PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA JAYAPURA

64

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA JAYAPURA Oleh : EKLAFINA K. MOFU Mahasiswa Program Strata Satu Fakultas Hukum Universitas YAPIS Papua

ABSTRAK Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang atau kredit di koperasi gotong royong di kota jayapura dan untuk mengetahui permasalahan yang ada sehubungan dengan perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi tersebut. Dengan demikian, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa Dalam Melakukan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Gotong Royong Kota Jayapura. Menjalankan usaha simpan pinjam, yang bertujuan untuk membantu para anggotanya dalam memperoleh pinjaman uang. Kekhususan dari perjanjian kredit antara koperasi dengan para anggotanya, yaitu pemberian kredit oleh koperasi bersifat cepat, mudah dan dengan bunga yang ringan. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, bahwa perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi Gotong Royong di kota jayapura pada umumnya adalah bersifat tertulis , yang mana dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam itu terjadi sejak saat persyaratan yang di minta oleh pihak koperasi kepada pihak nasabah lengkap dan tepat. Dengan adanya peningkatan kontribusi keuangan dan pemanfaatan terhadap jasa pelayanan, maka tingkat partisipasi anggota juga akan meningkat. Jika tingkat partisipasi anggota meningkat, akan mendorong peningkatan kinerja koperasi serba usaha (KSU) unit usaha simpan pinjam karyawan pemerintah daerah Kota Jayapura danPerlunya upaya untuk memperkecil bunga pinjaman dan biaya administrasi. Kata Kunci: Perjanjian, Pinjam Meminjam, Uang, Koperasi Simpan Pinjam

PENDAHULUAN Koperasi sebagai lembaga dimana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri (self help), percaya pada diri sendiri (self reliance), dan kebersamaan (cooperation) akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya. Konsepsi demikian mendudukkan koperasi sebagai badan usah yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA

65

ekonomis yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat secara luas. Pada era Orde Baru (Orba), pembangunan koperasi sangat signifikan. Diwarnai oleh kesuksesan gerakan para petani di pedesaan-pedesaan yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi tampil sebagai lokomotif perekonomian desa, antara lain dalam penyaluran sarana produksi pertanian (saprotan), prosesing hasil pertanian hingga kegiatan pemasaran ke Bulog dan pasaran umum. Selain itu, koperasi juga telah mulai aktif dalam bidang usaha peternakan, perikanan, jasa distribusi/konsumen, dan simpan pinjam/perkreditan. Kegiatan koperasi tersebut sudah diterima keberadaannya oleh masyarakat sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Berdasarkan fenomena yang terjadi selama ini, sudah banyak jumlah koperasi yang berdiri utamanya di pedesaan. Misalnya, KUD dan Kopersi Simpan Pinjam (KSP) yang mampu memposisikan diri sebagai lembaga dalam program pengadaan pangan nasional serta pengelolaan dan penyaluran keuangan kepada masyarakat. Pendirian koperasi di desa umumnya disambut baik oleh warga dengan harapan agar dapat meningkatkan perekonomian desa. Jayapura merupakan salah satu kota yang memiliki penduduk cukup padat di bandingkan kota-kota lain yang ada di provinsi Papua. Oleh sebab itu banyak kendala yang terjadi. adanya pertambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi taraf hidup yang semakin meningkat, keadaan lingkungan, dan tingkat kebudayaan yang meningkat maka, memberi dampak pada kebutuhan terbatas, sehingga pendapatan yang di peroleh relatif terbatas pula buat masyarakat. Hal ini yang sangat di rasakan oleh para pegawai negeri sipil. Di samping mengabdi untuk negara dan hidup di tengah-tengah masyarakat karena tuntutan profesi yang harus di jalaninya, bekerja untuk kehidupan ekonominya. Dengan gaji yang pas-pasan di samping untuk memenuhi kehidupan sehari-hari para pegawai negeri sipil kadang-kadang juga memenuhi kebutuhan lain yang mendadak dan memerlukan dana yang tidak sedikit. Misalnya kebutuhan untuk membangun rumah, biaya perawatan rumah sakit jika ada anggota keluarga yang sakit, biaya pendidikkan anak atau untuk membuka usaha sampingan yang memerlukan modal yang tidak sedikit. Mengatasi masalah tersebu maka adanya koperasi sebagai lembaga pemberi kredit sangatlah di perlukan untuk meningkatkan usaha atau mencukupi kebutuhan hidupnya. Di samping lembaga lain seperti Bank, Pengadilan, koperasi sebagai urat nadi Perekonomian Bangsa Indonesia. Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya secara umum koperasi di pahami sebagai perkumpulan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. Dalam mengembangkan koperasi maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai pendidikkan berkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Dengan demikian koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggota memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA

66

uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari pada anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya. Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manager, dan yang paling penting rapat anggota. Dasar hukum keberadaan koperasi di indonesia adalah pasal 33 UndangUndang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut pasal 1 UndangUndang nomor 25 tahun 1992: “Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perjanjian pinjam meminjam merupakan acuan dari perjanjian kredit, pengertian perjanjian pinjam meminjam menurut pasal 1754 KUH perdata yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.” Berdasarkan hal tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak jaminan tertentu dan kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu sehingga dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam sama pengertiannya dengan pengertian kredit. Sesuai dengan hal tersebut salah satu caranya dengan cara mengajukan pinjaman uang kepada koperasi atau yang di kenal dengan pinjaman kredit , kata kredit berasal dari Romawi “Credere” artinya percaya Atau dalam bahasa latin “Creditum yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi. ketentuan mengenai perjanjian kredit diatur dalam pasal 1 angka II Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yaitu : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga. Dalam membuat perjanjian kredit terdapat berbagai judul dalam praktek perbankan tidak sama, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit dan lain sebagainya. Meskipun judul dari perjanjian pinjam meminjam uang itu berbeda tetapi secara yuridie isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman uang. Bertitik tolak dari pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi gotong royong merupakan sebuah badan usaha yang lahir atas dasar kesamaan aktivitas dan tujuan bersama. Koperasi gotong royong di bentuk sebagai koperasi primer dan juga sebagai koperasi sekunder yang sejajar

JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA

67

dengan koperasi-koperasi pegaiwai yang lain di bawah naungan PKPRI ( Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia 1. Koperasi gotong royong dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Selain itu koperasi gotong royong juga berupaya menghindarkan para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam uang pada Koperasi Gotong Royong di kota Jayapura ? 2. Apakah permasalahan-permasalahan simpan pinjam yang timbul pada Koperasi Gotong Royong di kota Jayapura ? METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) tipe penelitian yaitu sebagai berikut: 1. Penelitian hukum Normatif, dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji data kepustakaan untuk menemukan azas-azas hukum positif dan lebih difokuskan pada ketentuan perundang-undangan dan hukum perjanjian dan simpan pinjam yang berhubungan dengan objek penelitian. 2. Penelitian hukum empiris yang orientasinya kepada studi lapangan dengan mengandalkan pengamatan dan wawancara terhadap pihak informan dan responden yang telah di seleksi sesuai kebutuhan obyek penelitian berdasarkan pedoman wawancara yakni perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam di kota Jayapura. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Istilah Perjanjian Mengenai istilah dan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia yang berasal dari istilah belanda sebagai sumber aslinya sampai saat ini belum ada kesamaan dan kesatuan dalam menyalin ke dalam bahasa Indonesia, dengan kata lain belum ada kesatuan terjemahan untuk satu istilah asing ke dalam istilah teknis yuridis dari itilah Belanda ke dalam istilah Indonesia. Para ahli hukum perdata indonesia menerjemahkan atau menyalin istilah perjanjian yang berasal dari istilah belanda di dasarkan pada pandangan dan tinjauan masing-masing, ada yang menggunakan istilah verbentenis dan overeenkomst.

1

Affifi Faia 1994, pemasaran internasional, Cetakan pertama, Jakarta, h. 11 JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA

68

Menurut R.subekti dalam menggunakan istilah perikatan untuk verbintenis, Soedian Kartohadiprodjo, menggunakan istilah hukum perikatan sebagai terjemahan dari Hetverbintenissenrecht, dan R Wirjono prodjodikoro, memakai istilah Hetverbintenissenrecht, sebagai terjemahan dari hukum perjanjian bukan hukum perikatan. 2 Pengertian Perjanjian Pengertian perjanjian adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, bhwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum ketika seorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap seorang atau lebih. Perjanjian juga dapat diartikan suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada seorang lain, atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal-hal yang diperjanjikan adalah : 1. Perjanjian member atau menyerahkan Sesutu barang (jual-beli, tukarmenukar, sewa-menyewa dan lain sebagainya) 2. Perjanjian berbuat sesuatu (perjanjian perburuan dan lain sebagainya) 3. Perjanjian tidak berbuat sesuatu (untuk kepentingan umum) Perjanjian terdiri dari tiga macam yaitu perjanjian obligatoir, perjanjian campuran, dan perjanjian non-obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian ketika mengharuskan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu misalnya 3: 1. Penyewa wajib membayar sewa 2. Pembeli wajib menyerahkan barangnya 3. Majikan harus memberikan upah Pengertian perjanjian Menurut KUHPerdata pengaturan tentang kontrak diatur terutama di dalam KUH Perdata Burgerlijk Wetboek (BW) dan seterusnya di sebut BW, tepatnya dalam buku III, di samping mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undangundang misalnya tentang perbuatan melawan hukum. Dalam KUH Perdata terdapat aturan umum yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu saja (perjanjian khusus) yang namanya sudah di berikan undang-undang. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian di akui dan mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat, yakni : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya arti orang-orang membuat perjanjian tersebut harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang di buat dan juga sepakat mengenai syarat-syarat lain untuk mendukung sepakat mengenai hal-hal yang pokok. 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian Cakap artinya orang membuat perjanjian itu harus cakap menurut hukum seseorang yang telah dewasa atau 2 3

subekti, 1978, Hukum Perjanjian Indonesia, Sinar Grafika Jakarta cetakan ke dua h. 34 Ibid.h.57 JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA

69

akhil balik, sehat rohani dan jasmani dianggap cakap menurut hukum sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Sedangkan orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum di tentukan dalam pasal 1330 KHUPerdata, yaitu : a. Orang-orang yang belum dewasa ( belum 21 tahun ) b. Orang-orang yang dibawah pengampunan c. Orang perempuan yang dalam hal-hal yang di tetapkan oleh Undangundang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah di larang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Ketentuan point c ini telah di koreksi oleh mahkamah Agung melalui surat edaran No.3111963 tanggal 4 agustus 1963 yang di tujukan kepada ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Bahwa perempuan cakap sepanjang memenuhi syarat telah dewasa dan tidak di bawah pengampunan. 3. Mengenai hal atau objek tertentu Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang di pejanjikan itu harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa di tetapkan. 4. Suatu sebab (causal) yang halal Artinya, suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal atau yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Kriteria atau ukuran sebab yang halal adalah sebagai berikut : a. Perjanjian yang di buat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang b. Perjanjian yang di buat tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan c. Perjanjian yang di buat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum Syarat pertama dan kedua di sebut sebagai syarat subyektif karena menyangkut dengan orang-orang atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Orang-orang atau pihak-pihak ini sebagai yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat ke tiga dan ke empat di sebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut mengenai obyek yang di perjanjikan orang-orang atau pihak-pihak yang membuat perjanjian.4 Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu di batalkan (canceling) oleh salah satu pihak yang tidak cakap dapat di batalkan oleh salah satu pihak dapat melakukan pembatalan atau tidak melakukan pembatalan. Apabila salah satu pihak tidak membatalkan perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut maka perjanjian yang di buat tetap sah. Yang di maksud dengan pihak yang membatalkan disini adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum, yaitu orang tuanya atau walinya atau orang yang tidak cakap itu apabila suatu saat menjadi cakap atau orang yang membuat perjanjian itu bila saat membuat perjanjian tidak bebas atau karena tekanan atau pemaksaan. Apabila syarat ke tiga yakni mengenai hal atau obyek tertentu dan yang ke empat yakni suatu sebab (causal) yang halal tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (null and void). Batal demi hukum artinya perjanjian yang di buat oleh para pihak tersebut sejak awal di anggap tidak pernah ada. Jadi

