BAB III KASUS DAN ANALISIS KASUS
Bedasarkan uraian pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan proses hukum penanganan perkara tindak pidana di lingkungan Peradilan Militer. Membuat penulis tertarik untuk membahas satu kasus yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Kasus perkara pidana Nomor : PUT/18-K/PMT-III/AD/VII/2008.
A. KASUS 1. Kronologi Kasus1 Terdakwa mengenal saksi-1 (Sdr.Cristomus Wamuar) selaku Kopermas (Koperasi Peran Serta Masyarakat) Arhasso sejak awal tahun 2004, yaitu pada saat saksi-1 datang ke kantor Puskopaddam XVII/Trikora dalam rangka meminta bantuan menjualkan kayu bulat / log milik Koperasi Arhasso. Selanjutnya pada tanggal 12 maret 2004 Terdakwa selaku Ketua Pukopaddam XVII/Trikora telah menerima kuasa penuh dari Saksi-1 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Maret 2004, yaitu melaksanakan penjualan kayu bulat / logs jenis merbau milik Kopernas Arhasso kepada pembeli dan menerima uang hasil penjualan sepenuhnya, yaitu sebanyak 1.826,45 M3 dengan harga setiap kubiknya sebesar Rp.600.000, dalam surat kuasa tersebut Terdakwa menulis nama Terdakwa dengan jabatan selaku Ketua Puskopaddam.
1
Dikutip dari surat Putusan Nomor : PUT/18-K/PMT-III/AD/VII/2008. Hal 17.
41
Dalam kontrak jual beli tersebut Terdakwa selaku pihak penjual sepakat menjual kayu bulat Merbau kepada Saksi-2 (Sdr. Zukri Ganda Saputra) sebagai pihak pembeli sebanyak 2.400 M3 teras dengan harga Rp.1.050.000,-/M3 teras (satu juta lima puluh ribu rupiah per meter kubik) barang sudah berada di kapal, dengan penyerahan sebanyak 2 kali shirpment pemuatan kayu log dalam bulan April dan Mei 2004 yang ditujukan ke alamat PT. Asia Tropical jl. Sultan Abdullah No.55 Makasar. Dari kontrak jual beli kayu bulat (log) dengan Saksi-2, dari jumlah kayu bulat Merbau sebanyak 2.400 M3 teras hanya terealisasi sebanyak 1.826,45 M3, dengan pengiriman kayu bulat / log dari Jayapura ke PT. Asia Tropical di Jl. Sultan Abdullah No.55 Makasar sebanyak 2 kali yaitu tanggal 29 April 2004 sebanyak 1.175,69 M3 dengan penjualan sebesar Rp.966.150.500,sedangkan pemngiriman yang kedua tanggal 13 Oktober 2004 sebanyak 650,76 M3 dengan nilai penjualan Rp. 446.257.500,-. Sehingga seluruh penjualan kayu tersebut sebesar Rp. 1.412.408.000 dan semuanya telah dilengkapi dengan dokumen dari dinas kehutanan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) dan Daftar Hasil Hutan.
Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit yang dilakukan oleh Tim Audit
Kodam
XVII/Trikora
Nomor
LHPA/TIM/01/VI/2005
yang
telah
melakukan pemeriksaan tentang aliran dana jual beli kayu bulat / log yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, dari bukti-bukti pengiriman, penerimaan hasil penjualan serta biaya yang dikeluarkan maka penrimaan dari hasil penjualan kayu tersebut adalah sebesar Rp. 1.412.408.000 yang setelah dikurangi biaya pengeluaran sebesar
Rp. 1.333.148.995, masih diperoleh pendapatan / laba
42
sebesar Rp. 79.259.005,- tetapi laba tersebut tidak terdapat sebagai pendapatan SHU Puskopaddam XVII/Trikora tahun 2004. Keuntungan / laba yang diperoleh dari hasil penjualan kayu bulat / log tersebut oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke bendahara Puskopaddam XVII/Trikora, tetapi keuntungan tersebut dinikmati sendiri oleh Terdakwa sebagai keuntungan pribadi.
Bahwa pelaksanaan jual beli kayu bulat / log tersebut, dari penerimaan Surat kuasa untuk menjualkan kayu bulat / log Ketua Kopermas Arhasso yg disini sebagai Saksi-1 maupun pembuatan Kontrak Jual Beli Kayu Bulat dengan Saksi2, dapat terjadi karena jabatan maupun sarana yang ada pada diri Terdakwa selaku Ketua Puskopaddam XVII/Trikora, oleh karenanya seharusnya keuntungan dari pelaksanaan jual beli kayu bulat / log tersebut yang sebesar Rp. 79.259.005,diserahkan Terdakwa ke bendahara Puskopaddam XVII/Trikora sebagai Pendapatan Puskopaddam XVII/Trikora, tetapi terdakwa telah memakai seluruh keuntungan untuku kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, sehingga akibat perbuatan tersebut Terdakwa telah merugikan Puskopaddam XVII/Trikora.
2. Dakwaan2 Dalam surat dakwaan, Terdakwa pada pokoknya didakwa dengan dua dakwaan alternatif. Alternatif pertama yaitu : PRIMAIR : bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan maret tahun 2000 empat dan tanggal tiga belas bulan oktober tahun 2000 empat, setidak-tidaknya dalam 2
Dikutip dari surat Putusan Nomor : PUT/18-K/PMT-III/AD/VII/2008. Hal 17
43
bulan maret tahun 2000 empat dan bulan april tahun 2000 empat dan bulan oktober tahun 2000 empat, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 empat, di markas Puskopaddam XII/Trikora di Jayapura, setidak-tidaknya di suatu tempat di Jayapura, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya telah melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
SUBSDAIR : bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan maret tahun 2000 empat dan tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun 2000 empat dan tanggal tigabelas bulan bulan Oktober tahun 2000 empat dan bulan Oktober tahun 2000 empat, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 empat di Markas Puskopaddam XVII/Trikora di Jayapura, setidak-tidaknya di suatu tempat di Jayapura, setidaktidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III surabaya telah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan
diri
sendiri
atau
orang
lain
atau
suatu
korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.
Dakwaan alternatif kedua bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempattempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Maret tahun 2000 empat dan tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun 2000
44
empat dan tanggal tiga belas bulan Oktober tahun 2000 empat dan bulan Oktober tahun 2000 empat, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 empat, di Markas Puskopaddam XVII/Trikora di Jayapura, setidak-tidaknya di suatu tempat di Jayapura, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya telah melakukan tindak pidana “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal : Pertama : PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. SUBSIDAIR : Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua : Pasal 372 KUHP.
