BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Pengembangan Wilayah Pengembangan

wilayah

merupakan

strategi

memanfaatkan

dan

mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain. Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi, et al. (2011) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk

Universitas Sumatera Utara

7

kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Konsep wilayah yang paling klasik (Hagget, Cliff dan Frey, 1977 dalam Rustiadi et al., 2011) mengenai tipologi wilayah, mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) wilayah homogen (uniform/homogenous region); (2) wilayah nodal (nodal region); dan (3) wilayah perencanaan (planning region atau programming region). Sejalan dengan klasifikasi tersebut, (Glason, 1974 dalam Tarigan, 2010) berdasarkan fase kemajuan perekonomian mengklasifikasikan region/wilayah menjadi: 1) fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman/homogenitas. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial dan politik. 2) fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal atau polarized region dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan. 3) fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Menurut Saefulhakim, dkk (2002) wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalah pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional


(tolong menolong, bantu membantu, lindung melindungi) antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Wilayah Pengembangan adalah pewilayahan untuk tujuan

pengembangan/pembangunan/development.

Tujuan-tujuan

pembangunan

terkait dengan lima kata kunci, yaitu: (1) pertumbuhan; (2) penguatan keterkaitan; (3) keberimbangan; (4) kemandirian; dan (5) keberlanjutan. Sedangkan konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan. Pembangunan merupakan upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Sedangkan menurut Anwar

(2005),

pembangunan

wilayah

dilakukan

untuk

mencapai

tujuan

pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (basic need approach),

pertumbuhan

dan

lingkungan

hidup,

dan

pembangunan

yang

berkelanjutan (suistainable development). Pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan wilayah di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh perkembangan teori dan model


pengembangan wilayah serta tatanan sosial-ekonomi, sistim pemerintahan dan administrasi pembangunan. Pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan tanpa memperhatikan lingkungan, bahkan akan menghambat pertumbuhan itu sendiri (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2003). Pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi pertumbuhan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penyebaran penduduk lebih rasional, meningkatkan kesempatan kerja dan produktifitas (Mercado, 2002). Menurut Alkadri (2001) pengembangan adalah kemampuan yang ditentukan oleh apa yang dapat dilakukan dengan apa yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup. Kata pengembangan identik dengan keinginan menuju perbaikan kondisi disertai kemampuan untuk mewujudkannya. Pendapat lain bahwa pengembangan adalah suatu proses untuk mengubah potensi yang terbatas sehingga mempengaruhi timbulnya potensi yang baru, dalam hal ini termasuk mencari peluang yang ada dalam kelompok-kelompok yang berbeda yang tidak semuanya mempunyai potensi yang sama (Budiharsono, 2002). Prod’homme dalam Alkadri (2001) mendefinisikan pengembangan wilayah sebagai program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah. Pendapat lain menyebutkan pengembangan wilayah adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, budaya dan geografis yang berbeda


antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan wilayah yang bersangkutan (Riyadi dalam Ambardi dan Socia, 2002). Lebih

jelas

Zen

dalam

Alkadri

(2001)

menggambarkan

tentang

pengembangan wilayah sebagai hubungan yang harmonis antara sumber daya alam, manusia, dan teknologi dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan dalam memberdayakan masyarakat, seperti terlihat pada Gambar 2.1. Teknologi

Pengembangan Wil h

Sumber Daya Alam

Sumber Daya Manusia

Sumber: Zen, 1999. Gambar 2.1. Hubungan Antar Elemen Pembangunan Pada

umumnya

pengembangan

wilayah

mengacu

pada

perubahan

produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan nilai tambah industri pengolahan. Selain definisi ekonomi, pengembangan wilayah mengacu pada pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan


lainnya. Pengembangan wilayah lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang, dalam hal ini pengembangan wilayah tidak berkaitan dengan eksploitasi wilayah. Tujuan pengembangan wilayah mengandung 2 (dua) sisi yang saling berkaitan yaitu sisi sosial dan ekonomis. Dengan kata lain pengembangan wilayah adalah merupakan upaya memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik dan sebagainya (Triutomo, 2001). Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rencana pembangunan nasional, pengembangan wilayah lebih ditekankan pada penyusunan paket pengembangan wilayah terpadu dengan mengenali sektor strategis (potensial) yang perlu dikembangkan di suatu wilayah (Friedmann & Allonso, 2008). Sedangkan pengembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh komponenkomponen tertentu seperti (Friedman and Allonso, 2008): a)

