BAB II TINJAUAN PUSTAKA AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada dasarnya setiap pembangunan menyebabkan terjadinya perubahan

lingkungan. Dampak pembangunan ini ada yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan perlu disertai dengan wawasan jauh ke depan tentang perkiraan timbulnya dampak tersebut. Wawasan ini diterapkan dengan mengadakan analisis perkiraan dampak penting terhadap komponen lingkungan fisik, kimia, biologi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Analisis tersebut harus dilakukan secara terperinci tentang dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul, sehingga sejak dini dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulanginya (Supardi, 2003). Pembangunan kita perlukan untuk mengatasi banyak masalah, termasuk masalah lingkungan, namun pengalaman menunjukkan, pembangunan mempunyai dampak negatif. Dengan adanya dampak negatif tersebut, haruslah kita waspada. Pada satu pihak kita tidak boleh takut untuk melakukan pembangunan, karena tanpa pembangunan tingkat kesejahteraan kita akan terus merosot, pada lain pihak kita harus memperhitungkan dampak negatif dan berusaha untuk menekannya menjadi sekecil-kecilnya. Pembangunan itu harus berwawasan lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan salah satu alat dalam upaya dilakukannya pembangunan berwawasan lingkungan (Soemarwoto, 1999).

Universitas Sumatera Utara

Kegunaan AMDAL, khususnya dalam usaha menjaga kualitas lingkungan adalah: a. Mencegah agar potensi sumberdaya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui; b. Menghindari efek samping dari pengolahan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan-pertentangan; c. Mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran, misalnya timbulnya pencemaran air, udara, tanah, kebisingan dan sebagainya sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat; d. Agar dapat diketahui manfaat yang berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara (Supardi, 2003).

2.2.

Penyusunan Dokumen AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kegiatan studi AMDAL dalam pembangunan telah menjadi suatu instrumen perencanaan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah. Dalam pelaksanaan studi AMDAL, karena sifatnya yang holistik dan komprehensif dari kegiatan ekosistem,


maka

pekerjaan

studi

dampak

lingkungan

menjadi

sangat

luas.

Dalam

pelaksanaannya, studi AMDAL harus menggunakan dasar-dasar penelitian ilmiah. Studi AMDAL adalah merupakan studi multi disiplin, oleh karenanya setiap pakar yang terkait dengan studi ini harus berpikir dan melaksanakan proses penelitian secara ilmiah dan terpadu. Secara keseluruhan studi AMDAL dapat dikemukakan merupakan studi terapan (applied study) atau bahkan action study (Fandeli, 2007). Sebagai acuan bagi penanggung jawab usaha dalam menyusun dokumen AMDAL, Pemerintah melalui kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Melalui pedoman ini diharapkan kajian dalam studi AMDAL dapat lebih terarah, mendalam dari aspek teknis, ekonomis-finansial dan lingkungan yang dapat memberi masukan yang diperlukan bagi perencana dan pengambil keputusan.

2.3.

Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan titik sentral untuk mencapai keunggulan

daya saing individu, organisasi, perusahaan dan bahkan bangsa di pentas global, dengan terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, komitmen dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam berbagai karya yang kreatif dan inovatif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui sistem pendidikan yang dapat dihandalkan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu


diupayakan melalui pendidikan dan latihan yang diprogram dengan baik dan benar (Sedarmayanti, 2008). Menurut Plunkett dan Attner dalam Lako (2004), konsep sumber daya manusia menempatkan karyawan sebagai the most valuable resource yang berperan untuk merencanakan, mengorganisir, mendayagunakan dan mengendalikan organisasi beserta seluruh sumber ekonominya untuk pencapaian suatu tujuan organisasi. Dalam proses tersebut, individu-individu atau kelompok sumber daya manusia dan organisasi belajar untuk saling berintegrasi. Individu atau kelompok sumber daya manusia belajar untuk meningkatkan kompetensinya dan memahami filosofi, visi, tujuan dan budaya organisasi. Sementara organisasi belajar untuk memahami karakteristik sumber daya manusia, mengembangkan dan mendayagunakan, memelihara dan melindungi, serta memberikan imbalan dan penghargaan yang pantas kepada individu atau kelompok sumber daya manusia sesuai dengan kinerjanya (Lako, 2004). Pengembangan sumber daya manusia, melalui berbagai jenjang pendidikan maupun latihan yang dilakukan merupakan salah satu upaya peningkatan kinerja sumber daya manusia tersebut. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga berbanding proporsional dengan jumlah sumber daya manusia yang ada. Jumlah personil yang banyak tidak memberikan dampak yang berarti bagi kelancaran kegiatan dan pengembangan organisasi, jika tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi (Sumarsono, 2004).


Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang pemberian kompensasi, integrasi, pemeliharaan, pengadaan tenaga kerja dan melakukan pengembangan kerja melalui proses-proses manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia dengan berorientasi pada hasil analisis pekerjaan, agar pekerja yang diperlukan dapat dipenuhi baik dari segi kuantitatif (jumlahnya) maupun kualitatif (kualitasnya). Dengan tersedianya sejumlah pekerja yang relevan dengan tuntutan deskripsi dan atau spesifikasi pekerjaan, diharapkan seluruh volume kerja dapat dilaksanakan secara produktif dan berkualitas, tidak saja dalam proses produksi dengan seluruh pekerjaan yang menunjangnya, tetapi juga dalam memasarkannya, yang memerlukan kemampuan memberikan pelayanan yang berkualitas (Nawawi, 1997). Dalam proses penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL, kemampuan dan kehandalan sumber daya manusia sangat dibutuhkan sehingga dapat menghasilkan dokumen lingkungan yang berkualitas sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup (KLH, 2002). Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, Pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL yang merupakan alat atau sarana kerja bagi para anggota Komisi Penilai AMDAL Pusat, Komisi Penilai AMDAL Daerah dan Tim Teknis Komisi; namun sesuai dengan perkembangan keadaan, panduan ini telah digantikan dengan keluarnya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian


Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang disusun untuk menuntun para pemakainya dalam menilai dan mengevaluasi dokumen AMDAL sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009, yaitu: a. Penilaian dokumen KA-ANDAL terdiri atas 3 (tiga) aspek penilaian meliputi uji administrasi, uji tahap proyek, uji kualitas dokumen (uji konsistensi, uji keharusan dan uji kedalaman). b. Penilaian dokumen ANDAL terdiri atas 4 (empat) aspek penilaian meliputi uji administrasi, uji tahap proyek, uji kualitas dokumen (uji konsistensi, uji keharusan, uji kedalaman, uji relevansi) dan kelayakan lingkungan untuk ANDAL, RKL dan RPL. c. Penilaian dokumen RKL dan RPL terdiri atas 2(dua) aspek penilaian meliputi uji administrasi, uji kualitas dokumen (uji konsistensi, uji keharusan, uji kedalaman dan uji relevansi). Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa Penilai dokumen AMDAL dari instansi pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berpendidikan sarjana; dan/atau b. Sudah memperoleh sertifikat pelatihan penyusunan AMDAL, pelatihan penilaian AMDAL atau pelatihan yang sejenis. Sampai saat ini, AMDAL belum menjadi instrumen yang efektif untuk pengendalian (terutama pencegahan) dampak lingkungan; bahkan akhirnya AMDAL


banyak dipandang sebagai ‘cost center’ ketimbang sebagai kontibutor untuk ‘cost saving’. Salah satu faktor yang turut andil dalam hal tersebut adalah rendahnya mutu penilaian dokumen AMDAL. Mutu penilaian dokumen AMDAL dapat dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu: 1. Kompetensi teknis anggota Komisi Penilai AMDAL Secara umum, kompetensi dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi antara ketrampilan (skill), atribut personal, dan pengetahuan (knowledge) yang tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. 2. Integritas anggota Komisi Penilai AMDAL Integritas kerja adalah bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan dan kode etik organisasi. Memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut, dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya. 3. Tersedianya panduan penilaian dokumen AMDAL. 4. Akuntabilitas dalam proses penilaian AMDAL (KLH, 2002). Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Komisi Penilai, perlu dilakukan standarisasi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota melalui pemberian lisensi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan penilaian dokumen AMDAL, hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.


Dari sisi kebijakan standarisasi AMDAL, sasaran peningkatan kompetensi ditujukan untuk 3 pihak dalam pelaksanaan sistem AMDAL, yaitu komisi penilai, penyusun dan diklat AMDAL. Untuk penyusun diberlakukan sistem standarisasi dan registrasi kompetensi. Untuk diklat AMDAL diberlakukan sistem registrasi kompetensi sedangkan untuk komisi penilai akan diberlakukan sistem lisensi untuk menilai dokumen AMDAL. Secara ringkas, substansi pengaturan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: a. Standar kompetensi personil penyusun dokumen AMDAL. b. Persyaratan kompetensi lembaga penyedia jasa/konsultan penyusun dokumen AMDAL. c. Sertifikasi kompetensi bagi personil penyusun dokumen AMDAL. d. Registrasi kompetensi bagi lembaga jasa penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL (konsultan AMDAL). e. Registrasi kompetensi bagi lembaga penyelenggara pelatihan penyusunan dokumen AMDAL (diklat penyusunan AMDAL). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kompetensi dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mengandung arti bahwa Penyusun AMDAL harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Tim penyusun dokumen AMDAL terdiri dari ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen AMDAL dan paling sedikit 3 (tiga) orang penyusun