45
3. Keterangan Saksi-saksi3 Saksi 1 : Duma Tanga menjabat sebagai Bendahara Puskopaddam - Keterangan saksi dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-1 kenal dengan terdakwa sejak tahun 2003 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan. - Bahwa saksi ditunjuk sebagai bendahara Puskopaddam XVII/Trikora dengan dilengkapi surat perintah yang dikeluarkan oleh Ka Puspkopaddam XVII/Trikora. - Bahwa saksi sebagai Bendahara Puskopaddam XVII/Trikora mempunyai tugas mencatat semua atau setiap dana yang keluar/masuk secara rinci dari semua unit usaha dan tercatat dalam dua buku yaitu buku kas dan buku pengawasan. - dan bendahara mengambil uang dan dilaporkan selanjutnya dibukukan di kas dan uangnya disimpan di brangkas Puskopaddam XVII/Trikora. - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Zukri ganda Saputra dan Sdr. Christomus Wamuar yang merupakan rekanan dari terdakwa dalam jual beli kayu bulat, dan saksi belum pernah menerima dana hasil jual beli kayu bulat/ log kerjasama antara Terdakwa dengan Sdr. Zukri Ganda Saputra dan Sdr. Christomus Wamuar untuk di catat dalam buku kas Puskopaddam XVII/Trikora.
3
Dikutip dari surat Putusan Nomor : PUT/18-K/PMT-III/AD/VII/2008. Hal 25
46
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana chas dari Terdakwa selama periode 2004 untuk dicatat dalam pembukuan buku kas Puskopaddam XVII/Trikora. Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan. Saksi 2 : Tri Janto menjabat sebagai Kasi (Kepala sesi) Audit - Saksi- pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapat perintah dari Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2003 di kantor Puskopaddam XVII/Trikora agar saksi membantu bapak Aheng mengawasi penurunan kayu Puskopaddam XVII/Trikora dari KM 21 Koya Koso untuk dibawa ke Logpound Hole Tekam, 15 hari sebelum saksi diperintahkan Terdakwa Bapak Aheng sudah melakukan kegiatan penurunan kayu ke Hole Tekan, pada waktu itu saksi sampai di KM 21, keberadaan kayu tersebut ditumpuk jalan KM 21 dan sebagian ada di KM 23, kondisi kayu sudah ditebang agak lama karena kulit kayu sudah terlepas, kayu yang ada pada waktu itu merupakan kayu log jenis Merbau dengan ukuran beraneka ragam rata-rata diameter 65cm panjang rata-rata 10M sebanyak 1.124 batang. - Kaitan antara Kopermas Arhasso yang dipimpin Saksi-3 dengan kayu log di
KM 21 Koya
Koso dan Puskopaddam
XVII/Trikora
yaitu
sepengetahuan Saksi, Saksi-1 sebagai Ketua Kopermas Arhasso pemilik kayu-kayu log di KM 21 Koya Koso memberikan kuasa kepada Terdakwa sebagai Ketua Puskopaddam XVII/Trikora guna melaksanakan penjualan kayu log kepada pembeli dan menerima uangnya dari pembeli.
47
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui adanya surat kuasa yang dibuat oleh Saksi-3 kepada Terdakwa, Saksi baru tahu adanya surat tersebut pada waktu pengapalan kayu melalui pelabuhan Jayapura diperiksa oleh Dir Samapta Polda Papua atas nama Kombes Pol Suwarno. Untuk lokasi kayu log berupa lahan tetapi Saksi tidak tahu itu hutan lindung atau hutan apa Saksi tidak tahu tetapi pemilik hutan tersebut menurut keterangan Saksi-3 sebelumnya adalah milik PT.Hanurata, kemudian menjadi lahan IPKMA Kopermas Arhasso. - Bahwa sepengetahuan Saksi lahan penebangan kayu bulat Kopermas Arhasso untuk perijinan lokasi penebangan Saksi tidak tahu, tetapi berdasarkan dokumen SKSHH ijin tersebut adalah IPKMA Kopermas Arhasso. - Bahwa Saksi mendapat perintah untuk membantu pelaksanaan pengiriman kayu bulat dan KM 21 waktu pelaksanaan perintah secara aktif untuk kerja pemuatan dan pengapalan pertama di Hole Tekam selama 43 hari, tetapi apakah cuaca buruk turun hujan dan hari-hari libur serta kendaraan alat berat rusak maka Saksi tidak kerja dan Saksi kembali ke kantor Puskopaddam XVII/Trikora dan waktu itu sambil menunggu kapal angkutan tiba, sehingga waktu yang diberikan kepada saksi tidak terbatas. - Bahwa kaitan antara Kopermas Arhasso yang dipimpin Saksi-3 dengan kayu log di KM 21 Koya Koso dan Puskopaddam XVII/Trikora yaitu sepengetahuan Saksi, Saksi-1 sebagai Ketua Kopermas Arhasso pemilik kayu-kayu log di KM Koya Koso memberikan kuasa kepada Terdakwa
48
sebagai Ketua Puskopaddam XVII/Trikora guna melaksanakan penjualan kayu log kepada pembeli dan menerima uangnya dari pembeli. - Pada saat pengiriman kayu bulat dari KM 21 Koya Koso ke Hole Tekam menggunakan truck trailer satu unit milik Bapak Rudi Doom yang dipinjam oleh Terdakwa, truck empat unit milik Bapak Zukri PT. Bama Adi Pratam atas koordinasi dengan Terdakwa dan truck enam unit milik orang umum yang dipinjam PT. Bama Adi Pratama yaitu bapak Yacob, untuk truck dibayar oleh Terdakwa dengan perhitungan setiap 1 M3 dibayar Rp. 85.000,-. - Bahwa proses pengiriman kayu bulat/log yang melalui Hole Tekam adalah sesuai dengan SKSHH No seri DD 0555118, pada tanggal 29 April 2004 sebanyak 636 batang sama dengan 1.175,69 M3 jenis kayu merbau dengan ukuran rata-rata diameter 65 Cm panjang 6 M dengan menggunakan KM. Bangun luas, cara pengiriman adalah kayu yang ada di tempat penimbunan kayu (TPK) dibawa ke dermaga untuk dinaikkan (kapal kecil) untuk menuju kapal angkut yaitu KM bangun Luas yang berada di tengah laut. - Bahwa setelah kayu bulat terkirim proses pembayarannya dan besarnya Saksi tidak tahu, hanya Saksi pernah diperintahkan Terdakwa untuk ikut Saksi-2 ke Bank Internasional Indonesia (BII) Jayapura untuk mengambil uang sebanyak Rp. 192.718.815,- pada tanggal 25 Oktober 2004 pukul 14.00 WIT kemudian sekira pukul 14.19 WIT kembali ke BII Jayapura uang langsung saksi serahkan kepada Tersangka di dalam ruangan, selanjutnya saksi disuruh keluar.
