LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PELATIHAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DI KABUPATEN BULELENG
Ketua
: Fridayana Yudiaatmaja, M.Sc / 0012047414
Anggota
: Drs. I Ketut Suwarna, M.Si / 0024114802 Kadek Rai Suwena, S.Pd, M.Pd / 0024048301
Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Pendidikan Ganesha SPK No. : 023.04.2.552581/2013 revisi 2 Tanggal 01 Mei 2013
JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 2012
HALAMAN PENGESAHAN 1. Judul Program
: Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kabupaten Buleleng
2. Ketua Pelaksana
:
1. Nama Lengkap
: Fridayana Yudiaatmaja, M.Sc.
2. Jenis Kelamin
: Laki-laki
3. NIDN
: 0012047414
4. Disiplin Ilmu
: Manajemen
5. Pangkap/Golongan
: Penata Muda Tk. I / III b
6. Jabatan
: Kepala Lab.
7. Fakultas/Jurusan
: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
8. Alamat
: Jl Udayana Singaraja Bali
9. Telp/Faks/E-mail
: 0362-26327
10. Alamat Rumah
: Jl. Dewi Sartika 15 Singaraja Bali
11. Telp/Faks/E-mail
: 0361-31722
3. Jumlah Anggota Pelaksana
: 2 orang
4. Lokasi Kegiatan
: Gedung Dekopinda Buleleng
5. Jumlah Biaya Kegiatan
: Rp. 7.500.000
6. Lama Kegiatan
: 10 Minggu
Singaraja, 6 November 2013 Mengetahui
Ketua Pelaksana
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
Fridayana Yudiaatmaja, M.Sc.
NIP. 196702211993031002
NIP. 197404122010121001
Mengetahui Ketua LPM Undiksha
Prof. Dr. Ketut Suma, MS NIP. 195901011984031003
BAB I PENDAHULUAN
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1994 khususnya Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang berarti bahwa Pasal 33 menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang menyatu dengan tata perekonomian nasional. Sehingga posisi koperasi menjadi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat.
Dalam definisi di atas juga dinyatakan bahwa kegiatan koperasi berlandaskan atas prinsip koperasi. Pengertian prinsip koperasi disini adalah (1) sifat kesukarelaan dan keterbukaan dalam keanggotaan koperasi yang mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun; (2) prinsip demokrasi yang berarti bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggotanya atau dengan kata lain kekuasaan tertinggi ada di tangan para anggotanya; (3) prinsip kekeluargaan dan keadilan dalam pengertian bahwa pembagian sisa hasil usaha bukan semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasinya; (4) modal dipergunakan bukan sekedar untuk mencari keuntungan, tetapi pada dasarnya digunakan untuk kemanfaatan para anggotanya; (5) prinsip kemandirian yang berarti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. Disampin kelima prinsip tersebut dinyatakan juga bahwa koperasi dalam kaitannya dengan pengembangan dirinya, koperasi juga melaksanakan dua prinsip koperasi, yaitu: pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi. Kedua prinsip tersebut berkaitan dengan peningkatan kemampuan, perluasan wawasan anggota dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Koperasi secara umum dapat dibedakan menjadi Koperasi Konsumen, Koperasi Kredit dan Koperasi Kredit (Jasa Keuangan). Namun berdasarkan sektor usahanya, koperasi dapat dibedakan menjadi: 7. Koperasi Simpan Pinjam Koperasi jenis ini menyelenggarakan fungsi penghimpunan dana dan meyediakan pinjaman atau modal untuk kepentingan anggotanya.
8. Koperasi Konsumen Koperasi jenis ini menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari untuk kepentingan anggotanya. 9. Koperasi Produsen Koperasi jenis ini menyelenggarakan fungsi penyedia bahan/sarana produksi, pemrosesan dan pemasaran barang yang dihasilkan oleh anggotanya selaku produsen 10. Koperasi Pemasaran Usaha koperasi ini adalah menyelenggarakan fungsi pemasaran / distribusi barang yang dihasilkan / diproduksi oleh anggotanya. 11. Koperasi Jasa Koperasi jenis ini menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa tertentu untuk kepentingan para anggota, misalnya jasa angkutan, pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya.
