BAB II KONDISI WILAYAH DAN ISU PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TELUK PALABUHANRATU DAN PERMASALAHANNYA
2.1.
Kondisi Wilayah Pesisir Teluk Palabuhanratu
Pada bagian ini, uraian kondisi wilayah kajian hanya meliputi empat kecamatan pesisir yang secara administratif berada di sekitar Teluk Palabuhanratu, yaitu Kecamatan Simpenan, Palabuhanratu, Cikakak dan Cisolok. 2.1.1 Kondisi Fisik Dasar a. Geomorfologi, Geologi Lingkungan Pantai dan Sumberdaya Geologi Berdasarkan klasifikasi fisiografi menurut Van Bemmelen (1949), Teluk Palabuhanratu termasuk ke dalam zona Bandung dan zona pegunungan Selatan. Zona Bandung meliputi wilayah pantai bagian barat Pandeglang ke arah Selatan hingga pantai Palabuhanratu bagian Barat (wilayah pegunungan Bayah), sedangkan zona pegunungan selatan meliputi semua pantai selatan Jawa Barat, termasuk Teluk Palabuhanratu. Kawasan ini dekat dengan pertemuan lempeng samudera Hindia-Australia dengan lempeng Eurasia sehingga rawan gempa tektonik yang dapat memicu tsunami, Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh National Information Center (NEIC) USA dan USGS sepanjang tahun 1973 sampai dengan 2004, terjadi dua gempa yang cukup besar dekat dengan Palabuhanratu yang terjadi tanggal 26 November 1973, dengan kekuatan 6.5 pada skala Richter. Gempa bumi kedua terjadi pada tanggal 7 November 1996. Hal lain yang harus diwaspadai terkait kondisi geologi adalah potensi longsor dan gerakan tanah. Tipe pantai di wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi meliputi pantai karang, berbatu dan berpasir. Satuan morfologi penyusun pantai di pesisir Teluk Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi terdiri dari perbukitan dan dataran. Perbukitan merupakan ciri utama pantai selatan dengan yang pantai terjal dan perbukitan bergelombang dengan kemiringan mencapai 40% serta disusun oleh sedimen tua. Sedangkan satuan morfologi dataran berkembang di sekitar muara sungai dengan susunan terdiri atas pasir dan kerikil yang berasal dari endapan II - 1
limpahan banjir. Wilayah pantai mulai Cimandiri hingga Cisolok batuan geologinya merupakan endapan sedimen breksi gunung api.
b. Oseanografi Karakteristik umum oseanografi pesisir Teluk Palabuhanratu mirip Samudera Hindia, tapi terlindung karena berbentuk teluk. Karakteristik Samudera Hindia bercirikan ombak besar, batimetri laut dalam dan tinggi gelombang dapat mencapai lebih dari 3 meter. Keadaan arus pada perairan dipengaruhi oleh pasang surut, angin, densitas serta pengaruh masukan air dari muara sungai. Arus pantai selatan Jawa pada bulan Pebruari sampai Juni bergerak ke arah timur dan bulan Juli hingga Januari bergerak ke arah barat. Pada bulan Pebruari arus pantai mencapai 75 cm/detik kemudian melemah hingga kecepatan 50 cm/detik selama April hingga Juni. Pada bulan Agustus, arus pantai berganti arah ke Barat dengan kecepatan 75 cm/detik, kemudian menurun hingga kecepatan 50 cm/detik sampai bulan Oktober. Menurut Pariwono et.al (1988) Salinitas di perairan Palabuhanratu berkisar antara 32,33 o/oo – 35,96 o/oo dengan tingkat tertinggi terjadi pada bulan Agustus, September, dan Oktober, sedangkan terendah terjadi pada bulan Mei, Juni dan Juli. Kisaran suhu pada perairan Palabuhanratu berkisar antara 27oC– 30oC (Sugiarto dan Birowo , 1975). Tinggi Gelombang di Palabuhanratu dapat berkisar antara 1–3 meter (Pariwono et. al., 1988). Kondisi kualitas air perairan laut di Kabupaten Sukabumi, tergolong bagus yang tercermin dari penampakan air yang bening dan kecerahan (cahaya matahari yang dapat menembus perairan mencapai 6–7 meter), meskipun demikian di beberapa muara sungai besar perairannya terlihat coklat terutama pada musim hujan. c. Iklim Kondisi iklim tropis di wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dipengaruhi oleh musim angin barat yang bertiup dari timur ke barat, dan musim angin timur yang bertiup dari barat ke timur. Musim angin barat bertiup dari bulan Desember sampai bulan Maret, sedangkan musim angin timur berlangsung antara bulan Juni sampai bulan September. Curah hujan tahunan di pesisir Teluk Palabuhanratu dan sekitarnya berkisar antara 2.500–3.500 mm/tahun dan hari hujan antara 110–170 hari/tahun. Suhu udara di sekitar wilayah ini berkisar antara 180–300C dan memiliki kelembaban udara yang berkisar antara 70 – 90 persen. d. Daerah Aliran Sungai II - 2
Sungai Cimandiri
Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu cekungan geohidrologi yang dibatasi oleh daerah tangkapan air dan dialiri oleh suatu badan sungai. DAS mempunyai banyak sub-sistem yang juga merupakan fungsi dan bagian dari suatu konteks yang lebih luas (Clark, 1996). Sungai sangat penting dalam pengelolaan wilayah pesisir, karena fungsi-fungsinya untuk transportasi, sumber air bagi masyarakat, perikanan, pemeliharaan hidrologi, rawa dan lahan basah. Sebagai alat angkut, sungai membawa sedimen (lumpur, pasir), sampah, limbah dan zat hara, melalui wilayah pemukiman yang bermuara di laut. Apabila sedimen yang terbawa aliran cukup banyak akan tercipta dataran berlumpur, pantai berpasir, dan bentuk pantai lainnya. Sungai-sungai yang bermuara di Teluk Palabuhanratu diantaranya : 1. Sungai Cipalabuhan, Sungai Cimandiri, Sungai Ciseureuh, Sungai Cihaur, Sungai Citepus, Sungai Cidadap yang berada di wilayah Kecamatan Palabuhanratu; 2. Sungai Cimaja dan Cisukawayana di Kecamatan Cikakak 3. Sungai Cibareno, Sungai Cisolok, Sungai Cibangban, dan Sungai Cipawenang di Kecamatan Cisolok. 2.1.2 Pola Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi bervariasi mulai dari daerah perikanan, kawasan wisata pantai, pemukiman, pertanian dan perkebunan, dan daerah konservasi. Daerah pertanian dan perkebunan terdapat di lahan atas (up land) dan sebagian di sekitar pantai Kecamatan Simpenan, Palabuhanratu, Cikakak dan Cisolok. Di Palabuhanratu dan Simpenan terdapat beragam penggunaan lahan, seperti pemukiman, Pelabuhan Perikanan Nusantara, pertanian pesisir, daerah wisata di sekitar Citepus dan Karang Hawu serta daerah konservasi di Desa Citarik dan Citepus. Demikian halnya di sekitar Kecamatan Cikakak dan Cisolok, terdapat juga kawasan wisata pantai dan bahari, pertanian pesisir, pemukiman, perikanan (PPI Cisolok). 2.1.3 Karakteristik Penduduk dan Sosial Budaya Setempat Jumlah penduduk Kecamatan Palabuhan Ratu pada tahun 2004 menurut data Monografi Kecamatan Palabuhan Ratu adalah 88.995 jiwa (20.958 KK) yang terdiri dari 44.447 orang laki-laki dan 43.588 orang perempuan, dengan kepadatan II - 3
