BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini berisi kajian pustaka yang dilakukan mengenai konsep dasarsampah,
sistem
pengelolaan
sampah,
kebijakan
daerah
dalam
pengelolaan sampah, dampak ekonomi dari sampah, implikasi sampah terhadap ekonomi lingkungan, dan ditutup dengan rangkuman kajianteori.
A. Definisi Sampah 1. Pengertian Sampah Menurut Azwar (1990:53), sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, tidak dapat dipakai lagi, dan yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Kodoatie (2003:312) mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak menganggu kelangsungan hidup. Hadiwiyoto dalam Hartanto (2006:27), mendefinisikan sampah adalah sisa-sisabahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik karena telah diambil bagian 11
12
utamanya atau karena pengolahan atau karena sudah sudah tidak ada manfaatnyayang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau gangguan kelestarian. Sedangkan menurut UU. No. 18 Tahun 2008 mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan beberapa pengertian tentang sampah seperti di atas makadapat didefinisikan sampah adalah sisa bahan buangan yang bersifat padat yang merupakan hasil dari kegiatan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 2. Produksi Sampah Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Jumlah atau volume serta jenis sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang digunakan sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: a. Sampah rumahtangga, yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumahtangga.
13
b. Sampah sejenis sampah rumahtangga yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum,dan fasilitas lainnya. c. Sampah spesifik, dapat didefinisikan menjadi beberapa penjelasan sebagai berikut: 1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. 2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun. 3) Sampah yang timbul akibat bencana. 4) Puing bongkaran bangunan. 5) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. 6) Sampah yang timbul secara tidak periodik. Menurut Cahyani (2009:15), sampah yang diproduksi manusia dalam berbagai aktivitas terdiri dari sampah kering (anorganik) dan sampah basah (organik). Sampah kering (anorganik) diantaranya terdiri dari barang logam, kaca, kertas dan plastik. Golongan sampah ini banyak dijadikan barang komoditi lewat daur ulang oleh para pemulung, sehingga dapat membantu mengurangi beban penanganan sampah lebih lanjut. Adapun bagi sampah basah (organik) yang banyak diproduksi rumahtangga dan pasar-pasar tradisional terutama berasal dari sisa sayur mayur dapat diolah untuk dijadikan pupuk kompos yang berguna membantu kesuburan tanaman atau tumbuhtumbuhan.
14
3. Proses Pengolahan Sampah Menurut Entjang (2000:37), berbagai perlakuan atau pengolahan yang dapat dilakukan terhadap sampah yang telah dibuang antara lain adalah; penimbunan (land fill), penimbunan saniter (sanitary land fill), pembakaran (incineration), penghalusan (pulverization), pembuatan pupuk/kompos (composting), pembuatan makanan ternak (hogfedding) dan daur ulang (recycling). Menurut Hadi (2006:18) ada tiga proses pengolahan sampah yang dapat diterapkan, antara lain pengomposan (composting), pembakaran (incineration) dan tempat pembuangan akhir sampah (Sanitary
Landfill). Pengomposan
(composting)
adalah
proses
pengolahan sampah secara aerobik dan anaerobik yang merupakan proses saling menunjang untuk menghasilkan kompos. Sampah yang dapat digunakan dengan baik sebagai bahan baku kompos adalah sampah organik karena mudah mengalami proses dekomposisi oleh mikroba-mikroba. Pembakaran
(inceneration)
sampah
dengan
menggunakan
incinerator adalah salahsatu cara pengolahan sampah baik padat maupun cair. Di dalam incinerator, sampah dibakar secara terkendali dan berubah menjadi gas (asap) dan abu. Salah satu kelebihan incinerator adalah mencegah pencemaran udara dengan syarat incinerator harus beroperasi secara berkesinambungan selama enam atau tujuh hari selama seminggu dengan kondisi temperatur yang
15
dikontrol dengan baik dan adanya alat pengendali polusi udara hingga mencapai tingkat efisiensi serta mencegah terjadinya pencemaran udara dan bau. Teknik pembuangan akhir sampah (Sanitary Landfill) adalah cara penimbunan sampah padat pada suatu hamparan lahan dengan memperhatikan keamanan lingkungan karena telah ada perlakuan terhadap sampah. Pada teknik ini, sampah dihamparkan hingga mencapai ketebalan tertentu lalu dipadatkan untuk kemudian dilapisi dengan tanah dan dipadatkan kembali. Pada bagian atas timbunan sampah tersebut, dapat dihamparkan lagi sampah yang kemudian ditimbun lagi dengan tanah. Pada bagian dasar dari konstruksi sanitary landfill dibangun suatu lapisan kedap air yang dilengkapi dengan pipapipa pengumpul dan penyalur air lindi (leachate) serta pipa penyalur gas yang terbentuk dari hasil penguraian sampah-sampah organik yang ditimbun. B. Sistem Pengelolaan Sampah Pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, dengan demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Pengelolaan sampah ialah usaha mengatur atau mengelola sampah dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan sampai pengolahan dan pembuangan akhir (Hartanto, 2006:29). Pengelolaan
16
sampah terdiri dari 2 jenis yaitu pengelolaan setempat (individu) dan pengelolaan terpusat untuk lingkungan atau perkotaan. Menurut
Kodoatie
(2003:217),
sistem
pengelolaan
sampah
perkotaan pada dasarnya dilihat dari komponen-komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain serta saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih sehat dan teratur. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan meliputi: 1.
