0
ASPEK HUKUM JAMINAN DALAM PERJANJIAN PINJAMMEMINJAM UANG ATAU KREDIT (Studi Kasus Koperasi KPRI Guru Sekolah Dasar di Sragen)
Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Disusun oleh: NOFI SETYANINGRUM C 100 030 049
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2009
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa tujuan nasional adalah membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaiaan abadi, dan keadilan sosial. Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan
pembangunan
untuk
mewujudkan
tujuan
nasional,
yaitu
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan baik masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut salah satu sasaranya adalah koperasi.1
1
R.T Sutantya Raharja Hadhikusuma. Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2000, Hal 31
2
Di samping lembaga lain seperti bank atau pengadilan, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.2 Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang 1
secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjungkan peningkatan kesejahteraaan ekonomi mereka pada suatu preushaan yang demokratis.3 Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UndangUndang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Adanya pertambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, taraf hidup yang semakin meningkat, keadaan lingkungan, dan tingkat kebudayaan yang meningkat memberi dampak pada kebutuhan terbatas, sehingga pendapatan yang diperoleh relatif terbatas pula. Hal ini yang sangat dirasakan bagi para Pegawai Negeri Sipil, khususnya para guru Sekolah Dasar (SD). Di samping bekerja untuk kepentingan masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat karena tuntutan profesi yang harus dijalaninya, para guru juga dituntut untuk bekerja dalam hal kehidupan ekonominya. Dengan gaji yang pas-pasan disamping untuk memenuhi kehidupan sehari-hari para guru 2
G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 11 3 Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, Yogyakarta, BPFE -Yogyakarta, 2000, hal 2
3
kadang-kadang juga memenuhi kebutuhan lain yang mendadak dan nemerlukan dana yang tidak sedikit. Misalnya kebutuhan untuk membangun rumah, biaya perawatan rumah sakit jika ada anggota keluarga yang sakit, biaya pendidikan anak atau untuk membuka usaha sampingan yang memerlukan modal yang tidak sedikit. Mengatasi masalah tersebut maka adanya koperasi sebagai lembaga pemberi kredit sangatlah diperlukan untuk meningkatkan usaha atau mencukupi kebutuhan hidupnya. Sesuai dengan hal tersebut salah satu caranya dengan cara mengajukan pinjaman uang kepada koperasi atau yang dikenal dengan pinjaman kredit, kata kredit berasal dari Romawi “Credere” artinya percaya. Ketentuan mengenai perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga.” Perjanjian pinjam meminjam merupakan acuan dari perjanjian kredit, pengertian perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.” Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan
4
seseorang dimana pihak peminiam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Sehingga dalam skripsi ini perjanjian pinjam-meminjam sama pengertinnya dengan perjanjian kredit. Dalam membuat perjanjian kredit terdapat berbagai judul dalam praktek perbankan tidak sama, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit dan lain sebagainya. Meskipun judul dari perjanjian pinjam meminjam uang itu berbeda tetapi secara yuridie isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman uang.4 Bertitik tolak dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi KPRI Guru merupakan sebuah badan usaha yang lahir atas dasar kesamaan aktivitas dan tujuan bersama dari para guru sekolah dasar di kota Sragen. Koperasi KPRI Guru dibentuk sebagai koperasi primer dan juga sebagai koperasi sekunder yang sejajar dengan koperasikoperasi Pegawai yang lain di bawah naungan PKPRI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia). Koperasi KPRI Guru dalam bekerjanya
memberi jasa agar
kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Selain itu koperasi
4
Sutamo, Aspek-aspek Hukum Perkreditanpada Bank, Alfabeta, 2003 hal 97
5
