BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DENGAN HUKUM INTERNASIONAL
2.1 Definisi HAM (HAM) HAM adalah merupakan hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas-komunitas masyarakat.1 HAM adalah subyek dari hukum internasional dan bersifat kontemporer serta merupakan suatu usaha mengatur HAM pada tingkat internasional.2 PPB memberikan pengertian dalam UDHR sebagai berikut : “HAM adalah hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia apabila tidak ada musthail kita akan hidup sebagai manusia”.3 Secara etimologis, HAM terbentuk dari tiga suku kata: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata haqq adalah bentuk tunggal dari kata huquq. Kata haqq diambil dari akar kata haqqa, yahiqqu, haqqaan artinya benar, nyata, pasti tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, yahiqqu „alaika an taf‟ala kadza, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini.4 Berdasarkan pengertian tersebut, haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasiy berasal dari akar kata assa, yaussu, asassan artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Kata asas adalah bentuk tunggal dari kata usus yang 1
Harifin A. Tumpa, op.cit, h.iii. Rebecca M.M. Wallace, 1993, International Law, Sweet & Maxwell Limited, London, h.207. 3 Wahyu Wibowo, op.cit, h.9. 4 Madja El Muhtaj I, op.cit, h.12. 2
22
berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, kata asasi diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok.5 Kamus hukum memberikan definisi sebagai “Hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan dan hak-hak lain yang sesuai.”6 Martenson mengartikan HAM sebagai “Those right which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being”.7 Katakata tersebut memiliki arti melekat secara alamiah pada diri kita sebagai manusia berarti bahwa keberadaan HAM lahir dengan sendirinya dalam diri setiap manusia, dan bukan karena keistimewaan yang diberikan oleh hukum atau undang-undang.8 UU HAM mengartikan HAM seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia yang artinya, yang dimaksud sebagai HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia sehingga HAM (the human rights) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (the citizen‟s right).9 Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah the citizen‟s constitutional rights¸ tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan 5
Ibid. Sudarsono, 1999, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h.154. 7 Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, h.1. 8 Oc Kaligis, op.cit, h.2. 9 Jimly Asshiddiqie, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, h.616.(Selanjutnya disebut sebagai Jimly Asshiddiqie II) 6
warga negara sehingga tidak semua the citizen‟s rights adalah the human rights, dapat dikatakan bahwa semua the human rights adalah the citizen‟s rights.10 Pengertian tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yang dimuat dalam HAM dimana diantaranya bersifat Inheren atau melekat dan didapat sejak lahir, tidak dapat dibagi dikarenakan setiap manusia sudah memilik HAMnya masing-masing dan semua orang berhak atas HAM, dimana HAM tidak dapat dicabut atau diambil oleh siapapun dan karena alasan apapun, universal dimana HAM berlaku bagi semua orang tanpa memerhatikan kondisi dan tanpa terkecuali dan didukung oleh pendapat Richard B.Lilich di artikel ketiga , seorang penulis HAM yang kondang, sekali lagi mengungkapkan konsep HAM yang universal dan tidak dapat diganggu gugat.11 Konsep HAM menurut Leach Levin (aktivis HAM PBB) memiliki dua pengertian dasar. Pertama, ialah bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut adalah hak manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan. Tujuan dari hak tersebut adalah untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.12 Untuk membedakan hak alami (natural rights) dan hak hukum (legal rights), Audi lebih lanjut mengatakan : “Legal rights are advantegous positions under the law of society. Other species of institutional rights are conferred by the rules of privete organizations, 10
Ibid. Mulya Lubis, 1993, HAM dalam Masyarakat Dunia, Yayasan Obor Indonesia, h.3. 12 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, Bandung, h.1 11
of the moral code of a society, or even of some game. These who identity natural rights with moral right, but some limit natural rights to our most fundamental rights and contrast them with ordinary moral rights”.13 Secara eksplisit dapat dinyatakan bahwa hak hukum (legal rights) merupakan hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku.14 HAM dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut :15 1. Hak asasi atas pribadi “personal right” yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya. 2. Hak asasi ekonomi atau “property right”, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya. 3. HAM untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau biasa yang disebut “rights of legal equality”. 4. Hak asasi politik atau “political rights”, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya 5. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau “social and culture rights”, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. 6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau “procedural rights”, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.
13
Emerita S.Quito dalam Madja El-Muhtaj, 2012, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta, Kencana, h.48.(Selanjutnya disebut sebagai Madja El-Muhtaj II) 14 Majda El-Muhtaj II, h.49. 15 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, op.cit, h.224.