Sumber daya lokal. Merupakan kekuatan alam yang dimiliki wilayah tersebut seperti lahan pertanian, hutan, bahan galian, tambang dan sebagainya. Sumber


daya lokal harus dikembangkan untuk dapat meningkatkan daya saing wilayah tersebut. b)

Pasar. Merupakan tempat memasarkan produk yang dihasilkan suatu wilayah sehingga wilayah dapat berkembang.

c)

Tenaga kerja. Tenaga kerja berperan dalam pengembangan wilayah sebagai pengolah sumber daya yang ada.

d)

Investasi. Semua kegiatan dalam pengembangan wilayah tidak terlepas dari adanya investasi modal. Investasi akan masuk ke dalam suatu wilayah yang memiliki kondisi kondusif bagi penanaman modal.

e)

Kemampuan

pemerintah.

Pemerintah

merupakan

elemen

pengarah

pengembangan wilayah. Pemerintah yang berkapasitas akan dapat mewujudkan pengembangan wilayah yang efisien karena sifatnya sebagai katalisator pembangunan. f)

Transportasi dan Komunikasi. Transportasi dan komunikasi berperan sebagai media pendukung yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Interaksi antara wilayah seperti aliran barang, jasa dan informasi akan sangat berpengaruh bagi tumbuh kembangnya suatu wilayah.

g)

Teknologi. Kemampuan teknologi berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya wilayah melalui peningkatan output produksi dan keefektifan kinerja sektor-sektor perekonomian wilayah.


Pengembangan wilayah adalah upaya pembangunan dalam suatu wilayah administratif atau kawasan tertentu agar tercapai kesejahteraaan (people property) melalui pemanfaatan peluang-peluang dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, efisien, sinergi dan berkelanjutan dengan cara menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif, perlindungan lingkungan dan penyediaan prasarana dan sarana. Pada dasarnya komponen utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah adalah kemajuan ekonomi wilayah bersangkutan. 2.1.1. Pengembangan Wilayah Sistem Top Down Sistem pengembangan wilayah di Indonesia sebelum otonomi daerah dilaksanakan secara top down, baik kebijakan perluasan wilayah administratif maupun pembentukan wilayah kawasan ekonomi. Hal yang sama juga dilakukan dalam pembentukan kawasan khusus yang mengutamakan landasan kepentingan nasional yang mencerminkan karakteristik pendekatan regionalisasi sentralistik. Dalam hal ini aspek pengambilan keputusan dilaksanankan secara top down (Abdurrahman, 2005). Rondinelli

dalam

Rustiadi

(2006)

mengidentifikasikan

tiga

konsep

pengembangan kawasan, yakni (1) konsep kutup pertumbuhan (growth pole), (2) integrasi (keterpaduan) fungsional-spasial, dan (3) pendekatan decentralized territorial. Di Indonesia konsep growth pole dirintis mulai tahun delapan puluhan yaitu dengan menekankan investasi massif pada industri-industri padat modal di pusat-pusat urban terutama di Jawa di mana banyak tenaga kerja, dengan harapan


dapat menciptakan penyebaran pertumbuhan (spread effect) atau efek tetesan ke bawah (trickle down effect) dan berdampak luas terhadap pembangunan ekonomi wilayah. Indikator ekonomi nasional sangat bagus hingga tahun 1997, namun dampaknya bagi pembangunan daerah lain sangat terbatas. Kenyataannya teori ini gagal menjadi pendorong utama (prime over) pertumbuhan ekonomi wilayah. Sebaliknya kecenderungan yang terjadi adalah penyerapan daerah sekelilingnya dalam hal bahan mentah, modal, tenaga kerja dan bakat-bakat enterpreneur. Hal ini menyebabkan kesenjangan antar daerah. Perencanaan dan aplikasi pembangunan dengan paradigma top down (sentralistik) tidak dapat membuat perubahan sehingga mulai dievaluasi dan secara bertahap berubaah menjadi sistem bottom up, dimulai sejak tahun 1998 dengan diundangkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 1999 yang baru diaplikasikan pada tahun 2001. Perubahan dari paradigma sentralistik pasca otonomi daerah tidak serta merta hilang, namun secara berangsur-angsur mulai beralih pola ke arah bottom up. Peluang pembangunan wilayah secara nonstruktural, berdasarkan inisiatif lokal dan dikelola tanpa memiliki keterikatan struktural administratif terhadap hirarki yang diatasnya. 2.1.2. Pengembangan Wilayah Sistem Bottom Up Pendekatan teknis kewilayahan melalui pendekatan homogenitas atau sistem fungsional mengalami proses yang lebih kompleks karena pelaksanaannya meliputi aspek kesepakatan atau komitmen para aktor regional dalam memadukan kekuatan


