapasitas fiskal daerah sebelum dan sesudah pemekaran wilayah untuk Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru. Analisytic Hierarchy Proces (AHP) bertujuan mengetahui distribusi dampak pemekaran wilayah antar stakeholder setelah pemekaran wilayah, Analisis Keresponden untuk mengetahui persepsi masyarakat/responden tentang dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis Shift Share (SS) dan analisis Location Quetiont (LQ) serta analisis deskriptif untuk mengetahui kontribusi masingmasing
sektor yang potensial dikembangkan bagi perekonomian wilayah
Kabupaten Kepulauan Aru.
SEBELUM PEMEKARAN Pertumbuhan dan perkembangan Struktur ekonomi dan kapasitas Fiskal Daerah 1. 2. Analisis LQ, SS & 1. Analisis Deskritif & Analisis IDE PDRB 2. Analisis IDE Pendapatan Daerah
Data PDRB dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malra 2000-2009
Kesejahteraan Masyarakat
1. 3. Pertumbuhan & Perkembangan Struktur Ekonomi & Kapasitas Fiskal Daerah 2. 4. Kontribusi Sektor terhadap PDRB
Analisis Koresponden
1. 3. Analisis Deskriptif, Analisis IDE PDRB dan IDE Pendapatan Daerah 4. Analisis LQ, SS & Deskriptif 2.
1. Data Primer (Kuesioner & Wawancara)
Data PDRB dan Pendapatan Daerah Malra, Kepulauan Aru & PDRB Propinsi Maluku (2000-2007)
Stategi Pembangunan Ke Depan
51
SETELAH PEMEKARAN
Kesejahteraan Masyarakat
Distribusi Stakeholder
Analisis Koresponden
Analisis AHP
Data Primer (Kuesioner & Wawancara)
Hasil / Upaya Pencapaian Tujuan Pemekaran
Gambar 2 Kerangka Pendekatan Operasional
52 3.3. Kerangka Teori Perekonomian Wilayah Kerangka Teori dalam penulisan ini merupakan uraian teori-teori yang terkait dengan variabel-variabel dan alat analisisnya yang dipakai dalam melihat permasalahan dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan demikian dalam rangka melihat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian wilayah Kabupaten Kepulauan Aru sebelum dan sesudah pemekaran selain
dapat
mengunakan alat analisis yang ada juga dapat digunakan analisis yang memiliki keterkaitan dalam melihat dan menjawab masalah penelitian.
1.
Pendapatan Wilayah Salah satu komponen penting dalam melihat pertumbuhan ekonomi suatu
wilayah adalah pendapatan masyarakat didalam wilayah tersebut dan untuk melihat pendapatan masyarakat suatu wilayah mengunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut BPS (2007) pendapatan regional merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang di turunkan dari hasil perhitungan Produk Domistik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dinilai berdasarkan harga pasar pada tahun bersangkutan, digunakan untuk melihat perubahan struktur ekonomi suatu daerah dan untuk menghitung berdasarkan pendapatan perkapita dari penduduknya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan merupakan semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan harga pada tahun tertentu yang dipiih sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau region, karena data ini mencerminkan pertumbuhan produksi barang dan jasa secara rill dari suatu tahun ketahun berikutnya. Sehingga dalam perhitungan dalam penulisan ini mengunakan tahun dasar 2000. Berdasarkan pendekatannya
PDRB dapat dihitung dengan 3 (tiga)
pendekatan antara lain : 1) Pendekatan Produksi Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk
53 barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit produksi didalam suatu daerah atau region dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun). Unit produksi atau yang lebih dikenal dengan lapangan usaha/sektor ekonomi di kelompokan menjadi 9 (Sembilan) lapangan usaha/sektor yaitu : 1). Sektor Pertanian, 2). Sektor Pertambangan dan Penggalian, 3). Sektor Industri, 4). Sektor Listrik, Gas & Air Bersih, 5). Sektor Bangunan, 6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Resatauran, 7). Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, 8). Sektor Keuangan, Persewahan dan Jasa Perusahan dan 9). Sektor Jasa-Jasa. 2) Pendekatan Pendapatan Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah atau region dalam jangka waktu tertentu (1 tahun) balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semua balas jasa faktor produksi ini sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Jika semua balas jasa faktor produksi tadi ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto pada salah satu sektor ekonomi maka akan disebut nilai tambah bruto. Sehingga jumlah nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi akan diperoleh produk domestik regional bruto (PDRB). 3) Pendekatan Pengeluaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah pengeluaraan atau pengunaan yang mencakup konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik regional bruto, ekspor neto (ekspor dikurangi impor) dan perubahan stok di dalam suatu daerah atau region dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun). Indikator lain dalam melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga dapat mengunakan indikator kelayakan finansial dan ekonomi perekonomian suatu wilayah dapat mengunakan anlisis finansial dan ekonomi. Menurut Rustiadi et al (2008) Analisis financial pada dasarnya melihat perbandingan antara pengeluaran dan pendapatan (revenue earning) ekonomi wilayah dari industri atau aktifitas usaha ekonomi, serta waktu didapatkan hasil (returns). Selain itu untuk
