HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAB I PENGANTAR TENTANG PRI NSIP.PRINSIP DASAR HAK ASASI MANUSIA MENURUT STANDAR INTERNASIONAL

HAK ASASI MANUSIA

(HAM)

BAB

I

PENGANTAR TENTANG PRI NSIP.PRINSIP DASAR HAK ASASI MANUSIA MENURUT STANDAR INTERNASIONAL

POKOK BAHASAN 1. Pengertian HAM 2. Asal-usul dan Proses t€rbdntuknYi DUHAM

3. Seiarah singkat Perkembangan HAM 4. Konsep Dasar HAM 5. Prinsip-PrinsiP HAM 6. Deklarasi Universal HAM 7. lnstrumen lnternasional Yang berkaitan dengan fungsi Kepolisian

TUJUAN SETELAH PROSES

a a

a

a

PEMBEWARAN INI PESERTA DIHARAPKAN DAPAT

Menyebutkan kembali pengertian HAM Menjelaskan asal usul HAM dan Proses terbentuknYa DU HAM Menjelaskan sejarah perkembangan HAM Menjelaskan konseP dasar HAtul Menjelaskan PrinsiP-PrinsiP HAM Menyebutkan 30 Pasal DUHAM' Menjelaskan lnstrumen lnternasional yang berkaitan dengan fungsi Kepolisian

:

PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA lhk adalah tuntutan yang dapat diajukan seseonng kepada orang lain sampai tuntuta n tersebut terpenuhi. Hak Hukum yang dimllikl setiap orang sebagai manusia. Hak tersebut dapat

dilanggartetapitidakdapatdihapuskan. lhk Asasi Manusia adalah

{o6.rn*rqqr4,r)

hak-hak yang melekat dengan keberadaan kita

sebagai manusla.

Hak-hak inl rnemungkinkan kita (manusla) mengembangkan untak/sifat kita &

mernenuhl tebutuhan kita sebagai manusla. Hak-hak kehidupan & lntegrltas/keutuhanfisik & psikologis.

lni juga melindungi

Hak-hak manusla dilandasl oleh martabatyang melekat pada manusia. ,PTI{GHORMATA'II TERHADAP HAK ASASI MAT{USIA DArl MARIABAT MANUSIA ADATAH LANDASAN KEBEEASAN, KEADII.AN DAN PERDAMA]AN DI DUNIf {DUHAM) (Ralph cnnsh*, dalam bukul{.rrnsn Rights ond The Polkcl

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada harkat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan

di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, anugrah-Nya yang wajib

pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (psL 1

No 1 UU NO. 39

TH 19ee)

MENGAPA POLISI PERLU BELAJAR HAM ? .-

.:ni_iif,iir"

Karena pelanggaran Hak Asasi Manusia cenderung dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan I kekuasaan ; polisi mempunyai kewenangan untuk membatasi HAM seseorirng menurut Undang-undang.

-

_..-rj.j..i

'.-..j-_,i*-ri^j

.

:,,

ASAL USUL HAM DAN PROSES TERBENTUKNYA DUHAM

Deklarasi Universal HAM (DUHAM)

Sejarah Singkat Perkembangan HAM

. INGGRFd

Tahun L2L5

RAIA JOHN LOCHKLAND (MAGNA, CHARTA

- 12151

r AMERIKA SERIKAT M* 4 JUII L776 (REVOLUSI 4

JUII

L7 7 6

- PROKIAMASI

3 Hak Pertama: . Hak untuk hidup (life) . Hak atas kemerdekaan

.

(liberty) Hakatas hafta benda (property)

KEM ERDEKAAN

AS)

4

hak kedua: TH 1941 PRESIDEN F.D. ROOSEVELT (EMPAT BEBAS)

. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat

. Kebebasan beragama . Bebas dari rasa takut . Bebas dari kemiskinan kemelaratan

/

Lanjut?h.., '

Perancis QPerwakilan rakyat

Perancis (pernyataan HAM

& kewarganegaraan 27 Agustus 1889) {REVOLUSI PERANCIS 17

. .

JUtl 1889)

KEMERDEKAAN (L|EERTY) PERSAMAAN (EQUAL|TY) PERSAUDARAAN{FRATERNITY)

5

Perkembangan HAM di Indonesia .

MASASEBELUM KEMERDEKAAN Ab.d t0rf: Ehlncke Tung3al lka, dll.

-

.