endogen (Abdurrahman, 2005). Kemudian Rustiadi (2006) menambahkan bahwa konsep integrasi fungsional-spasial seperti yang pernah dicetuskan oleh Rondinelli berupa pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan berbagai ukuran dan karakteristik fungsional secara terpadu perlu dikembangkan untuk memfasilitasi dan memberi pelayanan regional secara lebih luas. Salah satu bentuk konsep ini adalah wilayah agropolitan yang dirancang pertama kali oleh Friedman, Mc Dauglas, 1978 yang merupakan rancangan pembangunan dari bawah (development from below) sebagai reaksi dari pembangunan top down (development from above). Agropolitan merupakan distrik atau region selektif yang dirancang agar pembangunan digali dari jaringan kekuatan lokal ke dalam yang kuat baru terbuka keluar (Sugiono, 2002). Namun dimensi ruang (spatial) memiliki arti yang penting dalam konteks pengembangan wilayah, karena ruang dapat menciptakan konflik dan pemicu kemajuan bagi individu dan masyarakat. Secara kuantitas ruang adalah terbatas dan secara kualitas ruang memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu intervensi terhadap kekuatan pasar (planning) yang berwawasan keruangan memegang peranan yang sangat penting dalam formulasi kebijakan pengembangan wilayah. Sehingga keserasian berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah dapat diwujudkan, dengan memanfaatan ruang dan sumber daya yang ada didalamnya guna mendukung kegiatan kehidupan masyarakat (Riyadi dalam Ambardi, 2002). Sebagai suatu sistem yang kompleks perlu intervensi isolasi dalam proses integrasi kedalam dengan kontrol dan subsidi yang mencegah proses infiltrasi dari


luar (Sugiono, 2002). Namun karena penerapan program agropolitan yang berjalan seiring dengan proses globalisasi maka proteksi wilayah sulit dilakukan. Jadi ada dua sisi yang saling tarik menarik dan keduanya juga saling bertolak belakang. Di mana satu sisi dibutuhkan kemandirian dalam pengembangkan wilayah sementara disisi lainnya dibutuhkan proteksi atau kekuatan central agar satu dan lain hal dapat dikondisikan untuk mencapai tujuan yang ideal. Sementara itu hal lain yang juga

berpengaruh

besar

adalah

adanya

kekuatan

globalisasi

yang

tidak

memungkinkan bagi pemerintah untuk mengatur segala sesatunya sesuai dengan konsep yang dicanangkan. Ada beberapa perubahan yang terjadi sesuai dengan berjalannya proses pembangunan itu sendiri.

2.2.

Konsep Pendekatan Pembangunan Desa Pendekatan pembangunan dapat dilihat dari dua sisi, pertama Pembangunan

yang bertitik tolak pada pembangunan manusia (people centerred development), konsep pembangunan ini menekankan bahwa manusia adalah subjek pembangunan, sehingga memandang manusia bukan hanya sebagai faktor produksi namun memandang manusia sebagai individu yang harus ditingkatkan kapabilitasnya agar dapat menentukan pilihan-pilihan hidupnya (Indratno, 2006). Kedua, pendekatan pembangunan yang berorientasi pada produksi (fisik) atau production centered development, konsep pembangunan ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan hanya diukur seberapa besar peningkatan produksi setiap periode dan memandang bahwa manusia sebagai objek pembangunan artinya manusia


hanya dipandang sebagai faktor produksi, sehingga peningkatan keterampilan atau keahlian manusia hanya dipandang salah satu peningkatan faktor produksi agar output yang dihasilkan meningkat (Dirjen Cipta Karya, 2007). Oleh karena itu ukuran keberhasilan pembangunan yang didasarkan pada peningkatan produksi atau yang biasa disebut peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya merupakan necessery condition namun bukan sufficient condition. Dengan kata lain pembangunan secara utuh harus mencakup pembangunan secara fisik yang diindikasikan sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang diindikasikan sebagai peningkatan derajat kesehatan dan pendidikannya. Upaya pembangunan desa antara lain diwujudkan dengan dilakukannya pemilihan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) (cek image 020). KTP2D adalah satu satuan kawasan perdesaan sebagaimana tercantum dalam UU No. 24/1992, yang terdiri dari desa pusat dan desa-desa lain sebagai desa pendukungnya, yang memiliki keunggulan strategis berupa: a. Peran kawasan ini bagi pertumbuhan dan pengembangan potensi kawasan perdesaan lain di sekitamya, b. Keuntungan

