PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI PERUSAHAAN

49

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI PERUSAHAAN

CO NT OH

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Amin, bertempat tinggal di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Budi, Direktris PT. FORSA beralamat di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan SK Pengangkatan no. xxxx, Pihak Pertama pada saat ini adalah karyawan pada Pihak Kedua yang telah bekerja selama kurang lebih 5 (lima) tahun sejak tanggal empat bulan satu tahun dua ribu lima (04-01-2005), dengan jabatan terakhir sebagai Manajer Penjualan PT. FORSA dengan gaji sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan. Kedua belah pihak bersepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 : Maksud dan Jumlah Pinjaman Dalam rangka membeli tanah dan rumah yang terletak di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 15, Jakarta Barat, maka Pihak Pertama bermaksud meminjam uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan bersedia untuk meminjamkan uang tersebut kepada Pihak Pertama. Pasal 2 : Penyerahan Uang Pada saat perjanjian ini ditandatangani, Pihak Kedua telah menyerahkan uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh

BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

149

juta rupiah) kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama mengakui telah menerimanya dan perjanjian ini menjadi bukti sah penerimaan (kuitansi) atas uang tersebut.

CO NT OH

Pasal 3 : Pengakuan Hutang Dengan telah diterimanya uang sebagaimana disebut pada pasal 2 maka Pihak Pertama dengan ini mengakui bahwa pinjaman tersebut menjadi hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Pasal 4 : Jenis Pinjaman Jenis Pinjaman yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) adalah pinjaman tanpa dipungut bunga apa pun. Pasal 5 : Sistem Pegembalian Hutang 1. Dalam rangka mengembalikan seluruh pinjaman tersebut Pihak Pertama menyatakan bersedia gajinya setiap bulan dipotong oleh Pihak Kedua sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimulai sejak penerimaan gaji bulan dua tahun dua ribu sepuluh sampai dengan seluruh pinjaman tersebut terbayar lunas. 2. Pihak Pertama dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk memotong gaji Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini; surat kuasa mana tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak Pertama sampai seluruh hutang kepada Pihak Kedua lunas. 3. Dalam hal gaji Pihak Pertama atas satu dan lain alasan sehingga tidak cukup untuk membayar cicilan hutangnya kepada Pihak Kedua, sehingga diperlukan upaya penagihan maka seluruh biaya yang timbul termasuk fee pengacara dalam rangka pembayaran cicilan hutang tersebut seluruhnya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Pasal 6 : Hubungan Kerja Berakhir 1. Pengembalian cicilan secara berangsur sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) hanya berlaku apabila Pihak Pertama masih terikat hubungan kerja dengan Pihak Kedua. 150


CO NT OH

2. Dalam hal Pihak Pertama karena sebab apapun juga sehingga hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berakhir, sedangkan Pihak Pertama belum melunasi seluruh cicilan pembayaran hutangnya, maka selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Pihak Pertama berhenti bekerja pada Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib membayar lunas semua sisa hutangnya secara tunai sekaligus. Pasal 7 : Kelalaian Apabila Pihak Pertama lalai menjalankan kewajibannya, dan atau rumah dan tanah yang dimaksudkan dalam perjanjian ini disita atau dieksekusi untuk kepentingan pihak ketiga, dan atau Pihak Pertama diletakkan di bawah pengampuan (curatele) atau dinyatakan pailit dan atau karena sebab apapun juga Pihak Pertama kehilangan haknya untuk secara bebas mengurus harta kekayaannya, maka tanpa memerlukan suatu keputusan dari Pengadilan atau teguran Jurusita, Pihak Kedua berhak menuntut dari Pihak Pertama dengan segera dan sekaligus melunasi hutangnya. Pasal 8 : Kewajiban Ahli Waris Dalam hal Pihak Pertama meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sah yang akan mendapatkan warisan dari tanah dan rumah yang diperjanjikan dalam perjanjian ini berkewajiban untuk terlebih dahulu melunasi sisa hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Pasal 9 : Jaminan Hutang 1. Pihak Pertama dengan ini menyerahkan sebagai jaminan hutang berupa sertifikat hak milik tanah dan rumah milik Pihak Pertama No. xxx yang terletak di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat. 2. Terhadap Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak Kedua diberikan kuasa oleh Pihak Pertama untuk memakai, menempati, dan mendirikan bangunan di atas bidang tanah tersebut, dan Pihak Pertama menyatakan tidak akan menghalang-halangi Pihak Kedua untuk me-


151

nguasai tanah dan rumah tersebut apabila Pihak Pertama tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini.

