2015 TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR

/POJK.03/2015 TENTANG

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

PENJELASAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2015 TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan dan dapat melayani berbagai lapisan masyarakat diperlukan industri perbankan yang kuat dan berdaya saing;

I. UMUM Dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian nasional, maka diperlukan lembaga perbankan yang mampu memberikan layanan secara luas kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga perbankan syariah dirasa cukup tinggi. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, maka dalam sistem perbankan nasional dimungkinkan adanya pendirian bank syariah yang salah satu jenisnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di perdesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum. BPRS sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan Prinsip Syariah secara konsisten,

2 BATANG TUBUH

PENJELASAN sehingga tercipta BPRS yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

b. bahwa dalam rangka memperkuat perbankan dan meningkatkan daya saing khususnya bagi perbankan syariah, perlu berbagai upaya yang harus dilakukan antara lain melalui penguatan permodalan, penataan kepemilikan, peningkatan kualitas pengurus, dan peningkatan layanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253). MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH. BAB I KETENTUAN UMUM II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 1 Cukup jelas. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

3 BATANG TUBUH 2.

3.

4.

5.

Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan/atau secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan. Kantor Cabang adalah kantor BPRS yang bertanggungjawab kepada kantor pusat BPRS yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya; Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya; Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan kas dalam rangka melayani nasabah BPRS meliputi antara lain: a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau counter bank non permanen; b. Payment Point yaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BPRS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga; dan c. Automated Teller Machine (ATM) yaitu kegiatan kas atau non kas yang dilakukan secara elektronis untuk memudahkan nasabah antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, termasuk ATM yang dilakukan dengan

PENJELASAN

4 BATANG TUBUH pemanfaatan teknologi melalui kerja sama dengan pihak lain; 6.

Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnya disingkat PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas dalam rangka melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis namun tidak termasuk penyediaan instrumen giral, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPRS, yang dapat melakukan pelayanan penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, pemindahan dana antar bank, dan/atau informasi saldo atau mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BPRS sendiri maupun melalui kerja sama BPRS dengan pihak lain, antara lain Automated Teller Machine (ATM) termasuk dalam hal ini adalah Automated Deposit Machine (ADM) dan Electronic Data Capture (EDC); 7. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia; 8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 9. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 10. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah; 11. Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPRS, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian,

PENJELASAN

5 BATANG TUBUH

PENJELASAN

manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara. 12. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham BPRS sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau b. memiliki saham BPRS kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BPRS baik secara langsung maupun tidak langsung; 13. Lembaga Sertifikasi Profesi yaitu lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau instansi lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Pasal 2 Bentuk badan hukum BPRS adalah Perseroan Terbatas. Pasal 3 BPRS harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan bahwa: a. calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon anggota DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham; b. pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; c. tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lain yang terkait dengan persyaratan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Cukup jelas. Pasal 3

Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Pokok-pokok pengaturan tugas Direksi BPRS dalam anggaran dasar antara lain: a. tugas dan tanggung jawab; b. pelaporan; c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas. Huruf d

6 BATANG TUBUH

PENJELASAN

berlaku; Cukup jelas d. rapat umum pemegang saham BPRS harus menetapkan remunerasi anggota Huruf e Dewan Komisaris dan Direksi, laporan Dalam hal Komisaris Utama pertanggungjawaban tahunan, berhalangan, maka Rapat Umum penunjukan dan biaya jasa akuntan Pemegang Saham dapat dipimpin oleh publik, dan hal-hal lainnya yang anggota Dewan Komisaris lainnya. ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan e. rapat umum pemegang saham harus dipimpin oleh Komisaris Utama. BAB II PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Pasal 4 Pasal 4 BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan Cukup jelas kegiatan usaha setelah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 5 Pasal 5 (1) BPRS hanya dapat didirikan dan/atau Ayat (1) dimiliki oleh: Cukup jelas a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; b. pemerintah daerah; atau dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. (2) Dalam hal badan hukum Indonesia Ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf Yang dimaksud dengan “telah a diajukan sebagai calon PSP BPRS, badan beroperasi” adalah badan hukum hukum dimaksud harus telah beroperasi dimaksud telah melakukan kegiatan paling sedikit selama 2 (dua) tahun pada usaha sesuai dengan peraturan saat pengajuan permohonan persetujuan perundang-undangan yang berlaku. prinsip. Pasal 6 Pasal 6 (1) Modal disetor BPRS paling kurang sebesar: Ayat (1) Pembagian zona sebagaimana a. Rp14.000.000.000,00 (empat belas dimaksud ditentukan berdasarkan miliar rupiah), bagi BPRS yang didirikan potensi ekonomi wilayah dan tingkat di zona 1; persaingan lembaga keuangan di b. Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar wilayah kabupaten atau kota yang rupiah), bagi BPRS yang didirikan di bersangkutan zona 2; c. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 3; dan

7 BATANG TUBUH

PENJELASAN

d. Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 4. (2) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Ayat (2) Jasa Keuangan berwenang menetapkan Penetapan jumlah modal disetor yang lebih tinggi didasarkan pada jumlah modal disetor di atas jumlah pertimbangan antara lain kondisi dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). perkembangan perekonomian daerah yang berbeda-beda serta kelangsungan pengembangan kegiatan usaha BPRS ke depan sehingga dapat beroperasi secara berkesinambungan. Pasal 7 Pasal 7 (1) Modal di setor sebagaimana dimaksud Ayat (1) dalam Pasal 6 ayat (1) harus ditempatkan Contoh penulisan keterangan atas setoran modal pada bilyet deposito dalam bentuk deposito di Bank Umum adalah “Dewan Komisioner Otoritas Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Jasa Keuangan q.q. Sdr. ‘A’ dengan Indonesia atas nama “Dewan Komisioner keterangan untuk pendirian PT BPRS Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama calon ‘XZY’’ dan pencairannya hanya dapat PSP BPRS)” dengan keterangan untuk dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa pendirian BPRS yang bersangkutan dan Keuangan. pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penempatan modal disetor dalam bentuk Ayat (2) Cukup jelas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap: a. paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS; dan b. Kekurangan dari modal disetor, disetorkan sebelum pengajuan permohonan izin usaha pendirian BPRS. BAB III PERIZINAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Pasal 8 Pasal 8 Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Huruf a Pasal 4 dilakukan dalam 2 (dua) tahap: Pemberian persetujuan prinsip pendirian BPRS diberikan oleh Otoritas a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan Jasa Keuangan berdasarkan pada untuk melakukan persiapan pendirian antara lain: BPRS; dan

8 BATANG TUBUH b. izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

PENJELASAN a. penilaian terhadap komitmen calon pemilik BPRS dalam pendirian BPRS; b. analis terhadap studi kelayakan pendirian BPRS; c. analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah BPRS serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan d. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon PSP, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan wawancara terhadap calon anggota DPS. Huruf b Pemberian izin usaha pendirian BPRS diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada antara lain: a. analis terhadap kesiapan operasional pendirian BPRS; dan b. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon PSP, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan wawancara terhadap calon anggota DPS, apabila terdapat penggantian.

