BAB II PERJANJIAN DAN TRANSAKSI E-COMMERCE

10

BAB II PERJANJIAN DAN TRANSAKSI E-COMMERCE

2.1.

Perjanjian Pada Umumnya Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari

istilah “Overeenkomst” dalam bahasa belanda atau “Agreement” dalam bahasa Inggris.11 “Hukum Perjanjian” mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah “Hukum Perikatan”. Jika dengan istilah “Hukum Perikatan” dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah hukum “Hukum Perjanjian” hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.12 Selanjutnya dalam Black’s Law Dictionary dibedakan antara Agreement, Contract dan Transaction. Agreement is a concord of understanding and intention between two or more parties with respect to the upon relative rights and duties, of certain past or future fact or performance. Contract is an agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do a particular thing. Transaction consists of an act or agreement or several acts or agreement having some conection with each other,in which more than one person is concerned, and by which the legal relation of such person between themselves are altered. It is a border term than “contract”.13 Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Prodjodikoro, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perhubungan mengenai harta benda antara dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk

11

Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari sudut Pandang Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 2. 12 Ibid. 13 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (ST.Paul Minn: West Publishing, 1979).

Universitas Indonesia Perlindungan hak..., Serena Claudia, FH UI, 2011.

11

tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.14 Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.15 Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.16 Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah hukum atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum dan bila kesepakatan dilanggar, maka akibat hukumnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.17 Definisi serupa tentang perjanjian diungkapkan oleh J. Satrio, yaitu perjanjian adalah peristiwa yang menimbulkan akibat hukum dan berisi ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak dengan perkataan lain perjanjian berisi perikatan.18 Abdulkadir Muhammad mengungkapkan bahwa ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata sebenarnya kurang begitu memuaskan, sehingga dalam Pasal 1313 tersebut terdapat kelemahan-kelemahan, yaitu:19 1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak. 2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa surat kuasa

14

Wiryono Prodjodikoro, Asas–asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Bale, 1979), hal. 9. R.Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT.Intermessa, 1996), hal. 1. 16 Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung,: Binacipta, 1999), hal. 77. 17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1990), hal. 97. 18 J.Satrio, Hukum Perikatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 15. 19 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 78. 15


12

(Zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung suatu konsensus, seharusnya dipakai kata “persetujuan”. 3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara kreditur dan debitur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal. 4. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal ini tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Menurut Setiawan, perlu diadakan perbaikan terhadap pengertian persetujuan menurut KUH Perdata Pasal 1313, yaitu:20 1. Perbuatan hukum diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum 2. Menambah “perkataan” atau “saling mengikatkan dirinya”.

2.1.1

Asas-Asas Perjanjian Asas dalam pengertian ini merupakan landasan di atas mana dibangun

tertib hukum. Asas-asas ini diperoleh melalui konstruksi yuridis, yaitu dengan menganalisa data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum atau abstrak. Secara garis besar terdapat beberapa asas penting yang dikenal dalam hukum perjanjian, yaitu:21 1. Asas konsensualisme: suatu perjanjian lahir manakala telah terjadi kesepakatan antara para pihak. Asas ini sangat erat hubungannya dengan prinsip kebebasan dalam mengadakan perjanjian. 2. Asas kekuatan mengikat: terikatnya para pihak pada apa yang disepakati dalam perjanjian dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh para pihak adalah sama halnya dengan kekuatan mengikat undangundang. 20 21

Setiawan, Op. Cit, hal.49 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 42.


13

3. Asas kepercayaan: seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak yang lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang telah mempunyai kekuatan mengikat sebagai undangundang. 4. Asas persamaan hak: asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain. 5. Asas keseimbangan: asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dengan demikian kedudukan kreditur yang kuat juga diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik melaksanakan segala kewajibannya, sehingga kedudukan debitur dan kreditur seimbang. 6. Asas moral: Asas ini sangat nampak dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menuntut kontraprestasi dari pihak debitur. Adapun faktor-faktor yang memberi motifasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada aspek kesusilaan (moral) sebagai panggilan dari hati nuraninya. 7. Asas kepatutan: asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang berhubungan dengan isi perjanjian, dimana titik beratnya adalah mengenai aspek keadilan dalam masyarakat. 8. Asas kebiasaan: suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.


14

9. Asas kepastian hukum: perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian tersebut, yaitu undang-undang bagi para pihak. 10. Asas kebebasan berkontrak: setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

2.1.2

Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan

empat syarat, yaitu : 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak lawannya dengan tiada kesesatan atau kekeliruan, paksaan atau penipuan. Menurut Pasal 1321 KUH Perdata “tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Menurut Pasal 1329 KUH Perdata bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Menurut ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 1330 KUH Perdata), bahwa semua orang cakap (berwenang) membuat perjanjian kecuali mereka yang tergolong sebagai berikut: a. Orang yang belum dewasa; b. Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan. 3. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek perjanjian. Jadi, suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu. Beberapa persyaratan ditentukan dalam KUH Perdata terhadap obyek tertentu dari suatu perjanjian, khususnya jika obyek kontrak tersebut berupa barang, sebagai berikut:


15

a. Benda yang merupakan obyek kontrak tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332). b. Pada saat kontrak dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1)). c. Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2)) d. Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1)). e. Tetapi tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2)) 4. Suatu sebab yang halal Suatu sebab yang halal merupakan syarat terakhir untuk sahnya perjanjian. Menurut KUH Perdata, Pasal 1335, disebutkan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Pengertian sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUH Perdata, adalah: a. Sebab yang tidak terlarang atau bertentangan dengan undang-undang b. Sebab yang sesuai dengan kesusilaan c. Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana jika tidak dipenuhinya dua syarat pertama, yaitu syarat sepakat antar kedua belah pihak dan kecakapan, akan berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya tidak secara bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga selama tidak dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Dengan demikian, nasib suatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak yang mentaatinya. Dua syarat pertama dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian.


16

Sedangkan, jika tidak dipenuhinya salah satu dari dua syarat terakhir dalam Pasal 1320, yaitu syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dua syarat terakhir ini disebut syarat obyektif, karena berkaitan langsung dengan obyek perjanjian. Dalam sistem Anglo Saxon, suatu metode analisis yang biasanya digunakan untuk menguji adanya a meeting of minds dari para pihak adalah teori atau metode penawaran dan penerimaan (offer and acceptance). Penawaran (offer) adalah suatu komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang menawarkan sesuatu (offeror) dengan pihak yang ditawarkan sesuatu (offeree), dimana rangkaian katakata atau tindakan yang dilakukan sedemikian rupa dan memadai, sehingga dapat membentuk suatu perjanjian dengan adanya faktor penerimaan, sebagaimana dikatakan oleh Michael Chissik:22 “When a person makes an offer, he/she is expressing a desire to enter into a contract (based on specified terms and conditions) on the understanding that if the other party accepts it, the agreement will legally binding. Offers can be made using virtually any form of communication – by post, fax, telex, telephone, by email and the World Wide Web.” Untuk melindungi diri mereka sendiri, merchant/penjual harus dapat membedakan antara offer (penawaran) dan invitation to treat (undangan untuk masuk ke dalam suatu kontrak). Invitation to treat adalah suatu iklan dimana merchant/penjual mempromosikan produk yang mereka jual, tetapi bukan offer atas produk yang dimaksud. Contohnya, hukum Inggris menyatakan bahwa pemajangan atas produk-produk dan harga produk tersebut merupakan invitation to treat. Ketika konsumen mendekati loket toko, hal tersebut merupakan offer untuk membeli, bukan acceptance (penerimaan) atas offer. Toko kemudian mempunyai pilihan untuk menerima offer konsumen tersebut dan membuat suatu perjanjian atau menolaknya. Setelah offer dibuat, pihak yang ditawarkan menerima, maka terbentuklah suatu kontrak. 22

Michael Chissick dan Alistair Kelman, Electronic Commerce: Law and Practice, (London: Sweet & Maxwell Limited, 2002), hal. 81.


17

Acceptance (penerimaan) adalah suatu komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang ditawarkan sesuatu (offeree) kepada pihak yang menawarkan sesuatu (offeror) dimana rangkaian kata-kata atau tindakan yang dilakukan secara objektif dapat diterjemahkan atau diartikan membuktikan adanya maksud untuk menyetujui offer yang sebelumnya diajukan kepada pihak yang ditawarkan (offeree). Michael Chissick menambahkan bahwa: “Acceptance is the unconditional agreement to the presented offer. It cannot be a message merely notifying the offeror that the offer has been received; nor can it involve a change of terms, as this amounts to a counter-offer. Unless explicitly specified in the offer, acceptances can generally be made via any communication method that is “reasonable” in the circumstances.”23 Kecepatan (speed) dan reabilitas (reability) atas suatu metode adalah yang menentukan apa yang disebut dengan “reasonable”. Contoh, penerimaan melalui pos atas suatu penawaran yang diajukan melalui e-mail dapat dikatakan tidak reasonable. Pada umumnya, menerima suatu penawaran melalui media yang sama (atau dengan menggunakan metode yang lebih cepat dan lebih terpercaya) sudah cukup untuk dikatakan reasonable, kecuali ketentuan dalam offer menentukan suatu metode tertentu.

