BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam Islam demikian juga muncul dari kontrak sosial yang semestinya harus sejalan dengan sistem nilai organisasi dengan sistem nilai yang lebih besar dalam masyarakat Islam. Lewis, 2001 menguraikan bahwa keterlibatan perusahaan bisnis adalah bahwa antara manajer dan penyedia modal, bertanggung jawab atas tindakan mereka baik di dalam dan di luar perusahaan. Akuntabilitas dalam hal ini berarti akuntabilitas kepada masyarakat untuk membangun keadilan sosial-ekonomi dalam kapasitas mereka sendiri. Sejumlah perintah dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad menetapkan apa yang harus dilakukan dalam rangka membangun keadilan sosialekonomi. Contohnya seperti pembayaran wajib dari pendapatan dan kekayaan (zakat), wakaf, sedekah, pinjaman bebas bunga (qard-ul-hassan) (Sadeghzadeh, 1995). Termasuk pelarangan riba juga merupakan dasar dari prinsip-prinsip keadilan sosial-ekonomi dalam Islam yang tujuannya adalah untuk melarang distribusi kekayaan yang tidak adil secara paksa atau kerugian tidak layak untuk salah satu pihak atau keuntungan yang ditangguhkan kepada pihak lain (bunga tetap). Dengan latar belakang tersebut, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa nilai-nilai dan norma-norma bisnis Islam secara umum konsisten dengan pengertian commit to (user tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Farook, dkk., 2011).

13


digilib.uns.ac.id14

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) Teori keagenan mengungkapkan adanya hubungan antara principal (pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan mandat/ investor/pemegang saham) dan agent (manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat/ manajemen) yang dilandasi dari adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian

perusahaan,

pemisahan

penanggung

resiko,

pembuatan

keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi (Jensen and Meckling, 1976). Permasalahan agency theory dalam konteks teori perusahaan timbul akibat terjadinya perbedaan kepentingan yang bersifat ekonomi antara agent dengan principal. Selain itu, masalah keagenan juga disebabkan oleh adanya information asymmetri (kesenjangan informasi) antara stakeholders (para pemangku kepentingan) dengan entitas bisnis itu sendiri. 2.1.2 Teori Stakeholders Teori stakeholder memprediksi manajemen memperhatikan ekspektasi dari stakeholder yang berkuasa, yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder) yang memiliki kuasa mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan (Deegan, 2000). Dalam teori ini stakeholder mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Pengungkapan CSR perusahaan sangat dibutuhkan stakeholder dalam membuat dan merencanakan keputusan di masa mendatang. commit to user


digilib.uns.ac.id15

Tanggung sosial jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para stakeholders yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan itu sendiri (Utama, 2010). Dalam menetapkan dan menjalankan strategi bisnisnya, perusahaan yang menjalankan CSR akan memperhatikan dampak yang timbul terhadap kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya, dan berupaya sebaik mungkin dapat memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan hidup bersama. 2.1.3 Teori Legitimasi Dalam teori ini, perusahaan akan melakukan aktivitas CSR disebabkan adanya tekanan sosial, politik dan ekonomi dari luar perusahaan. Sehingga perusahaan akan menyeimbangkan tuntutan tersebut dengan melakukan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang diharuskan oleh peraturan. Teori ini mengungkapkan bahwa perusahaan secara kontinyu berusaha untuk bertindak sesuai dengan batas-batas dan norma-norma dalam masyarakat. Atas usahanya tersebut perusahaan berusaha agar aktivitasnya diterima menurut persepsi pihak eksternal (Deegan, 2000). Perbankan syariah harus mengungkapkan semua informasi yang diperlukan untuk menginformasikan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) tentang aktivitas operasional bisnis mereka. Dalam perspektif Islam, masyarakat Islam memiliki hak untuk mengetahui bagaimana perbankan syariah yang merupakan bagian dari masyarakat mempengaruhi kesejahteraan commit to user


digilib.uns.ac.id16

masyarakat itu sendiri. (Maali, dkk., 2006). Oleh karena itu, bank yang memiliki identitas Islam harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dan karenanya pengungkapan adalah cara untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dan untuk mendapatkan pengakuan sebagai organisasi Islam (Darus, Fauzi, Purwanto, Yusoff, & Amran, 2014). 2.2 Penelitian Sebelumnya Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan terhadap praktik tanggung jawab sosial perbankan syariah. Meskipun pertumbuhan perbankan syariah dalam pertumbuhan dan kerumitan, peneliti telah membahas masalah tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks perbankan syariah. Sementara itu, sejumlah penelitian telah dilakukan terhadap akuntansi Islam dan pelaporan perusahaan dalam lembaga Islam dan bank, mereka pada umumnya baik secara sifat dasar normatif maupun analitik masih memiliki kekurangan analisis secara empirik dalam praktik pengungkapan tanggung jawab perusahaan Islam (Farook, dkk., 2011).

TABEL 2.11 Daftar Penelitian yang Dilakukan Sebelumnya No. 1.

Peneliti Maali, dkk., (2006)

Variabel Hasil Satu set patokan (benchmark) 1. Pelaporan informasi yang terdiri dari sembilan sosial perbankan kategori untuk pengungkapan syariah secara informasi sosial yang tepat signifikan sangat untuk bank syariah. rendah. commit to user


digilib.uns.ac.id17

No.

Peneliti

Variabel

2.

Haniffa dan Delapan dimensi identitas Hudaib (2007) etika perbankan syariah yang dibandingkan dengan kerangka identitas etika yang dikomunikasikan.

3.

Fitria dan Hartanti (2009)

Membandingkan skoring CSR dengan menggunakan Global Reporting Initiative (GRI) dan menggunakan Islamic Social Reporting (ISR) indeks.

4.