Seiringnya dengan perkembangan arus globalisasi, kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya HAM juga semakin meningkat. Dapat juga dikatakan bahwa hampir semua aspek berbangsa dan bernegara selalu bersinggungan dengan masalah HAM. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, hubungan internasional, bahkan pertahanan dan keamanan telah masuk kedalam kerangka perlindungan HAM. Didukung juga oleh pendapat Shashi Tharoor sebagai Politikus, Aktivis HAM dan sekaligus Menteri Luar Negeri India menyatakan bahwa “paradoxical as it may seem, it is a universal idea of human rights that can in fact help make the world safe for diversity”.16 Pandangan ini menegaskan bahwa HAM dewasa ini telah menjadi nilai universal yang harus dijaga dan dilindungi dengan baik di manapun, kapanpun, dan terhadap siapapun, dalam rangka melestarikan dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada di antara setiap manusia.17
2.2 Definisi Hukum Internasional Terdapat istilah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara yang digunakan dalam hukum internasional. Hukum internasional adalah sejenis hukum; memuat norma-norma hukum, yang mengatur tertib masyarakat internasional.18 Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari normanorma atau peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta
16
Shashi Tharoor dalam Oc Kaligis, op.cit,h.2. Ibid. 18 Hartono Hadisoeprapto, 1998, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Jogjakarta, h.166. 17
mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.19 Norma-norma itu, sama seperti norma hukum jenis lain-lainnya, akarnya terdapat dalam dasar kesusilaan manusia; ditentukan oleh tanggapan-tanggapan tentang arti kepribadian manusia dan kesejatian serta tujuan masyarakat lingkungan hidupnya dimana tanggapan-tanggapan itu senantiasa bergerak berubah, dan demikian pun norma-norma itu turut serta berubah oleh karena itu hukum internasional tidak akan pernah mempunyai sifat tetap tak berubah menurut masa dan tempat.20 Moctar Kusumaatmadja mengartikan istilah hukum internasional sebagai hukum internasional publik, yang harus kita bedakan dari hukum perdata internasional.21 Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara dengan kata lain hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan.22 Hukum internasional publik ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.23 Menurut J.G Starke, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai suatu kumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan
19
Boer Mauna, op.cit, h.1. Loc.cit. 21 Mochtar Kusumaatmadja, 1999, Pengantar Hukum Internasional, Putra Abardin, Bandung, 20
h.1. 22 23
Ibid. Ibid.
karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara-negara satu sama lain, yang juga meliputi : a. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan funsgi lembagalembaga
dan
organisasi-organisasi
itu
masing-masing
serta
hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu. b. Peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau kewajibankewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional.24 Samidjo dalam mengartikan hukum internasional dengan membagi terlebih dahulu dimana pembagian itu adalah : -
Hukum Transnasional atau hukum antar negara atau hukum internasional ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara yang berdaulat penuh dan merdeka dimana menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap negara-negara yang bersangkutan.
-
Hukum Perdata Internasional adalah hukum yang mengatur tentang apa atau hukum mana yang akan digunakan, jika dalam suatu peristiwa hukum tersangkut dua atau lebih tata hukum privat internasional.25
Pengertian-pengertian tersebut memiliki beberapa kesamaan, dimana hukum internasional adalah peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur hubunganhubungan antar subjek hukum internasional. Subyek hukum internasional
24 25
T.May Rudy, op.cit, h.1. Samidjo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, h.279.
merupakan pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional.26 Dimana subyek-subyek hukum internasional adalah : 1. Negara 2. Organisasi Internasional 3. Palang Merah Internasional 4. Tahta Suci Vatikan 5. Organisasi
Pembebasan
atau
Bangsa-bangsa
yang
sedang
memperjuangkan hak-haknya 6. Wilayah-wilayah perwalian 7. Individu. Subjek hukum internasional tersebut dalam melakukan hubungan-hubungan ini berpedoman pada sumber hukum internasional juga. Sumber hukum internasional menurut J.G.Starke mengatakan bahwa sumber materiil hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menepatkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu dan dikategorikan dalam 5 bentuk : 1. Kebiasaan; 2. Traktat; 3. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrasi; 4. Karya-karya hukum; 5. Keputusan atau ketetapan organ-organ/ lembaga internasional.27
26 27
I Wayan Parthiana, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, h.58. Boer Mauna, op.cit, h.1.
Sedangkan merujuk pada Pasal 38 Statuta ICJ menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang dipakai oleh ICJ dalam mengadili perkara-perkara adalah : 1. Perjanjian Internasional (International Convention), baik yang bersifat umum maupun khusus; 2. Kebiasaan Internasional (international custom); 3. Prinsip-prinsip umum hukum (general principles of law) yang diakui oleh negara-negara beradab; 4. Keputusan pengadilan (judicial decisions) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (teaching of the most highly qualified publicists) merupakan sumber tambahan hukum internasional. Pasal 38 Statuta ICJ tersebut tidak memasukkan keputusan-keputusan badan arbitrasi sebagai sumber hukum internasional karena dalam prakteknya penyelesain sengketa melalui badan arbitrasi hanya merupakan pilihan hukum dan kesepkatan para pihak pada perjanjian.28
2.3 Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Instrumen Hukum Internasional Pada saat pengumuman UDHR pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB memutuskan melalui Dewan Ekonomi dan Sosial untuk menugaskan Komisi HAM supaya demi penuntasan deklarasi, menyusun kovenan dan juga
28
Ibid, h.9.
