BAB II LANDASAN TEORITIS. (2000:59.1) mengemukakan pengertian Bank Syariah sebagai berikut :

BAB II LANDASAN TEORITIS A. Bank Syariah 1. Pengertian Bank Syariah Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 59 (2000:59.1) mengemukakan pengertian Bank Syariah sebagai berikut : Bank Syariah adalah bank yang berasaskan, antara lain pada asas kemitraan, keadilan, tranparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berasaskan prinsip syariah. Pengertian Bank Syariah menurut Dahlan (2004:182) adalah Bank Syariah merupakan suatu bentuk perbankan yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Sudarsono (2004:27) Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Tujuan Bank Syariah Menurut Zainul (2000:17) Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah

7

http://digilib.mercubuana.ac.id/

8

dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lainnya yang terkait dengan prinsip utama berupa : a. Menghindari riba dalam berbagai bentuk transaksi. b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah. c. Menyuburkan zakat.

3. Perbedaan Bank Syariah Menurut Muhammad (2001:34) perbedaan di antara keduanya dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut : Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah Bank Konvensional a. Investasi yang halal dan haram

Bank Syariah a. Melakukan investasi yang halal saja b. Berdasarkan prinsip bagi hasil,

b. Memakai perangkat bunga

sewa, jual beli c. Hubungan dengan nasabah dalam

c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitor-kreditor d. Tidak ada dewan sejenis

bentuk kemitraan d. Penghimpunan dan penyaluran dana harus

dengan

fatwa

Dewan

Pengawas Syariah Sumber : Muhammad Syafii Antonio (2001), Bank Syariah dari Teori ke Praktik


9

B. Pembiayaan Mudharabah 1. Pengertian Pembiayaan Pengertian pembiayaan menurut Muhammad (2000:17), Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank dari masyarakat yang surplus dana. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Dahlan (2002:183) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Pengertian Mudharabah Pengertian mudharabah menurut Muhammad (2001:95) adalah Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola.

Mudharabah menurut Slamet (2005:122) adalah mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara sahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di


10

muka, jika mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian diantara para pemilik dana dengan pengelola dana untuk suatu usaha tertentu, yang mana resiko ditanggung oleh pemilik dana dan selama pengelola dana tidak melakukan kecurangan atau kelalaian. Sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Hasil keuntungan pembiayaan mudharabah diakui pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Sedangkan kerugian yang terjadi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan mudharabah.

3. Jenis-jenis Musyarakah Menurut Sunarto (2007:57) jenis mudharabah terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut : a. Mudharabah Muthlaqah (investasi tidak terikat) adalah dimana pemilik usaha (mudharib) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh pemilik modal. b. Mudharabah Muqayadah (investasi terikat) adalah dimana pemilik usaha (mudharib) dibatasi haknya oleh pemilik modal (shahibul maal), antara lain dalam hal jenis usaha, waktu, dan lokasi usaha.


11

4. Rukun Musyarakah Rukun mudharabah menurut Wiroso (2005:35) ada empat, yaitu : a. Shahibul maal (pemilik dana), b. Mudharib (pengelola dana), c. Objek mudharabah, berupa : modal dan kerja, d. Ijab Kabul / Serah Terima

5. Manfaat dan Resiko Musyarakah a. Manfaat Mudharabah Manfaat dari mudharabah menurut Muhammad (2001:97) sebagai berikut: 1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. 2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. 3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan dengan suatu


12

jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekaligus merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Resiko Mudharabah Resiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, diantaranya : a. Side Streaming : nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak b. Lalai dan kesalahan disengaja c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

6. Sebab berakhirnya Musyarakah Akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut (Sabbiq : 2008:118) a. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati. e. Modal sudah tidak ada.


13

7. Pembiayaan Musyarakah hilang Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha, karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak mudharib maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila sebagian Bank Mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

8. Karakteristik Musyarakah Menurut PSAK No. 105 1. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. 2. Mudharabah terdiri dari mudharbah mutlaqah, mudharabah muqayadah dan mudharabah musyatarakah. Jika entitas sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syikah temporer. 3. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengeola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 4. Pengembalian dana mudharabah harus dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.


14

5. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Gambar 2.1 Skema mudharabah Keterangan : (1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah (2) Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana (3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi (4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah (5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana


15

C. Pengertian dan Jenis-jenis Musyarakah 1. Pengertian Musyarakarah : Menurut PSAK 106 musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. 2. Jenis -jenis Musyarakah : 1) Syirkah mufawadah yaitu kerja sama atau pencampuran dana antara dana pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama. 2) Syirkah Al-‘InanI yaitu kerjasama atau pencampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama. 3) Syirkah wujuh yaitu kerja sama atau pencampuran antar pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kreadibilitas atau pun kepercayaan. Syirkah

wujuh

dinamakan

demikian

karena

syirkah

ini

hanya

menggandalkan wujuh (wibawah dan nama baik) para anggota, pembagian untung rugi dilakukan secara negosiasi diantara para angota. 3. Pengakuran dan Pengukuran Pembiayaan Musyarakah PSAK 106 menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah sebagai berikut : Untuk pertanggungjawaban pengelolaan musyarakah dan sebagai penentuan dasar pembagian mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.


