BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Era globalisasi yang terjadi saat ini selalu mengantarkan umat manusia kepada kemajuan. Kemajuan di bidang informasi, pengetahuan dan teknologi adalah menjadi kemajuan paling pesat pada abad ini. Kemajuan inilah yang menyebabkan timbulnya kecenderungan manusia untuk tergabung pada sebuah organisasi. Keinginan untuk mencapai tujuan bersama dengan menggunakan daya semaksimal mungkin adalah hal yang ditawarkan organisasi. Kerja sama dan rasionalitas adalah ciri khas yang dimiliki sebuah organisasi (Subkhi dan Jauhar, 2013). 1. Teori Organisasi Menurut Subkhi dan Jauhar (2013), teori organisasi secara umum bisa diartikan sebagai suatu pikiran yang merupakan sekelompok orang yang membagi tugas secara terstruktur untuk mendapatkan pedoman yang ingin dicapai bersama-sama atau teori yang berusaha menerangkan/meramalkan bagaimana organisasi dan orang didalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi. Menurut Subkhi dan Jauhar (2013), hakekat organisasi adalah adanya orang-orang yang usahanya harus di koorganisasikan tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan saling tergantung bekerja bersama atas dasar pembagian kerja, peran dan wewenang serta mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok commit to user

10

11 digilib.uns.ac.id


orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Organisasi merupakan sarana untuk mewujudkan kebersamaan dan sebagai wadah untuk menyampaikan ide dan gagasan sehingga dapat terwujud tujuan dari organisasi. Organisasi dapat dijadikan ajang untuk bersosialisasi, bekerja sama dengan rasional dan sistematis, hal ini akan mendukung pemerintah daerah untuk saling berkoordinasi. SKPD merupakan sarana organisasi dalam koridor tatanan eksekutif pada penyelenggaraan koordinasi pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan dengan tertib dan teratur. Koordinasi yang tepat pada SKPD akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan mampu memotivasi untuk menyampaikan pelaporan keuangan secara tepat waktu. Menurut McAuley, Duberly, dan Johnson (2007) teori organisasi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana mengkoordinasi orang-orang di dalamnya dalam mencapai tujuan

tertentu. Pugh (1977)

dalam Mc Auley et al (2007) menyatakan teori organisasi adalah suatu studi tentang struktur, fungsi dan kinerja organisasi dan perilaku orang-orang dan kelompok yang berada di dalamnya. Teori ini juga mempelajari bagaimana organisasi berfungsi dan bagaimana seharusnya organisasi diatur. Menurut Sutarto (1985) teori organisasi dilihat dari beberapa pendekatan yaitu pendekatan klasik, pendekatan perilaku, pendekatan pengambilan keputusan, pendekatan spontanitas, pendekatan peran serta, pendekatan pengarahan, pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi. commit to user



Laegaard dan Bindslev (2006) menggunakan tiga level dalam menentukan teori organisasi, yaitu: a)

Tingkat sosial-psikologi Berkaitan dengan hubungan individu dan antar personal dalam

organisasi. Contohnya: teori ekpekstasi, teori administratif, teori kebutuhan dan teori motivasi. b)

Tingkat struktural Tingkatan ini memfokuskan pada organisasi secara umum dan subdivisi

dalam organisasi. Contohnya: model birokrasi, teori administrasi, organisasi loose-cloupled. c)

Tingkat Makro Tingkatan ini memfokuskan pada organisasi sebagai pemain terkait

dengan organisasi lain dan masyarakat. Contohnya: learning organization. Organisasi mempunyai struktur organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan job describtion. Struktur organisasi ini sangat penting untuk membagi tugas dan wewenang sesuai dengan spesialisasi kerja. Struktur organisasi dalam pemda mempunyai alur yang sistematis. Dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan, pemerintah daerah memerlukan struktur organisasi yang tepat, dan mampu membagi fungsi-fungsi organisasi pemerintah daerah. Pada tingkat psikologi sosial pemerintah daerah harus mampu melihat ekspektasi dan motivasi, sehingga mampu merancang dan merealisasikan visi dan misi dari organisasi pemerintah daerah, hubungan individu ini menjadi sangat penting untuk membangun person didalam tubuh commit to user



organisasi. Pada tingkat struktural

maka organisasi harus mampu

membangun birokrasi yang handal. Alur-alur organisasi yang jelas dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga mampu menciptakan pada tingkatan makro, atau lebih luasnya adalah membangun sinergi yang positif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ketiga tingkatan tersebut jika terpenuhi maka akan memberikan motivasi pemerintah daerah untuk berkinerja dengan baik dan mampu memberikan informasi keuangan maupun non keuangan secara