49
- Bahwa uang hasil penjualan kayu bulat yang diterima Terdakwa sepengetahuan Saksi tidak dimasukkan dan tidak di catat dalam buku kas Puskopaddam XVII/Trikora. - Bahwa uang yang Saksi terima selama kegiatan pengurusan kayu bulat sebesar Rp. 300.000,- dan setelah kegiatan Saksi diberi Rp. 1.000.000,dan Terdakwa bilang ini sebagai hadiah.
Saksi 3 : Chistamus Wamuar menjabat sebagai staf keamanan -
Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di sawmil Victory Cemerlang IWI Abepantai dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
-
Bahwa saksi sebagai Ketua Kopermas Arhasso sejak tahun 1999 memiliki ijin yang sah, yaitu IPK-MA dan untuk memperoleh IPK-MA harus memiliki : a. Situ (Surat Ijin Tempat Usaha). b. (Surat Ijin Surat Perdagangan). c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). - Bahwa menurut saksi ijin IPK-MA Kopermas Arhasso yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. - Bahwa lokasi IPK-MA milik Kopermas Arhasso terletak di daerah KM 21 Koya Koso Distrik Abepura, dengan luas 10.000 Ha dan yang dipergunakan baru 2.000 Ha IPK-MA diterbitkan sejak tahun 2003. - Bahwa IPK-MA yang saksi miliki dikeluarkan oleh Dishut Propinsi Papua Sejak tahun 2003 atas nama Saksi sendiri dengan keputusan Kadishut Propinsi Papua Nomor : 522.1/633.
50
- Bahwa yang mengelola IPK-MA adalah Kopermas Arhasso sendiri mulai ditebang sampai TKP (Tempat Penimbunan Kayu) yang dibiayai Kopermas Arhasso dengan cara pembayaran setelah jual. - Bahwa dalam melakukan penebangan pohon di lahan IPK-MA milik Kopermas Arhasso menggunakan alat : a. 2 (dua) unit buldozer dari CV. Papua Agro disewa perhari Rp. 6.000.000,- selama 20 hari yang membiayai Kopermas Arhasso. b. 3 (tiga) unit Chainsaw milik masyarakat yang disewa dengan sistem pembayaran perbatang setiap pohon yang ditebang sebesar Rp. 500,- yang membayar Kopermas Arhasso. - Bahwa yang mempunyai modal untuk penebangan kayu dari Kopermas Arhasso. - Bahwa Kopermas Arhasso tidak bekerja sama dengan Puskopaddam XVII/Trikora, tetapi sekedar mimta bantuan alat berat dan memberi surat kuasa penjualan kayu dalam bentuk log (bulat). - Bahwa kayu yang berasal dari IPK-MA Kopermas Arhasso semua berjumlah 1.826,45 M3, jenis kayu Merbau dan untuk jumlah batangnya saksi tidak tahu. - Bahwa sakisi menurunkan kayu dimulai sekitar bulan Pebruari 2004 dari KM 21 Koya Koso Menuju Log Pond Hole Tekam dengan meminta bantuan Terdakwa.
51
- Bahwa kopermas Arhasso menjual kayu melalui Terdakwa hanya 1 kali pada tahun 2004 dan sepengetahuan saksi kayu log setiap kubiknya Rp. 600.000,- Bahwa yang menentukan harga kayu log per M3 seharga Rp. 600.000,adalah Saksi sendiri, sedangkan yang dimiliki oleh Kopermas Arhasso berjumlah 1.822,53 M3 kalau dijual keseluruhan kayu log harganya Rp. 1.095.870,- Bahwa rincian jual beli kayu bulat oleh Saksi dengan Terdakwa, Saksi pernah pinjam uang kepada Terdakwa sekitar bulan Desember 2003 sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian pinjam beras 20 karung @25 Kg seharga @ Rp. 80.000,- jadi harga Rp. 1.700.000,- sekitar bulan Desember 2003, selain itu selama proses kayu dari KM 21 Koya Koso ke haltecamp pinjam uang Rp. 15.000.000,- + Rp. 2.000.000,- , Rp. 10.000.000,- , Rp. 6.000.000,- , Rp. 3.000.000,- , Rp. 7.000.000,- , Rp. 7.000.000,- , Rp. 4.250.000,- , Rp. 1.050.000,- , untuk tahun 2004 hari tanggalnya Saksi lupa dan Saksi terima pembayaran akhir setelah pengiriman kayu melalui kapal yang kedua sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga setelah dijumlah seluruhnya adalah Rp. 127.000.000,-. - Bahwa setiap penerimaan uang dari Terdakwa Saksi selalu menerima kwitansi tetapi kwitansi tersebut sudah hilang, karena saat itu Saksi tidak menduga jika Kwitansi-kwitansi tersebut akan berguna dikemudian hari, sebab Saksi tidak menguasai sistem management yang baik.
52
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku mengalami kerugian yang jumlahnya tidak disebutkan, Terdakwa menyampaikan bahwa pengiriman kayu bulat ini adalah hanya untuk membantu Saksi. - Bahwa surat kuasa yang dibuat tanggal 12 Maret 2004 Kopermas Arhasso memberi kuasa kepada Terdakwa hanya sebatas menjual kayu dan menerima uang penjualan dan surat tidak boleh dibatalkan secara sepihak, termasuk pihak Kopermas Arhasso tidak mengurus dokumen atau suratsurat yang diperlukan untuk penjualan kayu dan kayu tersebut oleh Terdakwa dijual kepada siapa Saksi tidak tahu. - Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 75.000.000,tanggal 14 Mei 2004 Rp. 59.000.000,- , tanggal 15 Oktober 2004, Rp. 100.000.000,- , tanggal 15 Oktober 2004 dan Rp. 43.000.000,- tanggal 15 Oktober 2004, Saksi hanya pernah menerima uang dari Terdakwa dan Sdr. Sukri Ganda Saputra yang semuanya dipotong terhadap pembayaran hasil jual beli kayu yang akan dibayarkan kepada Saksi dan Saksi hanya mengakui apa yang telah disebutkan pada jumlah yang tersebut.