54 mengetahui secara komperhensif tentang kinerja layak atau tidaknya suatu aktifitas usaha atau proyek maka dikembangkan berbagai kriteria yang pada dasarnya membandingkan antara biaya dan manfaat atas dasar suatu tingkat harga umum tetap yang diperoleh suatu industri yang mengunakan nilai sekarang (present value) yang telah selama umur usaha atau industri tersebut. Salah satu upaya untuk melihat kelayakan finansial adalah dengan metode Cash flow analysis. Alasan pengunaan metode ini adalah adanya pengaruh waktu terhadap nilai uang selama umur kegiatan usaha. Cash flow analysis dilakukan setelah komponen-komponen di tentukan dan diperoleh nilainya. Komponenkomponen tersebut terdiri dari penerimaan dan manfaat (benefit; inflow), dan pengeluaran atau biaya (cost;out flow). Selisih antara keduanya disebut manfaat nilai bersih (net benefit). Untuk mengetahui tingkat kelayakan ekonomi dapat digunakan lima kriteria, namun umumnya dipakai tiga kriteria yaitu; Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio (NBC ratio) dan Internal Rate of Return (IRR).
Sedangkan analisis ekonomi ditujukan untuk mengestimasi nilai
ekonomi suatu aktifitas usaha atau program dilihat dari sisi perekonomian masyarakat. Dalam analisis ekonomi dilakukan penyesuaian harga faniansial agar dapat menggambarkan nilai sosial secara menyeluruh baik untuk input maupun output suatu usaha atau program investasi serta harga pasar tidak selalu mengambarkan nilai kelangkaan industri, sehingga pendapatan nasional berubah menjadi Opportunity Cost (Rustiadi. et al, 2008) 2. Teori Indeks Entropy (Interaksi Spasial) Teori Indeks Entropy atau Teori Interaksi Spasial merupakan suatu mekanisme yang mengambarkan dinamika yang terjadi disuatu wilayah karena aktifitas yang dilakukan oleh sumberdaya manusia didalam suatu wilayah. aktifitas-aktifitas yang dimaksud mencakup diantaranya mobilitas kerja, migrasi, arus informasi dan arus komoditas, mobilitas pelajar, dan aktivitas-aktivitas konfrensi, seminar, lokakarya, atau kegiatan sejenisnya, pemanfaatan fasilitas pribadi atau fasilitas umum bahkan tukar menukar pengetahuan serta mempelajari hubungan berupa pergerakan komoditi, barang-barang, orang informasi lainnya
55 antara titik-titik dalam ruang (King E. Hayes, 1984 yang diacu Saefulhakim, 2003). Perkembangan ekonomi suatu wilayah dapat didekati dengan pendekatan suatu sistem. Dapat dipahami dari semakin meningkatnya jumlah komponen sistem serta penyebaran (jangkauan spasial) komponen sistem tersebut. Kedua hal tersebut pada dasarnya bermakna peningkatan kuantitas komponen serta perluasan hubungan spasial dari komponen di dalam sistem maupun dengan sistem luar. Artinya suatu sistem dikatakan berkembang jika jumlah dari komponen/aktifitas sistem tersebut bertambah atau aktifitas dari komponen sistem tersebar lebih luas. Sebagai suatu contoh : perkembangan suatu wilayah dapat ditunjukkan dari semakin
meningkatnya
komponen
wilayah,
misalnya
alternatif
sumber
pendapatan wilayah dan aktifitas perekonomian di wilayah tersebut, semakin luasnya hubungan yang dapat dijalin antara sub wilayah-sub wilayah dalam sistem tersebut maupun dengan sistem sekitarnya. Perluasan jumlah komponen aktifitas ini dapat dianalisis dengan menghitung Indeks Diversifikasi dengan Konsep Entropi. Analisis Indeks Entropi digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi dan pendapatan daerah suatu wilayah. Pada prinsip pengertian Indeks Entropi ini adalah semakin beragam aktifitas atau semakin luas jangkauan spasial, maka semakin tinggi entropi wilayah. Artinya wilayah tersebut semakin berkembang. Sehingga jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah jika memiliki nilai IDE tinggi maka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan suatu wilayah itu semakin baik atau berkembang dan sebaliknya apabila perekonomian dan pendapatan wilayah tidak berkembang dengan baik maka, perekonomian dan pendapatan suatu wilayah tidak mengalami perubahan atau statis. Pemodelan IDE dapat dilihat pada metodologi penelitian dalam penulisan ini.