tepat

waktu,

dan

masyarakat

mampu

mengawasi

jalannya

pemerintahan. 2. Perkembangan Teori Organisasi. Organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok individu atau orang yang saling berinteraksi menurut suatu pola yang terstruktur dengan cara tertentu sehingga setiap anggota organisasi mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, dan sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu, dan juga mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga organisasi dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya (Subkhi dan Jauhar, 2013). 3. Pendekatan dalam Teori Organisasi Berikut ini penjelasan para ahli menurut Subkhi dan Jauhar (2013) berkaitan dengan pendekatan dalam teori organisasi: 1) Pendekatan klasik Frederick W. Taylor, yang beranggapan bahwa organisasi adalah beban kerja/kapasitas kerja atau dengan kata lain, manusia dianggap sebagai mesin. Teori klasik berkembang menjadi 3 aliran yaitu: commit to user



a. Teori Birokrasi Kata birokrasi mula-mula berasal dari kata legal-rasional. Organisasi disebut rasional dalam hal penetapan tujuan dan perencanaan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Weber dalam Subkhi dan Jauhar (2013), bentuk organisasi yang birokratis secara kodrat adalah bentuk organisasi yang birokratis, secara kodrat adalah bentuk organisasi yang paling efisien. Weber dalam Subkhi dan Jauhar (2013) mengemukakan karakteristik-karakteristik birokrasi sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

Pembagian kerja yang jelas Hierarki wewenang yang dirumuskan secara baik Program rasional dalam pencapaian tujuan organisasi System prosedur bagi penanganan situasi kerja System aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban posisi para pemegang jabatan. 6. Hubungan-hubungan antar pribadi yang bersifat impersonal. Birokrasi adalah sebuah model organisasi normative, yang menekankan struktur dalam organisasi. Unsur-unsur birokrasi masih banyak ditemukan di organisasi-organisasi modern yang lebih kompleks daripada hubungan “face to face” yang sederhana. b. Teori Administrasi Teori administrasi adalah bagian kedua dari teori organisasi klasik. Teori administrasi berkembang sejak tahun 1990. Teori ini sebagian besar dikembangkan atas dasar sumbangan Henry fayol dan Lynlali Urwick dari Eropa, serta Mooney dan Reiley di Amerika. Fayol dalam Subkhi dan Jauhar (2013) mengatakan bahwa semua kegiatan-kegiatan industrial dapat dibagi menjadi 6 kelompok: a. Kegiatan teknis (produksi, adaptasi) b. Kegiatan komersial (pembelian dan pertukaran) c. Kegiatan keamanan (perlindungan terhadap kekayaan dan personalia commit to user organisasi)



d. Kegiatan akuntasi (penentuan persediaan, biaya, penyusunan neraca dan laporan rugi-laba) e. Kegiatan manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pemberi perintah dan pengawasan) Fayol dalam Subkhi dan Jauhar (2013) mengemukakan dan membahas 14 kaidah manajemen yang menjadi dasar perkembangan teori administrasi. Prinsip-prinsip dari Fayol tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut: a) b) c) d) e) f) g)

Pembagian kerja Wewenang dan tanggung jawab. Disiplin Kesatuan perintah Kesatuan pengarahan Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Balas jasa. Fayol dalam Subkhi dan Jauhar (2013) memperinci fungsi-fungsi kegiatan

administrasi menjadi elemen-elemen manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengoordinasian, dan pengawasan. Pembagian kegiatan-kegiatan administrasi atas fungsi-fungsi ini dikenal sebagai Fayol’s fungctionalism atau teori fungsionalisme Fayol. Mooney dan Reilly dalam Subkhi dan Jauhar (2013), menyebut koordinasi sebagai faktor terpenting dalam perencanaan organisasi maupun penciptaan teori yang mereka kemukakan. Mereka menekankan tiga prinsip organisasi yang mereka teliti dan temukan, yang telah dijalankan dalam organisasi-organisasi pemerintahan agama, militer dan bisnis. Prinsip organisasi ini adalah: a) b) c) d)

Prinsip koordinasi Prinsip scalar Prinsip fungsional Manajemen Ilmiah

commit to user



c. Manajemen Ilmiah Bagian ketiga dari teori klasik adalah manajemen ilmiah. Menurut Subkhi dan Jauhar (2013) Manajemen ilmiah dikembangkan mulai sekitar tahun 1990 oleh Frederick Winslow Taylor, yang telah dipergunakan cukup luas. Teori manajemen ilmiah masih banyak dijumpai dalam praktik-praktik manajemen modern, manajemen ilmiah merupakan metode ilmiah pada studi, analisa dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Bagi kita yang penting adalah memandang manajemen ilmiah sebagai teknik-teknik manajerial yang sangat berharga. Empat kaidah dasar manajemen yang harus dilaksanakan dalam organisasi perusahaan, yaitu : a. Menggantikan metode-metode kerja dalam praktik dengan berbagai metode yang dikembangkan atas dasar ilmu pengetahuan tentang kerja yang ilmiah dan benar. b. Mengadakan seleksi, latihan-latihan dan pengembangan para karyawan secara ilmiah, agar memungkinkan para karyawan bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan spesialisasinya. c. Pengembangan ilmu tentang kerja seleksi, latihan dan pengembangan secara ilmiah harus diintegrasikan, sehingga para karyawan memperoleh kesempatan untuk mencapai tingkat upah yang tinggi, sementara manajemen dapat menekankan, biaya produk jadi lebih murah. d. Untuk mencapai manfaat manajememn ilmiah, perlu dikembangkan semangat dan mental para karyawan melalui pendekatan antara karyawan dan manajer sebagai upaya untuk menimbulkan suasana kerja sama yang baik. 2)