CO NT OH

Pasal 10 : Surat Kuasa Surat Kuasa-Surat Kuasa yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sehubungan dengan perjanjian ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena meninggal dunianya Pihak Pertama atau karena sebab apapun juga. Pasal 11 : Penyelesaian Perselisihan 1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dan atau karena terjadi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-kententuan dalam perjanjian ini yang menimbulkan perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dan oleh karena itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memilih domisili yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 12 : Penutup 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan bahwa perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada tekanan serta paksaan dari pihak mana pun juga. 2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup untuk masing-masing pihak, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak Pertama

152

Amin

Pihak Kedua Budi


50

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU

CO NT OH

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), telah ditandatangani perjanjian pinjam-meminjam uang oleh dan antara: 1. Amin, beralamat di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama. 2. Budi, yang bertempat tinggal di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan bahwa: • Pihak Pertama telah meminjam dari Pihak Kedua sejumlah uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). • Bahwa dengan uang pinjaman dari Pihak Kedua tersebut di atas, Pihak Pertama telah membeli dari pihak ketiga se buah bangunan rumah tinggal berikut turutan dan pe karangannya yang terletak dalam daerah wilayah Jakarta Barat, setempat dikenal dengan Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 17, berikut dengan segala hak-hak dan kepentingan di atas sebidang tanah dimana didirikan bangunan/rumah tinggal tersebut. • Bahwa mengenai pinjaman uang tersebut dan sekalian mengenai pemberian jaminan atas bangunan rumah tinggal berikut dengan bidang tanahnya tersebut, kedua belah pihak bermaksud hendak menetapkannya dalam suatu perjanjian. • Maka berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, para pihak menerangkan bahwa yang satu dengan yang lain telah saling bermufakat dan bersetuju untuk dan dengan ini


153

CO NT OH

menetapkan perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 : Jumlah Pinjaman Pihak Pertama dengan ini telah meminjam dari Pihak Kedua uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dapat membeli dalam keadaan kosong bangunan rumah tinggal berikut dengan turutannya yang terletak di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 15, berikut dengan segala hak-hak dan kepentingankepentingan di atas bidang tanah tersebut. Pasal 2 : Penyerahan Uang Pihak Kedua telah menyerahkan uang sebagai pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Pihak Pertama pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dan Pihak Pertama menyatakan telah merimanya dengan perjanjian ini sebagai bukti penerimaan (kuitansi) yang sah. Pasal 3 : Bunga 1. Atas hutang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, Pihak Pertama dikenakan bunga setiap bulannya sebesar 1% (satu persen) oleh Pihak Kedua. 2. Yang dikenakan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah sisa hutang yang belum dibayar oleh Pihak Pertama. Pasal 4 : Sistem Pengembalian Pihak Pertama wajib membayar kembali hutangnya tersebut kepada Pihak Kedua dengan cara pembayaran angsuran sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal sepuluh (10) di tiap-tiap bulannya. Pasal 5 : Biaya Penagihan 1. Bilamana untuk pembayaran kembali atas segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian ini diperlukan tindakantindakan penagihan oleh Pihak Kedua maka segala biayabiaya penagihan itu baik di hadapan maupun di luar pengadilan semuanya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama. 154


2. Apabila Pihak Pertama lalai dalam membayar biaya-biaya penagihan yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka terhadap seluruh biaya-biaya tersebut juga dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) per hari sampai seluruh penagihan tersebut lunas terbayar.