Pembatasan timbulan sampah
2.
Pendauran ulang sampah, dan/atau
3.
Pemanfaatan kembali sampah Sedangkan kegiatan penanganan meliputi:
1.
Pemilahan Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
2.
Pengumpulan Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17
3.
Pengangkutan Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
4.
Pengolahan Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
5.
Pemrosesan akhir sampah Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (UU. No.18 Tahun 2008). C. Kebijakan Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Usaha pemerintah menerapkan peraturan pengelolaan sampah kota bertujuan untuk mengefektifkan penggunaan APBD dan sumber daya, meminimalisasi timbunan sampah serta mengurangi kebutuhan akan lahan untuk tempat pembuangan akhir (Moh. Raffi, 2005:11). Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewewang
18
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Secara garis besar, Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang terdiri 18 bab dan 49 pasal tersebut mengatur tentang pemerintahan (wewenang pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota), pengurangan sampah, penanganan sampah, pembiayaan dan kompensasi dalam pengelolaan sampah. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah memiliki acuan pada amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 sebagaiberikut: 1. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 2. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. 3. Pengelolaan
sampah
bertujuan
untuk
meningkatkan
kesehatan
masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. 4. Pemerintah
dan
pemerintahan
daerah
bertugas
menjamin
terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, antara lain dengan cara:
19
a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. b. Melakukan
penelitian,
pengembangan
teknologi
pengurangan
danpenanganan sampah. c. Memfasilitasi,
mengembangkan
dan
melaksanakan
upaya
pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. e. Mendorong
dan
memfasilitasi
pengembangan
manfaat
hasil
pengolahan sampah. f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah. g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. 5. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah mempunyai kewenangan, antara lain: a. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah. b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah.
20
c. Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah. d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah. e. Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah. Selain dari Undang-Undang Pengelolaan sampah No.18 Tahun 2008, pengaturan persampahan di Indonesia masih dalam tatanan Peraturan Daerah. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan sampah yang masih diatur secara parsial dan sektoral, seperti diatur dalam UndangUndang Kesehatan, Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perindustrian. Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan sampah juga dijelaskan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut: "Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang: menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota; menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tingkat Kabupaten/Kota; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; menetapkan dan melaksanakan kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten/Kota; mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; memfasilitasi penyelesaian sengketa; melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; melaksanakan standar pelayanan minimal; melakasanakan kebijakan
21
mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota; mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota; mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota; memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; dan menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten/Kota; dan melakukan penegakan." D. Dampak Ekonomi Sampah Menurut Moh. Raffi (2005:11), perlakuan yang dapat dilakukan terhadap sampah yang telah dibuang adalah dengan mendaur ulang bahan bekas. Dari segi ekonomi daur ulang akan mengurangi areal tanah untuk penimbunan dan juga mengurangi biaya pemungutan serta pembuangan sampah. Dari sudut sosial, daur ulang dapat mengurangi kotoran. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan dapat memperparah pemanasan global. Dampak negatif sampah terhadap keadaan sosial ekonomi memang lebih banyak dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Menurut UU. No. 18 Tahun 2008, agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Namun pengeluaran biaya yang besar dapat ditekan apabila masyarakat paham mengenai dampak positif