KPRI guru juga berupaya menghindarkan Para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap Character (watak). Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (angunan) dan Condition of economic (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.5 . Penelitian yang dilakukan oleh bank dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri, berkaitan dengan hal tersebut maka adanya jaminan dalam pemberian dan perjanjian kredit amatlah penting. Sama halnya dengan lembaga atau badan hukum perkreditan yang lain, dalam pemberian dan perjanjian pinjam uang di koperasi KPRI Guru aspek jaminan juga menjadi unsur yang penting. Karena pada dasamya setiap perjanjian kredit atau piniam uang pasti terdapat suatu jaminan. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada kreditur, bahwa debitur akan mampu membayar utangnya dengan yang diperjanjikan. Hal ini bisa dimaklumi karena setiap pemberian kredit melalui lembaga perkreditan memerlukan suatu kepastian hukum. Seperti pendapat Prof Dr Sri Soedewi Masichoen Sofwan:
5
Muhammad Djumliana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,2000. hal 394
6
“Dalam rangka pembangunan ekonomi bidang hukum yang meminta perhatian serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah lembaga jaminan, karena perkembangan ekonomi dan perdangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberi kredit ini.”6 Namun tidak semua Pegawai Negeri khususnya para guru mampu memenuhi persyaratan kredit dalam hal jaminan yang berupa benda, terutama bagi para guru yang bergolongan rendah dan berpenghasilan pas-pasan kadang mengalami kesulitan memenuhi syarat tersebut. Tetapi melalui koperasi KPRI Guru tujuan utamanya adalah berusahan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru yaitu dengan memberi kemudahan dalam mengajukan kredit dengan jaminan yang mudah dan pasti dimiliki, dan yang penting bagi koperasi KPRI Guru dalam memberikan pinjaman uang kepada anggotanya adalah adanya keyakinan bahwa anggotanya tersebut pasti mampu membayar pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan aspek jaminan dalam perjainjian pinjaman meminiam uang oleh para guru Sekolah Dasar di kopersi Pegawai Negeri Guru kota Sragen. Maka dengan alasan tersebut maka penulis mengambil iudul: ASPEK HUKUM JAMINAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG ATAU KREDIT (Studi Kasus Pada Koperasi KPRI Guru Sekolah Dasar di Sragen)
6
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pook-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1980, hal 2.
7
B. Pembatasan Masalah Agar dalam mengadakan penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan agar tujuan yang dikehendaki dapat tercapai, maka penulis membatasi terhadap obyek yang akan diteliti pada aspek hukum jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi KPRI Guru Sekolah Dasar Sragen.
C. Perumusan Masalah Dalam penelitian ilmiah, perumusan masalah merupakan suatu hal yang
penting.
Karena
akan
memberi
arah
dalam
membahas
permasalahan yang sedang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan lebih mendalam dan terarah sesuai sasaran yang jelas ditentukan dan akan memberi arah pembahasan yang jelas pada masalah yang akan diteliti. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam uang di koperasi KPRI Guru Sekolah Dasar di Sragen?
2.
Aspek hukum jaminan apakah yang menyertai dalam perjanjian pinjam uang atau kredit di koperasi KPRI Guru Sekolah Dasar di Sragen?
3.
Permasalahan-permasalahan apakah yang timbul dan bagaimana cars penyelesaiannya?
D. Tujuan Penelitian
8
Pada dasarnya setiap penelitian dalam penulisan hukum mempunyai tujuan agar nantinya penelitian ini lebih terarah dan mencapai sasaran. Menurut Sutrisno Hadi: "Penelitian adalah usaha untuk menemukan,
mengembangkan
dan
mengujii
kebenaran
suatu
pengetahuan, usaha-usaha mana dilakukan dengan menggunakan metodemetode ilmiah”.7 Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang atau kredit di koperasi KPRI Guru Sekolah Dasar di Sragen.
2.
Untuk mengetahui bagaimana aspek jaminan yang menyertai dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau kredit di koperasi KPRI Guru Sekolah Dasar di Sragen.
3.
Untuk mengetahui permasalahan vang ada serta cara menyelesaikannya sehubungan
dengan
perjanjian
pinjam
meminjam
uang
di
koperasi tersebut.
E. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai aspek hukum jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang ada di koperasi.
9
2. Manfaat Praktis a. Untuk memberi saran dan sumbangan bagi pemerintah agar dapat lebih mengembangkan dan memberi perlindungan kepada koperasi Pegawai Negeri pada umumnya. b. Untuk
memberikan
informasi
dan
pemahaman
kepada
masyarakat tentang seluk beluk perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi Pegawai Negeri dan khususnva bagi Para guru dan Pegawai Negeri yang lain. c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis pribadi di bidang ilmu hukum khususnya aspek jaminan pada koperasi Pegawai Negeri.