Farook, dkk., (2011)

a. Variabel dependen: Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) perbankan syariah dengan menggunakan Islamic Social Reporting (ISR) indeks. b. Variabel independen: 1. hak berpolitik dan kebebasan individu; 2. proporsi dari populasi penduduk muslim; commit to user

Hasil 2. Bank-bank syariah yang diwajibkan untuk membayar zakat memberikan pengungkapan informasi sosial yang lebih baik daripada bank-bank syariah yang tidak dikenakan zakat. Adanya kesenjangan yang lebar antara praktik yang ideal dan identitas etika yang dikomunikasikan bagi perbankan syariah. 1. Perbankan konvensional pada umumnya mendapat skor lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga perbankan syariah. 2. Hasil skoring perbankan syariah dengan GRI indeks lebih tinggi daripada ISR indeks. 1. Proporsi dari populasi penduduk muslim, tata kelola perusahaan (DPS), serta proporsi investasi dana nasabah berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan (CSR) perbankan syariah. 2. Sedangkan hak berpolitik dan


No.

Peneliti

5.

Assegaf, dkk., (2012)

6.

Hardiyanti (2012)

digilib.uns.ac.id18

Variabel Hasil 3. tata kelola perusahaan kebebasan individu - Dewan Pengawas bepengaruh Syariah (DPS); signifikan negatif. 4. tata kelola perusahaan 3. Jumlah aset investasi dana perusahaan tidak nasabah. berpengaruh c. Variabel pengendali: signifikan. Jumlah aset perusahaan. a. Variabel dependen: 1. Pengaruh board size Pengungkapan terhadap ISRDI tidak pertanggungjawaban signifikan, sedangkan sosial Islami pada bank pengaruh board size syariah yang terdiri dari: terhadap ISRWC 1. Islamic Social signifikan. Responsibility 2. Tidak terdapat Disclosure Index pengaruh cross(ISRDI); directorship terhadap 2. Islamic Social Islamic Corporate Responsibility Word Social Responsibility Count (ISRWC). baik ISRDI maupun b. Variabel independen: ISRWC. Implementasi prinsip- 3. Managerial prinsip Corporate ownership Governance yang berpengaruh negatif meliputi: signifikan terhadap 1. Board size atau variasi ISRDI, dan jumlah komisaris; tidak berpengaruh 2. Cross-directorship; terhadap volume 3. Managerial ISRWC. ownership; 4. Tidak terdapat 4. Ownership diffusion. pengaruh ownership diffussion terhadap Islamic Corporate Social Responsibility baik ISRDI maupun ISRWC. a. Variabel dependen: 1. Variabel IAH dan Pengungkapan CSR. ukuran perusahaan b. Variabel independen: memiliki pengaruh 1. IG-Skor positif dan signifikan 2. IAH commit to user


digilib.uns.ac.id19

No.

Peneliti

Variabel c. Variabel pengendali: Ukuran perusahaan.

7.

Sudaryati & Eskadewi (2012)

a. Variabel dependen: Tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). b. Variabel independen: Corporate Governance (Islamic Governance (IG-Score) & Investment Account Holder (IAH)). c. Variabel pengendali: Ukuran perusahaan.

8.

Fauziah & Yudho (2013)

Membandingkan pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah di Indonesia berdasarkan Islamic Social Reporting (ISR) Index.

9.

Firmansyah (2013)

a. Variabel dependen: Pengungkapan kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. b. Variabel independen: 1. ukuran perusahaan; 2. profitabilitas; 3. leverage; commit to user

Hasil terhadap tingkat pengungkapan CSR. 2. Sedangkan IG-Skor tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 1. IG-Score memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR yang disajikan oleh Bank Islam Malaysia Berhad pada annual reportnya. 2. Proporsi IAH memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR yang disajikan oleh Bank Islam Malaysia Berhad pada annual reportnya. Tingkat pengungkapan tertinggi sebesar 73% dimiliki Bank Muamalat Indonesia dan yang terendah adalah Panin Bank Syariah sebesar 41%. 1. Ukuran perusahaan dan komposisi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja sosial perbankan syariah.


digilib.uns.ac.id20

No.

Peneliti

Variabel 4. likuiditas; 5. komposisi Dewan Komisaris; 6. negara.

10.

Khoirudin (2013)

11.

Darus, dkk., (2014)

a. Variabel dependen: Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah dengan menggunakan Islamic Social Reporting (ISR) indeks. b. Variabel independen: 1. ukuran Dewan Komisaris; 2. ukuran Dewan Pengawas Syariah. Enam tema pokok yang diadaptasi dari pedoman (AAOIFI, 2005) dan beberapa penelitian sebelumnya.

commit to user

Hasil 2. Leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kinerja sosial perbankan syariah. 3. Profitabilitas, likuiditas, dan negara tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial perbankan syariah. 1. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah. 2. Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah. 1. Hanya dua bank syariah yang diperiksa memiliki peningkatan secara terus-menerus dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. 2. Pengungkapan tertinggi ada pada visi perusahaan serta dewan direksi dan manajemen puncak. 3. Pengungkapan terendah terdapat pada faktor


No.

Peneliti

12.

