BAB V INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL TENTANG PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA. 1. Memahami dan mengetahui sistem internasional hak-hak asasi manusia;

BAB V INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL TENTANG PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA A. Tujuan Instruksional Umum Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat: 1. Memahami dan mengetahui sistem internasional hak-hak asasi manusia; 2. Memahami hukum hak asasi manusia dalam implikasi nasional; 3.

Memahami dan mengetahui tentang diskriminasi ras;

4.

Memahami dan mengetahui hak-hak perempuan;

5.

Memahami dan mengetahui tentang penyiksaan;

6.

Memahami dan mengetahui tentang hak-hak anak.

B. Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mempelajari bahasan ini mahasiswa mampu: 1. Menyebutkan serta menjelaskan sistem internasional hak-hak asasi manusia; 2.

Menyebutkan serta menjelaskan hukum hak asasi manusia dalam implikasi nasional;

3.

Menyebutkan dan menjelaskan tentang diskriminasi ras;

4.

Menyebutkan serta menjelaskan tentang hak-hak perempuan;

5.

Menyebutkan serta menjelaskan tentang penyiksaan;

6.

Menyebutkan serta menjelaskan tentang hak-hak anak;

bahwa penyiksaan sedang dilakukan di salah satu negara peserta. 5.6 Hak-Hak Anak (Isi Pokok konvensi mengenai hak-Hak Anak) Anak-anak adalah manusia dan dengan demikian mereka berhak untuk mendapatkan

Hukum HAM & Demokrasi – Woro Winandi,SH,M.Hum

1

Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya

semua hak-hak asasi manusia. Hak-hak mereka meliputi semua yang telah ditetapkan did alam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik. Meskipun demikian, anak-anak berada dalam situasi khusus karena ketidakdewasaan dan kerentanan mereka. Mereka dianggap masih perlu mendapatkan perlindungan dan pengasuhan khusus, perlu mendapatkan pengakuan sebagai orang di dalam hak mereka sendiri. Untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak anak, pada tahun 1979, selama Tahun Anak Internasional, masyarakat internasional memutuskan untuk membuat suatu draft pakta khusus mengenai hak-hak anak, untuk menjamin perlindungan dan partisipasi mereka. Proses pembuatan draft tersebut memakan waktu selama sepuluh tahun karena persoalan-persoalan sulit yang harus dibicarakan. Konvensi itu disetujui tahun 1989 dan sekarang telah disahkan oleh 191 negara, melebihi pakta hak-hak asasi manusia yang manapun. Sesungguhnya, ini menggambarkan pengesahan (ratifikasi) yang hampir universal. Hanya dua negara yang belum mengesahkan yakni Somalia (yang tidak memiliki pemerintahan nasional yang efektif) dan Amerika Serikat (yang telah menandatangani Tahun 1955 tetapi masih harus mengesahkan). Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi itu pada tanggal 5 September 1990. Ketika pemerintah Indonesia melakukan itu, pemerintah Indonesia mengajukan syarat atas pengesahannya yang diakui untuk membatasi kewajiban-kewajiban Indonesia terhadap hak-hak dan kewajiban yang dimuat di dalam konstitusi Indonesia. Sejumlah negara peserta pada Konvensi keberatan terhadap syarat ini dengan dasar bahwa ini mungkin menimbulkan keraguan pada tanggung jawab negara yang mengajukan syarat terhadap tujuan dan maksud Konvensi, dan lagu pula memberikan kontribusi untuk meruntuhkan dasar hukum pakta internasional.


2


a. Tiga Prinsip Dasar Konvensi itu menggambarkan tahap baru dalam pengertian hukum masa kanak-kanak. Sampai abad terakhir, di dalam kebanyakan sistem hukum, anak-anak dipandang tidak lebih dri kekayaan milik ayah, di mana seorang ayah berhak untuk berbuat apa saja yang dikehendaki terhadap anaknya tanpa ada campur tangan. Konsepsi hukum ini mulai berubah pada wal tahun 1800-an. Konsepsi hukum ini digantikan dengan tanggung jawab hukum dan politik untuk memastikan bahwa perlindungan anak-anak memerlukan perawatan dan perlindungan dari pemerasan, perlakuan kasar atau penyia-nyiaan. Tanggung jawab ini berlanjut sampai hari ini. Ia memandang anak sebagai mahkluk yang tidak bebas yang memerlukan perlindungan. Akan tetapi, sekarang ditambah dengan adanya pengakuan bahwa anak-anak juga umat manusia dalam hak mereka sendiri, dengan hak dan tanggung jawab. Pendekatan-pendekatan hukum terhadap perlindungan anak dan hak-hak anak kadang-kadang menimbulkan ketegangan-ketegangan. Sebagai akibat dari konsepsi-konsepsi hukum anak ini, Konvensi itu berisi tiga prinsip dasar yang harus dijaga keseimbangannya, yaitu: 1)

