BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.
Landasan Teori Landasan teori sangat mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian karena didalam kerangka teori penelitian akan mempunyai dasar yang jelas untuk menganalisa dan menjelaskan kearah manakah permasalahan yang sedang diteliti.
2.1.1. Filosofis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 1. Pengertian Bank Syari'ah Pengertian bank menurut UU No 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah Bank dalam literatur Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam literature islam dikenal dengan istilah baitul mal atau baitul tamwil. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syari'ah. Secara akademik istilah Islam dan syariah berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan Bank Syari'ah mempunyai pengertian yang sama. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum merupakan konvensional
bank atau
yang
melaksanakan
berdasarkan
prinsip
kegiatan syari'ah
usaha
secara
yang
dalam 1
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu litas pembayaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Bank Syari’ah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tatacara Islam mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis.
2. Tujuan Perbankan Syari'ah Ada beberapa tujuan dari perbankan Islam. Diantara para ilmuwan dan para professional Muslim berbeda pendapat mengenai tujuan tersebut. Menurut Handbook of Islamic Banking, perbankan Islam
ialah
menyediakan
fasilitas
keuangan
dengan
cara
mengupayakan instrument-instrumen keuangan (Finansial Instrumen) yang sesuai denga ketentuan dan norma syari'ah. Menurut Handbook of Islamic Banking, bank Islam berbeda dengan bank konvensional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif dalam proses pengembangan sosial ekonomi negara-negara Islam yang dikemukakan dalam buku itu, perbankan Islam bukan ditujukan terutama untuk memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya sistem perbankan yang berdsarkan bunga, melainkan untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang-orang muslim. Dalam buku yang berjudul Toward a Just Monetary System, Muhammad Umar Kapra mengemukakan bahwa 2
suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat dikenal pada suatu pembiayaan bank. Pembiayaan bank Islam harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Usaha yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukan bankbank Islam tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan konsumsi meskipun sistem Islam telah memiliki pencegahan untuk menangani masalah ini. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh pengusaha sebanyak-banyaknya yang bergerak dibidang industri pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barangbarang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Para banker Muslim beranggapan bahwa peranan bank Islam semata-mata
komersial
berdasarkan
pada
instrumen-instrumen
keuangan yang bebas bunga dan ditunjukkan untuk menghasilkan keuangan finansial. Dengan kata lain para banker muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank Islam adalah suatu lembaga sosial, dalam suatu wawancara yang dilakukan oleh Kazarian, Dr Abdul Halim Ismail, manajer bank Islam Malaysia Berhaj, mengemukakan, “sebagaimana bisnis muslim yang patuh, tujuan saya sebagai manajer dari bank tersebut (Bank Malaysia Berhaj) adalah semata-mata
3
mengupayakan setinggi mungkin keuntungan tanpa menggunakan instrumen-instrumen yang berdasarkan bunga”.
3. Ciri Bank Syari'ah Bank Syari'ah mempunyai ciri yang berbeda dengan bank konvensional. cirri-ciri ini bersifat Universal dan kualitatif, artinya Bank Syari'ah beroperasi dimana harus memenuhi ciri-ciri tersebut. a. Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar. b. Penggunaan prosentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Karena prosentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun hutang beda batas waktu perjanjian telah berakhir. c. Didalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (Fiset Return) yang ditetapkan dimuka. Bank Syari'ah menerapkan system berdasarkan atas modal untuk jenis kontarak al mudharabah dan al musyarakah dengan system bagi hasil (Profit and losery) yang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan dimuka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang (al murabahah dan al bai’u
4
bithaman ajil, sewa guna usaha (al ijarah), serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit. d. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadi’ah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (fixed return). Bentuk yang lain yaitu giro dianggap sebagai titipan murni (al-wadiah) karena sewaktuwaktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya penitipan. e. Bank Syari'ah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang selama pembiayaan, barang tersebut milik bank. f. Adanya dewan syari'ah yang bertugas mengawasi bank dari sudut syari'ah. g. Bank Syari'ah selalu menggunakan istilah-istilah dari bahasa arab dimana istilah tersebut tercantum dalam fiqih Islam h. Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat social, dimana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan (al-qordul hasal). 5
i. Fungsi lembaga bank juga mempunyai fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang telah dititipkan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian. Selain karakteristik diatas, Bank Syari'ah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Dalam Bank Syari'ah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak (akad) antara investor pemilik dana (shohibul maal) dengan investor pengelola dana (mudharib) bekerja sama untuk melakukan kerjasama untuk yang produktif dan sebagai keuntungan dibagi secara adil (mutual invesment relationship). Dengan demikian dapat terhindar dari hubungan eskploitatif antara bank dengan nasabah atau sebaliknya antara nasabah dengan bank.
