BAB II. RONA WILAYAH PESISIR
2.1 Geo-Administrasi Kelurahan Nunbaun Sabu (sering dikenal dengan nama NBS) terletak di wilayah Kecamatan Alak, dengan luas wilayah 0,72 km2. Secara administratif, batas-batas desa ini sebagai berikut: *sebelah utara: berbatasan dengan laut (Teluk Kupang) *sebelah selatan: Kelurahan Penkase Oeleta *sebelah timur: Kelurahan Nunbaun Delha *sebalah barat: Kelurahan Namosain Kelurahan NBS terdiri dari 15 RT dan 4 RW. Struktur geografi yang berbukit dan berbatu karang dengan kemiringan 6-25 % di bagian selatan serta dataran rendah di bagian pesisir pantai merupakan ciri khas dari kelurahan ini. Jarak dari Kelurahan Nun Baun Sabu ke Kantor Camat Alak 5 Km, sedangkan jarak ke Kota Kupang adalah 6 Km. Kondisi batimetri perairan di Kelurahan Nunbaun Sabu cenderung landai. Pada jarak 100 m dari garis pantai, kedalaman dasar laut sebesar 2 meter. Suhu perairan pesisir Kelurahan Nunbaun Sabu berada pada kisaran umum suhu perairan tropis (260C). Tidak ada pencemaran termal di Kelurahan Nunbaun Sabu. Salinitas laut di pesisir Kelurahan Nunbaun Sabu menunjukkan ciri khas perairan laut (350/00). Pengukuran yang dilakukan pada akhir Bulan September dimana pada saat tersebut Kelurahan Nunbaun Sabu sedang mengalami musim kemarau menyebabkan pengaruh air tawar sangat rendah terhadap laut. Akibatnya salinitas perairan pesisir cenderung tinggi. Kecerahan perairan laut di pesisir Kelurahan Nunbaun Sabu pada jarak sekitar 100200 meter dari garis pantai umumnya rendah (2 m). Rendahnya tingkat kecerahan ini karena kondisi batimetri setempat yang sangat dangkal, hal ini ditunjukkan dengan keping sechi yang masih terlihat sampai dasar perairan. Namun bila dibandingkan dengan nilai kekeruhan (2,39 NTU), maka lokasi kajian menunjukkan kualitas perairan yang masih baik berdasarkan Kep.Men.LH No.51/2004 untuk wisata bahari dan biota air laut karena
IV-13
tingkat kekeruhan belum melewati ambang batas baku mutu kualitas air bagi kelayakan hidup biota perairan yaitu maksimal 5 NTU. Sebagaimana nilai kekeruhan, pada nilai partikel padatan terlarut (Total Suspended Solid/TSS) sebesar 19,8 mg/l menunjukkan bahwa kondisi perairan pesisir pada Kelurahan Nunbaun Sabu masih layak dalam mendukung kehidupan biota perairan berdasarkan Kep.Men.LH No.51/2004 untuk wisata bahari dan biota air laut. Nilai TSS di bawah 20 mg/l menunjukkan perairan yang masih baik. Nilai pH di Kelurahan Nunbaun Sabu menunjukkan ciri khas perairan laut karena nilai pH mencapai 8,24. Untuk konsentrasi oksigen terlarut (Dissolved Oxygen/DO) di perairan pesisir Kelurahan Alak menunjukkan kondisi perairan yang masih baik. Syarat perairan laut yang layak bagi kehidupan organisme harus memiliki nilai oksigen terlarut minimal 5 mg/l. Batas baku mutu perairan laut yang layak bagi kehidupan organisme laut dilihat dari sisi hara berdasarkan Kep.Men.LH No.51/2004 untuk wisata bahari dan biota air laut yaitu maksimum 0,008 mg/l untuk nitrat, 0,3 mg/l untuk amonia, dan 0,015 mg/l untuk fosfat. Pada Kelurahan Nunbaun Sabu konsentrasi nitrat sebesar 0,005 mg/l, amoniak 0,001 mg/l, dan orthofosfat 0,022 mg/l. Dilihat dari sisi konsentrasi orthofosfat, Kelurahan Nunbaun Sabu telah mengalami pencemaran perairan. Klorin merupakan salah satu bahan dasar yang digunakan sebagai desinfektan dan pemutih pakaian. Meskipun pemakaian klorin memberikan dampak yang baik sebagi desinfektan dan pemutih pakaian, namun konsentrasi klorin yang berlebih dapat memberi efek toksik, malformasi, bahkan lethal (mematikan) terhadap organisme lain yang bukan sasaran, seperti ikan dan organisme bentik. Beberapa penelitian menunjukkan efek mematikan dari keberadaan klorin bagi mikroorganisme dari 0,25 mg/l, 1,5 mg/l, dan 0,75-0,90 mg/l pada suhu lebih tinggi dari 25-300C (GESAMP, 1984). Nilai klorin yang masih cukup rendah di perairan pesisir Kelurahan Nunbaun Sabu sebesar 0,09 mg/l untuk Cl total dan 0,20 mg/l untuk Cl bebas menunjukkan masih rendahnya pemakaian berbagai merek cairan pemutih pakaian berbahan dasar klorin.
