BAB II RONA WILAYAH PESISIR 2.1 Geo-Administrasi Kelurahan Alak yang merupakan bagian dari Kecamatan Alak terletak paling barat dan berbatasan dengan Kabupaten Kupang dengan luas daerah luas 9,31 km 2. Secara administrasi Kelurahan Alak berbatas dengan :
Timur : Kelurahan Namosain dan Kelurahan Penkase – Oeleta
Barat
: Desa Nitneo Kabupaten Kupang
Utara
: Laut Kupang
Selatan : Kelurahan Manulai II dan Desa Nitneo Kabupaten Kupang Kelurahan Alak menjadi pintu gerbang masuk keluar / arus lalu lintas orang,
barang dan jasa ke dalam wilayah Kota Kupang khususnya dari laut. Kelurahan Alak memiliki 6 RW dengan 22 RT. Bagian terbesar wilayah Alak adalah lahan kosong, pemukiman, pergudangan, pelabuhan, dan perumahan. Jarak dari Kelurahan Alak ke kantor Camat Alak 3 km, sedangkan jarak ke Kota Kupang adalah 15 km. Kondisi batimetri perairan di Kelurahan Alak cenderung landai. Pada jarak 100 m dari garis pantai, kedalaman dasar laut 2 meter. Pada jarak 0,56 mil dari garis pantai, kedalaman perairan hanya 19 meter. Suhu perairan pesisir Kelurahan Alak berada pada kisaran umum suhu perairan tropis (25,90C). Tidak ada pencemaran termal di Kelurahan Alak. Salinitas perairan di Kelurahan Alak menunjukkan ciri khas perairan laut (34 0/00). Pengukuran yang dilakukan pada akhir Bulan September 2015 (musim kemarau) menyebabkan pengaruh air tawar sangat rendah terhadap laut. Akibatnya salinitas perairan pesisir cenderung tinggi. Kecerahan perairan laut di pesisir Kelurahan Alak pada jarak sekitar 100-200 meter dari garis pantai umumnya rendah (2 m). Rendahnya tingkat kecerahan ini karena keping sechi masih terlihat sampai dasar perairan. Namun bila dibandingkan dengan nilai kekeruhan (0,00 NTU), maka kondisi perairan di lokasi kajian menunjukkan kualitas perairan yang masih baik berdasarkan Kep.Men.LH No.51/2004 untuk wisata bahari dan
I-13
biota air laut. Tingkat kekeruhan di lokasi kajian belum melewati ambang batas baku mutu kualitas air bagi kelayakan hidup biota perairan yaitu maksimal 5 NTU. Sebagaimana nilai kekeruhan, nilai partikel padatan terlarut (Total Suspended Solid/TSS) sebesar 17 mg/l menunjukkan bahwa kondisi perairan pesisir di Kelurahan Alak masih layak untuk mendukung kehidupan biota perairan berdasarkan Kep.Men.LH No.51/2004. Nilai TSS di bawah 20 mg/l menunjukkan perairan yang masih baik. Nilai pH di Kelurahan Alak menunjukkan ciri khas perairan laut karena mencapai 8,32. Untuk konsentrasi oksigen terlarut (Dissolved Oxygen/DO) di perairan pesisir Kelurahan Alak menunjukkan kondisi perairan yang masih baik (8,32 mg/l). Syarat perairan laut yang layak bagi kehidupan organisme harus memiliki nilai oksigen terlarut minimal 5 mg/l. Batas baku mutu perairan laut yang layak bagi kehidupan organisme laut berdasarkan kandungan unsur hara menurut Kep.Men.LH No.51/2004 untuk wisata bahari dan biota air laut yaitu maksimum 0,008 mg/l untuk nitrat, 0,3 mg/l untuk amonia, dan 0,015 mg/l untuk fosfat. Di Kelurahan Alak konsentrasi nitrat sebesar 0,000 mg/l, amoniak 0,002 mg/l, dan orthofosfat 0,019 mg/l. Dilihat dari sisi konsentrasi orthofosfat, Kelurahan Alak telah mengalami pencemaran perairan. Klorin merupakan salah satu bahan dasar yang digunakan sebagai desinfektan dan pemutih pakaian. Meskipun pemakaian klorin memberikan dampak yang baik sebagi desinfektan dan pemutih pakaian, namun konsentrasi klorin yang berlebih dapat memberi efek toksik, malformasi, bahkan lethal (mematikan) terhadap organisme lain yang bukan sasaran, seperti ikan dan organisme bentik. Beberapa penelitian menunjukkan efek mematikan dari keberadaan klorin bagi mikroorganisme dari 0,25 mg/l (GESAMP, 1984), 1,5 mg/l (Davis dan Jensen, 1975), dan 0,75-0,90 mg/l pada suhu lebih tinggi dari 25-300C (Latimer et al., 1975). Nilai klorin yang masih cukup rendah di perairan pesisir Kelurahan Alak sebesar 0,10 mg/l untuk Cl total dan 0,15 mg/l untuk Cl bebas menunjukkan masih rendahnya pemakaian berbagai merek cairan pemutih pakaian berbahan dasar klorin.