2) Adanya larangan-larangan kegiatan usaha tertentu oleh Bank Syari'ah
yang
bertujuan
untuk
menciptakan
kegiatan
perekonomian yang produktif (larangan menumpuk harta benda (sumber daya alam) yang dikuasai sebagian kecil masyarakat dan tidak produktif, menciptakan perekonomian yang adil (konsep usaha bagi hasil dan bagi resiko) serta menjaga lingkungan dan menjunjung tinggi moral (larangan untuk
6
proyek yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan nilai moral seperti minuman keras, sarana judi dan lain-lain.
3) Kegiatan uasaha Bank Syari'ah lebih variatif dibanding bank konvensional, yaitu bagi hasil sistem jual beli, sistem sewa beli serta menyediakan jasa lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip syari’ah.
4. Landasan PT. BPRS Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian, keberadaan BPRS menjadi organisasi yang sah dan legal, sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS harus berpegang teguh pada prinsipprinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BPRS tidak dapat hidup hanya bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya
7
partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional. Landasan Syariah BPRS adalah sebagai berikut: a. Al-Qur'an Al-Baqoroh: 282 " Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." b. Al-Hadist Salah satu hadist Rasulullah saw, menegaskan bahwa: " Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."(at-Tirmidzi) Islam
mendorong
penganutnya
berjuang
untuk
mendapatkan harta dengan berbagai cara, asalkan sesuai dengan syariat Islam yaitu harta yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak menzalimi maupun dizalimi, menjauhkan diri dari riba, maisir (perjudian), gharar (ketidakjelasan) serta tidak
melupakan
tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, shadaqah.
8
5. Ciri-Ciri Utama PT. BPRS Ciri-ciri utama BPRS adalah sebagai berikut: a. Beroperasi
bisnis,
mencari
pemanfaatan ekonomi
paling
laba
bersama,
banyak
untuk
meningkatkan anggota
dan
masyarakat; b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak; c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya; d. Milik bersama masyarakat bahwa bersama dengan orang kaya disekitar PT. BPRS, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini PT.BPRS tidak dapat berbadan hukum perseroan.