penduduk 0,8 jiwa/km2. Umumnya penduduk di wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu memeluk Islam sebagai agama dan pandangan hidupnya. Hal ini juga terlihat dari berbagai aktivitas keseharian masyarakatnya. Berbagai kegiatan keagamaan juga sering dilakukan di wilayah ini, sehingga menambah khasanah keanekaragaman aktivitas sumberdaya manusia Teluk Palabuhanratu. Jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.1 Jumlah Penduduk menurut Usia Usia
Jumlah (Orang)
(%)
Keterangan
0-6
13.228
14,86
Non Produktif
7 – 12
12.740
14,32
Non Produktif
13 -18
12.257
13,77
Non Produktif
19 -24
10.454
11,75
Produktif
25 -55
32.652
36,69
Produktif
56-74
3.609
4,06
Non Produktif
>80
4.055
4,46
Non Produktif
Total
88.995
100
Sumber : Data Laporan Monografi Kecamatan Palabuhan Ratu tahun 2004 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka ketergantungan penduduk Kecamatan Pelabuhanratu tahun 2004 sebesar 1,065 , artinya setiap 1000 penduduk usia produktif menanggung 1065 orang penduduk non produktif. Dalam kaitan antara pendidikan dengan aspek sosial budaya lainnya adalah terbentuk masyarakat yang lebih rasional dan cenderung mengabaikan beberapa aspek tradisi, hal ini terlihat dengan kurangnya atau bahkan hampir tidak terdapatnya upacara adat (bahkan kelembagaan adat) di wilayah studi berkenaan dengan pemanfaatan wilayah pesisir. Karena nampaknya pendidikan menjadi faktor ’pemutus tradisi’ dari generasi tua ke generasi selanjutnya. Tradisi merupakan segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Yang ditransmisikan adalah pola-pola atau citra (image) dari tingkah laku itu, termasuk di dalamnya kepercayaan, saran, aturan, anjuran serta larangan dalam menjalankan kembali pola-pola yang ada. Hal ini dapat dipahami dan beralasan apabila kita melihat realita keagamaan atau religiusitas sebagai II - 4
suatu tradisi, dan upaya memahami salah satu sisi dari dunia kehidupan orang pesisir, agama dan tradisi tidak dapat dipilih-pilih satu dari yang lain melainkan memandangnya sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Tradisi (dan juga agama) sangat mempengaruhi pola pengelolaan sumberdaya beserta adat istiadat dan kebiasaan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam (darat dan laut) secara tradisional dan yang diatur lembaga sosial tradisional.
2.1.4
Kondisi Perekonomian Masyarakat
Masyarakat pesisir pantai Selatan umumnya menggantungkan sumber mata pencahariannya kepada sumberdaya alam yang ada di sekitarnya, termasuk perikanan. Ketergantungan masyarakat akan sumberdaya ikan dapat ditemui di Palabuhanratu, Cisolok, Simpenan, dan Cikakak. Dilihat dari kecenderungan pola usaha, Kabupaten Sukabumi di pantai Selatan lebih mengarah kepada pengembangan potensi perikanan laut dan pengembangan potensi pariwisata. Aktivitas Nelayan
Dari hasil pengamatan lapangan, kecenderungan masyarakat pesisir belum memanfaatkan potensi wilayah pesisir dan lautannya secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya masyarakat yang berorientasi di bidang usaha perikanan (kecuali daerah Palabuhanratu dan daerah-daerah yang telah ada pangkalan pendaratan ikannya). Daerah pantai Selatan Jawa Barat pada umumnya mempunyai potensi pariwisata pesisir yang jika dikelola dengan baik akan mendatangkan sumber pendapatan bagi daerah yang berimplikasi dengan penyerapan tenaga kerja. Potensi wisata tersebut umumnya berupa pemandangan alam pesisir pantai dan laut yang didukung dengan keadaan pantai yang sarat dengan hamparan karang yang membentang hampir di sepanjang pantai Selatan dan pantai Barat Propinsi Jawa Barat. Masyarakat pantai Selatan umumnya tidak begitu paham dengan upaya-upaya pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam. Namun demikian, umumnya masyarakat patuh terhadap peraturan yang secara tidak langsung mendukung upaya-upaya pelestarian sumberdaya alam, seperti penghormatan terhadap daerahII - 5
daerah yang dikonservasi. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumberdaya alam dapat dilihat dari adanya upacara-upacara berupa pesta laut yang secara tidak langsung diyakini sebagai salah satu upaya untuk mendatangkan ikan. 2.2.
Isu dan Pola Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Palabuhanratu
Pada bagian ini dijelaskan mengenai isu dan permasalahan wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu yang meliputi 6 isu/ permasalahan yang terdiri dari : 1) pencemaran, 2) kerusakan, 3) bencana alam, 4) konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir, 5) eksploitasi sumberdaya perikanan secara berlebih, dan 6) keterbatasan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada bagian akhir dikemukakan mengenai pola pengelolaan wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu yang dilakukan terhadap berbagai isu dan permasalahan tersebut. 2.2.1 Pencemaran Pencemaran laut (perairan pesisir) didefinisikan sebagai dampak negatif (pengaruh yang membahayakan) terhadap kehidupan biota, sumberdaya dan kenyamanan ekosistem laut serta kesehatan manusia dan nilai guna lainnya dari ekosistem laut yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh pembuangan bahan-bahan atau limbah ke dalam laut yang berasal dari kegiatan manusia. Menurut UNEP (1990), sebagian besar (lebih kurang 80%) bahan pencemar ditemukan di laut berasal dari kegiatan manusia di daratan. Bahan pencemar yang berasal dari berbagai kegiatan industri, pertanian, rumah tangga di daratan akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif bukan saja pada perairan sungai, tetapi juga perairan pesisir dan lautan. Sumber pencemaran perairan pesisir dan lautan dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelas, yaitu industri, limbah cair pemukiman (sewage), limbah cair perkotaan (urban stormwater), pertambangan, pelayaran (shipping), pertanian dan perikanan budidaya. Bahan pencemar utama yang terkandung dalam buangan limbah dari ketujuh sumber tersebut berupa sedimen, unsur hara (nutrients), logam beracun (toxin metals), pestisida, organisme eksotik, organisme patogen, sampah dan oxygen depleting substance (bahan-bahan yang menyebabkan oksigen terlarut dalam air berkurang). Sifat fisik wilayah pesisir dan lautan yang saling berhubungan dengan ekosistem lainnya (sungai, estuaria dan lautan) mendorong tingkat beban pencemar di wilayah pesisir dan lautan. Kuantitas limbah yang masuk ke dalam ekosistem pesisir dan lautan di Teluk Palabuhanratu setiap saat terus meningkat, sungai-sungai yang bermuara ke Teluk II - 6