I-14
2.2 Kondisi Sosial Budaya 2.2.1 Kependudukan Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2015 jumlah penduduk di Kelurahan Alak 1.221 KK dengan jumlah jiwa 5.573 yang terdiri dari 2.859 jiwa perempuan dan lakilaki 2714 jiwa. Adapun jumlah Penduduk Kelurahan Alak berdasarkan Umur dapat dilihat pada Tabel 2.1. 2.2.2 Budaya Masyarakat Kelurahan Alak terdiri dari beberapa suku / kelompok etnis yang masing-masing memiliki pola interaksi yang khas, yakni: suku Timor, suku Rote, suku Bugis, suku Sabu, suku Alor, suku Jawa, dan suku NTB serta daerah lain di Indosnesia. Dari beragam suku dan budaya masyarakat suku / etnis Timor dan Rote merupakan masyarakat asli dari Kelurahan Alak. Tabel 1.2.1. Jumlah Penduduk Kelurahan Alak berdasarkan Umur Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan 1 0-04 115 127 2 05-09 206 220 3 10-14 209 211 4 15-19 291 251 5 20-24 246 311 6 25-29 254 273 7 30-34 232 281 8 35-39 212 252 9 40-44 190 208 10 45-49 135 135 11 50-54 110 108 12 55-59 152 187 13 60 Tahun ke atas 168 110 Jumlah 2520 2674 Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Alak Tahun 2015 No
Kelompok Umur/Tahun
Jumlah 242 426 420 542 557 527 513 464 398 270 218 339 278 5194
2.3 Aktivitas Ekonomi Masyarakat Secara ekonomi mata pencaharian masyarakat/penduduk Kelurahan Alak bervariasi. Kelurahan ini menjadi lokasi konsentrasi pergudangan bagi pengusaha Kota Kupang.
I-15
Warga Kelurahan Alak kebanyakan juga menjadi tenaga kerja pada pabrik ataupun tempat usaha yang ada dalam wilayah Kelurahan Alak. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Alak didominasi oleh pegawai negeri sipil. Banyaknya perkantoran pemerintahan di kelurahan tersebut memungkinkan kebanyakan PNS memilih berdomisili di kelurahan tersebut agar dekat dengan perkantoran mereka. Selain itu profesi lain yang sangat mendukung pembangunan perekonomian di kelurahan ini adalah nelayan sebanyak 97 orang, hal ini ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana pendukung dibidang perikanan yang memadai. Adapun jumlah Penduduk Kelurahan Alak berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 1.2.2. Tabel Tabel 1.2.2. Jumlah Penduduk Kelurahan Alak berdasarkan Mata Pencaharian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mata Pencarian PNS TNI Polri PNS TNI/Polri Guru Dosen Dokter Bidan/Mantri Petani Nelayan Sopir Pedagang Pensiun PNS Purnawirawan TNI/POLRI Lain-Lain Jumlah
Jumlah 285 39 61 57 87 270 0 22 135 97 13 112 167 51 63 1,459
Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Alak Tahun 2015 2.4 Potensi Sumberdaya Alam dan Jasa Lingkungan 2.4.1 Ekosistem Mangrove Ekosistem Mangrove terdapat di sekitar pelabuhan perikanan pantai (PPP) Kupang, hal ini berdasarkan keterangan masyarakat ketika konsultasi publik pada bulan November tahun 2015. Terdapat
kurang lebih 100 pohon dari jenis Rhyzophora sp. Kegiatan
rehabilitasi mangrove oleh kelompok pengelola sumberdaya alam pernah dilakukan tahun 2014 sebanyak 50 anakan, namun mengalami gagal tumbuh. .
