BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 3), pengertian bank dan prinsip syariah sebagai berikut,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Syariah 1. Pengertian Bank Syariah Menurut UU No. 10 Tahun 1998 dalam buku Sofyan S. Harahap, dkk (2005 : 3), pengertian bank dan prinsip syariah sebagai berikut, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah. Menurut Heri Sudarsono (2003 : 27), ”Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsipprinsip syariah.” 2. Fungsi bank syariah Fungsi bank syariah yaitu a. Manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana dan dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihimpunnya serta pada keahlian, kehati-hatian dan professionalismenya.

Universitas Sumatera Utara

b. Investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang. d. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

3. Tujuan Bank Syariah Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya: a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan invetasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.


d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama. e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-syariah

4.

Produk Perbankan Syariah Bank sebagai lembaga perantara keuangan memiliki 2 kegiatan utama yaitu

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum alat-alat yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori yaitu: a. Penghimpunan Dana (Funding) Sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari empat sumber yaitu modal, titipan, investasi dan investasi khusus. Secara sederhana, sumber dana bank syariah yang diperoleh dari masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

Wadiah

Bank Syariah

Masyarakat Universitas Sumatera Utara

Mudharabah

Gambar 2.1 Sumber Dana Bank Syariah Penghimpunan dana akan dijelaskan secara terperinci pada sub bab berikutnya. b. Penyaluran Dana (Financing) Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode. Secara sederhana, metode penyaluran dana bank syariah dapat diilustrasikan

Jual Beli Sewa Beli Bank Syariah

Masyarakat Bagi Hasil

Gambar 2.2 Metode Penyaluran Dana Bank Syariah

Prinsip Jual Beli Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut: 1). Pembiayaan Murabahah


Menurut Jaih Mubarok (2004 : 306), ”Mudharabah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.” 2). Pembiayaan Salam Menurut Jaih Mubarok (2004 : 310), Salam adalah akad jual beli pesanan antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai pembeli kemudian memesan barang kepada pihak lain untuk meyediakan barang maka hal ini disebut salam paralel.

3). Pembiayaan Ishtishna Menurut Bank Indonesia dalam buku Jaih Mubarok (2004 : 280) disebutkan bahwa ”prinsip istishna menyerupai salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dimuka, dicicil atau dibelakang. Istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil menengah dan konstrusi.” Prinsip Sewa Beli Dalam prinsip sewa beli ini dikenal yang namanya Ijarah Wa Iqtina / Ijarah Muntahhiyah Bittamlik.

Menurut Bank Indonesia dalam buku Jaih Mubarok

(2004 : 282), ”Ijarah Wa Iqtina / Ijarah Muntahhiyah Bittamlik adalah akad sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian.” Prinsip Bagi Hasil


1). Pembiayaan Musyarakah Menurut Jaih Mubarok (2004 : 306) disebutkan, ”Musyarakah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.” 2). Pembiayaan Mudharabah Menurut Jaih Mubarok (2004 : 304), ”Mudharabah adalah akad antara pemilik dana dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.” c. Jasa Perbankan (Banking Services) Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikannya. Produk jasa perbankan tersebut antara lain: 1). Hiwalah (Alih Utang-Piutang) Dalam bukunya Muhammad (2005 : 188) menyebutkan, ”Hiwalah adalah transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan, fasilitas hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu pemasok mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.” 2). Wakalah (Perwakilan)


Muhammad (2005 : 189) menyebutkan bahwa dalam wakalah ”nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer uang.” B. Kredit 1. Pengertian Kredit Kata “kredit” berasal dari bahasa Latin credere yang berarti percaya atau to believe atau to trust. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan atau bank kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan (faith). Berikut beberapa definisi kredit: Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Menurut Undang-undang Perbankan pasal 1 ayat 11 UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga. Menurut Tjoekam (2000:1) pengertian kredit bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, berarti: Suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (economic value) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank)


setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur (bank) dan debitur (user). Menurut Sastradipoera (2001) dalam Tjoekam (2000:2) kredit dapat didefinisikan dengan empat cara: a. Kredit dianggap sebagai waktu yang diberikan untuk membayar barang atau jasa yang dijual atas kepercayan. b. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan persepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu. c. Kredit adalah kepercayaan yang diberikan berhubungan dengan kekayaan yang diserahkan atas janji pembayaran kelak. d. Kredit adalah dana yang tersimpan dalam perkiraan bank.