Palabuhanratu semuanya berfungsi juga sebagai tempat pembuangan limbah industri dan domestik, sungai-sungai tersebut melewati banyak wilayah dan bermuara di 4 Kecamatan yaitu : (1) Kecamatan Cisolok : Sungai Cibareno, Sungai Cisolok, Sungai Cibangban, Sungai Cipawenang (2) Kecamatan Cikakak : Sungai Cimaja Sungai Cisukawayana (3) Kecamatan Palabuhanratu : Sungai Cipalabuhan, Sungai Cigangsa, Sungai Cipanyairan, Sungai Cimandiri, Sungai Ciseureuh, Sungai Cihaur, Sungai Citepus, Sungai Cidadap (4) Kecamatan Simpenan : Sungai Cipunaga, Sungai Sangrawayan a. Limbah Industri Jenis kegiatan industri yang limbah cairnya masuk ke sungai yang bermuara di Teluk Palabuhanratu bukan hanya berasal dari kegiatan yang ada di Kecamatan Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu maupun Simpenan, tapi juga berasal dari industri di daerah hulu maupun hilir sistem DAS (Daerah Aliran Sungai) yang bermuara di teluk Palabuhanratu, kegiatan tersebut adalah: • • • • • • • • •
Pabrik Pengolahan Kayu Pabrik Tapioka Pabrik Penyamakan Kulit Pabrik Tahu dan Tempe Peternakan Pemotongan Hewan (ayam, sapi dan kerbau) Pengolahan Ikan Perhotelan Penambangan Emas Liar
Kegiatan industri di atas masih dalam skala kecil, tetapi akumulasinya dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kualitas air sungai (stream standard) yang menampung limbah cair, apalagi limbah cair dari kegiatan tersebut kebanyakan dibuang tanpa pengolahan yang memadai dan belum memenuhi standar baku mutu (effluent standard), sehingga kualitas air sungai yang bermuara di teluk Palabuhanratu akan menyebabkan turunnya kualitas air laut teluk Palabuhanratu. b. Limbah Cair Domestik Limbah cair domestik yang dibuang ke badan sungai dibagi dalam 2 kategori yaitu (1) grey water / air kotor yang berasal dari penggunaan air di kamar mandi, tempat cuci, dan dapur; (2) black water /limbah tinja yang berasal dari buangan tinja di WC II - 7
Di Pesisir Teluk Palabuhanratu limbah cair domestik tersebut berasal dari perumahan penduduk, pasar, kawasan perniagaan/ komersial, perkantoran, terminal, pelabuhan, tempat rekreasi, rumah sakit, restoran/rumah makan, hotel/ penginapan, dan tempat pendidikan. Seluruh limbah grey water / air kotor dibuang langsung ke saluran drainase yang Photo 3.1.Limbah Cair Domestik paling dekat dengan lokasi kegiatan di atas, Limbah Cair Domestik yaitu selokan-selokan besar maupun kecil dan sungai-sungai, sedangkan limbah black water /limbah tinja sebagian kecil ada yang dibuang ke septic tank, tapi sebagian besar masih dibuang di saluran yang sama dengan limbah air kotor langsung ke selokan-selokan dan sungai-sungai. c. Limbah Padat Domestik Sumber sampah di Pesisir Teluk Palabuhanratu berasal dari kawasan permukiman, pasar, kawasan perniagaan / komersial, perkantoran, terminal, pelabuhan, taman kota, tempat rekreasi, rumah sakit, restoran/rumah makan, hotel/penginapan, jalan dan tempat pendidikan. Dari seluruh potensi sampah yang dibuang, tingkat pelayanan persampahan saat ini baru mencapai 33 % yang dapat terangkut dan dibuang ke TPA Loji di Kecamatan Simpenan, sehingga masih banyak sampah di lingkungan permukiman yang dibuang secara Sampah dibuang ke sungai individual ke tanah kosong atau lapang terbuka dan pada waktu tertentu dibakar, tetapi masih banyak yang membuang ke pinggir jalan, selokan-selokan, dan sungai-sungai, sehingga selokan dan sungai tersumbat oleh sampah dan meningkatkan potensi banjir pada saat musim hujan. Masalah sampah yang paling mencolok di lokasi wisata adalah pada saat lebaran dan tahun baru yang merupakan puncak kunjungan wisatawan domestik , maupun pada saat liburan sekolah walaupun intensitasnya lebih kecil. Hampir semua lokasi kunjungan wisata yang tersebar di seluruh pesisir teluk palabuhanratu dikotori oleh sampah yang berserakan, mulai dari Pantai Karang Hawu, Sumber air panas Cisolok, Pantai Cibangban, Pantai Cisolok, Pantai Sukawayana, kawasan Pantai Citepus sampai wilayah Gadobangkong. II - 8
Sistem persampahan yang belum memadai merupakan penyebab dari permasalahan sampah di pesisir teluk Palabuhanratu, diantaranya kekurangan sarana dan fasilitas persampahan baik tong sampah, gerobak sampah, TPSS, dan truk pengangkut, minimnya tenaga kebersihan, masalah pendanaan dan kurangnya partisipasi masyarakat. 2.2.2 Kerusakan a. Abrasi, Sedimentasi dan Akresi Abrasi, sedimentasi dan akresi adalah proses kerusakan pesisir dan pantai yang dapat digolongkan bersifat alami. Akan tetapi kerusakan ini pada dasarnya disebabkan oleh aktivitas Abrasi di Gadobangkong manusia. Sebagai contoh adanya konversi lahan hutan mangrove menjadi tambak atau pemukiman dengan membabat habis pohon mangrove dapat menyebabkan sedimentasi dan abrasi karena tidak ada lagi pelindung pantai dari ombak dan pengendap sedimen. Dampak negatif sedimentasi terhadap biota perairan pesisir secara garis besar melalui tiga mekanisme. Pertama, bahan sedimen menutupi biota laut, terutama yang hidup di dasar perairan (benthic organism) seperti hewan karang, lamun dan rumput laut, atau menyelimuti sistem pernapasannya. Akibatnya, biota-biota tersebut akan susah bernapas dan akhirnya akan mati lemas (asphyxia). Kedua, sedimentasi menyebabkan peningkatan kekeruhan air. Kekeruhan menghalangi penetrasi cahaya yang masuk ke dalam air dan mengganggu organisme yang memerlukan cahaya. Efek ini lebih berpengaruh pada komunitas dasar dalam kisaran kedalaman yang memungkinkan bagi komunitas tersebut untuk hidup, contohnya lamun (seagrass) yang akan terganggu pertumbuhannya jika kekurangan cahaya (Dennis, 1987). Ketiga, sedimen yang berasal dari lahan pertanian dan pengikisan tanah dapat pula mengandung nitrogen dan fosfat tinggi. Hal ini dapat menimbulkan masalah eutrofikasi. Kandungan fosfat terikat kuat dengan partikel tanah, dan biasanya tanah yang telah dipupuk akan mengandung fosfat dengan konsentrasi yang lebih tinggi.