Haryani (2015)

digilib.uns.ac.id21

Variabel

Hasil lingkungan dan produk, jasa, dan kesepakatan pasar dengan rantai pasokan. a. Variabel dependen: 1. Variabel DPS Corporate Social memiliki pengaruh Responsibility (CSR) terhadap CSR. b. Variabel independen: 2. Variabel HCE dan 1. Dewan Pengawas SCE tidak memiliki Syariah (DPS) pengaruh terhadap 2. Human Capital CSR Efficiency (HCE) 3. Variabel CEE 3. Capital Employed memiliki pengaruh Efficiency (CEE) terhadap CSR bank 4. Structural Capital syariah di Indonesia. Efficiency (SCE) c. Variabel pengendali: 1. Size 2. Age 3. Leverage

Maali, dkk., (2006) mengembangkan satu set patokan (benchmark) dari pengungkapan informasi sosial yang tepat untuk bank syariah termasuk berpedoman pada apa yang ada di dalam AAOIFI. Kemudian benchmark tersebut dibandingkan menggunakan indeks pengungkapan. Pendekatan pengungkapan informasi sosial menggunakan laporan tahunan pada 29 sampel bank syariah (terletak di 16 negara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan informasi sosial perbankan syariah secara signifikan jauh dari yang diharapkan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa bank-bank syariah yang diwajibkan untuk membayar commit to user


digilib.uns.ac.id22

zakat memberikan pengungkapan informasi sosial yang lebih baik daripada bankbank syariah yang tidak dikenakan zakat. Haniffa dan Hudaib (2007) telah meneliti identitas etika perbankan syariah di wilayah Teluk Arab negara-negara bagian Timur Tengah. Berdasarkan laporan tahunan yang diterbitkan, peneliti mengukur tingkat identitas etika untuk tujuh bank syariah di wilayah Teluk Arab berdasarkan praktik yang ideal dibandingkan dengan kerangka identitas etika yang dikomunikasikan. Peneliti menemukan adanya kesenjangan yang lebar antara praktik yang ideal dan identitas etika yang dikomunikasikan bagi perbankan syariah. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan delapan dimensi identitas etika yaitu: 1. pernyataan misi dan visi; 2. dewan direksi dan manajemen puncak; 3. produk dan jasa; 4. zakat, amal dan dana kebajikan; 5. komitmen terhadap karyawan; 6. komitmen terhadap debitur; 7. komitmen terhadap masyarakat; 8. Dewan Pengawas Syariah. commit to user


digilib.uns.ac.id23

Farook, dkk., (2011) telah melakukan penelitian terhadap 47 sampel bank syariah di negara-negara Arab. Peneliti menggunakan empat variabel independen yakni: hak berpolitik dan kebebasan individu, proporsi dari populasi penduduk muslim, tata kelola perusahaan - Dewan Pengawas Syariah, serta tata kelola perusahaan - investasi dana nasabah. Sebagai pendukung digunakan tambahan satu variabel pengendali yakni jumlah aset perusahaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan oleh bank syariah bervariasi secara signifikan terhadap seluruh sampel bank syariah. Proporsi dari populasi penduduk muslim, tata kelola perusahaan (DPS), serta proporsi investasi dana nasabah berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan (CSR) perbankan syariah. Sedangkan hak berpolitik dan kebebasan individu bepengaruh signifikan negatif. Untuk variabel pengendali yakni jumlah aset perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Darus, dkk., (2014) meneliti laporan tahunan dari tiga bank umum syariah yang lengkap di Indonesia selama periode 2007 sampai dengan 2011. Peneliti menggunakan enam tema pokok yang diadaptasi dari pedoman (AAOIFI, 2005) dan penelitian dari (Haniffa dan Hudaib, 2004), (Hassan dan Harahap, 2010). Kemudian keenam tema pokok tersebut diterapkan untuk menguji aktivitas pengungkapan CRS dalam bank syariah yang menjadi sampel. Adapun keenam tema pokok yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id24

1. strategi; 2. tata kelola; 3. produk; 4. perkembangan komunitas dan tujuan sosial; 5. karyawan; 6. lingkungan. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa hanya dua bank syariah yang diperiksa memiliki peningkatan secara terus-menerus dalam pengungkapan tanggung jawab sosial bank tersebut. Di samping itu, dijelaskan bahwa pengungkapan tertinggi ada pada visi perusahaan serta dewan direksi dan manajemen puncak, sedangkan pengungkapan terendah secara jelas terdapat pada faktor lingkungan dan produk, jasa, dan kesepakatan pasar dengan rantai pasokan. Adapun penelitian mengenai CSR perbankan syariah telah dilakukan di Indonesia. Namun jumlah penelitian tersebut masih terbilang relatif sedikit jika dibandingkan dengan penelitian internasional yang telah ada. Diantara penelitian tersebut dilakukan oleh Fitria dan Hartanti (2009) yang menghasilkan temuan bahwa lembaga perbankan konvensional pada umumnya mendapat skor lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga perbankan syariah. Selain itu, bagi institusi perbankan syariah, hasil skoring dengan Global Reporting Initiative Index (GRI) commit to user


digilib.uns.ac.id25

lebih tinggi daripada Islamic Social Reporting Index (ISR). Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan informasi sosial perbankan syariah masih dalam tahap pengembangan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah yang sangat baik, dapat diprediksi penggunaan ISR akan menjadi suatu pertimbangan yang penting di samping penggunaan GRI yang sudah mapan. Assegaf, dkk., (2012) melakukan penelitian terhadap 32 laporan tahunan bank syariah di Indonesia periode 2007 – 2011. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh board size terhadap ISRDI tidak signifikan, sedangkan pengaruh board size terhadap ISRWC signifikan. Selanjutnya tidak terdapat pengaruh cross-directorship terhadap Islamic Corporate Social Responsibility baik ISRDI maupun ISRWC. Kemudian managerial

ownership berpengaruh

negatif

signifikan terhadap variasi ISRDI, dan tidak berpengaruh terhadap volume ISRWC. Lalu ownership

diffussion tidak berpengaruh terhadap

Islamic

Corporate Social Responsibility baik ISRDI maupun ISRWC. Kemudian Hardiyanti (2012) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara Shari’a Governance Structure dengan tingkat pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel IAH dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Sedangkan IG-Skor tidak memiliki pengaruh yang signifikan. commit to user


digilib.uns.ac.id26

Selanjutnya Sudaryati & Eskadewi (2012) melakukan penelitian pengaruh mekanisme pengelolaan secara Islami (Islamic Governance) terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Islam Malaysia Berhad. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa IG-Score memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Kemudian proporsi IAH memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Dari hasil analisis mengenai kondisi sosial masyarakat Malaysia dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi sosial masyarakat juga