mengusulkan tindakan supaya tercapai pematuhannya. 29 Timbullah pemikiran untuk mengukuhkan pemajuan dan perlindungan terhadap HAM dalam dokumendokumen yuridik yang mengikat negara-negara yang menjadi pihak dikarenakan UDHR hanya bersifat himbauan betapapun nilai politis dan historisnya, dokumendokumen yuridik HAM mengingat sifatnya yang mengikat akan dapat mengawasi pelaksanaan yang efektif terhadap HAM tersebut.30 Selama beberapa tahun komisi mengerjakan dua teks yang berbeda, yang secara kasar mengikuti pasal-pasal UDHR: Pasal 1 sampai Pasal 21 diolah dalam perjanjian mengenai hak-hak sipil dan politik, Pasal 22 sampai 28 menjadi perjanjian mengenai Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.31 Hingga pada akhirnya melalui Resolusi Majelis Umum 220 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 lahir dua buah kovenan, yakni pertama, ICCPR (Kovenan ini terdiri dari 6 Bagian dan 53 Pasal).32 Perjanjian internasional ini berupaya meningkatkan dan melindungi 3 kategori hak yaitu : 1) Hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan menguntungkan; 2) Hak atas perlindungan sosial, standar hidup yang pantas, standar kesejahteraan fisik dan mental tertinggi yang bisa dicapai; 3) Hak atas pendidikan dan hak untuk menikmati manfaat kebebasan kebudayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan.33 Semua hak dalam ICCPR merupakan hak untuk semua orang tetapi terdapat batasan-batasan praktis, misalnya anak yang sangat muda pada umumnya tidak dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dan mereka mungkin 29
Peter Baehr et. al., op.cit, h.121. Boer Mauna, op.cit, h.681. 31 Peter Baehr et.al., Opcit. h.122. 32 Hartono Hadisoeprapto, Loc.cit. 33 Boer Mauna,Op.cit, h.682. 30
mempunyai kebebasan yang terbatas dalam mengungkapkan pendapat dan beragama, karena masih dalam pengendalian orang tua. Hak Sipil dan politik harus segera diwujudkan ini merupakan sifat hak sipil dan politik yang paling mendasar.34 Pasal 2 ayat (2) ICCPR memuat ketentuan relevan sebagai berikut : Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant. ICCPR mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan dari hakhak itu terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungan negara tersebut dengan penduduknya.35 Kovenan kedua adalah ICESCR dimana kovenan ini terdiri dari 5 Bagian dan 31 Pasal. Perjanjian tersebut mencakup hak-hak seperti kebebasan bergerak, persamaan di depan hukum, praduga tak bersalah, kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama, kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan pemilihan umum dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas.36 Meskipun kedua kovenan itu mengakui serangkaian hak yang berbeda, keduanya memuat beberapa ketentuan yang bersifat umum, misalnya mengenai pengakuan hak untuk menentukan nasib sendiri (selfdetermination) dan mengenai
34
Wahyu Wibowo, op.cit, h.90. Ibid, h.91. 36 Boer Mauna, loc.cit. 35
larangan diskriminasi.37 Di lain pihak, kedua kovenan berbeda dalam hal perangkat kerja yang dibentukannya. ICCPR mengatur sebuah komite dengan tanggung jawab membahas laporan-laporan dari negara-negara peserta dan memberikan komentar-komentar, jika diperlukan, kepada negara-negara ini dan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.38 ICESCR semata-mata hanya mengatur pengajuan laporan-laporan periodik kepada Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai kemajuan yang dibuat dan tindakan yang diambil untuk memajukan hak-hak terkait.39 Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua perjanjian tersebut adalah hasil dari upaya yang lama dan matang, berisikan hak-hak yang telah menjadi klasik dan dirumuskan secara rinci sebagai pencerminan dari kompromi antara negara-negara anggota.40 Kedua kovenan ini memberikan artikulasi UDHR secara substansial dan revolusioner.41 Kedua kovenan, secara tegas, berhasil menyatukan dua perspektif perlindungan HAM, yakni hak-hak individu sebagaimana terangkum dalam kovenan pertama, dan hak-hak sosial yang berimplikasi kepada kewajibankewajiban negara yang terangkum pada kovenan kedua.42
37
J.G.Starke, 2000, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, h.486. Ibid. 39 Ibid, h.487. 40 Boer Mauna, Op.cit, h.681. 41 Madja El Muhtaj I, h.23. 42 Ibid 38