MASAKEMERDEKAAN {ORDE I.AMA)

> >

P.mbqk enUUDrg45 uuD19tr5

yg kryakl Psl 27 0oaramaan hak dl dcPan hkm,pckadaan, kahldupan

Fsl 2! {bcrscrilrai.bcrlnrnpul, bcrpcndapatl Psl 29 lmcm.lskdan ncnialankan agama) P3l

tt

(prndklilonf

psl 32 (lcbudryaanf

! >

.

pd :14 (frklr m'aldn dtn.n.k tcdanterl Pencsih GloS Ptl Mcngh.mbrtRcvol6l(mcnodsl

FAMI

ORDEBARU

) >

.

D3laksrnekan Dcmokresi lpcncgakan HAM| p.n6ulik n par. ektiv's dan Ocmonstr.n lm.nodal HAMI MGngh.nbar rcctusnya Rctormsi

hmb.nSun.n sampal dcngan

t

ERA REFORMASI

> hsd2r.dd 28j uud45 Anandemen > UU NotgTh 1ggtt.nt.ngHAM > UU No25Th 2oootentang petadilan HAM

Konsep Dasar HAM . . . . . .

HAM merupakan Jembatan menuiu perilaku beradab'

Diciptakan dan diakui oleh masyarakat dunia' Merupakan bagian dari UU dan kebiiakan negara' Berada di atas kepentingan semua golongan' Tidak bergantung pada persamaan agama, filosofi, konsep manusia, dll.

Adil dan bermoral. (Karena itu polisi harus melindungi HAM setiap orang)

PRINSIP-PRINSIP HAM PERLINDUNGANMINTMAL INHEREN UNIVERSAL TIDAK DAPAT DIPISAHI(AN KESE'TARAAN

TIDAK DAPAT DIEAGI

FUNDAMENTAT TIDAK MUTTAK KRA/AJIBAN NEGARA

DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI

MANUSIA

FiIm

D

okumenter Berjudul

"Untuk setiap orang dimana snja" tNhere) @or Eueryone Euery

DEKTARASI UNIVERSAI HAK ASASI MANUSIA (DUtlAM) (tUNGKASAN)

.

PASAL 1 : Hak kesamaan derajat

.

PASAL 2 : Bebas dari diskriminasi

.

PASAL 3 : Hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan

sebagaiindividu

.

.

PASAL 4 : Bebas dari Perbudakan

PASAT

5

:

Bebas darisiksaan dan hukuman tidak manusiawi

Hak atas pengakuan sebagai seorang pribadi hukum PASAL

7

di

hadapan

:

Hak mendapatkan persamaan di hadapan hukum

PASAL 8 : Hak mendapatkan bantuan

PASAL 9

/ pernbelaan di depan pengadilan

:

Bebas dai-i proses penangkapan dan penahanan yang sewenang-

wenang

PASAL

10:

Hak atas peradilan yang adil dan terbuka

. . .

PASAL 11 : Hak melepaskan sangkaan / tuntutan sampai kesalahan

terbukti

PASAL 12: Bebas dari intervensiatas urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan hubungan surat menyuratnya PASAL

13:

Hak atas kebebasan bergerak dan tinggal di dalam dan luar

. .

.

.

negeri

PASAL

14:

Hak atas suaka politik di negeri lain

PASAL 15: Hak atas suatu kewarganegaraan dan bebas dalarn perubahan

PASAL 16 : Hak untuk kawin dan membentuk satu keluarga

PASAL 17 : Hak untuk memiliki harta

.

PASAL 18

:

Bebas memilih dan menentukan kepercayaan agama

.

PASAL 19

:

Setiap orang berhak memiliki dan menyatakan pendapatnya

'

PASAL 20

:

Setiap orang memiliki hak berserikat dan berkumpul demi tujuan damai, juga berhak memilih untuk tidak terlibat dalam sebuah perkumpulan

. . .

PASAL 21 : Setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak untuk mengambil bagian dalam pemerinta ha n nega ra nya

PASAL 22 : Setiap onrng berhak atas jaminan sosialdan budaya.

PASAL 23 : Setiap orang merniliki hak untuk bekerja secara lancal berhak mendapatkan penghasilan yang adil, serta memasuki serikat

. .

pekerja PASAL 24 : Setiap orang berhak atas waktu istirahat dan hari libur di antara waktu kerja

PASAL 25 : Setiap orang berhak atas standar kehidupan yang memadai

. . " .

.