ekonomis

(economic

scale)

guna

mengembangkan

potensi

andalannya, c. Memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta tingkat aksesibilitas yang relatif lebih baik di bandingkan dengan kawasan perdesaan disekitarnya.


Minat yang makin besar pada pusat wilayah perdesan adalah akibat dari strategi ‘kebutuhan pokok” yang memberikan perhatian yang besar pada pemerataan dalam pembagian hasil usaha pembangunan nasional. Strategi “kebutuhan pokok” itu bukan hanya meliputi kebutuhan sosial seperti pendidikan dan kesehatan saja, tetapi mengusahakan juga perbaikan pendapatan bagi penduduk miskin di wilayah perdesaan (Dirjen Cipta Karya, 2007). Rural Centre Planning (Perencanaan Pusat Wilayah Perdesaan) bertujuan untuk mengadakan perbaikan dalam hal sosial-ekonomi. Titik berat pada Perencanaan Pusat Wilayah Perdesaan adalah: perencanaan dan penyebaran, yang harus diperhatikan adalah (Jayadinata, 1999): 1. Pengembangan wilayah perdesaan dapat berjalan lancar, jika fasilitas dan pelayanan yang mendorong produksi berlokasi di pusat wilayah perdesaan. 2. Pengembangan perdesaan macam ini, didasarkan akan hirarki pusat perdesaan, misalnya: ibukota propinsi, ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan pusat wilayah perdesaan. 3. Perencanaan dilakukan untuk tiap satuan wilayah (yang mungkin dapat dibagibagi lagi) yang ditentukan dengan batas menurut keadaan faktor geografis atau faktor administratif atau faktor ekonomi. Pusat-pusat perdesaan (rural centres) direncanakan dengan hubungan hirarki permukiman dari sistem perkotaan, menurut teori tempat memusat, atau “centre place”. Pusat-pusat wilayah perdesaan dibentuk di tempat-tempat tertentu (kota, kecamatan atau beberapa pusat dalam satu kecamatan atau satu pusat untuk dua


kecamatan). Dengan pembentukan pusat-pusat antara wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan akan terdapat interaksi yang lebih baik. Karena model pusat wilayah perdesaan itu berfungsi untuk memperbaiki ketidak seimbangan, maka perencana cenderung untuk menyebar pusat-pusat sebanyak mungkin. Dengan sistem “central place” dalam wilayah perdesaan terdapat pemusatan dari usaha pengembangan. Menurut keterangan Rodinelli dan Ruddl (1979) dalam Indratno (2006): 1. Penempatan kegiatan sosial-ekonomi yang terpusat dalam suatu pusat wilayah perdesaan tertentu, keuntungannya lebih tinggi dan penjalaran pembangunan berlaku lebih baik. 2. Pusat wilayah perdesaan yang menghubungkan dengan perekonomian di wilayah hinterland, seperti: pasar, kantor pesanan, dan sebagainya, menambah kesempatan kerja. 3. Pusat wilayah perdesaan yang mempunyai prasarana yang lengkap dapat menarik orang-orang yang ingin maju dan wiraswasta yang berbobot, sehingga dapat terciptakan lingkungan yang baik bagi investasi baru. 4. Keuntungan dari investasi yang dari waktu dahulu, dapat membentuk modal baru dan memungkinkan pertumbuhan. 5. Investasi dalam prasarana dan utilitas dapat menarik kegiatan ekonomi baru. 6. Pemusatan prasarana sosial-ekonomi mendorong pembuatan jalan-jalan baru dan hal ini menarik kegiatan sosial ekonomi baru. 7. Lokasi kegiatan ekonomi, fasilitas sosial dan bermacam-macam prasarana yang terdapat dalam suatu pusat wilayah pedesaan mendorong terbentuknya pemasaran


baru bagi bahan mentah serta barang setengah jadi, dan memberikan keuntungan bagi para produsen. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan terhadap “basic need” bagi masyarakat perdesaan, baik secara ekonomi maupun social, maka fungsi dan peranan rural center planning tersebut meliputi: 1. Pemasaran/koleksi dari surplus produksi pertanian (sebagai kebalikan dari distribusi). 2. Penyediaan/distribusi input-input pertanian yang penting, seperti pupuk, perlengkapan peralatan, kredit, fasilitas reparasi. 3. Penyediaan fasilitas pengolahan hasil pertanian baik untuk kebutuhan subsisten maupun untuk tujuan pemasaran. 4. Penyediaan pelayanan sosial

2.3.

