BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG
A. PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK INDONESIA Kata ‘ Bank ‘ berasal dari bahasa Italy “ Banca “ yang berarti bence , yaitu suatu bangku tempat duduk . Sebab , pada zaman pertengahan , pihak Bankir Italy yang memberikan pinjaman – pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku – bangku di halaman pasar (Abdurrachman , A., 1991: 80 )11 Dalam suatu kamus , kata “ Bank ” diartikan sebagai : ( Webster , Noah , 1972 :146 ) 1. Menerima deposito uang, custody , menerbitkan uang , untuk memberikan pinjaman dan diskonto , memudahkan penukaran fund – fund tertentu dengan cek , notes , dan lain – lain , dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga . 2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut . 3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan .12
11
http://www.bi.go.id/id/tentang‐bi/uu‐bi/Contents/Default.aspx Ibid.
12
Universitas Sumatera Utara
Disamping itu , ada juga yang memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang sangat besar dalam dunia komersil , yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito , memberikan pinjaman , dan menerbitkan promissory notes yang sering disebut dengan bank bills atau bank notes . Namun dengan demikian , fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam , plate , emas , dan lain – lain . ( Black , Henry Campell, 1968: 184 ) . Dalam rangka mendorong pemberian kredit dan pembiayaan perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) , Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM , dengan tahapan pencapaian pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Umum , pada tahun 2015 yang ditetapkan paling rendah 5% , tahun 2016 paling rendah sebesar 10% , tahun 2017 paling rendah sebesar 15% dan sejak tahun 2018 paling rendah 20% .13 Dalam penerapannya , masih terdapat kendala dalam penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM yang antara lain disebabkan rendahnya akses UMKM untuk mendapatkan Kredit atau Pembiayaan dari perbankan . Oleh karena itu perlu dilakukan kebijakan untuk lebih meningkatkan penyaluran dana perbankan kepada UMKM. Kebijakan peningkatan penyaluran dana perbankan terhadap UMKM tersebut dilakukan antara lain melalui bauran kebijakan terkait UMKM dengan 13
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
kebijakan makroprudensial mengenai giro wajib minimum berdasarkan loan to funding ratio, dan pemberian insentif bagi Bank Umum yang menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM . Untuk mendukung peningkatan Kredit atau Pembiayaan UMKM tersebut , diperlukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah . Masih terdapat kendala dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM yang antara lain disebabkan rendahnya akses UMKM untuk mendapatkan Kredit atau Pembiayaan dari Perbankan . Oleh karena itu , untuk lebih meningkatkan penyaluran Kredit Perbankan kepada UMKM dipandang perlu bauran kebijakan makroprudensial , yaitu kebijakan giro wajib minimum berdasarkan loan to funding ratio yang dikaitkan dengan pencapaian rasio kredit UMKM . Adapun materi pengaturan terhadapan Bank Indonesia ini : 1. Bank Umum wajib memberikan pembiayaan Kredit UMKM yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap . 2. Bank Umum konvensional harus menjaga rasio Kredit UMKM secara bulanan atas rasio Kredit UMKM sesuai tahapan yang telah di tentukan . 3. Pencapaian rasio pemberian Kredit UMKM Bank Umum Konvensional menjadi salah satu faktor untuk memperoleh insentif berupa kelonggaran batas atas loan to funding ratio target atau berupa pengurangan jasa giro.
Universitas Sumatera Utara
4. Pemberian insentif lain kepada Bank Umum yang menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM , berupa pelatihan kepada pejabat Kredit / Account Officer , pelatihan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, fasilitasi dalam pemanfaatan peningkatan Kredit ( Credit Rating ) untuk Usaha Kecil dan Usaha Menengah , dan publikasi serta pemberian penghargaan (Award ). 5. Bank Umum wajib menyampaikan laporan realisasi pembeian Kredit atau pembiayaan UMKM secara Online melalui Laporan Bulanan Bank Umum atau Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bank Umu Syariah dan Unit Usaha Syariah. 6. Apabila laporan secara Online untuk laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing belum tersedia , Bank Umum wajib menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline . 7. Bank Indonesia menetapkan batas waktu terkait dengan penyampaian laporan , keterlambatan penyampaian laporan , dan tidak menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline . 8. Bank Umum syariah yang tidak mencapai rasio Pembiayaan UMKM sesuai tahapan yang di tetapkan, dikenakan pembinaan berupa kewajiban menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku UMKM yang sedang dan /atau belum pernah mendapatkan Pembiayaan UMKM . 9. Bank Umum Syariah dikenakan sanksi administrative berupa teguran .
Universitas Sumatera Utara
10. Kantor cabang Bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran dikenakan Sanksi administrative berupa teguran tertulis apabila menyalurkan kredit UMKM secara tidak langsung selain melalui kerjasama pola executing . 11. Bank Umum yang terlambat menyampaikan Laporan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM pola executing secara offline dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp.1000.000,00 ( satu juta rupiah ) per hari kerja keterlambatan . 12. Bank yang tidak menyampaikan Laporan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM pola executing secara offline dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayaar sebesar Rp.30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah ) . 13. Pengenaan sanksi tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM . 14. Selain mengenakan sanksi di atas , Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada Otoritas Pengawas Bank untuk melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan nya.14 Adapun pengertian kredit ialah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau megadakan suatu pinjaman dengan suatu janji , pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. 15 Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia sebagaimana telah di atur didalam Undang – Undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa criteria adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat 14
Munir Fuady , Hukum Perbankan Modern , Bandung , Hlm 97.
15
Astiko , Manajemen Perkreditan , Yogyakarta : andi Offset , 1996 , Hlm 5.