mempengaruhi

besarnya tingkat pengungkapan CSR. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa akuntansi bukanlah sebuah ilmu yang value free. Beberapa penelitian lain dilakukan oleh Fauziah & Yudho (2013). Penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan pengungkapan tanggung jawab sosial dari tujuh bank syariah di Indonesia yang menjadi objek sampel penelitian berdasarkan Islamic Social Reporting Index (ISR) yang sumber datanya didapatkan dari laporan tahunan (annual report) yang dipublikasikan masingmasing bank pada official website-nya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat pengungkapan tertinggi sebesar 73% dan yang terendah adalah Panin Bank Syariah sebesar 41%. Firmansyah (2013) telah melakukan penelitian terhadap pengungkapan kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Penelitian tersebut menggunakan populasi seluruh commit bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia dari to user


digilib.uns.ac.id27

tahun 2004 sampai dengan tahun 2011. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan komposisi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja sosial perbankan syariah. Sebaliknya variabel leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kinerja sosial perbankan syariah. Sedangkan variabel profitabilitas, likuiditas, dan negara tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial perbankan syariah. Penelitian lain juga telah dilakukan oleh Khoirudin (2013) yang menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris dan ukuran Dewan Pengawas Syariah secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) perbankan syariah di Indonesia. Masing-masing secara khusus diketahui bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah. Namun di sisi lain, variabel ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia. Haryani (2015) melakukan penelitian terhadap 11 bank syariah di Indonesia untuk periode 2011 - 2013. Diketahui bahwa variabel DPS memiliki pengaruh terhadap CSR. Hasil pengujian pada variabel intellectual capital antara lain HCE dan SCE tidak memiliki pengaruh terhadap CSR tetapi variabel CEE memiliki pengaruh terhadap CSR bank syariah di Indonesia.

commit to user


digilib.uns.ac.id28

2.3 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik seperti dinyatakan Ernst & Young dalam The World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-2014. Ernst & Young menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 6 negara (Qatar, Saudia Arabia, Malaysia, United Arab Emirates, Turkey) yang memiliki potensi besar dalam perkembangan keuangan syariah secara global (Widayuni & Harto, 2014). Dalam kurun waktu satu setengah dasawarsa ini, perbankan syariah telah hadir di tanah air Indonesia dan telah berkontribusi dalam mendukung roda perekonomian Indonesia. Secara perlahan dan bertahap namun pasti, eksistensi dan peran bank syariah dalam sistem perbankan nasional semakin kelihatan nyata dengan berbagai pencapaian yang cukup berarti. Indikator keuangan perbankan syariah, baik aspek penghimpunan dana maupun aspek

pembiayaan,

terus

meningkat. Di sisi lain, kekuatan bank syariah, khususnya pada penerapan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan jati diri manusia, aspek keadilan, dan tingkat kemaslahatannya yang nyata dengan kebutuhan perekonomian, makin diyakini dapat mencapai kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan dan hakiki. Bank syariah secara umum memiliki fungsi yang sama dengan konvensional,

yaitu

sebagai

lembaga intermediasi

keuangan

bank dengan

menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor riil atau kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan commit to user

pembiayaan.


digilib.uns.ac.id29

Berbeda dengan bank konvensional, bank

syariah

menghimpun dana yang

diperoleh masyarakat dengan cara halal, dan menyalurkannya kepada usahausaha yang halal atau untuk keperluan pembiayaan lain yang halal pula (Hosen, 2007). Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, bahwa bank syariah sebagai badan usaha perbankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan

dan

menyalurkannya

kepada

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana fungsi bank umum, bank syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Elemen penting dari bank syariah adalah larangan terhadap riba (membungakan uang). Elemen lainnya mencakup penekanan pada kontrak yang adil, keterkaitan antara keuangan dengan produktivitas, keinginan untuk membagi keuntungan, dan larangan terhadap judi atau spekulasi (maisyir) serta berbagai transaksi yang bersifat manipulatif atau ketidakjelasan (gharar) lainnya (Hosen, 2007). Bank syariah telah beroperasi dan berjalan semenjak awal tahun 1990an. Semenjak Direktorat Perbankan Syariah BI mengeluarkan kebijakan pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia, saat ini sudah banyak bank

to user yang beroperasi sesuaicommit dengan syariah Islam. Termasuk kebijakan


digilib.uns.ac.id30

pembukaan Unit Usaha Syariah dan office channelling bagi bank konvensional. Bank umum pertama yang menggunakan sistem syariah di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi sejak tahun 1992. Perkembangan bisnis bank syariah berlangsung lambat, sampai dengan lima tahun kemudian belum ada pertambahan bank baru. BMI masih menjadi satu-satunya bank syariah yang ada di Indonesia. Baru pada tahun 1998 pasar bank syariah mulai diramaikan dengan hadirnya PT Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan anak perusahaan Bank Mandiri, bank BUMN terbesar di Indonesia. Selanjutnya menyusul kemunculan PT Bank Mega Syariah pada tahun 2001. Memasuki tahun 2009 ini ada dua bank baru memasuki pasar perbankan syariah yaitu PT Bank Bukopin Syariah dan PT BRI Syariah. Kemudian tahun 2010 terdapat tambahan empat bank umum syariah lainnya yakni PT Bank BCA Syariah, PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Panin Syariah. Selanjutnya yang terakhir tahun 2011 terdapat tambahan dua bank umum syariah baru yakni PT Bank Maybank Syariah Indonesia dan PT Bank Victoria Syariah. Berikut grafik perkembangan bank syariah di Indonesia seperti terlihat dalam gambar 2.1.