F. Metode Penelitian Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu Penelitian, karena hasil dari suatu penelitian ilmiah sebagian besar ditentukan dalam ketetapan memilih metodenya. Sehingga, penelitian ini dapat memberi tujuan dan sasaran kepada peneliti agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 1. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini tidak hanya dikonsepkan kepada seluruh asas-asas dan kaidah yang mengatur pola-pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat tapi
10
juga adanya pengumpulan bahan-bahan dari sudut persepektif eksternal, dengan menggunakan metode kualitatif dalam menarik kesimpulan tetang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan. 2. Lokasi Penelitian Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan lebih mempersempit dan memperjelas ruang lingkup, sehingga orientasi penelitian dapat dibatasi dan terarah. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di koperasi KPRI
Guru
Sekolah
Dasar
di
Sragen,
hal
ini
dilakukan karena pertimbangan dari penulis yang memungkinkan untuk mendapat data yang diperlukan dan keinginan penulis untuk lebih dekat mengetahui tentang aspek hukum jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi KPRI Guru Sekolah Dasar di Sragen 3. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah deskriptif. "Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainya."7 Karena tujuan dari pada penelitian ini dalam perjanjian pinjam uang yang terjadi di koperasi KPRI Guru Sekolah Dasar di Sragen.
7
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 10.
11
4. Sumber Data a. Data yang diperoleh langsung dari lapangan (field research) dalam hal permasalahan yang diteliti, sehingga memperoleh kejelasan, kepastian serta menjamin mengenai keterangan yang didapat. b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur. peraturan-peraturan yang berkaitan serta mendukung bidang penelitian. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Penelitian Lapangan 1) Observasi Merupakan usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan atau memperlihatkan secara langsung segala sesuatu yang ada hubunganya dengan obyek yang sedang diteliti. 2) Wawancara Merupakan usaha untuk mendapatkan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan, yaitu pengurus serta anggota, koperasi KPRI Guru Sekolah Dasar di Sragen.
12
b. Studi kepustakaan Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara identifikasi literatur yang ada koherensi dengan masalah yang sedang diteliti seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip dan lain-lain. 6. Teknik Pengambilan Sampel Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara non random sampling dimana responden telah ditetapkan secara langsung oleh peneliti dengan
pertimbangan
talon
responden
dapat
menceritakan
keterangan yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. 7. Teknik Analisis Data "Analisis data adalah proses mengatur urutan data, menaoraanisasikannva kedalam suatu poia, kategori dan satuan uraian dasar."8 Dalam teknik analisa data yang penulis menggunakan analisa data kualitatif deduktif yaitu analisa data yang bertitik total pada usaha-usaha penemuan azas-azas dan informasi yang bersifat pernyataan
dari
responden.
Kemudian data yang diperoleh
dipelajari, diteliti, disusun secara sistematis dengan berlandaskan pada norma dan teori-teori hukum.
8
Lexy. J. Maleong, 1990, Metode Kualitatif, Bandung: Remaja Rodaskarya, hal. 103.
13
G. Sistematika Skripsi Dalam hal ini penulis membagi sistematika skripsi dengan membagi dalam empat bab dengan beberapa sub bab sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Pembatasan Masalah C. Perumusan Masalah D. Tujuan Penelitian E. Manfaat Penelitian F. Metode Penelitian G. Sistematika Penulisan BAB II TINJUAN PUSTAKA A. Tinjauan umum tentang Perjanjian Kredit 1. Pengertian kredit dan perjanjian kredit 2. Tujuan dan fungsi kredit 3. Perjanjian pinjam uang, B. Tinjauan umum tentang Jaminan 1. Pengertian jaminan dan pentingnya jaminan dalam perjanjian kredit 2. Jenis-jenis lembaga Jaminan
14
C. Tinjauan Umum tentang Koperasi 1. Pengertian koperasi dan koperasi Indonesia 2. Landasan dan azas koperasi Indonesia 3. Tujuan, fungsi dan peran koperasi Indonesia 4. Bentuk dan jenis koperasi Indonesia BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran umum koperasi KPRI Guru Sekolah Dasar di Sragen B. Pelaksanaan perjanjian pinjam uang di Koperasi KPRI Guru Sekolah Dasar di Sragen C. Aspek hukum Jaminan dalam perjanjian piniam uang di koperasi KPRI Guru Sekolah Dasar di Sragen D. Permasalahan yang timbul dan cara penyelesaiannya BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-saran DAFTAR PUSTAKA