I-16
2.4.2 Ekosistem Terumbu Karang Luasan ekosistem terumbu karang pada Kelurahan Alak sebesar 84,98 Ha dicirikan dengan kemiringan yang terjal (>450). Tingkat penutupan karang keras pada salah satu lokasi di kelurahan ini, yaitu di lokasi Tenau sebesar 31,9% (Tim Peneliti FPIK UKAW, 2013) menunjukkan kondisi ekosistem terumbu karang yang masih cukup bagus. Kondisi ini tentunya mampu mendukung aktivitas perikanan, terutama penangkapan perikanan demersal. Umumnya Acropora branching (ACB) mendominasi ekosistem terumbu karang di Alak. Lebih lanjut dilaporkan bahwa terumbu karang di perairan Kota Kupang yang dalam kondisi bagus dengan persentase penutupan karang keras (hard corals) sebesar ”
50,0
±
74,9 %, dijumpai di lokasi pengamatan stasiun I di kelurahan Alak dan lokasi
pengamatan di kelurahan Kelapa Lima. Terumbu karang dalam kondisi 3cukup bagus dengan ”
persentase penutupan karang keras (hard corals) sebesar 25,0 49,9%, dijumpai di lokasi ±
pengamatan stasiun II dan III kelurahan Namosain dan di lokasi pengamatan stasiun I dan II kelurahan Oesapa Barat. Terumbu karang yang dalam kondisi buruk/jelek dengan persentase penutupan karang keras (hard corals) <25,0%, dijumpai ”
di lokasi pengamatan stasiun II dan III Kelurahan Alak.
2.4.3 Ekosistem Lamun Luas ekosistem lamun sebesar 4,65 Ha dengan persentase penutupan sebesar 63,16%. Substrat lamun pada lokasi ini adalah pasir sampai pasir berkarang. Lamun yang ditemukan adalah Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, dan Syringodium isoetifolium. Sebagai bagian dari ekosistem pesisir, lamun memiliki peran ekologis, khususnya bagi ketersediaan ikan. Hal ini karena ekosistem lamun memiliki fungsi sebagai tempat pemijahan dan pembesaran ikan. Wilayah perairan Teluk Kupang Kota Kupang terdapat sedikitnya tujuh (7) hingga delapan (8) dari 12 jenis lamun yang ada di Indonesia, yaitu Enhalus acoroides, Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, Halodule pinifolia, Halodule uninervis, Halophila ovalis, Thalassia hemprichii dan Syringodium isoetifolium (Tim UKAW, 2013).
I-17
BAB III PERENCANAAN PENGELOLAAN
3.1 Isu-isu prioritas pengelolaan pesisir dan laut Aspek SDA dan Lingkungan Pesisir dan Laut a.
Terumbu karang di pesisir Kelurahan Alak mengalami kerusakan,
b. Pencemaran laut akibat pembuangan limbah kapal dari bahan kimia. c.
Rendahnya kesadaran dan lemahnya pengawasan di wilayah pesisir dan laut
d. Lemahnya pengetahuan masyarakat tentang teknik rehabilitasi kerusakan mangrove. e.
Penggunaan obat dan zat kimia serta ilegal fishing yang berdampak pada menurunnya hasil tangkapan,
f.
Terjadinya konflik pemanfaatan ruang laut.
Aspek Sosial Budaya Rendahnya keterlibatan nilai-nilai lokal (kearifan lokal) dalam pengelolaan pesisir dan laut Kelurahan Alak. Aspek Sosial-Ekonomi a.