commit to user


digilib.uns.ac.id31

GAMBAR 2.11 Grafik Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, April 2014 Menurut sumber data statistik perbankan syariah yang diperoleh dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diketahui sampai dengan awal tahun 2014 ini, tercatat jumlah bank umum syariah (BUS) di Indonesia yang masih aktif beroperasi adalah sebanyak 11 bank yaitu: 1. Bank Muamalat Indonesia (BMI) 2. Bank Syariah Mandiri (BSM) 3. Bank Mega Syariah 4. Bank Bukopin Syariah 5. Bank BRI Syariah commit to user


digilib.uns.ac.id32

6. Bank BCA Syariah 7. Bank Jabar Banten (BJB) Syariah 8. Bank BNI Syariah 9. Bank Panin Syariah 10. Bank Maybank Syariah Indonesia 11. Bank Victoria Syariah 2.4 Pengungkapan Informasi Sosial dalam Perspektif Islam Pada hakikatnya tujuan hidup seorang manusia atau individu adalah untuk mencapai falah. Secara literatur falah dapat diartikan sebagai kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Jadi pengertian falah adalah kehidupan yang mulia dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana manusia mampu mencapai falah sangat tergantung pada perilaku dan keadaan manusia di dunia. Secara umum, manusia menghadapi kesulitan dalam mengharmonisasikan berbagai tujuan dalam hidup karena adanya keterbatasan dalam diri individu masing-masing. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai falah, manusia harus menyadari hakikat keberadaannya di dunia, mengapa manusia diciptakan di dunia ini. Manusia diciptakan karena kehendak yang menciptakan yaitu Allah sehingga manusia bisa mencapai kesuksesan hidupnya jika ia mengikuti petunjuk dari Sang Pencipta. commit to user


digilib.uns.ac.id33

Perilaku manusia seperti inilah yang dalam agama Islam disebut sebagai ibadah, yaitu setiap keyakinan, sikap, ucapan, maupun tindakan yang mengikuti petunjuk Allah, baik dalam hubungan antara manusia dengan manusia (habluminannas) maupun dalam hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta (habluminallah). Di sinilah agama Islam memiliki ajaran yang lengkap, menuntun setiap aspek kehidupan manusia agar manusia berhasil dalam mencapai tujuan hidupnya. Sehingga, ibadah merupakan alat atau jalan yang digunakan untuk mencapai tujuan falah. Falah dapat terwujud apabila kebutuhan-kebutuhan hidup manusia terpenuhi

secara

seimbang.

Tercukupinya

kebutuhan

masyarakat

akan

memberikan dampak yang disebut dengan mashlahah. Mashlahah dapat diartikan sebagai suatu manfaat akibat terpenuhinya kebutuhan masyarakat tidak hanya dirasakan secara material saja namun juga dapat dirasakan secara spiritual (keberkahan). Seperti halnya tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai falah, begitu juga dengan tujuan perusahaan akan menjadi lebih baik bila menggunakan dasar falah sebagai tujuannya. Falah sangat berkaitan erat dan sesuai dengan kegiatan CSR. Jika aktivitas CSR yang digunakan perusahaan dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah maka dampak yang diakibatkan adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat yang akan membawa manfaat serta keberkahan hidup manusia (mashlahah). commit to user


digilib.uns.ac.id34

Corporate Social Responsibility (CSR) atau diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa perusahaan atau organisasi secara umum memiliki suatu tanggung jawab terhadap seluruh stakeholders baik itu karyawan, konsumen, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Secara umum CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis dan memenuhi seluruh aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan baik demi pembangunan yang berkelanjutan (Wibisono, 2007). Konsep CSR sangat sesuai dan sejalan dalam ajaran Islam. Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya berdasarkan pada filosofi utama yakni Al-Quran dan Al-Hadist, sehingga menjadikan dasar bagi para pelaku bisnis dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Islam menerapkan sebuah aturan yang kompleks mengenai pertanggungjawaban yang transparan dari sebuah entitas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari lingkungan sosial,

dimana entitas tidak hanya dituntut untuk melakukan

pertanggungjawaban kepada stakeholder (pemegang saham, pemerintah, kreditor dan masyarakat) saja, akan tetapi yang lebih utama adalah adanya kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah akan lebih kuat ketimbang dalam konsep konvensional. Hal ini didasarkan pada lembaga commit to user


digilib.uns.ac.id35

bisnis syariah didasarkan pada dasar-dasar religius (Sofyani, 2012). Dasar filosofi tersebut bersifat religius, sehingga harus diyakini bahwa hubungan yang terjalin dengan masyarakat (stakeholder) akan lebih bersifat berkelanjutan dibandingkan pola CSR konvensional (Assegaf, dkk., 2012). CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata-mata berdasarkan

faktor

keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Berdasar dari konsep CSR tersebut, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perbankan syariah juga menekankan pada pentingnya dampak yang bisa diterima oleh sosial dan lingkungan dalam berbagai aktivitas yang dilakukannya. Komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat juga menyertai nilai-nilai dalam CSR yang dilakukan perbankan syariah. CSR

merupakan

hal

penting

dalam

mendukung

tumbuh

dan

berkembangnya perbankan syariah. Bank syariah menempatkan CSR sebagai bagian program jangka panjang perusahaan. Bank syariah dalam upaya mencapai bisnis yang berkelanjutan (sustainable business) senantiasa berusaha memberikan kinerja yang optimal untuk para pemegang saham namun juga memikirkan bagaimana memberikan kontribusi commitsecara to usermaksimal dalam aspek sosial dan


digilib.uns.ac.id36

lingkungan. Islam sangat mengedepankan konsep kejujuran. Kejujuran merupakan hal yang sangat krusial dalam implementasi tata kelola perusahaan (Corporate Governance), terutama pada perbankan syariah. Hal ini berarti setiap informasi yang disajikan di dalam laporan tahunan (laporan keuangan dan catatan atas laporan