Universitas Sumatera Utara
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Adapun Prinsip – prinsip Kredit : Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank / lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 6 C yaitu : a. Character ( kepribadian / Watak ) Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga. b. Capacity ( kemampuan ) Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. c. Capital ( modal ) Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank. d. Collateral ( jaminan )
Universitas Sumatera Utara
Collateral adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko. e.
Condition of Economic ( kondisi ekonomi )
Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. f. Constrain ( batasan atau hambatan ) Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan sesorang melakukan usaha di suatu tempat. Disamping formula 6 C di atas, masih ada prinsip kredit yang disebut 4 P, yaitu : a. Personality Personality yaitu penilaian bank tentang kepribadian peminjam seperti riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga ( istri / anak ), social standing ( pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan sebagainya ). b.
Purpose
Bank dalam menilai si peminjam mencari dara tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit, dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bak bersangkutan. c. Payment Untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentan prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu jumlahnya. d. Prospect Prospect yaitu harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan – perkembangan keadaan ekonomi atau usaha perdagangan
Universitas Sumatera Utara
sektor usaha debitor, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari earning power ( kekuatan pendapatan / keuntungan ) di masa lalu dan perkiraan masa akan datang. Adapun Jangka Waktu Kredit antara lain : Perbedaan jangka waktu kredit menurut peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama – lamanya satu tahun. Jadi pemakaiannya tidak melebihi satu tahun. 2. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun. 3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
B. TATA CARA PENGAJUAN KREDIT Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam pengajuan kredit pada pihak bank: 1. Cara pengajuan permohonan kredit kepada pihak bank: - Diajukan kepada kantor cabang pelaksana - Mengisi daftar isian yang formulirnya sudah disediakan kantor cabang pelaksana yang bersangkutan. - Memberikan keterangan lengkap dan benar(jujur) mengenai keadaan keuangan dan usaha pemohon. 2. Dokumen-dokumen yang paerlu dilampirkan dalam permohonan kredit - Akta pendirian perusahaan dan KTP - Ijin usaha (SIUP) - NPWP - Neraca dan penghitungan rugi/laba serta laporan aktivitas usaha
Universitas Sumatera Utara
- Proposal usaha 3. Tahap-tahap pemrosesan permohonan kredit setelah seorang pengusaha mengajukan permohonan kredit dan telah melengkapi segala dokumen yang dipersyratan maka kemudian pihak bank akan memproses permohonan tsb dengan tahapan sbg brikut :
1) Penelitian pendahuluan atas permohonan - Memenuhi persyaratan sbagai pemohon atau tidak - Pemohon kredit dapat dipercaya atau tidak - Pemohon memenuhi persyaratan pemohon atau tidak - Data dari pemohon lengkap atau tidak - Sektor usaha yang dibiayai sudah jenuh/belum - Pemohon termasuk daftar hitam/ kredit macet/ buakn - Sektor usaha / pemohon termasuk yang dapat dibiayai oleh bank/ tidak 2) Wawancara 3) Pemeriksaan ke tempat usaha 4) Meminta informasi mengenai pemohon dari bank 5) Penilaian atau analisis permohonan kredit meliputi: - ) Aspek umum yang terdiri dari : - Izin atau akta pendirian usaha - Pemilik modal - Pengalaman usaha
Universitas Sumatera Utara
- Informasi pihak ke 3 - ) Aspek manajemen yang terdiri dari : - Pengurus - Jumlah personalia - Jabatan rangkap di luar perusahaan - Pemohon berwenang atau tidak mengajukan permohonan kredit - Kerapian administrasi - Kebenaran data yang disimpan - ) Aspek pemasaran yang terdiri dari : - Jenis barang yang di pasarkan - Saluran distribusi - Posisi pemohon terhadap perantara - Rata-rata penjualan perbulan selama 6bulan terakhir - Cara pembayaran - Rencana penjualan yang akan datang - Pembagian (share) pembiayaan pemohon - Konsumen akhir dan daerah pemasaran - Rata-rata nilai kontak 3 tahun terakhir (khusus usaha konstruksi) - Nilai kontak yang sedang akan dilaksanakan (khusus usaha konstruksi) - ) Aspek teknik dan prosuksi/ pembelian yang terdiri dari : - Tempat usaha - Peralatan yang diperlukan
Universitas Sumatera Utara
- Keadaan peralatan - Biaya penambahan mesin/ peralatan bangunan - Rencana prosuksi rata-rata perbulan - Perbandingan rata-rata produksi dan rata-rata penjualan - Sumber bahan baku/ barang dagangan - Jalur pembelian - Cara pembayaran - Peralatan yang tersedia - Pengalaman atas jenis proyek yang akan dilaksanakan - Jadwal terima dan tingkat penyelesaian proyek - ) Aspek kekurangan yang terdiri dari : - Kalkulasi biaya (menguntungkan/tidak) - Analisis pengunaan dana - Analisis ratio, meliputi: likuiditas, aktivitas, rentabilitas 16
Setelah syarat-syarat ini terpenuhi, bank biasanya meminta jaminan. Jaminan yang diminta oleh bank untuk kredit pemilikan rumah biasanya adalah rumah yang akan dibeli tersebut. Pada kredit pemilikan mobil, mobil yang akan dibeli itulah yang biasa dijadikan jaminan. Sedangkan jaminan yang diminta untuk kredit usaha dan kredit serba guna, biasanya lebih bervariasi seperti tanah, rumah tinggal, ruko, apartemen, kendaraan, pabrik dan lain-lain. Jaminan yang kita ajukan biasanya dinilai kembali oleh tim 16
http://www.bi.go.id/id/tentang‐bi/uu‐bi.
Universitas Sumatera Utara
tersendiri dari bank. Apakah layak dijaminkan atau tidak. Ada juga bank yang menggunakan jasa penilai dari luar.
Universitas Sumatera Utara