Saksi 4 : Zukri Ganda Saputra - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 pada waktu saksi mendatangi kantor Terdakwa di Puskopaddam XVII/Trikora dalam hubungan bisnis kayu bulat. - Bahwa saksi sebagai pihak pembeli log Saksi tidak mengetahui asal mula kayu tersebut didapatkan oleh Terdakwa sesuai perjanjian kontrak jual beli tersebut yang jelas kayu harus legal dan dilengkapi surat yang ada yang
53
Saksi tahu kayu tersebut sudah berada di atas kapal dan siap dikirim ke alamat yang dituju. - Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa adalah jenis kayu Merbau dalam kontrak jual beli kayu bulat tersebut berjumlah 2.400 M3, sedangkan realisasinya adalah pengiriman pertama 636 batang atau 1.175,69 M3 jadi jumlah total pengiriman kayu bulat yang direalisasikan adalah 636 batang atau 1.175,69 M3 ditambah 650,76 M3 sama dengan 1.826,45 M3. - Bahwa pada saat pengiriman kayu bulat yang pertama tanggal 29 April 2004 sebanyak 1.175,69 M3 dan pengiriman kayu yang kedua tanggal 13 Oktober 2004 sebanyak 492 batang (650,76 M3) semua dilengkapi dengan dokumen dari Dinas Kehutanan : a. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH). b. Daftar Hasil Hutan (DHH). - Bahwa yang mengurus dokumen pengiriman kayu bulat tidak jelas dan yang membayar DR dan PSDH yang menyetor uang adalah Saksi untuk DR Rp. 204.936.937 untuk PSDH Rp. 75.452.328,-. - Bahwa selama proses kerjasama jual beli kayu dengan Terdakwa saksi mengeluarkan biaya untuk mendukung kegiatan jual beli kayu bulat mengeluarkan uang sejumlah Rp. 598.730.856,- yang terdiri dari : a. PSDH
: Rp. 75.452.328,-
b. DR
: Rp. 204.963.937,-
c. Ambil Cash
: Rp. 75.000.000,-
d. Rekapitulasi Biaya
: Rp. 129.714.600,-
54
e. Reskrim Polda Papua
: Rp. 10.000.000,-
f. Ketua Puskopad
: Rp. 25.000.000,-
g. Houling 808 m3 x Rp. 75.000,-
: Rp. 60.000.000,-
h. Demorit 2hari x Rp. 8.000.000,-
: Rp. 16.000.000,-
i. Pak Christ Wamuar
: Rp. 2.000.000,-
- Bahwa rincian atau tahapan jumlah nominal pembayaran jual beli kayu bulat dari Saksi kepada Terdakwa yang harus dibayarkan Rp. 1.412.408.000,- yang terdiri dari : a. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan : Rp. 598.730.865,b. Pembayaran Tahap II
: Rp. 397.500.000,-
c. Pembayaran Tahap III
: Rp. 223.458.284,-
d. Pembayaran terakhir pelunasan
: Rp. 192.718.850,-
Jumlah
Rp. 1.412.408.000,-
- Bahwa dokumen yang ada saat kayu bulat berada diatas kapal SKSHH dan DHH tetapi saat Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membayar PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutan) ke Departemen Kehutanan sebesar Rp. 75.452.328,- yang disetorkan melalui Bank Indonesia pada tanggal 27 April 2004. Selain itu saksi juga diminta membayar DR (Dana Reboisasi) sebesar Rp. 204.963.937,- ke Bank Mandiri Menhut dengan Nomor rekening 122.0089006756 tanggal 28 April 2004.
Saksi 5 : Rudy Dompura
55
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dalam hubungan kerja pemakaian Tongkang dan tank boat dan tidak ada hubungan keluarga atau family. - Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang Saksi sebagai Direktur PT. Fajar Bina Sukses dan PT. Anugrah Bina Sukses yaitu melaksanakan permintaan Owner kapal sesuai peraturan perundang-undangan pelayaran Nasional dan di PT. Fajar Bina Sukses melaksanakan permintaan owner barang dalam rangka pemuatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Bahwa terdakwa menggunakan jasa PT. Fajar Bina Sukses dan PT. Anugrah Bina Sukses dalam proses bongkar muat dan pengapalan kayu bulat pada tanggal 19 April 2004 PT. Fajar Bina Sukses menghendel kegiatan bongkar muat kayu log di Hole Tekam dan pada tanggal 19 April 2004 PT. Anugrah Bina Sukses menghendel kegiatan tongkang Minahasa dan Tank Boat Maesa dalam rangka langsir kayu log dari pantai Hole Tekam ke kapal Bangun Luas. - Bahwa rincian perhitungan tagihan dari pengguna jasa bongkar muat diperhitungkan berdasarkan satuan M3 mengacu pada peraturan Kepala Pelabuhan Sarmi. - Bahwa dari penggunaan jasa bongkar muat kayu bulat tanggal 19 April 2004 sebanyak 1175, 69 M3 biaya tagihan yang dikenakan kepada Terdakwa keseluruhan sebesar Rp. 29.795.616. - Bahwa perincian perhitungan tagihan dari pengguna jasa Tank Bout dan Tongkang untuk pengangkutan kayu bulat dari Hole Tekam ke KM
56
bangun luas antara Terdakwa dengan PT. Anugrah Bina Sukses perhitungan biaya berdasarkan kesepakatan bersama operator Tongkang Trunk Bout dengan pemakaian jasa dengan perhitungan berdasarkan satuan M3. - Bahwa biaya tagihan yang dikenakan untuk menggunakan jasa Tank Bout dan Tongkang guna melansir kayu bulat dari Hole Tekam ke KM Bangun Luas pada tanggal 19 April 2004 keseluruhan Rp. 129.325.900,berdasarkan satuan M3 mengacu SKSHH, Tarif jasa berdasarkan kesepakatan. - Bahwa saksi bisa menunjukan dokumen asli dari tagihan PT. Anugrah Bina Sukses dan PT. Fajar Bina Sukses. - Bahwa kwitansi pembayaran biaya sewa Tank Bout dan Tongkang tanggal 19 April 2004 sampai dengan tanggal 28 April 2004 tertanggal 6 Mei 2003 ada kesalahan penanggalan kwitansi yang benar adalah tanggal 6 Mei 2004. Saksi 6 – Tejo Sulaksono menjabat sebagai Wakil Ketua Puskopaddam - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih di Taruna Akabri sampai dengan sekarang, Terdaka sebagai Ketua Puskopaddam XVII/Trikor dan tidak ada hubungan keluarga maupun family. - Saksi menjelaskan bahwa modal pokok Puskopaddam XVII/Trikora yaitu modal seendiri dan modal pinjaman bisa berasal dari pinjaman dari pihak lain.