Pendekatan Neo-Klasik

Aliran pemikiran yang muncul selanjutnya digambarkan sebagai teori neo klasik, yang secara sederhana

dianggap sebagai suatu teori atau aliran

hubungan manusia. Teori neo klasik dikembangkan atas dasar teori klasik.Teori neoklasik mengubah, menambah, dan memperluas teori klasik. commit to user



Teori neoklasik menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Teori neoklasik sebenarnya bukan merupakan teori baru yang muncul seperti teori klasik, teori neoklasik muncul dan mengusulkan perubahan perubahan pada teori klasik sejak ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia dikenalkan. Pendekatan neoklasik mencakup uraian sistematis organisasi informal dan pengaruhnya para organisasi formal. Perkembangan teori neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaaan yang dilakukan Hawthorne dan tulisan Hugo Nunsterbergh. Pendekatan neo klasik ditemukan juga dalam buku-buku tentang hubungan manusia seperti Ardner dan Moore, Human relation in industry, dan lain sebagainya. 3)

Pendekatan modern. Teori modern mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu system

tertutup yang berhubungan dengan lingkungan yang stabil, tapi organisasi adalah suatu system terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Teori modern adalah multidisiplin yang berasal dari berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan. Teori organisasi dan manajemen modern dikembangkan sejak tahun 1950. Teori modern yang menekankan perpaduan dan perancangan menyediakan pemenuhan suatu kebutuhan yang menyeluruh. Teori organisasi modern lebih dinamis daripada teori-teori lainnya dan meliputi lebih banyak variabel yang dipertimbangkan. Menurut Subkhi dan Jauhar (2013), teori modern bisa commit to user



disebut sebagai teori organisasi dan manajemen yang memadukan teori klasik dan neoklasik dengan konsep-konsep yang lebih maju. Karakteristik pemerintah daerah merupakan turunan dari pendekatan klasik yang masuk pada teori administrasi, dan secara langsung berkaitan dengan organisasi terbuka, pada organisasi terbuka, organisasi mampu menyesuaikan perkembangan organisasi yang tumbuh secara cepat dan menyesuaikan dengan lingkungannya, sehingga menumbuhkan inovasi organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Patrick (2007) mengenai karakteristik daerah disesuaikan dengan model Roger’s yang mempunyai keterkaitan dengan inovasi dari suatu organisasi. Penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menggunakan karakteristik pemerintah daerah. Karakteristik tersebut terdiri dari (a) budaya organisasi; (b) struktur organisasi; dan (c) lingkungan ekternal. 4. Dimensi Organisasi Dimensi organisasi menurut Subkhi dan jauhar (2013) terbagi menjadi dua, yakni : 1) Dimensi

structural

(internal

organisasi).

Misalnya

formalisasi,

spesialisasi, standarisasi, sentralisasi, hierarki, kekuasaan (otoritas), kompleksitas, profesionalisme, dan konfigurasi. 2) Dimensi Kontekstual (karakteristik organisasi dan lingkungannya). Misalnya, ukuran organisasi (personil), teknologi organisasi dan lingkungan commit to user



5. Tingkatan Organisasi Menurut Subkhi dan Jauhar (2013) pendekatan yang dijelaskan oleh teori klasik maupun neo klasik belum mampu menjelaskan rumusan yang bisa berlaku secara umum, pendekatan modern sendiri menyatakan bahwa pandangan yang berkembang selama ini berkembang bukan merupakan teori organiasai melainkan cara berpikir (way of thinking) mengenai organisasi, yaitu cara meninjau dan menganalisis organisasi secara tepat dan mendalam. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keteraturan sifat organisasi, yang hanya berlaku untuk suatu lingkungan atau situasi tertentu . Ketergantungan inilah yang menunjukkan bahwa apa yang dianggap sebagai teori organisasi ternyata belum memenuhi persyaratan untuk dinamakan “teori”, beberapa tingkatan dalam analisis organisasi antara lain: 1. 2. 3. 4.