keuangan) harus

mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi pada

perbankan syariah. Oleh karena itu, implementasi Corporate Governance akan mempengaruhi transaparasi dalam pembuatan laporan tahunan (Assegaf, dkk., 2012). Dalam pelaksanaan kegiatan CSR bank syariah menggunakan pendekatan keseimbangan profit, people, dan planet yang lebih dikenal dengan triple bottom lines. Bank tidak hanya semata-mata mengejar kepentingan ekonomi (profit) namun juga aspek sosial (people) dan lingkungan (planet). Bank syariah berusaha mencapai keseimbangan ”triple bottom lines” dalam pencapaian tujuannya sehingga mampu memberikan nilai lebih kepada stakeholders. Pencapaian profit yang terus meningkat dan berkelanjutan sulit tercapai dalam kondisi sosial masyarakat (people) yang rendah dan lingkungan yang rusak (planet). Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa bisnis tidak akan berjalan dalam sebuah kondisi sosial (ekonomi masyarakat) yang rendah dan lingkungan yang rusak. Untuk itu perbankan syariah menyadari pentingnya CSR sebagai upaya dalam mencapai keseimbangan untuk mendukung sustainable business sehingga tujuan akhir dalam memenuhi kepentingan stakeholders dapat tercapai dan turut serta commit to user


digilib.uns.ac.id37

mengurangi dampak akibat terjadinya bencana sosial. Serta aktif dalam berpartisipasi memperbaiki atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara luas. 2.5 Islamic Social Reporting (ISR) Index Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks Islam, maka semakin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah Islamic Social Reporting (ISR). Namun sampai dengan saat ini standar CSR secara syariah belum tersedia sehingga menjadikan pelaporan CSR perusahaan syariah menjadi tidak seragam dan standar. Standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI tidak dapat dijadikan sebagai suatu pedoman standar pengungkapan CSR karena tidak menyebutkan keseluruhan item-item terkait CSR yang harus diungkapkan suatu perusahaan (Fitria, 2010). Sebagian besar perbankan syariah masih menggunakan standar Global Reporting Initiative (GRI) Index dalam pelaporan informasi sosialnya (Haniffa, 2002). Kebutuhan

mengenai

pengungkapan informasi sosial

di perbankan

syariah khususnya mengenai Islamic Social Reporting (ISR) Index, saat ini masih menjadi topik hangat yang menjadi perhatian berbagai kalangan. Indeks ISR terdiri dari kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan commit oleh suatu entitas bisnis Islam. Penelitian dalam to user


digilib.uns.ac.id38

konteks CSR syariah pada umumnya menggunakan model indeks Islamic Social Reporting (ISR) yang dikembangkan atas dasar standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti (Haniffa, 2002; Maali, dkk., 2006; Farook, dkk., 2011). Secara khusus indeks ISR dapat didefinisikan sebagai pelaporan sosial yang ruang lingkupnya lebih luas yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Haniffa, 2002). Selain itu, indeks ISR sangat menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan. Dengan demikian adanya indeks ISR merupakan langkah awal yang sangat bagus sebagai pondasi dasar dalam hal penyusunan standar umum pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam. 2.6 Kerangka Pemikiran Hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dan variabel pengendali dapat digambarkan dalam gambar 2.2 di bawah ini:

commit to user


digilib.uns.ac.id39

GAMBAR 2.22 Diagram Skematis untuk Kerangka Teoritis Variabel Independen:

Variabel Pengendali:

Islamic Governance (IG)-Score

H1 (+) Cross-Directionship

Jumlah Aset

H2 (+) Kualifikasi Doctoral

H3 (+)

Variabel Dependen CSR

H4 (+)

Jumlah Dewan Komisaris

H5 (+) Proporsi Dewan Komisaris (Independen)

H6 (+)

Investment Account Holder (IAH)

Untuk masing-masing variabel dalam kerangka pemikiran tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 2.6.1 Islamic Governance (IG)-Score Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan aspek penting yang terdapat dalam mekanisme pengelolaan secara Islami (Islamic Governance) di dalam perbankan syariah. DPS memiliki fungsi di dalam pengungkapan Islamic Social commit to user


digilib.uns.ac.id40

Reporting (ISR) Index. DPS bertugas bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 11/3/PBI/2009). DPS memiliki fungsi utama dalam melakukan pengawasan sekaligus memberikan opini terkait pedoman produk pendanaan, pembiayaan, dan operasional perusahaan agar sejalan dengan ketentuan syariah. Kegiatan pengawasan tersebut seperti dalam bentuk penyaluran zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan sosial lainnya. Menurut Pfeffer dan Salancik (1978) dalam Musibah dan Wan Sulaiman (2014) dalam Haryani (2015), dewan memberikan nasihat, konseling dan tata cara, legitimasi dan reputasi, pengaruh untuk komunikasi informasi dengan organisasi eksternal, dan akses istimewa kepada komitmen atau dukungan kepada faktor penting dari luar perusahaan. Berdasarkan sudut pandang dari Corporate Governance, perbankan syariah memiliki pandangan yang berbeda dalam perihal ekuitas, bentuk pengaturan pembagian resiko dan laba rugi dari dasar keuangan Islam, menyediakan nasihat untuk memaksimalkan laba dalam pengaruh dengan provisi syariah dan ekspektasi komunitas muslim, dan aktivitas amal dalam masyarakat. Dewan Pengawas Syariah diukur berdasarkan persentase jumlah indeks penilaian (scoring) yang terdiri dari keberadaan DPS, jumlah anggota DPS, adanya perangkapan jabatan anggota DPS di bank syariah lain (crossdirectionship), adanya anggota DPS yang memiliki kualifikasi tingkat commit to user


