BAB II PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL. A. Sejarah Dan Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Dunia

BAB II PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL A. Sejarah Dan Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Dunia a. Sejarah Hak Asasi Manusia Beberapa pakar menyatakan dapat meruntut konsep hak asasi manusia yang sederhana sampai kepada filsafat Stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (natural law) Grotius dan ius naturale dari Undang-Undang Romawi, tampak jelas bahwa asal usul konsep hak asasi manusia yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. 1. Pengalaman Inggris Sementara Magna Charta (1215) sering keliru dianggap sebagai cikal bakal kebebasan warga negara Inggris – piagam ini sesungguhnya hanyalah kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya, dan baru belakangan kata-kata dalam piagam ini – sebenarnya baru dalam Bill of Rights (1689) muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu. Tetapi perkembangan ini pun harus dilihat dalam konteksnya. Bill of Rights, sebagaimana diperikan dengan judulnya yang panjang “An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Setting the Succession of the Crown” (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula

Universitas Sumatera Utara

dan Tara Cara Suksesi Raja), merupakan hasil perjuangan Parlemen melawan pemerintahan raja-raja wangsa Stuart yang sewenang-wenang pada abad ke-17. Disahkan setelah Raja James II di paksa turun tahta dan William III serta Mary II naik ke singgasana menyusul “Revolusi Gemilang” (Glorius Revolution) pada tahun 1688. Bill of Rights, yang menyatakan dirinya sebagai deklarasi undangundang

yang

ada

dan

bukan

merupakan

undang-undang

baru,

menundukkan monarki di bawah kekuasaan Parlemen, dengan menyatakan bahwa kekuasaan Raja membekukan dan memberlakukan seperti yang di klaim oleh Raja adalah ilegal. Undang-undang ini juga melarang pemungutan pajak dan pemeliharaan pasukan tetap pada masa damai oleh Raja tanpa persetujuan Parlemen. Dalam analisis Marxis, Revolusi Gemilang tahun 1688 dan Bill of Rights yang melembagakannya adalah revolusi borjuis: revolusi ini hanya menegaskan naiknya kelas bangsawan dan pedagang diatas monarki. 4 Demikianlah, sebagian besar undang-undang ini merupakan pengaturan konstitusional yang melindungi kepentingan satu kelompok. Namun, para sejarahwan partai Whig menganggap Bill of Rights sebagai kemenangan kebebasan atas despotisme dan sebagai perlindungan bagi

4

Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, PT. Temprint, Jakarta, 1994, hlm. 3


kaum laki-laki Inggris (kaum wanita tak banyak bersuara dalam hal ini) terhadap pemerintahan absolut dan sewenang-wenang. 5 Kedua pandangan ini ada benarnya, karena Bill of Rights tidak hanya menjamin kepentingan kaum borjuis, tetapi juga mengatur hal-hal tertentu yang berciri “hak asasi manusia”, meskipun pada waktu itu tidak disebut demikian. Undang-undang ini secara khusus menetapkan bahwa “uang jaminan yang berlebih-lebihan tidak boleh disyaratkan; demikian pula denda yang berlebih-lebihan tidak boleh dikenakan; dan hukuman yang kejam dan tidak lazim tidak boleh dijatuhkan.”. Lebih lanjut undangundang ini menetapkan bahwa “para anggota juru harus dipilih dan dilaporkan dengan cara yang benar” dan, bahwa “semua pemberian dan perjanjian mengenai denda serta tebusan bagi orang-orang tertentu sebelum dijatuhi hukuman adalah ilegal dan batal.” Sementara unsur “hak asasi”dari Bill of Rights itu tampak sedikit dan berat sebelah karena menguntungkan kelas warga negara tertentu, namun seluruh konteks instrumen ini adalah sangat penting karena ia mencoba menggantikan tindakan yang tidak diduga-duga dan ekses absolutisme

monarki

yang

sewenang-wenang

dengan

legitimasi

konstitusional oleh parlemen. Revolusi Gemilang juga penting, karena revolusi ini merupakan suatu preseden yang menunjukkan bahwa para penguasa dapat disingkirkan atas kehendak rakyat jika mereka gagal mematuhi persyaratan

5

Ibid


legitimasi konstitusional. Dalam pandangan ini John Locke, filsuf politik Inggris abad ke-18, yang berusaha menemukan dasar teoritis bagi revolusirevolusi konstitusional pada abad ke-17 dan 18, pemerintahan yang buruk melanggar kontrak sosial antara para penguasa dengan orang-orang yang diperintahnya, dan dengan demikian mendorong yang terakhir ini untuk menyingkirkan mereka. 6 2. Pengalaman Amerika Serikat Para pemimpin koloni-koloni Inggris di Amerika Utara yang memberontak pada paruh kedua abad 18 tidak melupakan pengalaman Revolusi Inggris dan berbagai upaya filosofis dan teoritis untuk membenarkan revolusi itu. Dalam upaya melepaskan koloni-koloni itu dari kekuasaan Inggris, menyusul ketidakpuasan akan tingginya pajak dan tiadanya wakil dalam Parlemen Inggris, para pendiri Amerika Serikat ini mencari pembenaran dalam kontrak sosial dan hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis. Sementara cita-cita luhur untuk melindungi kehidupan, kebebasan dan usaha mengejar kebahagiaan memadai bagi suatu deklarasi kemerdekaan, namun jelas bahwa hal ini tidak memadai sebagai katalog hak-hak individu yang wajib dilindungi oleh negara. Deklarasi Hak Asasi Virginia, yang disusun oleh George Mason sebulan sebelum Deklarasi Kemerdekaan, mencantumkan kebebasan-kebebasan yang spesifik yang harus dilindungi dari campur tangan negara. Kebebasan ini mencakup,

6

Ibid, hlm 4


antara lain adalah kebebasan pers, kebebasan beribadat, dan ketentuan yang menjamin tidak dapat dicabut kebebasan seseorang kecuali berdasarkan hukum setempat atau berdasarkan pertimbangan warga sesamanya. 7 Para penyusun naskah Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, yang terpengaruh oleh Deklarasi Virginia rancangan Mason, memasukkan perlindungan hak-hak minimum ini. Tetapi barulah pada tahun 1791, Amerika Serikat mengadopsi Bill of Rights yang memuat daftar hak-hak individu yang dijaminnya. Hal ini terjadi melalui sejumlah amandemen terhadap konstitusi. Diantara

amandemen-amandemen

yang

terkenal,

adalah

Amandemen Pertama, yang melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak berserikat; Amandemen Keempat, yang melindungi individu terhadap penggeledahan dan penangkapan yang tidak beralasan; dan Amandemen Kelima, yang menetapkan larangan memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar. Amandemen-amandemen berikutnya terhadap Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu memperluas Bill of Rights (misalnya, Amandemen Ketiga belas, yang disahkan setelah Perang Saudara, melarang praktek perbudakan), sebaliknya, Kongres tidak pernah menghapus atau menyempitkan hak-hak yang telah tercantum.