57
- Bahwa dalam pengembangan bisnis Puskopad dengan PT atau badan hukum dalam penandatanganan perjanjian/kontrak apabila menggunakan cap dinas satuan baik dilakukan oleh PNS maupun Militer harus menjantumkan pangkat/NRP, dikarenakan Puskopad merupakan badan usaha di bidang perkoperasian yang sah. - Bahwa pada tanggal 15 Maret 2004 Terdakwa selaku Ketua Kopermas Puskopaddam XVII/Trikora telah mengadakan jual beli kayu bulat/log dengan saksi-4. - Bahwa perijinan Kopermas kepada Puskopaddam XVII/Trikora tidak ada dan hal lain tidak dibenarkan adanya Kopermas Puskopaddam XVII/Trikora. - Terdakwa
mengatas
namakan
Kopermas
Puskopaddam
XVII/Trikoradengan stempel/cap satuan Puskopaddam XVII/Trikora tidak sah, apalagi tidak mencantumkan pangkat. - Saksi berpendapat bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut Terdakwa tidak menggunakan dana dari Puskopaddam. - Bahwa dalam konrak jual beli kayu bulat tersebut tidak pernah dibicarakan dengan pengurus Puskopaddam XVII/Trikora dan dalam transaksi jual beli kayu tersebut sepengetahuan saksi tidak menggunakan dana dari Puskopaddam XVII/Trikora. - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang pembayaran hasil penjualan kayu bulat/log dari saksi-4 karena setiap datang ke kantor tidak mau
58
komunikasi dengan yang lain kecuali langsung ke Kolonel Inf. Richard Ginting. - Bahwa Saksi mengetahui adanya informasi tentang surat kuasa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku ketua Puskopaddam XVII/Trikora dengan Ketua Kopermas Arhasso, setelah adanya pemeriksaan/Verifikasi dari Kodam XVII/Trikora di Puskopaddam dalam pengiriman kayu bulat/log yang mana foto copy dokumen tersebut dibawa Kapten Inf Fauzi. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian : 1. Bahwa dalam kapasitas sebagai Ketua Poskopad Terdakwa tidak kewajiban secara langsung segala aktivitas Puskopad dilaporkan kepada Pangdam selaku Pembina. 2. Terdakwa bersama-sama saksi pernah meninjau kelokasi TPK Km-21. 3. Terdakwa pernah briefing dengan Pengurus terkait, seperti Komben Ka Unit EMKL maupun Ka Unit Kayu. Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : Saksi 7-Fauzi menjabat sebagai Kepala Primkopti - Saksi mengetahui jumlah kubik kayu yang dikirim oleh Puskopaddam XVII/Trikora pada tanggal 29 April 2004. - Bahwa yang melakukan pembayaran jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) adalah Zukri Ganda Saputra (saksi-4) sebesar Rp. 20.035.500,dengan perincian kayu milik Puskopaddam XVII/Trikora sebanyak
59
650,76x Rp. 15.000,- = Rp. 9.750.000,- dan kayu milik PT. Bama Pratama Adi Jaya sebanyak 685,70 x Rp 15.000,- = Rp. 10.285.500, kemudian dipotong biaya operasional sebesar Rp. 4.535.500,- sisanya sebesar Rp. 15.500.000,-
yang
merupakan
keuntungan
EMKL
Puskopaddam
XVII/Trikora dan seharusnya masuk ke bendahara Puskopaddam XVII/Trikora diambil/dipakai oleh Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 29 Oktober 2004. - Atas keterangan saksi 2, Terdakwa membenarkan sebagian dan dibantah sebagian yaitu pada saat Saksi datang melapor Terdakwa mengatakan meminjam dulu uang hasil EMKL tersebut karena uang Terdakwa ada di bendahara nanti dipotong. - Atas bantahan Terdakwa pada prinsipnya Saksi membenarkan uang sebesar Rp. 15.000.000 sebagai keuntungan EMKL Puskopaddam XVII/Trikora dipinjam oleh Terdakwa. 4. Keterangan Terdakwa4 Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari wawasan objektif dan dari posisi yang objektif pula, maka Majelis menkonstrantir fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti surat yakni sebagai berikut : - Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr. Cristomus Wamuar (saksi-3) sejak tahun 2003 di Sawmill Victory Cemerlang Abepantai. Kemudian 4
Dikutip dari surat Putusan Nomor : PUT/18-K/PMT-III/AD/VII/2008. Hal 50
60
pada awal tahun 2004 Sdr. Christomus Wamuar selaku Ketua Kopermas Arhasso datang ke kantor Puskopaddan XVII/Trikora menemui Terdakwa dalam rangka meminta bantuan untuk menjualkan kayu bulat/log milik Kopermas Arhasso. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2004 Terdakwa selaku Ketua Puskopaddam XVII/Trikora telah menerima kuasa penuh dari Sdr. Christomus Wamuar untuk melaksanakan penjualan kayu bulat kepada pembeli dan menerima uang sepenuhnya dari pembeli dan membuat perjanjian yang berkaitan dengan kayu logs. Pada waktu Terdakwa menandatangani surat kuasa tersebut, Terdakwa tidak mencantumkan pangkat dan NRP, tetapi menggunakan cap/stempel Ketua Puskopaddam XVII/Trikora. - Bahwa benar setelah Terdakwa menerima kuasa dari Sdr. Cristomus Wamuar untuk menjualkan kayu logs tertanggal 12 Maret 2004, kemudian Terdakwa
mengatas
namakan
Ketua
Kopermas
Puskopaddam
XVII/Trikora mengadakan kontrak jual beli kayu bulat kepada Sdr. Zukri Ganda Saputra tertanggal 15 Maret 2004, Terdakwa sebagai Ketua Kopermas Puskopaddam XVII/Trikora telah menandatangani kontrak jual beli kayu bulat / log tersebut tanpa mencantumkan pangkat dan NRP, tetapi menggunakan cap/stempel Ketua Puskopaddam XVII/Trikora, sedangkan kayu bulat yang akan dijual disepakati jenis Merbau sebanyak kurang lebih 2.400 M3 dengan harga Rp. 1.050.000,- per M3. - Bahwa benar kayu milik Kopermas Arhasso yang dijual dengan minta bantuan Terdakwa selaku Ketua Puskopaddam XVII/Trikora sesuai surat
61
kuasa tanggal 12 Maret 2004 telah disepakati bersama sebanyak 2.400 M3 dengan harga Rp. 600.000,- per M3 tetapi yang terealisasi baru 1.826,45 M3 dan kayu tersebut dilengkapi SKSHH. - Bahwa benar pada waktu Terdakwa mengangkut kayu milik Kopermas dari KM 21 Koya Koso Kabupaten Kerom ke log Pound Hole Tekam terus ke kapal untuk dikirim ke PT. Asia Tropical Makassar, baik pengiriman pertama
maupun
XVII/Trikora
kedua,
tidak
Terdakwa
pernah
selaku
Ketua
Puskopaddam
menggunakan
uang
Puskopaddam
XVII/Trikora tetapi menggunakan uang milik pembeli yaitu Sdr. Zukri Ganda Saputra dan nanti akan diperhitungkan dengan keuntungan yang akan diperoleh. - Bahwa benar sesuai Skep Kasad Nomor Kep/36/III/1986 tanggal 24 Maret 1986 pada Bab-III tentang pembagian tugas dan tanggung jawab, pada Pasal 6 huruf a (angka 3) disebutkan bahwa dalam kedudukannya sebagai pengurus Puskopad “A”, Ketua Puskopad “A” selaku pengurus bersamasama dengan pengurus lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, antara lain dalam mengambil kebijakan dan keputusan dilaksanakan secara bersama-sama. - Bahwa benar sesuai keterangan Sdr. Duma Tanga sebagai Bendahara Puskopaddam XVII/Trikora bahwa saksi selaku bendahara Puskopaddam XVII/Trikora tidak pernah menerima keuntungan hasil jual beli kayu bulat/log dari Terdakwa dan Saksi-1 juga tidak pernah mengeluarkan uang
62
untuk membeli kayu bulat/log kepada Sdr. Cristomus Wamuar. Sedangkan sesuai keterangan Sdr. Maskuri yang menjabat sebagai mantan Talita Komurben Puskopaddam XVII/Trikora tahun 2004 yang tugasnya membuat laporan keuangan Puskopaddam XVII/Trikora, Sdr. Masruki tidak pernah mencatat/membukukan adanya keuntungan atau kerugian dari jual beli kayu tersebut yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Ketua Puskopaddam XVII/Trikora. - Bahwa benar sesuai keterangan Kapten Inf Fauzi selaku Ketua Unit EMKL Puskopaddam XVII/Trikora yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahkan pada bulan Oktober 2004 Unit Usaha EMKL telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.500.000, dan uang tersebut dipakai/dipinjam oleh
Terdakwa
tanpa
sepengetahuan
Bendahara
dan
pengurus
Puskopaddam XVII/Trikora. - Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2005 Pangdam XVII/Trikora telah memerintahkan kepada Letkol Cku Pieter Irlan Susanto NRP 33240 Pa Pekas Gabrah 81 Kodam XVII/Trikora dan Kapten Cku Sugiyanto NRP 547907
Kasi
Garbia
Kodam
XVII/Trikora
untuk
mengaudit/mengklarifikasikan aliran dana jual beli kayu bulat/log dalam kasus penyalahgunaan jabatan dan wewenang Ketua Puskopaddam XVII/Trikora Kolonel Inf Richard Ginting, sesuai Surat Perintah Pangdam XVII/Trikora Nomor : Sprin/914/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005.
