BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1
Tinjauan Pustaka
2.1.1 Teori agensi( Agency theory) Pemerintahan demokrasi merupakan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan, dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu dan ditentukan oleh masyarakat sebagai prinsipal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil–wakilnya (Mahmudi, 2007).Fungsi lainnya yaitu sebagai penghubung antara tanggung jawab sektor publik, dimana masyarakat berperan sebagai pemberi amanah sekaligus sebagai pemilik (owner) dan Pemerintah Daerah dengan peran dan fungsinya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (manajemen).Menurut Anthony dan Govindarajan (2007) konsep keagenan adalah hubungan atau kontrak antara principaldan agent.Prinsipal mempekerjakan agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, namun prinsipal dan agen mempunyai perbedaan preferensi dan tujuan.Dalam hubungan keagenan ini, masalah yang sering
muncul
adalah
tidak
meratanya
pemberian
informasi
(asimetri
informasi).Informasi yang diperoleh oleh masyarakat sangat terbatas sedangkan hal ini dapat menimbulkan kebohongan publik.Untuk mengurangi asimetri informasi, pemberian informasi mengenai kinerja pemerintah sangat baik untuk dilakukan.
2.1.2 Kinerja (performance) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Mahsun 2011 dalam Sagay 2014).Pengukuran Kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolok ukur kinerja yang diterapkan.Tolok ukur kinerja
tersebut
dapat
berupa
pengukuran
kinerja
keuangan
maupun
nonkeuangan.Pengukuran kinerja ini sangat penting untuk menilai akuntabilitas dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Halim dan Kusufi, 2012).Pengukuran kinerja adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Mahmudi
(2007)
dalam
Halim
(2012)
mengidentifikasi
tujuan
dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu : a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, b. Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai, c. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya, d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment, e. Memotivasi pegawai, f. Menciptakan akuntabilitas publik. Manfaat disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintahan adalah (Mardiasmo, 2009) : a.
Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
b.
Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
c.
Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target
kinerja
serta melakukan tindakan korektif
untuk
memperbaiki kinerja d.
Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukumansecara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati
e.
Sebagai alat komunikasi antara bawahan dengan pemimpin dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
f.
Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
g.
Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
h.
Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan
terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dan target serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson 2002 dalam Mahmudi 2007). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap rasio keuangan. Beberapa pengukuran kinerja yang dapat dikembangankan dari laporan keuangan pemerintah yaitu :
1.
Analisis Kinerja Pendapatan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali. Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.Dalam pengukuran kinerja pemerintah,analisis terhadap kinerja pendapatan dapat dilihat secara umum dari realisasi pendapatan dan anggarannya.Apabila realisasi melampaui anggaran maka kinerjanya dapat dinilai dengan baik (Sagay, 2013). 2.
Analisis Kinerja Belanja Berdasarkan SAPD, belanja merupakan semua pengeluaran oleh
Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif.Dalam hal belanja daerah juga dianalisis keserasian belanja untuk menilai keserasian antara belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga (Sagay, 2013). 2.
Rasio Keuangan Ediningsih (2004) dalam Mirza (2012) menjelaskan bahwa rasio keuangan
adalah perbandingan antara dua elemen laporan keuangan yang menunjukan suatu
indikator kesehatan keuangan pada waktu tertentu.Rasio merupakan pedoman yang bermanfaat dalam mengevaluasi posisi dan operasi keuangan perusahaan dan mengadakan perbandingan dengan hasil-hasil dari tahun-tahun sebelumnya (Kasmir 2008 dalam Mirza 2012). 2.1.3 Good Governance Good
Governance
adalah
suatu
penyelenggaraan
manajemen
pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif (Mardiasmo 2009). Penerapan prinsip good governance semakin didukung dengan diterapkan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dampak dari Undang Undang ini sangat besar dalam transparansi kebijakan publik, sehingga seluruh elemen masyarakat memiliki hak sama untuk memperoleh informasi publik dari semua lembaga pemerintahan, termasuk anggaran pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD. Transparasi merupakan salah satu prinsip good governance.Dalam Mardiasmo
(2009)menyebutkan
kerangka
konseptual
dalam
membangun
transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari : 1) Adanya sistem pelaporan keuangan; 2) Adanya sistem pengukuran kinerja; 3) Dilakukannya auditing sektor publik; dan 4) Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of accountability). Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip–prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar
akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum merupakan upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Halim dan Kusufi, 2012).Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan
bagi
setiap
orang
untuk
memperoleh
informasi
tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Auditya, dkk 2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7A tahun 2007 memberikan pedoman tentang tatacara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana pada era modern seperti sekarang ini penggunaan teknologi memudahkan akses masyarakat dalam komunikasi serta tujuan dalam transparansi dapat tercapai. Melalui teknologi dapat memperluas partisipasi publik karena masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif, baik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan oleh pemerintah, perbaikan produktifitas, dan efisiensi birokrasi serta peningkatan pertumbuhan ekonomi (Verawati, 2014). Salah satu cara melakukan pengungkapan kinerja pemerintah daerah kepada publik adalah dengan menggunakan website.