Bagian Pertama Persetujuan Prinsip Pasal 9 Pasal 9 (1) Permohonan persetujuan prinsip Ayat (1) pendirian BPRS sebagaimana dimaksud Huruf a dalam Pasal 8 huruf a diajukan paling Cukup jelas. kurang oleh salah satu calon pemilik BPRS kepada Dewan Komisioner Otoritas Huruf b Jasa Keuangan disertai dengan antara Cukup jelas lain: a. akta pendirian atau rancangan akta Huruf c pendirian badan hukum Perseroan Cukup jelas Terbatas (PT), termasuk anggaran Huruf d dasar atau rancangan anggaran dasar; “Struktur organisasi dan jumlah b. daftar pemegang saham berikut rincian

9 BATANG TUBUH

c.

d. e. f. g. h.

i.

besarnya masing-masing kepemilikan saham; daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS disertai dengan dokumen yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan; rencana struktur organisasi dan jumlah personalia; studi kelayakan mengenai potensi ekonomi dan peluang pasar; rencana sistem dan prosedur kerja; rencana bisnis (business plan); dan bukti setoran modal paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. bukti lunas pembayaran biaya perizinan dalam rangka pendirian BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PENJELASAN personalia” antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta tingkatan jabatan paling rendah sampai dengan Pejabat Eksekutif” Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah rencana kegiatan usaha BPRS yang paling kurang memuat: 1. rencana penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan 2. proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan operasional; Huruf h cukup jelas

(2) Calon pemilik BPRS harus memberikan penjelasan mengenai sumber dana, rencana dan tujuan pendirian serta kemampuan keuangan dalam rangka memelihara solvabilitas dan pertumbuhan BPRS.

Huruf i cukup jelas Ayat (2) Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentasi di Otoritas Jasa Keuangan antara lain: a. tujuan dan alasan pendirian BPRS; b. target pasar penghimpunan dan penyaluran dana; c. rencana bisnis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; d. sistem teknologi informasi (IT); dan

10 BATANG TUBUH

PENJELASAN

e. struktur organisasi dan personalia. Pasal 10 Pasal 10 (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan Ayat (1) persetujuan atau penolakan atas Cukup jelas permohonan persetujuan prinsip paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan Ayat (2) atau penolakan sebagaimana dimaksud Cukup jelas pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. penilaian terhadap studi kelayakan mengenai potensi ekonomi dan peluang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e; c. uji kemampuan dan kepatutan melalui penelitian administratif dan wawancara terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi, dan calon DPS sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPRS; d. pemeriksaan setoran modal; dan e. penelitian terhadap kinerja keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama. (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (3) pada ayat (2), pihak-pihak yang Hal-hal yang harus dijelaskan dalam mengajukan permohonan pendirian BPRS presentasi oleh pihak-pihak yang harus melakukan presentasi dan mengajukan permohonan pendirian memberikan penjelasan kepada Otoritas BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan Jasa Keuangan mengenai analisis potensi antara lain: dan kelayakan pendirian BPRS, sumber a. tujuan dan alasan pendirian BPRS; dana, rencana dan tujuan pendirian serta b. target pasar penghimpunan dan kemampuan keuangan dalam rangka penyaluran dana; memelihara solvabilitas dan pertumbuhan c. sistem teknologi dan informasi; dan BPRS. d. struktur organisasi dan personalia.

11 BATANG TUBUH Pasal 11

PENJELASAN Pasal 11 Cukup jelas.

(1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan dan tidak dapat diperpanjang. (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) calon pemilik BPRS belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. Bagian Kedua Izin Usaha Pasal 12 Pasal 12 Pihak yang telah mendapatkan persetujuan Cukup jelas prinsip mengajukan izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan, antara lain: a. akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; b. daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dalam hal terjadi perubahan pemegang saham; c. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS; dan d. bukti pemenuhan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(1) Otoritas

Pasal 13 Jasa Keuangan

Pasal 13 memberikan Ayat (1)

12 BATANG TUBUH

PENJELASAN

persetujuan atau penolakan atas Cukup jelas permohonan izin usaha paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan Ayat (2) atau penolakan sebagaimana dimaksud Huruf a pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan “Penelitian atas kelengkapan dan melakukan: kebenaran dokumen” yang a. penelitian atas kelengkapan dan pemohon dan informasi terkini antara lain dari Daftar Tidak kebenaran dokumen; Lulus dan Daftar Kredit Macet b. uji kemampuan dan kepatutan terhadap mengenai Pemegang Saham calon PSP, calon anggota Direksi, calon Pengendali, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Komisaris serta wawancara terhadap calon anggota DPS anggota DPS. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf b huruf b dan huruf c dalam hal terdapat Cukup jelas. penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya; Huruf c c. pemeriksaan setoran modal; dan Cukup jelas. d. penelitian terhadap kinerja keuangan Huruf d BPRS dan/atau lembaga keuangan lain Cukup jelas. yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama. Pasal 14

Pasal 14 Cukup jelas

(1) BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan. (2) Pelaksanaan kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPRS belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha BPRS yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Pasal 15 BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Contoh

: PT Bank Pembiayaan

13 BATANG TUBUH Otoritas Jasa Keuangan wajib mencantumkan secara jelas frase “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” atau “BPR Syariah” atau “BPRS” pada penulisan namanya dan logo iB pada kantor BPRS yang bersangkutan.

PENJELASAN Rakyat Syariah “ABC”; atau PT BPR “ABC”; atau

Syariah

PT BPRS “ABC”; atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “ABC”; atau BPR Syariah atau

“ABC”;

BPRS “ABC”. BAB IV KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL Bagian Pertama Kepemilikan Pasal 16 Pasal 16 (1) Kepemilikan BPRS oleh badan hukum Ayat (1) Yang dimaksud dengan “modal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam bersih” adalah: Pasal 5 ayat (1) paling tinggi sebesar a. penjumlahan dari modal disetor, modal bersih badan hukum yang cadangan umum, cadangan bersangkutan. tujuan, laba tahun lalu dan laba tahun berjalan dikurangi penyertaan dan kerugian, untuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, untuk badan hukum Koperasi; atau c. perhitungan modal bersih atau yang dapat dipersamakan dengan itu sesuai jenis badan hukum yang bersangkutan, untuk badan hukum lainnya. (2) Dalam hal badan hukum sebagaimana Ayat (2) Cukup jelas dimaksud pada ayat (1) memiliki saham BPRS paling rendah 25% (dua puluh lima perseratus), BPRS wajib menyampaikan