IV-14
2.2 Kondisi Sosial Budaya 2.2.1 Kependudukan Jumlah penduduk Kelurahan Nunbaun Sabu dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal ini terlihat dari data yang diperoleh dari kelurahan setempat bahwa pada tahun 2008 jumlah penduduk sebanyak 3.144 jiwa yang meningkat menjadi 3.745 jiwa pada akhir tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya angka pertambahan penduduk mencapai 120,2 pertahun (Profil Kelurahan NBS, 2013). Dari total jumlah penduduk di tahun 2013 tersebut maka tercatat total KK mencapai 88 KK. Penduduk di kelurahan NBS terdiri dari laki-laki 1934 jiwa dan perempuan 1830 jiwa, yang selengkapnya disajikan pada Tabel 2.2.1.
Tabel 2.2. 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kelompok Umur (Tahun) 0–5 6 – 10 11 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45 46 – 50 51 – 55 56 – 60 60 ke atas Jumlah
Laki-laki 321 199 193 159 119 221 151 107 128 130 45 71 66 1.910
Jumlah Penduduk Perempuan 293 204 194 143 119 209 148 105 112 118 48 74 71 1.838
Jumlah 614 403 387 302 238 430 299 212 240 248 93 145 137 3.748
2.2.2 Budaya Struktur penduduk Kelurahan Nunbaun Sabu terdiri dari beragam suku, etnis dan budaya yang terdiri dari etnis Sabu, Rote, Timor, Flores/Solor, Alor, Bugis, dan Buton. 2.3 Aktivitas Ekonomi Masyarakat Seperti kelurahan lainnya, mata pencaharian masyarakat pada Kelurahan Nun Baun Sabu cukup beragam, seperti PNS, karyawan swasta, TNI, Polri, wiraswasta, buruh kasar,
IV-15
ibu rumah tangga, dosen, guru, petani/nelayan. Namun demikian, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani/nelayan sebanyak 627 orang, yang terdiri dari 354 orang laki-laki dan 273 orang perempuan. Hal ini berarti bahwa sebenarnya kelurahan NBS merupakan salah satu wilayah sentra nelayan di Kota Kupang. 2.4 Potensi Sumberdaya Alam dan Jasa Lingkungan 2.4.1 Ekosistem Mangrove Di kelurahan Nunbaun Sabu tidak ditemukan ekosistem mangrove. 2.4.2 Ekosistem Terumbu Karang Luas ekosistem terumbu karang di Kelurahan Nunbaun Sabu adalah 17,29 Ha yang didominasi Acropora meja. 2.4.3 Ekosistem Lamun Luasan ekosistem lamun sebesar 0,53 Ha.