2.1.3

Unsur-Unsur Perjanjian Kalau suatu perjanjian diamati dan diurakan unsur-unsur yang ada

didalamnya, maka unsur-unsur yang ada di sana dapat kita kelompokkelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:24 1. Unsur Essensialia Essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada. Contohnya: “Sebab yang halal” merupakan unsur essensialia untuk adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual-beli, harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak harus ada.

23 24

Ibid., hal. 85. J.Satrio, Op. Cit., hal. 57.


18

2. Unsur Naturalia Naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undangundang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (regeland/aanvullend recht). Contohnya: kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dan untuk menjamin/vrijwaren (Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak. 3. Unsur Accidentalia Accidentalia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Contoh: di dalam perjanjian jual beli benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.

2.1.4

Akibat Hukum Perjanjian Sebuah perjanjian yang dibuat secara sah (sesuai yang disebutkan dalam

undang-undang) membawa konsekuensi yuridis tertentu bagi para pihak yang melakukannya. Konsekuensi yuridis tersebut timbul sebagai akibat dari adanya kesepakatan yang dituangkan dalam klausula perjanjian. J.Satrio menyebutkan ada empat akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu:25 1. Perjanjian mengikat para pihak sebagai undang- undang Di dalam KUH Perdata Pasal 1338 menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “secara sah” berarti memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang sedangkan kata “berlaku sebagai undangundang” berarti mengikat para pihak yang membuatnya. Jadi, dalam hal ini para pihak dengan membuat perjanjian seolah-olah membuat undang-undang bagi mereka sendiri. 2. Asas “Janji itu mengikat” Janji itu mengikat berarti keterkaitan para pihak dengan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Jadi, dalam hal ini sebenarnya para pihak

25

J.Satrio, Ibid., hal.141


19

terikat pada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. 3. Asas kebebasan berkontrak Berdasarkan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 orang bebas untuk melakukan perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan bahwa ia tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yag timbul karena kelalaiannya atau bertanggungjawab samapai batas-batas tertentu saja. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa para pihak sendirilah yang menentukan, apakah mereka mau terikat dalam suatu perjanjian atau tidak dan samapi sejauh mana mereka hendak terikat pada perjanjian tersebut sebab pada akhirnya mereka sendirilah yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan isi perjanjian. 4. Perjanjian tak dapat dibatalkan secara sepihak Perjanjian yang telah dibuat secara sah sesuai undang-undang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Secara sepihak di sini berarti tanpa kesepakatan pihak lainya. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa perjanjian dapat dibatalkan atas persetujuan dari kedua belah pihak. Jika dihubungkan dengan Pasal 1338 dimana ada unsur “dibuat secara sah” dan “mengikat sebagai undang-undang” berarti perjanjian tersebut memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh undang-undang Pasal 1320 dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak karena dibuat secara sah.

2.1.5

Tinjauan Mengenai Perjanjian Baku Pada dasarnya suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan

berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun, dewasa ini ada kecenderungan bahwa banyak perjanjian dalam transaksi bisnis yang terjadi dilakukan bukan melalui suatu proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak melainkan pihak yang satu telah menyiapkan suatu syarat baku pada suatu formulir perjanjian dan pihak yang lain tinggal menyetujuinya saja. Perjanjian yang demikian ini disebut perjanjian baku atau standar.


20

E.H.Hondius mendefinisikan perjanjian baku sebagai konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membedakan isinya, serta pada umumnya dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya, namun sifatnya tertentu.26 Mariam Darus Badrulzaman mendefinisikannya sebagai perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksenorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri-ciri sebagai berikut:27 1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur; 2. Debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian; 3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu; 4. Bentuknya tertulis; 5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, warna, jumlah, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.28 Dari pemahaman terhadap uraian dan beberapa definisi tersebut diatas, dapatlah disimpulkan lebih lanjut karakteristik utama kontrak standar, yaitu bahwa kontrak-kontrak semacam itu:29 1. Dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaksi-transaksi tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam aktivitas transaksional yang diperkirakan akan berfrekuensi tinggi; 2. Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi pembuatnya dan/atau pihak-pihak yang akan mengikatkan diri didalamnya;

26

Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit., hal. 45.

27

Ibid., hal. 50. Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 66. 29 Laboratorium Hukum FH UNPAD, Keterampilan Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 182. 28


21

3. Demi pelayanan yang cepat, sebagian besar atau seluruh persyaratan didalamnya atau ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk dapat digandakan dan ditawarkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan; 4. Biasanya isi dan persyaratan distandarisasi atau dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang langsung berkepentingan dalam memasarkan produk barang atau layanan jasa tertentu kepada masyarakat; 5. Dibuat

untuk

ditawarkan

kepada

publik

secara

massal

dan

tidak

memperhatikan kondisi dan/atau kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap konsumen dan karena itu pihak konsumen hanya perlu menyetujui atau menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan. Hal ini umumnya menyebabkan posisi tawar pihak konsumen di dalam kontrak-kontrak standar pada umumnya tidak lagi sederajat dengan produsen atau penjual. Konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi kontrak secara utuh atau secara keseluruhan (take it or leave it). Penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan kita dan khususnya di dunia bisnis sudah lazim, namun, penggunaan perjanjian baku ini bukan tanpa masalah hukum apabila dihubungkan dengan keempat syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” serta hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak. Permasalahan kemudian muncul apakah kata sepakat dan asas kebebasan berkontrak yang merupakan dasar perjanjian masih dipenuhi dalam perjanjian baku. Sluijter dalam karangannya “De Standaard Contrac de Grenzen van de Partuculiere Wetgever” menyatakan bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (Legio aticuliere wetgever). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian.30 Pitlo mengatakannya sebagai perjanjian paksa (dwang contract), walaupun secara teoritis yuridis perjanjian baku tidak memenuhi ketentuan undang-undang

30

Amrul Partomuan Pohan, Penggunaan Kontrak Baku (Standard Contract) dalam Praktek Bisnis di Indonesia, dimuat dalam majalah hukum nasional, (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1994), hal. 64.


22

dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataanya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arahyang berlawanan dengan keinginan hukum.31 Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan lepercayaan (fictie van will en verthouwen) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima perjanjian itu berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu.32 Asser Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditanda tangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.33 Hondius dalam desertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan “kebiasaan” (gebruik) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalulintas perdagangan.34 Adapun yang dikemukakan oleh Stein, Asser dan Hondius menurut Mariam Darus Badrulzaman, sebagai alasan untuk menerima perjanjian baku, motivasinya tidak lain adalah menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya.35 Persoalan ini berkenaan dengan banyak digunakannya perjanjian baku di dunia bisnis, yaitu mengenai pencantuman klausul eksenorasi. Klausul eksenorasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad, klausula eksenorasi mempunyai tujuan utama yaitu mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha karena dalam hubungan ekonomi dikatakan bahwa pembeli adalah raja, sebagai raja konsumen dapat berbuat semaunya sehingga merugikan pengusaha. Pengusaha 31

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard) Perkembangan di Indonesia, dimuat dalam beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 105. 32 Ibid., hal. 106. 33 Ibid. 34 Ibid. 35 Ibid.


23

mencoba menghindari kemungkinan timbulnya kerugian dengan menciptakan syarat baku yang disebut eksenorasi.36 1. Tinjauan mengenai syarat sahnya perjanjian 2. Akibat hukum dari perjanjian yang dilakukan Menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi, berdasarkan pasal tersebut, akibat hukum dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

2.2

Pengertian Perjanjian Jual Beli Untuk mengetahui pengertian perjanjian jual beli ada baiknya dilihat Pasal

1457 KUH Perdata yang menentukan “Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”. Wirjono Prodjodikoro mengatakan “Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berwajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”.37 Wolmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan “jual beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikat diri kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindahkan tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”.38 Menurut hukum adat Indonesia, yang dinamakan jual beli, bukanlah persetujuan belaka yang berada di antara kedua belah pihak, tetapi adalah suatu 36

Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 20. 37 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, (Bandung, 1991), hal. 17. 38 R.M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, (Bandung, 1996), hal. 14.