Lingkungan organisasi. Organisasi secara keseluruhan. Bagian-bagian organisasi. Kumpulan individu (group) yang terdapat dalam setiap organisasi. Arah dan analisis dalam organisasi adalah dari lingkungan tingkatan

yang paling dalam. Biasanya lingkungan yang mempengaruhi organisasi jarang sekali dijumpai organisasi yang besar dan kuat yang mampu mempengaruhi lingkungannya. Cakupan teori organisasi antara lain : 1. 2. 3.

Tingkat institusional (top management) Tingkat manajerial (middle management) Tingkat operasional ( operasional level management)

6. Sistem Organisasi Terbuka Menurut Subkhi dan Jauhar (2013) sistem organisasi terbuka lebih commitdan to user menekankan saling berhubungan saling ketergantungan antara unsur-



unsur

organisasi

yang

bersifat

social

dan

teknologi.

Organisasi

dipertimbangkan sebagai serangkaian variabel yang saling berhubungan. Dalam hal tertentu, berubahnya suatu variabel akan menyebabkan perubahan pada variabel lain maupun sistem sosial mencakup organisasi di dalamnya. Organisasi formal diperlukan sebagai suatu system terbuka, karena system ini secara terus menerus melakukan transaksi dengan lingkungan luarnya. Selain itu, sistem ini sangat tergantung pada lingkungan sekitarnya dalam

usaha

mendapatkan

sumber-sumber

yang

dibutuhkan

untuk

kelangsungan hidupnya. Sistem organisasi terbuka tidak hanya terbuka pada lingkungannya saja tetapi terbuka pada organisasi itu sendiri. Organisasi menyesuaikan lingkungannya dengan cara melakukan perubahan-perubahan susunan dan proses dari komponen-komponen yang ada dalam organisasi itu sendiri (Subkhi dan Jauhar, 2013). Menurut Patrick (2007) organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal mempunyai kecenderungan pada penerapan tipe system organisasi terbuka. Jika sebelumnya organisasi tertutup banyak berpengaruh pada administrasi negara, maka pada system terbuka ini, organisasi lebih mengarah pada administrasi perusahaan, walaupun pada akhir-akhir ini banyak perubahan yang terjadi, namun administrasi public juga menggunakan system terbuka, model system terbuka dibagi menjadi 3 aliran yaitu, human relation, aliran pengembangan organisasi (organizational development) dan aliran organisasi sebagai suatu unit yang berfungsi dengan lingkungannya (Subkhi dan Jauhar, 2013).

commit to user



Karakteristik sistem organisasi terbuka merupakan organisasi yang mudah beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga inovasi organisasi mampu berkembang dengan pesat. Karakteristik pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan organisasi system terbuka, hal ini akan menghasilkan inovasi organisasi yang berkaitan dengan struktur organisasi dan lingkungan eksternal organisasi. Menurut Patrick (2007) menyatakan bahwa organisasi system terbuka dapat berinteraksi dengan lingkungan eksternal yang terkait dengan inovasi. Penelitian ini menggunakan struktur dan lingkungan eksternal organisasi sebagai indikator dari karakteristik pemerintah daerah. Struktur organisasi

diproxykan dengan spesialisasi

kerja, intensitas

administrasi, differensiasi fungsi, ketersediaan sumber daya, sedangkan lingkungan

eksternal

diproxikan

dengan

debt

financing

dan

intergovernmental revenue. 7. Inovasi Organisasi Adopsi inovasi umumnya ditujukan untuk berkontribusi pada kinerja atau efektivitas organisasi yang mengadopsi inovasi organisasi, sehingga memberikan respon perubahan terhadap lingkungan eksternal maupun internal sebagai bentuk antisipasi yang berpengaruh terhadap lingkungan (Subkhi dan Jauhar, 2013). Adopsi dari inovasi dapat dipahami untuk mencakup perkembangan generasi serta penerapan ide-ide maupun perilaku organisasi yang baru. Sebuah inovasi dapat memunculkan produk baru, jasa, serta proses teknologi commit to user



produksi yang baru, struktur atau system administrasi atau program rencana yang baru dan berkaitan dengan anggota organisasi (Damanpour, 1991) Model Roger’s menurut Patrick (2007) mengasumsikan bahwa organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal cenderung berubah, teori Kahn menurut Patrick (2007) mengatakan bahwa organisasi dengan system terbuka akan berinteraksi dengan lingkungan ekternal sebagai kondisi yang diperlukan untuk bertahan hidup, sehingga hal ini mendukung pernyataan bahwa interaksi dengan lingkungan eksternal terkait dengan inovasi. Penelitian yang dilakukan oleh Patrick (2007) mengenai karakteristik daerah disesuaikan dengan model Roger’s yang mempunyai keterkaitan dengan inovasi dari suatu organisasi. Penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menggunakan karakteristik pemerintah daerah sebagai variabel independen. Karakteristik tersebut terdiri dari (a) budaya organisasi; (b) struktur organisasi; dan (c) lingkungan ekternal. Budaya organisasi diproxikan dengan kecenderungan berinovasi dan tanggungjawab konstulen. Struktur organisasi diproxikan dengan spesialisasi kerja, diferensial fungsi, intensitas administrasi, ketersediaan sumber daya dan ukuran organisasi. Lingkungan eksternal diproxikan dengan debt financing

dan

intergovernmental

revenue,

sehingga

penelitian

ini

menggunakan struktur organisasi dan lingkungan eksternal sebagai indikator dari karakteristik pemerintah daerah. commit to user