14 BATANG TUBUH

PENJELASAN

laporan keuangan tahunan yang disusun oleh badan hukum tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan Juni setelah tahun posisi laporan. Pasal 17 Pasal 17 Sumber dana yang digunakan dalam rangka Huruf a kepemilikan BPRS dilarang: Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, a. berasal dari pinjaman dan/atau fasilitas Pemerintah Daerah, atau lembaga pembiayaan dalam bentuk apapun dari yang bertugas untuk melakukan bank dan/atau pihak lain; dan/atau penyelamatan BPRS sesuai peraturan b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian perundang-undangan yang berlaku. uang (money laundering). Huruf b Cukup jelas. Pasal 18 Pasal 18 (1) Pemegang saham BPRS dilarang menarik Ayat (1) Cukup jelas kembali modal yang telah disetor. (2) Dalam hal pemegang saham bermaksud Ayat (2) Yang dimaksud dengan “ketentuan mengundurkan diri sebagai pemegang Otoritas Jasa Keuangan” antara lain saham BPRS, pemegang saham dimaksud ketentuan yang mengatur mengenai wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya uji kemampuan dan kepatutan BPRS, kepada pihak lain sepanjang memenuhi dan ketentuan mengenai merger, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan konsolidasi, dan akuisisi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 19 Pasal 19 (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Ayat (1) BPRS harus memenuhi persyaratan Huruf a integritas, yang paling kurang mencakup: Cukup jelas. a. memiliki akhlak dan moral yang baik; Huruf b Cukup jelas. b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan Huruf c peraturan perundang-undangan yang Yang dimaksud dengan berlaku; dan “memiliki komitmen yang tinggi” c. memiliki komitmen yang tinggi antara lain kesediaan untuk terhadap pengembangan BPRS yang membantu mengembangkan sehat dan tangguh (sustainable). BPRS agar menjadi sehat, tangguh dan berkembang (sustainable). (2) BPRS wajib memiliki PSP. Ayat (2)

15 BATANG TUBUH

PENJELASAN PSP berfungsi sebagai koordinator pemegang saham untuk mengefektifkan komunikasi antara pemilik bank dengan stakeholder. Dalam hal BPRS tidak memiliki PSP, maka salah satu pemegang saham akan ditunjuk sebagai PSP oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (3) Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan PSP mengikuti ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Pasal 20 Cukup jelas

(3) Pemegang saham yang ditunjuk sebagai PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain memenuhi persyaratan integritas sebagaimana pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan kelayakan keuangan. Pasal 20 Setiap BPRS wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) sesuai dengan kriteria mengenai PSP yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPRS Bagian Kedua Perubahan Kepemilikan Pasal 21 Pasal 21 (1) Perubahan kepemilikan BPRS yang Ayat (1) mengakibatkan perubahan dan/atau Perubahan kepemilikan BPRS terjadinya PSP baru, tunduk kepada mencakup: tatacara perubahan pemilik BPRS yang a. penggantian pemegang saham; diatur dalam ketentuan peraturan b. penambahan pemegang saham perundang-undangan yang berlaku baru; dan/atau mengenai penggabungan (merger), c. perubahan komposisi jumlah peleburan (konsolidasi), dan kepemilikan saham diantara para pengambilalihan (akuisisi). pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru; dengan atau tanpa disertai dengan penambahan modal disetor. (2) Perubahan kepemilikan BPRS Ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Yang dimaksud dengan “tidak sebagai akibat adanya pewarisan tidak diperlakukan sebagai diperlakukan sebagai akuisisi namun pengambilalihan (akuisisi)” adalah tetap wajib memperoleh persetujuan dari penggantian PSP yang tidak melalui Otoritas Jasa Keuangan. persyaratan dan tatacara pengambilalihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

16 BATANG TUBUH

PENJELASAN

(3) Perubahan kepemilikan BPRS yang tidak Ayat (3) mengakibatkan perubahan dan/atau Perubahan kepemilikan BPRS terjadinya PSP baru wajib dilaporkan oleh mencakup: Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa a. penggantian pemegang saham; Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari b. penambahan pemegang saham setelah perubahan. baru; dan/atau c. perubahan komposisi jumlah kepemilikan saham diantara para pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru; dengan atau tanpa disertai dengan penambahan modal disetor. Bagian Ketiga Perubahan Modal Dasar Pasal 22 Pasal 22 Perubahan modal dasar wajib dilaporkan oleh Cukup jelas Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang. Pasal 23 Pasal 23 Pembelian kembali saham yang telah Cukup jelas dikeluarkan oleh BPRS wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 24 Pasal 24 BPRS wajib mengadministrasikan dengan Cukup jelas tertib daftar pemegang saham dan perubahannya. BAB V DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PEJABAT EKSEKUTIF Bagian Kesatu Dewan Komisaris dan Direksi Pasal 25 Pasal 25 Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Persyaratan dan tata cara penilaian wajib memenuhi dan memelihara integritas, pemenuhan persyaratan anggota Dewan kompetensi dan reputasi keuangan. Komisaris dan anggota Direksi diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Pasal 26 Pasal 26

17 BATANG TUBUH

PENJELASAN Cukup jelas

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. (2) Pengawasan dan nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dapat mengembangkan dan memitigasi risiko atas kegiatan bisnisnya. (3) Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehatihatian dan Prinsip Syariah. Pasal 27 (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dengan jumlah Anggota Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang. (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di dekat tempat kedudukan BPRS.

Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Kedekatan domisili Dewan Komisaris dengan tempat kedudukan BPRS pada prinsipnya dimaksudkan agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “berdomisili di dekat” adalah jarak tempuh dapat dicapai melalui perjalanan darat dan/atau air paling lama dalam waktu 2 (dua) jam, pada kondisi normal. Komisaris dipimpin oleh Ayat (3) Komisaris atau Komisaris Cukup jelas.

(3) Dewan Presiden Utama. (4) Anggota Dewan Komisaris harus memiliki: Ayat (4) Yang dimaksud dengan “pengetahuan a. pengetahuan di bidang perbankan yang di bidang perbankan” antara lain memadai dan relevan dengan meliputi pengetahuan tentang jabatannya;dan/atau peraturan dan operasional BPRS. b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang perbankan dan/atau perbankan lembaga jasa keuangan non perbankan” antara lain pemasaran,

18 BATANG TUBUH

(5) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi Profesi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif dan masih berlaku selama masa jabatan.

PENJELASAN akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, hukum, atau pengalaman di bidang pengawasan operasional perbankan. Ayat (5) Yang dimaksud dengan ”sertifikat kelulusan” adalah sertifikat profesi terkait dengan unit kompetensi bagi Dewan Komisaris atau Direksi.

