KETENTUAN INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Lembar Fakta No. 2. Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia

KETENTUAN INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA Lembar Fakta No. 2

Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia

1

LATAR BELAKANG Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari DUHAM, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan dua Protokol Opsional-nya. Hak asasi manusia telah disebut-sebut dalam Kovenan Liga Bangsa-Bangsa, yang diantaranya, menuju pada pembentukan Organisasi Buruh Internasional (ILO). Pada Konperensi San Francisco 1945, yang diselenggarakan untuk merancang Piagam PBB, sebuah usulan tentang "Deklarasi tentang Hak Esensial Manusia" telah diajukan, namun tidak dibahas karena memerlukan pertimbangan yang lebih matang dari yang mungkin dilakukan pada saat itu. Piagam tersebut secara jelas menyebutkan "memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama" (Pasal 1 ayat 3). Ide untuk membuat "Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia" juga dianggap oleh banyak pihak telah tersirat dalam Piagam tersebut. Komisi Persiapan PBB, yang segera mengadakan pertemuan setelah penutupan sidang Konperensi San Francisco, merekomendasikan agar Dewan Ekonomi dan Sosial dalam sidang pertamanya membentuk sebuah komisi untuk memajukan hak-hak asasi manusia, sebagaimana telah digambarkan dalam Pasal 68 Piagam PBB. Berdasarkan hal ini Dewan membentuk Komisi Hak Asasi Manusia di awal 1946. Pada sidang pertama di 1946, Majelis Umum membahas sebuah rancangan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan dasar dan menyampaikannya ke Dewan Ekonomi dan Sosial "sebagai rujukan Komisi Hak Asasi Manusia agar dipertimbangkan … dalam persiapannya membuat Ketentuan Internasional tentang hak asasi manusia" (resolusi 43 (I)). Pada sidang pertamanya di awal 1947, Komisi meminta pejabat-pejabatnya untuk merumuskan apa yang dinamakannya sebagai "rancangan awal Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia." Kemudian, buruhan tersebut diambil alih oleh suatu komite perancang formal yang terdiri dari anggota Komisi dari delapan Negara yang dipilih dengan memperhatikan letak geografis. Menuju Deklarasi Universal Pada mulanya, muncul perbedaan pendapat tentang bentuk ketentuan tentang hak asasi manusia. Komite Perancang memutuskan untuk menyiapkan dua dokumen: yang pertama dibuat dalam bentuk deklarasi yang akan memuat prinsipprinsip atau standar-standar umum hak-hak asasi manusia; yang lainnya dalam bentuk konvensi yang akan merumuskan secara khusus hak-hak dan batasan-batasannya. Sehubungan dengan itu, Komisi menyampaikan rancangan pasal-pasal deklarasi internasional dan konvensi internasional tentang hak asasi manusia kepada Komisi Hak Asasi Manusia. Pada sidangnya yang kedua pada Desember 1947, Komisi memutuskan untuk menggunakan istilah "Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia" untuk rangkaian dokumen yang sedang dipersiapkan, dan membentuk tiga kelompok kerja: satu untuk deklarasi, satu untuk konvensi (yang kemudian diganti menjadi "kovenan") dan satu lagi untuk penerapan. Komisi merevisi rancangan deklarasi pada sidangnya yang ketiga pada Mei/Juni 1948, dengan memperhatikan komentar-komentar yang diterima dari berbagai Pemerintah. Akan tetapi Komisi tidak memiliki waktu untuk membahas kovenan atau masalah penerapannya. Oleh karenanya Deklarasi disampaikan melalui Dewan Ekonomi dan Sosial kepada Majelis Umum dalam pertemuannya di Paris. Dengan resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai instrumen pertama dari sekian yang telah direncanakan. Menuju Kovenan Internasional Pada hari yang sama dengan ditetapkannya DUHAM, Majelis Umum meminta kepada Komisi Hak Asasi Manusia untuk menyiapkan sebagai prioritas, sebuah rancangan kovenan hak asasi manusia dan rancangan upaya-upaya penerapan.

2

Komisi memeriksa teks rancangan kovenan pada 1949, dan pada tahun berikutnya Komisi merevisi 18 pasal pertama, berdasarkan komentar-komentar yang diterima dari berbagai Pemerintah. Pada tahun 1950, Majelis Umum menyatakan bahwa "penikmatan kebebasan sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya adalah saling berhubungan dan saling tergantung" (resolusi 421 (V), ayat E). Oleh karenanya Majelis memutuskan untuk memasukkan: hak ekonomi, sosial dan budaya dan pengakuan yang tegas atas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak-hak yang berkaitan, sebagaimana tercantum dalam Piagam, kedalam kovenan hak asasi manusia. Pada 1951, Komisi merancang 14 pasal tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, berdasarkan usulan yang dibuat oleh berbagai Pemerintah dan saran yang diberikan oleh badan khusus. Komisi juga merumuskan 10 pasal tentang langkah-langkah penerapan hak-hak tersebut, yang menjadi dasar Negara Pihak untuk menyampaikan laporan berkalanya. Setelah debat yang panjang dalam sidangnya yang keenam, pada 1951/1952, Majelis Umum meminta pada Komisi "untuk merancang dua Kovenan tentang Hak Asasi Manusia, … satu yang memuat hak sipil dan politik dan yang lain memuat hak ekonomi, sosial dan budaya" (resolusi 543 (VI), paragraf 1). Majelis menghendaki agar kedua kovenan tersebut sebanyak mungkin memuat ketentuan yang serupa. Majelis juga memutuskan untuk memasukan sebuah pasal yang menyatakan bahwa "semua bangsa harus memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri" (resolusi 545 (VI)). Komisi menyelesaikan persiapan kedua rancangan pada sidangnya yang kesembilan dan kesepuluh pada 1953 dan 1954. Majelis Umum menelaah kedua teks tersebut pada sidangnya yang kesembilan pada 1954, dan memutuskan agar rancangan tersebut disebarluaskan, sehingga Pemerintah-pemerintah dapat mempelajarinya secara seksama, dan masyarakat umum dapat menyatakan pendapatnya dengan bebas. Majelis merekomendasikan agar Komite Ketiga mulai mendiskusikan teks tersebut pasal per-pasal dalam sidangnya yang kesepuluh pada 1955. Walaupun diskusi setiap pasal dimulai sesuai jadwal, baru pada 1966 persiapan kedua kovenan itu dapat diselesaikan. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ditetapkan oleh Majelis Umum melalui resolusi 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966. Protokol Opsional yang pertama dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan berdasarkan resolusi yang sama, memuat tentang perangkat internasional untuk menangani komunikasi dari individu yang menyatakan dirinya sebagai korban pelanggaran hak-hak yang diatur dalam Kovenan. DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA DUHAM ditetapkan dan dicanangkan oleh Majelis Umum sebagai standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap individu dan organ masyarakat, dengan selalu mengingat Deklarasi ini, harus mengupayakan melalui pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini; dan melalui upaya-upaya yang progresif, baik di lingkup nasional maupun internasional, untuk menjamin pengakuan dan pematuhannya secara universal dan efektif, baik di antara rakyat Negara Anggota sendiri, maupun diantara rakyat yang berada di wilayah yang berada dalam wilayah hukumnya. Empat puluh delapan Negara mendukung Deklarasi, tidak ada yang menentang dan delapan Negara tidak memberikan suara. Dalam pernyataan setelah pemungutan suara, Presiden Majelis Umum mengemukakan bahwa penetapan Deklarasi ini merupakan "suatu pencapaian yang luar biasa, sebuah langkah maju dalam proses evolusi yang besar”. Peristiwa ini merupakan kesempatan pertama di mana komunitas bangsa-bangsa yang terorganisir telah membuat Deklarasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Instrumen tersebut didukung oleh otoritas pendapat PBB secara menyeluruh, dan jutaan manusia – laki-laki, perempuan dan anak-anak di seluruh dunia – akan merujuk padanya untuk bantuan, pedoman dan inspirasi.

3

Deklarasi ini terdiri dari Mukadimah dan 30 pasal yang mengatur hak asasi manusia dan kebebasan dasar, di mana semua laki-laki dan perempuan di mana saja di dunia mempunyai hak-hak atasnya tanpa diskriminasi. Pasal 1 yang meletakkan dasar filosofisDeklarasi ini menyebutkan: Semua umat manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Dengan demikian Pasal tersebut telah mendefinisikan asumsi dasar Deklarasi: bahwa hak untuk kebebasan dan persamaan merupakan hak yang diperoleh manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut darinya; dan karena manusia merupakan makhluk rasional dan bermoral, ia berbeda dengan makhluk lainnya di bumi, dan karenanya berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan tertentu yang tidak dinikmati makhluk lain. Pasal 2 yang mengatur prinsip dasar dari persamaan dan non-diskriminasi sehubungan dengan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, melarang adanya "pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berbeda, asal-usul bangsa atau sosial, harta, kelahiran atau status lainnya". Pasal 3 yang merupakan tonggak pertama Deklarasi ini, menyatakan hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan seseorang – suatu hak yang esensial untuk pemenuhan hak-hak lainnya. Pasal ini memperkenalkan pasal 4 sampai 21, di mana hak sipil dan politik lainnya diatur, termasuk: kebebasan dari perbudakan dan perhambaan; kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum di manapun; hak untuk mendapatkan upaya pemulihan yang efektif melalui peradilan; kebebasan dari penangkapan, penahanan atau pengasingan sewenang-wenang; hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dan peradilan yang terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak berpihak; hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya; kebebasan dari intervensi yang sewenang-wenang atas kebebasan pribadi, keluarga, rumah atau surat menyurat; kebebasan untuk bergerak dan bertempat tinggal; hak atas suaka; hak atas kewarganegaraan; hak untuk menikah dan mendirikan keluarga; hak untuk memiliki harta benda; kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama; kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai; dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negaranya dan mendapatkan akses yang sama ke pelayanan publik di negaranya. Pasal 22 sebagai tonggak kedua Deklarasi ini memperkenalkan Pasal 23 hingga 27. Dalam pasal-pasal ini dikemukakan hak ekonomi, sosial dan budaya, yakni hak yang harus diperoleh setiap orang "sebagai anggota masyarakat". Pasal ini menandai hak-hak tersebut sebagai hak-hak yang tidak dapat dikesampingkan bagi martabat manusia dan kebebasan untuk mengembangkan kepribadian, dan menunjukkan bahwa hak-hak tersebut harus diwujudkan "melalui upaya-upaya nasional dan kerja sama internasional". Pada saat yang sama pasal ini juga mengungkapkan keterbatasan dalam perwujudannya yang tergantung pada sumber-sumber yang dimiliki oleh masing-masing Negara. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diakui dalam Pasal 22 hingga 27, mencakup hak atas jaminan sosial; hak untuk bekerja; hak untuk mendapatkan pendapatan yang sama untuk buruhan yang sama; hak untuk beristirahat dan bertamasya; hak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kehidupan; hak atas pendidikan; hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya suatu masyarakat. Pasal-pasal penutup yaitu Pasal 28 hingga 30, mengakui bahwa setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional dimana hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi dapat diwujudkan sepenuhnya, dan menekankan kewajiban dan tanggung jawab setiap individu terhadap masyarakatnya. Pasal 29 menyatakan bahwa "dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap manusia hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum yang semata-mata bertujuan menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi persyaratan moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang

