KEBIJAKAN & RPP DI BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN Oleh: Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Direktorat i k Jenderal d l Listrik i ik dan d Pemanfaatan f Energii DESDM Disampaikan pada: Workshop Peran PV dalam Penyediaan Energi Listrik di Indonesia Jakarta, 15 Juli 2008
MATERI PAPARAN
Kondisi energi saat ini Kebijakan yang terkait dengan Pengembangan P g b g EBT RPP y yang g sedang g disusun Program Pengembangan PLT Energi Terbarukan Penutup
Kondisi Kelistrikan Saat Ini
KONDISI SAAT INI …..(1)
Gambaran Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berdasarkan Jenis Bahan Bakar (2006) Gas 5.7% Batubara 19.6%
BBM 58.5%
Hydro 11.1%
ET Lainnya 0.3%
Biomass 1.4%
Panas Bumi 3.4%
Kapasitas Pembangkit per jenis bahan bakar*
BBM
Gas
Batubara
Tenaga Air
P. Bumi
Bio massa
ET Lainnya
Total
MW
18601**
1804
6220
3532
1090
445
98
31790
* PLN dan Non PLN ** Termasuk PLTGU (Minyak) = 6961 MW Sumber: Statistik DJLPE, 2006
RASIO ELEKTRIFIKASI
NAD 72,65%
KONDISI SAAT INI …..(2)
Kategori : Sumut 85.76%
> 60 % Kalteng 49 87% 49.87%
Riau + Kepri 63.15%
Sumsel 50.75%
Sumbar 68.75%
Kaltim 66%
Jakarta 100%
Bengkulu 50.64%
Rasio Elektrifikasi
Jabar 63.40%
Jateng 63 77% 63.77%
20 - 40 %
Sulut 61.84% Malut 54.15%
Sulteng 51% Sulsel 60 81% 60.81% Sultra 43.88%
Kalsel 67.38%
Bali 78 37% 78.37%
Lampung 49.23% Banten 58.44%
Gorontalo 43 31% 43.31%
Kalbar 53.74 %
Babel 69.27%
Jambi 47 03% 47.03%
41 - 60 %
Jatim 63.67% 63 67% Jogya 74.37%
NTT 26.35%
NTB 30.48%
Maluku 58.06%
Papua + Irjabar 35.35%
1980
1985
1990
Tahun Rasio Elektrifikasi : 63.9% 1995 2000 2005 2006 2007
8%
16%
28%
43%
Sumber: DJLPE, 2006
53%
62%
63%
64 %
KONDISI SAAT INI …..(3)
Trend Harga Minyak Bumi (Harga per barel) 140 130
$138
120
Juni 2008
110
Harga (US Dolllars)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
90
92
94
96
98
00
Tahun
02
04
06
Juni 08
Kebijakan yang terkait dengan pengembangan EBT
Kebijakan j Energi g Peraturan Presiden No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional Undang-Undang No. 30/2007 tentang Energi U d Undang-undang d No. N 15/1985 tentang t t K Ketenagalistrikan t li t ik Undang-Undang No. 27/2003 tentang Panas Bumi, PP No. 59/2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi Bumi, & PerMen ESDM NO. 14/2008 tentang Penjualan Tenaga Listrik dari PLTP PP No. 10/1989 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No. 03/2005 dan PP No. 26/2006 tentang Penyediaan & Pemanfaatan Tenaga Listrik Permen ESDM No. 002/2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah Kepmen ESDM No No.1122K/30/MEM/2002 1122K/30/MEM/2002 tentang Pembangkit Skala Kecil TERSEBAR
Kebijakan j Energi g Nasional Sasaran Kebijakan Energi Nasional 2025 (sesuai perpres no. 5 tahun 2006) 1. Elastisitas Energi < 1 2. Energi Primer mix optimal Energi Primer Tahun 2025 (Skenario BaU)
Energi Primer Tahun 2025 (Sesuai Perpres No. 5/2006)
PLTA, 1.9% PLTMH, 0.1% Panas Bumi, 1.1%
Minyak Bumi, 20%
Gas Bumi, 20.6%
Bahan Bakar Nabati ((Biofuel), ), 5%
Gas Bumi, 30% Minyak Bumi, 41.7%
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ENERGI
Panas Bumi, 5%
EBT, 17% Biomasa, Nuklir, Air, Surya, Angin, 5%
Batubara, 34.6% Batubara , 33%
Batubara yang Dicairkan (Coal Liquefaction), 2%
30 tahun t h 2007 tentang t t E i UU N No.30 Energi Memprioritaskan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan: Penyediaan dan p pemanfaatan energi y g baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 20 ayat 4 dan pasal 21 ayat 2) Penyediaan dan pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan pemerintah daeraha sesuai kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga gg tercapai p nilai keekonomiannya (Pasal 21 ayat 3)
UU No.15 N 15 tahun h 1985 tentang Ketenagalistrikan