dokumen AMDAL yang telah memiliki sertifikat kompetensi, termasuk 1 (satu) orang dengan kualifikasi sebagai ketua tim. b. Tim penyusun AMDAL wajib melibatkan tenaga ahli sesuai dengan dampak penting yang diakibatkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan. c. Standar kompetensi untuk ketua tim dan anggota tim penyusun AMDAL mengacu pada Lampiran I dan II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008.

2.4.

Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah menjabarkan lebih lanjut ketentuan yang berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Komisi Penilai AMDAL daerah dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Komisi Penilai AMDAL.


Komisi Penilai Pusat dibentuk oleh Menteri, Komisi Penilai Provinsi dibentuk oleh Gubernur dan Komisi Penilai Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota. Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Provinsi dari unsur-unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, instansi lingkungan hidup provinsi, instansi di bidang penanaman modal daerah, instansi di bidang pertanahan di daerah, instansi di bidang pertahanan keamanan di daerah, instansi di bidang kesehatan daerah provinsi, wakil instansi pusat dan/atau daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil instansi terkait di provinsi, wakil dari kabupaten/kota yang bersangkutan, pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi daerah yang bersangkutan, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli di bidang yang berkaitan, organisasi lingkungan hidup di daerah, organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, warga masyarakat yang terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang perlu. Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Kabupaten/Kota dari unsur-unsur wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, wakil dari instansi di bidang lingkungan hidup daerah, wakil dari instansi penanaman modal daerah, wakil dari instansi di bidang pertanahan daerah, wakil dari instansi di bidang kesehatan daerah, wakil dari instansi terkait lainnya di daerah, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil dari masyarakat yang terkena dampak dan anggota-anggota lain yang dipandang perlu.


Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi Penilai dibantu oleh Tim Teknis yang mempunyai tugas menilai secara teknis dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan permintaan Komisi Penilai serta Sekretariat Komisi Penilai yang mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai. Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL saat ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Secara umum mekanisme Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1. Sebelum memulai penyusunan Dokumen AMDAL, Pemrakarsa wajib memberitahukan secara resmi rencana usaha dan/atau kegiatannya kepada Gubernur u.p Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagai Ketua Komisi Penilai AMDAL dan Bupati/Walikota yang bersangkutan. 2. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan disusun AMDAL-nya wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat. Badan Lingkungan Hidup sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup melalui Sekretariat Penilai akan membuat pengumuman kepada masyarakat tentang rencana usaha dan/atau kegiatan guna menerima saran dan pendapat dari masyarakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.


3. Prosedur Penerimaan dan Penilaian Dokumen KA-ANDAL: a. Penerimaan Dokumen. 1) Dokumen KA yang akan dinilai, diajukan oleh Pemrakarsa kepada Gubernur atau Bupati/Walikota melalui Sekretariat Komisi Penilai. 2) Sekretariat Komisi Penilai memeriksa kelengkapan administrasi dokumen KA dan memberikan tanda bukti penerimaan dokumen kepada Pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal penerimaan dokumen. 3) Dokumen KA wajib dinilai oleh Komisi Penilai dan pengambilan keputusan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan dokumen KA. b. Penilaian oleh Tim Teknis 1) Ketua Komisi Penilai AMDAL meminta Tim Teknis untuk menilai dokumen KA. 2) Undangan dan dokumen sudah harus diterima oleh Anggota Tim Teknis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal rapat penilaian. 3) Penilaian oleh Tim Teknis dilakukan dalam bentuk rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis. 4) Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota Tim Teknis dicatat oleh petugas dari Sekretariat Komisi Penilai.