digilib.uns.ac.id41

pendidikan S3 (doctoral), serta adanya anggota DPS yang memiliki kualifikasi keahlian dalam bidang ekonomi syariah. Sehingga, semakin besar penilaian Islamic Governance (IG)-Score maka semakin baik perusahaan dalam menyajikan tingkat pengungkapan informasi sosial. Penelitian yang dilakukan Farook, dkk., (2011) menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan secara Islami (Islamic Governance) berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Semakin besar tingkat penilaian (scoring) terhadap DPS, maka semakin baik tingkat pengungkapan informasi sosial perbankan syariah. Hasil penelitian tersebut juga diperkuat oleh Sudaryati & Eskadewi (2012) yang mengungkapkan bahwa Corporate Governance yang

diukur

melalui Islamic Governance Score (IG-Score) pada bank Islam Malaysia memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility. Hasil yang sama dalam penelitian Haryani (2015) yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh terhadap Corporate Social Responsibility. Jadi hipotesis yang dapat dinyatakan adalah sebagai berikut: H1: IG-Score berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial perbankan syariah. commit to user


digilib.uns.ac.id42

2.6.2 Cross-Directionship DPS Cross-directionship merupakan kondisi dimana terdapat perangkapan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam beberapa bank syariah yang berbeda (Wan Abdullah, 2013). Menurut Dahya, dkk., (1996) dalam Haniffa dan Cooke (2000) dalam Assegaf, dkk., (2012) cross-directorship akan membuat informasi menjadi lebih transparan karena digunakan sebagai perbandingan dari pengetahuan organisasi lain. Studi

literatur

menunjukkan

bahwa

cross-directionship

dapat

meningkatkan transparansi yang disebabkan dua alasan utama, yakni: pertama, anggota dengan cross-directionship dapat membuat perbandingan dari pengetahuan yang didapat di bank syariah lain; dan kedua, keputusan pada satu DPS menjadi bagian bahan materi pembelajaran untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan di DPS bank syariah lainnya (Haniffa dan Cooke, 2002 dalam Farook, dkk., 2011). Menurut Wan Abdullah (2013) dengan memiliki cross-directionship dalam bank syariah yang lain dapat memberikan anggota DPS pengalaman lebih dan dapat memungkinkan mereka membuat perbandingan praktik yang terbaik di antara bank syariah. Dengan adanya cross-directionship akan menuntun ke dalam pengungkapan yang lebih baik karena cross-directionship tersebut dapat menyediakan perbandingan diantara praktik pengungkapan secara syariah. Dengan menyambungkan antar anggota commit to user DPS, dimungkinkan untuk dapat


digilib.uns.ac.id43

memahami praktik pelaporan perusahaan yang terbaik, khususnya mengenai syariah. Lebih lanjut menurut Van Gruening dan Iqbal (2008) dalam Abdullah (2013) apabila memberikan batasan pada cross-directionship anggota DPS maka dapat meningkatkan permasalahan yang berkaitan dengan kekurangan orangorang yang ahli dalam bidang syariah secara global. Anggota DPS dalam menjalankan tugas kesehariannya dituntut untuk memiliki

pengetahuan

dan

wawasan

yang

lebih

luas

serta

dapat

mengkomunikasikan perihal prinsip syariah antar bank syariah secara lebih luas. Semakin banyak cross-directionship antar bank syariah maka dapat diyakini komunikasi yang dimiliki DPS dalam hal pengungkapan informasi sosial dapat terjalin lebih informatif. Jadi hipotesis yang dapat dinyatakan adalah sebagai berikut: H2: Cross-directionship DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial perbankan syariah. 2.6.3 Kualifikasi Doctoral DPS Tingkat pendidikan anggota DPS dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR. Menurut Bakar (2002) menyatakan bahwa anggota DPS biasanya terdiri dari ulama hukum Islam yang mungkin tidak berpendidikan tinggi dalam studi sekuler. Anggota DPS yang tidak berpendidikan mungkin akan menghambat dan menghalangi kemampuan mereka sepenuhnya dalam commit user menerapkan hukum-hukum Islam dantoprinsip-prinsip teoritis karena kurangnya


digilib.uns.ac.id44

pengetahuan komersial praktis DPS (Bakar, 2002; Bukhari, 2002 dalam Farook, dkk., 2011). Oleh karena itu, para sarjana dengan gelar doctoral di bidang ekonomi dan bisnis sebaiknya dapat terlibat secara langsung dalam lembaga keuangan Islami terutama yang berkaitan dengan pengungkapan CSR. Sesuai dengan pendapat (Abbot, Parker, Peters, dan Raghunandan, 2003; Bedard, Marrakchi, dan Corteau, 2004; Kent dan Stewart, 2008 dalam Wan Abdullah, 2013) bahwa yang diharapkan adalah efektifitas DPS dalam pengungkapan laporan tahunan yang dipengaruhi oleh keahlian dari anggota dewan tersebut dalam bidang akuntansi, pelaporan keuangan, perbankan, ekonomi atau keuangan. Oleh karena itu, keberadaan anggota DPS yang memiliki keahlian dapat mempengaruhi manajer dalam mengungkapkan informasi yang disebabkan kesadaran mereka akan pentingnya laporan yang transparan. Bank umum syariah mempunyai kewajiban untuk membentuk DPS. Anggota DPS yang dibentuk wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan (PBI No. 11/3/PBI/2009). Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kompetensi. Anggota DPS minimal memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. Selain itu anggota DPS dipilih berdasarkan tingkat pendidikan yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat pendidikan (doctoral) yang dimiliki maka commit to userakan semakin baik reputasi anggota