22
sampah terhadap sosial ekonomi. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak positif dan negatif dari sampah terhadap keadaan sosial ekonomi: 1. Dampak Positif Sampah Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Sampah memang merupakan sisa barang yang tidak terpakai dan dipandang tidak memiliki nilai guna, tetapi apabila di telaah lebih dalam, dari sisi ekonomi sampah mempunyai manfaat tersendiri apabila dikelola dengan baik. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pembuangan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Menurut UU. No. 18 Tahun 2008, paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan sehingga mempunyai nilai tambah, misalnya, sampah organik yang merupakan sisa-sisa sampah dapur atau daundaunan dapat diolah menjadi kompos yang apabila di jual maka dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bagi produsen tersebut. Selain itu, sampah-sampah non organik juga mempunyai manfaat ekonomi bagi banyak kalangan, mulai dari pemulung, industri rumah tangga, hingga industri yang lebih besar. Bagi pemulung sendiri apabila dapat memilah dan mengumpulkan sampah-sampah non organik tersebut, maka dapat dijual kembali kepada agen atau pengepul tanpa melakukan proses pengolahan terlebih dahulu. Lain hal nya dengan industri rumah tangga maupun
23
industri besar yang mengolah sampah non organik menjadi barang setengah jadi atau pun barang jadi untuk di produksi dan di jual kembali, misalnya barang-barang bekas seperti plastik dapat diolah kembali menjadi ember, baskom, botol air mineral dan lain-lain. Dari ini lah masyarakat mendapatkan nilai ekonomi dari sampah, yaitu dengan mengelola sisa-sisa sampah yang tidak terpakai menjadi produk baru yang bernilai ekonomis. Menurut Hartanto (2006:33), selain untuk kebutuhan ekonomi, pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut juga bertujuan mengurangi timbunan sampah yang dapat menimbulkan kandungan gas metan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang baik memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial ekonomi. 2. Dampak Negatif Sampah Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Sampah memang dikaitkan sebagai hal yang negatif bagi sebagian besar masyarakat. Dari beberapa ulasan sebelumnya tentang manfaat ekonomi dari sampah, dampak negatif sampah terhadap keadaan sosial ekonomi lebih terasa bagi masyarakat pada umumnya. Sampah yang apabila tidak dikelola dengan baik dan mencemari lingkungan menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Dampak ekonomi dalam hal ini yaitu meningkatnya pengeluaran masyarakat terhadap biaya pengobatan. Pengeluaran biaya pengobatan
24
tersebut apabila terjadi secara berkelanjutan mengakibatkan kerugian materi dan berdampak negatif terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat. Menurut Hartanto (2006:37), dampak ekonomi dari sampah yang tidak terkelola dengan baik juga dapat berimbas pada pemerintah. Salah satu contoh yang terjadi pada objek wisata milik pemerintah setempat. Sebagaimana diketahui, objek wisata yang di kelola pemerintah merupakan salah satu aset daerah yang perlu dijaga kelestarian lingkungannya agar menarik banyak pengunjung. Apabila di suatu objek wiasata terdapat timbunan sampah yang menumpuk, maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat merusak pemandangan serta kenyamanan dikawasan objek wisata tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya tingkat pengunjung atau wisatawan yang datang ke objek wisata sebagaimana yang dimaksud. Dampak ekonomi yang terjadi pada kasus ini yaitu menurunnya tingkat pengunjung atau wisatawan yang diiringi dengan terjadinya penurunan
tingkat
pendapatan
daerah
dan
mengakibatkan
perekonomian di suatu daerah dapat menurun. E. Implikasi SampahTerhadap Ekonomi Lingkungan Ekonomi adalah kajian tentang bagaimana dan mengapa individuindividu
dan
kelompok-kelompok
membuat
keputusan
tentang
penggunaan dan distribusi sumberdaya manusia dan sumberdaya bukan
25
manusia yang berharga. Ekonomi bukan semata-mata kajian yang hanya mempelajari bagaimana menciptakan keuntungan bisnis dan membuat keputusan dalam ekonomi kapitalis. Ekonomi merupakan kajian yang luas, ekonomi menyediakan seperangkat alat analisis yang dapat digunakan dibeberapa
situasi
yang
mana
kelangkaan
membutuhkan
suatu
keseimbangan (Field, 2009: 2). Berdasarkan
Undang-Undang
No.