(6) Dewan Komisaris wajib melakukan rapat Ayat (6) Rapat Dewan Komisaris ditunjukkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dengan risalah rapat dan dalam 3 (tiga) bulan. dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (7) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan Ayat (7) Cukup jelas. hasil pengawasan terhadap BPRS apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 28 Pasal 28 Anggota Dewan Komisaris hanya dapat Anggota Dewan Komisaris tidak dapat merangkap jabatan sebagai: merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPRS lain, Bank a. anggota Dewan Komisaris paling banyak Perkreditan Rakyat dan/atau Bank pada 2 (dua) BPRS atau Bank Perkreditan Umum. Rakyat lain; atau b. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank. Pasal 29 Pasal 29 (1) Mayoritas anggota Dewan Komisaris Ayat (1) Yang dimaksud dengan “mayoritas” dilarang memiliki hubungan keluarga atau adalah lebih dari 50% (lima puluh semenda sampai dengan derajat kedua perseratus) dari seluruh jumlah dengan anggota Direksi. anggota Direksi. Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi: a. orang tua kandung/tiri/angkat; b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; c. anak kandung/tiri/angkat;

19 BATANG TUBUH

PENJELASAN

d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; e. cucu kandung/tiri/angkat; f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; g. suami/istri; h. mertua; i. besan; j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; k. kakek/nenek dari suami/istri; l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya. (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang Ayat (2) Cukup jelas memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas Pasal 30 Pasal 30 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Yang dimaksud dengan “benturan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, kepentingan” adalah terjadinya dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil benturan kepentingan ekonomis keputusan BPRS dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait lainnya Pasal 31 Pasal 31 Cukup jelas (1) Direksi mengelola BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah. (2) Direksi bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Pasal 32 Pasal 32 (1) Jumlah anggota Direksi BPRS paling Ayat (1)

20 BATANG TUBUH

PENJELASAN

sedikit 2 (dua) orang. Cukup jelas (2) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur Ayat (2) atau Direktur Utama. Cukup jelas (3) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Ayat (3) anggota Direksi termasuk Direktur Utama Huruf a harus berpengalaman operasional paling Cukup jelas. kurang: Huruf b a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang Cukup jelas. pendanaan dan/atau pembiayaan di Huruf c perbankan syariah; Yang dimaksud dengan “lembaga b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang keuangan mikro syariah” adalah pendanaan dan/atau perkreditan di antara lain koperasi simpan pinjam perbankan konvensional dan memiliki syariah, dan Baitul Maal wa Tamwil pengetahuan di bidang perbankan (BMT). syariah; atau c. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah. (4) Anggota Direksi berpendidikan formal Ayat (4) paling kurang setingkat Diploma III atau Pendidikan setingkat Diploma III atau Sarjana Muda. Sarjana Muda harus dibuktikan dengan ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. (5) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi Ayat (5) kelulusan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Cukup jelas. paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif. (6) Direktur Utama dan anggota Direksi Ayat (6) lainnya wajib bersikap independen dalam Yang dimaksud dengan “bersikap menjalankan tugasnya. independen” adalah pengambilan keputusan dilakukan secara profesional dan obyektif. (7) Anggota Direksi wajib berasal dari pihak Ayat (7) independen terhadap PSP. Penilaian independen didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham Pengendali. Pasal 33 Pasal 33 (1) Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili Ayat (1) di sekitar tempat kedudukan kantor pusat Yang dimaksud dengan “berdomisili di BPRS. dekat” adalah jarak tempuh dapat

21 BATANG TUBUH

(2) Mayoritas Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. anggota Direksi lainnya; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris.

(3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPRSdan/atau lembaga pendidikan dalam

PENJELASAN dicapai melalui perjalanan darat dan/atau air paling lama dalam waktu 2 (dua) jam, pada kondisi normal. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi: a. orang tua kandung/tiri/angkat; b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; c. anak kandung/tiri/angkat; d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; e. cucu kandung/tiri/angkat; f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; g. suami/istri; h. mertua; i. besan; j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; k. kakek/nenek dari suami/istri; l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya Ayat (3) Anggota Direksi BPRS yang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi/lembaga non profit harus melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

22 BATANG TUBUH

PENJELASAN

rangka peningkatan kompetensi SDM BPRS sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPRS. (4) Anggota Direksi dilarang memberikan Ayat (4) kuasa umum yang mengakibatkan Cukup jelas pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain. Pasal 34 Pasal 34 (1) Penunjukkan anggota Dewan Komisaris Ayat (1) dan/atau anggota Direksi BPRS harus Dalam kondisi tertentu terhadap mendapat persetujuan rapat umum calon anggota Dewan Komisaris pemegang saham. dan/atau calon anggota Direksi BPRS dapat dilakukan proses uji kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) sebelum rapat umum pemegang saham. (2) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Ayat (2) dan/atau anggota Direksi berlaku efektif Ketentuan ini berlaku juga terhadap setelah mendapat persetujuan dari peralihan jabatan dari anggota Direksi Otoritas Jasa Keuangan. menjadi anggota Dewan Komisaris atau sebaliknya. Pemberian persetujuan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada antara lain: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi. (3) Pemegang saham dapat mengajukan calon Ayat (3) anggota Dewan Komisaris dan/atau calon Pengajuan calon anggota Dewan anggota Direksi BPRS sebelum rapat Komisaris dan/atau calon anggota umum pemegang saham. Direksi BPRS sebelum rapat umum pemegang saham hanya dapat dilakukan setelah BPRS memberikan penjelasan disertai dengan alasan yang cukup kuat kepada Otoritas Jasa Keuangan

23 BATANG TUBUH

PENJELASAN

(4) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Ayat (4) calon anggota Direksi BPRS sebagaimana Calon anggota Dewan Komisaris dimaksud pada ayat (3) wajib diangkat dan/atau calon anggota Direksi yang dalam rapat umum pemegang saham tidak diangkat oleh rapat umum paling lambat 45 (empat puluh lima) hari pemegang saham dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal persetujuan 45 (empat puluh lima) hari, maka Otoritas Jasa Keuangan diberikan. persetujuan yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku. (5) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Ayat (5) dan/atau anggota Direksi sebagaimana Cukup jelas dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal rapat umum pemegang saham. Pasal 35 Pasal 35 (1) Rencana pemberhentian dan/atau Ayat (1) pengunduran diri anggota Dewan Cukup jelas Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri Ayat (2) anggota Dewan Komisaris dan/atau Yang dimaksud dengan anggota Direksi sebagaimana dimaksud “pemberhentian efektif” adalah pada ayat (1) berlaku efektif setelah tanggal setelah pemberhentian yang mendapat penegasan dari Otoritas Jasa bersangkutan mendapat persetujuan Keuangan. dari rapat umum pemegang saham, serah terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. (3) BPRS wajib menyampaikan laporan Ayat (3) pelaksanaan pemberhentian dan/atau Cukup jelas. pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberhentian dan/atau pengunduran diri mendapat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan alasan pemberhentian dan/atau pengunduran diri. (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris Ayat (4) dan/atau anggota Direksi meninggal dunia, Cukup jelas BPRS wajib melaporkan kepada Otoritas

