Yth. Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di tempat. RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR ……/SEOJK.03/2016 TENTANG RENCANA BISNIS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ……/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor .............), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: I.
KETENTUAN UMUM 1. Dalam rangka mencapai tujuan usaha yang berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS, perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS, prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat, dan prinsip syariah. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegaiatan usaha untuk mencapai visi dan misi BPRS.
2. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPRS dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan. 3. Rencana Bisnis yang disusun oleh BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 2 mencakup rencana dalam jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis pengembangan jangka panjang. Rencana dalam jangka pendek adalah rencana kegiatan usaha BPRS dalam periode 1 (satu) tahun. Rencana dalam jangka menengah adalah rencana kegiatan usaha BPRS dalam periode 3 (tiga) tahun. Strategi pengembangan jangka panjang adalah rencana kegiatan usaha BPR dalam periode 5 (lima) tahun, dengan cakupan antara lain berupa arah kebijakan pengembangan dan penguatan permodalan bagi BPRS. 4. Dengan mempertimbangkan perbedaan kapasitas permodalan yang mempengaruhi kompleksitas kegiatan usaha BPRS, jangka waktu proyeksi dan perencanaan beberapa cakupan Rencana Bisnis BPRS dibedakan berdasarkan modal inti yaitu: a. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan b. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pembedaan tersebut ditujukan agar setiap BPRS dapat berkembang dan berkontribusi optimal menurut kelompok permodalannya. 5. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi BPRS mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu. 6. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Dewan Komisaris BPRS mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan
periode tertentu. II.
RENCANA BISNIS BPRS 1. Rencana Bisnis BPRS paling sedikit meliputi: a. ringkasan eksekutif; b. strategi bisnis dan kebijakan; c. proyeksi laporan keuangan; d. target rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya; e. rencana penghimpunan dana; f.
rencana penyaluran dana;
g. rencana permodalan; h. rencana
pengembangan
organisasi,
teknologi
informasi,
dan
sumber daya manusia (SDM); i.
rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
j.
rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
k. informasi lainnya. Cakupan Rencana Bisnis yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan bersifat
minimum
sehingga
BPRS
dapat
memperluas
cakupan
tersebut sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan halhal sebagaimana ditetapkan pada huruf a sampai dengan huruf k di atas. 2. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a paling sedikit meliputi: a. Rencana dan langkah-langkah strategis Bagian ini memuat rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPRS dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan strategi pengembangan jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategi jangka panjang hanya disampaikan apabila terdapat perubahan.
b. Indikator keuangan utama Bagian ini memuat indikator keuangan utama yang memuat kinerja BPRS dan proyeksi dari faktor permodalan, rentabilitas, kualitas aset, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPRS, sebagai berikut: 1) BPRS
yang
memiliki
Rp50.000.000.000,00
(lima
modal
inti
kurang
dari
puluh
miliar
rupiah)
harus
menyampaikan kinerja BPRS posisi akhir bulan September pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi jangka pendek dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPRS. Contoh tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis BPRS tahun 2017 untuk BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai berikut: Indikator Rasio KPMM Rasio Proyeksi Kecukupan Modal Rasio Modal Inti terhadap ATMR Rasio Kualitas Aktiva Produktif (EAQ) Rasio NPF-Gross Rasio NPF-Net Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Rasio Aset yang menghasilkan pendapatan (IGA) Rasio Net Margin Operasional Utama (NSOM) Rasio Return On Assets (ROA) Cash Ratio Rasio Shortterm Mismatch (STM) Financing to Deposit Ratio (FDR) Rasio Pembiayaan UMKM terhadap Total Pembiayaan
Aktual Sep 2016
Des 2016
Proyeksi Tahun 2017 Jun Des