6. Ciri-Ciri Khusus PT. BPRS Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BPRS juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BPRS sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BPRS berada. Selanjutnya BPRS memiliki ciri khusus sebagai berikut:
9
a. Staf dan karyawan BPRS bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan; b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar; c. BPRS mengadakan pendampingan usaha anggota; d. Manajemen BPRS adalah profesional Islami; 1) Administrasi
keuangan
berdasarkan
standar
akuntansi
keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariat; 2) Setiap bulan BPRS akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari sisi laporan tersebut; 3) Setiap bulan buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Maret tahun berikutnya, BPRS akan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi; 4) Aktif
menjemput
bola,
berprakarsa,
kreatif-inovatif,
menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak (win-win solution); 5) Berfikir, bersikap dan bertindak "Ahsanu 'Amala" atau service excellence; 6) Berorientasi kepada pasar bukan pada produk. 10
2.1.2. Pengertian Bagi Hasil Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 35:65 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 35% bagi pemilik dana (shahibul maal) dan 65% bagi pengelola dana (mudharib). Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besarkecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benarbenar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem: a. Bagi untung (Profit Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah; b. Bagi hasil (Revenue Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Aplikasi
perbankan
syariah
pada
umumnya,
bank
dapat
menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing tergantung 11
kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan). Suatu bank menggunakan sistem profit sharing di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem profit sharing tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satusatunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana. Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku 12
bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana. Prinsip revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian shahibul maal. Sedangkan, untuk profit sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Abu hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa mudharib
dapat
membelanjakan
harta
mudharabah
hanya
bila
perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Hambali mengatakan bahwa mudharib boleh menafkahkan sebagian dari harta mudharabah baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin shahibul maal, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.(wiroso. 2005:118) 13
Prinsip pembagian hasil usaha ada 2 yaitu: a. Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (revenue sharing) adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan Operasi Utama (angka 1) Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yanng dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip ijaroh. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (revenue sharing) ini
adalah
pendapatan
(revenue)
dari
pengelolaan
dana
(penyaluran) sebesar porsi dana mudharabah (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah. 2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat (angka 2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana mudharabah mutlaqah (investasi
tidak
terikat).
Penentuannya
dilakukan
dalam
perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan profit distribution. 14
3) Pendapatan operasi lainnya (angka 3) Praktik dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan fee administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana (mudharib). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan fee inkaso, fee transfer,
dan fee
kegiatan yang berbasis imbalan lainnya. 4) Beban Operasi (angka 4) Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (revenue sharing) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai mudharib, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana mudharabah, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai mudharib.
b. Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Untung (Profit Sharing) Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (profit sharing) bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana mudharabah mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian 15
mudharib sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Di lain pihak, bank syariah sendiri harus secara jujur
dan transparan
menyampaikan
beban-beban
yang akan
ditanggung dalam pengelolaan dana mudharabah, seperti membuat dan menentukan dengan tegas dan jelas beban yang akan dibebankan dalam pengelolaan dana mudharabah baik beban langsung maupun beban tidak langsung. Apabila bank syariah menerapkan pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (profit sharing), bank syariah harus membuat dua laporan laba rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan syariah dan laporan pengelolaan dana mudharabah dimana bank sebagai mudharib. 1) Laporan hasil usaha mudharabah (bank sebagai mudharib) Laporan
hasil
pertanggungjawaban
usaha bank
mudharabah syariah
ini
dalam
dibuat mengelola
sebagai dana
mudharabah mutlaqah yang telah dipercayakan shahibul maal (deposan) kepada bank syariah sebagai mudharib. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam laporan ini yaitu: a. Pendapatan operasi utama (angka1) Pendapatan operasi utama perhitungannya sama dengan perhitungan distribusi hasil usaha yang mempergunakan prinsip revenue sharing. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam pembagian hasil usaha pada prinsip bagi untung (profit sharing) ini adalah pendapatan dari pengelolaan dana 16
(penyaluran) sebesar porsi dari dana mudharabah (investasi tidak terikat) yang dihimpun.
b. Beban mudharabah (angka 2) Bank syariah harus dapat memisahkan beban yang menjadi tanggungan bank syariah sendiri dan beban yang dibebankan pada pengelolaan dana mudharabah. Bank syariah harus menetapkan dengan tegas dan jelas beban-beban yang akan dipergunakan sebagai pengurang pendapatan pengelolaan dana mudharabah, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, maupun beban-beban lainnya untuk disampaikan kepada shahibul maal sehingga mengetahuinya. Apabila bank syariah telah mengakui beban-beban sebagai pengurang pengelola dana mudharabah tidak diperkenankan diakui sebagai beban bank syariah sebagai pengelola institusi keuangan syariah sehingga jika terjadi pengembalian beban harus
diakui
sebagai
pendapatan
pengelolaan
dana
mudharabah, bukan sebagai pendapatan bank syariah selaku institusi keuangan syariah.