C. Pengertian dan Jenis Pembiayaan pada Bank Syariah 1. Pengertian Pembiayaan Pengertian pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah kepada penambahan nilai tambah melaluiproses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam modal. penyertaan modal sementara, komitmen dan kontenjensi pada rekening administrative serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003. Tujuan Bank Syariah dibedakan


menjadi dua bagian yaitu tujuan pembiayaan mikro dan makro. Secara makro bertujuan untuk: a. Peningkatan Ekonomi Umat b. Meningkatkan Produktivitas c. Tersedianya Dana Bagi Peningkatan Usaha

Kalau secara mikro untuk: a. Upaya memaksimalkan laba b. Upaya memaksimalkan resiko c. Pendayagunaan sumber ekonomi d. Penyaluran kelebihan dana Oleh karena itu tujuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yakni: 1. Pemilik Dari sumber pendapatan diatas para pemilik modal mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. 2. Pegawai Para pegawai mengaharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank tersebut. 3. Masyarakat - Pemilik Dana Sebagaimana pemilik menharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil - Debitur yang bersangkutan


Para debitur dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya - Bank Bagi bank yang bersangkutan, dari penyaluran pembiayaan diharapakan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya semakin luas. 4. Pemerintah Akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping memperoleh pajak penghasilan yang diperoleh bank dan perusahaan-perusahaan.

Fungi Pembiayaan 1. Meningkatkan daya guna uang 2. Meningkatkan daya guna barang 3. Meningkatkan peredaran uang 4. Menimbulkan kegairahan usaha 5. Stabilisasi ekonomi 2. Macam-macam Kegiatan Kredit atau Pembiayaan pada Bank Syariah a. Kredit Musyarakah Yang dimaksud dengan Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. b. Kredit Mudarabah


Kredit Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan selurah modal (100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. c. Al-Muzara'ah Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

CONTOH PERHITUNGAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

Kredit Mudhorobah (Pembiayaan Dalam Bentuk Modal Kerja Penuh)

Pak Berkah seorang Jurkam (Juragan Kambing) memerlukan dana modal kerja untuk jualan kambing pada Idul-Adha 1227H. Untuk keperluan tersebut pak Berkah datang ke Bank Sumut Syariah untuk mengajukan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000,-. Setelah dilakukan analisa oleh Bank Syariah, disetujui fasilitas pembiayaan mudhorobah oleh Bank Syariah kepada pak Berkah dengan persyaratan mudhorobah sebagai berikut :

- Plafond

: Rp. 30.000.000,-

- Jangka Waktu

: Tempo 1 Bulan

- Nisbah Bagi-Hasil

: 20 : 80 (BSS : MITRA)


- Obyek Bagi-Hasil

: Keuntungan Usaha

- Biaya Administrasi

: Rp. 150.000,-

- Pengembalian Dana Pokok

: Saat Jatuh Tempo

- Pembayaran Bagi-Hasil

: Saat Jatuh Tempo

- Rumus Bagi-Hasil untuk BMT

:

KEUNTUNGAN USAHA BERSIH x NISBAH

Kredit Musyarokah (Pembiayaan Dalam Bentuk Penyertaan Modal Kerja)

Pak Rahmat seorang pedagang sembako rumahan membutuhkan tambahan modal kerja untuk usaha dagangnya sebesar Rp. 5.000.000,- atau 50% dari modal sendiri yang sudah tertanam dalam usaha dagangnya sebesarnya Rp. 10.000.000,-. Setelah dilakukan analisa oleh Bank Syariah, disetujui fasilitas pembiayaan musyarokah oleh Bank Syariah kepada pak Rahmat dengan persyaratan Musyarokah sebagai berikut:

- Plafond

: Rp. 5.000.000,-

- Jangka Waktu

: 20 Pekan

- Nisbah Bagi-Hasil

: 20 : 80 (Bank Syariah : MITRA)