7

Ibid, hlm. 5


Penyelesaian konstitusional Amerika Serikat pada abad ke-18 pasca kemerdekaan, dalam berbagai cara, menjadi model yang akan digunakan dalam perjuangan revolusioner berikutnya. Yang paling jelas terlihat adalah Prancis, dimana Amerika Serikat secara langsung mempengaruhi revolusi mereka melawan ancien regine (orde lama). 3. Pengalaman Prancis Meskipun Revolusi Prancis dan perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat mempunyai banyak ciri yang sama, ada satu perbedaan yang penting. Kalau koloni-koloni yang memberontak di Amerika semata-mata berusaha menjadi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, kaum revolusioner Prancis bertujuan menghancurkan suatu sistem pemerintahan yang absolut dan sudah tua serta mendirikan suatu orde baru yang demokratis. Solusi teoretis terhadap masalah ini, yang ditemukan oleh orang Prancis dengan mengikuti konsep Amerika mengenai legitimasi rakyat, adalah penentuan nasib sendiri. Dalil sentral konsep ini: kedaulatan suatu negara terletak di tangan rakyat, dan setiap pemerintah yang tidak tanggap terhadap tuntutan warga negaranya dapat diubah dengan pernyataan kehendak rakyat. Penyelesaian yang terjadi menyusul Revolusi Prancis juga mencerminkan teori kontrak sosial serta hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis, Montesquieu dan J.J Rousseau. Deklarasa Hak Manusia dan Warga negara (1789) memperlihatkan dengan jelas sekali


bahwa pemerintah adalah suatu hal yang tidak menyenangkan yang diperlukan, dan diinginkan sesedikit mungkin. Menurut Deklarasi itu, kebahagiaan yang sejati haruslah dicari dalam kebebasan individu yang merupakan produk dari “hak-hak manusia yang suci, tak dapat dicabut, dan kodrati”. Jadi, sementara menyatakan dilindunginya hak-hak individu tertentu – hak atas protes pengadilan yang benar, praduga tak bersalah (presumption of innocence), kebebasan menganut pendapat dan menganut kepercayaan agama, serta kebebasan menyampaikan gagasan dan pendapat – deklarasi ini mengantarkan hakhak ini dengan filsafat kebebasan yang jelas. Pasal 2 Deklarasi menyatakan, bahwa “sasaran setiap asosiasi politik adalah pelestarian hak-hak manusia yang kodrati dam tidak dapat dicabut. Hak-hak ini adalah (hak atas) Kebebasan (Liberty), Harta (Property), Keamanan (Safety), dan Perlawanan terhadap Penindasan (Resistance to Oppression). Sejumlah tema dan konsep yang berulang kali muncul dalam undang-undang hak asasi manusia berasal dari Revolusi Amerika dan Prancis. Yang paling penting diantaranya adalah, bahwa hak-hak itu secara kodrati inheren, universal dan tidak dapat dicabut; hak-hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia dan bukan karena mereka adalah kawula hukum suatu negara. Kedua, perlindungan terbaik terhadap hak-hak itu terdapat di dalam kerangka yang demokratis. Konsep penentuan nasib sendiri yang bersifat


politis yang dirumuskan oleh para penyusun Deklarasi Prancis menegaskan bahwa perlindungan hak yang efektif hanya akan dijumpai di dalam batas-batas legitimasi yang demokratis. Ketiga, bahwa batas-batas pelaksanaan hak hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang, dan bahwa ketika mencabut atau mengurangi hak-hak individu, pemerintah wajib mematuhi persyaratan hukum yang konstitusional. Konsep ini juga mengharuskan pemerintah bertindak sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang yang dijadikan dasar tindakan pemerintah

itu

tidak

bersifat

menindas,

sewenang-wenang,

atau

diskriminatif. Tentu saja, kita tidak boleh melupakan bahwa revolusi yang melahirkan cita-cita dan asas-asas yang luhur ini juga melahirkan masa teror.

b. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia Apapun juga debat teoretis atau doktriner mengenai dasar-dasar revolusi Inggris, Amerika, Prancis, yang jelas, masing-masing revolusi itu, dengan caranya sendiri-sendiri, telah membantu perkembangan bentukbentuk demokrasi liberal dimana hak-hak tertentu dianggap sebagai hal terpenting dalam melindungi individu terhadap kecendrungan ke arah otoriterisme yang melekat pada negara. Yang penting mengenai hak-hak yang diproteksi itu adalah bahwa hak-hak ini bersifat individualistis dan membebaskan (libertarian): hak-hak ini didominasi dengan kata-kata “bebas dari”, dan bukan “berhak atas”.


Dalam bahasa modern, hak-hak ini akan disebut hak sipil dan politik, karena hak-hak ini terutama mengenai hubungan individu dengan organorgan negara. Begitu besar kekuatan ide-ide revolusioner ini, sehingga hanya sedikit konstitusi tertulis modern yang tidak menyatakan akan melindungi hak-hak individu ini. Tetapi, bukan hanya hak sipil dan politik yang dilindungi oleh konstitusi-konstitusi modern dan hukum internasional masa kini. Berbagai macam hak ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya, juga menjadi subjek berbagai bentuk perlindungan. Karel Vasak telah mencoba mengelompokkan perkembangan hak asasi manusia menurut slogan “Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan” dari Revolusi Prancis. 8 Menurut Vasak, masing-masing kata slogan ini, sedikit banyak mencerminkan perkembangan dan kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda. “Kebebasan”, atau hak-hak generasi pertama, diwakili oleh hak sipil dan politik: hak individu untuk bebas dari campur tangan negara yang sewenang-wenang. “Persamaan”, atau hak-hak-hak generasi kedua, sejajar dengan perlindungan bagi hak ekonomi, sosial, dan budaya: hak atas terciptanya oleh negara kondisi yang akan memungkinkan setiap individu mengembangkan kemampuannya sampai maksimal. “Hak atas”, yang menjadi ciri generasi