4

demokratis. Pasal tersebut menambahkan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan dasar tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan tujuan dan prinsip dari PBB. Pasal 30 menekankan bahwa tidak ada satu Negara, kelompok atau orang mana pun yang dapat menggunakan hak apapun dalam Deklarasi, "untuk melakukan kegiatan atau melaksanakan tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan” yang dikemukakan dalam Deklarasi. Arti Penting dan Pengaruh Deklarasi Dilahirkan sebagai "standar umum keberhasilan semua orang dan semua bangsa," DUHAM memang telah menjadi demikian: suatu tongkat pengukur derajat penghormatan dan ketaatan terhadap standar hak asasi manusia internasional. Sejak 1948 Deklarasi ini telah dan terus menjadi deklarasi yang paling penting dan paling jauh jangkauannya dari semua deklarasi yang pernah dikeluarkan oleh PBB, dan merupakan sumber inspirasi mendasar bagi upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Deklarasi ini telah menentukan arah seluruh pekerjaan selanjutnya dalam bidang hak asasi manusia, dan meletakkan dasar filosofis bagi banyak instrumen internasional yang mengikat secara hukum, yang dibuat untuk melindungi hak dan kebebasan yang diproklamirkan. Dalam Proklamasi Teheran yang ditetapkan Konperensi Internasional Hak Asasi Manusia yang diadakan di Iran pada 1968, Konperensi menyetujui bahwa "DUHAM menyatakan pemahaman yang sama umat manusia di seluruh dunia, mengenai hak semua manusia yang tidak dapat dicabut dan dilanggar, dan merupakan kewajiban anggota masyarakat internasional". Konperensi tersebut menegaskan keyakinannya terhadap prinsip-prinsip yang termuat dalam Deklarasi ini, dan mendorong seluruh bangsa dan Pemerintah "untuk mengabdikan diri mereka pada prinsip-prinsip tersebut … dan untuk melipatgandakan usaha mereka memberikan pada seluruh umat manusia suatu kehidupan yang sejalan dengan kebebasan dan martabat, dan keadaan yang kondusif bagi kesejahteraan fisik, mental, sosial dan spiritual". Beberapa tahun terakhir ini, ketika menyiapkan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia, dalam badanbadan PBB telah tumbuh kecenderungan untuk merujuk tidak saja kepada DUHAM, tetapi juga kepada bagian lain Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia. KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA Mukadimah dan Pasal 1, 3 dan 5 dari kedua Kovenan Internasional hampir sama isinya. Mukadimah mengingatkan akan kewajiban Negara berdasarkan Piagam PBB untuk memajukan hak asasi manusia; mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk berjuang bagi kemajuan dan ketaatan terhadap hak tersebut; dan mengakui cita-cita setiap manusia yang bebas sesuai dengan DUHAM, untuk menikmati kebebasan sipil dan politik, dan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan, yang hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak sipil dan politiknya, termasuk hak ekonomi, sosial dan budayanya. Pasal 1 tiap-tiap Kovenan menyatakan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hal yang universal dan meminta Negara-negara untuk mengupayakan perwujudan hak tersebut dan menghormatinya. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri" dan menambahkan bahwa " Berdasarkan hak tersebut, mereka dengan bebas menentukan status politiknya dan mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya". Berkenaan dengan kedua hal di atas, Pasal 3 menegaskan kembali hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak asasi manusia, dan mengajak Negara-negara di dunia mewujudkan prinsip tersebut. Demikian pula Pasal 5 yang memberikan perlindungan dari penghancuran atau pembatasan yang tak semestinya terhadap hak asasi manusia atau kebebasan dasar, dan terhadap misinterpretasi terhadap ketentuan apapun dalam Kovenan yang digunakan sebagai alat melegitimasi pelanggaran hak atau kebebasan atau pembatasan terhadap kedua hal ini

5

yang lebih besar daripada yang diperkenankan Kovenan. Pasal tersebut juga mencegah Negara membatasi hak-hak yang telah dinikmati di wilayahnya atas dasar hak-hak tersebut tidak diakui dalam Kovenan, atau diakui dalam arti yang lebih sempit. Pasal 6 sampai dengan 15 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak untuk bekerja (Pasal 6); hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik (Pasal 7); hak untuk membentuk dan ikut dalam organisasi perburuhan (Pasal 8); hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial khususnya para ibu, anak dan orang muda (Pasal 10); hak untuk mendapat kehidupan yang layak (Pasal 11); hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi (Pasal 12); hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14); dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya (Pasal 15). Dalam Pasal 6 hingga 27, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melindungi hak untuk hidup (Pasal 6) dan mengatur bahwa tidak seorang pun dapat dijadikan obyek penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak seorangpun dapat diperlakukan sebagai budak; bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang; dan tidak seorangpun dapat diperhambakan atau diminta untuk melakukan kerja paksa (Pasal 8); bahwa tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan sewenang-wenang (Pasal 9); bahwa semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi (Pasal 10); dan bahwa tidak seorangpun dapat dipenjarakan semata-mata atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban suatu kontrak (Pasal 11). Kovenan ini mengatur tentang kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal (Pasal 12) dan batasan-batasan yang diperbolehkan ketika mendeportasi warga negara asing yang secara sah berada dalam wilayah Negara Pihak (Pasal 13). Kovenan mengatur tentang kesetaraan setiap orang di depan pengadilan dan lembaga peradilan dan jaminan dalam proses pengaduan pidana dan perdata (Pasal 14). Kovenan melarang pemberlakuan hukum pidana yang berlaku surut (Pasal 15); menegaskan hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Pasal 16); dan menghimbau larangan terhadap pelanggaran tidak sah dan sewenang-wenang atas kehidupan pribadi, keluarga, rumah atau korespondensi, dan serangan tidak sah atas kehormatan dan reputasinya (Pasal 17). Kovenan ini memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (Pasal 18), dan kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran (Pasal 19). Kovenan juga menyerukan perlunya hukum yang melarang propaganda perang dan upaya-upaya menimbulkan kebencian berdasarkan kebangsaan, ras atau agama, yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 20). Kovenan ini mengakui hak berkumpul secara damai (Pasal 22). Kovenan juga mengakui hak bagi laki-laki dan perempuan pada usia kawin untuk menikah dan membentuk keluarga, dan prinsip persamaan hak dan kewajiban pasangan yang terikat dalam perkawinan, selama perkawinan maupun setelah pembubaran perkawinan (Pasal 23). Kovenan mengatur upaya-upaya melindungi hak anak (Pasal 24), dan mengakui hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan publik, untuk memilih dan dipilih, dan untuk memiliki akses yang sama ke pelayanan publik di negaranya (Pasal 25). Kovenan menentukan bahwa setiap orang adalah sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama di depan hukum (Pasal 26). Kovenan juga mengatur perlindungan terhadap hak suku bangsa, etnis, agama dan bahasa minoritas yang berdiam di wilayah Negara Pihak (Pasal 27). Akhirnya, Pasal 28 mengatur tentang pembentukan Komite Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan hak-hak yang diatur dalam Kovenan. PERSYARATAN DUHAM menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang dapat tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu yang harus ditentukan berdasarkan hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan yang layak atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi persyaratan moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil

6

dalam masyarakat yang demokratis. Hak-hak tersebut tidak dapat dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsipprinsip PBB, atau juga jika ditujukan untuk menghancurkan hak-hak apapun yang diatur dalam Deklarasi (Pasal 29 dan 30). Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa hak-hak yang diatur di dalamnya dapat dibatasi oleh hukum, sepanjang batasan itu sesuai dengan sifat hak tersebut, dan semata-mata untuk memajukan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis (Pasal 4). Berbeda dengan DUHAM dan Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tidak memuat ketentuan umum yang berlaku untuk semua hak yang diatur dalam Kovenan, yang mensahkan pembatasan terhadap pelaksanaannya. Namun demikian, beberapa pasal Kovenan menyebutkan bahwa hak-hak yang dinyatakan tidak boleh dibatasi, kecuali apabila diatur oleh hukum dan dibutuhkan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau hak dan kebebasan orang lain. Oleh karenanya, hak-hak tertentu tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi, sekalipun dalam situasi darurat. Hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan dan perhambaan, hak untuk dilindungi dari pemenjaraan karena hutang, hak untuk bebas dari penerapan hukum pidana yang berlaku surut, diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan kebebasan untuk bepikir, berkeyakinan dan beragama. Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik memperkenankan Negara untuk membatasi atau menangguhkan pemenuhan hak-hak tertentu, dalam keadaan yang secara resmi dinyatakan sebagai situasi darurat umum yang mengancam kehidupan negara. Batasan-batasan terhadap atau penangguhan hak-hak tersebut hanya diperbolehkan "sepanjang ada situasi mendesak yang tegas-tegas menunjukkan kebutuhan ini," dan tidak boleh didasarkan pada diskriminasi terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial (Pasal 4). Pembatasan atau penangguhan tersebut wajib dilaporkan kepada PBB. PROTOKOL OPSIONAL PERTAMA Protokol Opsional Pertama Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, memungkinkan Komite Hak Asasi Manusia, yang didirikan berdasarkan Kovenan tersebut, menerima dan membahas komunikasi dari para individu yang menyatakan dirinya korban pelanggaran hak apapun yang ada dalam Kovenan. Berdasarkan Pasal 1 Protokol Opsional, Negara Pihak Kovenan yang juga menjadi Negara Pihak Protokol, mengakui kompetensi Komite Hak Asasi Manusia untuk menerima dan membahas komunikasi dari individu yang berada di bawah wilayah hukumnya, yang menyatakan dirinya korban pelanggaran hak oleh Negara yang diatur dalam Kovenan. Para individu yang membuat pernyataan tersebut, dan telah mengupayakan segala bentuk penyelesaian secara domestik, berhak menyampaikan komunikasi tertulis kepada Komite (Pasal 2). Komunikasi yang telah diputuskan dapat diterima Komite (di samping Pasal 2, Pasal 3 and 5 (2) mengatur syaratsyarat penerimaan komunikasi) untuk diperhatikan oleh Negara Pihak yang diduga telah melanggar ketentuan dalam Kovenan. Dalam jangka waktu enam bulan, Negara tersebut harus memberikan penjelasan atau pernyataan tertulis kepada Komite yang menjelaskan tentang masalah tersebut dan menunjukkan upaya penyelesain apapun yang telah dilakukannya, apabila ada. Komite Hak Asasi Manusia akan membahas komunikasi yang diterima dalam sebuah rapat tertutup, dengan memperhatikan informasi tertulis yang diberikan padanya oleh individu dan Negara Pihak yang bersangkutan. Komite kemudian menyampaikan pandangannya kepada Negara Pihak dan individu (Pasal 5). Ringkasan kegiatan Komite berdasarkan Protokol Opsional akan dimasukan dalam laporan yang diserahkan oleh Komite setiap tahunnya kepada Majelis Umum melalui Dewan Ekonomi dan Sosial (Pasal 6).