8. Karakteristik Pemda Karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain (Poerwadarminta, 2006). Patrick (2007) menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan mengambil dua komponen yaitu, struktur organisasi dan lingkungan eksternal. Penelitian yang dilakukan Suhardjanto et al. (2010) menggunakan struktur organisasi dan lingkungan eksternal dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dimana struktur organisasi diproksikan dengan size daerah, wealth, functional differentiation, age, dan latar belakang pendidikan kepala daerah sedangkan lingkungan eksternal diproksikan dengan municipality debt financing dan intergovernmental revenue. Berdasarkan penjabaran di atas maka penelitian ini menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (size) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, kemakmuran (wealth) diproksikan dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah SKPD yang diproksikan dengan total seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Papua, leverage yang diproksikan dengan debt to equity, intergovemental revenue diproksikan dengan menggunakan perbandingan antara jumlah dana perimbangan dengan jumlah total pendapatan sedangkan belanja daerah diproksikan dengan menggunakan log dari belanja daerah Ukuran organisasi mengacu pada seberapa besar organisasi. Ukuran dapat diukur dalam berbagai cara, termasuk jumlah karyawan (ukuran modal commit to user



manusia), jumlah aset (ukuran sumber daya fiskal), ukuran kapasitas, dan tingkat produksi (ukuran volume) (Patrick, 2007). Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar biasanya memiliki banyak sumber daya, staf akuntansi dan informasi akuntasi yang lebih canggih dibandingkan dengan perusahaan yang kecil, selain itu perusahaan yang besar biasanya mempunyai perangkat teknologi yang lebih canggih sehingga lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Selain itu perusahaan yang besar cenderung memiliki system control internal yang baik sehingga memungkinkan perusahaan segera melaporkan keuangannnya secara tepat waktu (Owusu dan Ansah, 2000). Menurut Dyer dan McHug (1975) bahwa perusahaan yang besar akan lebih konsisten dan tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan kecil dalam menginformasikan laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar mempunyai perhatian yang besar dari public, sedangkan menurut Owusu dan Ansah (2000) perusahaan yang besar akan mendapatkan tekanan yang lebih besar dari public untuk mengungkapkan pelaporan keuangannya. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

commit to user



Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (UU.No 32 Tahun 2004). Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 yaitu: Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari: a.

Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang

ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan. b.

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu commit to user



pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk

mau

tidak

membayar,

merupakan

pungutan

yang

sifatnya

budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. c.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah. d.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan

yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan asli daerah yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. commit to user



Semakin

tinggi

tingkat

investasi

modal

diharapkan

mampu

meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Sehingga pemerintah daerah yang mempunyai PAD yang besar akan lebih cenderung tepat waktu dalam melaporkan LKPD, hal ini dikarenakan semakin besar PAD maka semakin besar kemandirian daerah dan memiliki kinerja yang baik, maka akan lebih besar pula dalam menaati ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Menurut Weston dan Copeland (1995) bahwa rasio leverage adalah mengukur aktiva perusahaan yang dibiayai dengan hutang, sedangkan menurut Owusu dan Ansah (2000) tingkat leverage adalah merupakan perbandingan hutang jangka panjang dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tersebut tergantung dengan debitur dalam membiayai aktiva perusahaan. Perusahaan yang mempunyai leverage yang lebih rendah maka perusahaan tersebut membiayai investasi perusahaan dengan modal sendiri dan tidak membiayai dengan hutang, sedangkan perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi cenderung tidak dapat melunasi hutangnya baik pokok maupun bunganya. Tingginya rasio leverage mencerminkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan sehingga merupakan berita buruk didepan public (Hendriksen dan Breda, 1992) commit to user



Menurut PP No.55 tahun 2005, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Robbin dan Austin (1987) memaparkan bahwa intergovernmental revenue mempresentasikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan yang tinggi cenderung meningkatkan tingkat pengungkapan. Patrick (2007) menggunakan Intergovernmental revenue sebagai salah satu variable dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU ini bersifat Block Grant yang artinya penggunaan DAU diserahan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kebutuhan daerah masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. commit to user



