BAB II PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR
2.1
Wilayah Pesisir Hakikat pembangunan adalah perubahan total suatu masyarakat atau
penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spritual. Tiga hal tersebut bermuara pada pencapaian tiga tujuan inti pembangunan : 1.
Pemenuhan kebutuhan dasar
2.
Peningkatan standar hidup
3.
Perluasan pilihan-pilihan sosial dan ekonomi Pembangunan dapat diartikan sebagai kenyataan fisik sekaligus tekad suatu
masyarakat untuk berusaha sekeras mungkin, melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik [M. P. Todaro, 1998]. Sedangkan falsafah pembangunan suatu negara adalah upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya dengan memperhatikan kemampuan generasi masa kini dan masa mendatang. Pernyataan tersebut merupakan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) [Widiastuti, 2004]. Dalam konteks pembangunan wilayah pesisir dan laut, maka pembangunan bermakna membuat potensi-potensi yang ada pada wilayah pesisir dan laut bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di masa sekarang dan yang akan datang. Pemanfaatan potensi-potensi tersebut harus dilakukan melalui suatu proses perencanaan pembangunan yang dibuat melalui pendekatan multidimensional. Melalui pendekatan multidimensional tersebut, potensi-potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut dapat diubah menjadi sumber daya wilayah pesisir dan laut. Proses multidimensional adalah mewujudkan kualitas kehidupan secara bertahap dan berkesinambungan dalam berbagai bidang, dengan cara melakukan perubahan mendasar dalam : a.
Struktur sosial
b.
Sikap-sikap masyarakat
c.
Institusi-intitusi nasional
8
Contoh kasus yang dapat menjelaskan proses multidimensional tersebut diantaranya adalah mengenai penanggulangan sampah. Penyebab masalah sampah dapat dilihat dari struktur sosialnya. Dapat dilakukan pendekatan melalui kesehatan dan melalui kesejahteraan. Melalui pendekatan kesehatan, penanggulangan sampah dapat melalui pemberian berbagai alternatif pola makan. Sedangkan melalui pendekatan kesejahteraan, penanggulangan dilakukan dengan asuransi kesehatan. Dilihat dari sikap-sikap masyarakat, ini menyangkut kultur yang ada pada masyarakat. Yang diamati dari sikap-sikap masyarakat ini, apakah sudah ada niat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dilihat dari institusi-institusi, yang merupakan pemerintah, apabila pemerintah mengambil sikap yang membiarkan saja, tanpa adanya pembuatan kebijakan yang berarti, maka ini sikap ini dapat diikuti oleh pihak-pihak yang lainnya, sehingga dapat membentuk suatu kebenaran koherensi.
2.1.1.
Pengertian Wilayah Pesisir Dikaitkan dengan perencanaan, wilayah dapat diartikan sebagai ruang yang
merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang terbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Wilayah adalah ruang. Komponen ruang, yaitu : (1) Unsur-unsur, manusia, fauna, flora (unsur alam), dan infrastruktur. (2) Kesatuan Geografis, dikaitkan dengan ekosistem, hubungan semua unsur/makhluk hidup dengan alamnya. (3) Batas.
Glosari istilah perencanaan & pengelolaan sumber daya laut & pesisir, sekretariat MREP, 1997 memberikan suatu definisi terhadap wilayah pesisir, yaitu : ” Suatu kawasan geografi luas dimana bercampur faktor-faktor terestrial & lautan yang menghasilkan sistem-sistem bentuk daratan & ekologi yang unik.” Jika kita berbicara mengenai pesisir, yang kita pikirkan adalah campuran. Wilayah pesisir adalah wilayah yang rentan (memiliki sensitivitas yang tinggi), artinya mudah rusak. [SULASDI, 2006].
9
Wilayah pesisir adalah pertemuan antara darat & laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti sifat pasut, angin laut, dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi & aliran tawar, juga yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti penggundulan hutan & pencemaran. [Sugiharto, 1976, dalam SULASDI, 2006]
2.1.2.