7

PROTOKOL OPSIONAL KEDUA Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang bertujuan menghapuskan hukuman mati, ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 44/128 tertanggal 15 Desember 1989. Berdasarkan Pasal 1, tidak seorangpun dalam wilayah hukum suatu Negara Pihak Protokol ini dapat dihukum mati. Berdasarkan Pasal 3 Protokol, Negara-negara Pihak harus mencantumkan informasi tentang upaya-upaya yang diambil untuk mewujudkan Protokol, dalam laporan yang diserahkan kepada Komite Hak Asasi Manusia. Pasal 5 Protokol Opsional Kedua menyebutkan bahwa sehubungan dengan suatu Negara yang menjadi Pihak Protokol Opsional pertama, kompetensi Komite Hak Asasi Manusia untuk menerima dan membahas komunikasi dari individu yang berada di bawah wilayah hukum Negara tersebut mencakup pula ketentuan yang ada dalam Protokol Opsional Kedua, kecuali jika Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan yang sebaliknya pada saat ratifikasi atau aksesi. Berdasarkan Pasal 6, ketentuan dalam Protokol Opsional Kedua berlaku sebagai ketentuan tambahan bagi Kovenan. PEMBERLAKUAN KOVENAN DAN PROTOKOL-PROTOKOL OPSIONAL Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada 3 Januari 1976, tiga bulan setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima sebagaimana diatur dalam Pasal 27, untuk disimpan Sekretaris Jenderal. Hingga 30 September 1995, Kovenan telah diratifikasi atau diaksesi oleh 132 Negara, yakni: Afghanistan, Albania, Aljazair, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Barbados, Belarus, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burundi, Kamboja, Kamerun, Kanada, Cape Verde, Republik Afrika Tengah, Chad, Cili, Kolombia, Kongo, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Czech, Republik Rakyat Demokratik Korea, Denmark, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, Guinea Ekuatorial, Estonia, Etiopia, Finlandia, Perancis, Gabon, Gambia, Georgia, Jerman, Yunani, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Hungaria, Islandia, India, Iran, Irak, Irlandia, Israel, Italia, Jamaika, Jepang, Jordania, Kenya, Kyrgyztan, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libya Arab Jamahiriya, Lituania, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Mauritius, Meksiko, Mongolia, Maroko, Mozambik, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Niger, Nigeria, Norwegia, Panama, Paraguai, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Republik Korea, Republik Moldova, Romania, Federasi Rusia, Rwanda, Saint Vincent dan Grenadines, San Marino, Senegal, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Somalia, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Suriah, Suriname, Swedia, Swiss, Mantan Republik Yugoslavia Masedonia, Togo, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Ukrania, Inggirs Raya, Tanzania, Amerika Serikat, Uruguai, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia dan Zimbabwe. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada 23 Maret 1976, tiga bulan setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau turut serta yang ketiga puluh lima sebagaimana diatur dalam pasal 49, untuk disimpan Sekretaris Jenderal. Hingga 30 September 1995, Kovenan telah diratifikasi atau diikuti oleh 132 Negara, yakni: Afghanistan, Albania, Aljazair, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Barbados, Belarus, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burundi, Kamboja, Kamerun, Kanada, Cape Verde, Republik Afrika Tengah, Chad, Cili, Kolombia, Kongo, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Czech, Republik Rakyat Demokratik Korea, Denmark, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, Mesir,

8

El Salvador, Guinea Ekuatorial, Estonia, Etiopia, Finlandia, Perancis, Gabon, Gambia, Georgia, Jerman, Yunani, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Hungaria, Islandia, India, Iran, Irak, Irlandia, Israel, Italia, Jamaika, Jepang, Jordania, Kenya, Kyrgyztan, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libya Arab Jamahiriya, Lituania, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Mauritius, Meksiko, Mongolia, Maroko, Mozambik, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Niger, Nigeria, Norwegia, Panama, Paraguai, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Republik Korea, Republik Moldova, Romania, Federasi Rusia, Rwanda, Saint Vincent dan Grenadines, San Marino, Senegal, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Somalia, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Suriah, Suriname, Swedia, Swiss, Mantan Republik Yugoslavia Masedonia, Togo, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Ukrania, Inggirs Raya, Republik Persatuan Tanzania, Amerika Serikat, Uruguai, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia dan Zimbabwe. Pada tanggal yang sama, 44 Negara Pihak Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik telah membuat pernyataan (berdasarkan Pasal 41) yang mengakui kompetensi Komite Hak Asasi Manusia "untuk menerima dan membahas komunikasi sehubungan dengan pernyataan suatu Negara Pihak bahwa Negara Pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya" berdasarkan Kovenan. Ketentuan Pasal 41 mulai berlaku pada 28 Maret 1979 sesuai dengan ayat 2 pasal tersebut. Protokol Opsional Pertama Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mulai berlaku secara bersamaan dengan Kovenan, setelah menerima sedikitnya 10 dokumen ratifikasi atau aksesi sebagaimana dipersyaratkan. Hingga 30 September 1995, 85 Negara Pihak Kovenan juga telah menjadi Pihak Protokol Opsional pertama, yakni: Aljazair, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Barbados, Belarus, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kamerun, Kanada, Republik Afrika Tengah, Chad, Cili, Kolombia, Kongo, Kosta Rika, Siprus, Republik Czech, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, Guinea Ekuatorial, Estonia, Finlandia, Perancis, Gambia, Georgia, Jerman, Guinea, Guyana, Haiti, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Jamaika, Kyrgyztan, Latvia, Libya Arab Jamahiriya, Lituania, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Mauritius, Mongolia, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Niger, Norwegia, Panama, Paraguai, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Republik Korea, Romania, Federasi Rusia, Rwanda, Saint Vincent dan Grenadines, San Marino, Senegal, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Somalia, Spanyol, Suriname, Swedia, Mantan Republik Yugoslavia Masedonia, Togo, Trinidad dan Tobago, Ukrania, Uruguai, Uzbekistan, Venezuela, Zaire, dan Zambia. Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati mulai berlaku pada 11 Juli 1991, setelah menerima sedikitnya 10 dokumen ratifikasi atau aksesi sebagaimana dipersyaratkan. Hingga 30 September Protokol telah diratifikasi atau diikuti oleh 28 Negara, yakni: Australia, Austria, Denmark, Ekuador, Finlandia, Jerman, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Luxemburg, Malta, Mozambik, Namibia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Panama, Portugal, Rumania, Seychelles, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Mantan Republik Yugoslavia Macedonia, Uruguai dan Venezuela. PENGARUH MENDUNIA KETENTUAN DASAR INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA Sejak 1948, saat DUHAM ditetapkan dan diproklamasikan, sampai 1976, ketika Kovenan-Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia mulai berlaku, DUHAM merupakan satu-satunya bagian terlengkap dari Ketentuan Dasar Internasional tentang Hak Asasi Manusia. DUHAM, dan kemudian Kovenan-Kovenan tersebut, memberi pengaruh yang mendalam pada pemikiran dan tindakan setiap individu dan Pemerintahan mereka di segala penjuru dunia.

9

Konperensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diadakan di Teheran dari 22 April hingga 13 Mei 1968 untuk menelaah kemajuan yang dibuat selama 20 tahun sejak ditetapkannya DUHAM, dan untuk merumuskan programprogram di masa depan, dalam Proklamasi Teheran menyatakan sebagai berikut: 1.

Adalah suatu keharusan bagi anggota masyarakat internasional untuk memenuhi kewajiban mereka dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua orang tanpa pembedaan dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya;

2.

DUHAM menyatakan pemahaman bersama bangsa-bangsa di dunia sehubungan dengan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari dan dilanggar bagi semua anggota masyarakat internasional, dan merupakan kewajiban bagi anggota masyarakat internasional;

3.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Negara dan Rakyat Jajahan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan juga konvensi-konvensi lainnya dan deklarasi di bidang hak asasi manusia yang ditetapkan dibawah naungan PBB, badan khusus dan organisasi antar-pemerintah, telah menciptakan suatu standar dan kewajiban baru yang harus disesuaikan oleh Negara-Negara; Dengan demikian, selama lebih dari 25 tahun DUHAM berdiri sendiri sebagai sebuah "standar keberhasilan

internasional bagi semua manusia dan semua bangsa". Deklarasi dikenal dan diterima keabsahannya, baik di Negara Pihak salah satu atau kedua Kovenan, dan di Negara yang tidak meratifikasi atau melakukan aksesi atas kedua Kovenan tersebut. Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Deklarasi ini banyak dijadikan dasar dan pembenaran sejumlah besar keputusan yang diambil oleh badan-badan PBB; Deklarasi ini menjadi inspirasi untuk mempersiapkan sejumlah instrumen internasional tentang hak asasi manusia, baik di dalam maupun di luar sistem PBB; dokumen ini berpengaruh terhadap sejumlah perjanjian multilateral dan bilateral; dan juga mempunyai pengaruh yang kuat sebagai dasar untuk mempersiapkan konstitusi dan undang-undang nasional yang baru. DUHAM diakui sebagai dokumen bersejarah yang mengartikulasikan definisi umum mengenai martabat dan nilainilai manusia. Deklarasi ini merupakan tonggak yang menjadi ukuran tingkat penghormatan dan ketaatan terhadap standar hak asasi manusia internasional di mana saja di muka bumi ini. Mulai berlakunya Kovenan-Kovenan, yang diterima oleh Negara-negara Pihak baik sebagai kewajiban hukum maupun moral untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar, sama sekali tidak mengurangi luasnya pengaruh DUHAM. Sebaliknya, keberadaan Kovenan-Kovenan ini sendiri dan kenyataan bahwa Kovenan-Kovenan ini berisi upaya-upaya penerapan yang disyaratkan untuk memastikan perwujudan hak-hak dan kebebasan yang diatur dalam DUHAM, telah memberi kekuatan yang lebih besar bagi DUHAM. Lebih jauh lagi, DUHAM sungguh-sungguh berlingkup universal, karena ia menjaga kesahihannya bagi setiap anggota keluarga manusia di mana saja, tanpa memandang apakah Pemerintah telah secara resmi menerima prinsip-prinsip yang ada dalam DUHAM atau meratifikasi Kovenan-Kovenan. Di lain pihak, Kovenan-Kovenan sebagai konvensi internasional, bersifat mengikat secara hukum Negara-negara yang telah menerimanya dengan cara meratifikasi atau melakukan aksesi. Dalam berbagai resolusi dan keputusan penting yang ditetapkan oleh badan-badan PBB, termasuk Majelis Umum dan Dewan Keamanan, DUHAM dan salah satu atau kedua Kovenan tersebut telah dijadikan rujukan sebagai dasar suatu tindakan.

10

Hampir semua instrumen internasional hak-hak asasi manusia yang ditetapkan oleh badan-badan PBB sejak 1948 telah menguraikan prinsip-prinsip yang diatur dalam DUHAM. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan dalam mukadimahnya bahwa Kovenan itu berkembang dari pengakuan bahwa: Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kebebasan manusia yang ideal dalam menikmati kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari kekurangan hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya-nya, dan juga hak sipil dan politiknya. Pernyataan yang sama juga dimuat dalam mukadimah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Deklarasi tentang Perlindungan Bagi Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi atau Menurunkan martabat yang ditetapkan oleh Majelis umum pada 1975 (resolusi 3452 (XXX)), menguraikan pengertian Pasal 5 DUHAM dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, di mana keduanya mengatur bahwa tidak seorang pun boleh disiksa dan diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Larangan ini ditegaskan lebih lanjut dengan ditetapkannya Kovensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (resolusi Majelis Umum 39/46) pada 1984. Serupa dengan itu, Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, yang diproklamasikan Majelis Umum pada 1981 (resolusi 36/55), secara tegas merumuskan sifat dan ruang lingkup prinsip non-diskriminasi dan perlakuan yang sama di depan hukum, dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan berkepercayaan, yang terdapat dalam DUHAM dan Kovenan-Kovenan Internasional. Situasi yang serupa muncul dalam instrumen internasional hak asasi manusia yang ditetapkan di luar sistem PBB. Sebagai contoh, mukadimah dari Konvensi Bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar yang ditetapkan oleh Dewan Eropa di Roma pada 1950, ditutup dengan kata-kata sebagai berikut: Memutuskan bahwa Pemerintah-Pemerintah Negara-Negara Eropa yang mempunyai pemikiran yang sama dan warisan tradisi politik, ide, kebebasan dan negara hukum yang sama, untuk mengambil langkah-langkah pertama secara kolektif menegakkan hak-hak tertentu yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal II Piagam Organisasi Persatuan Afrika yang ditetapkan di Addis Ababa pada 1963, menyatakan bahwa salah satu tujuan Organisasi ini adalah "memajukan kerjasama internasional dengan memperhatikan Piagam PBB dan DUHAM". Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia yang ditandatangani di San Jose, Kosta Rika pada 1969, menyatakan dalam mukadimahnya bahwa prinsip-prinsip yang hendak dijalankan adalah prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam Organisasi Negara-Negara Amerika, Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban dari Manusia dan DUHAM. Para hakim Mahkamah internasional sering menggunakan prinsip-prinsip yang termuat dalam Ketentuan Internasional Hak Asasi Manusia sebagai dasar untuk keputusan mereka. Pengadilan Nasional dan lokal sering merujuk pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Ketentuan Internasional Hak Asasi Manusia dalam keputusan mereka. Lebih jauh lagi dalam tahun-tahun terakhir ini teks konstitusi dan undangundang nasional telah lebih banyak memuat upaya-upaya perlindungan hukum bagi prinsip-prinsip tersebut; bahkan banyak hukum nasional dan lokal yang mutakhir dengan jelas mengambil contoh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam DUHAM dan Kovenan-Kovenan Internasional, yang tetap menjadi pedoman utama bagi upaya-upaya masa kini maupun masa mendatang di bidang hak asasi manusia, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Terakhir, Konperensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia yang diadakan di Wina pada Juni 1993 menetapkan secara bulat Deklarasi Wina dan Program Aksi, di mana Konperensi menyambut baik kemajuan dalam mengkodifikasi instrumen hak asasi manusia, dan mendorong ratifikasi secara universal perjanjian hak asasi manusia. Di samping itu semua Negara