II - 9
Sedimentasi yang sangat tinggi bahkan dapat mengubah sistem perairan menjadi daratan (pulau-pulau timbul). Hal ini dapat menyebabkan ganguan terhadap alur pelayaran dan kegiatan perikanan tangkap. Perubahan bentang alam ini akan mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Abrasi yang terjadi di Teluk Palabuhanratu dapat dijumpai pada bagian Barat Teluk Palabuhanratu, tepatnya di Desa Cipatuguran. Kawasan Pantai ini disamping sebagai obyek wisata juga merupakan kawasan pemukiman atau kampung Nelayan. Menurut informasi yang diperoleh dari penduduk setempat abrasi yang terjadi di kawasan pantai tersebut sudah terjadi sejak 15 tahun yang lalu. Terakhir abrasi terjadi pada tanggal 21 Juli 2001 yang mengakibatkan sebanyak 26 unit rumah hancur, 27 unit rumah rusak berat , 28 unit rumah rusak ringan dan 38 unit rumah lainnya terancam abrasi. Selain terjadi di kawasan pantai Desa Cipatuguran, kawasan yang rawan terhadap abrasi juga terjadi di Pantai Gadobangkong dan Pantai Citepus. Ada dua faktor yang sangat erat kaitannya dengan akresi dan abrasi, yaitu faktor alam dan manusia. Kedua faktor tersebut sama-sama memberikan dampak yang cukup signifikan. Dalam hal ini, faktor yang dapat diantisipasi dan ditanggulangi adalah faktor yang disebabkan oleh manusia. (1) Faktor alam : Iklim, ombak, arus laut, aliran air sungai, litologi, dll. (2) Faktor manusia : Penggunaan dan cara pengolahan lahan. Dari pengamatan di lapangan diketahui bahwa kedua faktor manusia dan faktor alam saling berkaitan dalam proses perubahan garis pantai. Daerah sekitar pesisir yang telah di buka untuk lahan pertanian atau pemukiman proses abrasinya lebih cepat di bandingkan dengan daearh pesisir yang masih di tumbuhi tumbuhan pelindung pantai. Demikian juga illegal loging di kawasan hutan yang menjadi penyangga kawasan Palabuhanratu dan konversi lahan di daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara di teluk Palabuhanratu untuk dijadikan permukiman, pertanian, perkebunan dan kegiatan lainnya akan meningkatkan sedimentasi lumpur di seluruh muara sungai, hal itu dapat dilihat pada saat musim hujan air yang mengalir di sungai-sungai sangat keruh dan berwarna kecoklatan, sebuah tanda tingkat sedimentasi yang tinggi. b. Kerusakan ekosistem pesisir Kerusakan yang disebabkan faktor manusia diantaranya terjadi akibat: (i) perambahan hutan mangrove di daerah pantai yang menyebabkan habitat flora dan fauna tertentu terganggu, demikian pula dengan adanya aktivitas pertambakan II - 10
yang membuka lahan sebagai areal budidaya; (ii) penggunaan bahan peledak oleh para nelayan yang mengakibatkan rusaknya terumbu karang di lautan; (iii) pencemaran air laut yang mengakibatkan rusaknya terumbu karang maupun makhluk hidup lainnya; (iv) abrasi oleh gelombang air laut sehingga habitat makhluk hidup atau terumbu karang terganggu; dan (v) pengambilan terumbu karang oleh masyarakat sebagai batu hias. c. Kerusakan kawasan pantai dan muara akibat penambangan Penambangan galian C terdapat di sepanjang pesisir teluk Palabuhanratu, mulai dari penambangan pasir besi di muara Sungai Cimandiri, pengambilan batu di muara Sungai Cimaja, pantai Cimaja Penambangan pasir besi dan lokasi-lokasi lainnya yang tersebar sepanjang pesisir teluk Palabuhanratu, kegiatan tersebut dapat mengabikatkan kerusakan ekosistem pesisir dan muara, berubahnya morfologi sungai dan meningkatkan potensi abrasi pantai. d. Kerusakan kawasan lindung (sempadan) Kerusakan lahan terjadi di semua jenis kawasan lindung mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari tingkat kerusakan ringan sampai dengan berat. Sesuai dengan kriteria Kawasan Lindung pada Perda No. 2 tahun 1996 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Barat, kawasan lindung dapat berupa sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan situ, kawasan sekitar mata air. Kerusakan yang terjadi diberbagai kawasan lindung Palabuhanratu adalah sebagai berikut : 1. Sempadan Pantai •
Faktor alami disebabkan abrasi pantai akibat gerusan air laut seperti terjadi di kawasan Gadobangkong dan Cipatuguran, sedangkan sedimentasi terjadi di muara Sungai Citepus, Sungai Cimandiri dan Sungai Cimaja
•
Faktor manusia berupa pengambilan air tanah dalam akan meningkatkan resiko intrusi air laut, juga pembuatan bangunan di sempadan pantai untuk rumah makan, restoran dan hotel di sepanjang pesisir Teluk Palabuhanratu akan menghilangkan pohon-pohon pelindung yang berfungsi sebagai green belt.
II - 11
2. Sempadan Sungai •
Faktor alami yang disebabkan gerusan air dan pendangkalan sungai akibat pengendapan lumpur.
•
Faktor manusia berupa berkurangnya tanaman/pohon penyangga sekitar sempadan sungai karena lahan sempadan sungai dijadikan permukiman penduduk seperti terjadi di sepanjang Sungai Cipalabuhan, Cigangsa dan Cipanyairan, juga pendangkalan sungai akibat sampah yang dibuang langsung ke sungai.
e. Kerusakan kawasan konservasi, hutan dan wilayah resapan air Kerusakan pada kawasan hutan-hutan sekeliling Palabuhanratu disebabkan penebangan dan pemanfaatan kayu, juga perambahan hutan oleh masyarakat untuk diambil kayunya maupun pengubahan fungsi lahan untuk dijadikan areal pertanian maupun permukiman, hal tersebut dipermudah dengan adanya akses jalan yang melewati wilayah hutan di sekitar Palabuhanratu, di masa yang akan datang ancaman itu akan semakin meningkat seiring meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman, disebabkan lahan yang ada di Palabuhanratu cenderung sempit karena sebelah selatan dibatasi oleh laut sedangkan sebelah utara di batasi oleh perbukitan tempat hutan berada, dan tekanan cenderung akan meningkat ke arah perbukitan, hal tersebut akan mengancam kawasan resapan air dan meningkatkan resiko terjadinya banjir dan longsor. Ancaman kerusakan juga terjadi di cagar alam Tangkuban Parahu dan TWA Sukawayana yang mengalami tekanan dari kegiatan manusia di sekelilingnya dalam bentuk penebangan kayu illegal dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi. 2.2.3 Bencana Alam a. Gempa Bumi dan Tsunami Kawasan Palabuhanratu merupakan bagian selatan Jawa Barat yang telah ditetapkan sebagai wilayah rawan gempa oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, karena letaknya yang berdekatan dengan pertemuan dua lempeng benua yaitu lempeng Hindia-Australia yang selalu bergerak 3-4 sentimeter per tahun dan melesak masuk ke bawah lempeng Eurasia dimana terletak Pulau Jawa dan Sumatera. Pergerakan tersebut akan menyebabkan gesekan antara dua lempeng, jika tingkat elastisitas satu lempeng tidak kuat menahan gesekan, akan terjadi patahan lempeng yang mengakibatkan gempa bumi yang potensial untuk memicu terjadinya tsunami. Kekuatan gempa di kawasan Palabuhanratu mempunyai magnitude lebih dari 4. Data-data gempa diperoleh dari stasiun pengamat II - 12