5) Masukan dan pertimbangan teknis disampaikan kepada Rapat Komisi Penilai. c. Penilaian oleh Komisi Penilai. 1) Ketua Komisi Penilai AMDAL mengundang anggota untuk menilai dokumen Kerangka Acuan. 2) Undangan dan dokumen diterima oleh Anggota Komisi Penilai selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal rapat penilaian. 3) Penilaian oleh Komisi Penilai dilakukan dalam bentuk rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai. 4) Rapat Penilaian dihadiri oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau wakil yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan. 5) Dalam

rapat penilaian, semua anggota Komisi Penilai berhak

menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ketentuan. 6) Anggota Komisi Penilai yang tidak hadir dalam rapat penilaian dapat memberikan masukan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rapat penilaian. 7) Pemrakarsa wajib segera menanggapi dan menyempurnakan dokumen KA berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL. 8) Dokumen yang telah ditanggapi dan disempurnakan oleh Pemrakarsa diserahkan kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL melalui Sekretariat


Komisi Penilai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal rapat penilaian dilaksanakan. 9) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, Ketua Komisi Penilai AMDAL berhak meminta Pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. 10) Apabila rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan, maka Komisi Penilai AMDAL wajib menolak Kerangka Acuan tersebut. 4. Penerbitan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan a. Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. b. Penerbitan Keputusan tersebut dilakukan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL. c. Keputusan Kesepakatan tersebut harus memuat kesepakatan tentang ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang akan dilaksanakan. d. Gubernur atau Bupati/Walikota menjamin Keputusan Kesepakatan KA beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat.


5. Prosedur Penerimaan dan Penilaian Dokumen ANDAL, RKL dan RPL: a. Penerimaan Dokumen 1) Dokumen ANDAL, RKL dan RPL diajukan oleh Pemrakarsa kepada Gubernur atau Bupati/Walikota melalui Sekretariat Komisi Penilai. 2) Sekretariat Komisi Penilai memeriksa kelengkapan administrasi dokumen dan memberikan tanda bukti penerimaan dokumen kepada Pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal penerimaan dokumen. 3) Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai dan pengambilan keputusan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan dokumen. b. Penilaian oleh Tim Teknis 1) Ketua Komisi Penilai AMDAL meminta Tim Teknis untuk menilai dokumen ANDAL, RKL dan RPL. 2) Undangan dan dokumen sudah harus diterima oleh Anggota Tim Teknis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal rapat penilaian. 3) Penilaian oleh Tim Teknis dilakukan dalam bentuk rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis. 4) Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota Tim Teknis dicatat oleh petugas dari Sekretariat Komisi Penilai.


5) Masukan dan pertimbangan teknis disampaikan kepada Rapat Komisi Penilai. c. Penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL 1) Ketua Komisi Penilai AMDAL mengundang para anggota untuk menilai dokumen ANDAL, RKL dan RPL. 2) Undangan dan dokumen sudah harus diterima oleh Anggota Komisi Penilai selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal rapat penilaian. 3) Penilaian oleh Komisi Penilai dilakukan dalam bentuk rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai. 4) Rapat Penilaian wajib dihadiri oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau wakil yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan serta tim penyusun dokumen AMDAL. 5) Dalam rapat penilaian, semua anggota Komisi Penilai berhak menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ketentuan. 6) Anggota Komisi Penilai yang tidak hadir dalam rapat penilaian dapat memberikan masukan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rapat penilaian. 7) Pemrakarsa wajib segera menanggapi dan menyempurnakan dokumen ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL.


8) Dokumen yang telah ditanggapi dan disempurnakan oleh Pemrakarsa diserahkan kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL melalui Sekretariat Komisi Penilai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal rapat penilaian dilaksanakan. 9) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, Ketua Komisi Penilai AMDAL berhak meminta Pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. 10) Ketua Komisi Penilai AMDAL menyampaikan Berita Acara Penilaian dan dokumen yang telah disempurnakan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. 6. Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh Gubernur (untuk Provinsi) atau Bupati/ Walikota (untuk Kabupaten/Kota). b. Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup tersebut wajib mencantumkan: 1) Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut. 2) Pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat.


c. Salinan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup suatu usaha dan/atau kegiatan beserta dokumen ANDAL, RKL dan RPL suatu usaha dan/atau kegiatan disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan serta instansi terkait (Per Men LH, 2008).

2.5.

Evaluasi terhadap Kualitas Dokumen AMDAL Kualitas dokumen AMDAL dapat dinilai dari: a. Kesempurnaan dokumennya dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Kelengkapan dan kesempurnaan, konsistensi daftar isi dan isi, halaman bab dan sub babnya dengan Pedoman Penyusunan Dokumen AMDAL yang ditetapkan Pemerintah yaitu Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 9 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2006. 2) Kelengkapan pemberian sumber atau asal dan tahun pada data yang diambil, terutama untuk seluruh tabel yang ada dalam AMDAL. Di samping itu judul tabel juga harus lengkap, jelas dan tidak terlalu panjang. 3) Kelengkapan pada setiap peta termasuk keterangan yang diperlukan seperti skala, simbol, legenda, keterangan pembuat peta dan judul peta. 4) Kelengkapan daftar pustaka yang terdiri atas, catatan nama pengarang, tahun, judul buku, penerbit dan kota di mana buku itu diterbitkan.