- Obyek Bagi-Hasil

: Keuntungan Dagang


: Rp. 25.000,-

- Pengembalian Dana Pokok

: Setiap Pekan

- Pembayaran Bagi-Hasil

: Setiap Pekan


PENYERTAAN - Rumus Bagi-Hasil untuk BMT

Bank

Syariah:

: MODAL MITRA x KEUNTUNGAN USAHA x NISBAH Bank Syariah

Kredit Murobahah (Pembiayaan Dalam Bentuk Jual-Beli)

Ibu Syamsiah seorang penjual es keliling membutuhkan 1 buah kulkas baru untuk mengganti kulkas lama yang sudah rusak. Untuk memenuhi keperluan tersebut ibu Syamsiah datang ke Bank Syariah untuk mengajukan fasilitas pembiayaan Murobahah sebesar Rp. 1.500.000,-. Setelah menganalisa kelayakan dan kemampuan ibu Syamsiah, Bank Syariah memerintahkan ibu Syamsiah mengisi akad pesanan barang lengkap dengan specifikasinya. Dalam hal pengadaan barang tersebut, Bank dapat menyediakan langsung barang tersebut sesuai pesanan atau dapat juga Bank mewakilkan(wakalah) kepada ibu Syamsiah untuk mencari barang tersebut sesuai pilihan ibu Syamsiah. Setelah barang pesanan hadir, Bank akan membuat akad murobahah dengan persyaratan sebagai berikut :

- Plafond / Harga-Beli

: Rp. 1.500.000,-

- Harga Jual

:

Rp. 1.600.000,- (Margin Bank = Rp. 100.000,-) - Jangka Waktu

: 100 Hari


: Rp. 15.000,-

- Cara Pembayaran

: Angsuran Harian


- Angsuran Pokok Harian

: Rp. 15.000,-

- Angsuran Margin Harian

: Rp. 1.000,-

Kredit

Ijaroh Multijasa (Pembiayaan Dalam Bentuk Sewa Barang atau

Jasa)

Awal tahun ajaran baru ibu Juwariah membutuhkan dana pendidikan untuk mendaftarkan anaknya sekolah di SMP Bina Insan Mulia. Untuk kebutuhan ini ibu Juwariah datang ke Bank untuk mengajukan fasilitas pembiayaan Ijaroh Multijasa.Untuk melaksanakan akad tersebut Bank membuat akad Wakalah (akad mewakilkan) terlebih dahulu kepada ibu Juwariah dengan menyerahkan sejumlah dana yang dibutuhkan ibu Juwariah untuk biaya pendidikan anaknya tersebut. Setelah bukti-bukti pembayaran diperoleh dan kedua pihak sepakat, selanjutnya Bank membuat akad Ijaroh Multijasa sebagai berikut:

- Jumlah Pembiayaan Ijaroh

: Rp. 5.000.000,-

- Kesepakatan Ujroh/Fee

: Rp. 750.000,-

- Jangka Waktu

: 10 Bulan


: Rp. 50.000,-

- Cara Pembayaran

: Angsuran Bulanan

- Angsuran Pokok Ijaroh

: Rp. 500.000,-

- Angsuran Ujroh (Fee)

: Rp. 75.000,-

3. Kegiatan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pada Bank Syariah


Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) Dalam kegiatan bank syariah dikenal juga dengan nama pembiayaan atau yang biasa kita sebut dengan nama kredit. Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank. Dalam bank syariah dikenal adanya dua macam pembiayaan yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif, sedangkan pembiayaan produktif juga dibagi menjadi dua yaitu: a. Pembiayaan Modal Kerja b. Pembiayaan Investasi Dalam masalah pembiayaan modal kerja, bank syariah dapat membantu memenuhi saluran kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjam uang melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal) sedangkan nasabah sebagai (mudharib) dan pembiayaan ini disebut dengan mudharabah. Kredit Mudharabah atau yang sering disebut sebagai pembiayaan total adalah pemberian kredit dengan sistem bagi hasil.