c. Laba atau rugi mudharabah (angka 3) Pendapatan
operasi
utama
dikurangi
dengan
beban
mudharabah inilah yang akan menghasilkan laba atau rugi. 17
2) Laporan laba rugi bank syariah (bank sebagai institusi keuangan syariah) Data-data yang ada pada laporan ini adalah data-data untuk kepentingan bank syariah sendiri dalam mengelola institusi keuangan syariah, khususnya beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah dan data-data yang telah diperhitungkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana mudharabah. Dalam laporan laba rugi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: a) Pendapatan bank sebagai mudharib Pendapatan yang ada dalam laporan ini adalah bagian pendapatan atas pengelolaan dana mudharabah yang diperoleh bank syariah dan pendapatan penyaluran yang menjadi milik bank syariah sendiri. b) Pendapatan operasi lainnya (angka 3) Pendapatan operasi ini adalah pendapatan yang sama dengan pendapatan operasi lainnya dalam prinsip bagi hasil. c) Beban operasi Beban-beban dalam laporan ini adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana mudharabah, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya.
18
Penentuan beban-beban ini merupakan unsur distribusi hasil usaha apabila bank syariah mempergunakan prinsip distribusi hasil usaha adalah pembagian laba (profit sharing), karena dalam prinsip ini hasil usaha yang akan dibagikan antara mudharib dan shahibul maal merupakan keuntungan yang diperoleh yaitu pendapatan pengelolaan dana mudharabah dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan dana mudharabah. Apabila bank syariah mempergunakan prinsip profit sharing maka bank syariah harus dapat membedakan dengan jelas, transparan dan adil terhadap beban-beban yang merupakan pengurang dari pendapatan pengelolaan dana mudharabah (yang disebut dengan dana mudharabah) dan beban-beban yang merupakan pengeluaran bank syariah sebagai institusi keuangan (yang disebut dengan beban lembaga keuangan syariah). Semua beban dana mudharabah yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan dana mudharabah tersebut termasuk beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya. Sedangkan apabila bank syariah mempergunakan prinsip distribusi hasil usaha dengan pembagian hasil (revenue sharing) maka semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah menjadi tanggungan
19
bank syariah sendiri sehingga tidak diperhitungkan dalam unsur distribusi hasil usaha. Gambar 1 Prinsip Pembagian Hasil Usaha Prinsip revenue sharing Laporan laba rugi (Bank sbg LKS)
Prinsip Profit Sharing Laporan Hasil Usaha Mudharabah (Bank sbg Mudharib)
(1) Pendapatan operasi Utama
=
Revenue Sharing (-/-) (2) Hak Pihak ke 3 atas bagi hasil ITT
Perhitungan
(1) Pendapatan Operasi Utama Bagi Hasil (Prinsip Bagi Hasil) Margin (prinsip jual beli) Pendapatan neto sewa Lainnya (SWBI, IMA dsb)
Pembagian hasil usaha (+/+)
(-/-)
(3) Pendapatan Operasi Lainnya
(2) Beban Mudharabah Beban Tenaga Kerja Beban Administrasi Beban Penyusutan Beban Oprasional Lainnya
(-/-) (4) Beban Operasi
(Tenaga kerja, Adm, Opr Lainnya)
Shahibul maal
= (3) Laba / Rugi Mudharabah
= (5) Laba / Rugi
Sumber : Wiroso, 2005, hal. 119
20
1. Landasan Syariah a. Al-Qur'an QS al-Baqarah: 282 “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…” QS. Al-Maidah: 1 “Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…” b. Al-Hadist Hadist riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syaratmereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Hadits nabi riwayat Ibnu Majah dari ’Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” c. Kaidah Fiqih: 1
“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.” 2
“Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah.” 21
2. Teori Bagi Hasil Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan: ”distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan” (Muhammad. 2004:18). Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparasi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian 22
keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka. Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan. (Muhammad
Ridwan, Manajemen
BMT. 2004:120)
3. Konsep Bagi Hasil Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut: a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola; b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem pool of fund selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah; c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
23
4. Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu: a. Prosentase Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya shahib almaal mendapat Rp 50.000,00 dan mudharib mendapat Rp 50.000,00.(Karim.:189)
b. Bagi Untung dan Bagi Rugi Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (natural uncertainty contracts). Dalam kontrak ini, return dan timing cash flow kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.