8

Karel Vasak, A 30-year Struggle, UNESCO Courier, 1977, hlm.29-32


kedua ini, mewajibkan negara untuk menyusun dan menjalankan programprogram bagi pelaksanaan sepenuhnya hak-hak ini. Hak ekonomi, sosial, dan budaya kadang-kadang dianggap sebagai suatu warisan sosialis, atau sebagai hak derivatif (turunan) yang tidak layak menyandang nama itu. Namun, hak semacam itu dilindungi dalam konstitusi domestik Uni Soviet, Meksiko, dan Jerman pada awal abad ke-20, dan sejak itu, telah dicantumkan pula dalam sejumlah konstitusi domestik lain, dan secara eksplisit diakui oleh hukum internasional. “Persaudaraan”, hak generasi ketiga atau hak solidaritas, merupakan kategori hak yang terbaru dan paling kontroversial. Hak ini dibela dengan gigih oleh negara-negara berkembang yang mengingin terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang akan menjamin hak atas pembangunan, hak atas bantuan untuk penanggulan bencana, hak atas perdamaian, dan hak atas lingkungan hidup yang baik. Jelaslah, pelaksanaan hak-hak semacam itu – jika itu memang hak – akan bergantung pada kerjasama internasional, dan bukan sekadar langkah konstitusional suatu negara. Dari pemaparan sejarah, tampak bahwa pengertian hak asasi manusia telah beralih dari semata-mata kepedulian akan perlindungan bagi individu dalam menghadapi absolutisme negara, kepada penciptaan kondisi sosial dan ekonomi yang diperhitungkan akan memungkinkan individu mengembangkan potensinya sampai maksimal.


Dalam

kata-kata

Szabo,

tujuan

hak

asasi

manusia

adalah

“mempertahankan hak-hak manusia dengan sarana kelembagaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat Negara, dan pada waktu yang bersamaan, mendorong perkembangan pribadi manusia yang multidimensional.” Akan tampak juga, bahwa pengertian hak asasi manusia tidaklah statis melainkan dinamis, dan mungkin sekali akan ada banyak perdebatan mengenai apakah kepentingan-kepentingan tertentu layak untuk digolongkan sebagai hak dalam arti yang sebenarnya – apapun artinya. Proses dialektis yang digunakan untuk menetapkan klaim atau kepentingan yang dapat dilindungi dan yang tidak, sangatlah menentukan apabila hak dianggap mempunyai suatu kualitas yang secara mendasar berbeda dari peraturan hukum yang lain. 1. Perkembangan Hak Asasi Manusia Sebelum Perang Dunia II 1.) Individu dalam sistem internasional Meskipun asal usul hukum hak asasi manusia dapat ditelusuri hingga konstitusionalisme revolusioner abad ke-17 dan ke-18, barulah pada akhir Perang Dunia II, masyarakat internasional mulai menaruh minat pada promosi dan proteksi terhadap hak-hak semacam itu lewat hukum internasionl. Pada waktu itu, hukum internasional hanya merupakan hukum yang mengatur hubungan diantara negara-negara.


Negara merupakan subjek sistem hukum internasional. Negara dapat menetapkan aturan-aturan untuk kebaikan individu, namun aturanaturan semacam itu tidak memberikan hak-hak substantif kepada individu itu, dan juga tidak dapat dipaksakan melalui mekanisme prosedur apapun. Individu sebagai kawula negara, tunduk pada kewenangan pemerintah mereka sepenuhnya, dan negara-negara lain. Pada umumnya, tidak mempunyai hak yang sah untuk mengintervensi guna melindungi mereka seandainya mereka diperlakukan dengan semena-mena. Tetapi, posisi warga negara asing dalam suatu negara sedikit berbeda. Dalam kondisi tertentu, negara orang asing itu, berdasarkan hukum internasional, berhak mengajukan tuntutan terhadap negara tuan rumah yang melanggar aturan. Biasanya hal ini terjadi ketika orang tersebut mengalami perlakuan sewenang-wenang di tangan aparat pemerintah, misalnya polisi, dan negara tersebut belum mengambil tindakan perbaikan. Negara-negara barat juga berargumentasi bahwa seharusnya ada suatu standar perlakuan internasional yang minimal terhadap warga negara yang berpergian keluar negeri, sehingga perlakuan suatu negara terhadap mereka dapat di nilai dari standar tersebut. Tetapi, negara-negara berkembang menolak usul ini dengan mengatakan bahwa warga negara asing di suatu negara tidak dapat mengharapkan standar perlakuan yang baik ketimbang yang diberikan kepada warga negara yang ada di negara itu sendiri.


Bagaimana pun juga, dapat dikemukakan bahwa perselisihan mengenai mengenai standar minimal dan kesamaan perlakuan telah diambil alih oleh perkembangan-perkembangan dalam hukum hak asasi manusia internasional. Tujuan utama pengakuan negara semacam itu bukanlah mendapatkan kompensasi bagi warga negara yang dirugikan, melainkan membela hak-hak negara itu, yang secara tidak langsung telah dilanggar melalui perlakuan yang buruk terhadap warga negaranya. 2.) Intervensi kemanusiaan Kendati posisi warga negara asing dalam hukum internasional adalah seperti itu, proposisi umum tetap menyatakan bahwa sebelum Piagam PBB berlaku, individu pada dasarnya tetap tunduk terhadap penguasa mereka. Suatu pengecualian terhadap dalil ini adalah apa yang disebut sebagai intervensi kemanusiaan. Berdasarkan “hak” ini, negara dapat mengintervensi secara militer untuk melindungi penduduk atau sebagian penduduk dalam suatu negara lain jika penguasa negara tersebut memperlakukan rakyatnya sedemikian rupa sehingga “menyangkal hak asasi mereka dan menggoncangkan hati nurani umat manusia”. 9 3.) Penghapusan perbudakan Sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah terjadi perkembangan

kemanusiaan

tertentu

pada

hukum

internasional,

diantaranya adalah penghapusan perdagangan perbudakan. Meskipun 9

Oppenheim, International Law, Vol. 1: Peace, di sunting oleh H. Lauterpacht (London: Longman, ed. 8, 1955), hlm 312


ekonomi perbudakan pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 secara komersial telah menjadi kurang menarik bagi negara-negara Eropa dibanding masa sebelumnya, penghapusan perbudakan juga merupakan suatu bentuk kepedulian kemanusiaan. Praktek perbudakan berawal dari larangan dalam Traktat Perdamaian Paris pada tahun 1814 antara Inggris dan Prancis, namun 50 tahun kemudian, Akta Umum Konferensi Berlin yang mengatur kolonisasi Eropa di Afrika menyatakan bahwa “perdagangan budak dilarang berdasarkan asas-asas hukum internasional”. Aksi internasional menentang perbudakan dan perdagangan budak berlanjut sepanjang abad 20. Liga Bangsa-Bangsa mensahkan Konvensi untuk Melenyapkan Perbudakan dan Perdagangan Budak pada tahun 1926 10 dan melarang praktek perbudakan di daerah-daerah bekas koloni Jerman dan Turki yang berada di bawah sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa pada akhir Perang Dunia I. Konvensi 1926 ini masih tetap merupakan dokumen internasional utama yang melarang praktek perbudakan, meskipun konvensi ini telah diamandemenkan dengan suatu protokol pada tahun 1953 11 , dan pada tahun 1956 12 diberikan tambahan mengenai definisi tindakan-tindakan yang termasuk dalam perbudakan di zaman modern.