Batas Wilayah Pesisir Batas wilayah pesisir tidak memiliki ketentuan yang pasti. Menurut PBB,
wilayah pesisir ke arah laut mencapai 3 mil, sedangkan yang masuk ke arah darat bisa mencapai 60 km, akan tetapi, ukuran ini berlaku di daerah eropa, benua amerika, dan afrika yang memiliki sungai-sungai dengan muara yang besar. Terminalisasi air laut yang masuk ke darat tidaklah sama antara daerah eropa dengan Indonesia. Apalagi apabila terjadi sedimentasi di wilayah estuari. Sehingga batas pesisir setiap negara tidak sama, bergantung pada kondisi ekosistemnya.
Secara garis besar, batasan wilayah pesisir dapat dinyatakan sebagai berikut : •
Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut.
•
Batas wilayah pesisir ke arah laut merupakan fungsi dari pengaruh sifat-sifat alami darat (sedimentasi, pencemaran, aliran air tawar).
•
Batas wilayah pesisir ke arah darat merupakan fungsi dari pengaruh sifat-sifat laut (pasang surut, angin, salinitas, gelombang, arus).
•
Batas-batas wilayah pesisir dipengaruhi oleh kondisi fisik alam dan letak geografis dari masing-masing wilayah pesisir.
Khusus untuk Indonesia, batasan wilayah pesisir adalah sebagai berikut : •
Batas wilayah pesisir ke arah laut mengacu pada Undang-undang no.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-undang ini dinyatakan bahwa Propinsi terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah dan/atau ke arah perairan kepulauan (pasal 3), sedangkan kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota di wilayah laut tersebut adalah sepertiga dari luas wilayah laut propinsi (pasal 10).
•
Batas wilayah pesisir ke arah darat mengacu pada karakteristik wilayah pesisir masing-masing daerah. [Mutiara, 2001]
10
Beberapa visualisasi batasan wilayah pesisir dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 di bawah ini.
z
z z z
z z
z
z
z
SHELF SEA
z z z z z z z z
LOWLAND
z z
NEARSHORE WATERS
z z z z z
ESTUARINE WATERS ESTUARINE PLUME
z z z
z z
z
ESTUARY
z
z z BALTMARSH
RIVER BASIN
z
z
DURES
z
NEARSHORE
z
z z
z
z
z z z z z z
SHORE LINE
z z
SHELF
z
EDGE ZONE
SHELF
UPLAND
z
SEA / OCEAN INTERFACE
z
LAND / SEA INTERFACE
z z
OPEN OCEAN
z
COASTAL ZONE
INNER SHELF
OUTER SHELF
CONTINENTAL SHELF
z
z z z z z z
SHELF BREAK
CONTINENTAL INTERIOR
CONTINENTAL z SLOPE z
OCEAN FLOOR
Gambar 1. Batasan Wilayah Pesisir(Pernetta dan Milliman, 1995)
Gambar 2.1. Batasan wilayah pesisir (Parnetta & Milliman, 1995, dalam SULASDI, 2006)
Gambar 2.2. Batas-batas Fisik wilayah pesisir Pantai (Brahtz, 1972, dalam SULASDI, 2006)
11
2.2
Komponen-komponen Utama dalam Pembangunan Wilayah Pesisir Komponen-komponen utama dalam pembangunan wilayah pesisir terdiri dari: 1. Komponen ekonomi, sosial, budaya, hukum; 2. Komponen kewilayahan; 3. Komponen ekosistem; 4. Komponen pengelolaan daerah aliran sungai (DAS); dan 5. Komponen oseanografi pantai dan estuari. Kelima komponen utama dalam pembangunan wilayah pesisir tersebut
mempunyai keterkaitan erat satu sama lain, sehingga dalam pembangunan wilayah pesisir kelima komponen utama ini harus dilibatkan secara terpadu. Maksud terpadu ini adalah memandang komponen-komponen utama tersebut sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian maka pembangunan wilayah pesisir dilakukan secara terpadu mulai dari hulu hingga ke hilir. Penjelasan mengenai kelima komponen utama tersebut akan penulis paparkan secara singkat sebagai berikut. 2.2.1. Komponen Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum Komponen Ekonomi
Gambar 2.3. Visualisasi Skematik Pembangunan Ekonomi Wilayah Pesisir
Pembangunan ekonomi dilakukan dengan melakukan suatu transformasi potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut menjadi barang dan jasa, melalui proses industri, sehingga memiliki suatu nilai finansial yang dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga ikut meningkat yang kemudian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang divisualisaikan secara skematik pada Gambar 2.3.