Diferensiasi fungsional suatu daerah secara positif berhubungan dengan inovasi administrative (Damanpour, 1991; Patrick, 2007). Selain itu SKPD merupakan suatu sarana dalam berbagi ide, informasi, dan inovasi (Damanpour, 1991). Damanpour (1991) menjelaskan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan adopsi kebijakan akuntansi adalah adanya deferensial fungsi dalam suatu organisasi. Patrick (2007) menemukan bahwa diferensial fungsi berpengaruh dalam pengadopsian suatu standar akuntansi pemerintah. Pemerintah daerah dengan jumlah SKPD lebih banyak akan lebih menerapkan pengungkapan wajib sesuai dengan SAP dibandingkan Pemerintah Daerah yang memiliki jumlah SKPD yang lebih sedikit (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Menurut UU no 32 tahun 2004 pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan publik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Semakin tinggi belanja, Pemda seharusnya memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya (Lin dan Raman, 1998) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 menegaskan, belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (propinsi commit to user



ataupun kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juga telah menentukan, struktur belanja terdiri dari belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem. Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan ukuran

(size),

kemakmuran

(wealth),

Jumlah

SKPD,

leverage,

intergovernmental revenue, dan belanja daerah. Karakteristik pemerintah daerah merupakan indikator yang akan digunakan untuk menguji pengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Proxi karakteristik pemerintah daerah tersebut digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan Patrick commit to user



(2007), yaitu dengan menggunakan struktur organisasi dan lingkungan eksternal. 9. Karakteristik Pemerintah Daerah dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan ukuran (size) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, kemakmuran (wealth) diproksikan dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah SKPD yang diproksikan dengan total seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Papua, leverage yang diproksikan dengan debt to equity, intergovemental revenue diproksikan dengan menggunakan perbandingan antara jumlah dana perimbangan dengan jumlah total pendapatan sedangkan belanja daerah diproksikan dengan menggunakan total dari belanja daerah. Menurut Hendriksen dan Breda (2000) menyatakan bahwa informasi tidak dapat relevan jika tidak tepat waktu, yaitu hal itu harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansinya, tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedianya informasi sekarang di tangan pemakai. Ketepatan waktu juga menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan commit to user



keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Size merupakan variabel yang sering digunakan untuk mengukur karakteristik suatu organisasi baik dalam sektor privat maupun sektor publik. Ukuran organisasi mengacu pada seberapa besar organisasi. Ukuran dapat diukur dalam berbagai cara, termasuk jumlah karyawan (ukuran modal manusia), jumlah aset (ukuran sumber daya fiskal), ukuran kapasitas, dan tingkat produksi (ukuran volume) (Patrick, 2007). Menurut Dyer dan McHug (1975) bahwa perusahaan yang besar akan lebih konsisten dan tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan kecil dalam menginformasikan laporan keuangannya, hal ini juga berlaku pada pemerintah daerah. Size yang besar menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kondisi keuangan yang baik dan stabil, sehingga pemerintah daerah yang mempunyai size yang lebih besar akan lebih konsisten dan tepat waktu dalam menyampaikan LKPD kepada BPK. Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD (Harianto dan Adi, 2007). PAD yang besar commit to user



mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang baik dan tidak terbebani oleh hutang dari pihak manapun, sehingga PAD yang besar akan mendorong pemerintah daerah untuk melaporkan LKPD secara tepat waktu kepada BPK. Robbin dan Austin (1987) memaparkan bahwa intergovernmental revenue

merepresentasikan

tingkat

ketergantungan

Pemda.

Tingkat

ketergantungan yang tinggi cenderung meningkatkan tingkat pengungkapan. Pemerintah Pusat memantau apa yang dilakukan. Pemda dan tingkat pencapaian kinerja atas alokasi dana umum dan dana khusus dari Pemerintah. Dengan demikian pemantauan tersebut mendorong Pemda untuk melaporkan pelaporan keuangan dengan tepat waktu sehingga dinilai positif oleh pemerintah atas kinerja yang telah dicapai oleh Pemda dan menghindari pemotongan DAU sebagai sanksi keterlambatan pelaporan keuangan. Menurut Weston dan Copeland (1995) bahwa rasio leverage adalah mengukur aktiva perusahaan yang dibiayai dengan hutang, sedangkan menurut Owusu dan Ansah (2000) tingkat leverage adalah merupakan perbandingan hutang jangka panjang dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tersebut tergantung dengan debitur dalam membiayai aktiva perusahaan. Menurut PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman baik pada pemerintah pusat maupun pihak ketiga. Pemda yang tidak mampu membayar hutang tentunya akan merugikan Pemda itu sendiri. Pemda akan mengalami kesulitan untuk membayar hutang. commit to user



Semakin tinggi leverage maka Pemda akan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan LKPD kepada BPK. PP no 58 tahun 2005 menjelaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah yang diberi kekuasaan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah terutama wewenang atas pengguna anggaran/barang daerah. SKPD merupakan suatu sarana dalam berbagi ide, informasi, dan inovasi (Damanpour, 1991). Damanpour