10

60 Leagues of Nations Treaty Series 253; United Kingdom Treaty Series 16 (1927) 212 United Nations Treaty Series 17; United Kingdom Treaty Series 24 (1956) 12 266 United Nations Treaty Series 3; Kingdom Treaty Series 59 (1957) 11


4.) Palang Merah Kemajuan besar yang lain dalam hukum kemanusiaan internasional pada paruh kedua abad ke-19 adalah pembentukan Komite Palang Merah Internasional (1863) dan usaha organisasi ini dalam mendukung dua konvensi internasional untuk melindungi korban perang dan perlakuan terhadap tawanan perang. Karya Palang Merah Internasional ini berlanjut melewati dua perang dunia dan sesudahnya, dan badan ini telah mendukung sejumlah konvensi yang tidak semata-mata menangani status dan perlakuan terhadap penduduk sipil pada masa perang dan pembatasan terhadap cara-cara berperang. 5.) Organisasi Buruh Internasional (ILO) Upaya-upaya kemanusiaan pada awal abad ke-20 sebagian besar berkaitan dengan penyelesaian internasional pasca Perang Dunia I. Organisasi Buruh Internasional, yang dibentuk berdasarkan Traktat Versailles (1919)

13

, merupakan reaksi kepedulian Sekutu mengenai

keadilan sosial dan standar perlakuan terhadap kaum buruh industri, yang terutama diilhami oleh Revolusi Bolshewik tahun 1917. International Labour Organisation (ILO) yang pada tahun 1946 menjadi badan khusus PBB 14, dapat dianggap sebagai pendahulu sistem proteksi terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya. ILO telah mendukung lebih dari 150 konvensi, yang diantaranya menyangkut kondisi kerja,

13

United Kingdom Treaty Series 4 (1919); 13 American Journal of International Law suppl. 151; 16 American Journal of International Law suppl.207 14 United Kingdom Treaty Series 47 (1948); 31 American Journal of International Law suppl. 67 dan 38 United Nation Treaty Series 3; United Kingdom Treaty Series 64 (1948)


remunerasi, kerja paksa dan buruh kanak-kanak, pemberian libur dan jaminan sosial, diskriminasi dan hak-hak serikat buruh. Aktivitas ILO berlanjut sampai sekarang, dan organisasi ini termasuk dalam kelompok lembaga hak asasi yang penting, meskipun karyanya jarang menarik perhatian yang selayaknya. 6.) Liga Bangsa-Bangsa Liga Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Perang Dunia I sebagai sistem yang akan menjamin perdamaian dan keamanan, dan memperlancar kerjasama internasional, tidak membuat ketetapan mengenai perlindungan hak asasi manusia. Namun, dokumen pendirian Liga Bangsa-Bangsa yang disebut Kovenan mewajibkan negara-negara anggota untuk berupaya ke arah sasaransasaran kemanusiaan tertentu seperti, menetapkan kondisi kerja yang manusiawi bagi individu, larangan memperdagangkan wanita dan anakanak, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta perlakuan yang adil terhadap penduduk pribumi dan daerah jajahan. Terciptanya sistem mandat di bawah Liga Bangsa-Bangsa ini mungkin merupakan salah satu prestasi kemanusiaan yang besar dari organisasi internasional ini. Di bawah sistem ini, “suatu kepercayaan yang suci dari peradaban” diserahkan kepada negara-negara pengawas untuk mengantarkan daerah-daerah mandat itu sampai mereka memiliki pemerintahan sendiri. Bahasa paternalistik dari Kovenan tersebut boleh jadi kurang disukai sekarang, namun yang jelas, negara pengawas


diharuskan menjamin tiadanya diskriminasi rasial dan agama di daerahdaerah yang berada di bawah perwaliannya. Ternyata, beberapa daerah mandat mencapai kemerdekaannya sebelum Perang Dunia II dan dua wilayah yaitu Palestina dan Namibia menciptakan masalah internasional yang cukup lama. Daerah-daerah mandat yang belum mencapai kemerdekaan sebelum Perang Dunia II selanjutnya dialihkan kepada sistem perwalian berdasarkan Piagam PBB 7.) Traktat mengenai kaum minoritas Berbagai traktat yang disepakati setelah Perang Dunia I banyak memuat

ketentuan

yang

melindungi

kaum

minoritas.

Sementara

penyelesaian perdamaian pasca perang berupaya menghormati prinsip penentuan nasib sendiri yang didasarkan pada konsep kohesi nasional, menjadi jelas bahwa pembentukan kembali Polandia dan penciptaan negara-negara pengganti Kekaisaran Austria-Hongaria yang lama, melahirkan tapal-tapal batas negara yang pasti akan menciptakan perpecahan di kalangan kelompok penduduk tertentu, dan memaksa mereka hidup sebagai kaum minoritas etnis, bahasa atau agama di negaranegara baru tersebut. Oleh karena itu, sejumlah traktat untuk menjamin proteksi terhadap hak sipil dan politik dan kaum minoritas dibuat antara Sekutu dan negaranegara ini. Sementara traktat-traktat khusus yang melindungi kaum minoritas dibuat dengan Polandia, Cekoslowakia, Rumania dan Yunani,


ketentuan-ketentuanmengenai proteksi bagi kaum minoritas dimasukkan dalam traktat-traktat perdamaian dengan Austria, Hongaria dan Turki. Disamping traktat-traktat ini, beberapa negara tertentu yakni, Finlandia, Albania, Latvia, Lithuania, Estonia, dan Irak membuat deklarasi yang melindungi kaum minoritas di dalam negeri mereka, sebagai syarat untuk menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa juga menjalankan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan kewajibankewajiban yang menjadi perhatian internasional. Sebuah prosedur yang memungkinkan kelompok minoritas yang merasa dilanggar haknya untuk mengadukan masalahnya kepada Dewan Liga Bangsa-Bangsa ini ditetapkan. Kemudian, Dewan dapat mengajukan masalah itu kepada suatu Komite ad hoc mengenai Kaum Minorits yang akan mendamaikan dan mencoba menyelesaikan masalah itu secara bersahabat di antara para pihak itu. Jika penyelesaian tidak kunjung tercapai, Dewan yang lengkap boleh menyelesaikan masalah itu sendiri, atau meneruskannya ke Mahkamah Internasional yang bersifat permanen untuk diputuskan. Traktat-traktat