12
Ilmu ekonomi mempelajari : (1) Mengapa & bagaimana sumber daya-sumber daya dialokasikan ke bidang produksi barang-barang tertentu, dan bukan ke barang-barang lainnya. (2) Mengapa & bagaimana barang-barang serta jasa dialokasikan kepada orangorang tertentu & bukan kepada orang lain. (3) Landasan pemikiran yang menentukan keputusan-keputusan produksi suatu perusahaan. (4) Apa saja yang mempengaruhi distribusi barang-barang setelah selesai diproduksi. (5) Sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang tertentu, tidak dapat digunakan untuk memproduksi barang lain. Barang-barang yang dibeli oleh seorang konsumen tertentu, tidak dapat dikonsumsi oleh konsumen lain. Secara singkat ekonomi merupakan : Sumber daya Î proses pengolahan Î produksi barang & jasa Î distribusi Î konsumen Î yang berkepentingan.
Secara singkat ekonomi merupakan suatu proses pengolahan produksi barang dan jasa yang didistribsikan pada konsumen yang berkepentingan. Pada dasarnya ekonomi merupakan pengelolaan sumber-sumber daya yang terbatas, contohnya mineral (seperti minyak), yang dapat menyebabkan pencemaran baik di air maupun udara. Menurut terminologi industri, mineral merupakan bahan baku yang kemudian diolah menjadi bahan jadi. Industri hulu adalah industri yang berkaitan dengan bahan baku. Sedangkan industri hilir adalah industri yang berkaitan dengan bahan jadi. Transformasi sumber-sumber daya kewilayahan ke manusia : Sumber daya Î industri primer Î industri sekunder Î industri tersier Î manusia.
•
Sektor industri primer (bahan baku) adalah sektor industri yang berhubungan langsung
dengan
pengelolaan
sumber-sumber
daya
kewilayahan
untuk
mendapatkan keperluan hidup (pertanian, kelautan, kehutanan, perkebunan, pertambangan). •
Sektor industri sekunder (manufaktur/pabrik) adalah sektor yang mengolah bahan hasil industri primer untuk bisa dipakai oleh manusia.
13
•
Sektor industri tersier (industri jasa) adalah sektor yang memberikan pelayanan dukungan dalam pengaturan jalannya arus barang dan arus uang tersebut. Contohnya : perhubungan, perdagangan, perbankan, pariwisata, konsultasi, pemerintahan. (Gambar 2.4)
Industri primer : kita berbicara mengenai gelombang, temperatur, pasut, ikan.
Laut Pesisir
Industri tersier : perhubungan, pariwisata, dll.