Kurangnya sarana untuk pemasaran ikan (cool box, penjualan, peralatan penanganan pasca panen lainnya)
b. Rendahnya akses/jaringan pasar c.
Pembayaran hasil penjualan yang tidak menentu (1 mingggu bahkan lebih dari 1 minggu)
d. Kualitas produk pasca panen ikan e.
Rendahnya kualitas SDM dan tingginya tingkat pengangguran
f.
Kurangnya armada bisnis perikanan (kapal : 1-5 GT)
Aspek Kelembagaan a.
Belum adanya kepastian hukum tentang pemanfaatan ruang pesisir Kelurahan Alak I-18
b. Tidak berfungsinya lembaga kearifan lokal 3.2 Strategi Pengelolaan Isu SDA dan Lingkungan Pesisir dan Laut Tujuan: a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknik rehabilitasi kerusakan mangrove dan terumbu karang. b. Meningkatkan peran Pokmaswas melakukan penawasan di pesisir dan laut dari pencemaran limbah kapal. c. Meningkatkan kesadaran dan sistem pengawasan di wilayah pesisir dan laut d. Penegakkan aturan terkait penggunaan obat dan zat kimia serta ilegal fishing. e. Meminimalkan konflik pemanfaatan ruang laut. f. Meningkatkan persepsi, wawasan dan ketrampilan terkait perlindungan dan pengelolaan pesisir dan laut.
Strategi: a. Pelatihan pemantauan dan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. b. Penguatan peran dan fungsi Pokmaswas terkait pengendalian dan perlindungan ekosistem laut dan pesisir dengan dukungan sarana: kapal patroli, alat komunikasi, dan Pos Pemantauan. c. Penindakan dan pembinaan terhadap pelaku illegal fishing dan penggunaan obat dan zat kimia dalam penangkapan ikan. d. Peraturan Kelurahan Alak tentang penggunaan dan pengendalian sumber daya pesisir dan laut. e. Penetapan zonasi pemanfaatan ruang laut. f. Pendidikan dan pelatihan pengelolaan dan perlindungan pesisir dan laut. Indikator: a. Kemampuan masyarakat untuk melakukan transplantasi ekosistem terumbu karang dan rehabilitasi mangrove.
I-19
b. Kemampuan Pokmaswas untuk melakukan pengendalian dan perlindungan ekosistem laut dan pesisir dengan dukungan sarana: kapal patroli, alat komunikasi, dan Pos Pemantauan. c. Menurunnya ilegal fishing dan penggunaan obat dan zat kimia dalam penangkapan ikan di perairan Kelurahan Alak. d. Berkurangnya konflik perebutan area penagkapan ikan. Aspek Sosial Budaya Tujuan: a. Meningkatkan peranserta tokoh – tokoh adat dan kelembagaan dalam pengelolaan pesisir dan laut b. Penyusunan kesepakatan – kesepakatan berbasis nilai-nilai lokal dan dalam pengelolaan pesisir dan laut Kelurahan Alak. c. Pembentukan kelembagaan pengelola pesisir dan laut, dengan melibatkan berbagai etnis lokal dan masyarakat adat di Kelurahan Alak.