Prinsip kepentingan terbaik, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari pemerasan, perlakuan kasar, dan penyia-nyiaan dan berhak mendapatkan hal-hal yang mempengaruhi mereka yang ditetapkan atas dasar kepentingan mereka yang terbaik;

2)

Prinsip partisipasi, anak-anak berhak meminta agar pandangan-pandangan mereka didengar dan diperhitungkan dalam semua keputusan yang mempengaruhi mereka, sesuai dengan umur dan kedewasaan mereka;

3)

Prinsip bimbingan orang tua, anak-anak berhak mendapatkan bimbingan dari orang tua dan wali mereka dalam menggunakan hak-hak mereka.

b. Isi Konvensi


3


Adapun isi pokok dari Konvensi tentang Hak-hak Anak ini adalah sebagai berikut: 1) Menurut Konvensi, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun kecuali kalau undang-undang yang ebrlaku di negara peserta memberikan batasan umur dewasa yang lebih rendah (kedewasaan dicapai lebih awal). Tidak dikatakan kapan masa kanak-kanak mulai. Inilah yang menjadi pokok persengketaan selama proses pembuatan draft Konvensi. Akan tetapi, Mukadimah itu mengakui kebutuhan anak akan perlindungan dan pengasuhan “sebelum dan sesudah lahir” (Mukadimah alinea 9). 2) Konvensi tersebut mencakup hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun anak berhak mendapatkan hak-hak secara penuh dalam dua Perjanjian, banyak dari ketetapan mereka ditetapkan lagi di dalam Konvensi ini dalam suatu bentuk yang membicarakan keadaan-keadaan khusus anak-anak; 3) Negara-negara mempunyai kewajiban untuk memperkenalkan Konvensi itu kepada umum guna menjamin bahwa anak-anak, orang tua dan paranpengasuh mereka dan masyarakat luas mengerti akan Konvensi itu dan ketetapan-ketetapannya. c. Memantau Ketetapan-Ketetapan Konvensi Seperti pakta-pakta hak-hak asasi manusia lainnya, Konvensi ini menetapkan suatu Komite pemantau untuk tenaga para ahli yang bebas. Komite menerima dan memeriksa laporan-laporan dari pihak-pihak negara untuk mengetahui apakah mereka memenuhi Konvensi atau tidak. Negara-negara diharuskan untuk menyampaikan laporan setiap lima tahun sekali. Konvensi tidak memiliki ketetapan untuk pengaduan yang bersifat individual yang disampaikan kepada Komite. d. Pokok Persengketaan


4


Meskipun Konvensi itu disahkan dan diterima secara meluas, ia masih mengundang perdebatan mengenai beberapa masalah, yaitu: 1) Mengenai pengertian anak. Masalah kapan permulaan masa kanak-kanak tidak terpecahkan oleh Konvensi tetapi diserahkan kepada negara masing-masing untuk menentukannya, sejauh ini masa itu adalahs ebelum kelahiran. Masalah ini menjadi perdebatan yang meluas selama proses pembuatan draft Konvensi. Pertanyaan kapan masa kanak-kanak berakhir juga menjadi masalah yang lebih sulit karena umur dewasa yang ebrbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya untuk maksud yang berbeda. Orang-orang muda diperbolehkan untuk mengendarai mobil, meninggalkans ekolah, bekerja, memberikan suara, menikah, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya pada umur yang berbeda-beda dalam negara yang manapun. Dengan tidak adanya hukum khusus yang menetapkan usia dewasa, apakah yang dianggap umur dewasa itu di antara umur-umur yang ebrbeda-beda ini. Pertanyaan ini muncul dalam konteks pengamatan yang dilakukan oleh Komite mengenai Hak-hak Anak dalam hubungannya dengan ebberapa negara. 2) Masalah selanjutnya adalah mengenai hak-hak orang tua. Hal ini juga dibahas secara panjang lebar selama proses pembuatan draft Konvensi. Beberapa negara mengatakan bahwa hak-hak orang tua harus ditetapkan dalam Konvensi itu. Sementara negara-negara yang lainnya mengatakan bahwa konvensi itu untuk anak-anak bukan orang tua. Pada akhirnya, Konvensi tersebut memusatkan pada hak-hak anak, tetapi mengakui bahwa hak-hak itu meliputi peran orang tua; hak untuk mendapatkan bimbingan orang tua dalam menggunakan hak-hak lainnya (Pasal 5); hak untuk mendapatkan pengasuhan oleh baik oleh orang tua (Pasal 9) dan oleh keluarga yang