PASAL 26 : Setiap orang berhak atas pendidikan PASAL 27: Setiap orang berhak ikut serta di dalam kehidupan budaya masyarakat mereka PASAL 28 : Setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional dimana hak-hak pada deklarasi inidihargai PASAL 29: Setiap orang memiliki kewajiban-kewajiban terhadap masyarakatnya PASAL 30 : Tak satupun pernyataan-pernyataan dalam deklarasi ini diselewengkan demi tujuan perusakan hak-hak dan kebebasan

I

,

PASAT-PASAt DUHAM DALAM

i

PENGGOLONGANNYA . HAK- HAK SlptL DAN pOLtTtK (StpoL) - Flak sipil: pasal 3, 5, 7, 10, 15, 18 -

:

Hak politik : pasal 14,19,20,21

. HAK SOSiAL DAN EKONOM| (SOSEK)

:

- Hak Sosial : pasal 4, 6, 8, g, 11 , 12,1 6, 23 (1,41, ZZ, 24 - Hak Ekonomi: pasal 13,17,23 (2,3), pasal25. . HAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN - Pasal 26,27,28,29.

INSTRUMEN.INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM YANG BERKAITAN DENGAN FUNGSI-FUNGSI KEPOLISIAN '

Code of Conduct bagi Petugas Penegak Hukum

'

Konvensi Perlindungan semua orang dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi (pBB 1984)

'

Peraturan Standar minimal penanganan tahanan

'

Himpunan Prinsip-prinsip perlindungan semua orang dalam penahanan dan pemenjaraan

'

Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (1990)

'

Konvensi lnternasionaltentang Hak-hakSipil dan politik (lCCPR)

INSTRUMEN INTERNASIONAL (Lanj...)

. . . .

Konvensi lnternasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, Ras. Konvensi Hak Anak Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Terhadap Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Wewenang.

. Konvensi lnternasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR),

KESIMPULAN DUHAM merupakan induk dari instrumen-

instrumen internasional tentang HAM. Prinsip-Prinsip dan Standar-standar lnternasional secara moral mengikat semua negara. Dalam halteriadi perselisihan pasal antara hukum nasional dan hukum internasional, maka yang diberlakukan adalah hukum internasional. Polisi sebagai Petugas Penegak Hukum wajib

melindungiHAM

12

BAB II PROFESIONALISME

DAN CODE OF CONDUCT

.

POKOK BAHASAN: Profesionalisme

.CodeofConduct(KetentuanPerilaku)Petugas Penegak Hukum

'

Prinsip non Diskriminasi

TU]UAN: SFTELAH PROSES PEMBELAJARAN BAB DAPAT :

.

INI

PESERTA

Menjelaskan pengertian profesionalisme o Menyebutkan 8 pasal Code of Conduct . Menjetaskan Prinsip Dasar non Diskriminasi

PROFESIONALISME Kemahiran dan kemampuan yang tinggi didukung oleh pengetahuan, sikap, keterampiian dan kematangan emosional dalam melaksanakan tugas di bidang masing-masing selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan hasil kerja yang maksimal.

lndikator Profesionalisme : (a K) Kom peten, Keterkaita n, Konsisten, Komitmen

CODE Of CONDUCT BAGI PETUGAS PENEGAK HUKUM

Diadopsi oleh Resolusi Mojelis umum PBB 34/1"69 tanggal 17 Desember 1-979

E

Pasal 1

.

Para penegak

hukum harus senantiasa menjalankan tugasnya yaitu melindungi dan melayani

Pasal 2 Para petugas penegak hukum harus

menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap orang

Pasal 3 Para petugas penegak

hukum boleh menggunakan kekerasan hanya jika benar-bena r diperlukan dan sebatas

dibutuhkan

Pasal 4 Hal-hal yang bersifat pribaditetap harus dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan peradilan.

16

Pasal 5 Tidak boleh rrielakukan tindakan-tindakan menghasut atau mentolerir tindakan penyiksaan/hukuma n lain yg kejam

Pasal 6 Memberi perlindungan sepenuhnYa terhadap kesehata n orang-orang yang ditahan.

Pasal 7 Tidak boleh melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun

Pasal 8 Semua penegak hukum harus

menghormati hukum dan Code of Conduct bagi Penegak Hukurn.

TAYANGAN FILM TENTANG PERILAKU POLISI

a a

PENAYANGAN FILM MENDISKUSIKAN PERTANYAAN YANG TERDAPAT PADA TAYANGAN TERSEBUT.