4

Ibid. h.46 JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA

70

para pihak yang tidak terikat dengan perjanjian itu sehingga masing-masing pihak tidak dapat menuntut perjanjian sebagai dasar hukum tidak ada sejak semula. 5 Pengertian Koperasi Kata "Koperasi" berasal dari bahasa Inggris "Coorperation" yang terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu "Co" yang sama artinya Bersama dan "Operation" yang artinya bekerja. Jadi secara harfiah koperasi berarti bekerja sama. Koperasi dapat didefinisikan sebagai asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan kegiatan ekonomi koperasi (usaha koperasi) atas dasar prinsip-prinsip koperasi, nilai jatidiri koperasi sehingga mendapat manfaat yang lebih besar dengan biaya yang lebih rendah melalui usaha bersama yang dimodali, dikelola dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Secara koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka,melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Terdapat dua unsur yang paling berkaitan satu sama lain dalam koperasi setidaktidaknya. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Adapun jenis-jenis Koperasi sebagai berikut : 1. Koperasi Primer Adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang orang. 2. Koperasi Sekunder Adalah meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan /atau koperasi sekunder. 3. Koperasi Simpan Pinjam koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. 4. Tabungan Koperasi Simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati antara penabung dengan menggunakan buku tabungan koperasi6. Pengertian Simpan Pinjam a. Simpan Dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi, dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. b. Pinjam Penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. c. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 5 6

Subekti, Pokok-Pokok Perjanjian, Djambatan, Jakarta, 2007. h.127 RT Sutantya Raharja Hadi Kusuma, 2000, Hukum Koperasi Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Cetakan Ke empat, h. 89 JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA

71

d.

Kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Simpanan berjangka Simpanan di koperasi yang penyentorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan dengan koperasi yang bersangkutan.

Gambaran Umum Tentang Koperasi Gotong Royong Koperasi gotong royong di kota Jayapura beranggotakan seluruh karyawan yang ada, mulai dari direktur sampai dengan satpam atau cleaning service. Jumlah anggota yang ada untuk kantor pusat kurang lebih sekita 1.500 orang. Untuk menjadi anggota di koperasi gotong royong Kota Jayapura ini hal pertama yang harus dilakukan adalah registrasi menjadi anggota koperasi, sehingga namanya terdaftar dalam database Koperasi. 7 Selanjutnya untuk menjadi anggota koperasi maka anggota koperasi harus melakukan : 1. Simpanan Wajib Simpanan Wajib adalah simpanan yang setiap bulan harus disetor kepada pihak koperasi melalui SDM. Besar simpanan wajib bervariasi tergantung pada tingkat dan jabatan anggota tersebut sebagai karyawan Koperasi gotong royong di kota Jayapura. 2. Simpanan Pokok Simpanan Pokok adalah simpanan yang wajib dilakukan oleh anggota dan hanya dilakukan satu kali selama menjadi anggota di koperasi tersebut. Besar biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota tersebut sebesar Rp. 100.000,- dan tidak akan diminta lagi selama menjadi anggota. 3. Simpanan Wajib Khusus Simpanan Wajib Khusus sebenarnya hampir sama dengan simpanan pokok, yaitu hanya harus dilakukan satu kali selama menjadi anggota. Besar simpanan ini Rp. 150.000,-. 4. dan Simpanan Lainnya Selain simpanan diatas ada beberapa jenis simpanan lagi yang tersedia di koperasi gotong royong Kota Jayapura antara lain : 1. Simpanan Berjangka yaitu simpanan yang pada dasarnya hampir sama dengan deposito di Bank. Perbedaannya ada pada siapa yang melakukan simpanan tersebut. Pada bank deposito dilakukan oleh nasabah, sedangkan pada simpanan berjangka dilakukan oleh anggota koperasi. Untuk simpanan berjangka setoran awal minimum sebesar Rp. 5.000.000,- dan untuk jangka waktu simpanan bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Sedangkan untuk bunganya tergantung pada jangaka waktu yang akan dipilih, untuk simpanan 1-3 bulan diberikan bunga sebesar 5%, sedangakan 7

wawancara dengan Hartono sebagai menejer Koperasi Gotong Royong Waena Kota Jayapura 6 Januari 2013 JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA

72

untuk simpanan 6-12 bulan diberikan bunga sebesar 5,5%. Simpanan ini memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan deposito. Yakni pada saat anggota koperasi yang memiliki simpanan ini memerlukan dana dan ingin mencairkan simpanan tersebut sebelum jatuh tempo maka anggota tidak akan dikenakan biaya finalty yang biasanya pada sistem deposito akan diberlakukan sistem tersebut. 2. Simpanan Sukarela yaitu simpanan yang bersifat sukarela yakni tidak dipaksakan kepada anggota akan menyimpan berapa besar setiap bulannya. Dalam simpanan ini anggota harus menyetorkan uangnya sendiri, bukan seperti simpanan pokok yang akan di potong otomatis oleh pihak SDM. Simpanan ini salah satu penambah permodalan koperasi8. Penjelasan mengenai pinjaman-pinjaman tersebut antara lain untuk pinjaman setiap koperasi akan memiliki kebijakannya tersendiri yang mungkin akan berbeda dengan unit koperasi lainnya. Sedangkan untuk unit pinjaman yang ada di koperasi Gotong Royong kota Jayapura juga berlaku hal yang sama, unit koperasi ini memiliki kebijakan-kebijakan mungkin akan berbeda. Seperti : 1. Untuk koperasi Gotong Royong kota Jayapura hanya memberikan pinjaman kepada anggotanya yang telah bergabung minimal 1 tahun. Kebijakan ini berlaku untuk semua anggota dan tidak memandang jabatan atau level. 2. Besar pinjaman dapat bervariasi, bergantung pada jabatan atau level di dalam bank, serta lama keanggotaan. 3. Untuk jaminan atas pinjaman pada koperasi Gotong Royong adalah simpanan, gaji serta tunjangan yang dimiliki anggota yang bersangkutan. 4. Maksimal pinjaman yang akan diberikan kepada anggota yaitu 6 kali dari besar simpanan, tetapi itu juga akan di lihat lagi berdasarkan kemampuan anggota tersebut untuk membayar, yaitu maksimal 40% dari gajinya. 5. Lama pinjaman diberikan bervariasi, antara 3-60 bulan atau sekitar 5 tahun. 6. Sistem pembayarannya yaitu pihak SDM akan otomatis memotong gaji anggota koperasi yang memiliki pinjaman. 7. Bunga pinjaman diberikan berdasarkan lama pinjaman. Antara lain, 3-12 bulan dengan bunga 11%, 13-24 bulan dengan bunga 12%, 25-36 bulan dengan bunga 12,5% , 37-48 bulan dengan bunga 13% dan terakhir 49-60 bulan dengan bunga 14%. Sistem bunga yang digunakan yaitu sistem bunga efektif yaitu bunga pinjaman akan lebih besar di awal pengembalian dan semakin mengecil. 8. Untuk anggota yang minimal masa keanggotaannya selama 5 tahun maka dapat diberikan pinjaman tanpa jaminan fisik. 9. Bagi anggota yang bermasalah dan masih memiliki kewajiban maka pihak koperasi akan menanyakan hal tersebut kepada anggota tersebut dan anggota tersebut harus langsung melunasi semua kewajibannya tapi bila anggota tersebut sulit untuk dihubungi maka pihak koperasi akan berkonsultasi dengan pihak SDM apakah anggota tersebut masih memiliki tunjangan untuk melunasi kewajibannya di Koperasi9. 8

wawancara dengan Hartono sebagai menejer Koperasi Gotong Royong Waena Kota Jayapura 8 Januari 2013 9 Ibid. 8 Januari 2013 JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA

73

Di Koperasi gotong royong Kota Jayapura ada beberapa jenis pinjaman yang diberikan kepada para peminjam dengan cara atau jangka waktu sebagai berikut: 1. Pinjaman Harian Dengan plafond yang telah ditentukan, anda diberi hak untuk menarik pinjaman kapan saja sesuai batas plafond dan bisa melunasinya setiap saat meski belum jatuh tempo. Adapun jangka waktunya 1 tahun dan dapat diperpanjang bila memenuhi syarat. a. Penarikan dana Pinjaman Harian dapat dilakukan sewaktu-waktu serta berulang-ulang dengan menggunakan tanda terima khusus dari Koperasi Simpan Pinjam jasa sesuai dengan batas plafond yang diberikan. b. Jangka waktu pinjaman maksimum selama 1 (satu) tahun. Pinjaman Harian dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun lagi, dengan catatan jika masih layak dan memenuhi persyaratan yang ada. Jaminan yang digunakan berupa barang tak bergerak atau simpanan-simpanan. Bunga ringan dihitung menurun berdasarkan jangka waktu pemakaian pinjaman. 2. Pinjaman Berjangka Pinjaman Berjangka diberikan kepada anggota, calon anggota dan anggota koperasi lain maupun koperasi. Penarikan pinjaman ini dilakukan secara sekaligus. Peminjam diwajibkan membayar bunga dan pokok pinjaman setiap bulan, atau membayar bunga setiap bulan dan pokok pinjaman dilunasi pada saat jatuh tempo. Jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) tahun. Jaminan yang diagunkan berupa barang tak bergerak, barang bergerak atau simpanansimpanan. 3. Pinjaman Insidentil Pinjaman Insidentil diberikan kepada anggota, calon anggota, anggota koperasi lain maupun koperasi. Penarikan pinjaman dilakukan secara sekaligus. Peminjam diwajibkan membayar bunga setiap bulan, dan pokok pinjaman dilunasi pada saat Jatuh Tempo. Jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) bulan. Jaminan yang digunakan berupa barang tak bergerak, barang bergerak atau simpanan-simpanan. 4. Pinjaman Anuitet (Angsuran Tetap) Pinjaman ini diberikan kepada Anggota, Calon Anggota, Anggota Koperasi lain maupun Koperasi koperasi gotong royong Kota Jayapura. Penarikan Pinjaman ini dilakukan secara sekaligus. Peminjam diwajibkan membayar bunga dan Pokok Pinjaman tiap bulan (Angsuran Tetap) selama Jangka Waktu yang disepakati. a. Jangka waktu Pinjaman selama : b. 12 (dua belas) bulan c. 24 (dua puluh empat) bulan d. 36 (tiga puluh enam) bulan e. 48 (empat puluh delapan) bulan f. Jaminan yang digunakan berupa barang tak bergerak, barang bergerak atau simpanan-simpanan.