(1991) menjelaskan bahwa salah satu faktor penentu

keberhasilan adopsi kebijakan akuntansi adalah adanya deferensial fungsi dalam suatu organisasi. Patrick (2007) menemukan bahwa diferensial fungsi berpengaruh dalam pengadopsian suatu standar akuntansi pemerintah. SKPD merupakan bagian organisasi pemerintah daerah yang mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Pemerintah daerah dengan jumlah SKPD lebih banyak akan lebih menerapkan pengungkapan wajib sesuai dengan SAP dibandingkan Pemerintah Daerah yang memiliki jumlah SKPD yang lebih sedikit (Suhardjanto dan Yulianingtyas,

2011). SKPD yang besar akan

mempunyai tekanan untuk dapat melaporkan laporan keuangan sesuai dengan SAP dan tepat waktu dalam menyampaikan LKPD kepada BPK. Menurut UU no 32 tahun 2004 pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan publik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Pemda seharusnya memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada commit to user



masyarakatnya (Lin dan Raman, 1998). Belanja daerah sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga semakin tepat waktu pelaporan keuangan maka alokasi anggaran untuk belanja daerah akan berjalan dengan lancar. 10. Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Ketepatan waktu (timeliness) menunjukkan kualitas yakni tersedia pada waktu yang tepat dan dijadwalkan dengan baik (Owusu dan Ansah, 2000). Scott (2009) mendefinisikan pengungkapan pelaporan sebagai media informasi yang diharapkan dapat membantu investor atau pihak lain untuk memprediksi kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan hal yang penting untuk mengungkapkan informasi baik bersifat wajib (mandatory) maupun sukarela (voluntary). Givoly dan Palmon (1982) menyatakan bahwa ketepatan waktu laporan tahunan merupakan batasan penting bagi tingkat kemanfaatan laporan itu sendiri. Chamber dan Penman (1984: 2) mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua cara: Ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relative atas tanggal pelaporan yang diharapkan. commit to user



Ketepatwaktuan

merupakan

kualitas

yang

berkaitan

dengan

ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan.Informasi yang sebenarnya bernilai prediksi tinggi dapat menjadi tidak relevan kalau tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Ketepatwaktuan informasi mengandung pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan (Suwardjono, 2002). Ada tiga kriteria utama yang digunakan dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan yaitu ketepatan waktu, keandalan dan komparabilitas (Iyoha, 2012). Ketepatwaktuan laporan keuangan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (PP No 24 Tahun 2005). Di Indonesia ketepatwaktuan pelaporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Berikut ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 1)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 102 ayat (1) : Laporan Keuangan pelaksanaan APBD

sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. 2)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 297 ayat (1) : Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 296 ayat (2) disampaikan Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa commit to user



Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. 11. Skema Konseptual Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah

daerah

terhadap

ketepatwaktuan

pelaporan

keuangan,

karakteristik pemerintah daerah terdiri dari size, kemakmuran (wealth), intergovernmental revenue, leverage, ukuran SKPD, dan belanja modal. Berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Variabel Independen

Variabel dependen H1 (+)

Ukuran Pemda

H2 (+) Tingkat Kemakmuran

Ketepatwaktuan H3 (+)

Pelaporan

Intergovernmental Revenue

H4 (-) Leverage

H5 (+) Jumlah SKPD

H6 (+)

Belanja Daerah

commit to user

Keuangan



A. Pengembangan Hipotesis a. Ukuran (Size) Menurut Dyer dan McHug (1975) bahwa perusahaan yang besar akan lebih konsisten dan tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan kecil dalam menginformasikan laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar mempunyai perhatian yang dari public, sedangkan menurut Owusu dan Ansah (2000) perusahaan yang besar akan mendapatkan tekanan yang lebih besar dari public untuk mengungkapkan pelaporan keuangannya. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa size berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan (Dyer dan McHugh (1975); Givoly dan Palmon (1982); Owusu dan Ansah (2000). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Setiady (2006) menunjukkan bahwa size berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Kabupaten/Kota dengan aset yang lebih besar akan lebih mungkin untuk memenuhi SAP daripada pemerintah daerah dengan pendapatan daerah yang lebih kecil (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Penelitian Patrick (2007) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan. Pemerintah daerah yang memiliki size yang besar akan memiliki tekanan dari public untuk segera menyampaikan LKPD secara tepat waktu. Hal ini dikarenakan laporan keuangan sangat penting untuk commit to user



pengambilan keputusan oleh user. Berdasar uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan: H1: Terdapat pengaruh positif ukuran (size) pemerintah daerah terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. b. Kemakmuran (Wealth). Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD (Harianto dan Adi, 2007). Pertumbuhan yang positif pada PAD akan mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah (Mustikarini dan Fitriasari, 2007). Hasil penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2007) mengungkapkan bahwa karakteristik pemda yang diproxykan dengan PAD terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kinerja. PAD yang besar akan meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pembangunan infrastruktur daerah, semakin besar PAD maka pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan LKPD, hal ini menunjukkan bahwa commit to user