11

didorong untuk sedapat mungkin menghindari pengajuan keberatan (bagian I paragraf 26). Dengan demikian, Ketentuan Internasional Hak Asasi Manusia mewakili sebuah tonggak penting dalam sejarah hak asasi manusia, sebuah Magna Charta yang menandai pencapaian umat manusia pada tahap yang sangat penting: perolehan kesadaran akan penghormatan terhadap martabat dan harga diri manusia.

12

LAMPIRAN KETENTUAN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA 1 MUKADIMAH Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia, Bahwa pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia telah mengakibatkan tindakan-tindakan keji yang membuat berang nurani manusia, dan terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi manusia pada umumnya, Bahwa sangat penting untuk melindungi hak-hak asasi manusia dengan peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir menentang tirani dan penindasan, Bahwa sangat penting untuk memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa, Bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam PBB telah menegaskan kembali kepercayaan mereka terhadap hak asasi manusia yang mendasar, terhadap martabat dan nilai setiap manusia, dan terhadap persamaan hak laki-laki dan perempuan, dan telah mendorong kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas, Bahwa bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara Pihak telah berjanji mencapai kemajuan universal dalam penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, Bahwa pemahaman yang sama tentang hak-hak dan kebebasan ini sangat penting dalam untuk mewujudkan janji tersebut sepenuhnya, Oleh karena itu, dengan ini Majelis Umum, Memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai standar umum keberhasilan semua manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini, dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif, baik oleh rakyat Negara Pihak maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya. Pasal 1 Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.

1

Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.

13

Pasal 2 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya. Pasal 3 Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi. Pasal 4 Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang. Pasal 5 Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pasal 6 Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum di mana saja ia berada. Pasal 7 Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut. Pasal 8 Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional yang kompeten, terhadap tindakantindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan padanya oleh konstitusi atau oleh hukum. Pasal 9 Tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang. Pasal 10 Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan atas hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya. Pasal 11 1.

Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan

14

kesalahannya sesuai dengan hukum, dalam pengadilan yang terbuka, di mana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya. 2.

Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian, yang bukan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan. Pasal 12 Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau

hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu. 1.

Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap Negara.

2.

Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya. Pasal 14

1.

Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk menghindari penuntutan atau tindakan pengejaran sewenang-wenang (persecution).

2.

Hak ini tidak berlaku dalam kasus-kasus penuntutan yang benar-benar timbul karena kejahatan non-politik atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 15

1.

Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.

2.

Tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya. Pasal 16

1.

Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan.

2.

Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.

3.

Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah dan mendasar dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara. Pasal 17

1.

Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain.

2.

Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang. Pasal 18

15

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi. Pasal 19 Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah. Pasal 20 1.

Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat.

2.

Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjadi anggota suatu perkumpulan. Pasal 21

1.

Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau melalui wakilwakil yang dipilihnya secara bebas.

2.

Setiap orang berhak atas akses yang sama untuk memperoleh pelayanan umum di negaranya.

3.

Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah; keinginan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan sungguh-sungguh, dengan hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, serta dilakukan melalui pemungutan suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara secara bebas yang setara. Pasal 22

Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan perkembangan kepribadiannya dengan bebas, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan dan sumber daya yang ada pada setiap negara . Pasal 23 1.

Setiap orang berhak atas buruhan, untuk memilih buruhan dengan bebas, atas kondisi buruhan yang adil dan menyenangkan, dan atas perlindungan terhadap pengangguran.

2.

Setiap orang berhak atas upah yang sama untuk buruhan yang sama, tanpa diskriminasi.

3.

Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan memadai, yang bisa menjamin penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya sesuai dengan martabat manusia, dan apabila perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

4.

Setiap orang berhak mendirikan dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya. Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan liburan berkala dengan menerima upah.

16

Pasal 25 1.

Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.

2.

Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama. Pasal 26

1.

Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan.

2.

Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

3.

Orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya. Pasal 27

1.

Setiap orang berhak untuk secara bebas berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni, dan turut mengecap kemajuan ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya.

2.

Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap keuntungan moral dan materil yang diperoleh dari karya ilimiah, sastra atau seni apapun yang diciptakannya. Pasal 28

Setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional, di mana hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya. Pasal 29 1.

Setiap orang mempunyai kewajiban kepada masyarakat tempat satu-satunya di mana ia dimungkinkan untuk mengembangkan pribadinya secara bebas dan penuh.

2.

Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.

3.

Hak dan kebebasan ini dengan jalan apapun tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 30

17

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak pada suatu Negara, kelompok atau orang, untuk terlibat dalam aktivitas atau melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan apapun yang diatur di dalam Deklarasi ini.

18

KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 2 MUKADIMAH Negara-Negara Pihak pada Kovenan ini, Menimbang bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama bagi dan tidak dapat dipisahkan dari semua umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia, Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia, Mengakui bahwa, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, cita-cita umat manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati baik hak hak ekonomi, sosial dan budayanya, maupun hak sipil dan politiknya. Menimbang kewajiban Negara-negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan hak asasi dan kebebasan manusia secara universal, Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan terhadap komunitas yang di dalamnya ia termasuk, bertanggung jawab untuk berusaha keras bagi pemajuan dan pentaatan hak yang diakui dalam Kovenan ini, Menyetujui pasal-pasal berikut: BAGIAN I Pasal 1 1.

Semua bangsa mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas berupaya mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya.

2.

Semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban apapun yang muncul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3.

Negara-negara Pihak Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri atau Wilayah Perwalian, wajib memajukan perwujudan hak atas penentuan nasib sendiri, dan wajib menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. BAGIAN II Pasal 2

1.

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.

2.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak yang diatur dalam Kovenan ini akan

2

Ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966.

19

dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun seperti terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya. 3.

Negara-negara yang sedang berkembang, dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara berkembang tersebut akan menjamin hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi orang-orang yang bukan warga negara. Pasal 3 Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji menjamin hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam

penikmatan semua hak ekonomi, sosial dan budaya yang ditentukan dalam Kovenan ini. Pasal 4 Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa dalam pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara tersebut hanya boleh mengenakan pembatasan hak tersebut sedemikian rupa hanya sebagaimana ditentukan oleh hukum, sejauh hal ini sesuai dengan sifat hak yang bersangkutan, dan semata-mata dengan maksud untuk memajukan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis. Pasal 5 1.

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan secara langsung kepada suatu Negara, kelompok atau perseorangan hak untuk melakukan kegiatan atau tindak apa pun yang bertujuan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak dan kebebasan itu lebih besar daripada yang ditentukan dalam Kovenan ini.

2.

Tidak satupun pembatasan atau pengurangan atas hak-hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya namun tidak sepenuhnya. BAGIAN III Pasal 6

1.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, yang mencakup hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui mekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak tersebut.

2.

Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini akan mencakup program bimbingan dan pelatihan teknis dan kejuruan, kebijakan dan teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap, serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, berdasarkan kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi individu. Pasal 7 Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan

baik, yang terutama menjamin: (a)

Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya:

20

(i)

Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya perempuan yang harus dijamin kondisi kerjanya yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki, dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;

(ii)

Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;

(b)

Kondisi kerja yang menjamin keselamatan dan yang sehat;

(c)

Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuannya;

(d)

Istirahat, waktu senggang, dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan upah, dan imbalan-imbalan lain pada hari libur umum. Pasal 8

1.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin: (a)

Hak setiap orang untuk membentuk serikat buruh dan bergabung dalam serikat buruh pilihannya, tunduk pada aturan-aturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan pada pelaksanaan pelaksanaan hak ini selain pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau bagi perlindungan hak dan kebebasan orang lain;

(b)

Hak serikat buruh untuk membentuk federasi atau konfederasi nasional, dan hak federasi atau konfederasi tersebut untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat buruh internasional;

(c)

Hak serikat buruh untuk berfungsi secara bebas tanpa dikenai pembatasan selain pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang perlu dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau bagi perlindungan hak dan kebebasan orang lain;

(d)

Hak untuk melakukan pemogokan, dengan ketentuan bahwa hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum negara tertentu;

2.

Pasal ini tidak akan menghalangi dibuatnya pembatasan-pembatasan yang sah dalam pelaksanaan hak tersebut diatas oleh anggota angkatan bersenjata, atau kepolisian, atau pemerintah Negara.

3.

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Pasal ini yang memberi kewenangan pada Negara Pihak "Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Kebebasan Berorganisasi" untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan undang-undang sedemikian rupa sehingga mengurangi jaminan yang telah ditetapkan dalam Kovenan tersebut. Pasal 9 Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial. Pasal 10

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa: 1.

Perlindungan dan bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan

21

mendasar dari masyarakat, terutama bagi pembentukannya dan selama keluarga ini bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang menjadi tanggungan. Pernikahan harus dilangsungkan dengan persetujuan sukarela dari calon suami dan calon istri. 2.

Perlindungan khusus wajib diberikan kepada para ibu selama masa yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Pada masa tersebut para ibu yang bekerja wajib diberikan cuti dalam tanggungan atau cuti dengan memperoleh jaminan sosial yang layak.

3.

Tindakan perlindungan dan bantuan khusus harus diambil untuk kepentingan semua anak dan orang muda tanpa diskriminasi apapun karena alasan keturunan atau kondisi lainnya. Anak-anak dan orang muda harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merusak moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan mereka atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara normal harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur minimal bagi anak-anak yang memasuki pasaran kerja, sehingga mempekerjakan anak di bawah batas tersebut dengan imbalan harus dilarang dan dikenai sanksi hukum. Pasal 11

1.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang dan papan, dan perbaikan kondisi hidup yang terus menerus. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak tersebut, dengan mengakui arti penting yang esensial dari kerja sama internasional yang didasarkan pada kesepakatan sukarela.

2.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk menyelenggarakan program khusus, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, untuk: (a)

memperbaiki metode produksi konservasi dan distribusi pangan dengan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknis dan ilmiah, dengan penyebarluasan pengetahuan prinsip-prinsip ilmu gizi, dan dengan pengembangan atau reformasi sistem agraria sedemikian rupa sehingga tercapailah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang paling efisien;

(b)

dengan memperhatikan baik masalah negara pengimpor dan pengekspor pangan, menjamin distribusi yang merata pasokan pangan dunia sesuai dengan kebutuhan. Pasal 12

1.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.

2.

Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara-ngera Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini harus mencakup tindakan yang diperlukan untuk: (a)

ketentuan untuk mengurangi angka kematian bagyi pada waktu kelahiran dan kematian bayi, serta perkembangan anak yang sehat;

(b)

perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;

(c)

pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, dan penyakit lainnya;

22

(d)

penciptaan kondisi yang menjamin adanya semua pelayanan dan perhatian medis ketika penyakit timbul. Pasal 13

1.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Negara-negara tersebut sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan meningkatkan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

2.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui, bahwa dengan tujuan untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini: (a)

pendidikan dasar harus bersifat wajib dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;

(b)

pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan, harus secara umum tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

(c)

pendidikan tinggi juga harus dilaksanakan dengan prinsip terbuka bagi semua orang atas dasar kemampuan, dengan segala upaya yang tepat, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

(d)

pendidikan fundamental harus didorong atau diintensifkan sejauh mungkin bagi orang-orang yang belum pernah mendapatkan atau belum menyelesaikan seluruh pendidikan dasar mereka;

(e)

pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi materiil staf pengajar harus terus-menerus diperbaiki.

3.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali murid yang sah untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka, selain sekolah yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang sekolah tersebut memenuhi standar pendidikan minimum sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh pemerintah negara yang bersangkutan, dan untuk melindungi pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

4.

Tidak satu pun ketentuan dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga pendidikan, sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga tersebut memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh Negara yang bersangkutan.

Pasal 14 Setiap Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lainnya, berjanji, dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk pelaksanaan bertahap prinsip wajib belajar secara cuma-cuma bagi semua orang, dalam jumlah tahun yang harus ditetapkan dalam rencana tersebut.

23

Pasal 15 1.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk: (a)

berpartisipasi dalam kehidupan budaya;

(b)

menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahun dan penerapannya;

(c)

memperoleh keuntungan dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang didapat dari karya ilmiah, sastra atau seni apa pun yang telah diciptakannya.

2.

Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini akan mencakup langkah yang diperlukan bagi konservasi, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

3.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif.

4.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui keuntungan yang akan diperoleh dari upaya mendorong dan mengembangkan hubungan dan kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. BAGIAN IV Pasal 16

1.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan, sesuai dengan bagian Kovenan ini, laporan tentang tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah diperoleh dalam mencapai ketaatan pada hak yang diakui dalam Kovenan ini.

2.

(a) Semua laporan wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirimkan salinannya kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk dibahas sesuai dengan ketentuan Kovenan ini; (b) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga akan mengirimkan kepada badan khusus, salinan laporan, atau suatu bagian dari laporan itu, dari Negara-negara Pihak pada Kovenan yang juga anggota badan khusus tersebut, sepanjang laporan tersebut, atau bagian darinya, berkaitan dengan masalah yang menjadi kewenangan badan khusus tersebut sesuai dengan instrumen konstitusionalnya. Pasal 17

1.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini harus memberikan laporan mereka secara bertahap, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam waktu satu tahun terhitung mulai berlakunya Kovenan ini, setelah berkonsultasi dengan Negara-negara Pihak dan badan khusus yang bersangkutan.

2.

Laporan dapat mengindikasikan faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban menurut Kovenan ini.

3.

Dalam hal informasi yang relevan telah diberikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pada suatu badan khusus oleh suatu Negara Pihak pada Kovenan ini, tidaklah perlu untuk membuat lagi informasi tersebut, tetapi cukup dengan perujukan yang tepat pada infomrasi yang telah diberikan itu. Pasal 18 Sesuai dengan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak asasi dan

kebebasan dasar manusia, Dewan Ekonomi dan Sosial dapat melakukan pengaturan dengan badan-badan khusus, sehubungan dengan laporan yang disampaikan badan-badan khusus tersebut kepada Dewan, tentang kemajuan yang dicapai dalam

24

penerapan ketentuan dalam Kovenan ini yang tercakup dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Laporan tersebut dapat mencakup butir-butir spesifik keputusan dan rekomendasi tentang pelaksanaan upaya pencapaian ketaatan tersebut yang ditetapkan oleh organ-organ yang berwenang dari badan-badan khusus itu. Pasal 19 Dewan Ekonomi dan Sosial dapat mengirimkan laporan mengenai hak asas manusia yang disampaikan oleh Negaranegara sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 17, dan laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh badan-badan khusus sesuai dengan Pasal 18, kepada Komisi Hak Asasi Manusia untuk dipelajari dan diberi rekomendasi umum, atau, bilamana perlu, untuk informasi. Pasal 20 Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dan badan-badan khusus yang bersangkutan dapat menyampaikan tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang suatu rekomendasi umum menurut Pasal 19 atau rujukan pada rekomendasi umum tersebut dalam laporan Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya. Pasal 21 Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyampaikan, dari waktu ke waktu, laporan beserta rekomendasi yang bersifat umum dan ringkasan informasi yang diterima dari Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dan badan-badan khusus tentang tindakan yang telah diambil serta kemajuan yang telah dicapai dalam pencapaian ketaatan umum hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, kepada Majelis Umum. Pasal 22 Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, badanbadan pelengkapnya, dan badan-badan khusus yang bersangkutan yang memberikan bantuan teknis, untuk memperhatikan persoalan dalam laporan-laporan yang disebutkan Kovenan ini, yang dapat membantu badan-badan tersebut dalam memutuskan, sesuai dengan kompetensi masing-masing, kelayakan upaya-upaya internasional untuk membantu penerapan yang efektif dari Kovenan ini secara bertahap. Pasal 23 Negara-negara Pihak pada Kovenan ini sepakat bahwa tindakan internasional bagi pencapaian hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini mencakup metode, seperti pembuatan konvensi, penerimaan rekomendasi, pemberian bantuan teknis, dan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk tujuan konsultasi dan pengkajian, yang dilaksanakan bersama dengan Pemerintah yang bersangkutan. Pasal 24 Tidak ada satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi badan-badan khusus, yang menetapkan tanggung jawab berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Kovenan ini. Pasal 25

25

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak inheren semua rakyat untuk menikmati dan memanfaatkan sepenuhnya dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka. BAGIAN V Pasal 26 1.

Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota badan khususnya, oleh setiap Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh setiap Negara yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini.

2.

Kovenan ini harus diratifikasi. Piagam ratifikasi akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3.

Kovenan ini akan terbuka bagi aksesi oleh setiap Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.

4.

Aksesi dilakukan dengan penyimpanan piagam aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menginformasikan pada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini atau yang telah mengaksesi padanya tentang penyimpanan tiap-tiap piagam ratifikasi atau aksesi. Pasal 27

1.

Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan piagam ratifikasi atau piagam aksesi yang ketiga puluh lima pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa

2.

Bagi setiap Negara yang meratifikasi Kovenan ini atau yang mengaksesi padanya setelah penyimpanan piagam ratifikasi atau piagam aksesi yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan ratifikasi atau piagam aksesinya sendiri. Pasal 28 Ketentuan Kovenan ini akan berlaku untuk semua bagian Negara federal tanpa pembatasan atau pengecualian apa

pun. Pasal 29 1.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan mengajukannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal setelah itu mengkomunikasikan usul perubahan apapun kepada Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, dengan permintaan agar Negara-negara tersebut memberitahukan kepadanya apakah mereka setuju diadakan Konperensi Negara Pihak guna membahas dan memungutsuarakan usulan tersebut. Apabila terdapat sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Pihak setuju diadakannya konperensi tersebut, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konperensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara-negara Pihak yang hadir dan memberikan suara dalam Konperensi tersebut akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan persetujuan.

2.

Perubahan akan berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-negara Pihak pada Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusional mereka masingmasing.

3.

Apabila perubahan telah berlaku, perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya,

26

sedangkan Negara-negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan Kovenan ini dan perubahan terdahulu yang telah mereka terima. Pasal 30 Terlepas dari pemberitahuan menurut Pasal 26 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu semua Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal yang sama, butir-butir spesifik sebagai berikut: (a) Penandatanganan, ratifikasi dan akses berdasarkan Pasal 26; (b) Tanggal berlakunya Kovenan ini berdasarkan Pasal 27 dan tanggal berlakunya setiap perubahan berdasarkan Pasal 29. Pasal 31 1.

Kovenan ini, yang naskahnya dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama autentiknya, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyampaikan salinan resmi Kovenan ini kepada semua Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26.

27

KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK 3 MUKADIMAH Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, Menimbang bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamasikan pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama bagi dan tidak bisa dipisahkan dari semua umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia, Menimbang bahwa hak ini bersumber dari martabat yang melekat pada manusia, Menimbang bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, cita-cita umat manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik, dan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati baik hak sipil dan politiknya, maupun hak ekonomi, sosial dan budayanya, Menimbang kewajiban Negara berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan secara universal dan pentaatan terhadap hak asasi dan kebebasan manusia, Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan terhadap komunitas yang di dalamnya ia termasuk, bertanggung jawab untuk berusaha keras bagi pemajuan dan pentaatan hak yang diakui dalam Kovenan ini, Menyetujui pasal-pasal berikut ini: BAGIAN I Pasal 1 1.

Semua bangsa mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas berupaya mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya.

2.

Semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban apapun yang muncul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3.

Negara-negara Pihak Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri atau Wilayah Perwalian, wajib memajukan perwujudan hak atas penentuan nasib sendiri, dan wajib menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. BAGIAN II Pasal 2

1.

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdikasinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-

3

Ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966.

28

usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya. 2.

Apabila belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan sesuai dengan ketentuan Kovenan ini, untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang mungkin perlu bagi pelaksanaan hak yang diakui dalam Kovenan ini.

3.

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji: (a)

menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat negara;

(b)

menjamin agar setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan haknya oleh lembaga peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga yang berwenang lainnya, yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum;

(c)

menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan upaya pemulihan tersebut apabila dikabulkan. Pasal 3

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak sipil dan politik yang tercantum dalam Kovenan ini. Pasal 4 1.

Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (derogate) dari kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara-negara Pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial.

2.

Penyimpangan terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (ayat 1 dan 2), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 tidak boleh dilakukan oleh ketentuan ini.

3.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini yang menggunakan hak untuk penyimpangan harus segera memberitahu Negara-negara Pihak lainnya dengan perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang ketentuan yang terhadapnya dilakukan penyimpangan dan alasan yang mendorong dilakukannya penyimpangan tersebut. Pemberitahuan lebih lanjut harus dilakukan melalui perantara yang sama, tentang tanggal diakhirinya penyimpangan tersebut. Pasal 5

1.

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan secara langsung kepada suatu Negara, kelompok atau perseorangan hak untuk melakukan kegiatan atau tindak apa pun yang bertujuan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak dan kebebasan itu lebih besar daripada yang ditentukan dalam Kovenan ini.

29

2.

Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan terhadap hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau yang berlaku di Negara-negara Pihak pada Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut atau mengakuinya tetapi dalam tingkatan yang lebih rendah. BAGIAN III Pasal 6

1.

Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

2.

Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling berat sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang.

3.

Apabila perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, disepakati bahwa tidak ada hal-hal dalam Pasal ini yang membenarkan Negara Peserta

Kovenan ini, untuk mengurangi dengan cara apapun kewajiban yang

dibebankan berdasarkan ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. 4.

Siapapun yang dijatuhi hukum mati mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.

5.

Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dibawah usia delapan belas tahun, dan tidak dapat dilaksanakan pada perempuan yang tengah mengandung.

6.

Tidak ada satupun dalam Pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini. Pasal 7 Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau

merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya. Pasal 8 1.

Tidak seorang pun boleh diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya dilarang;

2.

Tidak seorang pun boleh diperhambakan.

3.