5


dibantu bila perlu oleh negara dalam menggunakan peran-peran ini (Pasal 18). Tetapi peran orang tua tunduk pada sejumlah ketetapan-ketetapan lain dalam Konvensi itu, yang meliputi: a) kepentingan anak yang terbaik adalah pertimbangan yang terpenting/tertinggi (Pasal 5); b) negara perlu memisahkan anak dari orang tua di mana kepantingan anak begiru penting (Pasal 9); c) anak mempunyai hak untuk berpartisipasi di dalam semua keputusan yang mempengaruhinya

dan

mempunyai

hak

untuk

meminta

agar

pandangan-pandangannya diperhitungkan (Pasal 12); d) anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerasan, perlakuan yang kasar dan penyia-nyiaan (Pasal 19). 3) Anak mempunyai hak untuk berpartisipasi did alam semua keputusan yang mempengaruhinya dan mempunyai hak untuk meminta agar pandangan-pandangannya diperhitungkan, dengan penekanan yang diberikan kepada pandangan-pandangan itu “sesuai dengan umur dan kedewasaan anak itu” (Pasal 12); 4) Konvensi itu meliputi hak-hak sipil dan politik anak. Namun, dlam hal ini, Konvensi mengakui hak-hak yang telah diperoleh anak-anak menurut pakta-pakta yang lain. Sebenarnya, tiga prinsip Konvensi (prinsip kepentingan terbaik, prinsip partisipasi, dan prinsip bimbingan orang tua) merupakan ketetapan khusus untuk menginterpretasikan dan melaksanakan hak-hak yang ada, yang tidak ditetapkan sebelumnya di dalam suatu pakta. Dan di dalam peristiwa apa saja. Konvensi itu sendiri menetapkan bahwa prinsip-prinsipnya tidak menghapus atau mengurangi hak-hak yang ada;


6


5) Satu kesulitan terbesar di dalam negosiasi adalah mengenai usia dinas militer. Ketetapan akhir dipakai sebagai suatu kompromi (Pasal 38). Ketetapan itu melarang rekrutmen anak-anak di bawah umur lima belas tahun dan keterlibatan mereka secara langsung di dalam konflik-konflik bersenjata. Selanjutkan ketetapan itu mensyaratkan bahwa di mana anak-anak di bawah usia 18 tahun direkrut mereka harus diambil dari kelompok umur yang paling tinggi. Banyak negara dan organisasi hak-hak anak berpendapat bahwa melibatkan anak-anak di dalam kegiatan militer sungguh tidak dapat diterima. Mereka segera melakukan negosiasi untuk membuat protokol opsional untuk Konvensi guna melakukan pengujian yang lebih sungguh-sungguh. Protokol Opsional itu sekarang sudah dipakai. Protokol itu melarang wajib militer bagi anak-anak di bawah usia delapan belas tahun. Protokol itu mengharuskan pihak-pihak negara untuk mengumumkan usia minimal di atas 15 tahun untuk rekrutmen dan partisipasi dan terikat oleh deklarasi. Protokol itu juga menentukan syarat-syarat yang tegas bagi rekrutmen di bawah delapan belas tahun untuk memastikan bahwa itu adalah sukarela dan menginformasikannya bila mungkin; 6) Ada juga protokol opsional kedua untuk Konvensi, mengenai perdagangan dan penggunaan anak-anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Protokol itu juga menggambarkan ketidakpuasan dengan ketetapan yang ada di dalam Konvensi itu sendiri; 7) Pada tahap ini, Pemerintah Indonesia tidak menandatangani atau mengesahkan Protokol Opsional ini.


7


BAB V INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL TENTANG PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA. 1. Memahami dan mengetahui sistem internasional hak-hak asasi manusia;

Recommend Documents