Sistem pembiayaan total (Mudharabah) adalah pembiayaan dimana pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pekerja untak diperdagangkan dan mereka berkongsi keuntungan dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Jenis kredit Mudharabah ada dua macam yaitu mutlak (tidak terikat) dan muqayyad (terikat),

D. Resiko Perkreditan Akibat Pembiayaan bermasalah Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah Sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari bank, pihak nasabah atau pihak eksternal.

1) Pihak Internal bank Sebab pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan oleh bank sendiri antara lain: (a) Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat Maksudnya adalah bank tidak lagi memperhitungkan kondisi kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan dari kondisi perekonomian/kondisi sosial/politik, tingkat resiko maupun

Sumber Daya Manusia (SDM). Keadaan ini

memungkinkan terjadinya pembiayaan yang tidak memperhatikan prinsip prudential banking practice. (b) Kuantitas, kualitas dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai sehingga memungkinkan untuk terjadinya pembiayaan bermasalah contohnya adalah investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak dilaksanakan secara mendalam.


(c) Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat atau berlebihan sehingga dapat terjadi pemberian pembiayaan hanya didasarkan atas agunan yang diserahkan tanpa memperhatikan kelayakan/proyek yang dibiayai. (d) Kelemahan organisasi dan sistem dan proses pembiayaan. (e) Sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung baik yang berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun administrasi

2) Pembiayaan Bermasalah Yang Disebabkan Pihak Nasabah Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut: (a) Aspek Legal/Yuridis Maksudnya adalah bahwa persyaratan legal atas pembiayaan tidak dipenuhi, misalkan tidak dipenuhinya persyaratan ijin usaha yang diperlukan dan persyaratan status badan hukum. (b) Aspek karakter Aspek karakter diantaranya adalah: (1) Manajemen/pengurus perusahaan tidak capable/tidak profesional, misalkan tidak bisa memimpin, menggunakan power bisnis. (2) Kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan seperti keberanian berspekulasi pada sektor yang beresiko tinggi. (c) Aspek Finansial Aspek finansial ini contohnya adalah kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan


(d) Aspek Agunan Aspek agunan ini contohnya adalah tidak ada agunan tambahan atau agunan yang diserahkan tidak mencukupi. (e) Aspek teknis/produksi Aspek teknis ini diantaranya adalah target produksi tidak tercapai, tidak mampu memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau biaya produksi atau harga pokok penjualan tinggi. (f) Aspek pemasaran Pada aspek ini contohnya adalah adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial.

3) Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh pihak eksternal Pembiayan bermasalah yang disebabkan faktor eksternal antara lain: (a) Krisis ekonomi/moneter atau perubahan makro ekonomi (b) Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (c) Bencana alam/gangguan keamanan b. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah

E. Prosedur Pemberian Kredit atau Pembiayaan Apabila proposal kredit dinilai layak untuk dibiayai, bank sudah tentu akan menyetujui proposal tersebut. Tahap selanjutnya, calon debitur akan diminta untuk melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam rangka realisasi


permohonan kredit yang telah disetujui, seperti dokumen jaminan yang asli, kelengkapan data calon debitur dan sebagainya. Tabel berikut menunjukkan berbagai dokumen pengajuan kredit Tabel 2.1 1. Dokumen Pengajuan Kredit atau pembiayaan Jenis Dokumen Fotocopy

Perorangan

identitas

Perusahaan

diri Suami & istri untuk yang Susunan

(KTP)

telah menikah

Pengawas

Fotocopy NPWP

√

√

Fotocopy Kartu Keluarga

√

-

Fotocopy Akta Pendirian

-

√

√

√

√

√

dokumen √

√

keuangan √

√

Perusahaan

Pengurus

&

dan

Perubahannya Fotocopy SIUP/SITU/TDP Fotocopy rekening Koran Fotocopy jaminan Laporan

minimum 2 tahun terakhir Dokumen tambahan yang diajukan untuk debitur pengusaha perorangan dan perusahaan Laporan penilaian jaminan Terutama untuk jaminan yang nilainya relatif besar dan