digilib.uns.ac.id45

DPS tersebut. Tingkat pendidikan (doctoral) tersebut akan menjadi nilai tambah bagi jalannya perusahaannya. Jadi hipotesis yang dapat dinyatakan adalah sebagai berikut: H3: Kualifikasi doctoral DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial perbankan syariah. 2.6.4 Jumlah Dewan Komisaris Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (Sembiring, 2005). Semakin banyak jumlah Dewan Komisaris, maka perusahaan akan mudah dalam mengendalikan manajemen direksi dan pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hasil penelitian tersebut berhasil mendukung teori keagenan bahwa semakin banyak jumlah Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan, maka tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat oleh perusahaan akan semakin luas. Menurut Fama dan Jensen (1983) dalam Mustaqomah (2011) Dewan Komisaris merupakan mekanisme pengendalian internal yang paling penting yang berperan melakukan pengawasan terhadap tindakan manajemen. Pemisahan antara pemilik dan pengendali perusahaan semakin menguatkan pentingnya Dewan Komisaris sebagai mekanisme penting yang harus ada untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham. Dalam hal ini menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan manajemen commit Komisaris. to user merupakan tugas utama bagi Dewan


digilib.uns.ac.id46

Dewan Komisaris yang dimiliki oleh bank syariah dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dan memberikan dampak positif yaitu dapat memberikan kontrol dan monitoring bagi manajemen dalam operasional bank syariah, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas kinerja sosial (Firmansyah, 2013). Dewan Komisaris memberikan tekanan kepada manajemen untuk melaksanakan aktivitas dan pengungkapan CSR dengan baik. Berdasarkan teori agensi, Dewan Komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Sehingga, semakin banyak jumlah anggota Dewan Komisaris yang dimiliki manajemen maka semakin baik perusahaan dalam menyajikan tingkat pengungkapan informasi sosial. Pada umumnya penelitian yang dilakukan menunjukkan hubungan positif antara variabel Dewan Komisaris dengan pengungkapan informasi sosial perusahaan. Hal ini juga didukung hasil penelitian yang dilakukan (Khoirudin, 2013) yang menunjukkan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic social reporting perbankan syariah di Indonesia. Jadi hipotesis yang dapat dinyatakan adalah sebagai berikut: H4: Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial perbankan syariah.

commit to user


digilib.uns.ac.id47

2.6.5 Proporsi Dewan Komisaris (Independen) Definisi dari Dewan Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham, serta bebas dari hubungan bisnis maupun kekeluargaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan (UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007). Salah satu fungsi utama dari Dewan Komisaris independen adalah untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan (Wardhani, 2008). Menurut penelitian yang dilakukan Khan (2010) proporsi Dewan Komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR pada bank komersial Bangladesh. Dengan adanya Dewan Komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran Dewan Komisaris dan tercipta Corporate Governance di dalam perusahaan (Rukminingsih, 2009 dalam Diniyanti, 2010). Menurut Fama dan Jensen (1983) dalam Mustaqomah (2011) adanya anggota Dewan Komisaris dari pihak eksternal dapat meningkatkan kemampuan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan manajemen secara lebih efisien. Dewan Komisaris independen dianggap memiliki integritas dan independensi yang lebih baik bila dibandingkan dengan Dewan Komisaris biasa. Sebab Dewan commit to userKomisaris independen dipilih oleh


digilib.uns.ac.id48

manajemen perusahaan berdasarkan statusnya yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Sehingga Dewan Komisaris independen tidak memiliki gangguan independensi/ kepentingan dalam pengambilan suatu keputusan. Dengan demikian, semakin banyak proporsi Dewan Komisaris independen, maka tingkat pengungkapan informasi sosial perusahaan akan semakin baik. Jadi hipotesis yang dapat dinyatakan adalah sebagai berikut: H5: Proporsi Dewan Komisaris (independen) berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial perbankan syariah. 2.6.6 Investment Account Holder (IAH) IAH merupakan ratio antara dana syirkah temporer dengan total equity. Definisi menurut PSAK No. 105, dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dana syirkah temporer merupakan dana atau simpanan yang diinvestasikan oleh nasabah yang pada umumnya dalam bentuk tabungan atau deposito atas dasar akad mudharabah (baik itu dalam bentuk mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah). Investment Account Holder (mudharabah) merupakan sumber dana terbesar di dalam lembaga keuangan Islam (El-Hawary, Grais, dan Iqbal, 2007; Karim, 2001; Van Gruening dantoIqbal, commit user 2008 dalam Wan Abdullah, 2013).


digilib.uns.ac.id49

Sedangkan definisi menurut PSAK No. 21, total equity merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Pada dasarnya total equity sebagian besar berasal dari modal saham yang disetor (investasi oleh pemilik) dan hasil usaha perusahaan. Farook, dkk., (2011) menyatakan bahwa proporsi investasi dana nasabah berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Hasil penelitian tersebut merefleksikan usaha yang dilakukan bank Islam untuk memperkuat hubungan dengan IAH mudharabah melalui pengungkapan yang lebih luas. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, Hardiyanti (2012) menyatakan bahwa IAH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Pendapat tersebut diperkuat oleh Al-Baluchi (2006) dalam Wan Abdullah (2013) yang menemukan bahwa ada hubungan positif antara proporsi dana IAH dengan total pembiayaan dan pengungkapan sukarela. Sesuai dengan beberapa argumen penelitian tesebut di atas maka dapat disimpulkan semakin besar persentase proporsi investasi dana nasabah, maka semakin baik tingkat pengungkapan informasi sosial perbankan syariah. Jadi hipotesis yang dapat dinyatakan adalah sebagai berikut: H6: Investment Account Holder (IAH), berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial perbankan syariah.

commit to user


digilib.uns.ac.id50

2.7 Pengembangan Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut: H1: Islamic Governance berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial perbankan syariah. H2: Cross-directionship DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial perbankan syariah. H3: Kualifikasi doctoral DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial perbankan syariah. H4: Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial perbankan syariah. H5: Proporsi Dewan Komisaris (independen) berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial perbankan syariah. H6:

Investment

Account

Holder

(IAH),

berpengaruh

pengungkapan informasi sosial perbankan syariah.

commit to user

positif

terhadap

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Recommend Documents