24 BATANG TUBUH

PENJELASAN

Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi meninggal dunia disertai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang (5) Dalam hal anggota Dewan Komisaris Ayat (5) dan/atau anggota Direksi memenuhi Larangan menjadi anggota anggota ketentuan larangan terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi antara lain disebabkan oleh: Direksi, larangan tersebut berlaku efektif a. pelanggaran ketentuan tentang sejak tanggal surat pemberitahuan atau anggota Dewan Komisaris keputusan Otoritas Jasa Keuangan. dan/atau anggota Direksi antara lain atas rangkap jabatan, hubungan keluarga atau semenda, persyaratan kepemilikan sertifikasi profesi; atau b. penetapan tidak lulus berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 36 Pasal 36 Cukup jelas (1) Dalam hal anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diberhentikan oleh RUPS sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), BPRS wajib melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS (2) Dalam hal anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud

25 BATANG TUBUH dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), BPRS wajib melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dinyatakan efektif. (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi meninggal dunia sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), BPRS wajib melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak dinyatakan meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang. (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), BPRS wajib melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan. (5) BPRS wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota

PENJELASAN

26 BATANG TUBUH Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi karena masa jabatannya berakhir pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi tersebut.

PENJELASAN

27 BATANG TUBUH

PENJELASAN

Bagian Kedua Dewan Pengawas Syariah Pasal 37 Pasal 37 (1) BPRS wajib membentuk DPS yang Ayat (1) berkedudukan di kantor pusat BPRS. Cukup jelas (2) Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan Ayat (2) sebagai berikut: Huruf a Angka 1 a. Integritas, yang paling kurang Cukup jelas mencakup: Angka 2 1. memiliki akhlak dan moral yang Cukup jelas baik; Angka 3 2. memiliki komitmen untuk Yang dimaksud dengan mematuhi peraturan perbankan “memiliki komitmen” antara syariah dan peraturan perundanglain kesediaan untuk undangan yang berlaku; menyediakan waktu yang cukup kepada BPRS dalam 3. memiliki komitmen yang tinggi rangka melaksanakan terhadap pengembangan operasional tugasnya secara efektif. BPRS yang sehat; Angka 4 4. tidak termasuk dalam Daftar Cukup jelas Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Huruf b Tidak Lulus) sebagaimana diatur Yang dimaksud dengan ”syariah dalam ketentuan mengenai uji mu’amalah” adalah hubungan kemampuan dan kepatutan (fit and sosial, termasuk kegiatan bisnis, proper test) yang ditetapkan oleh yang sejalan atau didasarkan Otoritas Jasa Keuangan. pada prinsip Syariah b. Kompetensi, yang paling kurang Huruf c memiliki pengetahuan dan pengalaman Angka 1 di bidang syariah mu’amalah dan Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan “daftar kredit macet” adalah dan/atau keuangan secara umum; dan daftar kredit macet c. Reputasi keuangan, yang paling sebagaimana diatur dalam kurang mencakup: ketentuan yang mengatur 1. tidak termasuk dalam daftar kredit mengenai Sistem Informasi macet; Debitur. 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau Angka 2 menjadi pemegang saham, anggota Cukup jelas. Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Pasal 38 Pasal 38 Cukup jelas (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab

28 BATANG TUBUH

PENJELASAN

memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya. (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain: a. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS; b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya. c. melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanan tugasnya. (3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 39 Pasal 39 Cukup jelas (1) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. (2) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS. (3) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Pasal 40 Pasal 40 (1) Penunjukkan anggota DPS harus Ayat (1) mendapat persetujuan rapat umum Cukup jelas pemegang saham. (2) Penunjukkan sebagaimana dimaksud Ayat (2) pada ayat (1) dilakukan setelah Cukup jelas mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

29 BATANG TUBUH

PENJELASAN

(3) Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif Ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari Persetujuan terhadap calon anggota Otoritas Jasa Keuangan. DPS diberikan berdasarkan pada antara lain: a. penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan BPRS dan ketersediaan waktu; dan b. wawancara terhadap calon anggota DPS. Pasal 41 Pasal 41 (1) Rencana pemberhentian dan/atau Ayat (1) pengunduran diri anggota DPS wajib Cukup jelas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pemberhentian dan/atau pengunduran Ayat (2) diri anggota DPS sebagaimana dimaksud Yang dimaksud dengan pada ayat (1) berlaku efektif setelah “pemberhentian efektif” adalah mendapat penegasan dari Otoritas Jasa tanggal setelah pemberhentian yang Keuangan. bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham, serah terima jabatan, dan/atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Bagian Ketiga Pejabat Eksekutif Pasal 42 Pasal 42 (1) Pengangkatan, penggantian atau Ayat (1) pemberhentian Pejabat Eksekutif BPRS Cukup jelas wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengangkatan, penggantian atau pemberhentian efektif. (2) Apabila menurut penilaian dan penelitian Ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan, Pejabat Eksekutif Yang dimaksud dengan ”informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lain yang menunjukkan tidak tercantum dalam Daftar Kepatutan dan terpenuhinya aspek integritas” antara Kelayakan (Daftar Tidak Lulus), Daftar lain dilakukan melalui wawancara, Kredit Macet atau terdapat informasi lain pengamatan dan pengujian (interview, yang menunjukkan tidak terpenuhinya observation and test) pada saat aspek integritas dan kompetensi, maka pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut pelaksanaan pemeriksaan BPRS, wajib dibatalkan paling lambat 20 (dua informasi track record yang berasal

30 BATANG TUBUH puluh) hari kerja sejak tanggal surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan. BAB VI KEGIATAN USAHA Pasal 43 BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dengan menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian. BAB VII PEMBUKAAN KANTOR BPRS Bagian Pertama Kantor Cabang Pasal 44 (1) Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan. (2) Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten atau Kota Bekasi diperlakukan sebagai satu wilayah provinsi untuk keperluan perizinan pembukaan Kantor Cabang. (3) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling kurang: a. berlokasi dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya; b. telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS; c. didukung dengan teknologi sistem informasi yang memadai; dan d. memiliki rasio Non Performing Financing (NPF) gross paling tinggi 5% (lima sepuluh perseratus) selama 6 (enam) bulan terakhir e. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir f. memiliki peringkat komposit minimal 3 (tiga) selama 2 (dua) periode penilaian terakhir.

PENJELASAN dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau sumber-sumber lainnya


Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Yang

dimaksud

dengan

31 BATANG TUBUH g. Memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas perseratus) selama 6 (enam) bulan terakhir; h. Tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); i. Tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS.