Strategi: a. Sosialisasi tentang pentingnya kearifan lokal dalam pengelolaan pesisir dan laut. b. Studi dan perumusan kesepakatan berbasis kearifan lokal tentang pengelolaan pesisir dan laut. c. Organisasi masyarakat adat dalam pengelolaan pesisir dan laut. Indikator: a. Kepedulian semakin meningkat dikalangan tokoh-tokoh adat dan masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan laut b. Wawasan masyarakat tentang nilai-nilai lokal dalam pengelolaan pesisir c. Terbentuknya lembaga-lembaga kemasyarakatan pengendali dan pelestari sumberdaya pesisir Aspek Sosial Ekonomi Tujuan: a. Meningkatkan pendapatan masyarakat I-20
b. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat penganggur c. Menyediakan armada bisnis perikanan (kapal : 1-5 GT) d. Meningkatkan kompetensi terkait : teknik pengolahan ikan, teknik pemasaran, dan manajemen keuangan
Strategi: a. Pengadaan cool box dan atau peralatan penanganan pasca panen lainnya. b. Pelatihan teknik pemasaran pasca panen dan manajemen keuangan. c. Pengadaan kapal bisnis perikanan dengan ukuran 1 – 5 GT. d. Pelatihan teknik pengolahan ikan, teknik pemasaran, dan manajemen keuangan. Indikator: a. Tersedianya sarana untuk pemasaran ikan (cool box dan atau peralatan penanganan pasca panen lainnya) b. Tingginya tingkat perputaran modal usaha c. Tersedianya kapal dengan ukuran 1 – 5 GT untuk bisnis perikanan d. Kompetensi masyarakat terkait teknik pengelolaan pasca panen, teknik pemasaran, dan manajemen keuangan sesuai kepentingan pasar Aspek Kelembagaan Tujuan: a. Adanya kepastian hukum pemanfaatan ruang pesisir Kelurahan Alak. b. Adanya peraturan Lurah Alak tentang pengelolaan pesisir dan laut berbasis nilainilai lokal (kearifan lokal) c. Revitalisasi dan pelembagaan nilai-nilai kearifan lokal di Kelurahan Alak. Strategi: a.
Penetapan zonasi berbasis partisipasi masyarakat
b. Peraturan Lurah Alak tentang pengelolaan pesisir dan laut berbasis nilai-nilai lokal (kearifan lokal) c.
Transformasi Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut ke dalam kearifan lokal masyarakat adat di Kelurahan Alak. I-21
Indikator: a. Tertatanya ruang pesisir dan laut melalui penentuan zonasi b. Terakomodirnya nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan pesisir dan laut di Kelurahan Alak.
I-22
3.3 Rencana Aksi Tabel 1.2.3. Tabulasi Isu, Program dan Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Laut di Kelurahan Alak
Issue Prioritas
Program
Kegiatan
Isu Sumberdaya Alam dan Lingkungan: 1) Kerusakan a) Rehabilitasi a) Transplantasi ekosistem terumbu terumbu karang terumbu karang Karang dan dan mangrove b) Pembibitan dan Mangrove penanaman mangrove berbasis masyarakat. c) Pelatihan Pemantauan dan rehabitasi terumbu karang berbasis masyarakat 2) Pencemaran laut a) Penguatan peran a) Patroli Rutin akibat pembuangan dan fungsi Pokmaswas limbah kapal dari Pokmaswas di b) Usulan dukungan bahan kimia pesisir Alak sarana: kapal patroli, b) Pengembangan alat komunikasi, dan Sarana Patroli Pos Pemantauan. 3) Penggunaan obat a) Kampanye a) Pembuatan media dan zat kimia serta penyelamatan Laut informasi seperti ilegal fishing yang Liflet, Spanduk dan berdampak pada Baliho tentang menurunnya hasil bahaya penggunaan
Pelaksana
DKP Kota Kupang, CCDPIFAD, BLHD Kota Kupang, BKSDA NTT, NGOs, dan Perguruan Tinggi
DKP Provinsi, DKPKota Kupang, CCDPIFAD, BLHD Kota Kupang, BKSDA NTT DKP Provinsi, DKP Kota Kupang, CCDPIFAD, BLHD Kota Kupang, BKSDA
Waktu Pelaksanaan (tahun) 2016 2017 2018 2019
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Pembiaya an
√
APBD, APBN, dan Dana Hibah
√
APBD, APBN, dan Dana Hibah
√
APBD, APBN, dan Dana Hibah
I-23
Issue Prioritas
Program
Kegiatan
Pelaksana