National Information Center (NEIC) USA. Data gempa yang diambil terdiri dari sumber gempa dengan radius 50 km dari Daerah Palabuhanratu (70 LS dan 1060 30’ BT). Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh National Information Center (NEIC) USA dan USGS sepanjang tahun 1973 sampai dengan 2004, terjadi dua gempa yang cukup besar dekat dengan Palabuhanratu. Gempa bumi pertama terjadi pada tanggal 26 November 1973 terletak pada koordinat 106,6 0 BT dan 6,8 0 LS, dengan kekuatan 6.5 pada skala Richter dan \.. Akibat peristiwa gempa bumi ini timbul kerusakan pada rumah penduduk disekitar Citarik dan desa Cidadap, serta menimbulkan keretakan tanah. Gempa bumi kedua terjadi pada tanggal 7 November 1996, dengan pusat di dasar Samudera Indonesia. Gempa bumi yang berkekuatan 5.8 Mb dan 6.4 Ms ini terjadi pada kedalam 60 km. (Sumber : Kajian Dampak Lingkungan Kawasan Kota Palabuhanratu, 2004). Selain itu di Samudera Hindia terdapat palung/jurang bawah laut yang sangat curam, jika terjadi gempa di wilayah sekitarnya terutama patahan/sesar Mentawai di Sumatera yang terusannya mengarah ke perairan Jawa Barat Selatan maka akan mengancam kestabilan lereng palung bawah laut, robohnya lereng palung tersebut berpotensi untuk memicu tsunami. Tsunami sendiri biasanya terjadi jika gempa bumi yang terjadi mencapai 6 skala Richter (SR) atau lebih dengan epicentrum gempa yang dangkal. Selain itu terdapat potensi gempa darat di sepanjang sesar Cimandiri yang membentang dari selatan ke utara. Gempa bumi terakhir yang mengakibatkan kerusakan di kota Cibadak diakibatkan oleh aktivitas patahan/sesar Cimandiri. Dari sejarah kegempaan dari tahun 1973 sampai 2003, belum pernah terjadi tsunami di pesisir teluk Palabuhanratu, bahkan pada saat terjadinya gempa besar 1973 dan 1996 dengan epicentrum di dasar Samudera Indonesia. Namun demikian potensi tsunami harus tetap diantisipasi, karena jika gempa bumi yang diikuti dengan gelombang tsunami terjadi maka seluruh kawasan pesisir Kabupaten Sukabumi sepanjang 117 KM terancam, termasuk 4 wilayah Kecamatan yang padat penduduknya yaitu Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu dan Simpenan. Sistem peringatan dini sangat dibutuhkan untuk memberikan kesempatan evakuasi kepada seluruh penduduk yang ada di kawasan pesisir, peringatan dini kawasan Samudera Indonesia akan dibuat oleh pemerintah pusat dengan bantuan negara lain seperti Jepang dan Australia sehinga bencana yang akan terjadi dapat diantisipasi,
II - 13
kan Kebersihan Sungai
b. Longsor dan Gerakan Tanah Morfologi kawasan Palabuhanratu yang berbukit dan bergunung dengan lereng yang curam berpotensi untuk menyebabkan terjadinya longsor, selain itu kawasan Palabuhanratu secara geologi juga rawan terhadap gerakan tanah, hal tersebut merupakan ancaman terhadap konstruksi fisik di atasnya baik, jalan, gedung dan infrastruktur lainnya. Lokasi rawan longsor dan gerakan tanah terdapat di daerah yang berbatasan dengan lereng bukit di sebelah utara Palabuhanratu. Bencana gerakan tanah pernah terjadi pada tanggal 22 November 1995 di Kampung Pongkor, Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu. Bencana gerakan tanah ini mengakibatkan hancurnya 14 rumah dan 12 rumah mengalami kerusakan berat. Badan jalan sepanjang 120 meter yang menghubungkan Palabuhanratu – Kiaralawang putus akibat gerakan tanah. Secara geografis, daerah yang mngalami bencana gerakan tanah terletak pada koordinat 107,8794 0 BT dan 6,8676 0 LS. c. Banjir Fenomena Banjir yang terjadi di beberapa kawasan di Teluk Palabuhanratu sebagai akibat dari semakin parahnya kondisi daerah hulu, yaitu banyaknya hutan-hutan yang sudah gundul akibat aktivitas manusia. Sekitar sepuluh tahun terakhir ini fenomena penggundulan hutan semakin banyak terjadi di kawasan hulu teluk Palabuhanratu. Hal ini mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sebagai penahan air pada waktu hujan. Pada waktu musim hujan fenomena banjir sering terjadi di Kawasan Palabuhanratu, khususnya kawasan kota Palabuhanratu, kejadian ini tidak hanya mengakibatkan kerugian secara material, tetapi juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. 2.2.4 Konflik Pemanfaatan Ruang Dan Sumberdaya Pesisir Pemanfaatan lahan untuk menunjang aktivitas sosial dan ekonomi kurang mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, juga Rencana Tata Lingkungan dan Bangunan sehingga sempadan sungai dijadikan permukiman, sempadan pantai Kakilima Pantai Karanghawu
II - 14
dan digunakan untuk kaki lima, rumah makan, restoran, hotel dan jasa lainnya, mulai dari kawasan Gadobangkong, Citepus, Cisolok sampai Karanghawu sehingga memberikan kesan semrawut dan kumuh, juga mengurangi estetika kawasan, hal tersebut kalau dibiarkan akan memicu konflik sosial yang disebabkan oleh tumpang tindih penggunaan lahan. 2.2.5 Eksploitasi Sumberdaya Perikanan Secara Berlebih Penggunaan teknik dan alat tangkap ikan juga dapat merusak lingkungan seperti menggunakan teknik peledakan dengan bahan peledak, menggunakan bahan beracun seperti penggunaan sodium atau potasium sianida yang mengakibatkan beberapa ikan karang menjadi musnah. Menggunakan jaring yang dapat menangkap semua populasi ikan dari plasma sampai ikan besar sehingga merusak kelestarian dari spesies ikan tersebut. Jaring trawl (pukat harimau) merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang telah dilarang di wilayah perairan Indonesia. Walaupun telah ditetapkan pelarangan penggunaan peralatan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem perairan, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai bentuk pelanggaran. Masalah lain yang berhubungan dengan teknik penangkapan ikan yang menyebabkan terganggunya kelestarian sumberdaya hayati pesisir dan laut adalah belum adanya peraturan mengenai waktu, ukuran dan jenis ikan yang ditangkap. Penangkapan ikan pada waktu dan ukuran yang tidak tepat berarti menghambat proses regenerasi sumberdaya ikan, demikian juga kebiasaan yang sudah lama dikenal sebagai Pesta Impun, harus diteliti apakah ikan yang ditangkap merupakan bibit ikan (juvenile) atau ikan yang memang ukurannya sebesar itu. Penggunaan teknik atau alat tangkap untuk menangkap ikan yang bersifat merusak sumberdaya hayati perairan, bukan saja merusak biota (ikan) yang jadi sasaran namun juga mempengaruhi komponen ekosistem lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2.2.6 Keterbatasan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Photo 3.7. Kawasan TPI dan Pasar
Kemiskinan, pengangguran dan berbagai isu sosial lainnya masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Penetapan Palabuhanratu sebagai Ibukota Kabupaten akan mendorong terjadinya urbanisasi dari daerah-daerah sekitarnya, sehingga tingkat persaingan pencarian lapangan kerja akan meningkat yang akan memicu konflik II - 15
sosial. Di sisi lain lemahnya pengaturan terhadap pedagang kaki lima (PKL) terutama di pusat kota dan di kawasan wisata mengakibatkan kesemrawutan dan kesan kumuh kawasan kota dan pesisir Palabuhanratu. Desakan kebutuhan terhadap perumahan yang tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi memunculkan permukiman di sempadan sungai yang rentan terhadap bencana banjir. Tingkat ekonomi, pendidikan dan sosial akan mempengaruhi kesiapan masyarakat dalam menyikapi perubahan yang terjadi termasuk pembangunan fisik kota yang gencar, kedatangan investor, wisatawan domestik dan mancanegara akan mempengaruhi dan menyebabkan perubahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, ekses negatif biasanya muncul mengikuti perkembangan sebuah kota dan menggusur nilai-nilai positif yang ada, sehingga diperlukan upaya yang lebih dari semua pihak untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai sosial positif seperti kesetiakawanan sosial, gotong royong dan keramahan sebagai kekuatan masyarakat pesisir Teluk Palabuhanratu. Kesehatan merupakan salah satu indikator penting Indeks