Pasal 45

PENJELASAN “pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS” antara lain pelanggaran atas: 1. larangan rangkap jabatan dan hubungan keluarga atau semenda serta kewajiban minimum jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 2. kewajiban BPRS memiliki paling kurang 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham tertentu; dan/atau 3. kewajiban pemenuhan modal inti minimum. Berlaku setelah adanya ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan modal inti minimum BPRS. Pasal 45 Cukup jelas

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan Kantor Cabang paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan antara lain: a. penelitian atas pemenuhan persyaratan serta kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. penilaian terhadap kesiapan operasional Kantor Cabang; c. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BPRS; dan d. analisis atas kinerja keuangan BPRS. Pasal 46


32 BATANG TUBUH (1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang wajib dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin diterbitkan. (2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang, maka izin pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. Bagian Kedua Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas Pasal 47 Rencana pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas harus dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS. Pasal 48 Pembukaan Kantor Kas hanya dapat dilakukan di wilayah sekitar kantor BPRS yang menjadi induknya.

PENJELASAN


Pasal 48 Yang dimaksud dengan “wilayah sekitar” adalah antara lain dalam wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan tempat kedudukan kantor BPRS yang menjadi induknya.

Pasal 49 Pasal 49 Pelaksanaan pembukaan Kantor Kas wajib Cukup jelas dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan. Pasal 50 pasal 50 cukup jelas (1) Pembukaan Kas Keliling dan Payment Point wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. (2) Laporan pembukaan Kas Keliling dan Payment Point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan.

33 BATANG TUBUH Pasal 51 (1) Kas Keliling dan Payment Point hanya dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kantor induk dari Kas Keliling dan Payment Point. (2) BPRS wajib menyampaikan laporan Kas Keliling dan Payment Point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan. Pasal 52 BPRS wajib menggabungkan Laporan Keuangan Kantor Kas, Kas Keliling dan Payment Point dengan Laporan Keuangan Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang menjadi kantor induknya pada hari yang sama. BAB VIII KEGIATAN LAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU AUTOMATED TELLER MACHINE DAN/ATAU KARTU DEBET Pasal 53 (1) Dalam hal BPRS merencanakan melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet, BPRS wajib mengajukan permohonan izin sebagai penerbit kartu ATM dan/atau kartu debet kepada Bank Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) BPRS mengajukan permohonan persetujuan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut: a. rencana kegiatan layanan dengan

PENJELASAN Pasal 51 Cukup jelas


Pasal 53 Ayat (1) Tata cara permohonan izin sebagai penerbit kartu ATM dan/atau kartu debet mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tentang alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

34 BATANG TUBUH

b.

c. d. e.

menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS; Memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir; tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir; memiliki teknologi informasi yang memadai; dan tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS.

(3) Kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet yang diselenggarakan dengan menggunakan PPE yang dikelola sendiri oleh BPRS hanya dapat dilakukan dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPRS. (4) BPRS wajib melaporkan penggunaan PPE dan setiap penambahan PPE yang dikelola sendiri oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan (5) Kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet dapat dilakukan sampai keluar wilayah provinsi tempat kedudukan kantor induk BPRS melalui kerjasama dengan: a. jaringan bersama ATM; dan/atau b. bank umum. (6) BPRS wajib menyampaikan laporan kegiatan layanan dengan menggunakan

PENJELASAN Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS” antara lain pelanggaran: 1. kewajiban persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi meliputi jumlah, perangkapan, dan hubungan keluarga atau semenda; 2. kewajiban memiliki paling kurang 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham tertentu; dan/atau 3. kewajiban pemenuhan modal inti minimum. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “dikelola sendiri oleh BPRS” meliputi pengelolaan sistem secara keseluruhan termasuk infrastruktur, seperti ATM, ADM, dan EDC oleh BPRS. Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas


35 BATANG TUBUH kartu ATM dan/atau kartu debet sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan. Pasal 54 BPRS dilarang melakukan kegiatan sebagai acquirer. Pasal 55 BPRS wajib menggabungkan Laporan Keuangan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet dengan Laporan Keuangan Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang menjadi kantor induknya pada hari yang sama. BAB IX PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR

PENJELASAN

Pasal 54 Yang dimaksud dengan “kegiatan sebagai acquirer” mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Pasal 55 Cukup jelas

Bagian Kesatu Kantor Pusat dan Kantor Cabang Pasal 56 Pasal 56 (1) Pemindahan alamat kantor pusat dan Ayat (1) Kantor Cabang hanya dapat dilakukan Persetujuan atas permohonan izin dengan izin Otoritas Jasa Keuangan. pemindahan alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang diberikan berdasarkan pertimbangan antara lain: a. alasan pemindahan kantor; b. kesiapan operasional Kantor Pusat dan Kantor Cabang; dan c. hasil analisis atas kinerja pada lokasi kantor lama dan studi kelayakan usaha pada lokasi kantor yang baru. (2) Pemindahan alamat Kantor Pusat dan Ayat (2) Kantor Cabang hanya dapat dilakukan Cukup jelas dalam wilayah Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat BPRS. (3) Pemindahan alamat Kantor Pusat dan Ayat (3) Kantor Cabang harus mempertimbangkan Faktor-faktor yang harus kepentingan nasabah. dipertimbangkan antara lain: a. jarak lokasi kantor lama dengan

36 BATANG TUBUH

PENJELASAN yang baru; b. jumlah nasabah yang dibiayai; dan c. infrastruktur penunjang lokasi kantor yang baru.

(4) BPRS yang melakukan pemindahan alamat Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke zona yang memiliki persyaratan modal disetor pendirian BPRS yang lebih tinggi dari zona Kantor Pusat BPRS semula, harus memenuhi persyaratan modal disetor pendirian BPRS di zona Kantor Pusat BPRS yang baru. Pasal 57 Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. Pasal 58 (1) Pemindahan alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang wajib diumumkan kepada nasabah dan masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor.

telah pada



Pasal 58 Ayat (1) Pengumuman dilakukan dalam surat kabar harian lokal atau dengan menempelkan pengumuman di lokasi kantor yang lama (2) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Ayat (2) Pusat dan Kantor Cabang wajib Cukup jelas. dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemindahan alamat. (3) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua Ayat (3) puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Yang dimaksud dengan “ditinjau izin diberikan, BPRS tidak melaksanakan kembali” adalah izin pemindahan pemindahan alamat kantor, maka izin dibatalkan apabila BPRS tidak dapat pemindahan alamat Kantor Pusat dan menyampaikan alasan yang relevan Kantor Cabang yang telah diberikan akan ditinjau kembali. atas keterlambatan pelaksanaan pemindahan kantor atau diperpanjang apabila penundaan disebabkan oleh hal-hal yang tidak

37 BATANG TUBUH

PENJELASAN dapat dihindari (force majeur) oleh BPRS atau pertimbangan lain yang dapat diterima.