Mengatur usaha penyediaan ketenagalistrikan oleh PKUK/PIUKU
UU No No. 27/2003 tentang Panas Bumi
PP No. 59/2007 & Permen ESDM No. 14/2008 Mengatur pengelolaan dan pengembangan sumber energi panas bumi baik sebagai komoditi tambang maupun sebagai sumber energi bagi pemanfaatan langsung dan tidak langsung (listrik) Pembelian listrik dari PLTP oleh PKUK/PIUKU dengan harga patokan tertinggi: ¾ Untuk kapasitas 10-55 MW : 85% x BPP Teg. Tinggi atau
Teg. Menengah ¾ Untuk kapasitas > 55 MW : 80% x BPP Tegangan Tinggi
PP No. 10/1989 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No. 03/2005 dan
PP No. 26/2006 tentang Penyediaan & Pemanfaatan Tenaga Listrik • Mengatur usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik • Memprioritaskan pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk pembangkitan listrik • Pembangkit g listrik menggunakan gg energi g baru terbarukan tidak mengikuti proses tender
Pembangkit Listrik Skala Menengah Menggunakan Energi Terbarukan (PerMen ESDM No. No 002/2006) Pengelola : Badan Usaha Kapasitas : 1 < PSM ≤ 10 MW Harga g Jual: ¾ 60% x BPP, jika terkoneksi dengan jaringan PLN TR ¾ 80% x BPP, jika terkoneksi dengan jaringan PLN TM Kontrak Pembelian : 10 tahun dan dapat diperpanjang
PSK TERSEBAR (Kepmen ESDM No.1122K/30/MEM/2002) K bij k operasional Kebijakan i l untuk t k mendukung d k partisipasi ti i i masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik: Pengelola : Usaha Kecil Kapasitas : < 1MW/pembangkit Lokasi
: terjangkau jaringan PLN pada Tegangan Rendah (TR) atau Tegangan Menengah (TM) (on(on-
grid) Harga jual : - 0,8 x BPP TM, atau - 0,6 x BPP TR
RPP tentang Energi Baru Terbarukan
Draft RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan RPP ini akan mengatur tentang: • Kewajiban penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi g terbarukan • Pemberian kemudahan dan/atau insentif. Kemudahan tsb berupa: ¾ Penyediaan informasi dan data potensi sumber EBT, teknologi, SDM dan rencana pengembangan ¾ Penyederhanaan y proses perijinan j
Insentif berupa: ¾ Bantuan modal dalam bentuk kredit lunak ¾ Harga H jjuall listrik li t ik dari d i pembangkit b kit EBT (feed(feed (f d-iin ttariff) iff) ¾ Fiskal (PPn, PPh dan bea masuk)
• Penelitian dan pengembangan • Sanksi dan Pembinaan & Pengawasan
Program Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan
Program g Pengembangan g g Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan • Secara Komersial ((business business--as as--usual): usual)): ¾ Swasta diharapkan berperan penuh untuk pengembangannya ¾ Pemerintah mendukung dengan membangun percontohan--percontohan, percontohan percontohan antara lain melalui Program PLTS untuk Perkotaan
• Secara S tidak id k Komersial: K i l ¾ dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Program g Listrik Perdesaan
Pengembangan Listrik Perdesaan • Pengembangan isolated system di daerah-daerah terpencil il dengan d memanfaatkan f k sumber b energii setempat seperti PLTMH, Tenaga Angin, Tenaga Surya, dsb. dengan g cara : – Stand alone – Hybrid system: PLTD-Solar PV, PLTMH-Solar PV, PLTB-Solar PV.
Kapasitas terpasang energi terbarukan untuk listrik perdesaan: – – – –
Solar PV PLTMH PLTB Biomass
: 10 MW : 84 MW : 520 KW : 150 kW
• Target yang akan dicapai pada tahun 2025 Æ Desa terlistriki 95%
Program Listrik Perdesaan Mengganti PLTD dengan Pembangkit yang menggunakan sumber energi setempat: PLTMH, solar l PV, PV PLTB PLTB, biomass bi (stand ( t d alone/or l / h hybrid b id system) P Pemerintah i t hd dan Pemerintah P i t hP Pusatt menyediakan di k anggaran untuk listrik perdesaan Æ pelanggan diwajibkan untuk membayar pemakaian listrik bulanan Membentuk lembaga pengelola dalam pengoperasian dan pemeliharaan asset.
www.djlpe.esdm.go.id djl d id