obat dan zat kimia NTT, NGOs, dan dalam penangkapan Perguruan Tinggi ikan. 4) Konflik a) Sosialisasi a) Penataan tata batas DKP Kota pemanfaatan ruang Peraturan kepemilikan lahan di Kupang, CCDPlaut. perundangpesisir IFAD, Badan undangan tentang b) Penataan lokasi Pertanahan, PU pemanfaatan penangkapan Kota Kupang pesisir dan laut c) Penataan lokasi sandar kapal Isu Sosial Budaya: Rendahnya keterlibatan a) Revitalisasi nilai- a) Review kearifan DKP Kota nilai-nilai lokal (kearifan nilai lokal (kearifan lokal dalam Kupang, CCDPlokal) dalam lokal) dalam pengelolaan pesisir IFAD, BLHD Kota pengelolaan pesisir dan pengelolaan pesisir dan laut. Kupang, BKSDA laut Kelurahan Alak. dan laut Kelurahan NTT, NGOs, Alak. Lembaga Adat, dan Perguruan Tinggi Isu Sosial Ekonomi: 1) Kurangnya sarana a) Pengembangan a) Pengadaan cool box DKP Kota untuk pemasaran fasilitas dan atau peralatan Kupang, CCDPikan (cool box, penanganan pasca penanganan pasca IFAD, BLHD Kota penjualan, peralatan panen panen lainnya. Kupang, BKSDA penanganan pasca NTT, NGOs, panen lainnya) Dinas Perindustrian,
Waktu Pelaksanaan (tahun) 2016 2017 2018 2019
Pembiaya an
tangkapan,
√ APBD, APBN, dan Dana Hibah
√
√
√
√
√
APBD, APBN, dan Dana Hibah
√
APBD, APBN, dan Dana Hibah
√
I-24
Issue Prioritas
2) Rendahnya akses/jaringan pasar
3) Tingginya angka pengangguran
4) Kurang dukungan dari institusi yang menyiapkan dana CSR
Program
Kegiatan
Promosi multi produk Fasilitasi penjualan perikanan produk perikanan di Swalayan, Hipermart, Ramayana, dan semacamnya Penguatan kapasitas Pelatihan teknik nelayan tentang pemasaran pasca pengelolaan pasca panen dan manajemen panen, teknik keuangan. pemasaran, dan manajemen keuangan Peningkatan Fasiltasi dana CSR yang kesejahteraan diperoleh dari berbagai masyarakat nelayan di institusi sepeti Pelindo sekitar pelabuhan dan Pertamina Tenau
Isu Kelembagaan: Kelembagaan Penataan dan Alokasi Pembentukan masyarakat dalam Ruang Pesisir Perlindungan Pengelolaan Pesisir (DPL) Kelurahan Alak Optimalisasi peran Koperasi Kota Kupang
Pelaksana
Daerah Laut
dan Perguruan Tinggi DKP Kota Kupang, CCDPIFAD, Dinas Perindustrian,
Waktu Pelaksanaan (tahun) 2016 2017 2018 2019
√
DKP Kota Kupang, CCDPIFAD, Dinas Perindustrian, PT Pelindo, Pertamina, P3MP
DKP Kota Kupang, CCDPIFAD, DKP Prov. NTT, PT, dan NGOs
√
√
√
√
√
√
√
Pembiaya an
APBD, APBN, dan Dana Hibah
√
APBD, APBN, dan Dana Hibah
√
√
APBD, APBN, dan Dana Hibah
√
APBD, APBN, dan Dana Hibah
√
APBD, APBN, dan Dana
I-25
Issue Prioritas
Program
Kegiatan
Pelaksana
Waktu Pelaksanaan (tahun) 2016 2017 2018 2019
Pembiaya an Hibah
I-26
3.4 Rencana Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan rencana pengelolaan ini dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah kelurahan untuk menilai kegiatan dan hasil capaian dari setiap kegiatan. Proses dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini telah diintegrasikan dalam dokumen rencana pembangunan dan pengelolaan. Review tahunan dilaksanakan oleh masyarakat dengan atau tanpa bantuan atau dukungan pemerintah setempat, dan dilaksanakan sebelum siklus pendanaan tahun anggaran berikutnya dimulai sebagai masukan bagi rencana kegiatan tahunan berikutnya. Berdasarkan rencana pengelolaan ini maka akan dibuat rencana aksi tahunan oleh badan pengelola dimana penentuan prioritas kegiatan dan rencananya ditetapkan dan disetujui oleh masyarakat desa secara transparan dan terbuka yang dikoordinasi oleh badan pengelola, sedangkan petunjuk, kebijakan dan bantuan teknis serta dananya diperoleh dari pemerintah daerah (dinas dan instansi yang berkepentingan), APBD/APBN langsung, LSM, perguruan tinggi dan donatur, serta dari pendapatan dan usaha yang sah dari desa maupun lewat swadaya masyarakat. Dalam memantau pelaksanaan kegiatan dalam rencana pengelolaan perlu dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan dan Badan Pengelola, satu tahun sekali dan melaporkan hasilnya dalam suatu rapat musyawarah desa. Laporan tersebut berisi meliputi : a. Laporan keuangan, penerimaan dan pembelanjaan b. Laporan kegiatan c. Laporan hasil yang dicapai
I-27
Tabel 1.2.4.Matriks Rencana Monitoring dan Evaluasi No. 1
2
3
Rencana Monitoring Laporan keuangan, penerimaan dan pembelanjaan Laporan kegiatan Laporan hasil yang dicapai
Tujuan Monitoring dan Evaluasi
a. Untuk b.