Industri sekunder : energi, tepung. Gambar 2.4. Visualisasi Skematik Transformasi Sumber Daya ke Manusia
Untuk menunjang kegiatan perekonomian nasional, yaitu pembangunan wilayah pesisir, sangat penting untuk mengetahui potensi pembangunan yang ada di wilayah pesisir yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan optimal. Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir secara garis besar terdiri dari tiga kelompok, yaitu sumber daya dapat pulih (renewable resources), sumber daya tak dapat pulih (non-renewable resources), dan jasa-jasa lingkungan (environmental services). Sumber daya alam yang dapat pulih adalah sumber daya alam yang keberadaannya dapat terus berlanjut baik karena sifat sumber daya alam tersebut dapat bertahan dan berkembang biak secara alami maupun ada usaha dari luar untuk mengembangkan dan melestarikannya. Sumber daya ini berasal dari penggunaan langsung maupun tidak langsung ekosistem-ekosistem yang terdapat pada wilayah pesisir dan laut. Sumber daya alam yang tidak dapat pulih adalah semua sumber daya alam yang keadaannya dapat berkurang sebanding dengan usaha pemanfaatannya. Sumber daya ini dapat habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam tidak dapat pulih meliputi seluruh minyak dan gas bumi serta mineral. Jasa-jasa lingkungan adalah sumber daya wilayah pesisir sebagai tempat hidup bagi manusia (pemukiman) dan pemanfaatan sumber daya pesisir sebagai tempat pariwisata. [Widiastuti, 2004]
14
Komponen Sosial & kebudayaan Konsep kebudayaan (1) Koentjaraningrat (1984) ”...Keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.” (2) Leslie White (1969) Kebudayaan merupakan fenomena yang selalu berubah sesuai dengan alam sekitarnya dan keperluan suatu komunitas. Berdasarkan pada kerangka pemikiran tersebut di atas, maka melingkupi kehidupan manusia pendukungnya, dan merupakan suatu faktor yang menjadi dasar tingkah laku manusia, baik dalam kaitannya dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial-budaya. Karenanya, bagaimanakah mutu suatu lingkungan fisik atau lingkungan sosial itu, pada dasarnya adalah pencerminan kualitas kehidupan sosial masyarakat para pendukung kebudayaan itu. Konsep Sosiologi (1)
Sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan manusia dalam lingkungan kelompok.
(2)
Sosiologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antar manusia.
(3)
Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat.
Budaya merupakan gagasan tindakan hasil (cipta rasa karsa) manusia yang berdampak pada komunitas, menjadi suatu sikap yang menjadi kebiasaan bentukan perilaku keseharian. Budaya berpengaruh terhadap pembangunan, maksudnya budaya berpengaruh terhadap perubahan. Dampak terhadap sosial / moral dipelajari dalam sosiologi. Tabel 2.1. Permasalahan-permasalahan pada Komponen Sosial dan Budaya
Komponen
Masalah Masyarakat Pesisir
Pembangunan Wilayah Pesisir Kemiskinan (Tingkat pendidikan, pengetahuan, Komponen Sosial dan Komponen Budaya
keterampilan yang rendah) Prasarana fisik dan transportasi tidak memadai Kurangnya pengakuan hak-hak adat dan tradisional
15
Komponen sosial dan kebudayaan pada pembangunan wilayah pesisir menyangkut permasalahan masyarakat pesisir sebagai salah satu pengguna sumber daya pesisir yang paling rentan terhadap berbagai dampak pembangunan di wilayah pesisir. Sekitar 60% dari penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai angka 225 juta jiwa pada tahun 2010, dapat dianggap hidup di wilayah pesisir. Berdasarkan data Dirjen Perikanan tahun 1996, di Indonesia terdapat 67.514 desa serta 3.680 kecamatan. 34% diantaranya yaitu 22.917 desa tergolong dalam kategori desa miskin yang terletak di 1.173 kecamatan, termasuk didalamnya 4.375 desa pesisir. [Widiastuti, 2004] Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah terbesar yang terjadi. Masalah kemiskinan ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir, sehingga tingkat pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki pun rendah. Prasarana fisik seperti bank, koperasi, usaha pegadaian juga fasilitas transportasi seperti jalan dan angkutan umum kurang dirasakan keberadaannya, sehingga banyak masyarakat pesisir yang memiliki masalah yang berhubungan dengan permodalan dan pemasaran sehingga kurang bisa memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Permasalahan air bersih dan sanitasi serta kondisi lingkungan yang kurang terpelihara menyebabkan munculnya masalah-masalah kesehatan yang tidak didukung dengan prasarana kesehatan seperti puskesmas yang memadai. Tekanan
dari
pertumbuhan
penduduk
yang
semakin
meningkat