IV-16
BAB III. PERENCANAAN PENGELOLAAN
3.1 Isu-isu Prioritas Pengelolaan Pesisir dan Laut Aspek SDA dan Lingkungan a. Pencemaran air laut oleh limbah minyak b. Kerusakan terumbu karang c. Abrasi Aspek Sosial-Budaya a. Masalah rasa (kurang tegaknya pelaksanaan peraturan karena pertimbangan kekeluargaan, kerabat, teman, dll) b. Adat (belum adanya kesepakatan adat antara etnis di kelurahan Nunbaun Sabu) Aspek Sosial-Ekonomi a. Rendahnya pendapatan masyarakat pesisir b. Kurangnya lapangan kerja bagi angkatan kerja Aspek Kelembagaan Kota Kupang telah memiliki Koperasi Bahari Sejahtera. Keterlibatan masyarakat pesisir dalam aktivitas koperasi tersebut sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. 3.2 Strategi Pengelolaan Aspek SDA dan Lingkungan Tujuan: a. Perairan laut menjadi bersih, sehingga ekosistem pesisir terjaga kelestariannya b. Memulihkan ekosistem terumbu karang, misalnya dengan program transplantasi karang c. Mengoptimalkan potensi ekowisata Strategi: a. Membuat peraturan standar bongkar muat kapal b. Rehabilitasi terumbu karang
IV-17
c. Pelatihan pemantauan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat d. Pembangunan lopo e. Pembangunan break water Indikator: a. Penanganan limbah kapal yang lebih baik oleh nelayan b. Menurunnya pencemaran air laut akibat limbah minyak dari kapal c. Penutupan karang meningkat dan kerusakan karang menurun d. Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola ekosistem terumbu karang Aspek Sosial-Budaya Tujuan: a. Menegakkan peraturan yang telah ada b. Memaksimalkan
pengawasan
dengan
membentuk
lembaga
adat
atau
mengadakan kesepakatan antar etnis Strategi: a. Perlu sosialisasi aturan-aturan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir b. Membentuk lembaga adat atau membuat kesepakatan bersama antar etnis Indikator: a. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingya penegakkan hukum b. Terbentuknya suatu kesepakatan adat antar etnis di Kelurahan Nunbaun Sabu c. Secara berangsur-angsur masyarakat mulai menjalankan dan mentaati hasil kesepakatan adat di Kelurahan Nunbaun Sabu Aspek Sosial-Ekonomi Tujuan: a. Mengembangkan industri rumah tangga b. Menciptakan lapangan pekerjaan berbasis pesisir untuk menambah pendapatan masyarakat c. Revitalisasi armada nelayan Strategi:
IV-18
a. Pelatihan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat (pembuatan abon dan dendeng ikan) b. Penambahan perahu dan ketinting c. Membuka lapangan kerja baru di daerah pesisir Indikator: a. Semakin meningkatnya wawasan masyarakat tentang teknologi hasil perikanan b. Meningkatnya hasil tangkapan nelayan c. Terciptanya lapangan kerja baru Aspek Kelembagaan Tujuan: a. Mengembangkan dan mengelolan usaha mikro masyarakat pesisir b. Mempermudah mendapatkan suntikan dana melalui atau dari koperasi c. Memfasilitasi lembaga simpan pinjam bagi masyarakat pesisir Strategi: Melibatkan masyarakat pesisir dalam Koperasi Bahari Sejahtera di Kota Kupang Indikator: Bertambahnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam kegiatan Koperasi Bahari Sejahtera di Kota Kupang
IV-19
3.3 Rencana Aksi Tabel 2.3.1.Tabulasi Isu, Program dan Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Laut di Kelurahan Nunbaun Sabu Issue Prioritas
Program
Kegiatan
Pelaksana
Isu Sumberdaya Alam dan Lingkungan: a. Pencemaran air laut a. Pengelolaan a. Membuat peraturan oleh limbah minyak kawasan pesisir dan standar bongkar b. Kerusakan terumbu laut berbasis muat kapal karang masyarakat c. Abrasi b. Rehabilitasi terumbu karang
c. Pelatihan pemantauan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat d. Pembangunan Lopo