(a) Tidak seorang pun boleh diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib; (b) Ayat 3 (a) tidak boleh dianggap sebagai menghalangi, di negara yang dapat mengenakan pemenjaraan dengan kerja berat sebagai hukuman atas suatu kejahatan, pelaksanaan kerja berat tersebut sesuai dengan dijatuhkannya hukuman demikian oleh pengadilan yang berwenang; (c) Untuk maksud ayat ini, istilah "kerja paksa" atau “kerja wajib” mencakup: (i)

setiap tugas yang bersifat militer dan, di negara-negara yang mengakui adanya keberatan berdasarkan keyakinan, setiap kewajiban nasional yang diharuskan oleh hukum bagi orang yang menyatakan keberatan atas dasar keyakinan;

30

(ii)

Setiap tugas yang dituntut dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan komunitas;

(iii)

Setiap pekerjaan atau tugas yang merupakan bagian dari kewajiban umum warga negara. Pasal 9

1.

Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

2.

Siapa pun yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, alasan-alasan penangkapannya, dan harus segera diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan padanya.

3.

Siapa pun yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Seharusnya bukan merupakan ketentuan umum bahwa orang yang menunggu pemeriksaan pengadilan harus ditahan, tetapi pembebasan dapat dilakukan dengan syarat jaminan untuk hadir pada waktu pemeriksaan pengadilan, pada tahap lain dari proses peradilan, dan, apabila dibutuhkan, pada pelaksanaan putusan pengadilan.

4.

Siapa pun yang dirampas kemerdekaannya dengan cara penangkapan atau penahanan, mempunyai hak untuk disidangkan di depan pengadilan, agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tersebut tidak sah menurut hukum.

5.

Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak mendapat ganti rugi yang harus dilaksanakan. Pasal 10

1.

Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut.

2.

(a) Terdakwa, kecuali dalam keadaan khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dinyatakan bersalah dan harus diperlakukan secara berbeda, sesuai dengan statusnya sebagai orang yang masih harus ditentukan bersalah atau tidaknya; (b) Terdakwa yang belum dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa dan harus secepat mungkin diajukan ke pengadilan.

3.

Sistem penjara harus mencakup pembinaan terhadap narapidana, yang tujuan utamanya adalah perbaikan dan rehabilitasi sosial narapidana. Pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan sesuai dengan usia dan status hukumnya. Pasal 11 Tidak seorang pun dapat dipenjarakan semata-mata atas dasar ketidak-mampuannya memenuhi kewajiban

kontraktualnya. Pasal 12 1.

Setiap orang yang secara sah berada di dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan

31

kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya di wilayah tersebut. 2.

Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri.

3.

Hak tersebut di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun, kecuali jika ditentukan oleh hukum, yang perlu untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, atau moral, atau hak dan kebebasan orang lain, dan konsisten dengan hak lainnya yang diakui dalam Kovenan ini.

4.

Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut haknya untuk masuk ke negaranya sendiri. Pasal 13 Orang asing yang berada secara sah di wilayah Negara Pihak pada Kovenan ini dapat diusir dari Negara tersebut

hanya menurut keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hukum dan, kecuali ada alasan-alasan kuat sehubungan dengan keamanan nasional, ia harus diberi kesempatan mengajukan keberatan terhadap pengusiran dirinya, dan meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk keperluan ini, oleh pihak yang berwenang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Pasal 14 1.

Semua orang mempunyai kedudukan yang setara di depan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadap dirinya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Pers dan masyarakat dapat dilarang mengikuti seluruh atau sebagian sidang dengan alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis, atau bilamana perlu, demi kepentingan kehidupan pribadi pihak yang bersangkutan, atau sejauh diperlukan menurut pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru dianggap akan merugikan kepentingan keadilan itu sendiri; akan tetapi apa pun yang diputuskan dalam suatu perkara pidana atau perdata harus diumumkan, kecuali bilamana kepentingan anak-anak di bawah umur menentukan sebaliknya, atau bilamana persidangan tersebut mengenai perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

2.

Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

3.

Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atas jaminan minimum berikut, dalam persamaan yang penuh: (a)

untuk segera diberitahu secara terperinci dalam bahasa yang ia mengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;

(b)

untuk mendapat waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;

(c)

untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;

(d)

untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela dirinya secara sendiri atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahu tentang haknya atas bantuan hukum apabila ia tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian, dan tanpa pembayaran darinya apabila ia tidak memiliki cukup sarana untuk membayarnya;

(e)

untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya, saksi-saksi yang memberatkannya, dan meminta dihadirkannya dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama seperti

32

saksi-saksi yang memberatkannya; (f)

untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara cuma-cuma apabila ia tidak mengerti atau tidak bisa berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;

(g)

untuk tidak dipaksa agar memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengakui kesalahannya.

4.

Dalam hal anak yang belum dewasa, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia dan kelayakan bagi pemajuan rehabilitasinya.

5.

Setiap orang yang dijatuhi hukuman pidana berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusan atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.

6.

Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana dengan keputusan yang bersifat final dan, apabila dalam proses selanjutnya ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan bukti-bukti baru yang secara meyakinkan telah memperlihatkan adanya kesalahan dalam penegakan keadilan, orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat putusan tersebut akan diberi kompensasi sesuai dengan hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui sebelumnya, baik seluruhnya maupun sebagian, adalah kesalahannya sendiri.

7.

Tidak seorangpun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana di mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara. Pasal 15

1.

Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional maupun internasional pada saat tindakan tersebut dilakukan. Demikian pula tidak dapat dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. Apabila setelah dilakukannya tindak pidana ketentuan hukum menentukan hukuman yang lebih ringan maka pelaku harus memperoleh keringanan tersebut.

2.

Tidak ada sesuatu pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap setiap orang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat dilakukannya, adalah suatu tindak pidana sesuai dengan prinsip hukum yang diakui oleh masyarakat internasional. Pasal 16 Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada. Pasal 17

1.

Tidak seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

2.

Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut. Pasal 18

1.

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau

33

kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. 2.

Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

3.

Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

4.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Pasal 19

1.

Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu.

2.

Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.

3.

Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk: (a)

menghormati hak atau nama baik orang lain;

(b)

melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat. Pasal 20

1.

Propaganda apapun untuk berperang harus dilarang oleh hukum.

2.

Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Pasal 21 Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada suatu pembatasan dapat dikenakan pada pelaksanaan

hak tersebut kecuali jika hal tersebut dilakukan berdasarkan hukum, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Pasal 22 1.

Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.

2.

Tidak satu pun pembatasan dapat dikenakan pada pelaksanaan hak ini, kecuali jika hal tersebut dilakukan berdasarkan hukum, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah pelaksanaan pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan polisi dalam melaksanakan hak ini.

34

3.

Tidak ada satu hal pun dalam pasal ini yang memberi wewenang pada Negara-negara Pihak pada Konvensi Organisasi Buruh Internasional 1948 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif yang dapat mengurangi, atau memberlakukan hukum sedemikian rupa sehingga mengurangi, jaminan yang diberikan dalam Kovensi tersebut. Pasal 23

1.

Keluarga adalah unit kelompok sosial yang alamiah dan dasar dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara.

2.

Hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.

3.

Tidak ada sebuah perkawinan pun dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.

4.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kesetaraan hak dan tanggung jawab suami dan istri mengenai perkawinan, selama masa perkawinan dan pada saat perkawinan berakhir. Ketika perkawinan berakhir, harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

Pasal 24 1.

Setiap anak, tanpa diskriminasi yang berkenaan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda atau kelahiran, berhak atas upaya-upaya perlindungan sebagaimana yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, oleh keluarga, masyarakat dan Negara.

2.

Setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan harus mempunyai nama.

3.

Setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan. Pasal 25 Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan

tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk: (a)

ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;

(b)

memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya;

(c)

mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya. Pasal 26 Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum

yang sama. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya. Pasal 27 Di Negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota

35

lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri. BAGIAN IV Pasal 28 1.

Harus dibentuk Komite Hak Asasi Manusia (dalam Kovenan ini selanjutnya akan disebut sebagai Komite). Komite akan terdiri dari delapan belas anggota dan akan melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur di bawah ini.

2.

Komite terdiri dari warga negara dari Negara-negara Pihak pada Kovenan ini yang merupakan orang-orang yang bermoral tinggi dan diakui kompetensinya di bidang hak asasi manusia, dan pertimbangan akan diberikan bagi manfaat partisipasi sejumlah orang yang memiliki pengalaman di bidang hukum.

3.

Anggota-anggota Komite akan dipilih dan menjalankan tugas dalam kapasitas pribadi mereka. Pasal 29

1.

Anggota-anggota Komite dipilih melalui pemungutan suara yang rahasia dari daftar orang-orang yang mempunyai kualifikasi yang ditentukan dalam Pasal 28, dan dicalonkan untuk tujuan itu oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini.

2.

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mencalonkan tidak lebih dari dua orang. Orang-orang tersebut harus merupakan warga negara dari Negara yang mencalonkan.

3.

Seseorang dapat dicalonkan kembali. Pasal 30

1.

Pemilihan awal diselenggarakan tidak lebih lambat dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Kovenan ini.

2.

Paling tidak empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan Komite, selain dari pemilihan untuk mengisi kekosongan yang diatur dalam Pasal 34, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan membuat undangan tertulis bagi Negara-negara Pihak pada Kovenan ini untuk menyampaikan calon mereka sebagai anggota Komite, dalam jangka waktu tiga bulan.

3.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar nama semua orang yang dicalonkan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara Pihak yang mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar tersebut pada Negara-negara Pihak pada Kovenan ini tidak kurang dari satu bulan sebelum tanggal pemilihan.

4.

Pemilihan anggota Komite akan diselenggarakan pada sidang Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, yang diadakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada persidangan tersebut, di mana paling tidak dua pertiga dari Negara-Negara yang menjadi Pihak pada Kovenan ini harus hadir untuk mencapai kuorum, orang yang dipilih untuk menjadi anggota Komite haruslah calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara dari perwakilan Negara-negara Pihak yang hadir dan melakukan pemungutan suara. Pasal 31

1.

Komite tidak boleh beranggotakan lebih dari satu warga negara dari Negara yang sama.

2.

Pada pemilihan Komite, harus dipertimbangkan pembagian geografis yang merata dalam keanggotaannya dan perwakilan dari berbagai bentuk peradaban dan sistem hukum yang utama.

36

Pasal 32 1.

Anggota Komite akan dipilih untuk jangka waktu empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali apabila dicalonkan kembali. Namun masa jabatan untuk sembilan anggota pada pemilihan pertama akan berakhir setelah dua tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama kesembilan anggota akan dipilih melalui undian oleh Ketua Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 4.

2.

Pemilihan setelah berakhirnya masa jabatan akan diselenggarakan sesuai dengan Pasal-pasal sebelumnya pada bagian Kovenan ini Pasal 33

1.

Apabila berdasarkan pendapat bulat dari para anggota seorang anggota Komite telah berhenti melaksanakan fungsinya berdasarkan suatu sebab yang lain dari ketidakhadiran yang bersifat sementara, Ketua Komite akan memberitahukannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan menyatakan bahwa jabatan anggota tersebut kosong.

2.

Apabila anggota Komite meninggal atau mengundurkan diri, Ketua Komite harus segera memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian harus menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong pada tanggal meninggalnya atau pada tanggal pengunduran diri berlaku efektif. Pasal 34

1.

Apabila kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33, dan apabila masa jabatan anggota yang digantikan belum berakhir dalam jangka waktu enam bulan sejak dinyatakan adanya kekosongan tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, yang dalam jangka waktu dua bulan dapat menyampaikan calon sesuai dengan Pasal 29 untuk mengisi kekosongan tersebut.