32
Tahun
2009
tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Lingkungan hidup adalah: “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain” Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati (Imam Supardi, 2003: 2). Ekonomi lingkungan merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomi untuk mempelajari bagaimana sumber daya lingkungan dapat dikelola. Menurut M. Suparmoko (2000 : 1), ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari
kegiatan
manusia
dalam
memanfaatkan
lingkungan
sedemikian rupa sehingga fungsi peranan lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunannya untuk jangka panjang. Dalam ekonomi, lingkungan dipandang menyediakan bermacam barang dan jasa lingkungan. Lingkungan menyediakan sistem penunjang
26
kehidupan yang menopang keberlangsungan kehidupan mahkluk hidup termasuk manusia. Salah satu peranan dari ekonomi lingkungan yaitu sebagai sumber daya bahan baku, penerima sisa produksi/konsumsi (limbah), dan penyedia fasilitas. Implikasi dari peranan tersebut adalah bahwa lingkungan merupakan komponen penting dari sistem ekonomi. Ini menyiratkan bahwa dalam sistem ekonomi, nilai lingkungan harus diperlakukan sama, seperti halnya perlakuan terhadap nilai aset yang lain (tenaga kerja dan modal) yakni sebagai aset ekonomi. Hal ini berarti pula bahwa jika ekonomi ingin diperbaiki, maka kualitas sumberdaya alam dan lingkungan perlu dipertahankan. Hubungan antara ekonomi dan lingkungan tidak dapat dipisahkan dalam pola kehidupan manusia. Ilmu ekonomi lingkungan merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip ekonomi dalam mengkaji tentang bagaimana mengatur sumber daya lingkungan, misalnya sampah. Sampah merupakan bagian dari lingkungan yang apabila dikelola dengan baik maka dapat berdampak positif bagi lingkungan, dan apabila tidak dikelola dengan baik,
tentunya
akan
berdampak
negatif
bagi
lingkungan
yang
mengakibatkan kerusakan lingkungan. Menurut UU No. 18 Tahun 2008 sampah yang dikelola dengan baik dapat dijadikan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam hal ini, implikasi dari sampah terhadap ekonomi lingkungan yaitu apabila manusia dapat mengelola sampah dengan baik, maka sampah merupakan sumber daya lingkungan yang bernilai ekonomi dan memberikan
27
keuntungan ekonomi bagi banyak kalangan, misalnya apabila sampahsampah tersebut dipilah dan di daur ulang, maka akan menjadi barang yang bernilai dan dapat dijual kembali. Selain itu, pengelolaan sampah yang baik juga akan mengurangi tumpukan-tumpukan sampah yang ada di lokasi pembuangan, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka prinsip ekonomi lingkungan sangat diperlukan dalam rangka pemanfaatan sumber daya sampah dan perbaikan lingkungan yang berkelanjutan. F. Penelitian Terdahulu Studi penelitian tentang persampahan telah banyak dilakukan orang dengan fokus kajian yang berbeda-beda. Antara lain pada analisis faktor faktor produksi sampah, analisis sampah perkotaan, kinerja pengelolaan sampah, kelembagaan pengelolaan sampah, dan lain-lain. Adapun penelitian terdahulu mengenai persampahan antara lain sebagai berikut: Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu No Peneliti Judul Jenis Hasil Penelitian Penelitian 1 CahyaniGanis Analisis Deskriptif - Pabrik kompos ”Mutu Elok”mendapatkan kelayakan Dwi, 2009 Faktor-Faktor Kuantitatif. finansial atau keuntungan yang yang Regresi lebih baik ketikamendapatkan Mempengaruhi Linear subsidi harga kompos dari Produksi Berganda, pemerintah sebesar Rp Sampah dan dan NPV, 350/kg,menerima kenaikan alokasi Kelayakan IRR. dana dari kas warga sebesar 5% Finansial dan kenaikan tarifretribusi Usaha kebersihan sebesar 5%. Sebaliknya Pengelolaan pabrik kompos ”Mutu Elok” Sampah akanmendapatkan penurunan kelayakan finansial atau kerugian Rumah Tangga ketika terjadi penurunan alokasi (Studi Kasus di
28
dana dari kas warga sebesar 5% dan penurunan tarifretribusi sebesar 5%.
Perumahan Cipinang Elok, Jakarta Timur
No 2
Peneliti Rizal Mohammad, 2011
Judul Penelitian Analisis Pengelolaan Sampah Perkotaan (Studi Kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)
- Variabel yang mempunyai pengaruh nyata terhadap produksi sampah adalah polahidup, jumlah anggota keluarga, pendapatan rumahtangga, pengeluaran konsumsirumahtangga yang berpengaruh nyata pada taraf 5%, sedangkan untuk variabeljenis sampah dan variabel retribusi kebersihantidak berpengaruh nyata terhadap produksi sampah rumah tangga. Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif
Hasil Penelitian - Pengelolaan persampahan di KotaDonggala telah berjalan cukup baik,hal ini dapat dilihat dari indikatoryang berhubungan dengan variabelsumber daya manusia serta saranadan prasarana yang ada saat ini.Kecuali variabel partisipasimasyarakat, keterlibatan masyarakatdalam pengelolaan persampahan /kebersihan menunjukan indikatoryang masih dirasakan kurang. - Adapun faktor-faktor yangmempengaruhi pengelolaanpersampahan di Kota Donggala menunjukan bahwa kegiatankegiatanyang dapat meningkatkanpartisipasi masyarakat sepertikegiatan sosialisasi masih sangatkurang dilakukan. Hal ini ditunjukandengan indikator yang menyatakanbahwa tingkat partisipasimasyarakat dalam kategori sedang.Demikian pula indikator yangberkenaan dengan tingkatpendidikan staf dan tenagakebersihan, yang masih menunjukanpersentasi kurang memadai yangmasih cukup besar.