Pembangunan Manusia (IPM), selain pendidikan dan pendapatan. Ancaman penyakit malaria di Kecamatan Simpenan, Palabuhanratu, Cikakak dan Cisolok selalu ada, karena 4 wilayah ini merupakan daerah endemik malaria, selain itu penyakit lainnya adalah demam berdarah, diare, ISPA dan penyakit kulit. Ekses negatif daerah tujuan wisata adalah aktivitas pekerja seks komersail (PSK) yang berpotensi menularkan penyakit kelamin dan AIDS, yang patut mendapat perhatian adalah keberadaan Pasar Monyet yang menjadi lokasi praktek para PSK. 2.2.7 Pola Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Saat ini Kabupaten Sukabumi sedang mengupayakan perkembangan ekonomi melalui pengembangan pariwisata pesisir dan potensi perikanan laut untuk wilayah Sukabumi Selatan, tapi di lain pihak pemerintah juga menyadari adanya ancaman terhadap keseimbangan ekologi daerah pesisir berupa pencemaran lingkungan dalam bentuk: pencemaran domestik (tinja, sampah), residu pestisida dan pupuk, pencemaran industri dan sedimentasi, Kerusakan lingkungan dalam bentuk : abrasi dan degradasi lingkungan pesisir karena eksploitasi pasir besi, pasir laut, dan batu. Dan konflik social berupa konflik pemanfaatan tanah karena tekanan kebutuhan akan tanah untuk menunjang aktivitas ekonomi, tekanan ini terjadi sebagai akibat langsung pemindahan ibukota Kabupaten Sukabumi ke Kota pesisir Palabuhanratu. Mengingat kondisi tersebut Pemkab Sukabumi menyadari perlu adanya koordinasi, komunikasi dan kerja sama dalam Pengelolaan lingkungan di Wilayah II - 16
pesisir secara terpadu (Integrated Coastal Management) melalui pemanfaatan sumberdaya lokal. Sebagai langkah awal Pemkab Sukabumi telah menandatangani MOA (Memorandum of Agreement) dengan GE/UNDP/IMO Regional Program yang diwakili oleh Direktur Program Regional PEMSEA pada tanggal 24 Februari 2003 di Palabuhanratu dalam suatu kerangka Program “Building Partnerships on Environmental Protection and Management of The East Asian Seas.” MOA tersebut menetapkan Kab. Sukabumi sebagai parallel site yang ketiga dalam pengelolaan pesisir dan laut di Asia Timur. Untuk mengimplementasikan kerjasama tersebut telah dibentuk PCC (Program Coordinating Comitte), duduk sebagai Ketua Sekda Pemkab Sukabumi dan PMO (Program Management Office) dengan ketuanya Kepala BLH yang ditetapkan dengan SK Bupati No. 214 Tahun 2003 tentang Pembentukan Program Coordinating Commite (PCC) dan Program Management Office (PMO) dalam rangka Program Pengelolaan Pesisir Terpadu di Kabupaten Sukabumi. Hingga tahun 2006, Program Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Kabupaten Sukabumi yang telah dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah sebagai berikut : a. Program Management Office (PMO) Sukabumi ICMP Pengembangan SDM dan Kapasitas Kelembagaan • Workshop dan training tentang Integrated Coastal Management untuk staf PMO, Februari 2003. • Partisipasi Bupati, Ketua DPRD dan staf senior PMO pada studi tour ICM di Xiamen, Chine, Maret 2003 • Partisipasi staf senior PMO pada program training ICMP di Philipina, Oktober 2003 • Partisipasi staf junior PMO pada program training JICA ‘System of Environmental Management of Enclosed Coastal Seas’, Kobe Jepang, September-November 2003 • Partisipasi staf senior PMO pada program training JICA ‘Manajemen Pengelolaan Hutan’, Hokkaido Jepang, September 2003 – Maret 2004. • Partisipasi Sekretaris Daerah Kab.Sukabumi dan Sekretaris PMO pada kongres ‘The East Asian Seas Congress 2003’, di Putra Jaya, Malaysia, November 2003. • Kunjungan kerja ‘Ecotourism’ ke Malaysia dan Singapure oleh Sekretaris Daerah Kab. Sukabumi, dengan anggota tim Kepala Dinas Pariwisata, Kepala BKPPU, dan 2 staf senior, Januari 2004
II - 17
•
Partisipasi Sekretaris PMO pada program training Departemen dalam Negeri bekerjasama dengan Australian Development Scholarship pada training ‘Provincial Planning’, Melbourne Australia, April-Juni 2004
Pertemuan/Seminar/Workshop • Pertemuan rutin dan rapat koordinasi PMO • Pertemuan konsultasi secara periodik, antara PMO dengan Penasihat Teknis Sukabumi ICMP dan National Focal Point Kementerian LH. • Workshop tentang integrasi program pengembangan perkotaan (Bangun Praja) dan Program pengelolaan pesisir Sukabumi, Juli 2003 • Pertemuan konsultasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan program Integrated Coastal Management, Agustus 2003 • Partisipasi pada rapat kerja teknis pembangunan pesisir dan laut yang berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup, Desember 2003. Kampanye Publik dan Kesadaran Masyarakat • Produksi dan distribusi media kampanye lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berupa poster, stiker dan brosur. April 2004 • Partisipasi pada pameran nasional dan lokal terkait dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup, 2003-2004. b. Badan Lingkungan Hidup 1. Penelitian dan studi tentang Profil Pesisir Teluk Palabuhanratu bekerjasama dengan PKSPL IPB, berupa buku kajian profil pesisir Teluk Palabuhanratu yang meliputi 9 Kecamatan yang terletak di Pesisir Palabuhanratu termasuk diantaranya Kec. Palabuhanratu, Cisolok, Cikakak, Simpenan, 2003 2. Penelitian dan studi tentang Profil Keanekaragaman Hayati Teluk Palabuhanratu, bekerjsama dengan PKSPL IPB, 2003 3. Penelitian dan studi tentang Profil Kerusakan Pesisir Teluk Palabuhanratu bekerjasama dengan PKSPL IPB, 2003 4. Penelitian dan studi tentang Profil Kebersihan Kota Palabuhanratu dan 5 Kecamatan lainnya, dan pembuatan papan himbauan 5 buah dan stimulan tong sampah 130 buah, 2003 – 2004 (berjalan) 5. Penelitian dan studi tentang SOER (State of Environmental Report) bekerjasama dengan konsultan, merupakan laporan status kualitas lingkungan hidup di 45 Kecamatan di Kab. Sukabumi, 2003 – 2004 (berjalan) II - 18
6. Penelitian dan studi tentang Sungai Cigangsa, merupakan bagian dari Program PROKASIH, sebagai bagian dari proyek Prokasih telah disahkan Perda No. 16 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair. 7. Sosialisasi Perda No. 16 tahun 2003 tentang pengendalian pembuangan limbah cair kepada masyarakat dan industri, 2004. 8. Peningkatan Kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat dan LSM, untuk mewujudkan lembaga masyarakat dan LSM yang peduli K3, juga pengembangan ‘Sekolah Hijau’ untuk siswa SD, 2003-2004. 9. Penanaman mangrove di muara sungai Citepus, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. 2004 10. Kajian dampak lingkungan kota Palabuhanratu bekerjasama dengan konsultan, 2004 (berjalan). 11. Pengembangan Rencana Strategis Pesisir/ Coastal Strategy, bekerjasama dengan PKSPL IPB, 2004 (berjalan) c. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Penyediaan sarana kebersihan di Kota Palabuhanratu berupa, tong sampah truk dan kontainer, untuk pengumpulan sampah dan pembuangannya ke TPA Loji, 2003 d. Dinas Pariwisata Kegiatan sektor pariwisata diarahkan kepada promosi dan pengelolaan daerah tujuan wisata yang berada di wilayah pesisir, juga pembinaan terhadap stakeholder pariwisata. e. Dinas Kelautan dan Perikanan 1. Pengerukan kolam pelabuhan pendaratan ikan Cisolok 2. Pengembangan budidaya laut 3. Temu usaha dengan nelayan 4. Pelestarian terumbu karang f. Kantor Tata Ruang 1. Pembuatan Buku Revisi RTRW Palabuhanratu 2. Pembuatan Buku RTBL Gadobangkong Palabuhanratu keluarannya berupa rencana detail tata letak bangunan di zona Gadobangkong.