2.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar menurut abjad yang memuat nama orangorang yang dicalonkan, dan akan menyampaikannya kepada Negara-negara Pihak pada Kovenan ini. Pemilihan untuk mengisi kekosongan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam bagian Kovenan ini.

3.

Anggota Komite yang dipilih untuk mengisi kekosongan yang telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33, akan menjabat selama sisa waktu jabatan anggota yang telah mengosongkan kursi pada Komite berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut. Pasal 35 Para anggota Komite, dengan persetujuan dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan menerima

honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Majelis Umum dengan memperhatikan tanggung jawab yang penting dari Komite. Pasal 36 Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan agar Komite dapat melaksanakan fungsinya secara efektif berdasarkan Kovenan ini.

37

Pasal 37 1.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan persidangan awal Komite di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2.

Setelah persidangan awalnya, Komite akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu yang ditentukan dalam peraturan tata kerjanya.

3.

Komite biasanya akan mengadakan pertemuan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Pasal 38 Setiap anggota Komite, sebelum memulai tugasnya, wajib berjanji dengan sungguh-sungguh dalam komite terbuka

bahwa ia akan melaksanakan tugasnya tanpa berpihak dan secara seksama. Pasal 39 1.

Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk jangka waktu dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.

2.

Komite akan membuat aturan tata kerjanya sendiri, akan tetapi aturan ini harus menentukan bahwa, antara lain: (a) Dua belas anggotanya merupakan kuorum; (b) Keputusan-keputusan Komite akan diambil berdasarkan suara mayoritas anggota yang hadir. Pasal 40

1.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk mewujudkan hak-hak yang diakui disini, beserta kemajuan yang telah dicapai dalam penikmatan hakhak tersebut: (a) Dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan ini untuk Negara Pihak yang bersangkutan; (b) Setelah itu, kapan saja Komite memintanya.

2.

Semua laporan harus disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan meneruskannya kepada Komite untuk dibahas. Laporan harus menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada, yang mempengaruhi penerapan Kovenan ini.

3.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah berkonsultasi dengan Komite, dapat meneruskan ke badanbadan khusus bagian tertentu dari salinan laporan yang dianggap masuk dalam kewenangan badan khusus tersebut.

4.

Komite akan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini. Komite akan meneruskan laporan-laporannya, beserta komentar umum apabila dipandang perlu, kepada Negara Pihak. Komite dapat juga menyampaikan komentar-komentar tersebut bersama dengan salinan laporan-laporan yang diterima Komite dari Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, kepada Dewan Ekonomi dan Sosial.

5.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat menyampaikan pada Komite pengamatan terhadap komentar apapun yang dibuat sesuai dengan ayat 4 dari Pasal ini. Pasal 41

1.

Suatu Negara Pihak pada Kovenan ini sewaktu-waktu dapat menyatakan, berdasarkan Pasal ini, bahwa ia mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan membahas komunikasi yang berhubungan dengan Negara Pihak yang menyatakan bahwa Negara Pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan ini. Komunikasi

38

berdasarkan Pasal ini hanya dapat diterima dan dibahas apabila disampaikan oleh Negara Pihak yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada kompetensi Komite. Tidak satupun komunikasi akan diterima oleh Komite, apabila hal tersebut berhubungan dengan Negara Pihak yang belum membuat pernyataan tersebut. Komunikasi yang diterima berdasarkan Pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut: (a) Apabila Negara Pihak Kovenan ini menganggap bahwa Negara Pihak lain tidak memberlakukan ketentuanketentuan Kovenan ini, secara tertulis ia dapat mengajukan masalah tersebut untuk diperhatikan Negara Pihak yang bersangkutan. Dalam jangka waktu tiga bulan setelah diterimanya komunikasi, Negara yang menerima harus menyampaikan penjelasan atau pernyataan tertulis lainnya kepada Negara pengirim tentang permasalahan yang harus mencakup, sepanjang dimungkinkan dan sesuai, rujukan prosedur domestik dan langkah penyelesaian yang telah diambil, yang sedang berjalan atau yang telah tersedia sehubungan dengan masalah tersebut. (b) Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan oleh

kedua Negara Pihak yang

berkepentingan, dalam jangka waktu enam bulan setelah Negara penerima menerima komunikasi awal, masing-masing Negara mempunyai hak untuk mengajukan masalah tersebut kepada Komite, melalui pemberitahuan kepada Komite dan Negara Pihak lainnya. (c) Komite hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia memastikan bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh, dan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh hukum internasional. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaksanaan upaya penyelesaian telah diperpanjang secara tidak wajar. (d) Komite akan menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan Pasal ini. (e) Dengan mengingat ketentuan pada sub ayat (c), Komite akan menyediakan jasa-jasa baiknya pada Negara Pihak yang bersangkutan, dengan maksud agar ada penyelesaian yang baik tentang masalah tersebut, berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagaimana diakui pada Kovenan ini. (f) Dalam masalah-masalah yang diajukan padanya, Komite dapat memanggil Negara Pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), untuk memberikan informasi yang relevan. (g) Negara Pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), berhak untuk diwakili apabila masalahnya dibahas di Komite dan membuat pembelaan secara lisan dan/atau tertulis. (h) Komite dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub ayat (b) akan menyampaikan laporan: (i) Apabila penyelesaian dalam jangka waktu yang ditentukan dalam sub ayat (e) tercapai, Komite akan membatasi laporan pada pernyataan singkat tentang fakta dan penyelesaian yang telah dicapai. (j) Apabila penyelesaian dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sub ayat (e) tidak tercapai, Komite akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta; pembelaan secara tertulis dan transkrip dari pembelaan lisan yang dibuat oleh Negara Pihak yang bersangkutan akan dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam segala masalah, laporan harus dikomunikasikan kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan. 2.

Ketentuan pada pasal ini akan berlaku pada saat sepuluh Negara Pihak pada Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini. Pernyataan tersebut akan diserahkan oleh Negara Pihak untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskan salinannya kepada Negara-negara Pihak lainnya. Pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak akan

39

mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; tidak ada komunikasi lanjutan dari Negara Pihak yang dapat diterima setelah pemberitahuan penarikan pernyataan diterima oleh Sekretaris Jenderal, kecuali jika Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru. Pasal 42 1.

(a) Apabila sebuah masalah yang diajukan kepada Komite sesuai dengan Pasal 41 tidak mendapat penyelesaian yang dirasa memuaskan oleh Negara-negara Pihak yang berkepentingan, Komite dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara-negara Pihak yang berkepentingan dapat menunjuk Komisi Pendamai ad hoc (selanjutnya disebut sebagai Komisi). Jasa-jasa baik Komisi akan disediakan bagi Negara-negara Pihak yang berkepentingan dengan maksud mencapai penyelesaian yang bersabahat dalam masalah tersebut berdasarkan penghormatan terhadap Kovenan ini. (b) Komisi terdiri dari lima orang yang dapat diterima oleh Negara-negara Pihak yang berkepentingan. Apabila negara-negara Pihak gagal untuk mencapai persetujuan dalam jangka waktu tiga bulan untuk seleuurh atau sebagian komposisi Komisi, para anggota Komisi yang gagal dipilih melalui kesepakatan, akan dipilih dengan menggunakan pemungutan suara yang rahasia oleh dua pertiga mayoritas suara dari anggota Komite.

2.

Para anggota Komisi akan bekerja berdasarkan kapasitas pribadinya. Mereka tidak boleh merupakan warga negara dari Negara-negara Pihak yang berkepentingan atau dari Negara yang bukan Pihak pada Kovenan ini, atau Negara Pihak yang belum membuat pernyataan berdasarkan Pasal 41.

3.

Komisi akan memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan aturan prosedurnya sendiri.

4.

Persidangan Komisi biasanya akan diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Namun, persidangan dapat diselenggarakan di tempat-tempat lain yang dianggap baik/mudah sebagaimana ditentukan oleh Komisi dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-negara Pihak yang berkepentingan.

5.

Sekretariat yang disediakan berdasarkan Pasal 36 akan juga melayani para anggota komisi yang ditunjuk berdasarkan Pasal ini.

6.

Informasi yang diterima dan dikumpulkan oleh Komite, akan diberikan kepada Komisi, dan Komisi dapat memanggil Negara-negara Pihak yang berkepentingan untuk memberikan informasi relevan lainnya.

7.

Apabila Komisi telah lengkap membahas masalah secara keseluruhan, namun dalam hal apapun, tidak lebih dari dua belas bulan setelah menangani masalah, Komisi akan menyampaikan laporan kepada Ketua Komite untuk dikomunikasikan kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan. (a) Apabila Komisi tidak dapat menyelesaikan pembahasan masalah dalam jangka waktu dua belas bulan, Komisi akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang status pembahasan masalah; (b) Apabila dicapai penyelesaian yang baik terhadap masalah berdasarkan penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Kovenan ini, Komisi akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat mengenai fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai; (c) Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sub ayat (b), laporan Komisi harus memuat temuan-temuannya mengenai semua permasalahan fakta yang relevan dengan persoalan antara Negara-negara Pihak yang berkepentingan, dan pandangannya terhadap kemungkinan penyelesaian yang baik atas masalah tersebut. Laporan ini akan berisi pembelaan tertulis dan transkrip pembelaan lisan yang dibuat oleh Negara-negara Pihak yang berkepentingan.

40

(d) Apabila laporan Komisi disampaikan berdasarkan sub ayat (c), Negara-negara Pihak yang berkepentingan dalam jangka waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan akan memberitahukan kepada Ketua Komite apakah mereka akan menerima atau tidak isi laporan Komisi. 8.

Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab Komite berdasarkan Pasal 41.

9.

Negara-negara Pihak yang berkepentingan harus memikul bersama dengan rata seluruh biaya anggota Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

10.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk membayar pengeluaran anggota Komisi, apabila perlu, sebelum dilakukan pembayaran kembali oleh Negara-negara Pihak yang berkepentingan sesuai dengan ayat 9 dari Pasal ini. Pasal 43 Para anggota Komite dan Komisi Pendamai ad hoc yang dapat ditunjuk berdasarkan Pasal 42, berhak atas fasilitas,

keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada para ahli yang melakukan misi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana diatur dalam bagian-bagian yang relevan dari Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 44 Ketentuan untuk menerapkan Kovenan ini berlaku tanpa mengganggu prosedur yang ditentukan di bidang hak-hak asasi manusia oleh atau berdasarkan instrumen-instrumen pendirian dan konvensi-konvensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus, dan tidak boleh mencegah Negara-negara Pihak pada Kovenan ini untuk menggunakan prosedur lain untuk penyelesaian sengketa, sesuai dengan perjanjian internasional yang umum atau khusus yang berlaku di antara mereka. Pasal 45 Komite akan menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya pada Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa melalui Dewan Ekonomi dan Sosial. BAGIAN V Pasal 46 Tidak ada satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi badan-badan khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dalam Kovenan ini. Pasal 47 Tidak ada satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara penuh dan bebas kekayaan dan sumber daya alamnya. BAGIAN VI Pasal 48 1.

Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari badan

41

khusus, oleh Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini. 2.

Kovenan ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa untuk disimpan.

3.

Kovenan ini terbuka untuk diaksesi oleh Negara manapun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.

4.

Aksesi akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa.

5.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani atau melakukan aksesi pada Kovenan ini tentang penyimpanan instrumen ratifikasi dan aksesi. Pasal 49

1.

Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2.

Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima, Kovenan ini berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya sendiri. Pasal 50 Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini berlaku bagi semua bagian dari Negara federal tanpa ada pembatasan atau

pengecualian apapun. Pasal 51 1.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal setelah itu mengkomunikasikan usul perubahan apapun dari Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan konperensi Negara-negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Apabila paling tidak sepertiga dari Negara Pihak setuju diadakannya konperensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konperensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan pemungutan suara pada Konperensi akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa untuk mendapatkan persetujuan.