2.2
Kerangka Berpikir Penelitian ini menguji antara pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen.Pengukuran Kinerja Keuangan (analisis kinerja pendapatan, analisis
kinerja
belanja,
rasio
keuangan)
sebagai
variabel
independen.Transparasi anggaran pemerintah daerah sebagai variabel dependen dengan proksi indeks tingkat pengungkapan kualitas informasi dalam website pemda.Oleh karena itu peneliti mengembangkan kerangka teoritis sebagai dasar penentuan hipotesisyang digambarkan sebagai berikut ini. Variabel independen Analisis Kinerja Pendapatan
Variabel dependen
Varian Anggaran Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan
Analisis Kinerja Belanja
Efisiensi Belanja
Ketergantungan Keuangan Daerah
Transparansi Anggaran Pemerintah Daerah
Rasio Keuangan Derajat Desentralisasi Daerah Gambar 2.2 Kerangka Berpikir
2.3
Pengembangan Hipotesis Berdasarkan kerangka teoritis hubungan antar variabel di atas, variabel
independen terdiri dari analisis kinerja pendapatan, analisis kinerja belanja serta rasio keuangan yang merupakan cara dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh dari kinerja pemerintah terhadap seberapa besar tingkat pengungkapan kinerja pemerintah yang dilakukan
dengan menggunakan transparansi anggaran pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Hipotesis yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 2.3.1 Analisis Kinerja Pendapatan Berdasarkan PP 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah, pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.Untuk menganalisis
serta
memahami
menggunakan
informasi
dari
kinerja selisih
pendapatan,
pengguna
anggaran.Penelitian
Sagay
laporan (2013),
mengatakan bahwa anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan / target anggaran.Berdasarkan penelitian Puspita dan Martini (2012) pemda yang berkinerja baik akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Mirza (2012) melalui penelitiannya mengatakan bahwa melalui analisis pertumbuhan pendapatan dituntut untuk memberikan sinyal positif yang menunjukan adanya kemajuan atau pertumbuhan.Sebaliknya jika pertumbuhan pendapatan negatif maka terjadi penurunan kinerja pendapatan. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah : H1 : pengukuran varian anggaran pendapatan berpengaruh terhadap transparansi anggaran pemerintah daerah.
H2
:pengukuran
pertumbuhan
pendapatan
berpengaruh
terhadap
transparansi anggaran pemerintah daerah.
2.3.2 Analisis Kinerja Belanja Belanja
merupakan
semua
pengeluaran
oleh
Bendahara
Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan, maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang baik (Sagay, 2013). Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran oleh pemerintah. Pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan (Mahmudi, 2007).Efisiensi merupakan hubungan antara masukan sumberdaya olehsuatu unit organisasi (input) dan keluaran yang dihasilkan (output) yangmemberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran(Mardiasmo, 2009). Semakin rendah rasio efisiensi berarti kinerjapemerintah semakin baik (Mirza, 2012). Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah : H3 :pengukuran efisiensi belanja berpengaruh terhadap transparansi anggaran pemerintah daerah
2.3.3 Ketergantungan Keuangan Daerah Berdasarkan penelitian Kalalo, Tinangon dan Elim (2014), besarnya rasio ketergantungan keuangan daerah berarti besar pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.Menurut Robbins dan Austin (1987) dalam Martini dan Puspita (2012) tingkat ketergantungan tinggi cenderung meningkatkan tingkat pengungkapan. Hal ini berarti pemda yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber dana Pemerintah Pusat memiliki tekanan untuk mengungkapan informasi lebih banyak. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah : H4 :ketergantungan daerah maka berpengaruh terhadap transparansi anggaran pemerintah daerah.
2.3.4
Derajat Desentralisasi Kinerja keuangan dengan rasio derajat desentralisasi dapat dikatakan baik
apabila setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan (Kalolo, 2014). Meningkatnya pendapatan asli daerah membuat tingkat pengungkapan akan semakin besar juga. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah : H5 : derajat desentralisasi berpengaruh terhadap transparansi anggaran pemerintah daerah