5) Kelengkapan dan konsistensi laporan atau dokumen AMDAL dari halaman depan hingga akhir yaitu spasi, awal kalimat pada alinea, jarak tepi, huruf pada judul dan sub judul. 6) Ketepatan dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang benar. Penggunaan bahasa asing dapat dilakukan hanya apabila terpaksa saja atau hanya untuk istilah-istilah teknis. Sementara itu penggunaan nama-nama latin terhadap flora, fauna, mikrobia, plankton dan benthos sejauh mungkin dilengkapi dengan nama daerah. Tata cara menulis nama Latin harus benar sesuai dengan tata nama (nomenklatur) yang benar. b. Substansi Dokumen AMDAL memenuhi kriteria antara lain: 1) Penetapan Dampak Penting Hipotetik. 2) Mengacu kepada Pedoman atau Petunjuk Teknis yang tepat sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang direncanakan seperti: a) Untuk jenis usaha/kegiatan di bidang Pertambangan dan Energi mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1457.K/28/MEM/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi. b) Untuk jenis usaha/kegiatan Pembangunan Pelabuhan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.75 tahun 1994 tanggal 4 Nopember 1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kepelabuhanan, dll.


3) Ketepatan dalam memilih metoda AMDAL. Metoda AMDAL sangat banyak jumlahnya, metoda yang ada terus dikembangkan dengan tujuan untuk mencapai suatu strategi pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan (Cherp, et al, 2004). Apabila tidak memperhitungkan aspek biaya, tenaga dan waktu, maka metoda yang paling sesuai untuk berbagai proyek dalam berbagai lingkungan adalah sebagai berikut: 1. Ekosistem Hutan (alam): Metoda Leopold, Leopold Dimodifikasi, Battelle, Overlay. 2. Tepi Sungai: Metoda Sorenson, Leopold Dimodifikasi. 3. Perkotaan: Metoda Fisher & Davies, Moore, Battelle. 4. Danau alam: Metoda Leopold, Leopold Dimodifikasi, Sorenson. 5. Waduk/Dam: Metoda Fisher & Davies, Moore, Sorenson, Battelle. 6. Pesisir (alam): Metoda Leopold, Leopold Dimodifikasi, Sorenson. 7. Daerah pedesaan: Metoda Moore, Battelle, Fisher & Davies. 8. Pantai: Fisher & Davies, Moore, Sorenson, Battelle, Overlay. 9. Persawahan: Fisher & Davies, Moore, Sorenson, Battelle 10. Perkebunan:

Fisher

&

Davies,

Overlay,

Leopold,

Leopold

Dimodifikasi, Sorenson, Moore, Battelle 4) Kesesuaian pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. upaya pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dengan menggunakan cara-cara (rekayasa teknis, biotis dan sosial) yang paling


efisien dari segi dana dan efektif dalam menurunkan zat-zat pencemaran dalam air dan udara. b. kesesuaian instansi pelaksana, penanggung jawab dan instansi terkait. 5) Kesesuaian pemantauan lingkungan hidup meliputi: a. penentuan lokasi, waktu, periode pemantauan. b. kesesuaian dalam memilih cara, peralatan dan analisis dalam pemantauan. c. kesesuaian dalam menentukan instansi pelaksana, penanggung jawab dan instansi yang terkait untuk memanfaatkan hasil pemantauan (Fandeli, 2007). Kualitas dokumen AMDAL secara langsung dipengaruhi oleh mutu penilaian AMDAL yang dilakukan Komisi Penilai AMDAL. Sebagai pelengkap terhadap KepMenLH Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL, Asisten Deputi Urusan Kajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan buku Teknik Penilaian Dokumen AMDAL yang menjabarkan kriteria dan teknik uji mutu dari dokumen AMDAL yang bersifat praktis, logissistematis dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), yaitu: 1. Uji Administratif. 2. Uji Fase Kegiatan Proyek. 3. Uji Mutu (Uji Mutu Aspek Konsistensi, Aspek Keharusan, Aspek Relevansi dan Aspek Kedalaman) (KLH, 2002).


BAB II TINJAUAN PUSTAKA AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Recommend Documents