INSTRUMEN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA
HAM MERUPAKAN BAGIAN DARI HUKUM INTERNASIONAL SUMBER HUKUM INTERNASIONAL: (Pasal 38.1 Statuta Mahkamah Internasional) • Konvensi internasional; • Kebiasaan internasional (prakIk umum yang diterima sebagai hukum); • Asas-‐asas hukum umum yang diterima oleh bangsa yang beradab; • Putusan pengadilan dan ajaran para ahli (penjelasan).
KONVENSI/TRAKTAT Pasal 2 Konvensi Wina: Suatu perjanjian internasional yang ditandatangani di antara negara-‐negara dalam bentuk tertulis yang diatur oleh hukum internasional, baik dibuat dalam satu instrumen tunggal maupun dalam dua instrumen yang berkaitan atau lebih dan sebutan khusus lainnya.
Kebiasaan • PrakIk umum; • Sifat runtut (kekerapan pengulangan); • Keyakinan akan kewajiban hukum pada sebagian negara. regulary recurring pracIce
SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL • • • •
Negara; Organisasi Internasional Publik; Orang-‐perorang. Badan-‐badan lain.
INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL PASAL 1 PIAGAM PBB: “Tujuan dari Perserikatan Bangsa-‐Bangsa adalah: ...serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama...” PASAL 55 PIAGAM PBB ...Perserikatan Bangsa-‐Bangsa akan menggalakkan: a. ... b. ... c. Penghormatan universal dan pematuhan hak asasi dan kebebasan dasar manusia bagi semua tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.
THE INTERNATIONAL BILL OF HUMAN RIGHTS • The Universal DeclaraIon of Human Rights • The InternaIonal Covenant on Civil and PoliIcal Rights • The InternaIonal Covenant on Economics, Sosial and Cultural Rights • Protokol Pertama pada ICCPR.
UDHR • Disahkan Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 (48 negara mendukung, 0 menolak, 8 abstain). • Pernyataan sejagat Idak secara langsung memberi akibat hukum; • Mengikat sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional; • Diterima dalam hukum nasional negara-‐ negara.
UDHR • Pasal 1: dasar filosofis • Pasal 2 – 21: Hak sipil dan poliIk • Pasal 22 – 27: Hak ekonomi, sosial, dan budaya. • Pasal 28: Hak solidaritas, berparIsipasi dan menikmaI hasil pembangunan.
GENERASI HAM MENURUT KAREL VASAK GENERASI PERTAMA -‐ Hak sipil dan poliIk; -‐ Lebih merupakan bebas dari (freedom from) daripada hak dari/atas (freedom for); -‐ Individualisme liberal – laissez-‐ faire.
GENERASI KEDUA • Reaksi terhadap pelanggaran oleh kapitalisme (eksploitasi pekerja dan masyarakat kolonial); • Bersifat posiIf (freedom for / right for / right to); • Berakar pada tradisi sosialis.
GENERASI KETIGA • Refleksi dari bangkitnya nasionalisme negara keIga; • Keinginan mengelola kekayaan alam; • MelipuI: – the right to poliIcal, economic, social, and cultural self-‐ determinaIon; – The right to economic and social development; – The right to parIcipate in and benefit from common heritage of Mankind; – The right to peace – The right to a healthy and balanced environment; dan – The right to humanitarian disaster relief.
TRAKTAT PENTING LAINNYA • • • • • •
• •
Konvensi tentang Pencegahan Penghukuman Kejahatan Genosida; Konvensi berkaitan dengan Status Pengungsi; Protokol mengenai Status Pengungsi; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras; Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi terhadap Penyiksaan dan Kekejaman lainnya; Perlakuan atau Penghukuman Idak Manusiawi atau yang Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi tentang Hak Anak; Protokol Opsi pada ICCPR, yang bertujuan untuk penghapusan hukuman maI.
TRAKTAT PENTING LAINNYA • Deklarasi Perlindungan Bagi Semua Orang Dari Penghilangan Secara Paksa (Resolusi MU 47/133 tanggal 18 Desember 1992). • Deklarasi Hak Orang-‐Orang Yang Termasuk Bangsa Atau Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Minoritas (Resolusi MU 47/135, 18 Desember 1992). • Konvensi Sehubungan dengan Kedudukan Pengungsi (28 Juli 1951). • Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. (Resolusi MU 45/158, 18 Desember 1990). • Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1993/77 tentang Pengusiran Paksa.
• Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara-‐ Negara dan Bangsa-‐Bangsa Jajahan (Resolusi MU 1514(XV), 14 Des 1960). • Resolusi MU tentang Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam (1803 (XVII, 14 Des 1962). • Konvensi mengenai Penindasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid (Resolusi MU 3068 (XXVIII), 30 Nop. 1973). • Konvensi Melawan Diskriminasi Pendidikan (UNESCO, 14 Des. 1960). • Konvensi Perbudakan, 25 September 1926). • Konvensi Penghapusan Kerja Paksa (25 Juni 1957). • Konvensi untuk Menumpas Perdagangan Orang dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain (Resolusu MU 317 [IV], 2 Des 1949).
• Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita Kawin. • Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita. • Konvensi mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan. • Konvensi tentang Suaka PoliIk, • Konvensi tentang Suaka DiplomaIk. • Konvensi mengenai Persetujuan Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan. • Konvensi tentang Kebebasan Berhimpun dan Perlindungan untuk Berorganisasi. • Konvensi tentang Penggajian yang Sama. • Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan.
INSTITUSI PEMANTAU HAM • Dewan Ekonomi dan Sosial; • Komisi Hak Asasi Manusia à Dewan Hak Asasi Manusia; • Komisi Status Perempuan; • Komite Pemantau Traktat.
KOMITE PEMANTAU TRAKTAT • Human Rights Commijee à ICCPR; • Commijee on Economic, Social and Cultural Rights à CESCR • Commijee on the EliminaIon of Racial DiscriminaIon à CERD • Commijee on the EliminaIon of DiscriminaIon Against Women à CEDAW • Commijee Against Torture à CAT • Commijee on the Rights of Child à CRC.