CO NT OH

Pasal 6 : Pengembalian 1. Apabila Pihak Pertama karena sebab apapun juga lalai atau ingkar dari perjanjian ini sedangkan masih ada hutang yang belum lunas dibayar oleh Pihak Pertama, maka selambatlambatnya dalam waktu dua bulan terhitung semenjak tanggal jatuh tempo, Pihak Pertama wajib membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dilunasi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. 2. Yang digolongkan sebagai kelalaian atau ingkar janji Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, bilamana : a. Pihak Pertama tidak atau lalai memenuhi salah satu kewajibannya yang ditetapkan dalam perjanjian ini b. Terhadap Pihak Pertama diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk diletakkan di bawah pengampuan atau untuk dinyatakan pailit c. Bilamana harta kekayaan dari Pihak Pertama terutama bangunan rumah tinggal berikut dengan bidang tanahnya disita atau bilamana terhadap Pihak Pertama dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran kepada Pihak Kedua d. Bilamana Pihak Pertama meninggal dunia Pasal 7 : Jaminan Untuk menjamin pembayaran kembali yang tertib dan sebagaimana mestinya atas segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian ini masih terutang oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, berikut dengan ongkos-ongkos lainnya serta biaya-biaya penagihan, maka akan dibuat sebuah perjanjian tersendiri dimana Pihak Pertama akan menyerahkan sebagai jaminan kepada Pihak Kedua sebuah bangunan rumah tinggal milik Pihak Pertama terbuat dari dinding tembok lantai


155

ubin dan atap genteng terletak di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 17, Jakarta Barat, didirikan di atas sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m2, persil No. xxx Blok A jenis klaster No. xxxx tertanggal 20 Mei 2007 demikian berikut dengan segala hak dan kepentingan yang sekarang atau di kemudian hari akan diperoleh Pihak Pertama atas sebidang tanah tersebut di atas.

CO NT OH

Pasal 8 : Kuasa 1. Pihak Pertama dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk mengambil dan menguasai rumah dan tanah serta turutannya sebagaimana disebut pada pasal 7 untuk menjual atau melakukan lelang atau memiliki sendiri atas benda jaminan tersebut dalam rangka melunasi hutang Pihak Pertama. 2. Kuasa yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua di dalam atau berdasarkan perjanjian ini, merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena meninggal dunianya Pihak Pertama atau karena sebab apapun juga. Pasal 9: Force Majeure 1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk merundingkan kembali perjanjian ini. 2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 10 : Penyelesaian Perselisihan 1. Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari perjanjian ini maka kedua

156


CO NT OH

belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. 2. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan tersebut maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia dan oleh karena itu kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasal 11: Lain-Lain Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk surat menyurat dan atau addendum perjanjian yang ditanda tangani oleh para pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 12: Penutup Perjanjian pinjam-meminjam ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama Amin Saksi 1. Siti 2. Rudi

51

Pihak Kedua Budi

PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), telah ditandatangani perjanjian pengakuan utang oleh dan antara: 1. Amin, pegawai pada PT. FORSA, bertempat tingal di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat, yang bertindak


157

untuk dan atas nama diri sendiri; selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Budi, bertempat tinggal di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa PT. FORSA berkedudukan di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 15, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

•

•

•

CO NT OH

•

Para pihak menerangkan terlebih dahulu: Bahwa Pihak Pertama pada saat ini adalah pegawai pada Pihak Kedua sebagaimana tercatat dalam SK No. xxxx. Bahwa dengan uang pinjaman dari Pihak Kedua, Pihak Pertama telah membeli dari pihak ketiga sebuah bangunan rumah tinggal, berikut turutannya dan pekarangannya, terletak dalam daerah wilayah Jakarta Selatan dikenal sebagai jalan Kelengkeng No. 2 Jakarta Selatan, berikut dengan segala hak-hak dan kepentingan di atas sebidang tanah dimana didirikan bangunan/rumah tinggal tersebut, dengan harga sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) termasuk biaya-biaya untuk pengosongannya. Bahwa mengenai pinjaman uang tersebut dan sekalian mengenai pemberian jaminan atas bangunan rumah tinggal berikut dengan bidang tanahnya tersebut, kedua berkala pihak bermaksud hendak menetapkannya dalam suatu perjanjian. Maka berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, para pihak menerangkan bahwa yang satu dengan yang lain telah saling bermufakat dan bersetuju untuk menetapkan perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Pihak Pertama dengan ini mengakui telah benar-benar dengan sah berhutang kepada Pihak Kedua, uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu disebabkan karena Pihak Pertama telah menerima secara pinjaman dari Pihak Kedua jumlah uang tersebut di atas untuk dapat membeli dalam keadaan kosong bangunan rumah tinggal berikut dengan turutannya yang terletak di wilayah Jakarta Selatan dikenal

158


sebagai Jl. Kelengkeng No. 2 Jakarta Selatan, berikut dengan segala hak-hak dan kepentingan-kepentingan di atas sebidang tanah dimana didirikan bangunan rumah tinggal tersebut. Pasal 2 Pihak Pertama dibebaskan oleh Pihak Kedua dari kewajiban membayar bunga atas seluruh hutangnya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