2) BPRS
yang
memiliki
Rp50.000.000.000,00
(lima
modal
inti
puluh
paling
miliar
sedikit
rupiah)
wajib
menyampaikan kinerja BPRS posisi akhir bulan September pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi jangka menengah dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPRS. Contoh tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis BPRS tahun 2017 untuk BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai berikut: Aktual Sep 2016
Indikator
Des 2016
Proyeksi Tahun 2017 Des 2018 Jun Des
Des 2019
Rasio KPMM Rasio Proyeksi Kecukupan Modal Rasio Modal Inti terhadap ATMR Rasio Kualitas Aktiva Produktif (EAQ) Rasio NPF-Gross Rasio NPF-Net Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Rasio Aset yang menghasilkan pendapatan (IGA) Rasio Net Margin Operasional Utama (NSOM) Rasio Return On Assets (ROA) Cash Ratio Rasio Shortterm Mismatch (STM) Financing to Deposit Ratio (FDR) Rasio Pembiayaan UMKM terhadap Total Pembiayaan
c. Target jangka pendek dan jangka menengah Bagian ini memuat terget jangka pendek dan target jangka panjang yang ditetapkan oleh BPRS. Target jangka pendek adalah target kegiatan usaha BPRS selama 1 (satu) tahun ke depan, antara lain mencakup penurunan tingkat Non Performing Financing (NPF), peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi. Target jangka menengah bagi BPRS adalah target kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun ke depan antara lain mencakup upaya penguatan
permodalan
serta
penerapan
tata
kelola
dan
manajemen risiko BPRS yang mengacu pada ketentuan mengenai tata kelola dan manajemen risiko bagi BPRS. Dalam hal belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai penerapan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, target penerapan tata kelola dan manajemen risiko mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS. 3. Strategi bisnis dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b paling sedikit meliputi: a. Visi dan misi BPRS Visi dan Misi BPRS disusun dan disampaikan oleh BPRS setiap periode 5 tahun sekali sepanjang tidak terdapat perubahan. b. Arah kebijakan BPRS Bagian ini memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan BPRS dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan rencana strategi pengembangan jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun mencakup informasi umum kebijakan BPRS yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha BPRS di waktu yang akan datang. c. Kebijakan tata kelola dan manajemen risiko Bagian ini memberikan penjelasan mengenai kebijakan tata kelola dan manajemen risiko BPRS meliputi informasi mengenai langkahlangkah dalam menerapkan manajemen risiko dan kebijakan dalam melaksanakan tata kelola, termasuk kebijakan remunerasi yang mencakup pemberian gaji, bonus dan fasilitas lain. Dalam hal belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai penerapan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, kebijakan penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPRS
mengacu
kesehatan BPRS.
pada
ketentuan
mengenai
penilaian
tingkat
d. Analisis
posisi
BPRS
dalam
kelompok
usaha
yang
sama
berdasarkan aset dan/atau lokasi Bagian ini memuat analisis posisi BPRS dalam kelompok usaha yang
sama
berdasarkan
aset
dan/atau
lokasi
termasuk
permasalahan dan hambatan BPRS dalam menghadapi persaingan dengan BPRS lain dalam kelompok usaha yang sama. e. Realisasi pemberian pembiayaan kepada debitur menurut jenis usaha yang mencakup usaha mikro, kecil dan menengah Realisasi pemberian pembiayaan dalam bagian ini dikelompokkan menurut jenis usaha mikro, kecil dan menengah dimana kriteria jenis usaha mikro, kecil dan menengah mengacu pada Undangundang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. f. Strategi pengembangan bisnis Bagian ini memuat strategi pengembangan bisnis yang antara lain berupa
informasi
langkah-langkah
strategis
untuk
mencapai
tujuan usaha BPRS yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi, teknologi informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal. 3. Proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c paling sedikit meliputi proyeksi laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi: a. Untuk BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), meliputi proyeksi keuangan untuk posisi aktual pada akhir bulan September pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPRS, proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPRS, dan proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran. b. Untuk
BPRS