II - 19
g. Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Tahun 2003 1. Konservasi sumberdaya air di sungai-sungai Palabuhanratu 2. Perbaikan irigasi Palabuhanratu dan Cidadap 3. Penanggulangan banjir Sungai Citiis 4. Studi investasi dan desain perencanaan sistem drainase S. Cipalabuhan, Cigangsa, Cipanyairan 5. Penanggulangan banjir di wilayah Palabuhanratu 6. Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami penurunan fungsi 7. Penataan Muara Sungai di Teluk Palabuhanratu Tahun 2004 1. Penanggulangan banjir di S.Cigangsa & Cipalabuhan 2. Penanggulangan bencana alam banjir Kota Palabuhanratu 3. Penggelontoran air ke Palabuhanratu h. Dinas Permukiman dan Bangunan 1. Perbaikan lingkungan perumahan dan permukiman di Desa Citepus, 2003 2. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Cipatuguran, 2004 i. Dinas Bina Marga 1. Penataan dan relokasi warung-warung, pembangunan retaining wall di muara pembangunan trotoar, instalasi lampu jalan, konstruksi sepanjang 260 meter di Muara Citepus, bekerjasama dengan KSDA dan TP3TP, 2003 2. Pembangunan trotoar, lampu jalan, tong sampah, pot bunga sepanjang jalan protokol Kota Palabuhanratu, 2003 3. Pembangunan joging track dan fasilitas umum di Citepus j. Dinas Kehutanan 1. Penghijauan seluas 12 Ha yang masuk wilayah mata air di Kecamatan Simpenan 2. Penghijauan pesisir Palabuhanratu 3. Pemeliharaan hutan kota di Jajaway. k. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu 1. Pembangunan bangunan pelindung pantai, 2003 2. Penataan dan relokasi fish market, 2004 l. Kegiatan LSM (TP3TP) 1. Pembangunan mesjid di Citepus II - 20
2. 3. 4. 5. 6.
Gerakan Jumat bersih untuk mewujudkan K3 Kegiatan penghijauan di Citepus. Pengembangan program Sekolah Hijau untuk siswa SD. Pelaksanaan festival pariwisata bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Pembentukan tim penyelamat pantai Balawista bekerjasama dengan Dinpar 7. Kampanye pariwisata berwawasan lingkungan, bekerjasama dengan Dinpar 8. Konsultasi dan sosialisasi terhadap para pemilik bangunan di Citepus 9. Rapat koord. dengan stakeholder yaitu: PHRI, HNSI, dan KOMPEPAR. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan berbagai program/proyek pengelolaan lingkungan dan sumberdaya pesisir, terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang umum dihadapi, yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program, antara lain: 1. masih terbatasnya pengetahuan para pejabat berkepentingan di daerah tentang arti strategis dan manfaat dari program pengelolaan pesisir terpadu bagi pembangunan daerah oleh pengelola di daerah; 2. sebagai akibat dari perihal tersebut diatas, masih rendahnya komitmen otoritas penanggung jawab di daerah bagi pengembangan dan pelaksanaan program pengelolaan pesisir terpadu di daerahnya; 3. tidak terbentuknya atau tidak berjalannya mekanisme kerja yang diemban oleh suatu struktur organisasi yang berfungsi melakukan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan program secara sistematis, yang dalam hal ini masing-masing biasa disebut Program Steering Committee (PCC) dan Program Management Office (PMO); 4. belum terciptanya sistem administrasi kepegawaian dan mobilisasi pimpinan dan staf di daerah yang menjamin tetap sinambungnya pelaksanaan suatu program, meskipun terdapat pergantian pejabat atau staf yang terlibat suatu program pembangunan, khususnya pengelolaan lingkungan wilayah pesisir; 5. tidak berjalannya mekanisme koordinasi lintas instansi/dinas terkait, baik pada tahapan perencanaan maupun pada tahapan implementasi kegiatan program, sehingga isu-isu yang bersifat lintas unit/dinas serta konflik kepentingan antar berbagai sektor pembangunan tidak tertangani secara baik; 6. pendekatan keproyekan yang sifatnya jangka pendek dan reaktif secara terbatas pada hal-hal yang kasuistik (ad-hoc) masih mendominasi banyak kegiatan pembangunan, akibatnya pengembangan program strategis jangka panjang yang diarahkan untuk menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan II - 21
yang multi dimensional terkesampingkan;
secara
sistematis
dan
efektif
menjadi
7. penyadaran, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat sebagai salah satu pendekatan dan strategi yang penting bagi suksesnya program pengelolaan pesisir terpadu belum berjalan efektif; 8. konsep kemitraan antara pemerintah dan swasta, dengan pendekatan pembagian tanggung jawab dalam investasi pendanaan yang berbasis keuntungan-ekonomis bagi program-program pengelolaan lingkungan dan sumberdaya pesisir belum dipahami dan dilaksanakan secara baik, sehingga pemerintah daerah umumnya masih terjebak dalam lingkaran permasalahan pendanaan program-program pengambangunan secara umum, termasuk dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya pesisir. 2.3. Permasalahan Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Pesisir Teluk Palabuhanratu Pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dan pembangunan infrastruktur Kota Palabuhanratu sebagai pusat pertumbuhannya. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur (prasarana dan sarana) adalah bagian integral dari pembangunan tidak hanya wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu akan tetapi juga Kota Palabuhanratu, serta merupakan salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi di kota dan wilayah pesisir tersebut. Jenis Prasarana dan sarana di wilayah kota dan pesisir Teluk Palabuhanratu antara lain meliputi pengelolaan sumber daya air, transportasi, permukiman, dan energi. Secara garis besar, keberadaan dan peran infrastruktur tersebut adalah untuk menunjang berbagai kegiatan dan dalam rangka mendukung peran dan fungsi wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu, termasuk Kota Palabuhanratu, sebagai : 1. Pusat Pemerintahan Fungsi ini menonjol terkait dengan kebijakan pemerintah Sukabumi yang menetapkan Kota Palabuhanratu sebagai ibukota kabupaten hasil pemindahan dari wilayah Kota Sukabumi. Sebagai pusat pemerintahan, Kota Palabuhanratu akan menjadi pusat kegiatan dan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan wilayah Kabupaten Sukabumi. 2. Pusat Kegiatan Perikanan – Kelautan Merupakan sektor strategis sekaligus sektor potensial dari sisi perekonomian wilayah pesisir, terlebih dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka II - 22