24

penyerahan barang oleh si penjual kepada si pembeli dengan maksud memindahkan hak milik atas barang itu dengan syarat pembayaran harga tertentu, berupa uang oleh pembeli kepada penjual. Dengan demikian, dalam hukum adat, setiap hubungan jual beli tidak mengikat kepada asas atau sistem obligator atau sistem/asas yang lainnya. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa dalam hukum adat ada juga persetujuan antara kedua belah pihak yang berupa mufakat tentang maksud untuk memindahkan hak milik dari tangan penjual ke tangan pembeli dan pembayaran harga pembeli oleh pembeli kepada penjual, tetapi persetujuan itu hanya bersifat pendahuluan untuk suatu perbuatan hukum tertentu yaitu berupa penyerahan tadi. Selama penyerahan barang belum terjadi, maka belum ada jual beli. Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUH Perdata). Jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak (wis overeensteeming) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan hargalah yang menjadi essensial perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada. Cara dan terbentuknya perjanjian jual beli, bisa terjadi secara openbar/terbuka, seperti yang terjadi pada penjualan atas dasar eksekutorial atau yang disebut excutoriale verkoop. Penjualan eksekutorial mesti dilakukan melalui lelang di muka umum oleh pejabat lelang, akan tetapi cara dan bentuk penjualan eksekutorial yang bersifat umum ini, jarang sekali terjadi. Penjualan demikian harus memerlukan keputusan pengadilan. Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa jual beli yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari, adalah jual beli antara tangan ke tangan, yakni jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi dan tidak perlu di muka umum. Bentuk jual belinya pun, terutama jika objeknya barang-barang bergerak cukup dilakukan dengan lisan, kecuali mengenai benda-benda tertentu, terutama mengenai objek benda-


25

benda tidak bergerak pada umumnya, selalu memerlukan bentuk akta jual beli. Tujuan akta ini hanya sekedar mempelajari jual beli itu dengan keperluan penyerahan yang kadang-kadang memerlukan penyerahan yuridis di samping penyerahan nyata.

2.2.1 Kewajiban Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari Pasal 1427 KUH Perdata, yaitu jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah, maka pembelian adalah batal. Memang ketentuan ini menimbulkan penafsiran yang seolah-olah merugikan penjual, akan tetapi, barangkali rasionya terletak pada hakekat jual beli itu sendiri. Umumnya pada jual beli, pihak penjual mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah. Jadi, penafsiran yang rncmbebankan kerugian pada penjual tentang pengertian persetujuan yang kurang jelas atau yang mengandung pengertian kembar, tidak bertentangan dengan ketertiban umum (openbare-orde). Jika Pasal 1473 KUH Perdata tidak menyebut apa-apa yang menjadi kewajiban pihak penjual, kewajiban itu baru dapat dijumpai pada pasal berikutnya, yakni Pasal 1473 KUH Perdata. Pada pokoknya kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua, yaitu: 1. kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli,. 2. kewajiban penjual untuk memberi pertanggungan atau jaminan (vrijwaring) bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan. Penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis (juridische levering) di samping penyerahan nyata (eitel jke levering), agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, penjual harus menyelesaikan penyerahan tersebut (Pasal 1475 KUH Perdata), misalnya penjualan rumah atau tanah. Penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis, dengan jalan melakukan akte balik nama (overschijving) dari nama penjual kepada nama pembeli, umumnya terdapat pada penyerahan benda-benda tidak bergerak. Lain halnya dengan benda-


26

benda bergerak, penyerahannya sudah cukup sempurna dengan penyerahan nyata saja (Pasal 612 KUH Perdata). Mengenai ongkos penyerahan barang yang dijual, diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata yang menyatakan biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya. Namun demikian, kedua belah pihak dapat mengatur lain di luar ketentuan yang disebut di atas, karena Pasal 1476 KUH Perdata itu sendiri ada menegaskan, ketentuan pembayaran ongkos penyerahan yang dimaksud Pasal 1476 KUH Perdata tersebut berlaku sepanjang para pihak penjual dan pembeli tidak memperjanjikan lain. Bahkan dalam praktek sering ditemukan, pembelilah yang menanggung ongkos penyerahan. Jika demikian halnya, sedikit banyak harga penjualan akan lebih tinggi dari jika pembeli yang menanggung ongkos penyerahan. Adapun barang yang diserahkan harus dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat persetujuan dilakukan. Sejak saat terjadinya penjualan, segala hasil dan buah yang timbul dari barang, menjadi kepunyaan pembeli (Pasal 1481 KUH Perdata). Berarti sejak terjadinya persetujuan jual beli, pembeli berhak atas segala hasil dan buah yang dihasilkan barang, sekalipun barang belum diserahkan kepada pembeli. Hal ini erat sekali hubungannya yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggung si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. Atas pembebanan resiko yang demikian, tentu pantas untuk mensejajarkannya dengan kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh dari benda tersebut sejak persetujuan jual beli diadakan, adalah pantas menjadi hak pembeli sekalipun barangnya belum diserahkan, karena itu semua hasil atau buah yang timbul sebelum saat penyerahan harus dipelihara dan diurus oleh penjual sebagaimana layaknya seorang bapak yang berbudi baik.

2.2.2 Kewajiban Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Adapun kewajiban utama pembeli menurut Pasal 1513 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: “kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan”.


27

Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 KUH Perdata sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Oleh karena itu, sangat beralasan sekali menganggap pembeli yang menolak melakukan pembayaran berarti telah melakukan “perbuatan melawan hukum” (onrechtmaig). Tempat dan saat pembayaran pada prinsipnya bersamaan dengan tempat dan saat penyerahan barang. lnilah prinsip umum mengenai tempat dan saat pembayaran. Tentu tempat dan saat pembayaran yang utama harus dilakukan di tempat dan saat yang telah ditentukan dalam persetujun. Jika tempat dan saat pembayaran tidak ditentukan dalam perjanjian, maka pembeli wajib melakukan pembayaran di tempat dan saat dilakukan penyerahan barang. Atas dasar aturan yang diuraikan, maka dapat dilihat: a. Pembayaran barang generik harus dilakukan di tempat tinggal pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan, bahwa penyerahan atas barang generik dilakukan di tempat tinggal/kediaman pembeli. b. Pembayaran barang-barang tertentu dilakukan di tempat dimana barang tertentu tadi terletak39 ataupun di tempat penjual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1429 KUH Perdata, yang menentukan penyerahan atas barang-barang tertentu harus dilakukan di tempat dimana barang tertentu terletak ataupun di tempat kediaman penjualan. Berdasarkan

Pasal

1516

KUH

Perdata,

pembeli

memiliki

hak

menangguhkan/menunda pembayaran. Hak menangguhkan/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan (stornis) yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat pada barang, bisa juga berupa gabungan hak reklame penjual semula oleh karena harganya belum dilunasi. Gangguan itu sedemikian

39

Sesuatu hal yang barangkali dikejar oleh ketentuan Pasal 1514 KUH Perdata, yang pembayaran harus dilakukan di tempat penyerahan barang, bertujuan agar pembayaran dan penyerahan barang yang dibeli, terjadi bersamaan dalam waktu yang sama, sehingga pembayaran dan penyerahan barang terjadi serentak pada tempat dan saat yang sama.


28

rupa sehingga pembeli benar-benar terganggu dalam menguasai dan memiliki barang tersebut. Hak menunda pembayaran sengaja diberikan kepada pembeli demi untuk memlindungi kepentingan pembeli atas kesewenangan penjual yang tidak bertanggung jawab atas jaminan barang yang dijualnya. Oleh karena itu, hak menangguhkan pembayaran akibat gangguan baru berakhir sampai ada kepastian lenyapnya gangguan. Dalam hal pembeli mengalami gangguan hanya sebagian saja tidak ada diatur di dalam Pasal 1516 KUH Perdata, sehingga untuk mencari penyelesaiannya atas kasus-kasus seperti itu, paling tepat pergunakan analogi aturan yang dirumuskan pada Pasal 1500 KUH Perdata yang berbunyi “Jika yang harus diserahkan hanya sebagian dari harganya, sedangkan bagian itu dalam hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikian pentingnya, hingga si pembeli seandainya bagian itu tidak ada takkan membeli barangnya, maka ia dapat meminta pembatalan pembelinya”. Dengan demikian, jika yang terganggu hanya sebahagian saja pembeli dapat memilih: a. menuntut pembatalan jual beli, b. jual beli berjalan terus, dan menangguhkan pembayaran hanya untuk sejumlah harga bahagian yang terganggu saja.