74

Di samping itu ada Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perorangan untuk menjadi Anggota Kopersi Gotong Royong Kota Jayapura, dan sebagai Anggota sekaligus adalah sebagai pemilik Koperasi Gotong Royong dan berhak (berkewajiban) untuk memanfaatkan dan atau menerima dan manfaat yang diselenggarkan atau difasilitasikan oleh Koperasi. Simpanan Pokok adalah sebagai berikut: 1. Simpanan Pokok adalah Simpanan Anggota yang disetor pada saat seseorang secara resmi dinyatakan sebagai Anggota Koperasi, besarnya Simpanan Pokok adalah sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah). 2. Uang Simpanan Pokok dibayar sekaligus dan atau anggota dapat mengangsurnya (dicicil-cicil) sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) bulan angsuran disertai dengan pernyataan kesanggupan mencicil secara tertulis. 3. Koperasi tidak memberikan jasa bunga terhadap Simpanan Pokok yang telah disetor kepada Koperasi. Simpanan Wajib adalah sebagai berikut: 1. Simpanan Wajib adalah simpanan yang harus disetor oleh anggota setiap bulan. 2. Besarnya Simpanan Wajib ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,(limapuluh ribu rupiah). 3. Anggota yang tidak menyetor Simpanan Wajib melebihi 3 (tiga) bulan dalam satu tahun dinyatakan sebagai anggota non-aktif dalam tahun yang bersangkutan10. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat ditarik kembali selama anggota belum berhenti menjadi anggota. Tabungan Dana, Simpanan Berjangka, Kerahasiaan Dan Penarikan Simpanan Sistem pengelolaan Tabungan Dana Koperasi dan Simpanan Berjangka Koperasi, diselenggakaran dalam dua sistem yang pengelolaan (di-manage) secara tersendiri/terpisah, yaitu : 1. Tabungan Dana adalah simpanan anggota dan atau bukan anggota (dalam pengertian : calon anggota atau lembaga Koperasi) yang penyetorannya dilakukan dengan jumlah setoran awal minimum sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 2. Terhadap Tabungan Dana dapat diberikan jasa bunga tabungan yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus dan dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota dengan batasan tidak melebihi rata-rata tingkat suku bunga tabungan bank Pemerintah yang berlaku. 3. Tabungan Dana adalah kewajiban atau hutang koperasi yang dijamin atas kekayaan yang dimiliki oleh koperasi. 4. Adapun ketentuan lainnya mengenai tabungan dana dan atau bentuk serta jenis tabungan selanjutnya diatur secara khusus dengan peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Pengurus, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan/ perundang-undangan yang berlaku.

10

wawancara dengan Hartono sebagai menejer Koperasi Gotong Royong Waena Kota Jayapura 10 Januari 2013 JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA

75

5. Tabungan Dana sewaktu-waktu pada hari kerja dapat ditarik dalam jumlah sebahagian atau seluruh dana yang tercatat sebagai saldo rekening tabungan, kebijakan ini diatur lebih lanjut oleh Pengurus secara khusus dalam peraturan pelaksanaan tersendiri. Simpanan Berjangka adalah simpanan dana di koperasi dengan jangka waktu simpanan tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Koperasi. Jumlah Simpanan Berjangka sekurang-kurangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Simpanan Berjangka sebelum jatuh tempo, dapat ditarik kembali oleh anggota penyimpan setiap saat dikehendaki dengan ketentuan rencana penarikannya diberitahukan kepada pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal penarikannya dan/ atau sesuai perjanjian yang disepakati sebelumnya 11. Berdasarkan ketentuan yang baku, “pinjaman” adalah penyediaan uang (dana) atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajiban atau hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yang telah disepakti bersama seperti. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Koperasi Oleh Pihak Peminjam Koperasi memiliki peranan sangat penting yang menumbuh dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi, yang mempunyai ciri ciri, demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Sebagai alat ekonomi dan kemasyarakatan koperasi menjalankan suatu kegiatan atau usaha ekonomi yang ditujukan untuk kepentingan anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Gotong Royong Kota Jayapura menjalankan usaha simpan pinjam, yang bertujuan untuk membantu para anggotanya dalam memperoleh pinjaman uang. Kekhususan dari perjanjian kredit antara koperasi dengan para anggotanya, yaitu pemberian kredit oleh koperasi bersifat cepat, mudah dan dengan bunga yang ringan12. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Gotong Royong di kota Jayapura pada umumnya adalah bersifat tertulis berupa perjanjian baku yang klausul-klausul perjanjiannnya ditentukan sepihak oleh Koperasi Gotong Royong kemudian ditawarkan oleh pemohon kredit, yang mana ketika ada kesepakatan berupa tandatangan dari pemohon kredit maka pada saat itu juga terjadi transaksi pinjam meminjam uang antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian tertulis tersebut akan ada beberapa kesepakatan termasuk di dalamnya mengenai akibatakibat yang akan di tanggung oleh pihak nasabah apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah13. Adapun isi perjanjian pinjam meminjam uang ini memuat tentang : 11

Ibid. 10 Januari 2013 wawancara dengan Sugiono 4 Januari 2013 13 wawancara dengan Nurhayati sebaagai anggota simpan pinjam, 6 Januari 2013 12


76

1. 2. 3. 4. 5.