PRINSIP.PRINSIP DASAR DALAM PENEGAKAN HUKUM

.

LEGALITAS

.

NESESITAS

.

Apakah tindakan saya ada dasar hukumnya? Apakah saya bertindak sesuai dengan hukum Undang-undangan

Apakah diperlukan? Apakah mutlak diPerlukan?

PROPORSIONALITAS

-

Apakah tindakan Apakah tindakan Apakah tindakan Apakah tindakan

saya tidak berlebihan' saya tidak ada cara lain saYa masuk akal saya yang paling ringan

/ peraturan

per-

STUDI KASUS 1 BAB II pEN ERAPAN PRINSI P-PRINSIP DASAR N

PENEGAKAN HU KU M ( LEGALITAS,

ESESITAS, PROPORS IONATITAS)

SKENARIO Suatu ketika Buru Sergap Tuntas memergoki seseorang sedang

mengutak atik kunci sepeda motor di tempat parkir sebuah supeimarket dengan sebuah obeng. Polisi memperingatinya untuk jangan Namun orang tersebut tidak mengindahkai'lnya 'batikan bergerak. me-ngancam petugas dengan mengacungkan obeng. Polisi

mencabut se-njata api dan menembak lengan kanan dan kedua paha orang tersebut. Kemudian ditangkap dan ditahan.

TUGAS:

Masing-masing kelompok mendiskusikan sejauh mana tindakan polisi dalam kasus diatas memenuhi Prinsip-prinsip.Dasar i'enegakan Hukum menurut standar internasional: legalitas, nesesitas, proporsionalitas.

PENGERTIAN DISKRIMI NASI Diskriminasi adalah mem perlakukan seseora ng berbeda dengan berbagai alasan seperti : perbedaan ras , agama, asal daerah, jendeq jenis kelamin, orientasi seksual, usia, bahasa dan latar belakang ekonomi maupun sosial

20

PRINSIP NON DISKRIMINASI

. Kesetaraan Hak (terutama di hadapan Hukum)

. Ketidakterpisahan Hak (mendapat akses yg sama pada pelayanan umum)

. Universalitas Hak

Standar lnternasional yang mengatur tentang Hakhak setiap orang agar tidak didiskriminasi

'

Hak untuk diperlakukan sebagai subyek hukum

(pasar6

DUHAM)

'

Hak untuk diperlakukan sama didepan hukum

'

Hak untuk diadili secara

'

Hak untuk mendapatkan akses yang sama dalam pelayanan umum (PAsAt2l,Allnea 2, DUHAM)

(pasar

DUHAM)

adil

1ea'"tloDUHAM)

T

H

KESIMPULAN i .

.

Code of Conduct atau pedoman berperilaku merupakan tuntunan moral bagi Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional. Code of Conduct menurut sfandar internasional terdiri atas delapan pasalyang kesemuanya diarahkan pada hal-halyang harus dilakukan dalam tugasnya dengan menekankan pada penghargaan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaan tugasnya Penegak Hukum tidak boleh me m beda-beda ka n perla kua nnya terhada p siapa pun j uga de nga n

alasan berbeda ras, agama dan lain-lain.

BAB III PERPOLISIAN DALAM NEGARA DEMOKRATIS

POKOK BAHASAN

1,. PengertianDemokrasi

2. 3.

Pengertian Perpolisian Komponen Perpolisian dalam Masyarakat yang Demokratis

4. 5.

KonsepKeanekaragaman Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan keanekaragaman

6. 7.

PerpolisianMasyarakat Langkah-langkah Praktis PBB dalam menerapkan Standar lnternasional Perpolisian dalam Negara Demokratis

TUJUAN SETELAH PROSES PEMBELA'ARAN INI PESERTA DIHARAPKAN

. . .

t

MenjelaskanPengertianDemokrasi Menyebutkan kembali Pengertian Perpolisian Menjelaskan tentang Komponen Perpolisian dalam M asyarakat yang Demokratis Menjelaskan Konsep Keanekaragaman Menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia yang be rka ita n dengan keanekaragaman Menjelaskan tentang Perpolisian Masyarakat Menjelaskan tentang Langkah-langkah Praktis PBB dalam menerapkan Standar lnternasional Perpolisian dalarn Negara Demokratis

23

PENGERTIAN DEMOKRASI

Asa I Kata

:

Demos :Rakyat; Kratos : pemerintahan DEMOKRASI adalah pemerintahan dari

rakyat untuk rakyat

PEN GERTIAN PERPOLISIAN PERPOLISIAN ADALqH SEMUA USAHA, PEKERJAAN DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA YAITU MELINDUNGI, MELAYANI

DAN MENGAYOM I MASYARAKAT

PERPOLISIAN YANG BAIK DALAM NEGARA YANG DEMOKRATIS ADALAH PERPOLISIAN YANG : MENGHORMATI HUKUM, MENGHORMATI HAM, MENGHORMATI PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DAN BERTINDAK MANUSIAWI (Ralph Cranshaw "police and Human Rights/ Iggg)

24

PENGERTIAN POLMAS sKEp KApoLRr No.PoL:

Jfl]t?1il-tttts

rGL

13

oKr.2o's

Segala hal ikhwal tentang penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Dalam hal initidak hanya menya ngkut operasionalisasi (ta kti k&tekni k)

fungsi Kepolisian tetapi iuga pengelolaan fungsi Kepolisian secara menyeluruh. Mulai dari tataran manaiemen puncak sampai manaiemen lapis bawah, termasuk pemikiran pemikiran filsafati yang melatar belakanginya

Komponen Dernokrasi (Ralph Cranshaw|

Tanggung Jawab Pemerintah Kepada Rakyat

Partisipasi Dari rakyat dalam pemerintahan

+

Petaksanaan Hak Politik. Peran Polisi : . Jaga Keseimbangan antara ketertiban umum dan pelaksanaan hak . Tidak berpihak . Tidak diskriminatif

Demikian pula dalam:

Perpolisia n Dalam Negara Demokratis

*/

\

Tanggung Jawab

Paftisipasi Masyarakat

Polisi:

.Secara Hukum .Secara Politik .Secara Ekonomi

,/ Menjadi Anggota Polisi Komposisi keterwakilan dalam instansi kepolisian

PERPOTISIAN

\ Ikut sefta dalam Perpolisian masyarakat

DAIAM NEGARA DEMOKRATIS

Mengharuskan Polisi bertanggung jawab atas tindakan mereka berdasarkan prinsip/asas :

' . .

Legalitas (kewenangan yang jelas) Nesesitas (tindakan polisi diperlukan) Proporsionalitas (tidak berlebihan )

'q

$

il

ii #

l$ ,ti

26

7 Komponen Perpolisian Dalam Masyarakat yang Demokratis

1. Nilai-nilai dasar 2.Staff 3. Pelatihan

4. Praktek Manaiemen 5. Perpolisian OPerasional 6. Struktur 7. Akuntabilitas

lisian

fFa-troil Polmas berfokus Pd oenoembancan magyarakat fo anlemecaf,_an masalah ---.

jumlah orang

Polisi dan masYarakat Patroll pollsl bekerJa sama

(patrolijalan kakl)

lrng ditahan

Kemitraan

Kereimbangan antara tanggaPan

reaktif terhadaP kasus dengan tanggapan Proaktif / Pencegahan

Tempat o Pottsl berada di tcngah masyarakat . Des€ntrallsasi kewenangan pelgambilan kePutusan o Memberdavakan semua Petugas untuk ambil bagian dlm Pemecahan masalah bersama masYarakat

27

.

.*

Konseo keahekaragaman

Perbedaan yang tedadi dalam

kebmpok niaufun Sntara kelompok

Sebagai institusi negara dapat mewakili

I

seluruh anggota masyarakaL Tanpa

diskriminasi Penting dalam konteks perpoiisian

Penting untuk mernbedakan :

: usia, sukurjender, kemampuan/kualitas fisik, ras dan orientasi seksual Dimensi primer

Dimensisekunder: hal-hal yang dapat berubah dan bertambah, tapi tidak hanya pada : latar belakang pendidikan, letak geografis, penghasilan, status kawin, pengalaman militer, status orang tua, kepercayaan dan pengalaman kerja.