Dalam prakteknya, koperasi yang menyelenggarakan banyak usaha atau fungsi tersebut di atas disebut dengan Koperasi Serba Usaha. Pada prinsipnya, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi sebagai suatu badan usaha memerlukan pengukuran kinerja. Kinerja koperasi dapat diukur berdasarkan pemantauan dan analisa laporan keuangan. Dari laporan keuangan koperasi bisa dihitung rasio-rasio keungannya sehingga kinerjanya bisa diperoleh. Umumnya aspek yang dinilai adalah aspek likuiditas, aspek solvabilitas, aspek rentabilitas dan aspek aktivitas usahanaya. Khusus untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, pemerintah telah membuat pedoman yang berkaitan dengan cara penilaian kinerja koperasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2008. Kemudian atas peraturan tersebut dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM.XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
1.1. ANALISIS SITUASI Wakil Bupati Buleleng pada acara peringatan Hari Koperasi yang ke-65 tahun 2012 menyatakan bahwa perkembangan koperasi di Buleleng terus mengalami peningkatan (KabarBuleleng, 2012). Hal tersebut ditandai dengan peningkatan total aset pada bulan Juni 2012 sebesar Rp. 343,595 milyar, sisa hasil usaha sebesar Rp. 6,789 milyar, dan mampu menyerap tenaga
kerja sebanyak 1.287 orang. Dimana pada tahun 2011 total aset sebesar Rp. 336,627 milyar, sisa hasil usaha sebesar Rp. 5,442 milyar, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.092 orang. Hal lain yang dikemukakan adalah mengenai jumlah koperasi di Bali yang mencapi 4.407 unit yang mampu menyerap anggota sebanyak 841.986 orang dengan jumlah karyawan 18.543 orang, dan total aset sebesar Rp. 4,5 triliun.
Namun dari 364 jumlah unit koperasi yang ada di Buleleng pada tahun 2012, sebanyak 43 unit koperasi dinyatakan tersendat-sendat dalam pengelolaan keuangannya (KabarBuleleng, 2012). Untuk itu dipandang perlu adanya pelatihan penilaian tingkat kesehatan koperasi, sehingga kondisi koperasi dapat dipahami dengan baik oleh pengelolanya. Kemudian dengan pemahaman kondisi koperasi yang baik dapat dirancang perencanaan yang baik pula. Sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah tingkat kesehatan koperasi yang baik dan berkesinambungan.
Dalam rangka kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini pihak yang akan dilibatkan adalah (1) panitia pelaksana kegiatan P2M Undiksha; (2) petugas penilai kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di tingkat daerah; dan (3) pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Panitia pelaksana kegiatan P2M Undiksha adalah para dosen Undiksha yang tercantum dalam proposal P2M ini baik sebagai ketua maupun yang berperan sebagai anggota. Petugas penilai kesehatan KSP dan USP di tingkat daerah adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam penilaian tingkat kesehatan koperasi di Kabupaten Buleleng. Pengelola KSP dan USP adalah para pengurus koperasi yang bertindak sebagai pengelola atau para pengelola (manajer) profesional yang dipekerjakan oleh pengurus untuk mengelola koperasinya.
1.2. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH Untuk dapat berperan maksimal dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat Buleleng umumnya, koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng semestinya dalam keadaan sehat atau paling tidak termasuk kategori cukup sehat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM.XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Namun kenyataan yang terjadi adalah sebanyak 43 koperasi yang tersendat-sendat pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, rumusan masalah yang terbentuk adalah: Bagaimanakah pemahaman pengelola koperasi mengenai pengukuran kinerja koperasinya?
Bagaimanakah pemahaman pengelola koperasi mengenai pengukuran tingkat kesehatan koperasinya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM.XI/2008 yang kemudian direvisi melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2009?
1.3. TUJUAN KEGIATAN Seperti yang diutarakan sebelumnya dari 364 jumlah unit koperasi yang ada di Buleleng pada tahun 2012, sebanyak 43 unit koperasi dinyatakan tersendat-sendat dalam pengelolaan keuangannya. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengidentifikasi letak permasalahan yang sesungguhnya terjadi di pada koperasi-koperasi yang masih bermasalah. Salah satu caranya adalah dengan mengidentifikasi letak kelemahan dan kelebihannya. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi itu sendiri. Dengan demikian komponen mana yang masih sehat dan kurang sehat akan dapat diketahui.
Runag lingkup kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah koperasi-koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang lokasinya berada di kecamatan buleleng. Sedangkan tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kepedulian para pengurus atau pengelola koperasi terhadap tingkat kesehatan koperasinya masing-masing serta mampu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihannya untuk dapat mewujudkan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.