dari perusahaan penilai atau kompleks independen Studi kelayakan proyek

Terutama untuk proyek yang nilainya relatif besar dan atau kompleks

Proposal kredit

Terutama untuk pengajuan kredit yang nilainya relatif besar dan atau kompleks

√

= Harus dilengkapi

SIUP = Surat ijin Usaha Perdagangan SITU = Surat ijin tempat usaha TDP = Tanda daftar perusahaan Sumber : Jusuf (2005:117) 2. Prosedur Persetujuan Kredit atau Pembiayaan Proses persetujuan kredit berlangsung melalui beberapa tahap yang harus jelas dan tertulis. Menururut Jusuf (2005:40), tahap-tahap yang harus dilalui adalah: 1. Bank menerima permohonan kredit secara tertulis, yang dilengkapi dengan dokumen dan data yang diperlukan bank, khususnya laporan keuangan nasabah, minimal neraca, rugi atau laba dan sumber maupun penggunaan dana (source & uses of funds) 2. Persetujuan kredit harus berdasarkan analisis kredit yang tajam, data lengkap, akurat, relevan dengan bidang usaha dan objektif. 3. Rekomendasi persetujuan kredit oleh pejabat yang terkait harus sesuai dengan analisis kredit yang tajam dan lengkap. 4. Keputusan persetujuan kredit harus memperhatikan analisis kredit, rekomendasi dari pejabat, prospek usaha, dan bila keputusan kredit berbeda dengan analisis kredit dan rekomendasi, maka harus disebutkan secara tertulis.


3. Penilaian Kelayakan Kredit atau Analisa Kredit Pemberian kredit ini mengandung suatu tingkat resiko (degree of risk) tertentu. Untuk menghindari maupun untuk memperkecil resiko kredit yang mungkin terjadi, maka permohonan kredit harus dinilai oleh kreditur atas dasar syarat-syarat kredit teknis yang terkenal dengan 5C. Menurut Tjoekam (2000:57), syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: 1. Character Kreditur mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajibankewajiban finansialnya. Adapun beberapa petunjuk bagi kreditur untuk mengetahui karakter debitur adalah: a. Mengenal dari dekat b. Mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur dalam perbankan c. Mengumpulkan keterangan dan minta pendapat dari rekanrekannya, pegawai dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, pergaulan social, dan lain-lain 2. Capacity Ini menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Untuk itu bank harus memperhatikan: a. Angka-angka hasil produksi b. Angka-angka hasil penjualan dan pembelian c. Perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan proyeksinya d. Data financial diwaktu-waktu yang lalu, yang tercermin di dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga akan dapat diukur kemampuan perusahaan calon penerima kredit untuk melaksanakan rencana kerjanya diwaktu yang akan datang dalam hubungannya dengan penggunaan kredit tersebut. 3. Capital Ini menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi tangible net worth-nya. kreditur harus mengetahui bagaimana perimbangan antara jumlah utang dan jumlah modal sendiri. Untuk itu kreditur harus: a. Menganalisa neraca selama sedikitnya dua tahun terakhir b. Mengadakan analisis rasio untuk mengetahui : likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dari calon peminjam kredit


4. Collateral Collateral berarti jaminan. Ini menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh kreditur. Untuk itu kreditur harus: a. Meneliti mengenai pemilikan jaminan tersebut b. Mengukur stabilitas daripada nilainya c. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya. d. Memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 5. Conditions Kreditur harus melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha debitur. Untuk itu kreditur harus memperhatikan: a. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon peminjam b. Kondisi usaha calon peminjam, perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya c. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon peminjam d. Prospek usaha dimasa yang akan datang untuk kemungkinan bantuan kredit dari bank e. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industri dimana perusahaan pemohon kredit termasuk di dalamnya Disamping formula “5C” tersebut, di dalam pemberian kredit, kreditur akan memperhatikan aspek-aspek pertimbangan kredit untuk menilai kelayakan suatu usaha yang akan dibiayai oleh kreditur. Menurut Tjoekam (2000:60) aspek-aspek tersebut adalah: 1. Aspek Umum a. Bentuk, nama, dan alamat perusahaan b. Susunan manajemen c. Bidang usaha d. Keterangan tentang jumlah pegawai atau buruh e. Kebangsaan f. Bank langganan g. Bagan organisasi 2. Aspek Ekonomi atau komersial a. Pemasaran dan keadaan harga b. Persaingan c. Jumlah penjualan dari tiap-tiap jenis produk


3.