63
5. Pertimbangan Hakim5 Menimbang bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukanan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : 1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya. 2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya. Menimbang bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif dan Oditur militer dalam tuntutannya mengatakan yang terbukti adalah Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai ketidakterbuktiannya dakwaan : PERTAMA PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. SUBSIDAIR : Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5
Dikutip dari surat Putusan Nomor : PUT/18-K/PMT-III/AD/VII/2008. Hal 68.
64
Menimang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja melawan hukum. 3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. 4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Menurut keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi. Menimbang bahwa mengenai unsur ke-2 “Dengan sengaja dan melawan hukum”
berdasarkan
fakta-fakta
dalam
persidangan
Majelis
Hakim
berkesimpulan bahwa adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan kerjasama jual beli kayu dan menghendaki maupun menginsyafi bahwa tindakan tersebut beserta akibatnya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kerjasama antara Koperasi Koperma Arhasso dan Puskopaddam XVII/Cendrawasih. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
dalam
pelaksanaan
kerjasama
dilingkungan
perkoperasian
di
Puskopaddam XVII/Cendrawasih. Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan Melawan hukum” telah terpenuhi.
65
Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” Majelis hakim perlu melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Menimbang, sebagai akibat timbulnya selisih keuntungan dan kerugian, Majelis hakim menganggap perlu meneliti kembali bukti-bukti berupa kuitansi pembayaran sebagaimana dilampirkan dalam surat dakwaan Oditur Militer Tinggi. Menimbang, Majelis Hakim berpendapat ternyata hasil Audit yang dibuat oleh Tim Audit dengan kalkulasi biaya berdasarkan kuitansi pembaayaran yang terlampir dalam surat dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak bersesuaian, dengan demikian pula hasil perhitungan kalkulasi kerugian yang dibuat oleh Tim Audit tidak dapat dijadikan dasar perhitungan laba rugi, karena tidak bersesuaian dengan bukti-bukti pembayaran yang terlampir dalam surat dakwaan Oditur Militer Tinggi. Menimbang, Majelis Hakim berpendapat hasil perhitungan laba rugi yang dibuat oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri juga tidak bersesuaian dengan bukti-bukti kuitansi pengeluaran yang dilampirkan dalam surat dakwaan Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim berpendapat perhitungan laba rugi yang dibuat oleh Tim Penasehat Hukum Maupun oleh Terdakwa harus dikesampingkan. Menimbang
bahwa
terhadap
keuntungan
EMKL
Puskopaddam
XVII/Cendrawasih sebesar Rp. 15.000.000,- yang diserahkan kepada kapten Inf Fauzi kepada Terdakwa Majelis Hakim berpendapat :
66
- Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut memang merupakan hasil keuntungan yang diperoleh koperasi EMKL Puskopaddam
XVII/Cendrawasih
yang
seharusnya
disetorkan
ke
bendahara Puskopaddam XVII/Cendrawasih atas nama saksi-1 untuk dicatat dalam pembukuan dan merupakan bagian dari SHU Puskopaddam XVII/Cendrawasih. - Bahwa dipersidangan Kapten Inf Fauzi mengatakan uang sebesar Rp. 15.000.000 oleh Terdakwa dengan alasan dipinjam untuk kebutuhan operasional jual beli kayu dengan Kopermas Arhassso. - Bahwa pengakuan Terdakwa yang meminjam uang milik koperasi sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut juga diketahui oleh Mayor Inf Jartono.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari hasil keuntungan EMKL Puskopaddam XVII/Cendrawasih yang dipinjam secara pribadi oleh Terdakwa menjadi tanggung jawab pribadi Terdakwa yang harus dikembalikan menjadi hutang piutang pribadi Terdakwa dengan pihak kopersi Puskopaddam XVII/Cendrawasih. Menimbang,
berdasarkan
uraian
tersebut
diatas
Majelis
Hakim
Berkesimpulan : 1. Tidak terungkap adanya kerugian yang dialami oleh Puskopad secara langsung. 2. Dana pengeluaran terkait dengan kerjasama antara kontrak jual beli kayu log
antara
Terdakwa
yang
67
mengatasnamakan
Puskopaddam
XVII/Cendrawasih dengan pihak Kopermas Arhasso, ternyata seluruh biaya tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Saksi-4 yang diperhitungkan dengan hasil penjualan. 3. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan hasil Audit yang dibuat oleh tim audit dan dari Kodam XVII/Cendrawasih tidak bersesuaian dengan bukti-bukti kuitansi pembayaran sebagaimana terlampir dalam surat dakwaan Oditur Militer. 4. Dari hasil penelitian Majelis Hakim, dari bukti-bukti kuitansi yang terdapat dalam surat dakwaan setelah diadakan penjumlahan terdapat selisih pengeluaran melebihi jumlah yang diterima dari hasil penjualan transaksi kayu tersebut. 5. Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam transaksi tersebut sehingga tidak ada keuntungan yang harus disetorkan oleh Terdakwa kepada koperasi Puskopaddam XVII/Cendrawasih, dari hasil jual beli kayu tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” tidak terpenuhi. Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ketiga tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat tidak perlu lagi membuktikan unsur yang lain. Menimbang, Majelis Hakim berkesimpulan Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 372 :
68
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Tidak terbukti secara syah dan meyakinkan. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus diputus bebas dari segala Dakwaan. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer Tinggi berdasarkan pasal 189 ayat (1) jo pasal 191 (1) jo pasal 195 ayat (1) huruf e UU Nomor 31 tahun 1997 maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Menimbang mengingat Terdakwa telah dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer Tinggi, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
69
B. ANALISIS KASUS Berdasarkan uraian kasus diatas Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Dalam putusannya Hakim memutus bebas Terdakwa sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Lebih lanjut Penulis akan memberikan analisis terkait dengan surat putusan perkara No : PUT/18-
K/PMT III/AD/VII/2008. 1. Kompetensi Peradilan Militer dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Umum.