24
Bila dalam akad mudharabah ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi atau menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan shahib al-maal untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan mudharib. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (finansial) shahib al-maal dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh shahib al-maal. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) mudharib dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, mudharib akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula. Apabila bisnis rugi, sesungguhnya mudharib akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh 25
keduanya
berbeda,
sesuai
dengan
objek
mudharabah
yang
dikonstribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.
c. Jaminan Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (business risk), bukan karena risiko karakter buruk mudharib (character risk). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena mudharib lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka shahib al-maal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. "Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah business risk." Sedangkan untuk character risk, mudharib pada hakikatnya menjadi wakil dari shahibul maal dalam mengelola dana dengan seizin shahibul maal, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan 26
dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis mudharabah yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, mudharib tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. Mudharib tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan shahibul maal sehingga shahibul maal dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah character risk. Pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka shahib al-maal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahib al-maal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shahib al-maal. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
27
d. Menentukan Besarnya Nisbah Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masingmasing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahib al-maal dengan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.
e. Cara Menyelesaikan Kerugian Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.
5. Investasi Berdasarkan Bagi Hasil Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara shahibul maal dengan mudharib. Kerjasama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua bentuk kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah qirad atau
mudharabah. Qirad atau
mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan 28
pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan
unit-unit
mudharabah kedua
ekonomi belah
atau
pihak
proyek
yang
usaha.
bermitra
Melalui
tidak
akan
mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit dan loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada 2 yaitu: a. Faktor Langsung Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio), penjelasannya adalah sebagai berikut: 1) Investment
rate
merupakan
prosentase
aktual
dana
yang
diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas; 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan ratarata total saldo harian. Invesment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan; 29
3) Nisbah (profit sharing ratio) Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu BPRS dan BPRS lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu BPRS, misalnya pembiayaan mudharabah 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan 12 bulan hingga sampai 48 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
b. Faktor Tidak Langsung Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil: 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah a. Shahibul Maal dan Mudharib akan melakukan share baik dalam
pendapatan
maupun
biaya.
Pendapatan
yang
dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya; b. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing. 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. 30
7. Komponen Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Beberapa hal yang terkait dengan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: a. Saldo pembiayaan; b. Jangka waktu pengembalian; c. Sistem pengembalian, apakah mengangsur atau ditangguhkan; d. Hasil yang diharapkan oleh PT. BPRS; e. Nisbah bagi hasil; f. Proyeksi pendapatan dari calon peminjam. Berdasarkan pengalaman usaha sebelumnya, proyeksi ini lebih mudah diketahui; g. Realisasi pendapatan yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan keuangan peminjam, besar kecilnya laba aktual menjadi dasar dalam pengambilan tingkat bagi hasil; h. Tingkat persaingan harga, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun dengan lembaga konvensional.
2.1.3. Konsep Pendapatan dan Biaya dalam Bagi Hasil 1. Pengertian Pendapatan dan Biaya a. Pendapatan Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal,
31
perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas; b. Biaya Biaya adalah penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, atau aktivitas; termasuk pemberian jasa.