dengan
modal
inti
paling
sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), meliputi proyeksi keuangan untuk posisi aktual pada akhir bulan September pada
tahun penyusunan Rencana Bisnis BPRS, proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPRS, proyeksi 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dan proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan. 4. Target
rasio-rasio
dan
pos-pos
tertentu
lainnya
sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf d paling sedikit meliputi: a. target rasio keuangan pokok yang meliputi informasi penilaian atas kondisi permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas; dan b. rasio-rasio tertentu lainnya yang meliputi proyeksi beberapa rasio terkait pembiayaan kepada debitur UMKM dan rasio dana pendidikan, dengan jangka waktu sebagai berikut: a. untuk BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah), meliputi target rasio keuangan pokok dan target pos-pos tertentu lainnya untuk posisi aktual pada akhir bulan September pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPRS, target akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPRS dan target 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan b. untuk
BPRS
dengan
modal
inti
paling
sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), meliputi target rasio keuangan pokok dan target pos-pos tertentu lainnya untuk posisi aktual pada akhir bulan September pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPRS, target akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPRS, target 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dan proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan. 5. Rencana penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit meliputi: a. rencana penghimpunan dana pihak ketiga meliputi rencana
penghimpunan tabungan dan deposito serta informasi mengenai penabung inti dan deposan inti; dan b. rencana pendanaan lainnya mencakup antara lain pinjaman dari bank lain dan/atau pinjaman lainnya termasuk linkage program, yang mencerminkan posisi aktual pada akhir bulan September pada tahun
penyusunan
Rencana
Bisnis
BPRS,
target
akhir
bulan
Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPRS dan target 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BPRS untuk merealisasikan rencana tersebut. Informasi mengenai deposan inti merupakan informasi mengenai 25 (dua puluh lima) data deposan terbesar, sedangkan informasi mengenai penabung inti merupakan informasi mengenai 25 (dua puluh lima) data penabung terbesar. Dalam hal pada Laporan Bulanan BPRS hanya terdapat data berdasarkan nomor rekening deposan dan data berdasarkan nomor rekening penabung, BPRS dapat menggunakan data 25 (dua puluh lima) rekening deposito terbesar dan data 25 (dua puluh lima) rekening tabungan terbesar untuk menyajikan informasi mengenai deposan inti dan penabung inti. 6. Rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f paling sedikit meliputi: a. Rencana penyediaan dana kepada pihak terkait Pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS. b. Rencana penempatan dana pada bank lain Rencana penempatan pada bank lain dalam bentuk: 1) giro dan/atau tabungan pada bank umum konvensional;
2) giro, tabungan, deposito, dan/atau sertifikat deposito syariah pada bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah; dan/atau 3) tabungan dan/atau deposito pada BPRS lain. c.
Rencana penyaluran pembiayaan kepada debitur inti Debitur inti adalah debitur individual atau debitur grup yang masuk dalam kategori 25 (dua puluh lima) debitur terbesar pada BPRS di luar pihak terkait. Dalam hal pada Laporan Bulanan BPRS hanya terdapat data debitur berdasarkan nomor rekening, BPRS dapat menggunakan data 25 (dua puluh lima) rekening pembiayaan terbesar untuk menyajikan informasi mengenai debitur inti.
d. Rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam pemberian pembiayaan. Rencana penyaluran pembiayaan disajikan berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam pemberian pembiayaan BPRS. Sektor eknomi tersebut adalah 5 (lima) sektor ekonomi dengan persentase pemberian pembiayaan terbesar dari total portofolio penyaluran pembiayaan BPRS. Rincian sektor ekonomi adalah sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPRS. e.
Rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan. Rencana penyaluran pembiayaan disajikan berdasarkan jenis penggunaan
yaitu
sebagaimana
modal
diatur
dalam
kerja,
investasi,
Pedoman
dan
konsumsi
Penyusunan
Laporan
Bulanan BPRS. f.
Rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis akad Rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan akad yaitu piutang (murabahah,
salam,
istishna,
dan
qardh),
pembiayaan
(mudharabah dan musyarakah), dan sewa-menyewa (ijarah, IMBT, dan multijasa).
g.
Rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis usaha debitur yang mencakup usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
Rencana penyaluran dana pada huruf a sampai dengan huruf g meliputi posisi aktual pada akhir bulan September pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPRS, rencana akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPRS dan rencana 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BPRS untuk merealisasikan rencana tersebut. 7.
Rencana Permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g paling sedikit meliputi : a. Proyeksi pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan rasio modal inti minimum Proyeksi KPMM paling sedikit meliputi proyeksi modal, proyeksi Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan proyeksi rasio KPMM yang dijelaskan untuk posisi aktual pada akhir bulan September pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPRS, proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPRS, proyeksi
1
(satu)
tahun
ke
depan
yang
disajikan
secara
semesteran, dan proyeksi tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan. Proyeksi pemenuhan rasio KPMM dan rasio modal inti minimum mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.
b. Rencana Pemenuhan Modal Inti Minimum Rencana pemenuhan modal inti minimum ditujukan bagi BPRS yang
belum
minimum
memenuhi
sebagaimana
kewajiban diatur
pemenuhan
dalam
modal
ketentuan
inti
mengenai
kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS. Rencana pemenuhan modal inti minimum tersebut disajikan untuk posisi aktual pada akhir bulan September pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPRS, proyeksi target akhir bulan Desember proyeksi
pada 1
tahun
(satu)
penyusunan
tahun
ke
depan
Rencana yang
Bisnis
BPRS,
disajikan
secara
semesteran, serta proyeksi tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang disajikan secara tahunan. c.
Rencana perubahan modal Rencana perubahan modal merupakan proyeksi perubahan modal selama 3 (tiga) tahun mendatang baik terkait struktur permodalan maupun jumlah modal. Termasuk dalam rencana perubahan modal adalah rencana penambahan
modal
dari
pemegang
saham
lama
(existing
shareholders), dan rencana penambahan modal lainnya. Rencana tersebut
dijelaskan
untuk
posisi
aktual
September pada tahun penyusunan
pada
akhir
bulan
Rencana Bisnis BPRS,
proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPRS, proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dan proyeksi tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan. 8.
Rencana Pengembangan Organisasi, Teknologi Informasi, dan SDM sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h memuat informasi mengenai struktur organisasi dan jumlah SDM terkini, rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan SDM yang sedang berlangsung maupun rencana paling kurang selama 1 (satu) tahun
ke depan yang antara lain memuat: a. Rencana pengembangan organisasi Rencana pengembangan organisasi antara lain mencakup rencana pembentukan atau perubahan satuan kerja dan/atau komite yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPRS dengan mengacu pada ketentuan mengenai penerapan tata kelola dan manajemen risiko bagi BPRS. b. Rencana pengembangan teknologi informasi Rencana pengembangan teknologi informasi antara lain mencakup rencana pengembangan teknologi informasi yang mendukung sistem informasi manajemen dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lainnya. c. Rencana pengembangan sumber daya manusia Rencana pengembangan SDM antara lain mencakup pemenuhan SDM pada BPRS, rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM termasuk rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. d. Rencana pemanfaatan tenaga alih daya (outsourcing) Alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja. Rencana penggunaan tenaga kerja alih daya antara lain mencakup rencana penggunaan tenaga kerja di luar tenaga kerja tetap yang meliputi jumlah maupun bidang kerja penugasan,
rencana
penggunaan tenaga kerja diluar penggunaan tenaga kerja tetap termasuk jumlah dan bidang kerja penugasan. 9.
Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i untuk periode 1 (satu) tahun ke depan paling sedikit meliputi: a. jenis;
b. rencana waktu penerbitan atau pelaksanaan; c. tujuan atau manfaat bagi BPRS; d. tujuan atau manfaat bagi nasabah; e. keterkaitan produk dan/atau aktivitas baru dengan strategi BPRS; f.
deskripsi umum; risiko yang mungkin timbul; dan
g. rencana mitigasi risiko. Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis BPRS adalah produk dan/atau
aktivitas
baru
yang
tidak
pernah
diterbitkan
atau
dilaksanakan sebelumnya oleh BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai produk dan aktivitas baru bagi BPRS. 10. Rencana
pengembangan
dan/atau
perubahan
jaringan
kantor
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j untuk periode 1 (satu) tahun ke depan paling sedikit meliputi: a. rencana pemindahan alamat kantor pusat; b. rencana pembukaan, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor cabang dan/atau kantor kas; c. rencana kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling, payment point, dan perangkat perbankan elektronis; d. rencana
pemindahan
payment
point
dan
lokasi
perangkat
Automatic Teller Machine dan/atau Automated Deposit Machine. Pengertian kantor cabang, kantor kas, dan kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling, payment point, dan perangkat perbankan elektronis mengacu pada ketentuan mengenai BPRS. 11. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k paling sedikit memuat rencana-rencana lain yang perlu diuraikan (apabila ada), namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf j, antara lain langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah (termasuk
dengan cara AYDA dan/atau hapus buku), penyelesaian AYDA dan hapus buku, serta laporan BPRS sebagai Penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Pengertian agunan yang diambil alih (AYDA) mengacu kepada pengertian AYDA yang diatur ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva BPRS. III.
LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS 1. BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi Rencana Bisnis secara semesteran, yaitu untuk posisi akhir Juni dan akhir Desember. 2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir. 3. Dalam hal batas akhir penyampaian laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 2 jatuh pada hari libur, maka laporan realisasi Rencana Bisnis wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. 4. Laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit meliputi: a. Penjelasan mengenai Realisasi Rencana Bisnis yang paling sedikit
meliputi: 1) penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus
dan
prioritas
pencapaian
Rencana
Bisnis
serta
perbandingan antara rencana dengan realisasinya; 2) penjelasan mengenai perbedaan atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi; dan 3) tindak
lanjut
atau
upaya
yang
akan
dilakukan
untuk
memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis. Penjelasan mengenai Realisasi Rencana Bisnis tersebut mencakup realisasi terhadap strategi bisnis dan kebijakan, proyeksi laporan
keuangan, rencana penghimpunan dana, rencana penyaluran dana, dan rencana permodalan. b. Laporan realisasi mengenai rasio keuangan pokok dan pos-pos
tertentu lainnya; c. informasi lainnya, berisi penjelasan mengenai realisasi hal-hal
selain yang dijelaskan pada huruf a dan huruf b, antara lain meliputi laporan realisasi terhadap pengembangan organisasi, teknologi informasi, dan SDM, pelaksanaan kegiatan usaha baru, pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor. IV.
LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS 1. BPRS wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran, yaitu untuk posisi akhir Juni dan akhir Desember. 2. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir. 3. Dalam hal batas akhir penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 2 jatuh pada hari libur, maka Laporan Pengawasan Rencana Bisnis wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. 4. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit meliputi: a. pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis; b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPRS secara umum, khususnya terkait dengan faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas,
dan
likuiditas
sesuai
dengan
penilaian
tingkat
kesehatan BPRS; c. penerapan tata kelola dan manajemen risiko; d. upaya memperbaiki kinerja BPRS, dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas terjadi penurunan
kinerja. Penilaian Dewan Komisaris pada huruf a sampai dengan huruf d dapat dilengkapi pula dengan penilaian atas faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS. Dalam kaitan dengan tugas Dewan Komisaris ini, BPRS harus memiliki mekanisme internal dalam rangka penyusunan laporan tersebut di atas. V.