HAM tidak memaksa satu standar kultur tapi lebih pada satu

standar hukum untuk perlindungan minimal yang diperlukan HAM HASIL KARYA MODERN

-..-|

Barang baru bagi semua Oudaya

I v

tem hukum internasional untuk melindungi martabat manusia I

v HAM memudahkan terwujudnya penghargaan dan perlindungan

terhadap kea nekaraga

ma n dan

integritas budaya

( pengadaan hak-hak budaya yang diatur dalam

instrumen tentang HAM)

[-* I

Il-l-*

r..rrrutaan Internasional Anak

*on""n'si2

<<

-'-.--\

o.*,u.asi-deklarasi

penghapusan diskriminasi

ll-o

keanekaragaman

\

./ T':[-i:l'il,"\ fffJl15,'l?li$Hl",f#; berpartisipasi dlm

[---\ 'm"tiouti '-.fi;i berbaqai,? budaya L/

HAMyangberkaitandengan

---,1

budaya_

dan pembaharuan budaYa' bebag berkreasi, berogama'

bercerikat

Aktif berkomunikasi dengan kelompok etnis Mengakui adanya kebutuhan kelompok etnis yang beragam di wilaYah penugasannya Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk2 keiahatan dan cara pelaporannya Peran serta dan keriasama dengan yang

Polisi harus mengadopsi

prinsip"prinsip

keanekaragaman antara

lain:

-

lain dlm pendidikan masyarakat ttg keamanan dan penccaahan kejahatan Sediakan dukungan bagi korban Aktif dalam proyek perpolisian Masyarakat Menyiapkan penteriemah jika diperlukan Melaksanakan peningkatan prakarca dan kebijakan2 dalim pelayanan ttg masalah2 etnis.

I Filosofi dan strateqi operasional,organieasional utk dorong

kLmitraan 6ar[ antara POL- MAS

(ceoah. mitra, oemecahan masalah utk &ur-anoi keiatia'tan, keta kutan thd

iejahitan'dan ketidaktertiban

m'isyarakat Polisi memiliki kesempatan, kebebasan dan mandat untuk fokus pada pemecahan masalah berbasis masYarakat

.

4) POLMAS

Kerjasama sebagai mitra dalam:

PERPOLISIAN

\

identifikasi, tentukan

MASYARAKAT t_\

-Tr

Fi-oTta-"lm

inasalah2 baru (keiahatan,'sosial, masalah

,'-/

-

ket-ertiban

HarLls ada komitmen seluruh struktur orqanisasi POLRI terhadap filosofi PoL}4AS. Dalam PerPolisian tradisional + cara-cara baru oroaktif . sebel(lm pern )asalahar I ineniadi lebih seriirs (kontak Iano6uno selama Patioli, per{emut n - pertemuan den gan anggota masyarelkat,. KunJUngankuniunoan lantutan dan :

.

kemampuan fisik masvarakat utk menlnokatkan

kualita-s hiduP Tdk adil menyalahkan

polisi dlm inenghadapi akibat2 penyakit masyarakat

njtiti Pang g lan Polisi harus dapat menempatkan

meri i nda kla

i

diri dalam batas qaris maya antara ketertiban dan ke[idaktertiban

29

-

Harus punya strategi Perpolisian Masyarakat

Patroli: kaki, sepeda, berkuda & ranmor Bentuk kelomook keriasama Polisi - Masvarakat

a

a

dalam peme,chhan misalah Info kepada masyarakat tentang cara penceglhan kejahatan Kumpulkan informasi dari semua golongan masfarakat Kuniunqan-kunjungan ke kawasan bisnis, rumih,-sekolah;dllMenerapkan perpolisian proaktif dan reaktif Menghargai HAM setiap anggota masyarakat Menoenali masvarakat / daerah oatroli, permbsa laha n,' ti nd a ka n illr"*p,ijif,I grans,

STUDI KASUS 2

"Langkah-langkah praktis PBB dalam menerapkan Standar Perpolisian di Negara yang Demokratis" Briptu Sumantri yang sudah 3 tahun bertugas sebagai Bintara ili Polres Genta, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik, sehingga dia tidak dikenal oleh masyarakat tempat dimana dia bertugas. Dia hanya mengenal masyarakat tertentu dan hampir-hampir tidak kelihatan dia melakukan patroli. Ketika dia membantu masyarakat dalam urusan yang berkaitan dengan kepolisian maupun membantu hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dia selalu meminta uang atau barang sebagai irnbalan. Pada saat Pemilu, Sumantri iuga ikut dalam penugasan di TPS tetapi dia cenderung meniauhi rekan-rekannya dan petugas lain di TPS karena ingin mempengaruTrimaiyarakat pedesaan agar memili6 partai yang dia kehendaki Sering kali dia berada di tempat orang-orang yang akan berunjuk rasa untuk mempengaruhi mereka. POLMAS di salah satu Pol3ek

Perta nyaan va ng d id isku sika

n:

Bagaimana seharusnya tindakan Briptu Sumantri dalam kasus ini?