2. Metode Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh oleh bank bagi hasil yang berasal dari mudharabah dan musyarakah. Ditinjau dari cara menentukan jumlah rupiah pembayaran angsuran dan pokok pembiayaan terdapat dua metode yaitu: a. Bagi hasil netto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan dari usaha atau proyek yang dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagihasilkan adalah laba dari sebuah usaha atau proyek. Contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp 500.000,00, maka yang dibagihasilkan sebesar Rp 1.500.000,00. Ini disebut metode profit sharing; b. Bagi hasil brutto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagihasilkan 32
adalah pendapatan dari sebuah usaha atau proyek. Contoh: bila dari sebuah proyek atau
usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp
2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp 500.000,00, maka yang dibagihasilkan adalah sebesar penjualan yaitu Rp 2.000.000,00. Ini disebut metode revenue sharing. Ditinjau dari cara pembayaran nasabah kepada bank maka terdapat dua metode penerimaan pendapatan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yaitu: a. Bagi hasil dibayarkan terpisah dengan angsuran pokok pinjaman, pada cara ini maka pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank bagi hasil merupakan pembayaran terpisah dari pembayaran angsuran pokok pembiayaan;
b. Bagi hasil dibayarkan tidak terpisah dengan angsuran pokok pinjaman, pada cara ini maka pendapatan bagi hasil yang diterima merupakan pembayaran bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok
pembiayaan.
Sebelum
menyetujui
sebuah
usulan
pembiayaan yang diajukan oleh nasabah maka bank bagi hasil akan membuat proyeksi pembayaran terlebih dahulu.
3. Sistem Pencatatan dan Pelaporan (Akuntansi) Keuangan Sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan, ada dua sistem yaitu: 33
a. Accrual basis adalah sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun realisasinya baru terjadi dalam buku selanjutnya.
b. Cash basis adalah pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan
saat
penerimaan
atau
pengeluaran
tunai
tanpa
memperhatikan tanggal transaksinya.
2.1.4. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) 1. Pengertian Pembiayaan Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan Bab I pasal I No.12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kata mewajibkan pada Undang-Undang di atas maksudnya adalah pihak yang dibiayai mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya, kecuali apabila terjadi resiko bisnis dalam mudharabah, maka tidak mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya.
34
2. Pengertian Akad Mudharabah Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Maksud dari kata memukul atau berjalan dalam hal ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam melaksanakan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sedangkan menurut para ulama, istilah syarikah mudharabah memiliki pengertian yaitu pihak pemodal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Pemodal berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan. Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahwa telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'. 35
Praktik mudharabah antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw. keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (shahib al-maal) sedangkan Nabi Muhammad SAW. berperan sebagai pelaksana usaha (mudharib). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad mudharabah. Jadi akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.
3. Landasan Syariah Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayatayat dan hadits berikut ini: a) Al-Qur'an Al-Muzzammil: 20 "….dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah …." Makna dari surat al-Muzzammil : 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.
36
Al-Jumu’ah: 10 "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah …." (QS. Al-Jumu’ah:10)
Al-Baqoroh: 198 "Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari Karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu…."(QS. Al-Baqoroh:198) Surat al-Jumu'ah:10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.
b) Al-Hadits "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut pada Rasulullah Saw dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR. Thabrani)
c) Ijma' Imam Zailai dalam kitabnya Nasbu ar-Rayah (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan 37
harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya al-Amwal (454) “Rasulullah saw. telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”. Indikasi dari hadis ini adalah menginvestasikan harta anak yatim secara mudharabah sudah dianjurkan, apalagi mudharabah dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini, seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari return on investment (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.
d)
Qiyas Mudharabah di qiyaskan kepada al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. 38
4. Rukun dan Syarat Mudharabah Ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah yaitu: a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (mudharib). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
b. Objek mudharabah (modal dan kerja) Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan berbentuk uang. Sedangkan
kerja
yang
diserahkan
bisa
berbentuk
keahlian,
ketrampilan, selling skill, management skill dan lain-lain. Syarat objek mudharabah adalah: 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang); 2) Modal harus tunai. Para fuqaha tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Para fuqaha telah sepakat 39
tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul maal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.
c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) "Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip 'an-taraadhim minkum (sama-sama rela)”. Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana dan si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Syaratnya adalah melafazkan ijab dari yang punya modal dan qabul dari yang menjalankannya.
d. Nisbah Keuntungan "Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah." Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. 40
Syaratnya adalah: 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak; 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan; 3) Nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu; 4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan pengelola.