Identitas pemohon kredit Besarnya pinjaman Waktu Peminjaman Anggunan atau jaminan (jika diperlukan) Akibat-akibat yang akan di tanggung oleh pihak nasabah apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Tata cara permohonan pinjaman adalah merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemohon pinjaman, petugas dan pejabat pinjaman serta pihak terkait lainnya beserta kelengkapan administrasi/formulir-formulir yang diperlukan dalam proses permohonan pinjaman hingga kepada saat pencairan pinjaman. Permohonan Pinjaman terdiri atas: 1. permohonan layanan pinjaman oleh peminjam baru (pinjaman baru) 2. permohonan layanan pinjaman oleh peminjam lama (pinjaman ulangan/tambahan). Adapun Prosedur Umum peminjaman di koperasi simpan pinjam Gotong Royong adalah sebagai berikut: 1. Calon Peminjam mengisi Formulir Pemohonan dan Analisa Pinjaman dan melampirkan kelengkapan dokumen yang diperlukan, seperti : a. Fotokopi Tanda Pengenal Diri dan Pasangan (suami dan istri) yang masih berlaku b. Fotokopi Kartu Keluarga c. Bukti Kepemilikan Harta Jaminan, jika diperlukan 2. Calon Peminjam memiliki simpanan pokok dan wajib di koperasi simpan pinjam Gotong Royong, bagi pemohon yang merupakan anggota koperasi simpan pinjam Gotong Royong dan bagi calon anggota, diwajibkan memelihara simpanan calon anggota selama masa pinjaman. 3. Calon Peminjam memberikan informasi yang diperlukan kepada petugas pinjaman yang ditunjuk oleh koperasi simpan pinjam Gotong Royong (baik melalui wawancara maupun dalam kunjungan lapangan); 4. Calon Peminjam membayar biaya administrasi 1,5% dan provisi 0,5% pada saat pencairan pembiayaaan dari pinjaman yang dicairkan dan biaya-biaya langsung lain jika ada (seperti biaya materai, biaya notaris atau biaya pengikatan jaminan); 5. Pengurusan administrasi permohonan pinjaman tidak dapat diwakilkan oleh calon peminjam kepada pihak lain; 6. Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh koperasi simpan pinjam Gotong Royong; Untuk permohonan fasilitas pinjaman baru prosedur adalah sebagai berikut : 1. Saat Pengajuan Permohonan a. Calon Peminjam memenuhi Prosedur Umum dan menyerahkan semua dokumen persyaratan kepada Petugas Pinjaman; b. Petugas Pinjaman menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut di atas, dan selanjutnya menyerahkan seluruh berkas kepada Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam untuk menentukan waktu pelaksanaan survey. 2. Survey Lapangan dan Analisa JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA

77

a. Dilakukan paling lambat 2 hari setelah pengisian Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman, dimana keputusan untuk melakukan survey dan analisa pinjaman dikeluarkan oleh Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam; b. Petugas Pinjaman melakukan survey/kunjungan lapangan untuk melakukan analisa pinjaman yang mencakup: 1) Pengujian kebenaran informasi dalam Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman melalui: - wawancara dengan calon peminjam, tetangga atau pihak lainnya yang dianggap berkaitan atau berkepentingan, - inspeksi/pemeriksaan langsung ke tempat usaha atau rumah, dan - penelitian dokumen-dokumen/catatan-catatan terkait; 2) Pengisian Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman dengan temuantemuan dan analisa tentang kondisi peminjam termasuk kondisi usaha (pendapatan); 3) Analisa kelayakan peminjam berdasarkan prinsip 5 C: Character (Karakter Debitur), Capital (Permodalan), Collateral (Agunan), Conditions (Kondisi usaha dan ekonomi), Capacity (Kapasitas Peminjam dan usahanya); 4) Memberi usulan berdasarkan hasil pengujian di atas dalam Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman. c. Setelah survey dan analisa diatas selesai, Petugas Pinjaman memberi usulan besaran pinjaman berikut persyaratannya dan menuliskannya dalam Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman. d. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah survey dan analisa selesai dilakukan, Petugas Pinjaman menyampaikan hasil survey, hasil analisa dan usulannya kepada Komite Pinjaman yang akan memutuskan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan pinjaman. 3. Evaluasi atas Permohonan a. Komite Pinjaman, sesuai dengan kewenangan, melakukan evaluasi dan memberikan keputusan atas permohonan pinjaman dalam waktu selambatlambatnya dua (2) hari kerja setelah hasil survey, analisa dan usulan dari Petugas Pinjaman diterima; b. Segera setelah keputusan dihasilkan oleh Komite Pinjaman, Petugas Pinjaman menyampaikan keputusan permohonan pinjaman dari Pinjaman Komite kepada calon peminjam; c. Apabila permohonan ditolak, maka Petugas Pinjaman memproses permohonan pinjaman yang lain; d. Apabila permohonan disetujui, maka prosedur berlanjut pada pencairan pinjaman 4. Pencairan Pinjaman a. Persetujuan Komite Pinjaman atas permohonan pinjaman dituangkan dalam kolom khusus pada Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman dari calon peminjam yang bersangkutan; b. Berdasarkan persetujuan tertulis di atas, Petugas Pinjaman mempersiapkan: JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA

78

1) Akad Pinjaman; 2) Berita Acara Penyerahan Bukti Barang Jaminan; 3) Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan dan Kuasa Menjual Jaminan; 4) Surat Kuasa Pemotongan gaji (apabila diperlukan); 5) Buku Pinjaman dan Simpanan c. Calon peminjam menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas bersama-sama dengan pejabat berwenang dari Koperasi simpan pinjam Gotong Royong dan atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh pihak Koperasi simpan pinjam Gotong Royong; d. Setelah penandatangan perjanjian pinjaman, petugas pinjaman memberikan kepada peminjam: 1) Berita Acara Penyerahan Bukti Barang Jaminan; 2) Buku Pinjaman dan Simpanan. e. Petugas Pinjaman menyerahkan berkas dokumen di atas kepada kasir untuk tindak lanjut pencairan; f. Petugas Pinjaman menyimpan seluruh berkas permohonan Pinjaman, persetujuan Pinjaman dalam satu file dan disimpan di dalam lemari Bagian Pinjaman. Dokumen pinjaman terdiri atas: 1) Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman; 2) Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Bukti Kepemilikan jaminan; 3) Perjanjian Pinjaman; 4) Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan dan Kuasa Menjual Jaminan; 5) Laporan Kunjungan Lapangan; 6) Dokumen pendukung lainnya: SK Pemotongan Gaji, Surat Kuasa Jaminan (jika barang jaminan bukan merupakan milik peminjam); g. Pencairan dilakukan secara tunai kepada yang bersangkutan. Sedangkan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pinjaman Ulangan / Tambahan adalah sebagai berikut : 1. Saat Pengajuan Permohonan a. Telah melunasi seluruh kewajiban yang timbul akibat pinjaman yang sedang berjalan (pokok, bagi hasil maupun biaya-biaya/kewajibankewajiban lain); b. Memiliki catatan pembayaran yang memuaskan, tepat waktu, tidak ada tunggakan dan menunjukkan sikap koperatif (kerjasama yang baik); c. Mengisi Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman dan kelengkapannya dan menyerahkan kepada Petugas Pinjaman d. Petugas Pinjaman memeriksa ulang keabsahan data-data pemohon misalnya masa berlaku kartu identitas, kecocokan alamat dan data kependudukan. Jika sudah kadaluarsa, maka calon peminjam wajib menyerahkan data terbaru. Jika tidak, maka data lama dapat dipergunakan kembali; e. Selanjutnya mengikuti prosedur sama seperti tata cara peminjaman baru. 2. Survey Lapangan & Analisa


79

a. Dilakukan paling lambat 2 hari setelah peminjam mengisi Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman; 1) Petugas Pinjaman bersama Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam/Kepala Unit Simpan Pinjam meninjau kembali usaha dan tempat tinggal pemohon; 2) Membuat laporan analisa permohonan pinjaman yang baru dan membandingkannya dengan data fasilitas sebelumnya; 3) Menganalisa ulang kelayakan peminjam berdasarkan prinsip 5 C: Characteristic, Capital, Collateral, Condition and Capacity; b. Petugas Pinjaman memberikan usulan pinjaman dan persyaratannya dalam Analisa Pinjaman; c. Paling lambat 2 (dua) hari setelah survey dan analisa dilakukan, Petugas Pinjaman menyampaikan hasil survey, analisa dan usulan kepada Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam/Kepala Unit Simpan Pinjam. 3. Evaluasi Permohonan a. Penilaian kelayakan penambahan dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan volume usaha, kondisi agunan yang nilainya tidak mengalami penurunan, catatan pembayaran kewajiban atas fasilitas pinjaman sebelumnya; b. Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam/Kepala Unit Simpan Pinjam atau Komite Pinjaman kemudian membuat keputusan atas permohonan penambahan fasilitas pinjaman dari pemohon yang bersangkutan. c. Apabila permohonan ditolak, maka Petugas Pinjaman memproses permohonan pinjaman yang lain; d. Apabila permohonan disetujui, maka prosedur berlanjut pencairan pinjaman seperti yang permohonan pinjaman baru Permasalahan-Permasalahan Simpan Pinjam Yang Timbul Di Koperasi Gotong Royong Perkembangan yang cukup menggembirakan inipun harus diikuti dengan pengembangan bagi pelaku – pelaku Koperasi itu sendiri, mengingat pertumbuhan kelembagaan yang tinggi tanpa diikuti dengan kompetensi dari para pelaku Koperasi memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap perkembangan Koperasi itu sendiri dimasa yang akan datang. Harus diakui bahwa tidak ada satu aktivitas apapun yang kita lakukan yang tidak mengandung resiko, namun hal ini tidak berarti bahwa dengan adanya resiko yang ditimbulkan dari setiap aktivitas menyebabkan kita tidak melakukan aktivitas apapun guna menghindari resiko yang akan timbul. Resiko merupakan bahaya, resiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun demikian resiko juga harus dipandang sebagai peluang, yang dipandang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kata kuncinya adalah tujuan dan dampak pada sisi yang berlawanan. Dengan kata lain resiko adalah probabiltas bahwa “Baik” atau “Buruk” yang mungkin terjadi yang akan berdampak terhadap tujuan yang ingin kita capai. JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA

80

Untuk itu resiko perlu kita kelola dengan baik melalui proses yang logis dan sitematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta memonitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses atau yang biasa kita kenal dengan manajemen resiko 14. Kembali pada perkembangan koperasi, walaupun mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan Koperasi senantiasa atau sering kali terganjal oleh sejumlah masalah klasik, demikian halnya dengan permasalahanpermasalahan simpan pinjam yang timbul di Koperasi Gotong Royong Kota Jayapura diantaranya : 1. Lemahnya partisipasi anggota 2. Kurangnya permodalan 3. Pemanfaatan pelayanan 4. Lemahnya pengambilan keputusan 5. Lemahnya Pengawasan Masalah – masalah tersebut diatas merupakan potensi resiko yang yang tampak dan teridentifikasi, sehingga berangkat dari permasalahan umum tersebut Koperasi seharusnya sudah mampu melakukan mitigasi resiko atas permasalahan tersebut diatas. Selanjutnya bagi Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam merupakan industri yang sarat dengan resiko, yang dikelola hampir sama dengan perbankan, yakni uang masyarakat (anggota koperasi) dan kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat (anggota koperasi dan dalam hal Koperasi memiliki kapasitas berlebih maka Koperasi dapat melayani Non Anggota) yang membutuhkan. Dengan resiko tersebut maka sudah selayaknya menerapkan konsep manajemen resiko, sebagai konsekuensi dari bisnis yang penuh dengan resiko. Artinya resiko yang mungkin timbul dimitigasi dengan cara menerapkan manajemen resiko disemua lini dan bidang. Hal ini menunjukan bahwa pengurus dan pengelola koperasi sudah selayaknya memiliki kemampuan dalam hal manajemen resiko atau sudah mengikuti program sertifikasi manajemen resiko. Tentunya konsep yang ditawarkan disesuaikan dengan tingkat resiko yang melekat pada bisnis koperasi15. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperkecil ruang dan kesempatan para pembobol koperasi untuk melancarkan aksinya adalah dengan, memberlakukan manajemen risiko dalam praktek berkoperasi. Masalah ini sebenarnya masalah klise yang sudah dicoba dipecahkan jauh hari sebelum meledaknya berbagai kasus di koperasi. Fenomena ini tentunya sejalan dengan rencana penataan modal koperasi, yang seharusnya juga disesuaikan dengan kemajuan Koperasi yang bersangkutan. Semua risiko yang muncul harus bisa ditutup dengan modal koperasi. Itu berarti manajemen risiko merupakan back bone menuju koperasi yang sehat. Pengalaman tidak menyenangkan yang menimpa beberapa koperasi memperlihatkan bahwa persoalan manajemen risiko tidak bisa dianggap enteng. Pengalaman memberi pelajaran berharga bahwa pengelolaan risiko yang buruk dapat membahayakan kelangsungan koperasi.