PNPM-PISEW Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur

Sosial Ekonomi Wilayah PNPM-PISEW adalah salah satu program inti dari PNPM yang memiliki kriteria berorientasi pada konsep "Community Driven Development (CDD)" dan "Labor Intensive Activities (LIA)". Sebagai bagian dari PNPM, PISEW memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu pertama, mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan cara membentuk dan membangun Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), kedua, memperkuat lembaga Pemerintah Daerah dan institusi lokal di tingkat desa, yang akan dilaksanakan melalui pelaksanaan diseminasi, sosialisasi dan pelatihan di


berbagai tingkatan pemerintahan serta pelaksanaan musyarawarah, forum-forum konsultasi dan pendampingan yang melibatkan masyarakat, dari tingkat desa sampai kecamatan, dan ketiga, sebagai tujuan akhir adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan angka pengangguran. Kesemua tujuan tersebut akan diupayakan melalui pendekatan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal melalui pembangunan sarana prasarana sosial dan ekonomi dasar di perdesaan (Dirjen Cipta Karya, 2008). Tujuan kegiatan PNPM-PISEW terdiri dari dua komponen, yaitu kegiatan penyediaan infrastruktur dasar perdesaan skala kecil, dan penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Infrastruktur dasar perdesaan skala kecil mencakup 6 (enam) kategori, yaitu: (i) transportasi; (ii) peningkatan produksi pertanian; (iii) peningkatan pemasaran pertanian; (iv) air bersih dan sanitasi lingkungan; (v) pendidikan; dan (vi) kesehatan. Pembentukan dan penguatan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) diarahkan sebagai pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sehingga PNPMPISEW juga diharapkan dapat menjadi bagian dari pelaksanaan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada akhirnya, kegiatan PNPM-PISEW diharapkan dapat membuka dan mengembangkan potensi lokal, sehingga kegiatan ekonomi dan sosial perdesaan yang terbangun dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, khususnya di wilayah perdesaan, dapat menurun sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan setempat.


Dalam pelaksanaan program, proses perencanaan PNPM-PISEW yang dilakukan secara partisipatif, diarahkan sebagai wujud pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Usulan kegiatan partisipatif PNPM-PISEW akan dapat mengisi dan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dari masing-masing kecamatan dan kabupaten peserta. Dengan demikian diharapkan kegiatan PNPM-PISEW dapat bersinergi dengan kegiatan lainnya dari program pembagunan daerah terkait, dan memiliki kontribusi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional. Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, penguatan proses penyusunan renstrada kecamatan dan kabupaten oleh PNPM-PISEW ini diharapkan dapat memperkuat proses Otonomi Daerah dan Desentralisasi sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana perihal renstrada kecamatan secara khusus tertuang dalam PP No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

2.4.

Transportasi dan Interaksi antar Wilayah Suatu wilayah tertentu bergantung pada wilayah lain. Demikian juga wilayah

lain memiliki ketergantungan pada wilayah tertentu. Diantara wilayah-wilayah tersebut, terdapat wilayah-wilayah tertentu yang memiliki kelebihan dibanding yang lain sehingga wilayah tersebut memiliki beberapa fasilitas yang mampu melayani kebutuhan penduduk dalam radius yang lebih luas, sehingga penduduk pada radius