Bagian Kedua Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas Pasal 59 Pasal 59 (1) Pemindahan alamat Kantor Kas dan Ayat (1) Kegiatan Pelayanan Kas hanya dapat Yang dimaksud dengan “wilayah dilakukan di wilayah sekitar kantor BPRS sekitar” adalah antara lain dalam yang menjadi induknya. wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan tempat kedudukan kantor BPRS yang menjadi induknya. (2) Pemindahan alamat Kantor Kas dan Ayat (2) Kegiatan Pelayanan Kas harus Faktor-faktor yang harus mempertimbangkan kepentingan nasabah. dipertimbangkan antara lain: a. jarak lokasi kantor lama dengan yang baru; b. jumlah nasabah yang telah dibiayai; dan c. infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yang baru. Pasal 60 Pasal 60 (1) Pemindahan alamat Kantor Kas wajib Ayat (1) diumumkan kepada nasabah dan Pengumuman dapat dilakukan antara masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) lain dengan menempelkan hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan. pengumuman di lokasi kantor yang lama. (2) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Ayat (2) Kas wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS Cukup jelas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan. Pasal 61 Pasal 61 Cukup jelas (1) Pemindahan alamat Kegiatan Pelayanan Kas wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. (2) Laporan pemindahan alamat Kegiatan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah

38 BATANG TUBUH akhir bulan laporan. BAB X PENUTUPAN KANTOR Bagian Kesatu Kantor Cabang Pasal 62 Penutupan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 63 (1) Pemberian izin penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan Kantor Cabang; dan b. persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang.

PENJELASAN


Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas

(2) Permohonan untuk memperoleh Ayat (2) Cukup jelas persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen pendukung berupa penjelasan mengenai langkahlangkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya (3) Permohonan untuk memperoleh Ayat (3) Penyelesaian kewajiban Kantor persetujuan penutupan sebagaimana Cabang kepada nasabah dan pihak dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan lainnya dapat dilakukan antara lain oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui pengalihan seluruh kewajiban setelah seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada kantor BPRS lainnya dari kepada nasabah dan pihak lainnya BPRS tersebut atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lainnya. diselesaikan dan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah BPRS memperoleh persetujuan prinsip, disertai dengan dokumen pendukung.

39 BATANG TUBUH

PENJELASAN

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana Ayat (4) Cukup jelas dimaksud pada ayat (3) BPRS tidak mengajukan permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Ayat (5) Cukup jelas pemeriksaan kepada BPRS terkait dengan penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang yang akan ditutup. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Ayat (6) Cukup jelas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 64


(1) Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang wajib dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan penutupan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh BPRS dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan penutupan dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penutupan, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bagian Kedua Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas Pasal 65

Pasal 65

40 BATANG TUBUH BPRS wajib menyampakan laporan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan penutupan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan. Pasal 66 Pelaksanaan penutupan Kantor Kas wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penutupan. Pasal 67




(1) Penutupan Kegiatan Pelayanan Kas wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. (2) Laporan penutupan Kegiatan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan. BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN NAMA Bagian Kesatu Perubahan Anggaran Dasar Pasal 68 Pasal 68 BPRS wajib melaporkan setiap perubahan Cukup jelas anggaran dasar BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Bagian Kedua Perubahan Nama Pasal 69 Pasal 69 (1) Perubahan nama BPRS wajib dilakukan Ayat (1) dengan memenuhi ketentuan perundangCukup jelas undangan yang berlaku. (2) BPRS yang telah memperoleh persetujuan Ayat (2) perubahan anggaran dasar terkait Cukup jelas penggunaan nama baru dari instansi berwenang wajib mengajukan permohonan mengenai penetapan penggunaan izin

41 BATANG TUBUH usaha yang dimiliki untuk BPRS dengan nama yang baru. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Direksi BPRS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah perubahan nama mendapat persetujuan dari instansi berwenang. (4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPRS dengan nama baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Pasal 70 Pelaksanaan perubahan nama BPRS wajib diumumkan dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di kantor kecamatan setempat dan kantor BPRS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. BAB XII PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM BPRS Pasal 71 Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin usaha BPRS atas permintaan pemegang saham BPRS. Pasal 72 Pemegang saham BPRS dapat mengajukan permintaan pencabutan izin usaha BPRS sepanjang BPRS dimaksud tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPRS dalam status pengawasan khusus. Pasal 73 Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha BPRS atas permintaan pemegang saham BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 apabila BPRS telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah dan kreditur lainnya. Pasal 74

PENJELASAN


Ayat (4) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diberikan dalam bentuk keputusan.





Pasal 74

42 BATANG TUBUH

PENJELASAN

Pencabutan izin usaha atas permintaan Cukup jelas pemegang saham BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha; b. keputusan pencabutan izin usaha. Bagian pertama Persetujuan Persiapan Pencabutan Izin Usaha Pasal 75 Direksi BPRS mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan: a. risalah RUPS mengenai rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPRS; b. alasan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPRS; c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPRS kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak-pihak lainnya; d. laporan keuangan terakhir; dan e. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara. Pasal 76 Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan dalam permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang diajukan oleh Direksi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75. Pasal 77 (1) Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPRS dan mewajibkan BPRS untuk: a. menghentikan seluruh kegiatan usaha

Pasal 75 Huruf a Risalah RUPS paling sedikit memuat keputusan yang menyetujui pembubaran badan hukum dan perintah kepada Direksi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban BPRS. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas


Pasal 77 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Termasuk dalam penyelesaian seluruh kewajiban BPRS antara lain penyelesaian

43 BATANG TUBUH BPRS; b. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum BPRS dan rencana penyelesaian kewajiban BPRS dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPRS; c. menyelesaikan seluruh kewajiban BPRS dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPRS; dan d. menunjuk kantor akuntan publik untuk menyusun neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban BPRS.

PENJELASAN kewajiban kepada nasabah kreditur, pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhutang, dan biaya - biaya lain yang relevan Huruf d Cukup jelas

(2) Dalam hal BPRS tidak dapat Ayat (2) Cukup jelas menyelesaikan seluruh kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BPRS harus melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Bagian kedua Keputusan Pencabutan Izin Usaha Pasal 78 Direksi BPRS mengajukan permohonan pencabutan izin usaha BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah seluruh kewajiban BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c diselesaikan, disertai dengan laporan yang paling sedikit memuat: a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPRS; b. pelaksanaan pengumuman; c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban BPRS; d. neraca akhir BPRS; dan e. surat pernyataan dari pemegang saham

Pasal 78 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Termasuk “neraca akhir BPRS” adalah laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban BPRS. Huruf e “Surat pernyataan dari pemegang saham BPRS” yang menyatakan

44 BATANG TUBUH

PENJELASAN

BPRS.