3. Teori Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Teori keungulan komparatif dan kompetitif melihat kosentrasi sektor atau komoditi pada suatu wilayah yang memiliki keungulan komparatif, dimana sektor atau komoditi tersebut menjadi pendorong utama (prime mover) pertumbuhan wilayah artinya bahwa sektor tersebut memberikan keuntungan ganda dalam
56 menciptakan barang dan jasa sebagai sektor basis yang memiliki daya saing dengan pergeseran pertumbuhan yang cepat atau memiliki keungulan kompetitif. Sehubungan dengan itu menurut Samuelson (1995) yang diacu setiawan (2006), bahwa setiap wilayah perlu mengetahui sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar (comparative advantage) dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiiki kompetitif (competitive advantage) untuk dikembangkan, artinya dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah (vaule added) yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu relative singkat dan sumbangan perekonomian wilayah menjadi cukup besar. Produk tersebut biasa menjamin pasar untuk diekspor keluar daerah atau keluar negeri dan selanjutnya bias mendorong sektor lain untuk turut berkembang sehigga perekonomian wilayah secara keseluruhan dapat bertumbuh karena ada saling keterkaitan atara sektor yang memberikan multiplier effect. Analisis Location Quotient
merupakan metode analisis yang umum
digunakan di bidang ekonomi geografi. Namun demikian, LQ ini sering juga digunakan di bidang ilmu yang lain. Blakely 1994 yang diacu Saefulhakim (2003) menyatakan bahwa LQ ini merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk melengkapi analisis lain yaitu shift share analysis. Secara umum, metode analisis ini digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan/basis (aktifitas). Disamping itu, LQ juga bisa digunakan untuk mengetahui kapasitas ekspor perekonomian suatu wilayah serta tingkat kecukupan barang/jasa dari produksi lokal suatu wilayah. Menurut Bendavid (1991) bahwa Location Quotient (LQ) adalah suatu indeks untuk mengukur tingkat spesialisasi (relatif) suatu sektor atau sub sektor ekonomi suatu wilayah tertentu. Pengertian relatif disini diartikan sebagai tingkat perbandingan suatu wilayah dengan wilayah yang lebih luas (wilayah referensinya), dimana wilayah yang diamati merupakan bagian dari wilayah yang lebih luas. Lebih lanjut dikatakan bahwa LQ dapat dinyatakan dalam beragam ukuran, namun yang sering digunakan adalah ukuran kesempatan kerja (employment) sektor atau sub sektor dan ukuran nila tambah produk (value added).
57 Location Quotient (LQ) merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktifitas tertentu dengan pangsa total aktifitas tersebut dalam total aktifitas wilayah. Secara lebih operasional, LQ didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktifitas pada sub wilayah ke-i terhadap persentase aktifitas total terhadap wilayah yang diamati. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa (1) kondisi geografis relatif seragam, (2) pola-pola aktifitas bersifat seragam, dan (3) setiap aktifitas menghasilkan produk yang sama. Persamaan dari LQ ini adalah :
LQ
IJ
X X
IJ .J
X / X
/
I. ..
......................................................................... (3.1)
Dimana: Xij
: derajat aktifitas ke-j di wilayah ke-i
Xi.