CO NT OH

Pasal 3 1. Pihak Pertama wajib membayar hutangnya kepada Pihak Kedua dengan sistem pemotongan gaji sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan; pemotongan mana untuk pertama kali akan dilakukan oleh Pihak Kedua pada bulan dua tahun dua ribu sepuluh sampai dengan lunas hutangnya. 2. Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk melakukan pemotongan sebagaimana ditentukan, setiapkali Pihak Pertama menerima gaji setiap bulan dari Pihak Kedua dan selanjutnya memperhitungkan pemotongan tersebut dengan segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian ini oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Pasal 4 Apabila gaji Pihak Pertama tidak cukup untuk membayar kewajibannya berdasarkan perjanjian ini sehingga diperlukan tindakan-tindakan penagihan oleh Pihak Kedua, maka segala biaya penagihan itu baik di hadapan maupun di luar pengadilan termasuk biaya dan upah dari kuasa Pihak Kedua yang ditugaskan untuk melakukan penagihan, semuanya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama Pasal 5 Bilamana Pihak Pertama karena sebab apapun juga berhenti atau dianggap berhenti bekerja pada Pihak Kedua, sedangkan apa yang berdasarkan perjanjian ini masih terhutang oleh Pihak Pertama belum dibayar lunas, maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung semenjak tanggal dan hari Pihak Pertama berhenti atau dianggap berhenti beBUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

159

CO NT OH

kerja pada Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib membayar lunas apa yang berdasarkan perjanjian ini masih terhutang kepada Pihak Kedua. Pasal 6 Jika Pihak Pertama menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam pasal 3 dari perjanjian ini, maka Pihak Kedua berhak tanpa memerlukan suatu keputusan dari pengadilan atau teguran juru sita, menuntut dari Pihak Pertama dengan segera dan sekaligus, tanpa pemotongan atau pun hak kompensasi apapun juga, segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian ini masih terhutang oleh Pihak Pertama, bilamana: 1. Pihak Pertama tidak atau lalai memenuhi salah satu kewajibannya yang ditetapkan dalam perjanjian ini. 2. Terhadap Pihak Pertama diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk diletakkan di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. 3. Harta kekayaan dari Pihak Pertama, terutama bangunan rumah tinggal disita atau bilamana terhadap Pihak Pertama melalui instansi yang berwenang dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang. 4. Pihak Pertama meninggal dunia. Pasal 7 1. Untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya atas segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian ini masih terhutang oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berikut dengan ongkos-ongkos lainnya maka Pihak Pertama akan menyerahkan jaminan kepada Pihak Kedua berupa sebuah bangunan rumah tinggal milik Pihak Pertama. 2. Bangunan rumah tinggal milik Pihak Pertama sebagaimana disebut pada ayat 1 terbuat dari dinding tembok, lantai ubin dan atap genteng terletak di wilayah Jakarta Selatan dikenal dengan Jalan Kelengkeng No. 2 Jakarta Selatan didirikan di atas sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m2 sesuai sertifikat terlampir. Demikian berikut dengan segala hak dan kepentingan yang sekarang atau di kemudian hari akan diperoleh/dimiliki Pihak Pertama atas bidang tanah tersebut. 160


CO NT OH

Pasal 8 Kuasa yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini, merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari pengakuan hutang, pemberian kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena meninggal dunianya Pihak Pertama atau karena sebab apapun juga. Pasal 9 Bilamana dalam perjanjian ditetapkan suatu jangka waktu tertentu bagi Pihak Pertama untuk melaksanakan suatu kewajiban terhadap Pihak Kedua, maka lewatnya jangka waktu yang ditentukan itu saja telah nerupakan bukti yang sah dan cukup bahwa PihakPertama telah lalai. Pasal 10 Mengenai pengakuan hutang dalam perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 11 Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk surat menyurat dan atau addendum perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 12 Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tanpa ada paksaan dari manapun juga. Pihak Pertama