Penulis akan membahas tentang kompetensi Peradilan Militer bagi anggota TNI yang melakukan tindak Pidana umum. Dalam kasus ini, Dakwaan Oditur Militer memberikan dakwaan terhadap Terdakwa berasarkan Pasal 372 KUHP, yang mana Pasal tersebut merupakan bagian dari tindak Pidana Umum. Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan seharusnya Terdakwa diadili di peradilan umum, karena melakukan tindak pidana umum dan bukan merupakan tindak pidana militer. Menurut Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana
70
umum yang diatur dengan undang-undang. Dengan mengacu pada Pasal tersebut, dapatkah anggota Tentara Nasional Indonesia diadili di peradilan umum apabila pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran hukum pidana umum. Menurut penerapan TAP MPR no. VII tahun 2000 yang menyatakan, bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekusaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, apabila dilaksanakan dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pertahanan negara.
Dengan adanya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, terutama pada Pasal 65 ayat (2) wajib dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait antara lain : Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHP Militer, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sehingga kompetensi peradilan militer dalam menangani perkara pidana umum tentang kapan anggota TNI tersebut diadli di lingkungan peradilan militer dan kapan diadili di lingkungan peradilan umum menjadi jelas.
Pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan
71
peradilan umum. Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, namun jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur undangundang. Berbeda dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan perkara koneksitas, karena tindak pidana dilakukan oleh mereka dalam lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan umum. Dalam Pasal 65 ayat (2) lebih ke sistem peradilan bagi anggota militer yang bersifat dualisme, disatu sisi tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer, namun disisi lain juga tunduk pada kekuasaan peradilan umum
dalam
hal
pelanggaran
hukum
pidana
umum.
Dengan
telah
diundangkannya didalam suatu peraturan perundang-undangnan memiliki pengertian bahwa ketentuan tersebut telah memiliki ketentuan hukum yang mengikat, yang harus dilaksanakan isi dari amanat tersebut.
Selama ini prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun militer tunduk pada yurisdiksi Peradilan Militer sebagaimana diatur
72
dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, namun dengan adanya ketentuan Pasal 65 ayat (2) bagi Prajurit TNI melakukan Pidana umum merupakan kompetesi dari peradilan umum. Terhadap perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada tanggal 28 Juni 2005, DPR-RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU Peradilan Militer. Tetapi sampai saat ini RUU Peradilan Militer tersebut belum rampung. Pansus RUU Peradilan Militer dari awal sudah bersikukuh bahwa militer yang melakukan tindak pidana umum agar diadili di pengadilan umum. Dan peradilan militer hanya digunakan untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak kejahatan militer, sedangkan TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di pengadilan umum.
Dalam hal anggota TNI melakukan pelanggaran hukum pidana militer, anggota militer tersebut diadili di lingkungan peradilan militer, karena tindak pidana militer hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berada di lingkup peradilan militer. Sedangkan dalam hal pelanggaran hukum pidana umum menurut penulis harus dilihat kapan perbuatan atau tindak pidana tersebut dilakukan, apabila tindak pidana umum tersebut dilakukan oleh anggota TNI pada waktu dinas atau pada saat mengenakan pakaian lengkap TNI harus diadili di lingkungan peradilan militer. Apabila tindak pidana umum tersebut dilakukan saat anggota TNI di luar jam dinas atau tidak memakai atribut lengkap TNI harus diadili di lingkungan Peradilan umum. Dalam putusan Nomor : PUT/18-K/PMTIII/AD/VII/2008 Terdakwa diadili di lingkungan Peradilan Militer, karena tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepada kepadanya dilakukan pada saat bertugas
73
atau sedang melakukan dinas dan menggunakan atribut khas TNI, sehingga kewenangan untuk megadili berada di lingkungan Peradilan Militer.
Ketentuan pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tidak serta merta langsung dapat diterapkan karena untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus diterbitkan peraturan pelaksanaannya. Selain itu dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (2) masih harus dipersiapkan beberapa perangkat hukum yang harus disesuaikan (direvisi) terlebih dahulu antara lain, KUHP, KUHPM, KUHAP dan HAPMIL, serta Undang-Undang Pemasyarakatan Militer. Antara Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman belum ada sinkronisasi tentang ketentuan yang mengatur tentang sistem peradilan mana yang berhak mengadili apabila anggota TNI tersebut melakukan tindak pidana umum.
2. Pertimbangan Hakim Peradilan Militer dalam Perkara No :
PUT/18-K/PMT III/AD/VII/2008. Dalam surat putusan No : PUT/18-K/PMT III/ AD/ VII/2008 tersebut Oditur Militer Tinggi memberikan dakwaan alternatif, dalam alternatif pertama PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. SUBSIDAIR : Pasal 3 UU Nomor
74
31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) adalah melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. Pengertian melawan hukum dalam Penjelasan resmi Pasal 2 ayat (1) dengan pengertian onrechtmatig sebagaimana dimuat Yurisprudensi Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 (N.J 1919 W.10365), onrechtmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat6. Pengertian melawan hukum sebagaimana dimuat pada penjelasan resmi tersebut, sebenarnya telah lama dianut Mahkamah Agung. Sedangkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah, “memperkaya” berarti menambah kekayaan diri sendri atau orang lain atau suatu korporasi.
Unsur yang ketiga dapat merugikan keuangan/perekonomian negara, Pengertian “keuangan/perekonomian negara dijelaskan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut : Keuangan negara dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala 6
Leden Marpaung, S.H., Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal 50.