1.4. MANFAAT KEGIATAN Adapun manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah: 1. Bagi dinas koperasi, perdagangan dan perindustrian kabupaten Buleleng Dengan dilakukannnya kegiatan pengabdian masyarakat ini tentunya dapat memberikan ruang bagi dinas koperasi untuk berperan lebih banyak lagi dalam mewujudkan pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jatidiri koperasi. 2. Bagi pengurus atau pengelola koperasi di kecamatan Buleleng Dengan dilakukannnya kegiatan pengabdian masyarakat ini tentunya dapat menambah wawasan dalam pengelolaan koperasi terutama bagi koperasi-koperasi yang masih belum mengelola secara efektif, efisien, dan profesional. 3. Bagi anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya Walaupun dampak dari kegiatan pengabdian dan masyarakat ini tidak seketika, pada akhirnya
tentunya diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang maksimal atau prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. 4. Bagi pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat Undiksha Bagi pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat Undiksha, kegiatan ini nantinya bukan hanya akan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pengelolaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berperan dalam terciptanya koperasi-koperasi yang kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.
BAB II METODE PELAKSANAAN
2.1. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH Kerangka pemecahan masalah yang diajukan dan sekaligus untuk mencapai tujuan kegiatan pelatihan penilaian tingkat kesehatan koperasi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Observasi dan Orientasi Lapangan
Identifikasi Masalah
Evaluasi Program
Pemecahan Secara Teoritik
Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi
Kajian Konseptual Penilaian Kesehatan Koperasi
Seminaar dan Diskusi
Sebagai langkah awal dalam realisasi pemecahan masalah ini adalah melakukan observasi dan orientasi lapangan dengan mengadakan pertemuan bersama antara dinas perindustrian, usaha kecil dan koperasi serta Dekopinda Buleleng untuk melakukan kesepakatan bersama tentang waktu, tempat, dan tata cara pelaksanaan kegiatan. Waktu kegiatan akan dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2013. Tempat pelaksanaan kegiatan adalah Ruang Serbaguna Dekopinda Buleleng.
Tata cara
kegiatan adalah terkait dengan cara perekrutan peserta, lama kegiatan setiap hari, dan materi kegiatan. Materi kegiatan ditetapkan sesuai dengan rencana, mulai dari ceramah, pelatihan sampai dengan evaluasi.
2.2. METODE PELAKSANAAN Metode yang digunakan untuk kegiatan ini dalah metode pelatihan karena kegiatan ini adalah melatih peserta, yang terdiri atas pengurus atau pengelola koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, dalam hal penilaian tingkat kesehatan koperasi. Pedoman yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan koperasi pada kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Mengengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 dan perubahan atas peraturan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Mengengah Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009.
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 DESKRIPSI KEGIATAN Kegiatan Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kabupaten Buleleng dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013. Lokasi pelatihan adalah di Gedung Dekopinda Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Udayana Singaraja. Agar peserta lebih termotivasi, kegiatan ini mengundang Bapak Drs. Richard Pranata WD dari Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian yang merupakan rekanan program P2M untuk memberikan pelatihan penilaian kesehatan koperasi.
Kegiatan Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kabupaten Buleleng dimulai dari pemaparan materi mengenai Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri
Negara
Koperasi
dan
UKM
RI
Nomor:
20/Per/M.KUKM/XI/2008
dan
14/Per/M.KUKM/XII/2009. Pemaparan dimulai dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI yang membahas tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Sasaran dan Lnadasan Kerja, Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan, Penetapan Kesehatan KSP dan USP Koperasi, dan Ketentuan Peralihan.
Setelah kegiatan pemaparan Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 dan 14/Per/M.KUKM/XII/2009 selesai dilaksanakan, acara selanjutnya adalah peserta diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam. Kegiatan simulasi ini dapat terlaksana dengan baik karena telah disiapkan lembar kerja penilaian kesehatan KSP/USP dan juga contoh laporan keuangan suatu koperasi simpan pinjam yang ada di Singaraja. Contoh laporan keuangan koperasi simpan pinjam yang ada di Singaraja adalah sebagai berikut.