2.2.3

Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli Sifat konsensuil dari jual-beli dapat dilihat pada Pasal 1458 KUH Perdata,

yang mengatakan: “Jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Jadi, dengan lahirnya kata sepakat mata lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu perjanjian jual-beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensuil dan sering juga disebut perjanjian obligatoir. Kadang-kadang para pihak yang mengadakan perjanjian setelah lahimya hak dan kewajiban menganggap dirinya sudah mempunyai status yang lain, artinya sudah menganggap dirinya sebagai pemilik atas barang yang diperjanjikan itu, sebenarnya belum, pembeli baru menjadi pemilik atas barang semenjak


29

diadakannya penyerahan atau sudah diadakan penyerahan. Mengenai penyerahan hak milik ini, perlu diperhatikan barang-barang yang harus diserahkan, karena penyerahan barang tidak bergerak berbeda dengan penyerahan barang yang bergerak. Kalau barang bergerak penyerahannya cukup dilakukan penyerahan secara nyata saja atau penyerahan dari tangan ke tangan atau penyerahan yang menyebabkan seketika si pembeli menjadi pemilik barang. Penyerahan ini dilakukan berdasarkan Pasal 612, 613 dan 616 KUH Perdata. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1459 KUH Perdata, yang mengatakan hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUH Perdata. Dalam Pasal 616 KUH Perdata dikatakan bahwa penyerahan atau penunjukkan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan Pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUH Perdata. Supaya penyerahan itu sah, harus dipenuhi dua syarat : 1. Adanya alasan hal yang sah (titel)40 2. Orang yang dapat berbuat bebas atas barang itu.41

2.3

Transaksi E-Commerce

2.3.1

Pengertian E-Commerce Bagi banyak kalangan e-commerce merupakan suatu terminologi baru

yang belum cukup dikenal. Masih banyak yang beranggapan bahwa e-commerce ini sama dengan aktivitas jual beli alat-alat elektronik. Oleh karena itu, dalam bab ini, penulis akan mencoba menjelaskan pengertian dari e-commerce tersebut. Onno w. Purbo dan Aang Arif Wahyudi mencoba mengambarkan ecommerce sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai

40

Titel adalah hubungan hukum yang mengakibatkan terjadinya penyerahan itu misalnya, jualbeli, pemberian hibah, tukar menukar. Kalau perjanjian ini tidak sah maka penyerahannya tidak sah pula, atau dianggap tidak ada pemindahan hak milik. 41 Orang yang dapat membuat bebas atas barang itu, yaitu orang yang berkewenangan penuh untuk memindah-tangankan barang itu atau orang yang diberi kuasa oleh si pemiliknya. Ini juga harus diperhatikan supaya penyerahannya itu sah.


30

sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui e-mail atau bisa melalui World Wibe Web.42 Secara umum David Baum, yang dikutip oleh Onno w. Purbo dan Aang Arif Wahyudi “E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprieses, consumer and comunnities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, services and information”. E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.43 Assosiation for Electronic Commerce secara sederhana mendefinisikan ecommerce sebagai mekanisme bisnis secara elektrinis. CommerceNet, sebuah konsorsium industri memberikan definisi lengkap yaitu penggunaan jaringan komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis. Tidak puas dengan definisi tersebut, CommerceNet menambahkan bahwa di dalam e-commerce terjadi proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antar dua pihak dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet. Sementara itu, Amir Hatman, dalam bukunya Net Ready: Strategies for Success in the e-Conomy, secara lebih terperinci lagi mendefinisikan ecommerce sebagai suatu mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua institusi (Business to business) maupun antar institusi dan konsumen langsung (Business to Consumer).44 Menurut

ECEG-Australia

(Electronic

Commerce

Expert

Group)

“Electronic Commerce is a board concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, internet and telephone”.45 Berdasarkan pengertian dari

42

Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Mengenal e-Commerce, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hal. 1-2. 43 Ibid., hal. 2. 44 Sebagaimana dikutip oleh Richardus Eko Indrajit, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2001), hal. 3. 45 www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm. diakses 10 april 2007


31

ECEG-Australia, e-commerce meliputi transaksi perdagangan melalui media elektronik. Dalam arti kata, tidak hanya media internet yang dimaksud, tetapi juga meliputi semua transaksi perdagangan melalui media elektronik lainnya seperti faxsimile, telex, EDI dan telephone. Julian Ding dalam bukunya E-Commerce : Law and Office mendefinisikan ecommerce sebagai berikut : “ Electronic commerce or e-commerce as it is also known is a commercial transaction between a vendor and purchase or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or entered into electronic medium )or digital medium) where the physical presence of parties is not required and medium exist in a public network or sistem as opposed to private network (closed sistem). The public netwirk sistem must consedered on open sistem (e.g the internet or world wibe web). The transaction concluded regardless of nation boundaries or local requairment”.46 Dalam pengertian ini, e-commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antar penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi dan keberadaan media ini di dalam public network atau sistem yang berlawanan dengan private network (sistem tertutup). Lain halnya dengan Kosiur, mengungkapkan e-ecommerce bukan hanya sebuah mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet tetapi lebih pada transformasi bisnis yang mengubah cara-cara perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya sehari-hari.47 Dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masing definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa e-commerce mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1. Terjadinya transaksi antar dua belah pihak; 2. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi; 46

Julian Ding, E-Commerce:Law and Office, (Malaysia: Sweet and Maxwell Asia, 1999), hal. 25. David Kosiur, Understanding Electronic Commerce, (Washington: Microsoft Press, 1997), hal. 24. 47


32

3. Internet

merupakan

medium

utama

dalam

proses

atau

mekanisme

perdagangan tersebut. Dari karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa pada dasarnya e-commerce merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang.

2.3.2 Pra-Kontrak dalam Transaksi Bisnis yang Menggunakan ECommerce Pra kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli. Sebelum itu, dapat saja terjadi penawaran secara online, misalnya melalui website48, situs internet 48

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Untuk menyediakan keberadaan sebuah website, maka harus tersedia unsur-unsur penunjangnya, adalah sebagai berikut: 1. Nama domain (Domain name/URL – Uniform Resource Locator) Pengertian Nama domain atau biasa disebut dengan Domain Name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Contoh : http://www.baliorange.net, http://www.detik.com Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi ekstensi/akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan website tersebut. Contoh nama domain ber-ekstensi internasional adalah com, net, org, info, biz, name, ws. Contoh nama domain ber-ekstensi lokasi Negara Indonesia adalah co.id (untuk nama domain website perusahaan), ac.id (nama domain website pendidikan), go.id (nama domain website instansi pemerintah), or.id (nama domain website organisasi). 2 Rumah tempat website (web hosting) Pengertian Web Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang disewa/dipunyai, semakin besar web hosting, semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website. Web Hosting juga diperoleh dengan menyewa. Besarnya hosting ditentukan ruangan harddisk dengan ukuran MB (Mega Byte) atau GB (Giga Byte). Lama penyewaan web hosting rata-rata dihitung per tahun. Penyewaan hosting dilakukan dari perusahaan-perusahaan penyewa web hosting yang banyak dijumpai, baik di Indonesia maupun luar negeri. 3. Bahasa Program (scripts program) Bahasa Program adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebuah website. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan maka akan terlihat website semakin dinamis, dan interaktif serta terlihat bagus. Beragam bahasa program saat ini telah hadir untuk mendukung kualitas website. Jenis jenis bahasa program


33

atau melalui posting di mailing list dan news group atau melalui undangan para customer melalui model business to business. Penawaran dalam hukum Indonesia merupakan suatu “invitation to enter into a binding agreement”.49 Tawaran merupakan suatu tawaran jika pihak lain menganggap atau memandangnya sebagai suatu tawaran, suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk kedalam suatu ikatan kontrak, maka hal ini dapat dianggap sebagai suatu tawaran. Dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce, khususnya jenis business to customer yang melakukan penawaran adalah merchant atau produsen/penjual. Para merchant atau penjual tersebut yang banyak dipakai para desainer website antara lain HTML, ASP, PHP, JSP, Java Scripts, Java applets dsb. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML sedangkan PHP, ASP, JSP dan lainnya merupakan bahasa pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis, dan interaktifnya situs. Bahasa program ASP, PHP, JSP atau lainnya bisa dibuat sendiri. Bahasa program ini biasanya digunakan untuk membangun portal berita, artikel, forum diskusi, buku tamu, anggota organisasi, email, mailing list dan lain sebagainya yang memerlukan update setiap saat. 4. Desain website Setelah melakukan penyewaan domain name dan web hosting serta penguasaan bahasa program (scripts program), unsur website yang penting dan utama adalah desain. Desain website menentukan kualitas dan keindahan sebuah website. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah website. Untuk membuat website biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa website designer. Saat ini sangat banyak jasa web designer, terutama di kota-kota besar. Perlu diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas designer. Semakin banyak penguasaan web designer tentang beragam program/software pendukung pembuatan situs maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas, demikian pula sebaliknya. Jasa web designer ini yang umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs dan semuanya itu tergantung kualitas designer. Keberadaan situs tidak ada gunanya dibangun tanpa dikunjungi atau dikenal oleh masyarakat atau pengunjung internet. Karena efektif tidaknya situs sangat tergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk. Untuk mengenalkan situs kepada masyarakat memerlukan apa yang disebut publikasi atau promosi. Publikasi situs di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan pamlet-pamlet, selebaran, baliho dan lain sebagainya tapi cara ini bisa dikatakan masih kurang efektif dan sangat terbatas. Cara yang biasanya dilakukan dan paling efektif dengan tak terbatas ruang atau waktu adalah publikasi langsung di internet melalui search engine (mesin pencari, spt : Yahoo, Google, Search Indonesia, dsb). Cara publikasi di search engine ada yang gratis dan ada pula yang membayar. Situs yang gratis biasanya terbatas dan cukup lama untuk bisa masuk dan dikenali di search engine terkenal seperti Yahoo atau Google. Cara efektif publikasi adalah dengan membayar, walaupun harus sedikit mengeluarkan akan tetapi situs cepat masuk ke search engine dan dikenal oleh pengunjung. Untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai yang diinginkan seperti penambahan informasi, berita, artikel, link, gambar atau lain sebagainya. Tanpa pemeliharaan yang baik situs akan terkesan membosankan atau monoton juga akan segera ditinggal pengunjung. Pemeliharaan situs dapat dilakukan per periode tertentu seperti tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan sekali secara rutin atau secara periodik saja tergantung kebutuhan (tidak rutin). Pemeliharaan rutin biasanya dipakai oleh situs-situs berita, penyedia artikel, organisasi atau lembaga pemerintah. Sedangkan pemeliharaan periodik bisanya untuk situs-situs pribadi, penjualan/e-commerce, dan lain sebagainya. 49 Mariam Darus Badrulzaman, E-Commerce: Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis XII, hal. 33.