30

Langkah-langkah praktis.PBB dalam menera-pkan standar PerPolisian di negara Demokratis

Setiao anqsota Polisi halqgj

. . . .

selalu menunJukkan kemandirian dan kenetralan politik Kenal anggota masyarakat setempat Akrab dengan masyarakat- patrolijalan kaki Mau kerja sukarela demi tugas-tugas pelayanan masyarakat

.DiTempatPemungutanSuara{TPS}semuapetugaspemilujaga yang sik"p pi"f"sional,-disiplin dan iopan santun terhadap warga

.

memberi suara Bersikap toleran dan menjaga kesetamatan umum/menig-1'l*l*l iiOjt mbningkat dalam pengamanan Demo dan rapat partai polltiK

Setiap pimpinan/ Supervisor harus

:

Menciptakan&menegakkanKebijaksanaandanstrategilembagaKepolisian 6";[,;i";k n rasa ho imat pada plmerinta ha n ya ng demokratis

Memperkenalkan strategi-strategi Polmas pada masyarakat penu hi Melaku kan konsu ft asi tentang kebutu ha n spesifik masyarakat dan tersebut kebutuhan u ntu k men d oro n g M en c i pta ka n p rogm m-p rogra m b ersa ma ma sya ra kat, kerjasama Polisi - Masyarakat bahwa Menjamin agar komposisi Iembaga Kepolisian harus menunjukkan ru ha n' ;;;;i;;G;uru p"'k" n wa kil d a rT a n g got a ma sya ra.kat seca ra keselu

i.f inic" ienyeleisian

harus adil, tidak diskriminatif

yang mengarah pada Menciptaka n prosedu r seleksi dan progra m pelatihan

perpoiisian di negara demokratis pimpinan serik'at Menciptakan hubungan kerjasama yang erat dgn KPU' LSM'

dagang

Menyiapkan petugas pengamanan secukupnya keprihatinan Menciptakan meka nisme penyelesaian kelu han, kesadaran dan warga masyarakat

31

KESIMPULAN

. . .

Demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat Pemerintahan seperti ini harus didukung oleh bentuk perpolisian yang demokratis pula, yang menyadari bahwa polisitidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan dan bekerjasama dengan masYarakat oleh karena itu Polisi harus rnembangun kepercayaan masyarakat terhadap Polisi melalui penerapan Prinsipprinsip Dasar Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugasnya, sebagai Jembatan dalam membangun kemitraan Polisi dan MasYarakat-

HAK KHUSUS PEREMPUAN PADA SAAT P E NANG KAPAN/P E NAHANAN Perempuan harus ditangani oleh polisi PeremPuan Tersangka PeremPuan dipisahkan dari tersangka Pria Bila hamil/ menYusui diberikan perlakuan khusus.

.)a JZ_

GATATAIIYAl{Gffi POII$

PADA SAAT PEIIAIIGKAPA]I ISELIPUTI :

. ALASAN PENANGKAPAN . WAKTU TIBA DI tEMPAT PENAHAT{AN . WAKTU PERTAMA I(A!I DIHADAPKAN KEPADA PE ABATYANG BERWENANG TERHADAP PENANG KAPAN TERSEBUT.

. IDENTITAS LENGKAP PETUGAS YANG MENANGI(AP

. INFORMASI YANG TEPAT TE|IITANG TEMPATPENAHANAN DAN PEMIN DAHAN TEM PAT PENAHANAN

JIKATER'ADI

. KONDISI KESEHATAN ORANG YANG DITANGKAP

LNOI(AII{/II GI(AH P EilENAPAII SfAfl DAN ffff ENMSN ilAL ilE'IIAII G P EflAH A'(APAH ISETIAPANGGOTA POL|St HARUS

:

I

. .

.

.

PAHAMIWEWENANG DAN PROSEDUR PENANGKAPAN MENINGKATKAN KETRAMPILAN IPS (INTERPERSONAL SKILL) UNTUK M ENINGKATKAN KECAKAPAN BFRKOMUNIKASI KALAU TIDAK ADA PERLAWANAN BERUSAHA UNTUK TENANG, SOPAN, BERBICARA DETIGAN BAHASA YANG SOPAN DAN WAJAR. TINGKATKAN RASA PERCAYA DIRI TERMASUK PENGGUNAAN KETRAMPILAN BELADIRI

r).J

La

njuta n

a

SETATU PROPORSIONAL

a

r-ENGrnPi bi Ri DEruenrv sUnnr PERINTAH APABILA

MEMUNGKINKAN TERAPKAN TEKNIK-TEKN IK PENANGANAN KONFTIK JIKA

;

DIPERLUKAN SIM

PAN

IAH CATATAN TENTAN G

PENANGKAPAN DENGAN BAIK.