mengakibatkan pengekploitasian dan pengonsumsian sumber daya alam yang berlebihan. Ancaman terhadap wilayah pesisir juga datang dari pencemaran. Pada umumnya masyarakat pesisir masih menggunakan sistem adat yang memiliki kearifan ekologis dalam mengelola sumber daya pesisir secara berkesinambungan dan menguntungkan. Oleh karena itu, dalam menerapkan konsep pengelolaan terpadu pada suatu wilayah pesisir perlu mempertimbangkan pengelolaan sumber daya pesisir yang sudah menjadi tradisi yang digunakan oleh masyarakat setempat. Kebanyakan program dan proyek-proyek pembangunan wilayah pesisir masih menggunakan pendekatan dari atas ke bawah, masih dirasa kurang adanya pengakuan terhadap hak-hak adat dan pengetahuan tradisional, peranserta masyarakat serta pemberdayaan pemerintah lokal, sehingga sedikit program atau proyek yang dikelola oleh masyarakat pesisir sendiri. 16
Komponen Hukum Hukum merupakan suatu standar yang di buat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang membuat suatu peraturan hukum atau Undang-undang, yang nantinya akan memberikan suatu kepastian hukum, yaitu penjaminan hak dalam menjalankan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Salah satu permasalahan hukum di wilayah pesisir adalah mengenai hak penguasaan atas ruang di wilayah pesisir. Pada wilayah pesisir terdapat banyak pihak yang berkepentingan atas hak-hak atas ruang wilayah pesisir tersebut. Di dalam UU No. 5/1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) hanya diatur sebatas pemilikan/penguasaan tanah sampai pada garis pantai. Memang ada ketentuan tentang hak pemeliharaan dan penangkapan ikan di dalam UU ini, tetapi baru sekedar disebutkan saja tanpa adanya rincian pengaturan. Di dalamnya terdapat aturan tentang hak menguasai oleh negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain hak ulayat, hak-hak atas tanah dan hak atas air. Hak atas tanah mencakup Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP). Hak atas air adalah Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (HPPI). Perlu diperhatikan bahwa untuk semua wilayah laut, tidak ada istilah laut milik A atau B dalam konteks hukum perdata, karena laut Indonesia tidak boleh dikapling-kaplingkan mengingat negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan dan adanya paradigma laut bahwa ruang laut adalah milik bersama sehingga ia tidak bisa dimiliki siapapun.
17
2.2.2.
Komponen Kewilayahan
Gambar 2.5. Visualisasi Skematik Wilayah
Kewilayahan merupakan komponen yang penting dalam pembangunan wilayah pesisir karena dari komponen kewilayahan ini dapat diperoleh gambaran dari suatu wilayah pesisir dan laut. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa wilayah pesisir mempunyai aspek keruangan (spasial) sehingga dapat dipandang sebagai bagian dari sistem yang bergeoreferensi dan mempunyai keterkaitan spasial dengan wilayah-wilayah lain dari sistem bumi. Secara spasial semua aspek yang terdapat di wilayah pesisir tersebut di atas akan berinteraksi, dimana interaksinya dapat dilihat melalui peta dasar (topografi dan batimetri), petapeta tematik, dan citra satelit dari wilayah. (Gambar 2.5) Untuk melakukan perencanaan dan pembangunan wilayah pesisir dan laut, diperlukan informasi mengenai interaksi komponen-komponen tersebut dan juga informasi tentang potensi sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dilakukan pemetaan potensi sumber daya alam. Keberadaan data dasar spasial menjadi penting artinya. Data dasar adalah data yang bersifat mendasar, atau data yang bila tidak ada akan dihadapkan pada kesulitan untuk memahami secara benar potensi sumber-sumber daya kewilayahan, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam. [Widiastuti, 2004] Salah satu bentuk data dasar adalah peta dasar dan peta-peta tematik yang berkaitan dengan sumber-sumber daya dan lingkungan wilayah pesisir. Peta-peta tersebut akan mampu memberikan informasi yang komprehensif dan holistik yang
18
digunakan sebgai dasar untuk melakukan perencanaan maupun analisis kewilayahan. Peta dasar dan peta-peta tematik digunakan sebagai dasar untuk membuat sistem informasi kewilayahan yang mempunyai peran penting dalam proses pengambilan keputusan. 2.2.3.
Komponen Ekosistem Ekosistem merupakan komponen utama yang penting dalam pembangunan
wilayah pesisir. Ekosistem adalah sistem ekologi lengkap (hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dan lingkungannya dan antara kelompok-kelompok makhluk hidup dan lingkungannya dan antara kelompok-kelompok makhluk hidup) yang berfungsi dalam suatu unit geografis tertentu. [Widiastuti, 2004] Sedangkan pengertian ekosistem menurut Undang-undang Lingkungan Hidup tahun 1982, ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.