peningkatan status Pelabuhan Perikanan Nusantara menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera. Diharapkan sektor ini akan lebih berkembang dan menjadi basis perekonomian dan dapat memberikan dampak bagi perkembangan wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu dan sekitarnya. 3. Pusat Pelayanan Pariwisata Sesuai dengan potensi obyek-obyek wisata serta kawasan yang telah terbentuk, sektor pariwisata diharapkan akan lebih berkembang dan berkontribusi secara lebih maksimal bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu dan wilayah sekitarnya. Selain ketiga fungsi primer tersebut, wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu juga akan mengemban fungsi-fungsi sekunder sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Pusat permukiman dan perumahan Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Pendidikan dan pelayanan umum lainnya Pusat Industri Kecil-Menengah
Berikut disampaikan permasalahan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu : 1. Pengelolaan Sumber Daya Air Secara normatif, pengelolaan sumber daya air di wilayah pesisir bertujuan untuk menjamin terpeliharanya dan termanfaatkannya sungai-sungai dalam daerah aliran sungai (DAS) sehingga mendukung fungsi-fungsi transportasi, sumber air bagi masyarakat, perikanan, pemeliharaan hidrologi, rawa dan lahan basah, disamping fungsi lainnya yaitu untuk pengendalian banjir (pada saat musim hujan) dan menjaga ketersediaan air (pada saat musim kemarau). Hingga saat ini, permasalahan pengelolaan sumber daya air selain dijumpai penanganannya masih sektoral juga terbatas pada upaya-upaya yang bersifat rehabilitatif dan kuratif, sementara upaya-upaya preventif masih dalam tataran wacana (berupa studi atau kajian). Hal ini ditunjukkan dengan kemunculan proyek/ kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya air di wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu selain tidak didukung dengan rencana yang matang dan terpadu juga seringkali muncul setelah terjadi bencana banjir dan kekeringan.
II - 23
2. Sistem Jaringan Air Bersih Secara normatif, pembangunan sistem jaringan air bersih bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih di wilayah pesisir. Hingga saat ini, pembangunan sistem jaringan air bersih (melalui PDAB) baru dapat melayani Kecamatan Palabuhanratu. Secara umum, masyarakat pesisir tidak terlalu kesulitan mendapatkan air bersih, karena masih tersedia secara alami dengan membuat sumur gali atau sumur bor, walaupun di beberapa wilayah terutama yang berdekatan dengan perairan teluk masih terasa payau. Permasalahan pembangunan sistem jaringan air bersih terutama pada sumber dan ketersediaan air serta anggaran pembangunan dalam rangka memperluas cakupan pelayanan. Akibatnya, sering dijumpai penyediaan air bersih masyarakat di kawasan perumahan dan objek wisata berbenturan upaya pemeliharaan dan kelestarian lingkungan. 3. Sistem Jaringan Drainase Sistem jaringan drainase seringkali dibangun hanya sekedar memenuhi persyaratan minimal. Pada saat banjir, kondisi jaringan drainase tersebut baru dirasakan bermasalah yakni tidak mampu menampung limpasan air yang melimpah. Dalam kaitannya dengan sistem drainase kota, sungai-sungai yang diarahkan sebagai Saluran Drainase Induk adalah Sungai Cipalabuhan dan Cipanyairan serta masing-masing anak sungainya. Kondisi drainase kota secara umum belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sungai yang berkelok-kelok, banyak muatan sampah dan konstruksi yang buruk mengakibatkan kurang lancarnya pengaliran limpasan air hujan (rimoff). Hal tersebut ditunjukkan dengan masih sering terjadinya banjir (genangan) di beberapa bagian kota (RW 3, 7, 15, 21, 28 dan 29). Rencana pengembangan untuk pembuangan akhir (Sungai Cipalabuhan dan Cipanyairan serta anak-anak sungainya) yaitu normalisasi kondisi alur untuk menghindari luapan banjir dan menetapkan bahwa alur sungai-sungai yang ada disekitar kota (lokasi pemukiman) hanya digunakan sebagai pembuangan akhir limpasan air hujan dan bukan untuk pembuangan sampah. 4. Jaringan Air Limbah/Air Kotor Sebagamana sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah juga dihadapkan pada permasalahan yang sama yakni sekedar memenuhi persyaratan minimal, yang berpotensi meninmbulkan pencemaran lingkungan II - 24
apabila tidak ditangani. Sejauh ini, pembangunan instalasi pengolahan dan pembuangan lumpur tinja belum diupayakan secara terpadu. 5. Sistem Pelayanan Persampahan Pengelolaan persampahan masih terbatas pada upaya penyediaan sarana kebersihan di sekitar Kota Palabuhanratu yakni berupa tong sampah, truk dan kontainer untuk kebutuhan pengumpulan sampah dan pembuangannya ke TPA Loji. Sementara pelayanan persampahan di kawasan objek wisata dan pemukiman lainnya pada umumnya dilakukan melalui pengelolaan setempat (dibakar atau ditimbun) yang seringkali mengganggu keindahan, berpotensi banjir, menimbulkan pencemaran lingkungan dan menciptakan kekumuhan. Berdasarkan uraian tentang permasalahan pembangunan infrastruktur di atas, nampak bahwa permasalahan utamanya adalah diperlukan upaya sistematis dalam penanganan pembangunan infrastruktur sehubungan perannya yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan sektor (pemerintahan, pelabuhan dan perikanan, pariwisata dan permukiman, serta perdagangan) dan menjamin terpeliharanya keseimbangan lingkungan dan sumberdaya pesisir. Terkait dengan berbagai peran dan fungsi wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu dalam wilayah makro, dalam rangka pengembangan sarana prasarana wilayah pesisir perlu pengaturan sehingga tidak terjadi intensitas pemanfaatan ruang yang sangat tinggi, terpusat, dan tumpang tindih. Pengaturan yang perlu dilakukan adalah antara pembangunan sarana dan prasarana Kota Palabuhanratu (yang berorientasi kegiatan perkotaan, pemerintahan dan pelabuhan) dengan sarana dan prasarana di luar Kota Palabuhanratu (yang umumnya berorientasi pariwisata) sehingga tidak bercampur satu sama lain karena mengingat karakteristiknya yang berbeda. Dengan kata lain, adanya rencana pembangunan infrastruktur yang sistematis yang memadukan antar berbagai jenis infrastruktur sangat diperlukan.
II - 25
