Provinsi Kalimantan Utara
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN
Kebijakan-kebijakan yang mendasari APBN 2017 ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, utamanya untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan dengan tetap menjaga keseimbangan dengan upaya menjaga daya tahan fiskal dan pengendalian risiko. Namun demikian, keberhasilan untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut sangat dipengaruhi berbagai dinamika, baik yang terjadi di tingkat global maupun domestik yang merupakan tantangan sekaligus peluang. Pertama, dinamika ekonomi global, yaitu belum pulihnya perekonomian global dan harga komoditas. Meskipun perkembangan ekonomi global di tahun 2017 diproyeksikan akan membaik, namun Pemerintah tetap mewaspadai berbagai tantangan global yang diperkirakan akan dihadapi di sepanjang tahun 2017 yaitu: 1.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diproyeksikan masih akan terus berlanjut. Perlambatan ekonomi di Tiongkok merupakan dampak dari proses transisi perubahan sumber pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari sektor investasi ke sektor konsumsi dan jasa serta masih lemahnya aktivitas perdagangan dunia. Mengingat Tiongkok merupakan salah satu negara mitra dagang utama Indonesia, maka dampaknya akan langsung dirasakan melalui turunnya aktivitas ekspor impor antarnegara.
2.
Masih lemahnya harga komoditas utama sebagai akibat dari turunnya permintaan dan lemahnya ekonomi dunia. Sebagai negara yang sebagian besar masih bertumpu pada ekspor komoditas khususnya minyak dan gas bumi, maka Indonesia masih harus menghadapi risiko belum membaiknya
Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 III-1
Provinsi Kalimantan Utara harga minyak dunia yang telah mengalami penurunan drastis sejak tahun 2011. Meski diperkirakan membaik, namun peningkatan harga minyak dunia ke depan diperkirakan akan terbatas dengan laju yang relatif lambat. 3.
Masih berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global akibat dinamika di berbagai negara maju. Membaiknya perekonomian Amerika Serikat di tahun 2017 diperkirakan akan membawa konsekuensi di sektor keuangan melalui risiko normalisasi suku bunga, yang akan mempengaruhi arus modal masuk ke emerging market economies. Disamping itu, terdapat potensi perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilihan umum di Amerika Serikat pada akhir tahun 2016. Hasil referendum Brexit juga akan memberikan tambahan risiko pada perekonomian
global.
Hal
perekonomian
Eropa
yang
ini
terutama
akan
jika
Brexit
menimbulkan
berdampak
efek
lanjutan
pada pada
perekonomian negara-negara lain termasuk Indonesia. Selain itu, berlakunya MEA juga memberikan peluang dan tantangan tersendiri, mengingat MEA akan membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun juga menimbulkan tantangan yaitu meningkatnya persaingan bagi produk-produk Indonesia yang relatif sejenis dengan produk negara-negara ASEAN.
Kedua, pengelolaan kebijakan fiskal. Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan memitigasi dampaknya terhadap perekonomian domestik, Pemerintah akan terus berupaya memperkuat fondasi perekonomian nasional agar mampu bertahan dan tetap tumbuh secara berkesinambungan. Untuk itu, dalam tahun 2017 Pemerintah akan menempuh kebijakan ekspansi fiskal dan terarah yang dapat secara efektif meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan fokus untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, serta kegiatan ekonomi produktif. Kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong perekonomian tersebut harus selaras dengan upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan sesuai dengan ketersediaan ruang fiskal, mengingat pendapatan negara tahun 2017 sangat dipengaruhi kinerja pendapatan negara tahun 2016 yang kurang optimal. Melambatnya perekonomian domestik pada tahun 2016 akibat melemahnya perekonomian global diperkirakan akan menyebabkan realisasi pendapatan negara Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 III-2
Provinsi Kalimantan Utara lebih rendah daripada targetnya (shortfall). Dengan demikian, tantangan pengelolaan pendapatan negara tahun 2017 adalah memobilisasi pendapatan negara tahun 2017 dengan meminimalkan dampaknya terhadap iklim investasi dan dunia usaha. Pada sisi belanja negara, tantangan terbesar pada tahun 2017 adalah mewujudkan kebijakan belanja yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi belanja, serta pengendalian risiko dalam perspektif jangka pendek, menengah, maupun panjang. Efektivitas belanja negara mendapatkan tantangan, antara lain pola dan tingkat penyerapan anggaran belanja yang belum optimal, ketepatan penyaluran subsidi yang perlu ditingkatkan, dan pemenuhan anggaran belanja wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (mandatory spending). Selanjutnya, tantangan dalam pembiayaan anggaran adalah upaya untuk mencari sumber pembiayaan dengan biaya yang lebih murah, tidak menimbulkan crowding out, mendorong financial deepening, serta menjaga kesinambungan fiskal, seiring
dengan
semakin
meningkatnya
kebutuhan
pembiayaan
anggaran.