: total aktifitas di wilayah ke-I
X.j
: total aktifitas ke-j di semua wilayah
X..
: derajat aktifitas total wilayah
Untuk dapat menginterprestasikan hasil analisis LQ, adalah sebagai berikut : -
Jika nilai LQij > 1, maka hal ini menunjukkan terjadinya konsentrasi suatu aktifitas di sub wilayah ke-i secara relatif dibandingkan dengan total wilayah atau terjadi pemusatan aktifitas di sub wilayah ke-i.
-
Jika nilai LQij = 1, maka sub wilayah ke-I tersebut mempunyai pangsa aktifitas setara dengan pangsa total atau konsentrasai aktifitas di wilayah ke-I sama dengan rata-rata total wilayah.
-
Jika nilai LQij < 1, maka sub wilayah ke-I tersebut mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas yang secara umum ditemukan diseluruh wilayah. Data yang biasa digunakan untuk analisis ini antara lain : data tenaga
kerja, data luas atau total suatu komoditas, data PDRB atau data lain. Data tersebut harus mempunyai beberapa unit sampel dan dapat diketahui jumlah total populasinya yang lengkap. Sebagai contoh adalah data produksi yang ada dalam unit-unit kecamatan, oleh karenanya harus diketahui jumlah total produksi tersebut
dalam tingkat kabupaten secara keseluruhan. Semua data yang bisa
digunakan sebagai penerapan analisis shift share menggunakan data dalam
58 minimal dua titik waktu sedangkan LQ bisa dilakukan untuk data satu titik waktu (Rustiadi,2009)
Localization Indeks (LI) Localization Index merupakan salah satu index yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktifitas dibandingkan dengan kecenderungan total di dalam wilayah.
Umumnya indeks ini digunakan untuk mengetahui persen
distribusi suatu aktifitas tertentu di dalam wilayah. Atau secara umum analisis ini digunakan
untuk
menentukan
wilayah
mengembangkan aktifitas tertentu.
mana
yang
potensial
untuk
Persamaan LI ini bisa dikatakan sebagai
bagian dari persamaan LQ. Persamaan Localization Index ini adalah
LI
J
12
X X n
I 1
IJ .J
X X
I. ..
................................................................... (3.2)
Aturan untuk menginterpretasikan hasil analisis Localization Index tersebut adalah : Jika nilainya mendekati 0 berarti perkembangan suatu aktifitas cenderung memiliki tingkat yang sama dengan perkembangan wilayah dalam cakupan lebih luas. Tingkat perkembangan aktifitas akan relatif indifferent di seluruh lokasi.
Artinya aktifitas tersebut mempunyai peluang tingkat
perkembangan relatif sama di seluruh lokasi.Jika nilainya mendekati 1 berarti aktifitas yang diamati akan cenderung berkembang memusat di suatu lokasi. Artinya aktifitas yang diamati akan berkembang lebih baik jika dilakukan di lokasi-lokasi tertentu (Rustiadi, 2009)
Specialization Index Specialization Index merupakan salah index yang menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan aktifitas-aktifitas yang ada.
Lokasi tertentu
menjadi pusat bagi aktifitas yang dilakukan. Persamaan SI ini bisa pula dikatakan sebagai bagian dari persamaan LQ. Persamaan Localization Index ini adalah :
59
SI
I
P 12 J 1
X X
IJ I.
X X
.J ..