yang

memproteksi

kaum

minoritasini

jelas

menyangkut masalah hak-hak kelompok, bukan hak-hak individu. Tujuan utama traktat-traktat itu adalah memastikan perlakuan yang sama bagi minoritas etnis, agama dan bahasa di negara-negara tersebut, dan memungkinkan orang-orang yang menjadi anggota kelompok-kelompok


itu melestarikan dan mengembangkan identitas mereka sendiri yang khas di dalam kerangka negara kebangsaan itu. Tampak juga dari negara-negara yang menandatangani traktattraktat itu, bahwa adanya minoritas di dalam suatu negara mereka terbukti merupakan tanah subur untuk persengketaan sepanjang abad ke-20. Sementara nilai traktat hak asasi manusia dalam pengeritian individu dan kebebasan yang klasik, traktat-traktat itu sangat penting karena di dalam konteks Liga Bangsa-Bangsa mereka menjadi dasar bagi hak kelompok, yang terdiri dari individu-individu, untuk menyampaikan petisi menurut hukum internasional. Terlihat adanya tunas dari hak individu, berdasarkan hukum internasional, untuk mengajukan petisi terhadap suatu lembaga pengawasan dan proteksi internasional. 2. Perkembangan Hak Asasi Manusia Setelah Perang Dunia II 1.) Perserikatan Bangsa-Bangsa Kendati

kemajuan-kemajuan

yang

dicapai

dalam

hukum

kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya selama abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20, barulah seusai malapetaka Perang Dunia II, hukum hak asasi internasional berkembang dengan cara yang mantap dan jelas. Kekejaman Nazi terhadap penduduknya sendiri di Jerman dan terhadap rakyat di wilayah yang ditaklukkannya sangat mengejutkan, sehingga sebelum perang usai pun, Sekutu telah memutuskan bahwa penyelesaian pasca perang harus mencakup komitmen untuk melindungi hak asasi manusia.


Mereka menganggap komitmen ini sebagai prasyarat yang perlu untuk menciptakan orde internasional yang adil dan mantap di bawah naungan

Organisasi

Perserikatan

Bangsa-Bangsa

yang

sedang

direncanakan. Tidak ada lagi negara yang bisa berkilah bahwa cara mereka memperlakukan warga negaranya sendiri semata-mata merupakan urusan dalam negeri mereka; sebaliknya perlakuan terhadap individu-individu itu bilamana perlindungan nasional terhadap hak itu tidak memadai, menjadi kepedulian masyarakat internasional. Ironinya adalah, sementara Uni Soviet mengutuk pembantaian besar-besaran yang dilakukan Nazi, Stalin sendiri sejak sebelum perang, telah secara sistematis melanggar hak-hak rakyatnya sendiri dengan membuang sekitar lima juta lawan politiknya dan memaksakan kolektivisasi terhadap sejumlah besar petani. Dalam hal ini, Uni Soviet secara sah dapat juga berkilah bahwa masalah itu sepenuhnya berada di dalam yurisdiksi domestiknya. Meskipun demikian, Piagam Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg 15 yang dibuat Sekutu (termasuk Uni Soviet) untuk mengadili penjahat perang Nazi berdasarkan hukum internasional yang ada pada awal Perang Dunia II, menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan menurut hukum internasional. Kendati pertimbangan pengadilan ini dalam pernyataan itu boleh jadi mengandung kelemahan, namun pertimbangan menegaskan prinsip dasar yang menyatakan bahwa 15

5 United Nations Treaty Series 251; United Kingdom Treaty Series 4 (1945); (1945) 39 American Journal of International Law suppl. 257


cara suatu negara memperlakukan warga negaranya sendiri kini telah menjadi kepedulian internasional yang sah. 2.) Piagam PBB dan Deklarasi Universal Meskipun pasal 2 ayat 7 Piagam PBB menegaskan kembali asas non-intervensi oleh PBB dalam masalah-masalah yang pada hakekatnya termasuk dalam yurisdiksi domestik negara anggota – dengan demikian, seakan-akan menghalangi intervensi internasional dalam bidang hak asasi manusia – pasal ini memuat juga beberapa acuan khusus kepada hak asasi. Mukadimah Piagam menegaskan kembali keyakinan “rakyat-rakyat PBB” pada “hak-hak manusia yang asasi, pada martabat dan harga diri manusia” dan pada “hak-hak yang sama bagi pria dan wanita”. Bahasa yang dipakai untuk penegasan ini menarik, karena ia lebih dulu mengakui adanya hak asasi manusia sebelum hak itu dimasukkan dan ditegakkan dalam Piagam, yang pada waktu itu – minimal dalam pengertian hukum positif – akan tampak sebagai klaim yang meragukan. Piagam ini di pasal 1, juga menyebutkan salah satu tujuannya yakni “meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental bagi semua orang”. Aktivitas PBB untuk membantu perkembangan hak asasi manusiajuga diperkuat dengan Pasal 55, dan menurut Pasal 56, negaranegara anggota berikrar untuk mengambil tindakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam kerjasama dengan PBB untuk mencapai tujuan ini dan tujuan-tujuan yang lain yang disebutkan dalam Pasal 55.


Beberapa

ketentuan

lain,

mengenai

berbagai

kompetensi

kelembagaan di dalam Piagam ini juga mengacu hak asasi manusia sebagai sebuah kategori umum. Oleh karena itu, meskipun Piagam PBB tampak mengakui adanya lebih dulu fenomena yang dikenal sebagai hak asasi manusia itu, Piagam ini tidak memuat daftar hak-hak semacam itu, dan juga tidak mengacu pada sesuatu sumber yang menyebutkan secara tepat hak-hak itu. 3.) Kovenan-kovenan internasional Sejak awal Majelis Umum PBB telah menyatakan bahwa Deklarasi Universal tidak dimaksudkan untuk menciptakan kewajiban yang mengikat negara-negara anggota secara hukum, dan sejalan dengan itu ia lalu memberi mandat kepada CHR untuk menyempurnakan perumusan naskah sebuah traktat yang secara internasional mengikat, yang tidak hanya mengubah hak-hak yang disebutkan dalam Deklarasi itu menjadi hukum positif, tetapi juga akan menetapkan lembaga dan mekanisme bagi pengawasan dan pelaksanaannya. Hal yang sangat disayangkan adalah tugas ini terbukti lebih sukar dari yang dibayangkan semula, karena timbul perselisihan pendapat diantara anggota-anggota Komisi mengenai hubungan antara hak sipil dan politik di satu pihak dengan hak sosial dan ekonomi di lain pihak, dan juga mengenai sarana yang tepat untuk pelaksanaan-pengawasan, dan proteksinya.