tertentu akan mendatangi wilayah tersebut untuk memperoleh kebutuhan yang diperlukan. Morlok (2005) mengemukakan bahwa akibat adanya perbedaan tingkat pemilikan sumberdaya dan keterbatasan kemampuan wilayah dalam mendukung kebutuhan penduduk suatu wilayah menyebabkan terjadinya pertukaran barang, orang dan jasa antar wilayah. Pertukaran ini diawali dengan proses penawaran dan permintaan. Sebagai alat bantu proses penawaran dan permintaan yang perlu dihantarkan menuju wilayah lain diperlukan sarana transportasi. Sarana transportasi yang memungkinkan untuk membantu mobilitas berupa angkutan umum. Dalam menyelenggarakan kehidupannya, manusia mempergunakan ruang tempat tinggal yang disebut permukiman yang terbentuk dari unsur-unsur working, opportunities, circulation, housing, recreation, and other living facilities (Coley, 1994). Unsur circulation adalah jaringan transportasi dan komunikasi yang ada dalam permukiman. Sistem transportasi dan komunikasi meliputi sistem internal dan eksternal. Jenis yang pertama membahas sistem jaringan yang ada dalam kesatuan permukiman itu sendiri. Jenis yang kedua membahas keadaan kualitas dan kuantitas jaringan yang menghubungkan permukiman satu dengan permukiman lainnya di dalam satu kesatuan permukiman. Perpindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain selalu melalui jalur-jalur tertentu. Tempat asal dan tempat tujuan dihubungkan satu sama lain dengan suatu jaringan (network) dalam ruang. Jaringan tersebut dapat berupa jaringan jalan, yang merupakan bagian dari sistem transportasi. Transportasi


merupakan hal yang penting dalam suatu sistem, karena tanpa transportasi perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain tidak terwujud secara baik (Schipper, 2002). Hurst (1974) dalam Rustiadi, dkk (2011) mengemukakan bahwa interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan keterpaduan antar jenis transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Pada

dasarnya,

sistem

transportasi

dikembangkan

untuk

menghubungkan dua lokasi guna lahan yang mungkin berbeda. Transportasi digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih meningkat. Dengan transportasi yang baik, akan memudahkan terjadinya interaksi antara penduduk lokal dengan dunia luar. Keterisolasian merupakan masalah pertama yang harus ditangani. Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen dan meniadakan jarak diantara keduanya. Jarak tersebut dapat dinyatakan sebagai jarak waktu maupun jarak geografis. Jarak waktu timbul karena barang yang dihasilkan hari ini mungkin belum dipergunakan sampai besok. Jarak atau kesenjangan ini dijembatani melalui proses penggudangan dengan teknik tertentu untuk mencegah kerusakan barang yang bersangkutan.


Transportasi erat sekali dengan penggudangan atau penyimpanan karena keduanya meningkatkan manfaat barang. Angkutan menyebabkan barang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sehingga bisa dipergunakan di tempat barang itu tidak didapatkan. Dengan demikian menciptakan manfaat tempat. Penyimpanan atau penggudangan juga memungkinakan barang disimpan sampai dengan waktu dibutuhkan dan ini berarti memberi manfaat waktu (Coley, 1994). Pembangunan suatu jalur transportasi maka akan mendorong tumbuhnya fasilitasfasilitas lain yang tentunya bernilai ekonomis. Perbedaan sumberdaya yang ada di suatu daerah dengan daerah lain mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam proses mobilitas inilah transportasi memiliki peranan yang penting untuk memudahkan dan memperlancar proses mobilitas tersebut. Proses mobilitas ini tidak hanya sebatas oleh manusia saja, tetapi juga barang dan jasa. Dengan demikian

nantinya interaksi antar daerah akan lebih mudah dan dapat

mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah. Kebutuhan akan pergerakan bersifat kebutuhan turunan. Pergerakan terjadi karena adanya proses pemenuhan kebutuhan. Pergerakan tidak akan terjadi seandainya semua kebutuhan tersebut menyatu dengan permukiman. Namun pada kenyataannya semua kebutuhan manusia tidak tersedia di satu tempat. Atau dengan kata lain lokasi kegiatan tersebar secara heterogen di dalam ruang. Dengan demikian perlu adanya pergerakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan.