.....................................................................(3.3)
Konvensi yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan persamaan Specialization Index tersebut adalah : 1. Jika nilainya mendekati 0 berarti tidak ada kekhasan. Artinya sub wilayah yang diamati tidak memiliki aktifitas khas
yang relatif menonjol
perkembangannya dibandingkan dengan di sub wilayah lain. 2. Jika nilainya mendekati 1 berarti terdapat kekhasan. Artinya sub wilayah yang diamati memiliki aktifitas khas yang perkembangannya relatif menonjol dibandingkan dengan di sub wilayah lain. Shift-share analysis (SSA)
merupakan salah satu dari sekian banyak
teknik analisis untuk memahami pergeseran struktur aktifitas di suatu lokasi tertentu dibandingkan dengan suatu referensi (dengan cakupan wilayah lebih luas) dalam dua titik waktu. Pemahaman struktur aktifitas dari hasil analisis shift-share juga menjelaskan kemampuan berkompetisi (competitiveness) aktifitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktifitas dalam cakupan wilayah lebih luas. Sejalan dengan itu Rustiadi et al (2008) mengatakan Shift-share analysis (SSA) dilakukan untuk mengukur aktifitas ekonomi suatu wilayah apakah mengalami pergeseran srtruktur aktifitasnya yang cepat atau lamban atau memiliki kemampuan berkompetensi yang memberikan gambaran kinerja aktivitas ekonomi suatu wilayah. Hasil analisis shift-share menjelaskan kinerja (performance) suatu aktifitas di suatu sub wilayah dan membandingkannya dengan kinerjanya di dalam wilayah total. Analisis shift-share mampu memberikan gambaran sebab-sebab terjadinya pertumbuhan suatu aktifitas di suatu wilayah. Sebab-sebab yang dimaksud dibagi menjadi tiga bagian y.i. sebab yang berasal dari dinamika lokal (sub wilayah), sebab dari dinamika aktifitas/sektor (total wilayah) dan sebab dari dinamika wilayah secara umum. Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan di atas, dari hasil analisis shift share diperoleh gambaran kinerja aktifitas di suatu wilayah. Gambaran kinerja ini dapat dijelaskan dari 3 komponen hasil analisis, yaitu:
60 1. Komponen Laju Pertumbuhan Total (Komponen share). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu yang menunjukkan dinamika total wilayah. 2. Komponen
Pergeseran
Proporsional
(Komponen
proportional
shift).
Komponen ini menyatakan pertumbuhan total aktifitas tertentu secara relatif, dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah yang menunjukkan dinamika sektor/aktifitas total dalam wilayah. 3. Komponen Pergeseran Diferensial (Komponen differential shift). Ukuran ini menjelaskan bagaimana tingkat kompetisi (competitiveness) suatu aktifitas tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor/aktifitas tersebut dalam wilayah.Komponen ini menggambarkan dinamika (keunggulan/ketakunggulan) suatu sektor/aktifitas tertentu di sub wilayah tertentu terhadap aktifitas tersebut di sub wilayah lain. Persamaan analisis shift-share ini adalah sebagai berikut :
X..(t1)
X i(t1) X..(t1) X ij(t1) X i(t1) 1 X..(t 0) X i(t 0) X..(t 0) X ij(t 0) X i(t 0) .................................(3.4)
SSA
a
b
c
Dimana : a = komponen share b = komponen proportional shift c = komponen differential shift, dan X.. = Nilai total aktifitas dalam total wilayah X.i = Nilai total aktifitas tertentu dalam total wilayah Xij = Nilai aktifitas tertentu dalam unit wilayah tertentu t1 = titik tahun akhir t0 = titik tahun awal Jenis data yang bisa digunakan dalam analisis ini sangat beragam, tergantung dari tujuan yang ingin dijelaskan. Syaratnya (1) data terdiri dari kelompok-kelompok aktifitas yang dibagi dalam unit wilayah (sub wilayah) tertentu, dan (2) data terdiri dua titik waktu. Data yang sering digunakan untuk analisis ini antara lain : data tenaga kerja, pendapatan, PDRB, nilai tambah, penduduk dan penggunaan lahan yang masing-masing dapat dibagi dalam
61 aktifitas-aktifitas (sektor/jenis) tertentu dan dibagi dalam unit-unit wilayah. Khusus untuk data penggunaan lahan, harus selalu dicatat bahwa jumlah total luas lahan dalam suatu wilayah secara administratif relatif tetap dari tahun ke tahun. Dengan demikian, untuk analisis dengan data tersebut nilai share = 0 (Rustiadi, 2009).
2.4. Hipotesis Berdasarkan latar belakang permasalahan, kerangka teori dan kerangka pemikiran yang di kemukakan diatas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut : 1. Perkembangan struktur perekonomian wilayah dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru di duga mengalami peningkatan. 2. Diduga dampak pemekaran wilayah terhadap kapasitas fiskal mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang positif. 3. Diduga terjadi pergeseran yang signifikan antara sektor ekonomi yang berperan didalam perekonomian wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. 4. Diduga distribusi manfaat pemekaran wilayah dirasakan oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Kepulauan Aru.