Pada akhirnya diputuskan bahwa sebagai pengganti satu traktat atau kovenan tunggal yang sedang disusun untuk melindungi kedua kategori hak, akan disiapkan dua kovenan yang masing-masing berdiri sendiri yaitu, ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights – Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik) 16 dan ICESCR (International Covenant on Economic and Social Rights – Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi dan Sosial)

17

siap untuk

ditandatangani pada tahun 1966, namun baru berlaku sepuluh tahun kemudian, yakni pada tahun 1976. Perbedaan yang mencolok antara kedua kovenan itu adalah, sementara Pasal 2 ICCPR menetapkan bahwa hak-hak yang dilindungi itu akan dihormati dan segera dijamin, Pasal ICESCR hanya menetapkan bahwa negara harus “mengakui” hak-hak yang dimasukkan dalam Kovenan dan harus mengimplementasikan hak-hak itu secara progresif sesuai dengan program-program khusus. Perbedaan lain yang juga sangat penting: ICCPR menetapkan bahwa Komite Hak Asasi Manusia (HRC) akan mengawasi implementasi Kovenan dan menetapkan, melalui suatu protokol fakultatif, suatu mekanisme yang memungkinkan individu-individu mengajukan petisi ke HRC, sedangkan ICESCR hanya menyerahkan fungsi pengawasan itu kepada sebuah badan politik PBB, yaitu ECOSOC.

16

999 United Nations Treaty Series 171; United Kingdom Treaty Series 6 (1977); (1967) 6 International Legal Materials 368 17 993 United Nations Treaty Series 3; United Kingdom Treaty Series 6 (1997); (1967) 6 Inernational Legal Materials 360


4.) Konvensi khusus PBB Kendati banyak kesulitan dijumpai dalam upaya memantapkan sistem “universal” untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, PBB juga menjalankan program-program untuk menyusun instrumen yang secara hukum mengikat guna menangani aspek-aspek hak asasi manusia yang khusus. Diantara instrumen-instrumen ini adalah traktat-traktat mengenai pencegahan dan penghukuman terhadap apartheid, larangan terhadap praktek penyiksaan, kerjasama internasional mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pengungsi dan orang-orang tak bernegara, dan yang terbaru suatu konvensi khusus mengenai hak anakanak. Terdapat pula beberapa langkah dan inisiatif kelembagaan yang diambil oleh PBB untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. ECOSOC telah menetapkan prosedur berdasarkan Resolusi 1235 dan 1503 yang memungkinkan dilakukan

penyelidikan terhadap

pelanggaran hak asasi manusia secara kasar dan terus-menerus oleh negara-negara tertentu. 5.) PBB dan dekolonisasi Yang terpenting diantara seluruh perkembangan perhatian PBB terhadap hak asasi manusia, adalah tindakan PBB dalam masalah dekolonisasi. Sejumlah daerah mandat yang diciptakan oleh Liga BangsaBangsa setelah Perang Dunia I belum memiliki pemerintahan sendiri ketika Perang Dunia II pecah. Karenanya, Piagam PBB lalu mengatur


pengalihan daerah-daerah mandat itu kepada suatu sistem perwalian yang akan mengatur dan menyiapkan kemerdekaan daerah-daerah itu. Salah satu tujuan pokok sistem perwalian ini, dinyatakan dalam Pasal 76 (1) (c) Piagam, adalah mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi bagi semua orang. Sistem ini diawasi oleh PBB melalui Dewan Perwalian. Yang menjadi subjek pengawasan PBB menurut Bab XI Piagam bukan hanya daerah-daerah mandat pada masa sebelumnya. Negara-negara dengan koloni atau wilayah yang tak berpemerintahan sendiri (non selfgoverning territory – NSGT) diwajibkan untuk memperhatikan sebaik-baiknya kesejahteraan rakyat dalam wilayah itu membantu kemajuannya. Negara pengurus diwajibkan melaporkan kepada Sekretaris Jendral PBB mengenai kemajuan yang dicapai koloni mereka. Sementara Bab XI tidak memuat kewajiban negara-negara pengurus untuk memberikan kemerdekaan kepada koloni mereka, namun perkembangan selanjutnya dalam dasawarsa 1960 sangat meningkatkan momentum bagi dekolonisasi. Resolusi Majelis Umum 1541 (XV), yang menjelaskan kewajiban negara pengurus untuk melapor, disahkan bersama-sama dengan Resolusi 1514 (XV) (Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negeri dan Rakyat Jajahan). Resolusi ini menyerukan dekolonisasi segera semua daerah tak berpemerintahan sendiri lewat pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri oleh penduduk wilayah semacam itu.


Terdapat pula seperti kurangnya persiapan dibidang ekonomi dan pendidikan, tidak boleh menghambat proses itu. Meskipun Piagam PBB mengacu ke asas penentuan nasib sendiri, piagam itu pasti tidak mengacu ke suatu hak untuk menentukan nasib sendiri. Namun, kini pada umumnya diakui bahwa hak semacam itu terdapat dalam hukum internasional, dan bahwa pandangan tersebut diperkuat oleh Resolusi 2625 Majelis Umum (Deklarasi tentang Prinsip-prinsip antara Negara-negara sesuai dengan Piagam PBB) yang dianggap sebagai suatu pernyataan mengenai hukum kebiasaan internasional yang sesuai dengan situasi dan oleh Pasal 1 dari kedua kovenan internasional yang menetapkan bahwa “semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.” Dasar pemikiran untuk memasukkan hak ini yang jelas merupakan hak kolektif, adalah bahwa penduduk yang berada di bawah dominasi asing melalui lembaga kolonialisme adalah tidak bebas, sehingga setiap gagasan mengenai pemenuhan hak-hak individu atau hak-hak yang lain dalam konteks tersebut tidak akan ada maknanya. Apakah hak menentukan nasib sendiri itu meluas melampaui hak atas dekolonisasi, atau meluas ke hak minoritas untuk memisahkan diri, masih merupakan pertanyaan yang belum terjawab, meskipun isi resolusi 2625 tampaknya akan mendukung hal ini apabila minoritas tersebut diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah negara itu. Tentu saja, dekolonisasi besar-besaran oleh negara-negara bekas penjajah berdampak kuat pada struktur masyarakat dunia. Negara-negara