√
rasa Optimalisasi
kearifan a. Perlu
√
√
DKP Kota Kupang, Bapeda Kota
e. Pembangunan Break water
Isu Sosial Budaya: a. Masalah
Waktu Pelaksanaan (tahun) 2016 2017 2018 2019
sosialisasi DKP
Kota
√
√
√
√
√
√
APBD, APBN, dan Dana Hibah APBD, APBN, dan Dana Hibah APBD, APBN, dan Dana Hibah
√
√
Pembiaya an
√
√
APBD, APBN, dan Dana Hibah APBD, APBN, dan Dana Hibah APBD,
I-20
Issue Prioritas
Program
(kurang tegaknya lokal pelaksanaan pengelolaan peraturan karena pesisir pertimbangan kekeluargaan, kerabat, teman, dll)
tentang kawasan
b. Adat (belum adanya kesepakatan adat antara etnis di kelurahan Nunbaun Sabu) Isu Sosial Ekonomi: a. Rendahnya pendapatan masyarakat pesisir
Pelaksana
Waktu Pelaksanaan (tahun) 2016 2017 2018 2019
aturan-aturan yang Kupang, Bapeda berhubungan Kota dengan pengelolaan wilayah pesisir
Pembiaya an APBN, dan Dana Hibah
b. Membentuk lembaga adat atau membuat kesepakatanbersam a antar etnis
Peningkatan SDM dibidang kewirausahaan b. Kurangnya lapangan kerja bagi angkatan kerja
Kegiatan
a. Pelatihan peningkatan pendapatan masyarakat (pembuatan abon dan dendeng ikan) b. Penambahan perahu dan ketinting c. Membuka lapangan kerja baru di daerah pesisir
√
√
DKP Propinsi, DKP Kota Kupang, dan CCDP-IFAD
APBD, APBN, dan Dana Hibah
√
√
I-21
Issue Prioritas
Program
Isu Kelembagaan: Keberadaan koperasi Pelibatan masyarakat pesisir sebagai anggota Bahari Sejahtera di Kota koperasi Bahari Kupang Sejahtera
Kegiatan
Pelaksana
Perekrutan masyarakat pesisir menjadi anggota Koperasi Bahari Sejahtera Kota Kupang
Dinas Koperasi Kota Kupang, DKP Propinsi, DKP Kota Kupang, dan CCDP-IFAD
Waktu Pelaksanaan (tahun) 2016 2017 2018 2019
√
√
Pembiaya an
√
I-22
3.4 Rencana Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan rencana pengelolaan ini dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah kelurahan untuk menilai kegiatan dan hasil capaian dari setiap kegiatan. Proses dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini telah diintegrasikan dalam dokumen rencana pembangunan dan pengelolaan. Review tahunan dilaksanakan oleh masyarakat dengan atau tanpa bantuan atau dukungan pemerintah setempat, dan dilaksanakan sebelum siklus pendanaan tahun anggaran berikutnya dimulai sebagai masukan bagi rencana kegiatan tahunan berikutnya. Berdasarkan rencana pengelolaan ini maka akan dibuat rencana aksi tahunan oleh badan pengelola dimana penentuan prioritas kegiatan dan rencananya ditetapkan dan disetujui oleh masyarakat desa secara transparan dan terbuka yang dikoordinasi oleh badan pengelola, sedangkan petunjuk, kebijakan dan bantuan teknis serta dananya diperoleh dari pemerintah daerah (dinas dan instansi yang berkepentingan), APBD/APBN langsung, LSM, perguruan tinggi dan donatur, serta dari pendapatan dan usaha yang sah dari desa maupun lewat swadaya masyarakat. Dalam memantau pelaksanaan kegiatan dalam rencana pengelolaan perlu dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan dan Badan Pengelola, satu tahun sekali dan melaporkan hasilnya dalam suatu rapat musyawarah desa. Laporan tersebut berisi meliputi : a. Laporan keuangan, penerimaan dan pembelanjaan b. Laporan kegiatan c. Laporan hasil yang dicapai Tujuan Monitoring dan Evaluasi Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut meliputi: a. Sejauh mana rencana Pengelolaan sudah dilaksanakan. b. Kelemahan dan kekurangan dari rencana pengelolaandan untuk mengadakan perbaikan selanjutnya. c. Efektifitas dari kegiatan yang dipilih dan dilaksanakan. d. Sejauh mana tujuan telah tercapai dan keinginan masyarakat telah terpenuhi.