5. Perkara yang Membatalkan Mudharabah Mudharabah dianggap batal pada hal berikut: a. Pembatalan, larangan berusaha dan pemecatan; b. Salah seorang aqid meninggal dunia; c. Salah seorang aqid gila; d. Pemilik modal murtad; e. Modal rusak di tangan pengusaha.
6. Jenis-Jenis Mudharabah Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: a. Mudharabah Muthlaqah "Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis." Dalam 41
pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if'al ma syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar. Jenis usaha disini mempunyai syarat yaitu aman, halal dan menguntungkan.
b. Mudharabah Muqayyadah Mudharabah
muqayyadah
atau
istilah
lainnya
restricted
mudharabah atau specified mudharabah adalah mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.
7. Terjadinya Kerugian Kerugian dalam mudharabah adalah ketidak mampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian ditanggung oleh bank syariah, kecuali akibat: a. nasabah melanggar syarat yang telah disepakati; b. nasabah lalai dalam menjalankan modalnya. Kemungkinan bank menderita kerugian dari berbagai operasinya menyalurkan dananya kepada masyarakat, apabila terdapat banyak sekali nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya. Namun, apabila bank Islam dikelola secara profesional kemungkinan terjadinya kerugian sangat kecil, 42
karena kerugian disalah satu portofolio akan dapat ditutupi dengan 64 keuntungan pada portofolio lain, dalam hal ini semuanya terhimpun dalam pot dana (pool of fund). Cara mengurangi risiko kerugian yang dihadapi nasabah atau mengurangi jumlah nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya, maka diperlukan peningkatan profesionalisme para pengelola bank Islam terutama dalam menilai kelayakan proyek dan karakter nasabah. Proyek proyek yang besar dianjurkan memakai akuntan public untuk menilai laporan keuangan proyek.
8. Teknik Mudharabah dalam Perbankan Teknik mudharabah dalam perbankan sebagai berikut: 1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama; 2. Hasil
pengelolaan
modal
pembiayaan
mudharabah
dapat
diperhitungkan dengan dua cara: 1) Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing); 2) Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing); 3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung
seluruh
kerugian
kecuali
akibat
kelalaian
dan 43
penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana; 4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah; 5. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.
9. Manfaat Mudharabah Manfaat mudharabah adalah sebagai berikut: a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat; b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread; c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah; d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan; e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap. 44
Gambar 2 Skema Mudharabah
Perjanjian Bagi Hasil
Nasabah
Keahlian/ Keterampilan
Modal 100%
BPRS PNM BINAMA (Shahibul maal)
(Mudharib) Proyek/ Usaha
Nisbah X%
Laba
Nisban Y%
Pengembalian Modal Pokok
Rugi
MODAL
2.1.5. Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan: 1) Laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; 2) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh 45
bank. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah. Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.
2.2. Penelitian Terdahulu 1. Penelitian terdahulu peneliti mengambil refrensi dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitasa Negeri Malang. Taufan Al-Amin Jurusan Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan angkatan 2001 dalam skripsinya tentang Bank Syariah yang berjudul ”PENGARUH FATWA
MUI
TENTANG
KEHARAMAN
BUNGA
BANK
TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MENGALIHKAN DANANYA KE BANK SYARIAH” menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara fatwa MUI tentang bunga bank haram yang dikeluarkan pada tahun 2003 dengan minat 46
masyarakat untuk menabung di bank syariah. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2005. Alasan masyarakat tidak begitu terpengaruh dengan adanya fatwa tersebut adalah karena mereka bersikap rasional dan lebih banyak menggunakan pertimbangan pribadi daripada pendapat orang lain maupun lembaga.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Fauziyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Surakarta 2006, dalam penelitiannya yang berjudul “ANALISIS METODE PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA
PEMBIAYAAN
MUDHARABAH
BERDASARKAN
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) di BMT KHONSA CILACAP” menyimpulkan bahwa BMT KHONSA sebaiknya tetap menggunakan
metode
revenue
sharing
dalam
pembiayaan
mudharabahnya, karena metode revenue sharing ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSNMUI/IX/2000.