bahwa seluruh kewajiban BPRS telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dikemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham. Pasal 79 Pasal 79 Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian Cukup jelas terhadap permohonan pencabutan izin usaha yang diajukan oleh Direksi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78. Pasal 80 Pasal 80 Cukup jelas (1) Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha BPRS dan memerintahkan BPRS untuk melakukan pembubaran badan hukum dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila dikemudian hari muncul kewajiban yang belum diselesaikan, pemegang saham BPRS bertanggung jawab atas segala kewajiban BPRS. Pasal 81 Status badan hukum BPRS berakhir atau bubar sejak tanggal pengumuman berakhirnya atau bubarnya badan hukum BPRS dalam Berita Negara Republik Indonesia. BAB XIII

pasal 81 Pembubaran badan hukum BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KANTOR BPRS TIDAK BEROPERASI PADA HARI KERJA Pasal 82 Pasal 82 (1) BPRS dapat melakukan penutupan Ayat (1) sementara kantor BPRS di luar hari libur Yang dimaksud dengan “penutupan resmi dengan alasan tertentu. sementara” adalah penghentian sementara kegiatan pelayanan di kantor BPRS. (2) Penutupan kantor sementara sebagaimana Ayat (2)

45 BATANG TUBUH

PENJELASAN

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling Cukup jelas banyak 5 (lima) hari kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim. (3) BPRS menyampaikan laporan rencana Ayat (3) penutupan sementara kantor BPRS di luar Cukup jelas hari libur resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan sementara. (4) BPRS wajib mengumumkan tanggal Ayat (4) penutupan kantor sementara kepada Yang dimaksud dengan “surat kabar masyarakat dalam surat kabar harian harian lokal” adalah surat kabar lokal atau pada papan pengumuman di yang mempunyai peredaran di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan wilayah kedudukan BPRS. Papan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman diletakkan pada tanggal penutupan. tempat yang mudah dilihat dan dibaca. (5) BPRS wajib menyampaikan bukti Ayat (5) pengumuman penutupan kantor Bukti pengumuman berupa sementara kepada Otoritas Jasa Keuangan guntingan surat kabar yang memuat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman atau fotokopi pengumuman sebagaimana dimaksud pengumuman yang ditempel di pada ayat (4). kantor BPRS. (6) BPRS wajib menyampaikan laporan Ayat (6) pembukaan kembali kantor paling lama 5 Cukup jelas (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan. BAB XIV KANTOR BPRS BEROPERASI DI LUAR HARI KERJA OPERASIONAL Pasal 83 Pasal 83 Cukup jelas (1) BPRS dapat melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional dan pada hari libur nasional. (2) Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk seluruh dan/atau sebagian kantor BPRS. (3) BPRS wajib menyampaikan laporan rencana BPRS untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional dan pada hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan operasional.

46 BATANG TUBUH

PENJELASAN

BAB XV PENCANTUMAN STATUS DAN LOGO PADA KANTOR BPRS Pasal 84 Pasal 84 (1) BPRS wajib mencantumkan secara jelas Ayat (1) nama dan jenis status kantor pada Kantor BPRS yang dimaksud masing-masing kantornya. meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas. Pencantuman nama dan jenis kantor BPRS dapat dilakukan antara lain melalui papan nama dan/atau pada dinding atau kaca depan kantor BPRS agar mudah terlihat oleh nasabah. Contoh: 1. Penulisan Kantor Cabang PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ PT BPR SYARIAH/ BPR SYARIAH/ PT BPRS/BPRS/ “XXX” Kantor Cabang “YYY”. 2. Penulisan Kantor Kas PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ PT BPR SYARIAH/ BPR SYARIAH/ PT BPRS/BPRS/ “XXX” Kantor Kas “YYY”. (2) BPRS wajib mencantumkan logo iB pada Ayat (2) formulir, warkat, produk dan kantor serta Cukup jelas Kegiatan Pelayanan Kas BPRS. BAB XVI SANKSI Pasal 85 Pasal 85 Cukup jelas (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (2) ayat (5) ayat (6) dan ayat (7), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 ayat (5) ayat (6) dan ayat (7), Pasal 33, Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43, Pasal 44

47 BATANG TUBUH ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52, pasal 53 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62, Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, Pasal 67 ayat (1), Pasal 69, Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 84 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22, Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 42 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60, Pasal 61 ayat (2), Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66, Pasal 67 ayat (2), Pasal 68, Pasal 70, Pasal 82 ayat (3) ayat (5) dan ayat (6), dan Pasal 83 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undangundang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa: a. teguran tertulis dan denda uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja kelambatan untuk setiap laporan dan/atau pengumuman atau paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan dan/atau pengumuman; b. teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila BPRS tidak menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan pengumuman. (3) BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila BPRS belum menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan pengumuman setelah 20 (dua dua puluh) hari kerja sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau melaksanakan pengumuman. (4) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan denda uang karena tidak menyampaikan

PENJELASAN

48 BATANG TUBUH laporan dan/atau melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak menghapus kewajiban BPRS untuk menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan pengumuman. (5) Setiap pihak yang tidak mentaati ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 11 ayat (2), dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 86 Pasal 86 BPRS yang melanggar ketentuan kewajiban Cukup jelas memiliki 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham sekurangkurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan BPRS satu predikat; c. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham; d. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS; dan/atau e. larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan Pedagang Valuta Asing (PVA) BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 87 Pasal 87 Cukup jelas (1) Persetujuan prinsip pendirian BPRS yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku. (2) Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan izin usaha pendirian BPRS yang disertai dokumen yang lengkap dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan Pembiayaan

PENJELASAN

49 BATANG TUBUH Rakyat Syariah sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. (3) Permohonan persetujuan prinsip untuk pendirian BPRS yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun belum memperoleh persetujuan atau penolakan, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Permohonan pembukaan Kantor Kas dan permohonan Kegiatan Pelayanan Kas dengan menggunakan PPE antara lain berupa ATM, ADM, dan EDC, pemindahan alamat kantor dan lokasi perangkat ATM dan/atau ADM, perubahan nama serta penutupan kantor yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun belum mendapat persetujuan atau penolakan, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 88 BPRS yang belum memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemillikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, harus menyesuaikan kepemilikan saham berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020. Pasal 89 Anggota Direksi yang masih tidak independen terhadap PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7), pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, harus melakukan penyesuaian paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020. Pasal 90

PENJELASAN



Pasal 90

50 BATANG TUBUH Dalam hal anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi merangkap jabatan dan/atau memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, BPRS harus menyesuaikan komposisi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018. Pasal 91 BPRS yang memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, harus menyesuaikan jumlah anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017. Pasal 92 Anggota Dewan Komisaris yang belum memiliki sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, harus memiliki sertifikat kelulusan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 93 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 94 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5027 DPbS), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.






51 BATANG TUBUH Pasal 95 Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5027 DPbS) tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 96 Ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan tidak berlaku. Pasal 97 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

PENJELASAN Pasal 95 Cukup jelas



MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta Pada tanggal : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN ... NOMOR ... REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

52

2015 TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Recommend Documents