Dalam melakukan pergerakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penduduk mempunyai dua pilihan yaitu bergerak dengan moda transportasi dan tanpa moda transpotasi (berjalan kaki). Pergerakan tanpa moda tranportasi biasanya berjarak pendek, sedangkan pergerakan dengan moda transportasi berjarak sedang atau jauh. Transportasi merupakan penghubung utama antara dua daerah yang sedang berinteraksi dalam pembangunan. Tanpa adanya jaringan transportasi tidak mungkin pembangunan dapat diperkenalkan ke luar daerah. Jalan merupakan akses transportasi dari suatu wilayah menuju ke wilayah. Aktivitas penduduk yang meningkat perlu dijadikan perhatian dalam merumuskan kebijakan di bidang transportasi karena manusia senantiasa memerlukan transportasi. Hal ini merupakan sesuatu hal yang merupakan ketergantungan sumberdaya antar tempat. Hal ini menyebabkan proses interaksi antar wilayah yang tercermin pada fasilitas transportasi. Transportasi merupakan tolok ukur interaksi antar wilayah. Salah satu hal yang penting tentang transportasi dengan perkembangan wilayah adalah aksesibilitas. Yang dimaksud aksesibilitas adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah, region, ruang untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung. Pembangunan perdesaanpun menjadi kian lambat dan terhambat hanya karena minimnya sarana transportasi yang ada (Margaretta, 2000). Dengan adanya transportasi dapat membuka jalan komunikasi antar daerah sehingga terjadi aliran barang, jasa, manusia, dan ide-ide sebagai modal bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang.


Transportasi dapat menjadi fasilitator bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang

karena

transportasi

Transportasi

sering

dikaitkan

meningkatkan

dengan

aksesibilitas

aksesibilitas

suatu

suatu wilayah.

daerah. Dalam

pembangunan perdesaan keberadaan prasarana dan sarana transportasi tidak dapat diabaikan dalam suatu rangkaian program pembangunan. Terjadinya proses produksi yang efisien, selalu didukung oleh sistem transportasi yang baik, investasi dan teknologi yang memadai sehingga tercipta pasar dan nilai. Aksesibilitas yang baik juga akan mendorong minat swasta dan masyarakat untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan wilayah. Dengan demikian akan memajukan kegiatan perekonomian masyarakat, dan dapat mengentaskan atau setidaknya dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah yang memiliki potensi sama atau berbeda . Menurut Santosa (2005) agar perencanaan aksesibilitas berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal maka dapat dipakai pedoman antara lain: (a) Perencanaan tersebut diintegrasikan dengan mempertimbangkan semua aspek kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan hidup sehari-hari, ekonomi, maupun kebutuhan sosial. (b) Perencanaan tersebut berdasarkan pada sistem pengumpulan data yang cermat (c) Menggunakan rumah tangga sebagai fokus dalam proses perencanaan (d) Mengembangkan seperangkat set informasi yang komprehensif pada semua aspek infrastruktur perdesaan


(e) Mengidentifikasi intervensi-intervensi antara perbaikan sistem transportasi lokal (jalan dan pelayanan transportasi lokal) dan untuk lokasi pelayanan yang paling cocok (f) Perencanaan tersebut mudah diaplikasikan (g) Perencanaan tersebut murni menggunakan perencanaan pendekatan sistem bottom-up.

2.5.

Pendapatan Mayarakat Dalam mengukur kondisi ekonomi seseorang atau rumah tangga, salah satu

konsep yang paling sering digunakan adalah tingkat pendapatan. Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi (Winardi, 1998). Dengan kata lain pendapatan dapat juga diuraikan sebagai keseluruhan penerimaan yang diterima pekerja, buruh atau rumah tangga, baik berupa fisik maupun non fisik selama ia melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan instansi atau pendapatan selama ia bekerja atau berusaha. Setiap orang yang bekerja akan berusaha untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah yang maksimum agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan masyarakat dapat berasal dari bermacam-macam sumber, yaitu: dari sektor formal, maupun informal. Masyarakat pedesaan pada umumnya adalah petani. Petani sebagai pihak yang mengusahakan pertanian memperoleh pendapatan


dari hasil usahataninya, yaitu berupa hasil penjualan dari produk-produk pertanian yang dihasilkannya. Dalam hal ini pendapatan petani dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan serta harga jual hasil produksi setelah dikurangi dengan biaya-biaya produksi. Biaya produksi usahatani timbul dari penggunaan sejumlah faktor produksi, diantaranya tenaga kerja, bibit, pupuk, pestisida dan teknologi pengolahan. Oleh karena itu tingkat pendapatan petani tergantung dari efisiensi penggunaan faktorfaktor produksi tersebut, termasuk juga dalam hal harga dari faktor-faktor produksi tersebut (Mubyarto, 2007). Dalam hubungannya dengan penelitian ini, bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan kegiatan penunjang pertanian akan meningkatkan pendapatan masyarakat, karena pada umumnya sumber mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani. Pembangunan infrastruksut jalan akan memperlancar akses masyarakat terhadap sumber faktor produksi sehingga dapat mengurangi harga faktor produksi tersebut, di mana selain dipengaruhi oleh jarak, harga juga dapat dipengaruhi kondisi sarana dan prasaran jalan untuk sampai di tingkat petani. Demikian juga halnya dengan penjualan hasil produksi pertanian akan dipengaruhi kelancaran aksesibilitas transaksi antara petani dengan pedagang.