16

a. Akuntansi Mitra Aktif 1) Pada saat akad a) Investasi musyarakah diakui pada saat menyisihkan kas atau asset non kas untuk usaha musyarakah. b) Pengukuran investasi musyarakah : i) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang disisihkan. ii) Dalam bentuk asset non kas dinilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku asset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian asset musyarakah dalam ekuitas. c) Selisih kenaikan asset musyarakah di amortisasi selama akad musyarakah. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan : i) Penyusutan yang dihitung dengan historical cost model ; ditambah dengan ii) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyisihan aset non kas untuk usaha musyarakah. d) Apabila proses penilaian nilai wajar menghasilkan penurunan pada nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan sebesar nilai wajar yang baru.


17

e) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya biaya studi kelayakan), tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari semua mitra musyarakah. f) Penerimaan dan musyarakah dari mitra pasif (misalnya dari Bank Syariah), diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syarikah temporer sebesar : i) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan ii) Dana dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis apabila aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

2) Selama Akad a) Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra diakhir sebesar : i) Jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi kerugian (apabila ada); dan ii) Nilai tercatat aset musyarakah nonkas pada saat penyisihan usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada). b) Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah


18

dikembalikan kepada mitra pasif dan telah dikurangi kerugian (apabila ada). 3) Akhir akad a) Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban 4) Pengakuan Hasil Usaha a) Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan untuk pendapatan usaha mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. b) Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. c) Jika kerugian akibat kesalahan atau kelalaian mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. d) Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagil hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha secara terpisah. b. Akuntansi Mitra Pasif 1) Pada saat Akad a) Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif musyarakah.


19

b) Pengkuran investasi musyarakah : i) Dalam bentuk kas sesuai dinilai sebesar dengan jumlah yang dibayarkan. ii) Dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan bila terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai : (i)

Keuntungan tangguhan dan di amortisasi selama masa akad; atau

(ii) Kerugian pada saat terjadinya. c) Investasi musyarakah non kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang jumlahnya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. d) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari semua mitra musyarakah. 2) Selama Akad a) Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra diakhiri akad dinilai sebesar : i) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada waktu akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau


20

ii) Nilai tercatat aset nonkas musyarakah pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada). b) Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun (dengan penggembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan dikurangi kerugian (apabila ada). 3) Akhir akad a) Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. 4) Pengakuan Hasil Usaha a) Pendapatan investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. c. Penyajian 1) Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut : a) Aset musyarakah untuk kas maupun aset non kas yang disisihkan dan yang diterima dari mitra pasif. b) Dana musyarakah yang disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif.


21

c) Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas. 2) Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut : a) Investasi musyarakah untuk kas dan aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif. b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah. d. Pengungkapan 1) Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada : a) Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain. b) Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif, dan c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan syariah.

D. Laba Laba (income) merupakan suatu pos dasar dan sangat penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan, pembayaran deviden, pedoman investasi dan pengambilan keputusan


22

dan unsur kinerja perusahaan. Maka tidak jarang ada perusahaan yang menetapkan perolehan laba sebagai tujuan atau target utama usahanya.

1. Pengertian Laba Menurut Komarudin (2004:270) pengertian laba bersih yaitu : Laba bersih adalah jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya variabel yang dikurangkan dari peneriamaan bank, kelebihan pendapatan

(income) di atas

pengeluaran (expenditure) bank yang dapat menyatakan dengan rumus : Y - Ex

Menurut Muhammad pengertian laba bersih adalah sebagai berikut : Laba bersih adalah mencerminkan perubahan bersih terhadap posisi ekuitas setelah dikurangi hak atau klaim termasuk bunga utang jangka panjang dan pajak penghasilan yang hanya akan menjadi laba pemegang saham bila nilai penanaman mengalami kenaikan atau terdapat pengumuman deviden.