34

memanfaatkan website untuk menjajakan produk dan jasa pelayanan. Para penjual ini menyediakan semacam storefront yang berisikan katalog produk dan pelayanan yang diberikan dan para pembeli seperti berjalan-jalan di depan tokotoko dan melihat-lihat barang-barang di dalam etalase. Keuntungannya melakukan belanja di toko online ini adalah kita dapat melihat dan berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh jarak lintas suatu daerah, kota, bahkan negara dan jam buka serta tutup toko, dan kita juga tidak akan risih dengan penjaga toko yang mengawasi kegiatan kita. Dalam website tersebut biasanya ditampilkan barang-barang yang ditawarkan, harganya, nilai rating atau poll otomatis tentang barang itu yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi tentang barang tersebut dan menu produk lain yang berhubungan, dan penawaran tersebut terbuka bagi semua orang sehingga semua orang yang tertarik dapat melakukan window shopping di tokotoko online ini. Tawaran ini adalah pernyataan mengenai syarat-syarat yang dikehendaki oleh penawar supaya mengikat, jika suatu tawaran diterima sebagaimana adanya berarti persetujuan itu tercapai. Dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini, suatu tawaran boleh dilakukan terhadap seseorang tertentu dan hanya terbuka baginya untuk menerimanya. Selain itu tawaran juga boleh diberikan dan hanya terbuka kepada kelompok dan dalam hal ini hanya orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu saja yang diperbolehkan untuk menerima tawaran tersebut. Akan tetapi yang harus menjadi perhatian terkait dengan penawaran dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini bahwa tidak semua tawaran termasuk dalam tawaran yang membawa konsekuensi hukum. Berikut ini beberapa kriteria tawaran yang tidak termasuk dalam arti hukum, yaitu:50 1. Ajakan untuk melayani semata-mata, dalam hal ini ada suatu indikasi bahwa seseorang berkehendak untuk melakukan perundingan, akan tetapi tidak berkehendak untuk terikat dengan syarat-syarat yang disebutkan, daftar barang dagangan atau media dalam mengiklankan barang-barang untuk dijual. Indikasi yang sama berlaku juga apabila usaha yang besar mengundang para penawar untuk menyediakan barang-barang atau jasa-jasa, 50

SB. Marsh dan J. Soulsby, alih bahasa Abdulkadir Muhammad, Business Law (Hukum Perjanjian), (Bandung: Alumni, 2006), hal. 110.


35

misalnya suatu iklan perusahaan di website yang mengundang para penanam modal untuk membeli saham-saham perusahaannya juga merupakan ajakan, bukan suatu tawaran, sebab perusahaan itu masih dapat menolak membagikan saham-sahamnya itu kepada mereka yang mengajukan permohonan untuk memperolehnya. 2. Isapan jempol atau bualan semata-mata, dalam hal ini tidak seorang pun yang akan memperhatikan secara serius, seperti merek yang tertera dalam paket bahwa: “Merek X mencuci paling bersih”, tidak akan dianggap sebagai tawaran tetap, akan tetapi dapat ditarik garis batas yang sempit antara bualan semata-mata dan janji-janji yang akan diterima serius oleh orang awam. Contohnya dalam kasus Carlil melawan Carbolic Smoke Ball Co (1893), para tergugat mengiklankan bahwa mereka akan membayar €100, kepada setiap orang yang terkena influenza setelah memakai bola-bola asap mereka, dan bahwa sebagai bukti kejujuran, mereka telah menyediakan uang €100 pada sebuah bank ternama. Ny. Carlil mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, akan tetapi masih terkena influenza, dan akibatnya Ny. Carlil menuntut ganti rugi €100. Salah satu dari banyak pembelaan yang diajukan tergugat adalah bahwa iklan itu bukan tawaran. Diputuskan pengadilan bahwa dalam keadaan ini, iklan tersebut adalah tawaran, orang biasa akan tertarik dan menerima janji itu secara serius dan menganggap bahwa pemasang iklan itu bermaksud untuk terikat dengan syarat-syarat yang dinyatakan itu. 3. Pernyataan kehendak, ini sama juga halnya dengan tidak bermaksud untuk membentuk dasar perjanjian dan bukan suatu tawaran. Misalnya iklan pelelangan umum, dalam kasus Harris melawan Nickerson (1873), suatu pelelangan diiklankan dan kemudian dibatalkan, dan penggugat yang telah berpergian ke tempat pelelangan tersebut menuntut ongkos perjalanannya sebagai ganti rugi, dan gugatannya tidak dikabulkan oleh pengadilan, karena iklan itu bukanlah suatu tawaran yang dapat diterima dengan melakukan perjalanan tersebut. 4. Semata-mata memberikan informasi, pada prinsipnya dalam website atau situs banyak berisi informasi-informasi menyangkut suatu barang bahkan


36

sampai harga dari barang tersebut. Hal ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu tawaran. Transaksi prakontrak secara online dalam e-commerce ini menurut Research Paper on Contract Law memiliki banyak variasi, yakni:51 1. Transaksi melalui chatting dan video conference. 2.

Transaksi melalui e-mail.

3.

Transaksi melalui Web atau Situs. Transaksi melalui chatting atau video conference adalah seseorang dalam

melakukan penawaran sesuatu barang dengan menggunakan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, chatting dilakukan melalui tulisan, sedangkan video conference dilakukan melalui media elektronik, dimana seseorang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini. Transaksi dengan menggunakan e-mail dapat dilakukan dengan cara mudah dimana dalam hal ini kedua belah pihak harus memenuhi syarat, yaitu memiliki e-mail address. Selanjutnya sebelum melakukan transaksi, konsumen sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli, kemudian konsumen menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan. Konsumen selanjutnya akan menerima konfirmasi dari merchant mengenai order barang yang telah dipesan tersebut. Model transaksi melalui web atau situs yaitu dengan cara dimana merchant menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam web atau situs yang telah dibuat oleh penjual. Pada model transaksi ini dikenal istilah order form dan shopping cart.52 Belanja dengan menggunakan order form merupakan salah satu cara belanja yang sering digunakan dalam bisnis e-commerce, dengan cara merchant menyediakan daftar atau katalog barang (product table) yang dijual. Saat tahap order dilaksanakan, biasanya produk yang dijual tidak divisualisasikan dalam

51

Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce: Perspektif Islam, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hal. 5. 52 Ibid.