I-23
e. Aspek pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. f. Aspek masyarakat dapat menilai dan melihat pelaksanaan rencana pengelolaan di desa. g. Merancang program dan strategi pelaksanaan untuk tahun selanjutnya. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan berupa hasil yang dapat dirasakan secara fisik dan non-fisik, misalnya bangunan prasarana fisik yang telah dibangun (adanya daerah perlindungan laut, tanggul banjir, MCK, sarana air bersih, penyuluhan yang telah dilakukan, kelompok usaha yang dibentuk, dll.). Secara non-fisik hasil yang diharapkan adalah adanya kesadaran, kepedulian dan perubahan hidup masyarakat terhadap lingkungan dan sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka. Indikator Indikator berupa penilai pencapaian hasil yang diharapkan misalnya luas daerah perlindungan laut, jumlah ikan di DPL dan sekitarnya, jumlah MCK yang dibangun, panjang tanggul yang dibangun, jumlah bak penampungan air bersih dan pompa yang sudah dibangun, banyaknya penyuluhan yang telah dilakukan, pendapatan, produksi, jumlah penduduk, dan lain-lain.
I-24
Tabel 2.3.2. Matriks Rencana Monitoring dan Evaluasi No. 1
2
3
Rencana Monitoring Laporan keuangan, penerimaan dan pembelanjaan
Laporan kegiatan
Laporan hasil yang dicapai
Tujuan Monitoring dan Evaluasi Mengetahui Realisasi keuangan dan Fisik yang disesuaikan dengan target a. Mengetahui Sejauh mana rencana Pengelolaan sudah dilaksanakan. b. Mengetahui Kelemahan dan kekurangan dari rencana pengelolaandan untuk mengadakan perbaikan selanjutnya. c. Sejauh mana tujuan telah tercapai dan keinginan masyarakat telah terpenuhi a. Mengetahui efektifitas dari kegiatan yang dipilih dan dilaksanakan. b. Mengetahui ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan c. Mengetahui prosentase /tingkat keberhasilan suatu kegiatan.
Hasil Yang Diharapkan
Indikator 2016
Tertatanya manajemen keuangan 1. Diketahui jenis kegiatan dan lokasi kegiatan yang telah dilaksanakan 2. Mengetahui waktu pelaksanaan dan berakhir suatu kegiatan 3. Diketahui komponen dari suatu kegiatan
1. Diketahui tingkat keberhasilan 2. Di ketahui permasalahan dan langkah tindak lanjut yang telah dilkasanakan
Penyampaian laporan keuangan tiap bulan
1. 2.
3.
Adanya TOR dan RAB Adanya Matrik pelaksanaan kegiatan Laporan kemajuan
1. Laporan akhir 2. Laporan pelaksanaan kegiatan 3. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan
Waktu Pelaksa√naan 2017 2018 2019
2020
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
I-25
BAB IV LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1. Peta Profil Kelurahan Nunbaun Sabu
I-26
Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan (Lokasi Kegiatan : Pondok Informasi IFAD Kelurahan Nunbaun Sabu)
Acara Pembukaan Konsultasi Publik di Kelurahan Nunbaun Sabu
I-27
Penyampaian Materi Konsultasi Publik Kelurahan Nunbaun Sabu oleh Tim Ahli
I-28
Diskusi Kelompok Masyarakat dalam kegiatan Konsultasi Publik Kelurahan Nunbaun Sabu
I-29
Daftar Pustaka
Gesamp 1984. Thermal discharge in the environment. Report of studies GESAMP (24): 44 pp [MENLH] Menteri Negara Lingkungan Hidup. 2004. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51/2004 tentang Baku Mutu Air Laut. Jakarta: MENLH Profil Kelurahan Nunbaun Sabu. 2013.
I-30