baru, terutama di bagian negara-negara berkembang, telah mengubah konteks perdebatan politik dan hukum internasional dengan tuntutan mereka yang gigih agar sistem internasional ditata kembali sesuai dengan kebutuhan mereka. 6.) Proses Helsinki Suatu perkembangan internasional yang patut disebut, yang terjadi selama periode detente (peredaan ketegangan) antara Blok Barat dan Blok Timur pada awal dasawarsa 1970, adalah Konferensi mengenai Keamanan dan Kerjasama di Eropa, yang juga dikenal sebagai Proses Helsinki (nama ibukota Finlandia, tempat berlangsungnya konferensi pada tahun 1973). Meskipun fungsi utama Proses Helsinki adalah membangun kerangka untuk mengembangkan perdamaian dan keamanan di Eropa, konferensi ini juga menghasilkan pemikiran-pemikiran formal mengenai isu hak asasi manusia. Sementara Uni Soviet berkepentingan agar tapaltapal batasnya di sebelah barat diakui, pihak Barat berusaha memperoleh komitmen tentang hak asasi manusia dari Blok Timur sebagai gantinya. Akta Akhir Konferensi ini 18 yang jelas dinyatakan sebagai tidak mengikat, menyatakan tekad pemerintah peserta untuk menghormati dan mempraktekkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental, termasuk kebebasan berpikir, kebebasan berhati nurani, kebebasan beragama atau kebebasan memeluk suatu kepercayaan.

18

(1975) 14 International Legal Materials 1292


Mereka juga memutuskan dengan tegas bahwa mereka akan menghormati hak-hak rakyat dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Meskipun Akta Akhir jelas bukan merupakan instrumen yang mengikat secara hukum, akta ini jelas membantu praktek negara dalam bidang hak asasi manusia karena ia menegaskan norma-norma hak asasi yang telah diakui. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Akta itu telah menyumbang kepada hukum kebiasaan internasional dibidang hak asasi manusia. Hal yang cukup penting dalam Proses Helsinki ini adalah fakta bahwa Akta Akhir Konferensi ini menetapkan, bahwa penilaian terhadap komitmen-komitmen yang diberikan akan dilakukan melalui serangkaian konferensi penilaian. Dengan ini terciptalah struktur lembaga yang memungkinkan penilaian terhadap niat yang dinyatakan oleh pihak-pihak peserta itu, termasuk perwujudan rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Proses Helsinki dilanjutkan di Madrid, dan setelah itu di Paris pada tahun 1990. Pada pertemuan ini “Piagam Paris untuk Eropa Baru” di sahkan. Dalam piagam ini 34 negara peserta menyatakan bahwa: 19 Hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental merupakan hak semua manusia yang diperoleh sejak lahir, tidak dapat dicabut dan dijamin oleh undang-undang. Proteksi dan promosi hak-hak ini merupakan tanggung jawab pertama Pemerintah. Penghormatan

19

(1991) 30 International Legal Materials 193


terhadap hak ini merupakan jaminan yang esensial dalam menghadapi negara yang terlalu kuat. Selanjutnya ada komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis dan pluralisme politik, serta sebuah daftar mengenai hak sipil dan politik yang individual, yang menjadi hak setiap orang tanpa terkecuali. Meskipun Piagam Paris secara hukum juga tidak mengikat, namun piagam ini juga menandai fakta-fakt bahwa bekas negara-nega blok Komunis itu telah memperlihatkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip liberal-demokratis yang luhur. B. Hak Asasi Manusia Menurut Universal Declaration Of Human Rights Seperti yang kita ketahui, Deklarasi Universal disahkan dalam rangka mengatasi kegagalan para anggota PBB untuk mencapai kata sepakat mengenai dimasukkannya sebuah katalog tentang hak asasi manusia yang dapat dilindungi ke dalam Piagam itu sendiri. Deklarasi itu disetujui sebagai sebuah resolusi biasa dari Majelis Umum dan karenanya, dalam artian teknis tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Apalagi Byelorusia, Cekoslowakia, Polandia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Ukraina, Uni Soviet dan Yugoslavia abstain, meskipun tidak ada suara yang menentang Deklarasi itu. Meskipun keabstainan itu terutama disebabkan oleh ideologi yang bertentangan dengan ideologi yang dinyatakan dalam kategori hakhak individual yang tedapat dalam Deklarasi, Afrika Selatan maupun Arab Saudi juga menyatakan kekuatiran bahwa pada akhirnya Deklarasi itu dapat digunakan untuk menafsirkan Piagam.


Namun, apa status hukum Deklarasi dewasa ini? Ada beberapa jawaban yang dapat diajukan untuk pertanyaan ini, yang secara berurutan mempunyai makna normatif yang makin besar. Pertama, boleh jadi Deklarasi tetap berstatus sebagai resolusi yang tidak mengikat. Tetapi mengingat perkembanganperkembangan dalam praktek PBB maupun negara di kemudian hari, posisi minimalis ini tidak mungkin benar. Kedua, dapat diargumentasikan bahwa Deklarasi itu merupakan tafsiran resmi terhadap Piagam oleh salah satu organnya yang berwenang, yaitu Majelis Umum. Argumen ini sangat masuk akal karena bahasa Mukadimah Deklarasi menunjukkan bahwa Deklarasi itu disetujui untuk mengefektifkan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 55 dan 56 Piagam itu. Ketiga, dapat dikatakan bahwa Deklarasi itu sekarang telah menjadi bagian dari prinsip-prinsip hukum yang umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dalam hal ini akan sukar dibantah, karena hampir semua undang-undang dasar dalam dunia modern memuat suatu komitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan daftar mengenai hak-hak yang akan dilindungi. Keempat, setelah berusia lebih dari 40 tahun, Deklarasi itu dapat dikatakan telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Ada banyak bukti yang mendukung pandangan ini. Banyak praktek negara mengindikasikan bahwa Deklarasi itu merupakan patokan untuk mengukur standar hak asasi manusia dalam negara-negara itu.