4.

5.

6.

4.

d. Cara penjualan e. Taksiran permintaan Aspek teknik a. Bahan baku dan penolong yang dibutuhkan b. Tanah dan tempat pabrik c. Bangunan (milik, sewa, umur, harga) d. Urutan-urutan proses produksi e. Perincian mesin dan peralatan f. Jumlah produksi g. Tersedianya tenaga kerja (keahlian, pendidikan, tingkat upah) Aspek Yuridis Memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk izin-izin yang diperlukan Aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja a. Manfaat ekonomi bagi penduduk dan pengaruhnya terhadap struktur perekonomian setempat b. Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh proyek yang bersangkutan c. Termasuk sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah Aspek terakhir yang harus dianalisis yang merupakan aspek yang paling penting adalah aspek keuangan. Dengan melakukan penilaian terhadap aspek keuangan, disamping akan dapat diketahui likuiditas, solvabilifas, rentabilitas serta stabilitas usaha, juga akan dapat diketahui berapa lama suatu investasi akan dapat dilakukan. JAMINAN

Menurut skripsi Sembiring (2006:40), Saat mengajukan kredit ke kreditur, biasanya kita akan diminta untuk menjaminkan salah satu harta yang kita miliki kepada kreditur sehingga apabila kita tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut, kreditur akan menyita harta yang dijaminkan tersebut sebagai ganti uang yang dipinjam. Tentunya nilai barang jaminan itu harus lebih besar atau minimal harus sama dengan nilai uang yang dipinjam. Menurut Tjoekam (2000:33) Jaminan yang diminta oleh Bank untuk kredit pemilikan rumah biasanya adalah rumah yang akan dibeli tersebut. Pada kredit pemilikan mobil, maka mobil yang akan dibeli itulah yang biasa dijadikan jaminannya. Sedangkan untuk Kredit usaha dan Kredit serba guna, jaminan yang diminta biasanya lebih bervariasi seperti


tanah, rumah tinggal, ruko, apartemen, kendaraan, pabrik dan lain lain. Menurut skripsi Sembiring (2006:40), “Untuk menilai apakah jaminan yang diajukan layak untuk dijaminkan maka kreditur akan menilai kembali jaminan yang diajukan, biasanya kreditur memiliki tim penilai sendiri dalam menilai jaminan tersebut, walaupun terkadang kreditur juga memakai tim penilai jaminan dari luar.”

5.

Cara Mengevaluasi Proposal Kredit Secara umum isi suatu proposal kredit dapat diringkas sebagai berikut: Tabel 2.2 Isi Proposal dalam Pembiayaan sama dengan dalam

pemberian kredit yaitu Bagian

Keterangan isi

Ringkasan Eksekutif

Bagian ini merupakan kondensasi seluruh isi proposal kredit. Panjangnya maksimum 2 halaman

Identitas

Memberikan informasi mengenai nama, alamat, telepon, faks, e-mail, situs, dan nama orang yang dapat dihubungi

Gambaran umum

Uraian detail mengenai perusahaan, baik dari sisi legal, filosofis, pengurus, bisnis yang ditekuni dan lain-lain.

Kondisi Keuangan

Uraian dan analisis tentang situasi keuangan perusahaan. Sedapat mungkin, lakukan analisis terhadap kinerja beberapa tahun. Jangan hanya potret sesaat.

Analisis Industri

Analisis tentang situasi industry yang ditekuni baik saat


ini maupun prospek masa depan Rencana Bisnis

Inisiatif-inisiatif

yang

akan

diimplementasikan

perusahaan untuk masa depan termasuk di dalamnya berbagai investasi yang dibutuhkan. Struktur keuangan (Proposal Uraian detail tentang struktur keuangan atau pembiayaan Kredit)

yang dibutuhkan termasuk pengajuan pinjaman

Analisis Proyeksi keuangan

Gambaran situasi keuangan perusahaan di masa yang akan datang, termasuk di dalamnya proyeksi yang akan dimanfaatkan untuk pelunasan pinjaman.