14

wawancara dengan Hartono sebagai menejer Koperasi Gotong Royong Waena Kota Jayapura 8 Januari 2013 15 Ibid. 11 Januari 2013 JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA

81

Risiko-resiko yang harus di-cover oleh koperasi dan Faktor risiko yang sering melekat pada bisnis koperasi khususnya koperasi simpan pinjam, jika dikaji lebih jauh, tenyata jumlahnya sangat banyak di antaranya 16 : 1. Resiko Kredit, resiko ini didefinisikan sebagai resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. 2. Resiko Likuiditas, resiko yang disebabkan Koperasi tidak mempu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. 3. Resiko Operasional, resiko operasional didefinisikan sebagai resiko kerugian atau ketidakcukupan proses internal, sumber daya manusia dan system yang gagal atau dari peristiwa eksternal. 4. Resiko Bisnis, adalah resiko yang terkait dengan posisi persaingan antar Koperasi dan prospek keberhasilan Koperasi dalam perubahan pasar. 5. Resiko Strategik, adalah resiko yang terkait dengan keputusan jangka panjang yang dibuat oleh pengurus dan pengelola. 6. Resiko Reputasional, resiko kerusakan pada Koperasi yang diakibatkan dari hasil opnini public yang negative. Tentunya, penerapan manajemen risiko dalam operasional koperasi sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya. Bagi koperasi ukuran kecil, penerapan manajemen risiko minimal adalah untuk mereduksi risiko kredit, risiko likuiditas, serta risiko operasional. Bagi koperasi dengan ukuran dan kompleksitas bisnis tinggi dan pernah memiliki pengalaman kerugian karena risiko hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan, yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko yang dimaksud 17. Pada dasarnya risiko masih dapat dikelola. Pengelolaan risiko adalah upaya yang sadar untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan bentuk kerugian yang dapat timbul. Ini merupakan upaya yang terus-menerus, karena risiko akan dihadapi oleh siapa saja. PENUTUP Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil penelitian perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Gotong Royong di kota Jayapura pada umumnya adalah bersifat tertulis berupa perjanjian baku yang klausul-klausul perjanjiannnya ditentukan sepihak oleh Koperasi Gotong Royong kemudian ditawarkan oleh pemohon kredit, yang mana ketika ada kesepakatan berupa tandatangan dari pemohon kredit maka pada saat itu juga terjadi transaksi pinjam meminjam uang antara kedua belah pihak. 2. Permasalahan-permasalahan simpan pinjam yang timbul di Koperasi Gotong Royong Kota Jayapura diantaranya : a. Lemahnya partisipasi anggota b. Kurangnya permodalan 16

wawancara dengan Zainal anggota Koperasi Gotong Royong Waena Kota Jayapura 11 Januari 2013 17 Ibid. JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA

82

c. Pemanfaatan pelayanan d. Lemahnya pengambilan keputusan e. Lemahnya Pengawasan Saran 1. Kepada Koperasi Gotong Royong di Waena Kota Jayapura dalam melaksanakan kegiatan simpan pinjam agar dapat bekerja lebih berpihak kepentingan umum karena Koperasi Gotong Royong di Waena Kota Jayapura memiliki peranan sangat penting yang menumbuh dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi, yang mempunyai ciri ciri, demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Sebagai alat ekonomi dan kemasyarakatan koperasi menjalankan suatu kegiatan atau usaha ekonomi yang ditujukan untuk kepentingan anggotanya. 2. Kepada Koperasi Gotong Royong Waena Kota Jayapura, berdasarkan keterangan permasalahan-permasalahan di atas uatama yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan simpan pinjam Perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran kepada anggota koperasi betapa pentingnya membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela demi kelangsungan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA Affifi Faia 1994, Pemasaran internasional, Cetakan pertama, Jakarta; Subekti, 1978, Hukum Perjanjian Indonesia, Sinar Grafika Jakarta cetakan kedua; Lukman Santoso, perjanjian kontrak,cetakan pertama,2012; RT Sutantya Raharja Hadi Kusuma, 2000, Hukum Koperasi Indonesia, PT Raja Subekti, Pokok-Pokok Perjanjian, Djambatan, Jakarta, 2007; Grafindo Persada, Jakarta Cetakan Keempat; Wawancara dengan Hartono sebagai menejer Koperasi Gotong Royong Waena Kota Jayapura 6 Januari 2013; Wawancara dengan Sugiono 4 Januari 2013; Wawancara dengan Nurhayati sebaagai anggota simpan pinjam, 6 Januari 2013; Wawancara dengan Hartono sebagai menejer Koperasi Gotong Royong Waena Kota Jayapura 8 Januari 2013; Wawancara dengan Zainal anggota Koperasi Gotong Royong Waena Kota Jayapura 11 Januari 2013.


PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA JAYAPURA

Recommend Documents