29
3
No
4
Hartanto Widi, 2006
Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen
Deskriptif kualitatif dan kuantitatif
-Produksi sampah di Kota Gombong mencapai 279 m3/hari.Dari 29 Desa/Kelurahan di Kota Gombong, yang seharusnya mendapat prioritas jangkauanpelayanan sampah mencapai 17 Desa/Kelurahan, dengan jumlah sampah yang seharusnyaterangkut sebesar 109,43 m3/hari. Sampah yang terangkut saat ini, hanya mencapai 40 m3/hari,sehingga kinerja pengelolaan sampah mencapai 36,5 %. Luas daerah terlayani mencapai 36,20 %dan penduduk terlayani mencapai 30,17%. Dari kondisi tersebut, maka kinerja pengelolaansampah masih sangat kurang. - Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjapengelolaan sampah antara lain jumlah personil dan sarana prasarana masih sangat terbatas,operasional pengangkutan yang belum optimal, masih kurang jelasnya pembagian tugas terutamapada sistem pengumpulan dan pengangkutan, pendapatan dari retribusi rendah sehingga perlusubsidi untuk operasional, biaya operasional sangat terbatas, masyarakat belum sepenuhnyamendukung pengelolaan sampah dan masih kurangnya penindakan terhadap pelanggaran peraturantentang persampahan
Peneliti
Judul Penelitian Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Sampah Medis di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Jenis Penelitian Deskriptif Analitik
Hasil Penelitian
Andarnita Aulia, 2012
- Hasilpenelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pemilahan terhadap pengelolaan sampah medisdengan p = 0,001 (p ˂ 0,05). Bahwa ada pengaruh antara pengumpulan terhadap pengelolaansampah medis dengan p = 0,031 (p ˂ 0,05). Bahwa ada pengaruh antara penampungan terhadappengelolaan sampah
30
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2012
medis dengan p = 0.043 (p ˂ 0,05). Bahwa ada pengaruh antara pengangkutanterhadap pengelolaan sampah medis dengan p = 0,025 (p ˂ 0,05). Dari hasil penelitianini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara pemilahan, pengumpulan, penampungan,pengangkutan, pemusnahan terhadap pengelolaan sampah medis.
G. Kerangka Pemikiran Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu daerah yang sedang menghadapi fenomena permasalahan sampah. Permasalahan persampahan di Kabupaten Wonogiri menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat. Sampah yang dihasilkan di Wonogiri berasal dari kegiatan masyarakatnya, baik dari kegiatan rumah tangga maupun kegiatan usaha. Kegiatan masyarakat wonogiri yang menyumbang sampah paling banyak berasal dari kegiatan rumah tangga. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Data yang diperoleh mengenai volume sampah di Kabupaten Wonogiri menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Masalah yang timbul akibat peningkatan volume sampah ini adalah banyaknya sisa sampah yang tidak terangkut. Timbunan sisa sampah yang tidak terangkut ini akan menimbulkan bau busuk dan mencemari lingkungan yang berujung terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini tentu akan membawa dampak negatif bagi masyarakat setempat apabila
31
pemerintah sebagai pelayan masyarakat tidak dapat mengelola sampah tersebut dengan baik. Munculnya
permasalahan
sampah
tersebut
menunjukkan
kurangnya efektivitas upaya pemerintah dalam mengelola sampah, untuk itu perlu diadakan suatu identifikasi dengan cara menelaah sistem pengelolaan sampah, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas sampah, dan
trend
anggaran
pengelolaan
sampah
yang
bertujuan
dapat
meningkatkan kualitas lingkungan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Berikut adalah gambar kerangka pemikiran sistematis dalam penelititan yang akan dilakukan:
32
Sampah di Kabupaten Wonogiri
Volume Sampah Semakin Meningkat
Sampah yang Terangkut
Sampah yang Tidak Terangkut
Lingkungan bersih
Muncul Masalah Akibat Sampah Tidak Terangkut Identifikasi Masalah
Sistem Pengelolaan Sampah
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapasitas Sampah
Trend Kebijakan Anggaran Pengelolaan Sampah
Analisis Deskriptif Kualitatif
Analisis Trend
Peningkatan Kualitas Lingkungan
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