Menurut Soemarsono pengertian laba yaitu : Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban-beban sehubungan dengan kegiatan usaha oleh karena laba adalah hasil pengurangan beban terhadap pendapatan, maka kunci kelayakan penetapan laba atau rugi adalah menentukan jumlah pendapatan yang dihasilkan dan jumlah beban yang terjadi dalam periode bersangkutan. Kesimpulan dari penjelasan di atas laba adalah selisih dari pendapatan atau aktiva yang sudah di kurangi sama beban-beban.


semua

23

2. Jenis-Jenis Laba Menurut Komarudi (2004:270) ada beberapa

jenis laba. Untuk

mengetahui jenis-jenis laba maka laporan keuangan menjadi landasannya, dimana laba terbagi menjadi 4 yaitu : a. Laba Kotor Merupakan laba yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan setelah dikurangi oleh harga pokok penjualan. b. Laba Operasional Laba yang bersumber dari rencana aktivitas perusahaan yang dicapai setiap tahunnya. Angka itu menunjukan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa pemilik modal. c. Laba Sebelum pajak Hasil dari laba operasional ditambah dengan pendapatan-pendapatan lainnya yang kemudian dikurangi oleh biaya-biaya sebelum dikurangi pajak. d. Laba Setelah Pajak / Laba Bersih Laba perusahaan yang telah dikurangi pajak, sedangkan pada perusahaanperusahaan yang ini sangat penting yang tentunya setelah dikurangi zakat. Laba bersih yang diperoleh perusahaan selanjutnya dijadikan landasan dasar perhitungan pembagian deviden.

3. Tujuan Perhitungan Laba Bagi setiap perusahaan, perhitungan laba adalah suatu hal yang sangat penting karena ada tujuan perhitungan laba, yaitu sebagai berikut :


24

a. Tujuan Intern Dimana besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan merupakan dasar petunjuk tentang kualitas pimpinan perusahaan. Selain itu, laba yang diperoleh perusahaan merupakan bahan analisis untuk perbaikan perusahaan periode selanjutnya. b. Tujuan Ektern Dimana laba dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban dan perhitungan para pemegang saham, pajak, emisi saham di bursa efek dan sebagai bahan pertimbangan permohonan kredit pada bank-bank lain. Sedangkan dalam perhitungan akutansi syariah kesejahteraan dan laba merupakan dasar dalam penentuan zakat perusahaan (lembaga). Konsep laba secara umum memliki peranan yang penting bagi manajemen perusahaan (bank maupun pihak luar) yang berkepentingan dengan perusahaan, diantaranya yaitu sebagai bentuk : 1) Konsep laba sebagai transfer kesejahteraan pihak-pihak lain. 2) Sebagai penentu besarnya bonus karyawan dan dividen yang diberikan kepada investor 3) Laba sebagai ukuran usaha dan prestasi manajemen perusahaan. 4) Sebagai petunjuk untuk melakukan investasi laba perusahaan (earning pershare) berdasarkan jumlah laba merupakan peran penting lainnya sebagai berikut : 1) Sebagai landasan terlaksananya salah satu rukun Islam yaitu zakat. Adapun yang dimaksud dengan zakat adalah sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh muzaki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada


25

mustahik (penerima zakat). Zakat

dimaksudkan sebagai upaya

mengaktualisasikan ke Islaman jati diri manusia pada dimensi etis dan moralitasnnya, yang terkait dengan realita sosialnya sebagai kalifah Allah di muka bumi. 2) Sebagai dasar pengambilan keputusan dan kontrak. Dimana laba estimasi dari laba keuntungan, dijadikan dasar dalam beberapa kontrak pembiayaan syariah karena pembiayaan atas laba tersebut. 3) Laba sebagai alat peranan Maksudnya laba dijadikan landasan untuk membuat keputusan investasi, misalkan laba digunakan untuk memprediksikan harga per lembar saham.

E. Peneliti Terdahulu Hasil penelitian Suciana (2010) pada uji parsial menunjukkan bahwa bagi hasil pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap Net Profit Margin (NPM), sedangkan bagi hasil pembiayaan mudharabah tidak mempengaruhi NPM. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa bagi hasil pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap NPM. Hasil penelitian Chucuk (2009) menunjukkan bahwa bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Untuk pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang cukup besar dibandingkan pembiayaan mudharabah. Hal ini dapat dilihat di


26

laporan keuangan laba rugi hampir setiap bulannya untuk pembiayaan mudharabah. Penulis memberikan saran agar perusahaan lebih meningkatkan di pembiayaan musyarakah karena pembiayaan musyarakah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap laba perusahaan dan mengembangkan strategi faktorfaktor apa yang bisa membuat pembiayaan mudharabah agar bisa meningkatkan seperti pembiayaan musyarakah.

F. Kerangka Pemikiran Variabel ini terdiri dari variabel dependen laba bersih, variabel independen yaitu mudharabah, dan musyarakah. Berdasarkan landasan teori, pengaruh antara variabel dan hasil penelitian sebelumnya, maka untuk merumuskan hipotesis, berikut menyajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar 2.2 :

Gambar 2.2 Model Penelitian


BAB II LANDASAN TEORITIS. (2000:59.1) mengemukakan pengertian Bank Syariah sebagai berikut :

Recommend Documents