KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI sumber ENERGI alternatif terbarukan
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN SAMPAH 2014
Dasar Hukum: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi 3. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, dan Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 jo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.
HIRARKI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
OPSI PALING BAIK
PENCEGAHAN PEMBATASAN GUNA ULANG DAUR ULANG MATERI
DAUR ULANG ENERGI OPSI PALING BURUK
TPA
DIAGRAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
Take-back / Deposit refund system EPR
COMMUNITYBASED KOMPOSTING & DAUR ULANG
PABRIK DAUR ULANG
PABRIK DAUR ULANG
ENERGI BIOMASSA BANK SAMPAH
PABRIK KERTAS, PLASTIK, LOGAM, DSB PABRIK PUPUK
TPST PABRIK KOMPOS
PRODUSEN IMPORTIR RETAILER Pengem bangan ecoproduct
SUMBER Pembatasan penggunaan kantong plastik & kemasan
TPA
Methane recovery
Guna ulang
Edukasi & kampanye green PASAR PRODUK life style GUNA ULANG PENGURANGAN
TPS LISTRIK/GAS
INDUSTRI SEMEN PENGOLAHAN SKALA KAWASAN & SKALA KOTA
PABRIK KOMPOS
PENANGANAN
PERTANIAN ORGANIK PEMANFAATAN
EPR : extended producer responsibility ; TPS: tempat penampungan sementara; TPA: tempat pemrosesan akhir; TPST: tempat pengolahan sampah terpadu
KEBIJAKAN ENERGI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI
Kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut
KEBIJAKAN ENERGI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI
Kebijakan Energi Nasional terdiri dari: 1. Kebijakan utama meliputi: Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional; Prioritas pengembangan energi; Pemanfaatan sumber daya energi nasional; Cadangan energi nasional. 2. Kebijakan pendukung meliputi: Konservasi dan diversifikasi energi; Lingkungan dan keselamatan; Harga, subsidi dan insentif energi; Infrastruktur, akses masyarakat dan industri energi; Penelitian dan pengembangan energi; dan Kelembagaan dan pendanaan.
KEBIJAKAN ENERGI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI
Kebijakan energi nasional meliputi: a. ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional; b. prioritas pengembangan energi; c. pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan d. cadangan penyangga energi nasional. Hak dan Peran Masyarakat 1. Setiap orang berhak memperoleh energi. 2. Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam: Penyusunan rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah. Pengembangan energi untuk kepentingan umum.
KEBIJAKAN ENERGI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI
Pasal 20 ayat (5) menyebutkan: Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan o!eh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonorniannya.
STRATEGI
Penanganan Sampah :
Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pengelolaan sampah. Pengembangan dan optimalisasi kegiatan pengolahan sampah. Pengembangan dan optimalisasi industri daur ulang dan industri kompos. Pengembangan TPA yang berwawasan lingkungan. Pengembangan ilmu dan teknologi pengolahan sampah tepat guna yang berwawasan lingkungan (environmentally sound technology/EST). Pengembangan TPA Regional. Pengembangan kemitraan dengan sektor bisnis.
STRATEGI
Pemanfaatan Sampah : Optimalisasi pemanfaatan kompos. Optimalisasi pemanfaatan produk daur ulang. Pengembangan pemanfaatan sampah untuk energi alternative (waste to energy). Pengembangan kemitraan dengan sektor bisnis. Pengembangan teknologi pemanfaatan sampah yang berwawasan lingkungan
STRATEGI
Peningkatan Kapasitas : Pengembangan data dan informasi pengelolaan sampah. Pengembangan regulasi dan NSPK. Pengembangan dan optimalisasi kelembagaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengukuran kinerja pengelolaan sampah. Penegakan hukum. Peningkatan anggaran pengelolaan sampah.
POTENSI ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA No
Energi terbarukan
1
Sumber daya (sd)
2 1 Tenaga Air
3 75.000 MW
Kapasitas terpasang (kt)
Rasio kt/sd(%)
4
5 = 4/3
6.057 MW
8,01%
2 Minihidro
419 MW
0,56%
3 Mikro Hydro
181 MW
0,25%
4 Tenaga Surya
112.000 GW*****)
22,45 MW
-
5 Tenaga Angin
3 – 6 m/s
1,87 MW
-
6 Samudera
49 GW***)
0%
7 Uranium
3.000 MW *)
0,01 MW****) 30 MW **)
8 Sampah
*) Hanya di Kalan –Kalimantan Barat **) Sebagai pusat penelitian, non-energi ***) Sumber Dewan Energi Nasional ****) Prototype BPPT *****) Sumber www.litbang.esdm.go.id
?
?
0%
PENERAPAN ENERGI BERSIH DI PABRIK SEMEN
Energi Bersih dan Terbarukan dari Bahan Sekam PadI
Energi Bersih Terbarukan dari Bahan Kulit Jambu Mete
PENUTUP Pengembangan energi alternatif terbarukan terutama dari hasil pengolahan sampah perkotaan memerlukan program yang tepat dan pendanaan yang jelas. Energi alternatif terbarukan masih bersifat komplementer, ke depan harus lebih diarahkan dapat menjadi pengganti energi yang bersumber dari fosil. Perlu dikembangkan teknologi Bio-Drying yang mudah dan murah untuk diaplikasikan di Kabupaten/Kota Perlu penyebarluasan informasi
PENUTUP Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) agar sesegera mungkin direalisasikan dengan penjadwalan/ skenario yang jelas agar sektor industri dapat menyesuaikan dalam teknologinya. Adanya Kebijakan Nasional yang menetapkan bahwa pada seluruh wilayah berkatagori “Lumbung Energi” agar segera dibangun pusat-pusat pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya, sehingga Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri melalui pembangunan kawasan industri dapat segera dilaksanakan. Langkah-langkah Grand Strategi Konservasi Energi dan Pengurangan Emisi CO2di sektor industri (2010-2020)
PENUTUP Pemanfaatan Energi bersih dan terbarukan baru mencapai 5% dari bauran energi nasional untuk mendorong percepatan pencapaian tingkat pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi nasional perlu mendorong pemanfaatan energi alternatif dari hasil pengolahan sampah perkotaan untuk pembangkitan tenaga listrik;
JANGAN HABISKAN ENERGI UNTUK MENGURUS SAMPAH TAPI HASILKAN ENERGI DARI SAMPAH
TERIMA KASIH