75
bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenannya. Berdasarkan unsur ketiga perbuatan Terdakwa tidak mempunyai unsur merugikan keuangan Negara, karena dalam perjanjian tersebut modal yang didapat untuk melakukan jual beli kayu bulat berasal dari pihak yang melakukan perjanjian, dan bukan merupakan modal dari negara, sesuai dengan penjelasan Terdakwa di dalam persidangan, yang menyatakan bahwa benar pada waktu Terdakwa mengangkut kayu milik Kopermas dari KM 21 Koya Koso Kabupaten Kerom ke log Pound Hole Tekam terus ke kapal untuk dikirim ke PT. Asia Tropical Makassar, baik pengiriman pertama maupun kedua, Terdakwa selaku Ketua Puskopaddam XVII/Trikora tidak pernah menggunakan uang Puskopaddam XVII/Trikora tetapi menggunakan uang milik pembeli yaitu Sdr. Zukri Ganda Saputra dan nanti akan diperhitungkan dengan keuntungan yang akan diperoleh. Dengan demikian jika terjadi kerugian di Puskopaddam maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian keuangan negara melainkan kerugian dari Puskopaddam itu sendiri, karena modal dari Puskopaddam berasal dari anggota Puskopaddam itu sendiri.
Dakwaan Oditur militer pada alternatif pertama subsidair melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan rumusan Pasal 3 maka dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan/kekuasaan adalah : a. dengan maksud; b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
76
c. menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; d. dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan keuntungan yang dapat dihitung dengan uang karena akibat yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara, meskipun akibat lebih jauh dapat berupa kerugian perekonomian negara tetapi pemakaian uang yang tidak benar. Berdasarkan rumusan “diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” maka rumusan tersebut bermakna secara alternatif artinya salah satu yang diuntungkan maka unsur telah dipenuhi. Namun, secara realita memerlukan pengungkapan agar kenyataan yang sebenarnya diketahui berupa keuntungan diri sendiri, berapa orang lain/korporasi.7
Dalam eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa menyebutkan : b. dari uraian Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya terdapat fakta yang menyatakan kerugian koperasi (kerugian mana masih harus diuji) sebesar Rp. 79.259.005, namun kerugian tersebut adalah keuntungan yang diharapkan dari surat kuasa tanggal 12 Maret 2004 yaitu melaksanakan penjualan kayu milik Kopermas Arhasso, artinya Puskopaddam XVII/Trikora bukan pemilik kayu dan tidak pernah mengeluarkan dana dari kas Puskopaddam. Secara hukum kerugian
7
Leden Marpaung, S.H,. Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasan dan Pencegahan. Djambatan, Jakarta. 2007, hal. 44.
77
tersebut bukan kerugian karena penggunaan dana Puskopaddam XVII/Trikora. c. Mekanisme pertanggungjawaban mengenai kerugian dalam suatu koperasi tidak dapat dihitung secara parsial dalam 1 (satu) bidang kegiatan saja tetapi harus dihitung secara keseluruhan kegiatan koperasi selain dari hasil penjualan kayu
Dengan demikian dakwaan Alternatif Pertama Oditur militer tidak dapat dijadikan acuan/alasan untuk mempidana Terdakwa, karena dari awal unsur-unsur yang terdapat dalam tuntutan Oditur Militer tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa. dengan tidak terbuktinya unsur kedua “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka unsur-unsur yang lan tidak perlu dibuktikan. Berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Majelis Hakim mengesampingkan dakwaan dari Oditur Militer tersebut, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP.
Berasarkan dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim mengkaji lebih lanjut dakwaan tersebut. Dalam dakwaan alternatif kedua mengenai Pasal 372 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Dalam unsur yang ketiga tentang barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, menurut
78
Majelis Hakim tidak terbukti secara syah dan meyakinkan karena unsur kepemilikan / siapa pemilik persis belum jelas, dan masih merupakan kewenangan pada Hakim Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum dan bukan kewenangan Hakim Peradilan Militer, maka untuk melaksanakan hukum sebagaimana didakwakan dibebaskan dari semua dakwaan.
berdasarkan fakta-fakta dalam surat putusan Nomor PUT/18-K/PMTIII/AD/VII/2008, Majelis
Hakim
yang berpendapat
uang sebesar Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari hasil keuntungan EMKL Puskopaddam XVII/Cendrawasih yang dipinjam secara pribadi oleh Terdakwa menjadi tanggungjawab pribadi
Terdakwa
XVII/Cendarawasih. Hal tersebut
dengan
pihak koperasi
Puskopaddam
bukan merupakan unsur pidana, melainkan
lebih ke unsur perdata.
Keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut bersarkan fakta Bahwa yang melakukan pembayaran jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) adalah Zukri Ganda Saputra (saksi-4) sebesar Rp. 20.035.500,- dengan perincian kayu milik Puskopaddam XVII/Trikora sebanyak 650,76x Rp. 15.000,- = Rp. 9.750.000,- dan kayu milik PT. Bama Pratama Adi Jaya sebanyak 685,70 x Rp 15.000,- = Rp. 10.285.500, kemudian dipotong biaya operasional sebesar Rp. 4.535.500,- sisanya sebesar Rp. 15.500.000,- yang merupakan keuntungan EMKL Puskopaddam XVII/Trikora dan seharusnya masuk ke bendahara Puskopaddam XVII/Trikora diambil/dipakai oleh Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 29 Oktober 2004.
79
Unsur ketiga dalam pasal 372 KUHP menurut penulis Terdakwa sudah memenuhi unsur ketiga tersebut yang menyatakan bahwa “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Terdakwa melakukan perjanjian jual beli kayu dengan kopermas arhasso, kemudian keuntungan dari penjualan kayu tersebut yang seharusnya di masukan dalam buku kas Puskopaddam justru di ambil Terdakwa yang dianggap sebagai pinjaman, Terdakwa terbukti meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari keuntungan UMKL Puskopaddam tanpa sepengetahuan bendahara Puskopaddam XVII/Trikora. Perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur ketiga Pasal 372 KUHP yang menyatakan mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
Sedangkan unsur ketiga dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Keuntungan tersebut merupakan kekuasaan dari Terdakwa selaku ketua Puskopaddam XVII/Trikora dan meminjam keuntungan tersebut untuk melakukan jual beli kayu bulat yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2. Dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut terbukti dan sesuai dengan unsur keempat Pasal 372 KUHP tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
Dengan demikian perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur pada Pasal 372 KUHP yang di dakwakan, tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan lebih ke unsur perdata. Berdasakan keterangan saksi peminjaman yang dilakukan oleh terdakwa sebelum adanya laporan tindak pidana
80
sehingga merupakan perbuatan perdata, dilain sisi apabila pengakuan terdakwa dilakukan sesudah adanya laporan tindak pidana perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana. Dengan demikian lebih tepat apabila Majelis Hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan, sesuai dengan Pasal 189 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan dalam lingkup keperdataan apabila terdakwa dinyatakan lepas sesuai dengan Pasal tersebut, perbuatan terdakwa masih harus di adili di lingkungan perdata.
81