Jaminan Kredit

Uraian detail mengenai aktiva yang akan dijaminkan ke bank sehubungan dengan permohonan kredit yang dilakukan.

Lampiran

Tambahan dan kelengkapan informasi yang merupakan kesatuan dari proposal kredit termasuk di dalamnya dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan

Kemauan dan kemampuan dari (calon) debitur untuk memenuhi kewajiban kredit merupakan hal yang ingin diketahui oleh kreditur saat melakukan analisis permohonan kredit. Jika kemauan (willingness) menunjukkan itikad dari debitur untuk memenuhi kewajiban kredit, maka kemampuan (ability) mencerminkan kapasitas debitur untuk menghasilkan dana tunai yang cukup untuk memenuhi kewajiban kredit.


Tentu saja, mampu dan mau adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, hanya bila keduanya dimiliki oleh (calon) debitur, barulah kreditur percaya, kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai dengan rencana. Tabel 2.3 Kemampuan B A I K

B U R U K

Debitur nakal, belum tentu terjadi kredit bermasalah, tetapi bank mengekspos diri ke kredit dengan resiko tinggi

Kredit Lancar

Kredit atau pembiayaan bermasalah karena debitur nakal dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit

Kredit atau pembiayaan bermasalah karena walaupun debitur baik tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kredit

Buruk

Baik Kemauan

6. Wawancara Pertama Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon debitur dengan cara berhadapan langsung denagn calon debitur. Tujuannya adaalh untuk mendapatkan keyakinan


apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang Bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharaapkan. 7. Peninjauan ke Lokasi (On the Spot) Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Pada saat akan melakukan peninjauan ke lokasi, hendaknya jangan diberitahukan kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam permohonan kredit atau pembiayaan. 8. Wawancara Kedua Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara pertama, dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan setelah dilakukan on the spot dilapangan. 9. Keputusan atas Permohonan Kredit Dari hasil analisis lengkap yang disajikan oleh para analis dan setelah melalui proses rekomendasi dan pendapat dari pejabat-pejabat bank yang terkait melalui komite kredit, maka akan ada keputusan kredit atau pembiayaan disetujui atau ditolak. Bila disetujui, akan dibuat surat penegasan atau surat persetujuannya yaitu akad dan jika ditolak juga dibuat surat penolakannya. Surat persetujuan / penegasan kredit atau pembiayaan meliputi:


a.

Jenis

Pembiayaan,

dapat

dalam

bentuk

pembiayaan

mudhorobah,

musyarokah, murobahah, dan lain sebagainya. b.

Limit pembiayaan, besarnya jumlah plafon kredit yang disetujui.

c.

Maksud, yaitu tujuan penggunaan fasilitas kredit yang disetujui

d.

Jangka waktu, sampai kapan fasilitas kredit tersebut berlaku, tanggal angsuran atau jadwal pelunasan.

e.

Nisbah, rasio atau perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara nasabah dan bank.

f.

Syirkah adalah bentuk usaha yang dikerjasamakan oleh kedua belah pihak

g.

Jaminan pembiayaan, berupa penjelasan rinci tentang jaminan pokok dan jaminan tambahan yang diserahkan oleh calon debitur.

h.

Ketentuan lainnya, memuat ketentuan tentang syarat-syarat pencairan kredit, keharusan membuat laporan, kunjungan ke lokasi dan penandatangan surat persetujuan pembiayaan oleh calon debitur.

Fasilitas kredit atau pembiayaan dapat dicairkan yaitu setelah calon debitur menandatangani akad perjanjian kredit atau pembiayaan dibawah tangan dan atau secar notarial, setelah penyerahan pengikatan jaminan kredit atau pembiayaan, setelah penutupan asuransi barang jaminan dan persyaratan lainnya. Sebaiknya, persyaratan dalam surat persetujuan kredit atau pembiayaan dimuat seluruhnya dalam akad perjanjian kredit atau pembiayan yang dibuat dihadapan Kantor Notaris yang telah disepakati.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 3), pengertian bank dan prinsip syariah sebagai berikut,

Recommend Documents