Sedangkan tantangan kebijakan pembiayaan utang antara lain adalah upaya mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar obligasi domestik, dan meningkatkan pemanfaatan fasilitas pinjaman tunai sebagai alternatif instrumen pembiayaan. Ketiga, pembangunan sektor riil. Beberapa tantangan pembangunan domestik yang perlu menjadi perhatian utama adalah struktur dan kelembagaan perekonomian yang perlu ditingkatkan kualitasnya, seperti terbatasnya kapasitas produksi dan rendahnya daya saing, masih kurangnya inovasi dan rendahnya tingkat teknologi, kesenjangan ekonomi, dan kedaulatan pangan. Perekonomian nasional masih menghadapi keterbatasan kapasitas produksi dan daya saing sebagai konsekuensi dari terbatasnya ketersediaan infrastruktur, pasokan energi, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, Pemerintah akan mendorong kapasitas sektor manufaktur dan industri pengolahan agar tumbuh dan mampu bersaing di pasar internasional. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri nasional diupayakan melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif, pembaruan permesinan industri, inovasi dan akses terhadap sumber teknologi, serta memanfaatkan jaringan produksi global (global production network). Di samping itu, akses masyarakat terhadap pembiayaan akan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 III-3
Provinsi Kalimantan Utara dipermudah khususnya bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat mendorong tumbuhnya sektor riil secara lebih nyata. Pada sisi lain, struktur perekonomian domestik dengan permintaan dan konsumsi
domestik
yang
tinggi
akibat
peningkatan
kelompok
masyarakat
berpendapatan menengah dengan daya beli yang cukup kuat harus diimbangi dengan sisi produksi. Sehingga peningkatan investasi dan aktivitas produksi adalah tantangan struktural yang harus segera dibenahi, dan butuh dukungan infrastruktur, energi, kualitas sumber daya manusia, teknologi serta sumber pembiayaan yang memadai. Hal lain yang menjadi permasalahan utama dari pembangunan nasional adalah masih rendahnya tingkat produksi barang-barang yang mempunyai nilai tambah tinggi, sehingga diperlukan pemanfaatan teknologi tepat guna. Pemerintah
menyadari
bahwa
APBN
2017
disusun
dalam
kondisi
perekonomian global juga regional yang masih menghadapi perlemahan dan gejolak geopolitik. Sehingga, kebijakan fiskal diharapkan dapat efektif memperkokoh ekonomi Indonesia agar inklusif dan berdaya tahan. Pendapatan negara dalam APBN TA 2017 disepakati sebesar Rp 1.750 triliun. Sedangkan belanja negara tahun 2017 sebesar Rp 2.080 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.315 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 764 miliar. Dengan demikian, defisit tahun 2017 sebesar 2,41 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 330.167,8 triliun. Dalam APBN 2017 pemerintah menetapkan asumsi makro ekonomi sebagai berikut: 1.
Angka pertumbuhan ekonomi 5,1 persen. Jumlah itu menurun 0,1 persen dibanding tahun 2016 sebesar 5,2 persen.
2.
Tingkat inflasi di angka 4 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ditargetkan 13.300. Suku bunga SPN 3 bulan rata-rata dipatok di angka 5,3 persen.
3.
Target lifting minyak lebih tinggi 35 ribu barel per hari dalam APBN 2017. Jumlah lifting yang awalnya ditargetkan 780 ribu barel menjadi 815 ribu barel per hari. Lifting gas sebesar 1,15 juta barel setara minyak per hari. Harga minyak dunia ditetapkan US$ 45.
Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 III-4
Provinsi Kalimantan Utara 3.2. Laju Inflasi
Kondisi perekonomian global menjadi salah satu faktor yang memengaruhi laju inflasi di tahun 2017. Harga komoditas energi, terutama minyak mentah dan dinamika pergerakan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang dunia, termasuk Rupiah, yang secara keseluruhan diperkirakan masih memberikan kontribusi pada level moderat terhadap pergerakan laju inflasi 2017. Sementara itu dari sisi internal, beberapa faktor yang diperkirakan memberikan tekanan terhadap laju inflasi, antara lain komponen administered price, faktor iklim, dan pengaruh musiman seperti panen, tahun ajaran baru, dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Tekanan pada komponen administered price berasal dari penyesuaian terhadap pergerakan harga komoditas energi, sedangkan faktor iklim berupa fenomena La Nina atau iklim basah akan berpotensi gangguan pada produksi dan pasokan pangan. Namun, dengan perkembangan ekonomi domestik yang baik serta diikuti berlanjutnya peningkatan dukungan infrastruktur akan memberikan dampak positif terhadap pergerakan laju inflasi di tingkat yang relatif terjaga. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi berupa kebijakan memitigasi adanya gejolak harga pangan dan energi domestik yang dilaksanakan melalui strategi pengendalian baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Selain itu, Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran guna stabilisasi harga pangan serta dana cadangan beras pemerintah yang dapat dimanfaatkan pada saat terjadi kelangkaan barang dan gejolak harga melalui program-program, seperti operasi pasar dan penyediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan, Pemerintah senantiasa melakukan evaluasi serta melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan pengembangan sektor riil yang tepat dengan mempertimbangkan dampak inflasi kepada perekonomian secara menyeluruh.
Dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh
dalam
perkembangan inflasi serta kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, laju inflasi tahun 2017 diperkirakan mencapai 4,0 persen atau berada pada pada kisaran rentang
Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 III-5
Provinsi Kalimantan Utara sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 4,0±1,0 persen. Perkembangan inflasi tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Gambar 3.1 Gambar 3.1 Inflasi Tahun 2014-2017
Sumber : BPS, 2016
3.3. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)
Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dari Triwulan I hingga Triwulan II Tahun 2016 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 1,99 persen (c-to-c). Kondisi ini dipengaruhi oleh kinerja sebagian besar lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang positif. Hanya dua lapangan usaha saja yang mengalami kontraksi yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar negatif 7,54 persen dan Jasa Perusahaan sebesar negatif 5,53 persen. Walaupun Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha yang paling dominan terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Utara (sekitar 21,92 persen dari Total PDRB) dan mengalami kontraksi sebesar 7,54 persen, namun Lapangan Usaha lainnya masih mengalami pertumbuhan yang positif sehingga secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dari Triwulan I hingga Triwulan II-2016 masih positif. Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 III-6
Provinsi Kalimantan Utara merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 18,25 persen. Tabel 3.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)
Sumber: BPS Kaltim, September 2016
3.4. Lain-lain Asumsi
Dalam rangka keselarasan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, maka asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD harus tetap memperhatikan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perubahan ekonomi global yang berpengaruh terhadap peningkatan beban pada APBN akan mendorong pemerintah untuk mengadakan penyesuaian kebijakan dalam negeri yang memberikan dampak pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 III-7
Provinsi Kalimantan Utara menurunnya kemampuan pendanaan APBN dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah harus semakin berhatihati dalam mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dan lebih
mengutamakan
untuk
program-program
yang
terkait
dengan
upaya
pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah dituntut proaktif untuk mengupayakan pendanaan sektoral pada bidang-bidang pembangunan tertentu yang menjadi prioritas baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dan Tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi sebagai langkah mengurangi beban pendanaan pada APBD Provinsi Kalimantan Utara. Belanja pegawai pada tahun 2017, khususnya belanja gaji dan tunjangan PNS diasumsikan mengalami kenaikan dari tahun 2016. Naiknya belanja gaji dan tunjangan ini antara lain dalam rangka mengantisipasi penyesuaian gaji pokok PNS pada tahun 2017, rekruitmen CPNS, kebijakan pemerintah untuk tetap memberikan gaji ketigabelas dan gaji keempatbelas serta adanya beberapa pengalihan kewenangan urusan dari kab/kota ke pemerintah provinsi. Selain itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bagi Perangkat Daerah yang baru. Selain kenaikan gaji dan tunjangan PNS, dialokasikan juga pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang besarnya ditentukan melalui kajian berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kelangkaan profesi dan atau pertimbangan objektif lainnya yang kriteria dan besarannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 III-8