BENTUK DAN SUSUNAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS 1. Bentuk dan susunan Rencana Bisnis: a. untuk BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mengacu pada Lampiran I; dan b. untuk
BPRS
dengan
modal
inti
paling
sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mengacu pada Lampiran II. 2. Bentuk dan susunan Laporan Realisasi Rencana Bisnis mengacu pada Lampiran III. 3. Bentuk dan susunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis mengacu pada Lampiran IV. 4. Lampiran I sampai dengan Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 5. Dalam hal terdapat informasi lain yang perlu disampaikan oleh BPRS dalam Rencana Bisnis namun tidak diatur formatnya dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka format penyampaian informasi tersebut diserahkan kepada BPRS.
VI.
TATA
CARA
PENYAMPAIAN
RENCANA
BISNIS,
PENYESUAIAN
RENCANA BISNIS DAN/ATAU LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS 1. Penyampaian, penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, serta Laporan Realisasi Rencana Bisnis disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring (online). 2. Dalam hal sistem secara daring (online) belum tersedia maka penyampaian, penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, serta Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan secara luring (offline). 3. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan oleh Dewan Komisaris BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring (offline). 4. Alamat penyampaian untuk angka 2 dan angka 3 ditujukan kepada: a. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan; atau b.
Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
VII.
PERHITUNGAN
JANGKA
WAKTU
PENYAMPAIAN
LAPORAN
DAN
SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR 1. BPRS
dinyatakan
terlambat
menyampaikan
Rencana
Bisnis,
penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis apabila :
a. BPRS menyampaikan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan/atau
b. BPRS menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
2. BPRS dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan, BPRS belum
menyampaikan laporan
dimaksud. 3. BPRS yang terlambat menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan
Rencana
Bisnis,
masing-masing
dikenakan
sanksi
kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan sebagaimana diatur dalam POJK No. …/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS. 4. BPRS
yang
dinyatakan
tidak
menyampaikan
Rencana
Bisnis,
penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau
Laporan
Pengawasan Rencana Bisnis,
masing-masing
dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing laporan sebagaimana diatur dalam POJK No. …/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS.. 5. Contoh laporan
perhitungan
jangka
dan
kewajiban
sanksi
waktu
keterlambatan
membayar
untuk
penyampaian penyampaian
Rencana Bisnis tahun 2019, sebagai berikut: a. Hari Sabtu dan Minggu pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019 jatuh pada tanggal 1 dan 2, 8 dan 9, 15 dan 16, 22 dan 23, 29 dan 30 Desember 2018, serta 5 dan 6, 12 dan 13, 19 dan 20, 26 dan 27 Januari 2019. Hari libur nasional diasumsikan jatuh pada tanggal 25 Desember 2018 dan 1 Januari 2019. b. Apabila Rencana Bisnis tahun 2019 disampaikan oleh BPRS pada tanggal 13 Desember 2018, maka BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan Rencana Bisnis selama 9 hari kerja, yaitu sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 13 Desember 2018 mengingat terdapat 4 hari libur (tanggal 1, 2, 8, dan 9 Desember 2018). Dalam hal ini BPRS akan dikenakan sanksi kewajiban
membayar sebesar 9 x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). c. Apabila Rencana Bisnis tahun 2019 disampaikan oleh BPRS pada tanggal
24
Januari
2019,
maka
BPRS
dinyatakan
tidak
menyampaikan karena BPRS menyampaikan laporan Rencana Bisnis melewati 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian (akhir November 2018). Dalam hal ini BPRS akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 6. Contoh
perhitungan
jangka
waktu
keterlambatan
dan
sanksi
kewajiban membayar atas penyampaian laporan Rencana Bisnis pada butir 5.b diatas dapat digunakan sebagai acuan dalam menghitung jangka waktu keterlambatan dan sanksi kewajiban membayar atas penyampaian
penyesuaian
Rencana
Bisnis,
Laporan
Realisasi
Rencana Bisnis dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. VIII.
PENUTUP Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN,
NELSON TAMPUBOLON