c. d.
e. f.
g.
mengetahui sejauh mana rencana Pengelolaan sudah dilaksanakan. Untuk mengetahui Kelemahan dan kekurangan dari rencana pengelolaandan untuk mengadakan perbaikan selanjutnya. Untuk mengetahui Efektifitas dari kegiatan yang dipilih dan dilaksanakan. Untuk mengetahui Sejauh mana tujuan telah tercapai dan keinginan masyarakat telah terpenuhi. Untuk mengetahui Aspek pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui bahwa masyarakat dapat menilai dan melihat pelaksanaan rencana pengelolaan di desa. Untuk mengetahui bahwa masyarakat mampu merancang program dan strategi pelaksanaan untuk tahun selanjutnya.
Hasil Yang Diharapkan
Indikator 2016
Dapat dirasakan secara fisik dan non-fisik, misalnya bangunan prasarana fisik yang telah dibangun (adanya daerah perlindungan laut, tanggul banjir, MCK, sarana air bersih, penyuluhan yang telah dilakukan, kelompok usaha yang dibentuk, dll.). Secara non-fisik hasil yang diharapkan adalah adanya kesadaran, kepedulian dan perubahan hidup masyarakat terhadap lingkungan dan sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka
Penilai pencapaian hasil yang diharapkan misalnya luas daerah perlindungan laut, jumlah ikan di DPL dan sekitarnya, jumlah MCK yang dibangun, panjang tanggul yang dibangun, jumlah bak penampungan air bersih dan pompa yang sudah dibangun, banyaknya penyuluhan yang telah dilakukan, pendapatan, produksi, jumlah penduduk, dan lain-lain
Waktu Pelaksanaan 2017 2018 2019
2020
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
I-28
BAB IV LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1. Peta Profil Kelurahan Alak 1
I-29
Lampiran 2. Peta Profil Kelurahan Alak 2
I-30
Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan (Lokasi Kegiatan : Pondok Informasi IFAD Kelurahan Alak)
Acara Pembukaan Konsultasi Publik Kelurahan Alak
I-31
Penyampaian Materi Konsultasi Publik Kelurahan Alak oleh Tim Leader
I-32
Diskusi Kelompok Masyarakat dalam kegiatan Konsultasi Publik Kelurahan Alak
I-33
Presentasi Hasil Diskusi Kelompok dalam kegiatan Konsultasi Publik Kelurahan Alak
I-34
DAFTAR PUSTAKA
Bessie, D.M. 2013. Struktur Komunitas Mangrove di Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jurnal Aquatic Science and Management 1: 1-9 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Kupang Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 dan 14 Tahun 2001 tentang Penjabaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kota Kupang Kep.Men.LH No.51/2004 tentang kriteria baku dan peoman kerusakan biota air laut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. 2004. Salinan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove. Tim Peneliti FPIK UKAW, 2013, Survai dan pemetaan sumberdayaPesisir dan laut kota kupang,Nusa Tenggara Timur, Fakultasi Ilmu Kelautan dan Perikanan UKAW, 2013
I-35