37

bentuk gamnbar, akan tetapi dalam deskripsi produk. Dalam sebuah halaman order form, sesi penawaran produk terbagi dalam empat bagian, yaitu: 1. Check box, yang dibuat untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk memiliki produk yang ditawarkan dengan mengklik kotak tersebut sehingga bertanda check. 2. Penjelasan produk yang ditawarkan. 3. Kuantitas barang yang dipesan. 4. Harga untuk tiap-tiap produk. Selain tabel produk ditawarkan juga jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang ditawarkan berbeda-beda sesuai dengan layanan yang disediakan oleh merchant, seperti dengan credit card, transfer lewat bank, check, dan lain-lain. Pada saat pengisian formulir, konsumen juga diminta untuk mengisi formulir yang bersifat informasi kontak untuk konsumen (sering disebut dengan Contact Information Table). Bila pembayaran menggunakan credit card, maka formulir akan diisi dengan mengisi jenis atau tipe credit card, nomor credit card, tanggal kadaluarsa (expiry date) serta informasi pemegang kartu (card holder). Setelah pengisian order form dilakukan, selanjutnya akan disediakan tombol untuk konfirmasi order, biasanya digunakan tombol Submit dan tombol Reset, jika di klik Reset, proses akan mereset semua pilihan dan informasi yang telah dimasukkan oleh customer dan dapat diulang dari awal. Jika yang di klik adalah tombol Submit, maka proses akan dilanjutkan ke tahap pengesahan dan pengecekan order. Pada bagian ini dipasang sistem keamanan, misalnya SSL (Secure Sockets Layer)53 untuk melindungi dari tindakan penipuan. Selanjutnya

53 SSL merupakan salah satu metode enkripsi dalam komunikasi data yang dibuat oleh Netscape Communication Corporation. Sebagaimana yang dijelaskan dalam SSL Protocol Internet Draft (The SSL Protocol, Version 3.0 oleh Alan O. Freier dan Paul C. Kocher. SSL adalah protokol berlapis. Dalam tiap lapisannya, sebuah data terdiri dari panjang, deskripsi dan isi. SSL mengambil data untuk dikirimkan, dipecahkan kedalam blok-blok yang teratur, kemudian dikompres, jika perlu, dienkripsi, dan hasilnya dikirimkan. Di tempat tujuan, data didekripsi, verifikasi, dekompres, dan disusun kembali. Hasilnya dikirimkan ke klien di atasnya. SSL hanya mengenkripsikan data yang dikirim lewat http. Bagaimana SSL berjalan dapat digambarkan sebagai berikut : • Pada saat koneksi mulai berjalan, klien dan server membuat dan mempertukarkan kunci rahasia, yang dipergunakan untuk mengenkripsi data yang akan dikomunikasikan. Meskipun sesi antara klien dan server diintip pihak lain, namun data yang terlihat sulit untuk dibaca karena sudah dienkripsi. • SSL mendukung kriptografi public key, sehingga server dapat melakukan autentikasi dengan metode yang sudah dikenal umum seperti RSA dan Digital Signature Standard (DSS).


38

jika informasi yang dikirimkan oleh konsumen telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan valid, maka merchant akan mengirimkan berita konfirmasi kepada konsumen dalam bentuk e-mail. Jika seseorang berbelanja di salah satu pasar swalayan tentunya memerlukan dan membutuhkan kereta belanja untuk mempermudah meletakkan barang-barang yang akan dibeli. Selama belum dilakukan pembayaran di kasir, maka orang tersebut dapat membatalkan pembelian barang dan menukarkannya dengan yang lain. Demikian juga halnya dengan berbelanja melalui e-commerce. Dalam e-commerce, untuk memilih barang yang akan dibeli, ada semacam formulir yang harus diisi dalam web tempat ia akan melakukan transaksi. Formulir pengisian barang yang akan dibeli dinamakan shopping cart yang berfungsi seperti kereta belanja. Shopping cart merupakan sebuah software di dalam web yang mengijinkan seorang konsumen untuk melihat toko yang dibuka dan kemudian memilih item-item untuk diletakkan dalam “kereta belanja” yang kemudian membelinya saat melakukan check out. Software ini akan melakukan penjumlahan terhadap biaya transportasi pengiriman barang (jika ada), kuantitas barang dan harga total barang yang dibeli. Seseorang bisa memilih barang yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam shopping cart dan masih bisa membatalkan sebelum mengadakan transaksi. Setelah semua barang yang akan dibeli dimasukkan ke dalam shopping cart, kemudian melakukan check out, selanjutnya adalah mengisi formulir trasnsaksi yang berupa data identitas pembeli dan jenis pembayaran yang digunakan. Setelah semua ketentuan terpenuhi, merchant segera mengirim barang yang dipesan kepada konsumen. Dalam situs airasia.com, calon pembeli diberikan suatu tampilan table dimana calon pembeli dapat mengecek terlebih dahulu penerbangan yang mereka kehendaki, mulai dari hari sampai dengan jam yang dikehendaki. Dari tampilan yang muncul kemudian, calon pembeli diberi kesempatan lagi untuk dapat memilih harga yang lebih sesuai dengan budget si calon pembeli, bahkan si calon pembeli dapat melihat total biaya yang harus dikeluarkan apabila menghendaki hari dan jam yang dimaksud, termasuk pajak dan biaya-biaya lain yang akan •

SSL dapat melakukan verifikasi integritas sesi yang sedang berjalan dengan menggunakan algoritma digest.


39

dikenakan. Selama proses ini, calon pembeli belum dinyatakan telah melakukan kesepakatan, sehingga pembeli masih diberi kebebasan untuk melakukan pengecekan sampai mendapatkan sesuai yang ia inginkan. Lain halnya dengan situs belibarang.com, karena situs ini adalah situs yang menjual barang, sehingga mengenal sistem shopping cart. Seperti halnya dengan situs airasia.com, calon pembeli dapat melihat dengan bebas barang-barang yang ditawarkan, sampai dengan deskripsi barang yang dimaksud. Calon pembeli juga diberikan kemudahan dengan tampilan dimana barang-barang dikategorisasikan menjadi jenis-jenis tertentu. Apabila setelah memilih satu barang, namun calon pembeli hendak melihat-lihat kembali barang-barang lainnya, calon pembeli dapat memasukkan barang yang telah dipilih terlebih dahulu ke dalam shopping cart. Selama proses pemilihan, termasuk memasukkan barang-barang yang dipilih ke dalam shopping cart, calon pembeli belum dinyatakan telah melakukan kesepakatan.

2.3.3 Saat Terjadinya Kontrak dalam Transaksi Bisnis yang Menggunakan E-Commerce Dalam kontrak

transaksi

bisnis

yang

menggunakan

e-commerce

berdasarkan komponennya terdapat beberapa macam kontrak, yaitu:54 1. Kontrak yang berkenaan dengan perangkat keras (hardware contract), baik berkaitan dengan jual-beli (purchasing) maupun sewa menyewa (leasing), yang

juga

mencakup

pemasangan

(installation)

dan

perawatannya

(maintenance); 2. Kontrak yang berkenaan dengan perangkat lunak (software contract), baik untuk software yang dibuat secara khusus berdasarkan pesanan si pengguna jasa (bespoke/customized software) maupun yang telah dibuat umum oleh para vendor dalam bentuk paket-paket aplikasi maupun tools yang telah beredar umum (off the self software); 3. Kontrak yang berkenaan dengan jasa-jasa teknologi (service contract) yang mencakup: (i) perjanjian pendidikan dan pelatihan (training/education services contract); dan (ii) perjanjian perawatan dan pemeliharaan 54

Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian), (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 252.


40

(maintenance contract), yang esensinya adalah penggunaan intelektual dan/atau sumber daya manusia, baik yang menggunakan pihak dalam (internal) maupun pihak luar (out-sourcing). Dalam hal ini, umumnya, pihak luar tersebut adalah konsultan yang mencakup sebagai konsultan perancang sistem, juga sebagai kontraktor sistem dan juga sebagai pengawas serta pemelihara sistem, oleh karena itu sebagai hasil suatu konstruksi, umumnya hanya pihak pemberi jasa sajalah yang tahu material hasil kosntruksi tersebut. Pengguna jasa malahan tidak akan mengetahui apa yang ada di dalam konstruksi tersebut, karena si pengguna hanya terbatas menggunakan, namun tidak memilikinya, sehingga source code kebanyakan tidak diberikan melainkan hanya object code-nya dan dokumen penggunaan sistem saja (user’s guide). Pada dasarnya semua kontrak tersebut dapat dilakukan secara terpisah maupun dikombinasikan secara bersama-sama, misalnya perjanjian jual-beli ditambah maintenance, kontrak pengembangan sistem ditambah pelatihan dan perawatan. Jika dilakukan ke dalam satu kesatuan sebagai sebuah proyek umumnya dikategorikan sebagai turn key control, dimana pihak pengguna jasa telah menyerahkan semua urusannya kepada penyedia jasa, sehingga baginya ia hanya tinggal memutar kunci saja sebagai bukti tanda terima dan atau pengguna jasa sistem tersebut. Secara garis besar, sebagai pengetahuan umum, dapat disebutkan beberapa jenis perjanjian atau kontrak yang berkenaan dengan bisnis komputerisasi atau multimedia yang tengah berkembang saat ini sebagaimana yang dikategorikan berdasarkan atas komponen-komponen yang mendasarinya sebagaimana dikemukakan oleh Edmon Makarim, antara lain:55 1. Hardware Contract, meliputi: hardware purchase agreement, equipment loan agreement,

hardware

maintenance

agreement,

installation

and

implementation agreement, reciprocal back up site agreement, confidentiality and non-disclosure technology agreement. 2. Software Contract, meliputi: software development agreement, software license agreement, end-user single cpu license agreement atau public license

55

Ibid., hal. 253.