Termasuk dalam praktek negara adalah resolusi organisasi dan lembaga internasional, pernyataan lembaga eksekutif, keikutsertaan dalam berbagai traktat hak asasi manusia, seperti dinyatakan dengan jelas dalam Deklarasi, secara hukum mengikat. Tetapi, kesimpulan yang paling penting barangkali adalah bahwa Komisi Hak Asasi Manusia PBB diberi wewenang untuk menggunakan Deklarasi guna menetapkan apakah ada pelanggaran kasar terhadap hak asasi manusia dalam skala besar di negara-negara yang catatan hak asasinya sedang diteliti oleh Komisi tersebut. Beberapa pengamat akan mengajukan proposisi melampaui proposisi dasar bahwa Deklarasi mewakili hukum kebiasaan internasional dengan menyatakan bahwa deklarasi itu sekarang memiliki ciri-ciri Jus cogens yaitu norma-norma yang harus dipatuhi dan tidak boleh dikurangi. Meskipun hak-hak tertentu yang tercantum dalam Deklarasi, misalnya larangan terhadap perbudakan, memang mempunyai sifat Jus Cogens, namun tidak semua ketetapannya bersifat demikian, khususnya ketetapan yang mengizinkan pembatasan hak dalam kondisi tertentu. Seandainya argumen bahwa deklarasi mewakili hukum kebiasaan internasional diterima, maka semua negara secara hukum terikat untuk memberikan hak asasi yang disebutkan kepada individu-individu yang berada dalam yurisdiksinya. Sekalipun hal ini merupakan posisi teoretis yang menyenangkan untuk disetujui, namun ada sejumlah masalah praktis yang ditimbulkan.


Pertama, hak-hak di dalam Deklarasi itu mencakup campuran hak-hak generasi pertama, kedua, dan ketiga. Semua jenis hak ini dirumuskan sebagai perintah yang pasti dan mendesak kepada negara-negara. Misalnya terdapat dalam Pasal 3 yaitu hanya menyatakan “Semua orang mempunyai hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.” Sebagai suatu pernyataan umum mengenai hak asasi, rumusan ini tidak dapat disanggah. Masalah kedua berkaitan erat dengan yang pertama. Tidak ada lembaga secara khusus diberi kewenangan untuk menafsirkan atau menerapkan Deklarasi. Terlepas dari masalah-masalah itu, sejumlah organ PBB, badan internasional maupun pengadilan domestik tampaknya cukup diyakinkan bahwa beberapa hak yang dinyatakan dalam Deklarasi, betapapun sedikitnya pernyataan itu, cukup cermat untuk diterapkan secara umum. Potensi politis dan moral Deklarasi itu hendaknya juga tidak diabaikan. Deklarasi itu tidak hanya menjadi dasar penyusunan dua kovenan internasional dan tiga traktat regional tentang hak asasi manusia, tetapi juga telah menjadi paradigma untuk menyusun ketetapan hak asasi manusia bagi lebih dari 25 konstitusi domestik. Negara,

lembaga

internasional, Lembaga

Swadaya

Masyarakat dan juga individu sering kali memandang Deklarasi itu sebagai batu ujian bagi hak asasi manusia. Bahkan, John Humphrey pernah menyebut Deklarasi itu adalah “Magna Carta Umat Manusia”


C. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik (ICCPR) Tahun 1966 Apabila Deklarasi Universal dirumuskan sebagai perintah yang harus dipatuhi kepada negara-negara untuk melindungi hak-hak tertentu, ICCPR disusun untuk menjawab masalah-masalah praktis dalam hal perlindungan hak asasi. Demikianlah, Kovenan ini menjabarkan secara lebih spesifik hak-hak yang dapat dilindungi dan menyatakan dengan cukup jelas pembatasan yang dapat dikenakan terhadap penggunaan hak-hak tertentu dalam keadaan tertentu. Selain itu, hak-hak yang tercantum dalam ICCPR tidak sepenuhnya sesuai dengan hak-hak yang dicantumkan dalam Deklarasi Universal. Dalam Kovenan itu dicantumkan kewajiban negara untuk mengizinkan individu-individu yang merupakan anggota suatu minoritas etnis, agama atau bahasa “untuk menikmati kebudayaan mereka, menyatakan dan mempraktekkan agama mereka atau menggunakan bahasa mereka sendiri” dalam komunitas bersama dengan anggotaanggota lain kelompok itu (Pasal 27). Hal lainnya yang dicantumkan adalah hak untuk bebas dari hukuman penjara karena gagal memenuhi kewajiban kontrak (Pasal 11); hak semua orang hukuman untuk diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat mereka sebagai manusia (Pasal 10 (1)); dan hak atas perlindungan istimewa untuk anak-anak (Pasal 24). Yang tidak dimasukkan dalam Kovenan ini adalah hak suaka, hak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan, dan hak untuk memiliki kekayaan sendiri.


Meskipun beberapa hak yang dilindungi oleh Kovenan itu tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun juga, namun Pasal 4 menetapkan bahwa “dalam masa darurat yang bersifat umum yang mengancam kehidupan bangsa itu” hakhak yang lain dapat dibatasi asalkan pembatasan itu sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif. Pembatasan hak harus juga segara diinformasikan secara tertulis kepada negara-negara peserta kovenan yang lain melalui Sekretaris Jendral PBB, dengan disertai alasan mengapa hal itu dilakukan. Beberapa hak tertentu juga tunduk pada apa yang dinamakan oleh Profesor Rosalyn Higgins sebagai ketentuan “clawback”, yang mengizinkan dikenakannya pembatasan hak demi melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum atau hak serta kebebasan asasi orang-orang lain. 20 Ketentuan ini memberikan kepada suatu negara batas keleluasaan yang lebih besar – suatu keleluasaan yang dapat disalahgunakan, namun hal ini diimbangi dengan Pasal 5 (1) yang memasukkan unsur keseimbangan. Pasal ini menetapkan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dibatasi “melebihi dari yang ditetapkan Kovenan ini”. Menurut Pasal 2 (1) Kovenan itu, negara0negara peserta diwajibkan untuk “menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam apapun. Apabila hakhak semacam itu belum dihormati dan dijamin dalam yurisdiksi suatu negara,

20

Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, PT. Temprint, Jakarta, 1994, hlm. 108


maka negara itu diharuskan berdasarkan Pasal 2 (2) untuk membuat perundangundangan atau langkah-langkah lain yang perlu guna mengefektifkan hak-hak itu. Perlu dicatat bahwa kewajiban ini bersifat mutlak dan harus segera dijalankan. Perlu juga dicatat bahwa hak-hak itu harus diberikan kepada semua individu yang berada dibawah yurisdiksi negara itu, apapun kewarganegaraannya. Hal ini tidak hanya mencakup yurisdiksi teritorial negara itu, tetapi juga yurisdiksi negara terhadap pribadi warga negaranya yang berada di luar negeri.


BAB II PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL. A. Sejarah Dan Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Dunia

Recommend Documents