Pemda memiliki kinerja yang prima sehingga kualitas layanan dan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah cepat terealisasi. Berdasar uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan: H2: Terdapat pengaruh positif PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. c. Intergovermental Revenue Menurut Patrick (2007) intergovernmental revenue merupakan salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Robbin dan Austin (1987) memaparkan bahwa intergovernmental revenue merepresentasikan tingkat ketergantungan Pemda. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2007) mengungkapkan bahwa intergovernmental revenue memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Penelitian Robbin dan

Austin

(1987)

menemukan

bahwa

bentuk

pemerintahan,

ketergantungan terhadap hutang dan ketergantungan dana federal (intergovernmental revenue) adalah variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan baik itu menggunakan simple index maupun compound index, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Puspita (2011) mengungkapkan bahwa intergovernmental revenue memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda. commit to user



Tingkat ketergantungan yang tinggi cenderung meningkatkan tingkat pengungkapan. Pemerintah Pusat memantau apa yang dilakukan Pemda dan tingkat pencapaian kinerja atas alokasi dana umum dan dana khusus dari Pemerintah, dengan demikian pemantauan tersebut mendorong Pemda untuk melaporkan pelaporan keuangan dengan tepat waktu sehingga dinilai positif oleh pemerintah atas kinerja yang telah dicapai oleh pemda dan menghindari pemotongan DAU sebagai sanksi

keterlambatan pelaporan keuangan.

Berdasar uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan: H3: Terdapat pengaruh positif tingkat ketergantungan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. d.

Leverage Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pinnuck dan Potter (2009)

menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif antara leverage dan kualitas laporan keuangan. Menurut Weston dan Copeland (1995) bahwa rasio leverage adalah mengukur aktiva perusahaan yang dibiayai dengan hutang, sedangkan menurut Owusu dan Ansah (2000) tingkat leverage adalah merupakan perbandingan hutang jangka panjang dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tersebut tergantung dengan debitur dalam membiayai aktiva perusahaan. Perusahaan yang mempunyai leverage yang lebih rendah maka perusahaan tersebut membiayai investasi perusahaan dengan modal sendiri dan tidak membiayai dengan hutang. Sedangkan perusahaan yang memiliki commit to user



leverage yang tinggi cenderung tidak dapat melunasi hutangnya baik pokok maupun bunganya. Tingginya rasio leverage mencerminkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan sehingga merupakan berita buruk didepan public (Hendriksen dan Breda, 1992). Menurut PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman baik pada pemerintah pusat maupun pihak ketiga. Pemda yang tidak mampu membayar hutang tentunya akan merugikan Pemda itu sendiri. Pemda akan mengalami kesulitan untuk membayar hutang. Semakin tinggi leverage maka Pemda akan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan LKPD kepada BPK. Berdasar uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan: H4: Terdapat pengaruh negatif leverage terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah. e. Jumlah SKPD PP no 58 tahun 2005 menjelaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah yang diberi kekuasaan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah terutama wewenang atas pengguna anggaran/barang daerah Patrick (2007) dan Damanpour (1991) menggunakan diferensial fungsi dalam menentukan karakteristik daerah. SKPD merupakan bagian dari diferensial fungsional dalam pemerintah daerah (Suhardjanto et al dalam Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). commit to user



Pemerintah daerah dengan jumlah SKPD lebih banyak akan lebih menerapkan pengungkapan wajib sesuai dengan SAP dibandingkan Pemerintah Daerah yang memiliki jumlah SKPD yang lebih sedikit (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). SKPD yang memiliki jumlah yang besar akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan LKPD kepada BPK, hal ini dikarenakan SKPD mendapat tekanan yang positif untuk menyerahkan laporan keuangan keuangan tersebut dengan tepat waktu dan sesuai daengan SAP. Berdasar uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan: H5: Terdapat pengaruh positif ukuran SKPD terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah. f. Belanja Daerah Menurut UU no 32 tahun 2004 pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan publik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Semakin tinggi belanja, Pemda seharusnya memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya (Lin dan Raman, 1998). Penelitian terdahulu Lin dan Raman (1998) menemukan belanja daerah atas gaji pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan, tetapi berpengaruh positif atas belanja pendidikan, belanja keamanan (kepolisian) dan belanja perumahan. Belanja daerah sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga semakin tepat waktu pelaporan keuangan maka alokasi anggaran untuk commit to user



belanja daerah akan berjalan dengan lancar dan terealisasi. Berdasar uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan: H6:

Terdapat

pengaruh

positif

ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah.

commit to user

belanja

daerah

terhadap

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Recommend Documents