Amin

Saksi: 1. Siti

Pihak Kedua

Budi

2. Rudi


161

52

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANAH

CO NT OH

Pada hari ini Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Pekerjaan : Wiraswasta Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Pekerjaan : Karyawan Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan selanjutnya disebut Pihak Kedua. Kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Pinjam Meminjam Tanah dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Pihak Pertama bermaksud meminjamkan sebidang tanah kepada Pihak Kedua dengan luas lebih kurang 150 m2 yang terletak di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 15, Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : SDN Jaya 01 Timur : Puskesmas Jaya Selatan : Jl. Jaya II Barat : rumah Bpk. Edy Pasal 2 Tanah yang dimaksud dalam perjanjian ini dipinjamkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang akan digunakan oleh Pihak Kedua untuk menaruh barang-barang milik Pihak Kedua. Pasal 3 1. Pihak Pertama telah menyerahkan tanah tersebut untuk dipinjamkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua me162


ngakui telah menerimanya sebagai tanah pinjaman dalam keadaan baik. 2. Pihak Pertama dengan ini mengakui bahwa tanah yang dipinjamkan kepada Pihak Kedua tanpa dikenakan biaya atau uang sewa tanah.

CO NT OH

Pasal 4 Pihak Kedua wajib memelihara tanah dan semua benda yang ada di atas tanah yang dipinjamkan oleh Pihak Pertama dengan baik, selama tanah tersebut dipakai oleh Pihak Kedua.

Pasal 5 1. Pihak Kedua tidak diperkenankan meminjamkan tanah maupun benda yang ada di atas tanah tersebut kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. 2. Pihak Kedua dilarang mengganti sebagian atau seluruh benda apapun yang ada di atas tanah tersebut tanpa persetujuan Pihak Pertama. 3. Pihak Kedua selama meminjam tanah tersebut tidak diperbolehkan mengubah konstruksi, pintu masuk dan/atau pembatas di sekeliling tanah tersebut. Pasal 6 Perjanjian ini berlaku selama tiga bulan, dimulai pada saat perjanjian ini ditandatangani sampai tanggal tiga bulan empat tahun dua ribu sepuluh (03-04-2010).

Pasal 7 1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat akan merundingkan kembali perjanjian ini. 2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.


163

Pasal 8 Jika terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, para pihak sepakat untuk meyelesaikan masalah ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat; apabila kata mufakat tidak tercapai maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum.

CO NT OH

Pasal 9 Dalam kaitannya dengan perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 10 Perjanjian Pinjam meminjam tanah ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama

Amin

Saksi : 1. Siti

53

Pihak Kedua Budi

2. Rudi

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM RUMAH

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), di Jakarta, telah ditandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Rumah oleh dan antara: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Pekerjaan : Wiraswasta Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut Pihak Pertama.

164


2.

Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Pekerjaan : Karyawan Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

CO NT OH

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Pinjam meminjam Rumah dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Pihak Pertama bermaksud meminjamkan rumah yang terletak di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 15, Jakarta Barat, sebagaimana tercatat dalam sertifikat dan IMB terlampir kepada Pihak Kedua. Pasal 2 Pihak Pertama menyatakan bersedia meminjamkan rumah kepada Pihak Kedua dalam keadaan baik. Pasal 3 Pihak Kedua hendak menggunakan rumah tersebut sebagai sekretariat Yayasan Lembaga Sosial dan menampung anak-anak jalanan sebagai rumah singgah Pasal 4 Perjanjian ini berlaku dimulai pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, hingga dua tahun kemudian. Pasal 5 Pihak Pertama menyerahkan rumah kepada Pihak Kedua dalam keadaan tidak berpenghuni (kosong) dan rumah tersebut telah siap untuk digunakan sesuai dengan perjanjian ini. Dan akan diambil kembali oleh Pihak Pertama setelah dua tahun kemudian, yaitu pada tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu dua belas (03-01-2012). Pasal 6 1. Pihak Pertama menyatakan kepada Pihak Kedua bahwa rumah yang dipinjamkan tidak dikenakan biaya apapun 2. Pihak Kedua hanya diwajibkan oleh Pihak Pertama untuk membayar semua rekening tagihan untuk rumah tersebut yakni rekening listrik, air, dan telepon. BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

165

Pasal 7 Pihak Kedua selama meminjam rumah tersebut harus memelihara rumah tersebut, beserta isinya (perabotnya dengan baik) sebagaimana layaknya seorang tuan rumah yang jujur, dan menggunakan rumah tersebut sesuai dengan isi perjanjian.