2.

Perubahan-perubahan akan berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara-negara Pihak pada Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.

3.

Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedang Negara-negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan Kovenan ini dan perubahan sebelumnya yang telah mereka terima. Pasal 52 Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 48 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-

Bangsa wajib memberitahu semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal yang sama, hal-hal sebagai berikut:

42

(a)

penandatangan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan Pasal 48;

(b)

tanggal berlakunya Kovenan ini berdasarkan Pasal 49 dan tanggal berlakunya perubahan-perubahan berdasarkan Pasal 51 Pasal 53

1.

Teks Kovenan ini dalam bahasa Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib meneruskan salinan resmi Kovenan ini kepada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

43

PROTOKOL OPSIONAL PADA KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK 4

Negara-Negara Pihak pada Protokol ini, Menimbang bahwa untuk lebih jauh mencapai tujuan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut sebagai Kovenan) dan menerapkan ketentuan-ketentuannya, adalah layak untuk memungkinkan Komite Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada bagian IV Kovenan (selanjutnya disebut Komite) untuk menerima dan membahas komunikasi dari individu yang menyatakan dirinya korban pelanggaran hak-hak yang diatur dalam Kovenan, sebagaimana diatur dalam Protokol ini. Telah menyetujui sebagai berikut: Pasal 1 Suatu Negara Pihak pada Kovenan yang menjadi Pihak pada Protokol ini mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi dari individu yang tunduk pada wilayah hukumnya, yang menyatakan dirinya sebagai korban pelanggaran hak yang diatur dalam Kovenan, oleh Negara Pihak tersebut. Suatu komunikasi tidak akan diterima Komite apabila hal tersebut menyangkut Negara Pihak pada Kovenan yang bukan Pihak pada Protokol ini. Pasal 2 Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1, individu yang menyatakan bahwa hak yang diatur dalam Kovenan telah dilanggar, dan telah menggunakan semua upaya penyelesaian di dalam negeri, dapat menyampaikan komunikasi tertulis kepada Komite untuk dibahas. Pasal 3 Komite akan menganggap suatu komunikasi tidak dapat diterima berdasarkan Protokol ini, jika komunikasi tersebut tidak bernama, atau dianggapnya sebagai penyalahgunaan hak penyampaian komunikasi tersebut, atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kovenan. Pasal 4 1.

Dengan mengingat ketentuan Pasal 3, Komite akan menyampaikan setiap komunikasi yang disampaikan kepadanya berdasarkan Protokol ini, kepada Negara Pihak pada Protokol ini yang dituduh melakukan pelanggaran ketentuan dalam Kovenan, untuk diperhatikan.

2.

Dalam jangka waktu enam bulan, Negara penerima akan menyampaikan pada Komite penjelasan tertulis atau pernyataan yang menjelaskan masalah dan upaya penyelesaiannya, apabila ada, yang mungkin telah diambil oleh Negara tersebut. Pasal 5

1.

Komite akan membahas komunikasi yang diterima berdasarkan Protokol ini, dengan memperhatikan informasiinformasi tertulis yang disediakan untuknya oleh individu dan Negara Pihak yang berkepentingan.

2. 4

Komite tidak akan membahas komunikasi dari individu kecuali Komite telah berkeyakinan bahwa:

Ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966.

44

(a)

Masalah yang sama tidak sedang diperiksa berdasarkan prosedur penyelidikan atau penyelesaian internasional lainnya;

(b)

Individu tersebut telah menggunakan seluruh upaya penyelesaian dalam negeri yang ada.

Hal ini tidak berlaku manakala penerapan upaya penyelesaian tersebut telah diperpanjang secara tidak wajar. 3.

Komite akan menyelenggarakan sidang tertutup pada waktu memeriksa komunikasi berdasarkan Protokol ini.

4.

Komite akan menyampaikan pandangannya kepada Negara Pihak yang berkepentingan dan pada individu. Pasal 6 Komite akan memasukkan ringkasan kegiatan-kegiatannya berdasarkan Protokol ini dalam laporan tahunannya

sesuai dengan Pasal 45 Kovenan. Pasal 7 Seraya menunggu pencapaian tujuan-tujuan resolusi 1514 (XV) yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Rakyat Jajahan, ketentuan Protokol ini dalam hal apapun tidak dapat membatasi hak atas petisi yang diberikan kepada bangsa ini oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konvensi dan instrumen internasional lainnya dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan- badan khususnya. Pasal 8 1.

Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara yang telah menandatangani Kovenan.

2.

Protokol ini harus diratifikasi oleh Negara yang telah meratifikasi atau melakukan aksesi atas Kovenan. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

3.

Protokol ini akan terbuka untuk diaksesi oleh Negara yang telah meratifikasi atau melakukan aksesi pada Kovenan.

4.

Aksesi akan berlaku efektif dengan diserahkannya instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa untuk disimpan.

5.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu seluruh Negara yang telah menandatangani atau melakukan aksesi pada Protokol ini tentang penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi. Pasal 9

1.

Dengan mengingat mulai berlakunya Kovenan, Protokol ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi yang kesepuluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2.

Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Protokol ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang kesepuluh, Protokol ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau ikut sertanya sendiri. Pasal 10 Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini berlaku juga bagi semua bagian dari Negara Federal tanpa ada pembatasan

atau pengecualian. Pasal 11

45

1.

Negara-negara Pihak pada Protokol ini dapat mengusulkan perubahan, dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal setelah itu mengkomunikasikan usul perubahan apapun kepada Negara-negara Pihak pada Protokol ini dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan Konperensi Negara-negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Apabila paling tidak terdapat sepertiga dari Negara Pihak setuju diadakannya Konperensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan Konperensi dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir, dan pemungutan suara pada Konperensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan persetujuan.

2.

Perubahan-perubahan akan berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara Pihak pada Protokol ini, sesuai dengan prosedur konstitusi masingmasing.

3.

Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedangkan Negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Protokol ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima. Pasal 12

1.

Setiap Negara Pihak dapat sewaktu-waktu menarik diri dari Protokol ini dengan membuat pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri akan berlaku efektif tiga bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.

2.

Penarikan diri dilakukan tanpa mengurangi kesinambungan penerapan ketentuan Protokol ini pada komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal 2, sebelum tanggal efektif penarikan diri. Pasal 13 Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 8 ayat 5 Protokol ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan

Bangsa-Bangsa wajib memberitahu semua Negara yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1 Kovenan mengenai hal-hal berikut: (a)

penandatanganan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan Pasal 8;

(b)

tanggal berlakunya Protokol ini berdasarkan Pasal 9 dan tanggal berlakunya perubahan-perubahan berdasarkan Pasal 11;

(c)

Penarikan diri berdasarkan Pasal 12. Pasal 14

1.

Teks Kovenan ini dalam bahasa Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib meneruskan salinan resmi Protokol ini kepada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Kovenan.

46

PROTOKOL OPSIONAL KEDUA PADA KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK YANG DITUJUKAN UNTUK PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI 5 Negara-negara Pihak pada Protokol ini, Mempercayai bahwa penghapusan hukuman mati memberikan sumbangan pada perbaikan martabat manusia dan perkembangan progresif hak asasi manusia, Mengingat Pasal 3 Deklarasi Univesal Hak-hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada 10 Desember 1948, dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan pada 16 Desember 1966, Memperhatikan bahwa Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyebutkan penghapusan hukuman mati dalam bahasa yang dengan sangat keras menunjukkan bahwa penghapusan adalah hal yang diinginkan; Meyakini bahwa semua langkah untuk menghapuskan hukuman mati harus dianggap sebagai kemajuan dalam menikmati hak untuk hidup, Berkeinginan untuk mengupayakan komitmen internasional untuk menghapuskan hukuman mati, Telah menyetujui sebagai berikut: Pasal 1 1.

Tidak seorangpun dalam wilayah hukum Negara-negara Pihak pada Protokol ini dapat dihukum mati.

2.

Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskan hukuman mati di dalam wilayah hukumnya. Pasal 2

1.

Pembatasan tidak diperkenankan pada Protokol ini, kecuali pembatasan yang dilakukan pada saat ratifikasi atau aksesi yang mengatur tentang pemberlakuan hukuman mati pada saat perang, berdasarkan keyakinan bahwa suatu kejahatan militer telah dilakukan pada masa peperangan.

2.

Negara Pihak yang membuat pembatasan demikian pada saat ratifikasi atau aksesi, harus mengkomunikasikan ketentuan yang relevan dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya yang berlaku pada masa peperangan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara Pihak yang membuat pembatasan demikian wajib memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang dimulai atau selesainya keadaan perang yang berlaku di wilayahnya. Pasal 3 Negara-negara Pihak pada Protokol ini akan mencantumkan informasi tentang langkah-langkah yang telah diambil

untuk menerapkan Protokol ini, dalam laporan yang disampaikannya pada Komite Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Pasal 40 Kovenan. Pasal 4 Bagi Negara-negara Pihak pada Kovenan ini yang telah membuat deklarasi berdasarkan Pasal 41, maka kewenangan Komite Hak Asasi Manusia untuk menerima dan membahas komunikasi pada saat Negara Pihak menuduh bahwa Negara 5

Ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 44/128 tertanggal 15 Desember 1989.

47

Pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, akan diperluas hingga mencakup ketentuan Protokol ini, kecuali apabila Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan sebaliknya pada saat ratifikasi atau aksesi. Pasal 5 Bagi Negara-negara Pihak pada Protokol Opsional pertama pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan pada 16 Desember 1966, kompetensi Komite Hak Asasi Manusia untuk menerima dan membahas komunikasi dari individu yang berada di dalam wilayah hukumnya akan diperluas hingga mencakup ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini, kecuali jika Negara Pihak ersangkutan telah membuat pernyataan sebaliknya pada saat ratifikasi atau aksesi. Pasal 6 1.

Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini akan berlaku sebagai ketentuan tambahan dari Kovenan.

2.

Tanpa mengurangi kemungkinan untuk melakukan reservasi menurut Pasal 2 Protokol ini, hak-hak yang dijamin dalam Pasal 1 ayat 1 Protokol ini tidak dapat dikurangi berdasarkan Pasal 4 Kovenan. Pasal 7

1.

Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara yang telah menandatangani Kovenan.

2.

Protokol ini harus diratifikasi oleh Negara yang telah meratifikasi atau melakukan aksesi pada Kovenan. Instrumen ratifikasi akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3.

Protokol ini terbuka untuk diikuti oleh Negara yang telah meratifikasi atau melakukan aksesi pada Kovenan.

4.

Aksesi akan berlaku efektif dengan penyimpanan instrumen turut serta pada Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa.

5.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu seluruh Negara yang telah menandatangani atau melakukan aksesi pada Protokol ini tentang penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi. Pasal 8

1.

Protokol ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi atau aksesi yang kesepuluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

2.

Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Protokol ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau ikut serta yang kesepuluh, Protokol ini akan berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi sendiri. Pasal 9 Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini akan berlaku bagi semua bagian Negara Fderal tanpa ada pembatasan atau

pengecualian. Pasal 10 Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahu semua Negara yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1 Kovenan hal-hal sebagai berikut: (a)

Pembatasan, komunikasi dan pemberitahuan berdasarkan Pasal 2 Protokol ini;

48

(b)

Pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal 4 atau 5 Protokol ini;

(c)

Penandatanganan, ratifikasi dan ikut serta berdasarkan Pasal 7 Protokol ini;

(d)

Tanggal berlakunya Protokol ini berdasarkan Pasal 8. Pasal 11

1.

Teks Protokol ini dalam bahasa Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib meneruskan salinan resmi Protokol ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Kovenan.

49