3. Penelitian yang dikaji oleh Ismul Ashari, Institut Agama Islam Negeri Sumatra Utara-Medan 2009, dalam penelitiannya yang berjudul “ANALISIS
FAKTOR-FAKTOR
YANG
MEMPENGARUHI
PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PERBANKAN
SYARIAH
(Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Medan)” menyimpulkan bahwa Penentuan nisbah bagi hasil sistem 47
pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor nominal pembiayaan, waktu berlakunya pembiayaan dan jenis usaha yang akan terkait dengan prospek dan resiko usaha tersebut.
4. Penelitian terdahulu yang diteliti juga oleh Fariq Falahi mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2010 yang “IMPLEMENTASI
AKAD
judul penelitiannya adalah MUDHARABAH
SERTA
DAMPAKNYA TERHADAP PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BANK SYARIAH MANDIRI KUDUS”. Menyatakan bahwa penerapan akad Mudharabah terhadap produk penghimpunan dana di bank syariah mandiri kudus adalah menggunakan metode revenue sharing.
2.3. Kerangka Berfikir Salah satu pendapatan utama BPRS adalah dari produk pembiayaan mudharabah. Produk ini menggunakan prinsip bagi hasil, yang di tentukan berdasarkan kesepakatan dan menggunakan prosentase keuntungan tertentu. Metode perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah revenue sharing sesuai yang ditentukan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Revenue sharing merupakan suatu metode perhitungan bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan. 48
Hal-hal yang mempengaruhi bagi hasil adalah saldo pembiayaan, jangka waktu pengembalian, sistem pengembalian, hasil yang diharapkan oleh BPRS, nisbah bagi hasil, proyeksi pendapatan dari calon peminjam, realisasi pendapatan yang sesungguhnya, tingkat persaingan harga, baik dengan
lembaga
keuangan
sejenis
maupun
dengan
lembaga
konvensional. Mengingat hal tersebut apabila saldo pembiayaan tinggi, nisbah bagi hasil tinggi, maka tingkat keuntungan yang diperoleh BPRS akan tinggi pula. Sedangkan jangka waktu pembiayaan terkait dengan jumlah angsuran bagi hasil yang akan diterima setiap bulan. Apabila jangka waktu pendek, maka angsuran yang diperoleh akan besar. Apabila jangka waktu pembiayaan panjang, maka angsuran bagi hasil yang diterima akan cenderung kecil. Kalau angsuran pokok tergantung dari saldo pembiayaan. Apabila angsuran pokok besar, maka saldo pembiayaan sedikit atau cepat lunas. Apabila angsuran pokok kecil, maka saldo pembiayaan besar atau pelunasannya lama.
49
Gambar 3 Kerangka berfikir Saldo Pembiayaan
Jangka Waktu Pengembalian
Sistem Pengembalian
Hasil yang diharapkan Bagi hasil yang di peroleh oleh BPRS
Nisbah Bagi Hasil
Proyeksi Pendapatan
FATWA DSN
Tingkat Persaingan Harga
Saldo
pembiayaan,
jangka
waktu
pengembalian,
sistem
pengembalian, hasil yang diharapkan oleh BPRS, nisbah bagi hasil, proyeksi pendapatan dari calon peminjam dan tingkat persaingan harga akan berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil yang diterima oleh BPRS. Metode yang digunakan BPRS PNM BINAMA diharapkan sesuai dengan Fatwa DSN, maka bagi hasil yang diperoleh BPRS juga diharapkan sesuai dengan Fatwa DSN, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 50