Oleh karena itu dalam upaya pembangunan

pedesaan, pemerintah berusaha untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur fisik diantaranya jalan desa, selain peningkatan kualitas sumber daya manusia petani melalui pemberdayaan masyarakat.


2.6.

Penelitian Sebelumnya Indratno (2006) melakukan kajian Pengembangan Pusat Pertumbuhan Dalam

Rangka Pengembangan Kawasan Perdesaan: Studi Kasus Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D) di Bandung. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan desa dipengaruhi oleh infrastruktur desa, salah satu diantaranya adalah jalan desa. Kondisi jalan desa mempengaruhi pertumbuhan desa, di mana semakin baik kondisi jalan desa maka pertumbuhan desa cenderung semakin meningkat. Panggabean (2008), melakukan studi tentang Peranan Pertanian Dalam Ekonomi Pedesaan. Hasil studi menunjukkan bahwa pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, di mana pembangunan pertanian merupakan prasyarat adanya kemajuan dalam tahapan-tahapan pembangunan selanjutnya. Pembangunan pertanian merupakan penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi pedesaan, di mana salah satu kendala dalam pertumbuhan ekonomi pedesaan adalah kurang infrastruktur yang memada di pedesaan. Setiawan

(2008)

melakukan

penelitian

dengan

judul

Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan Dengan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam pembangunan infrastruktur pedesaan. Hal ini berhubungan dengan harapan masyarakat desa agar aksesibilitas dari dan ke desa menjadi lancar sehingga akan memperlancar pemasaran hasil-hasil produksi pertanian, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, yang pada umumnya adalah petani. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa pertanian


memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa. Perkembangan desa dipengaruhi oleh infrastruktur desa, salah satunya adalah jalan desa. Sehubungan dengan penelitian, maka pembangunan jalan desa di Desa Kuta Rayat diharapkan akan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat desa.

2.7.

Kerangka Berpikir Dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan pedesaan, maka

pemerintah melakukan PNPM PISEW yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur sosial ekonomi wilayah pedesaan. Program ini terdiri dari tiga kelompok kegiatan utama, yaitu investasi untuk pengembangan infrastruktur desa, investasi untuk kegiatan penunjang produksi pertanian, serta investasi untuk peningkatan saran pendukung. Infrastruktur desa (terutama jalan) yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa, yang dapat dilihat dari kelancaran pengangkutan barang dan orang, waktu tempuh, penurunan biaya angkut hasil pertanian, serta manfaat jalan bagi masyarakat sehari-hari. Pembangunan kegiatan penunjang peningkatan produksi pertanian berarti juga membangun ekonomi pedesaan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat di desa, baik dari segi harga produksi maupun dari segi ketersediaan sarana produksi. Selain itu masyarakat desa juga membutuhkan prasarana pendukung lainnya, seperti air bersih dan sanitasi lingkungan, prarsana pendukung pendidikan maupun kesehatan. Di mana pembangunan prasarana pendukung ini akan meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia pendesaan.


Peningkatan pendapatan masyarakat desa dengan ketersediaan aksesibilitas desa yang memadai akan meningkatkan pengembangan wilayah. Hubungan ini diperlihatkan dalam skema pada Gambar 2.2.

Program Pembangunan Pedesaan

Peningkatan Jalan Desa melalui PNPM PISEW

Pendapatan Masyarakat

Peningkatan harga lahan

Aksesibilitas Masyarakat - Kelancaran pengangkutan - Waktu tempuh - Penurunan biaya angkut

Pengembangan Wilayah

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian


2.8.

Hipotesis Berdasarkan perumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut: 1. Peningkatan jalan desa memberikan dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas masyarakat di Desa Kuta Rayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. 2. Peningkatan jalan desa memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Kuta Rayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. 3. Peningkatan jalan desa memberikan dampak positif terhadap peningkatan harga lahan di Desa Kuta Rayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. 4. Peningkatan jalan berkorelasi positif terhadap pengembangan wilayah di Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan

Recommend Documents