41

agreement, software maintence agreement, escrow agreement, assignment of copyright, software distribution agreement. 3. Service Contract. 4. Information Contract/Data Kontrak, meliputi: bureau processing agreement, data

base/network

accesss

agreement,

confidentiality/non-disclosure

agreement. 5. Procedures

Contract,

meliputi:

management/consultant

agreement,

professional services contract. 6. Brainware Contract, meliputi: employment agreement, work for hire agreement. 7. Turnkey Contract (mixed goods and services), meliputi: general contractor agreement, facilities management agreement, work for hire agreement. 8. Multimedia Contract, meliputi: web site development and maintenance agreement, internet hosting agreement, multimedia right license, development and publishing agreement, location agreement, independent contractor agreement, music and sound recording license, model release/development company, interactive media agreement, writers guild agreement, etc. Proses pertama transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini dinamakan information sharing. Dalam proses ini prinsip penjual adalah mencari atau menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut. Setelah aktivitas tukar-menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dua pihak yang bertransaksi haruslah melakukan aktivitas kontrak tertentu, sehingga proses pembelian dapat dilakukan secara sah, benar dan aman. Pembelian antar dua entitas bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu, seperti EDI (Electronic Data Interchange) atau ekstranet. Di dalam proses bisnis ini, ada empat aliran entitas yang harus dikelola dengan baik, yaitu:56 1.

Flow of goods (aliran produk).

2.

Flow of information (aliran informasi).

56

Haris Faulidi Asnawi, Op. Cit., hal. 26.


42

3.

Flow of money (aliran uang).

4.

Flow of documents (aliran dokumen). Dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce, biasanya fasilitas

untuk menyinkronisasikan keempat aliran ini telah tersedia, sehingga proses transaksi dapat dilakukan secara efisien, efektif dan terkontrol dengan baik. Bahkan dalam beberapa situs tertentu fasilitas yang tersedia dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini meliputi mekanisme pasca transaksi usai dan produk telah didistribusikan, yaitu meliputi aktivitas atau komunikasi yang berkaitan dengan: 1. Keluhan terhadap kualitas produk. 2. Pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain. 3. Pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan. 4. Diskusi mengenai cara penggunaan produk dengan baik, dan lain-lain.. Target dari fasilitas interaksi ini adalah agar di kemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antara kedua belah pihak yang didasari kepada kepuasan pelanggan atas produk yang dibelinya. Ketiga proses utama dalam value chain sistem e-commerce ini dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. Berdasarkan kenyataan website dan e-mail merupakan dua sarana penting yang dipergunakan dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini, dan hal yang harus diperhatikan dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini adalah bahwa pihak penjual harus memiliki pusat basis data (corporate database) yang berisi informasi mengenai produk dan jasa perusahaan beserta semua rekaman interaksi antara penjual dan pembeli (formal maupun informal) yang terjadi. Sistem basis data ini akan menjadi sebuah pusat pengetahuan korporat (corporate knowledge) yang meyediakan data mentah maupun informasi mengenai prilaku konsumen dan pasar. Adapun dua hal utama yang biasanya dilakukan oleh konsumen di area transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini, pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan dalam iklan di website (online ads) oleh perusahaan dan yang kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual-beli yang akan dilakukan.


43

Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (online orders) yaitu dengan cara menggunakan perangkat komputer dan

jaringan

internet.

Berdasarkan

pesanan

tersebut,

merchant

akan

mendistribusikan barangnya kepada customer melalui dua jalur, pertama, bagi perusahaan

yang

melibatkan

barang

secara

fisik,

perusahaan

akan

mengirimkannya melalui kurir ke tempat pemesanan berada. Jalur kedua disediakan bagi produk atau jasa yang dapat digitalisasi (diubah menjadi sinyal digital), produk-produk yang semacam teks, gambar, video, dan audio secara fisik tidak perlu lagi dikirimkan, namun dapat disampaikan melalui jalur internet, misalnya electronic newspapers, digital library, virtual school, dan sebagainya. Selanjutnya, melalui media internet juga dapat pula dilakukan aktivitas perdagangan pasca pembelian melalui transaksi bisnis yang menggunakan ecommerce yang disebut dengan pelayanan purnajual (electronic customer support). Sebelum dibahas lebih jauh berkaitan dengan saat terjadinya kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini, untuk lebih jelasnya menyangkut transaksi online-nya sebagai mana yang dikemukakan oleh Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi dapat dilihat pada gambar berikut ini:57 (1) Find it

(2) Explore it

(3) Select it

(1) Buy it

(1) Ship it

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa proses transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce pada dasarnya ada lima tahap yang runtut, yakni: 1. Find it, pada tahap ini pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis barang apa yang dia inginkan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu dengan metode search dan browse. Dengan metode search, pembeli bisa mendapatkan tipe-tipe barang yang diinginkan dengan hanya memasukkan keywords (kata kunci) barang yang diinginkan pada kotak search, sedangkan browse menyediakan menu-menu yang terdiri atas jenis-jenis barang yang disediakan.

57

Ibid.


44

2. Explore it, setelah memilih jenis barang tertentu yang diinginkan, maka akan dijumpai keterangan lebih jelas mengenai barang yang dipilih itu, antara lain terdiri dari informasi penting tentang produk tersebut (seperti harga dan gambar barang tersebut), nilai rating barang itu yang diperoleh dari poll otomatis tentang barang itu yang diisi oleh para pembeli sebelumnya (apakah barang tersebut baik, cukup baik, atau bahkan mengecewakan), spesifikasi (product review) tentang barang tersebut, dan menu produk-produk lain yang berhubungan. Jika ternyata barang yang dilihat tersebut sudah cocok, maka siap untuk melakukan transaksi (add an item to your shopping cart). 3. Select it, seperti halnya toko sebenarnya, shopping cart akan menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai siap untuk check out. Dalam shopping cart dapat melakukan, antara lain menghapus atau menyimpan daftar belanja untuk keperluan nanti. 4. Buy it, setelah semua yang di atas dilakukan, selanjutnya dilakukan proses check out. Pada tahap ini dilakukan proses transaksi pembayaran setelah terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh penjual. Pihak penjual tidak akan menarik pembayaran pada credit card, sampai kita sudah menyelesaikan proses perintah untuk pengiriman. 5. Ship it, setelah proses transaksi selesai, pihak penjual akan mengirimkan email lain yang akan memberitahukan pengiriman barang telah dilakukan. Toko online juga menyediakan account untuk para pelanggan mereka, seperti memasuki mail box pada layanan fasilitas e-mail gratis, sehingga pembeli dapat mengetahui status order pada account yang telah tersedia di situs tersebut. Keberadaan suatu perjanjian, termasuk kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui website yang dirancang sedemikian rupa


45

agar menarik untuk disinggahi. Semua pihak pengguna internet (netter) dapat dengan bebas masuk untuk melihat-lihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati. Jika memang pembeli tertarik untuk membeli suatu barang, maka ia hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan tersebut sampai kepada penjual, maka penjual akan mengirimkan e-mail atau melalui telepon, mengkonfirmasi pesanan tersebut kepada konsumen. Proses terciptanya penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) tersebut memang menimbulkan keragu-raguan kapan terciptanya suatu kesepakatan dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini. Negara-negara yang bergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa telah memberikan garisgaris petunjuk kepada para negara anggotanya, dengan memberlakukan sistem “3 klik”, yaitu:58 a. Setelah calon pembeli melihat di layar komputer adanya penawaran dari calon penjual (klik pertama), b. Si calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut (klik kedua), dan c. Masih disyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli (klik ketiga). Dalam UU ITE Indonesia, ketentuan menyangkut saat terjadinya kontrak ini, diatur dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: “Kecuali ditentukan lainh oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan dietujui penerima (ayat 1), dan persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik (ayat 2). 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce sangat sulit dalam menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah dewasa atau tidak berada di bawah pengampuan, karena proses penawaran dan penerimaan tidak 58

Edmon Makarim, Op. Cit., hal. 267.