CO NT OH

Pasal 8 Pihak Kedua tidak diperkenankan meminjamkan rumah dan perabotnya kepada Pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama. Pasal 9 Pihak Kedua dilarang memindahkan sebagian atau seluruh perabot ke tempat lain dari rumah tersebut tanpa persetujuan Pihak Pertama. Pasal 10 Dalam memakai rumah yang dipinjam tersebut Pihak Kedua tidak diperkenankan mengubah konstruksi dari rumah tersebut Pasal 11 Daya listrik yang telah tersedia di rumah tersebut tidak diperkenankan untuk ditambah atau dikurangi oleh Pihak Kedua tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. Pasal 12 1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menanggung kerugiannya masing-masing. 2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, sabotase, blokade, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan di luar ke mampuan manusia. Pasal 13 Semua biaya perbaikan rumah dan perabotnya yang rusak karena kelalaian Pihak Kedua selama dipinjam oleh Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

166


CO NT OH

Pasal 14 Jika terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, yang berkaitan dengan perjanjian ini para pihak sepakat untuk meyelesaikan masalah ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila kata mufakat tidak tercapai maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara hukum dan karena itu kedua belah pihak memilih domisili yang tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 15 Perjanjian Pinjam Meminjam Rumah ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama Amin Saksi : 1. Siti

54

Pihak Kedua Budi

2. Rudi

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM KENDARAAN

Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Pekerjaan : Wiraswasta Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut Pihak Pertama.


167

2.

Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03 Rw 04 No. 08, Jakarta Pusat Pekerjaan : Karyawan Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

CO NT OH

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Pinjam meminjam Kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Pihak Pertama meminjamkan kendaraan bermotor roda dua dengan No. Pol. xxxx, Merek xxx, Tipe xxxx, sebagaimana tercatat dalam BPKB kepada Pihak Kedua. Pasal 2 Pihak Pertama meminjamkan kepada Pihak Kedua kendaraan tersebut tanpa adanya unsur paksaan dari Pihak Kedua. Pasal 3 Pihak Pertama meminjamkan kendaraan bermotor roda dua untuk dipakai selama tiga bulan, sejak tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh hingga tanggal tiga bulan empat tahun dua ribu sepuluh, untuk tujuan mengantar paket kiriman hari raya. Pasal 4 • Pihak Pertama menyerahkan kendaraan kepada Pihak Kedua dalam keadaan baik dan siap digunakan oleh Pihak Kedua. • Pihak Pertama memberi pinjaman kendaraan kepada Pihak Kedua tanpa dikenakan biaya apapun. Pasal 5 • Pihak Kedua wajib memelihara kendaraan roda dua, selama kendaraan tersebut digunakan oleh Pihak Kedua. • Segala biaya yang diperlukan untuk perawatan kendaran tersebut selama jangka waktu Peminjaman menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. Pasal 6 1. Pihak Kedua wajib memelihara suku cadang dan assesoris dari kendaraan roda dua tersebut seperti semula, sebelum

168


CO NT OH

dipinjamkan kepada Pihak Kedua. 2. Pihak Kedua diwajibkan untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita karena kendaraan tersebut rusak berat yang diakibatkan karena kelalaian Pihak Kedua. Pasal 7 1. Pihak Kedua tidak diperkenankan meminjamkan kendaraan roda dua tersebut maupun asessorisnya kepada Pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama. 2. Pihak Kedua dilarang mengganti sebagian atau seluruh assesoris maupun suku cadang kendaraan roda dua tersebut tanpa persetujuan Pihak Pertama. 3. Pihak Kedua tidak diperkenankan mengubah letak atau memodifikasi kendaraan tersebut tanpa persetujuan dari Pihak Pertama. Pasal 8 Pihak Kedua bersedia mengganti kendaraan roda dua tersebut dengan kendaraan yang merek dan typenya sama apabila selama dalam jangka waktu Peminjaman kendaraan tersebut hilang, rusak berat dan atau terbakar. Pasal 9 Jika terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, para pihak sepakat untuk meyelesaikan masalah ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila musyawarah tercapai maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara hukum. Pasal 10 1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menanggung kerugiannya masing-masing. 2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, blokade, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.


169

Pasal 11 Dalam kaitannya dengan perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

CO NT OH

Pasal 12 Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama Amin Saksi: 1. Siti 2. Rudi

170

Pihak Kedua Budi


BAB 5 PERJANJIAN PINJAM PAKAI

BUKU PINTAR MEMBUAT

PERJANJIAN / KONTRAK

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI PERUSAHAAN

Recommend Documents