Hlfii $t1ffil1[PHnH[Hf,H PRINSIP-PRINSIP DASAR

o PENAHANAN PRA SIDANG HARUS MERUPAKAN PENGECUALIAN (rccPR Ps. 9.3)

o WALAUPUN SEBAGAI TERSANGKA TETAP DIPERLAKUKAN SECARA MANUSIAWI (tccPR Ps.lo)

o DIBERLAKUKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (DUHAMARTIKEL 11)

o TIDAK BOLEH DISIKSA, PERLAKUAN KEJI DAN MERENDAHKAN MARTABAT IDUHAM ARTIKEL 5}

d {

FI

rlJ

J {

T

"{

,;

i.1 r--

F--

'-:

n

ffi

Lanjutan...... DITAHAN DI RUMAH TAHANAN PENAHANAN P5, 12 & T6 (1)I

TAHANAN BERHAK UNTUK MENDAPAT KONSULTASI HUKUM TAHANAN BERHAK UNTUK BERKOMUNIKASI DAN MENJAGA HUBUNGAN DENGAN KETUARGANYA

La

. . . . .

.

njuta n

PENGAWASAN DAN CATATAN MEDIS HARUS DISIMPAN

TAHANAN DAN PENASEHAT HUKUM HARUS MENDAPAT HAK KOMUNIKASI PENUH BERHAK MENDAPAT Jt,RU BAHASA

TAHANAN ANAK, WANITA DAN LAKI.LAKI HARUS DIPISAHKAN {,..**.,o} LAMA DAN SAH TIDAKNYA PENAHANAN DITENTUKAN OLEH HAKIM (rccPR Ps.e.2r PARA TERSANGKA HARUS DITEMPATKAN PADA FASILITAS

YANG MANUSIAWI

ffiIX PBB IEIIIAffi PEIIEIIIN $ N|jil

,T

MLIfrPEII/|IIIffiT SETIAP ANGGOTA POLISI DISARANI(AN UNTUK :

MENGIKUTI PROGRAM - PROGMM PEIATIHAN MEMPEIA]ARI CATATAN TERSANGKA DAN WASPADA TERHADAP MEREKA YANG BERESIKO MEMBERI KEMUDAHAN UNTUK DIKUNJUNGI MENGGUNAIGN TEKNIK - TEKNIK MODERN KFNKA MELAKSANAKAN INTEROGASI

LANJUTAN o

MENGGUNAKAN BADGE / IDENTITAS YANG JELAS o TIDAK MEMBAWA SENJATA API KETIKA MASUK KE AREA TAHANAN o MEMERIKSA SECARA TERATUR UNTUK MEMASTIKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TAHANAN o MELAKUKAN KONSULTASI DENGAN ANGGOTA MEDIS TENTANG MAKANAN (D|ET), PENGENDALTAN DAN DtStPLtN

Lanjutan....... . . . .

SEGERA MELAPORKAN JIKA ADA TANDA.TANDA BAHWA TERSANGKA MENDAPATPENYIKSAAN SECARA FISIK MAUPUN PSIKHIS

TIDAK BOTEH MENGGUNAKAN ALAT -ALAT UNTUK MENGEKANG TERSANGKA

MEMBERI KEMUDAHAN UNTUK ALAT HIBURAN, SURAT MENYURAT DAN BACAAN

MEMPEDOMANI PERATURAN PENGGUNAAN KEKERASAN DAN SENJATA API

I KESIM PU LAN

' ' ' ' .

Setiap penegak hukum harus memahami dan menghormati hak-hak tersangka pada saat ditangkap dan segera setelah ditangkap (dalam penahanan) Setiap penegak hukum harus mengetahui tata cara/perlakuan terhadap anak-anak dan perempuan baik dalam penangkapan rnaupun penahanan. Penegak hukum harus mencatat tentang rangkaian peristiwa penangkapan Dalam memperlakukan tersangka penegak hukum harus mempedomani peraturan penggunaarr kekerasan dan senjata api. Yang berhak menangkap dan menahan seseorang berdasarkan hukum hanya Petugas Penegak Hukum

I