46

secara langsung dilakukan, akan tetapi hanya melalui media virtual yang rawan kamuflase, rekayasa dan penipuan. Sebagaimana layaknya transaksi bisnis biasa, jika ternyata yang melakukan transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini adalah orang yang tidak cakap, pihak yang dirugikan atas perjanjian tersebut dapat menuntut agar perjanjian itu dibatalkan. 3. Suatu hal tertentu Dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini, tidak semua jenis barang dapat diperjualbelikan begitu saja, karena ada barang tertentu yang tidak boleh diperjualbelikan, misalnya memperjualbelikan hewan, narkotika (obat-obat terlarang), termasuk juga jual-beli tanah yang mensyaratkan jualbeli tanah tersebut harus dituangkan ke dalam akta autentik. Dalam kasus jualbeli tanah, si penjual dapat melakukan pengiklanan (advertising) terhadap tanah yang hendak dijual, namun untuk validitas dari kesepakatan itu sendiri harus dilakukan secara fisik, yakni para pihak secara bersama-sama menghadap pada Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengutarakan kesepakatan yang akan dituangkan dalam suatu akta, yang kemudian para pihak disertai para saksi menandatangani akta tersebut. 4. Suatu sebab yang halal Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang adalah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai apakah dilarang oleh undang-undang itu atau tidak, apakah bertentangan dengan kepentingan umum atau kesusilaan atau tidak. Sebagaimana transaksi bisnis biasa, dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini, antara penawaran dan akseptasi, selalu ada selang jangka waktu tertentu yang bisa singkat saja dan bisa juga memakan waktu yang cukup lama. Dalam transaksi bisnis biasa sebelum penawaran diakseptir oleh pihak lain, penawaran tersebut dapat ditarik kembali, akan tetapi jika penawaran tersebut telah diakseptir, maka penawaran tersebut tidak dapat ditarik kembali, sedangkan dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce, penawaran dapat saja ditarik walaupun sudah ada akseptir oleh pihak lain. Hal ini akan menimbulkan masalah, yaitu berkaitan dengan apakah dalam hal sesudah ada


47

akseptasi tersebut tetapi sebelum jawaban tersebut sampai kepada pihak yang menawarkan, orang yang menawarkan mengirimkan berita yang menyatakan menarik

kembali

penawarannya

dapat

dikatakan

telah

terjadinya

kontrak/perjanjian atau tidak. Persoalan ini tentu saja akan bergantung pada jawaban kapan sebenarnya kita dapat menganggap telah terjadi/lahir suatu perjanjian. Dalam teori-teori hukum perdata, penetapan mengenai lahirnya/timbulnya perjanjian/kontrak ada beberapa teori, antara lain:59 a. Teori Pernyataan (Uitings Theorie) Menurut teori ini, perjanjian/kontrak telah ada pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu ada, pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya (penerimaan yang dinyatakan dalam bentuk/wujud suatu tulisan). Pada saat tersebut, pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling bertemu. Dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce berpijak pada

teori

pernyataan

teori

ini,

maka

dapat

dikatakan

bahwa

perjanjian/kontrak itu sudah ada sejak pihak penerima tawaran menulis e-mail (apabila transaksi menggunakan sarana e-mail) atau dalam transaksi yang menggunakan website/situs, pada saat akseptor mengetik untuk mengisi form khusus yang telah disediakan oleh pihak penawar. Adapun keberatan terhadap teori ini adalah bahwa orang tidak dapat menerapkan secara pasti kapan perjanjian telah terjadi/lahir, karena sangat sulit bagi kita untuk mengetahui dengan pasti dan membuktikan kapan saat penulisan jawaban penerimaan tersebut, apalagi menyangkut transaksi bisnis yang menggunakan ecommerce. Disamping itu, perjanjian sudah terjadi pada saat akseptor masih mempunyai kekuasaan penuh atas surat jawaban tersebut. Ia dapat mengulur atau bahkan membatalkan akseptasinya, sedangkan orang yang menawarkan sudah terikat. b. Teori Pengiriman (Verzendings Theorie) Dalam teori ini ditetapkan bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian, maka orang mempunyai pegangan yang relatif sedikit 59

J. Satrio, Op.Cit., hal. 180.


48

pasti mengenai saat terjadinya perjanjian/kontrak. Untuk transaksi bisnis biasa relatif lebih mudah, karena misalnya tanggal cap pos dapat dijadikan sebagai salah satu patokan utama. Sejak saat surat itu dikirimkan, akseptor tidak lagi mempunyai kekuasaan atas surat tersebut dan sejak saat itu pulalah kontrak telah terjadi. Teori ini pada prinsipnya masih memiliki kekurangan dan kelemahan, yaitu bahwa perjanjian tersebut telah lahir dan mengikat pihak yang menawarkan pada saat yang menawarkan tersebut belum mengetahui tentang hal itu. Konsekuensi dari teori ini adalah bahwa dalam hal orang yang menawarkan telah mengirim berita penarikan kembali penawarannya lebih dahulu daripada tanggal pengiriman berita penerimaan pihak akspetor, maka tidaklah lahir perjanjian antara mereka. Teori pengiriman ini sulit untuk diterima berdasarkan asas kepatutan (billijkheid), ada sesuatu yang dirasakan tidak adil, ditinjau dari sudut orang yang menawarkan selalu masih ada kemungkinan untuk menarik kembali penawarannya, asal penarikan itu sampai pada orang yang ditawari sebelum ia mengirimkan jawaban penerimaannya, tetapi sebaliknya si penerima tidak mempunyai kesempatan seperti itu, sebab perjanjian sudah lahir dan karenanya sudah mengikat dengan dikirimkannya jawaban persetujuan, sekalipun belum sampai pada orang yang menawarkan. c. Teori Pengetahuan (Vernemings Theorie) Untuk mengatasi kelemahan teori pengiriman, maka saat terjadinya perjanjian/kontrak kemudian digeser sampai pada jawaban akseptasinya diketahui oleh orang yang menawarkan. Berdasarkan teori ini, dapat dikatakan, bahwa dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce, kontrak terjadi pada saat e-mail atau pada saat form konfirmasi jawaban atas penawaran dibuka dan dibaca pihak yang memberikan penawaran. Teori pengetahuan ini sebenarnya sudah nampak baik dan adil, akan tetapi dapat menimbulkan masalah, yakni dalam hal penerima surat membiarkan dan tidak membuka suratnya, atau kepastian kapan surat itu benar-benar telah dibuka dan dibaca, karena yang tahu pasti hanya si penerima saja, maka ia bebas untuk mengundurkan saat lahirnya perjanjian.


49

d. Teori Penerimaan (Ontvangst Theorie) Sebagai jawaban atas kekurangan teori pengetahuan, maka muncullah teori lain, yaitu teori penerimaan. Dalam teori ini, saat diterimanya jawaban, terlepas dari apakah surat itu telah dibuka atau dibiarkan tidak dibuka, menentukan saat lahir/terjadinya perjanjian/kontrak. Intinya adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima, maka saat itulah perjanjian/kontrak terjadi. Penerimaan ini harus terjadi selama penawaran masih terbuka. Penerimaan harus bersifat absolut dan tanpa syarat atas tawaran tersebut, sebagaimana adanya syarat yang melekat padanya atau sebagaimana telah diketahui syarat-syarat lain yang berlaku sebagai penolakan. Jika kita berpegang pada teori penerimaan ini, dalam menentukan saat terjadinya kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce, maka dapat dikatakan bahwa sejak e-mail jawaban atas penerimaan tawaran yang dikirimkan oleh pembeli diterima oleh penjual, sejak saat itulah, terjadinya kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini. Pada situs airasia.com, kontrak dinyatakan terjadi pada saat pembayaran telah dilakukan dan dikonfirmasi. Setelah pembeli memilih penerbangan yang ia kehendaki, ia akan dimintakan data-data pribadinya dan data-data yang diperlukan untuk melakukan pembayaran, misalnya pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Sebelumnya pembeli masih diberikan kesempatan untuk memilih apakah pembeli menghendaki pelayanan-pelayanan lainnya dari layanan penerbangan AirAsia, seperti asuransi, pemesanan tempat duduk dan bagasi pesawat. Pembeli dapat menerima atau menolak tawaran tersebut dengan cara meng-klik pada layanan yang dikehendaki. Setelah pembeli melewati semua proses tersebut, terutama memasukkan data perihal kartu kredit yang dipergunakan, dan meng-klik Submit, maka pembeli dinyatakan telah terikat kontrak dengan AirAsia dan pembeli tidak dapat menyatakan batal atas transaksi yang dimaksud. AirASia akan melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan mengirimkan email kepada si pembeli (berdasarkan data yang dimasukkan oleh si pembeli) dengan attachment yang berisi keterangan penerbangan si pembeli, yang mana si pembeli dapat mencetak lampiran tersebut sebagai dokumen yang ditunjukkan kepada petugas airport pada saat si pembeli melakukan penerbangan tersebut.


50

Untuk proses lahirnya kontrak dalam situs belibarang.com, tidak jauh berbeda dengan proses dalam situs airasia.com. Seperti telah dikatakan di dalam bab sebelumnya, situs belibarang.com pada saat ini hanya dapat dipergunakan oleh pengguna kartu kredit Citibank dan yang telah melakukan registrasi di situs tersebut. Pembeli yang hendak menyelesaikan pembeliannya, dapat melakukan check out, untuk kemudian mengkonfirmasi data-data yang telah dimasukkan sebelumnya pada saat registrasi, dan dengan meng-klik Submit, maka si pembeli telah terikat kontrak atas pembelian barang tersebut. Bedanya dengan situs airasia.com, di situs belibarang.com ini, si pembeli yang telah melakukan registrasi diberi kemudahan untuk tidak berulang-ulang memberikan data-data yang diperlukan, namun setiap pembeli diharapkan untuk tetap berhati-hati dalam melakukan pembelian (baik barang maupun jasa) agar tidak dirugikan.


BAB II PERJANJIAN DAN TRANSAKSI E-COMMERCE

Recommend Documents