3.2. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengurus koperasi memang sangat peduli tentang kinerja koperasinya masing-masing. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa beberapa pengurus koperasi sangat antusias terhadap kegiatan Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Beberapa pertanyaan diajukan oleh peserta seperti:
1. Apakah pengembalian deposito mempengaruhi kesehatan koperasi? 2. Berapa jumlah kas standar yang semestinya dimiliki koperasi setiap bulannya? 3. Bagaimana caranya agar koperasi bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya?
Dari pengamatan lapangan mengenai pemahaman pengelola koperasi mengenai pengukuran kinerja koperasi bagi sebagian pengelola dirasa sangat memadai. Hal ini tentunya terjadi pada koperasi yang sudah cukup besar dan lama berdiri di Singaraja sehingga pengelola koperasinya sudah mempunyai banyak pengalaman. Namun ada beberapa pengelola yang masih memerlukan bantuan dalam melakukan pengukuran kinerja koperasi, terlebih lagi agar sesuai dengan Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri
Negara
Koperasi
dan
UKM
RI
Nomor:
20/Per/M.KUKM/XI/2008
dan
14/Per/M.KUKM/XII/2009.
Setelah dilakukan pelatihan, peserta mempunyai pemahaman yang sesuai dengan penilaian kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi tersebut. Aspek yang dinilai dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut.
1. PERMODALAN Pada permodalan yang dinilai adalah rasio modal sendiri, rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang berisiko, dan rasio kecukupan modal. Rasio rasio modal sendiri, rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang berisiko, dan rasio kecukupan modal masing-masing diberikan bobot 6%, 6%, dan 3%. 2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF Pada kualitas aktiva produktif yang dinilai adalah rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. Masing-masing risiko tersebut diberikan bobot 10%, 5%, 5% dan 5%. 3. MANAJEMEN Pada aspek manajemen yang dinilai adalah manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas yang masing-masing diberikan bobot sebesar 3%, 3%, 3%, 3%, dan 3%. 4. EFISIENSI Pada aspek ini yang dinilai adalah rasio operasi pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap partisipasi netto, dan rasio efisiensi – pelayanan yang masing-masing diberikan bobot 4%, 4%, dan 2%.
5. LIKUIDITAS Pada aspek likuiditas yang dinilai adalah rasio kas dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima yang masing-masing diberikan bobot sebesar 10% dan 5%. 6. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN Pada aspek ini yang dinilai adalah rentabilitas aset, rentabilitas modal sendiri dan kemandirian operasional pelayanan yang masing-masing diberikan bobot sebesar 3%, 3%, dan 4%. 7. JATI DIRI KOPERASI Pada aspek ini yang dinilai adalah rasio partisipasi bruto dan rasio PEA yang masing-masing diberikan bobot sebesar 7% dan 3%.
Simulasi yang dilakukan pada saat pelatihan adalah dengan memberikan contoh laporan keuangan suatu koperasi simpan pinjam, kemudian dari laporan keuangan tersebut dibuat penilaian sesuai dengan ke tujuh aspek tersebut di atas yaitu: Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jati Diri Koperasi.
BAB IV PENUTUP
4.1 KESIMPULAN Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, disajikan simpulansimpulan sebagai berikut. 1. Pengurus koperasi memang sangat peduli tentang kinerja koperasinya masing-masing. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa beberapa pengurus koperasi sangat antusias terhadap kegiatan Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. 2. Bagi peserta kegiatan, pelatihan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi dirasa sangat bermanfaat.
4.2 SARAN Untuk menambah kemampuan para pengelola koperasi, maka pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 dan 14/Per/M.KUKM/XII/2009 seyogyanya dilanjutkan dengan proses pendampingan secara intensif dan kontinyu. Untuk itu, disarankan kepada pihak terkait terutama dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk menyelenggarakan pelatihan secara lengkap dengan pendampingan yang kontinyu.
DAFTAR PUSTAKA
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. _______________. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian _______________. Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 09/KEP/M/I/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Simpan Pinjam _______________. Keputusan Menteri No. 129/KEP/M/K.UKM/XI/2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi. _______________. Keputusan Menteri No. 75/KEP/M.KUKM/VI/2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Klasifikasi Koperasi Tingkat Nasional _______________. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Mengengah Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkat Koperasi _______________. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Mengengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi _______________. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Mengengah Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Mengengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Kabar Buleleng. 2012. 43 Koperasi Di Buleleng ‘merayap’. http://www.kabarbuleleng.com/?act=detail&id=922. 30 Agustus 2012