Gambar 2.6. Visualisasi Skematik Pembangunan Berkelanjutan
Kaidah-kaidah ekosistem [SULASDI, 2006] : a.
Suatu ekosistem diatur dan dikendalikan secara alamiah
b.
Suatu ekosistem mempunyai daya kemampuan yang optimal dalam keadaan berimbang. Di atas kemampuan tersebut ekosistem tidak lagi terkendali, dengan akibat menimbulkan perubahan-perubahan, atau krisis lingkungan yang tidak lagi berada dalam keadaan lestari bagi kehidupan organisme.
c.
Terdapat interaksi antara seluruh unsur-unsur lingkungan yang saling mempengaruhi dan bersifat timbal balik.
d.
Interaksi terjadi antara : 1. 2. 3.
Komponen-komponen biotis dengan komponen-komponen abiotis. Sesama komponen biotis. Sesama komponen abiotis.
19
e.
Interaksi tersebut senantiasa terkendali menurut dinamika yang stabil, untuk mencapai suatu optimum yang dapat ditimbulkan terhadapnya dalam ukuran batas-batas kesanggupannya dapat dilihat pada Gambar 2.7.
f.
Setiap ekosistem memiliki sikap-sikap yang khas disamping memiliki sikapsikap yang umum dan secara bersama-sama dengan ekosistem lainnya mempunyai peranan terhadap ekosistem keseluruhan (biosfer).
g.
Setiap ekosistem bergantung dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tempat, waktu, dan masing-masing basis-basis perbedaan di antara ekosistem itu sendiri sebagai pencerminan sikap-sikap yang khas.
h.
Antara satu dengan yang lainnya, masing-masing ekosistem juga melibatkan diri untuk memilih interaksi pula secara tertentu.
Secara sederhana, ekosistem adalah suatu pola hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar komunitas yang ditempatkan dalam perspektif kerekayasaan yaitu bersifat implementasi dalam jangka waktu yang lama (Gambar 2.6).
Gambar 2.7. Interaksi Komponen-komponen Ekosistem
Berdasarkan sifatnya, ekosistem pesisir dapat bersifat alami atau buatan. Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain adalah hutan mangrove, terumbu karang (coral reefs), padang lamun (seagrass bed), rumput laut (seaweeds), pantai berpasir (sandy beach), pantai berbatu (rocky beach), pantai berlumpur dan estuari atau muara. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa waduk, tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan kawasan pemukiman.
20
2.2.4. Komponen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografis yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya melalui ke danau atau ke laut secara alami. [Sekretariat TKPSDA, 2003, dalam SULASDI, 2006] Komponen pembangunan wilayah pesisir dan laut ini membentuk suatu model fungsional : DAS = F (wilayah daratan, sungai, anak sungai, kesatuan) Unsur kesatuan dari Daerah Aliran Sungai tersebut dicirikan oleh wilayah darat di kiri dan di kanan sungai yang memiliki fungsi menampung dan mengalirkan curah hujan yang turun ke laut. Pada definisi Daerah Aliran Sungai di atas dapat ditemukan istilah topografi. Istilah topografi tersebut maksudnya adalah lembah. Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu komponen yang penting untuk pembangunan wilayah pesisir dan laut. Dalam pembangunan wilayah pesisir dan laut perlu diperhitungkan adanya sepadan sungai sejauh 100 meter ke arah kiri dan ke arah kanan sungai. Hal tersebut dimaksudkan sebagai proteksi terhadap industri-industri yang berada di sekitar sungai supaya tidak membuang limbahnya yang dapat mencemari lingkungan ke sungai. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Daerah Aliran Sungai memerlukan suatu penataan ruang yang baik, yaitu bagaimana memanfaatkan ruang dari hulu hingga ke hilir sehingga limbah industri yang dihasilkan tidak dibuang begitu saja ke sungai dan mencemari lingkungan. Sungai tidak bisa dipisahkan dari daur hidrologi, karena sungai merupakan alat utama dalam proses tersebut. Daur hidrologi sendiri adalah suatu siklus yang menentukan keberadaan air di bumi. Air merupakan unsur utama yang berperan dalam kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan. Sehingga, kajian tentang daur hidrologi sangat penting jika dikaitkan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Daur hidrologi merupakan suatu siklus yang kompleks, yang terdiri atas beberapa proses. Genangan air di lautan dan di daratan (danau, waduk, rawa) menguap karena adanya radiasi matahari. Proses tersebut dinamakan Evaporasi. Penguapan air tidak hanya terjadi pada daerah-daerah genangan air, melainkan juga air yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan. Proses penguapan kandungan air yang ada pada tumbuh-tumbuhan disebut Transpirasi. Uap air di atmosfer hasil proses 21
transpirasi dan evaporasi tersebut akan mengalami pergerakan dan mengalir akibat adanya perbedaan tekanan udara. Kemudian, karena proses pendinginan, uap air tersebut akan mengalami perubahan ke fase cair dan terjadilah hujan (Presipitasi) di darat atau di laut. Air hujan yang jatuh di daratan akan mengalami 2 hal : sebagian akan meresap ke dalam tanah melalui proses Infiltrasi, dan selebihnya akan mengalir di permukaan tanah berupa air larian (runoff) dan mengalir menuju sungai. Aliran permukaan ini akan mengalirkan air ke danau-danau atau kembali ke laut yang dapat dilihat pada Gambar 2.8 (Soewarno,1991 dalam Adrian, 2008). Secara tradisional, sungai merupakan suatu daerah yang mempunyai aktivitas ekonomi, social, dan budaya yang sangat tinggi, terutama sebagai daerah penghasil bahan pangan. Fungsi daerah aliran sungai, yaitu [Widiastuti, 2004]: 1.
Fungsi dasar: produksi pangan (pertanian), suplai air dan energi.
2.
Fungsi sosial: perumahan dan rekreasi.
3.
Fungsi ekonomi: transportasi, pertambangan, dan pengembangan industri
4.
Fungsi publik: transportasi publik, penyaluran air buangan, limbah, dan lain-lain.
Gambar2.8. Daur Hidrologi (www.euwfd.com dalam Adrian, 2008)
22
2.2.5.
Komponen Oseanografi Pantai dan Estuari Wilayah pesisir merupakan daerah dimana terjadi interaksi antara tiga unsur
alam yaitu daratan, lautan, dan atmosfer seperti pada gambar 2.9. Proses interaksi tersebut telah berlangsung sejak unsur-unsur tersebut terbentuk. Bentuk wilayah pesisir yang ditemui sekarang ini merupakan hasil keseimbangan dinamis dari proses penghancuran dan pembentukan ketiga unsur alam ini. Sifat-sifat fisik dan dinamika laut yang terjadi di wilayah pesisir mempunyai pengaruh yang besar terhadap dinamika pesisir terutama pada sifat-sifat geomorfologi pantai dan ekosistem di wilayah pesisir. Estuari merupakan tempat yang spesifik, dimana terdapat dua faktor mendasar yang mempengaruhi keadaan hidrodinamisme estuari, yaitu aliran air sungai dan arus pasang surut. [Widiastuti, 2004]
Gambar 2.9. Interaksi Darat, Laut, dan Atmosfer
Informasi yang perlu untuk dipelajari pada aspek oseanografi pantai & estuari, yaitu : -
Dari remote sensing, didapatkan data sungai-sungai yang bermuara ke pantai tersebut (seberapa jauh tingkat pencemaran yang diakibatkan DAS).
-
Erosi-erosi di sungai.
-
Sedimentasi di pantai dipengaruhi oleh sedimentasi di sungai di muara-muara sungai. Informasi bagaimana kondisi ekosistem di daerah hulu (konsep huluhilir). Faktor-faktor oseanografi pantai dan estuari yang banyak mempengaruhi
kondisi wilayah pantai dan estuari secara fisik maupun ekologis adalah pasang-surut, gelombang, arus, suhu, salinitas, serta angin.
23
